Home Blog Page 1650

Ajang Pemilihan Putri Indonesia 2023, Mawar Sembiring Minta Dukungan Warga Karo

AUDIENSI:Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang menerima audiensi Puteri Indonesia Sumatera Utara Favorit 2023 Yetti Mawar Br Sembiring. IST/SUMUT POS.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang menerima audiensi Puteri Indonesia Sumatera Utara Favorit 2023 Yetti Mawar Br Sembiring di ruang kerjanya, Senin (27/3).

Pada kesempatan tersebut, Yetti didampingi orangtuanya bermaksud untuk meminta dukungan dari Bupati Karo serta jajaran Pemerintah Kabupaten Karo dan masyarakat untuk dapat menjadi Finalis Puteri Indonesia 2023.

Yetti menjelaskan, bahwa saat ini sedang dilakukan Vote melalui link bit.ly/VoteYetti. 4 peraih vote tertinggi akan otomatis menjadi Finalis Puteri Indonesia 2023.

Bupati Karo menyambut baik dan menyampaikan rasa bangganya serta mendukung dan mendoakan kelancaran Yetti untuk dapat masuk menjadi salahsatu finalis Puteri Indonesia 2023.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberi dukungan kepada Yetti sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakat Karo dalam ajang Puteri Indonesia 2023. (deo/han)

Pelantikan 326 Kasek Dinilai Cacat Hukum, Alumni Guru Penggerak Protes Bupati Deliserdang

DATANGI: Sejumlah Guru Penggerak saat menyampaikan aspirasi mereka kantor DPC PDI Perjuangan Deliserdang di Jalan Karya Jasa Lubuk Pakam, Selasa (28/3).batara/SUMUT POS.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Empat orang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan alumni Guru Penggerak mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Deliserdang di Jalan Karya Jasa Lubuk Pakam, Selasa, (28/3).

Mereka menyampaikan keluhan dan protes terkait keputusan Bupati Deliserdang mengenai pengangkatan dan pelantikan 326 orang Kepala Sekolah dan Pengawas yang dilakukan di Gedung Balairung Pemkab Senin, (27/3). Para guru penggerak menilai, pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Ashari Tambunan diduga cacat hukum.

Disebut ada dua hal yang telah dilanggar dalam pelantikan tersebut karena bertentangan dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah serta Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang tugas belajar. Saat diwawancarai, para guru sempat meminta agar identitasnya disembunyikan. Disampaikan, bahwa mereka merupakan Alumni guru penggerak dari Kecamatan Kutalimbaru, Tanjung Morawa dan Patumbak.

“Cacat hukum pelantikan kemarin karena bertentangan dengan Permendikbud dan Permenpan RB. Yang dilantik bisa pula orang yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak. Selain itu ada yang dalam status tugas dilantik. Ini kami anggap sangat fatal kali karena tidak boleh itu jelas diatur di Permenpan RB, “ucap seorang guru penggerak angkatan pertama.

Saat menyampaikan alasan protes kepada wartawan, guru-guru perempuan ini menyampaikan setiap perkatannya dengan lantang dan bergantian. Mereka mengancam kalau kedepannya akan mengadukan hal ini ke Kementerian Pendidikan. Disebut selama ini untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak tidak mudah karena tahapan dan seleksinya juga ketat.

“ Harusnya kan kami-kami ini jadi prioritas. Sudah masukkan permohonannya kami ke dinas tapi berkas kami tidak diterge (tidak direspon). Dapatkan sertifikat guru penggerak sampai 9 bulan. Ada kegiatan luring dan daring. Kami sudah ikut asesmen (untuk calon Kasek) tapi nggak lulus juga, “kata guru penggerak lainnya.

Mereka menyebut sengaja mendatangi kantor DPC PDIP Deliserdang karena mengenal sosok Ketua DPC, Eko Sopianto. Diharapkan keluhan mereka bisa ditindaklanjuti oleh PDIP kedepannya. Disebut protes sudah sempat disampaikan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan, Yusnaldi. Namun apa yang disampaikan hanya dijawab akan dikonfirmasi dulu kepada bagian-bagian terkait.

“ Di Deliserdang guru penggerak ini jumlahnya banyak. Tapi hanya kami ini yang berani muncul lainnya takut. Ada yang nggak pernah ikut asesmen tapi bisa lulus, ini ada apa?. Syarat utama jadi Kepala Sekolah dan Pengawas itu harus punya sertifikat guru penggerak. Kalau masih ada itu yang diutamakan. Kebijakan ini ada setelah zaman Menteri Nadiem Makarim, “katanya.

Terkait dugaan cacat hukum yang dituduhkan alumni guru pengerak itu. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang melalui Sekretarisnya, Yusnaldi menjelaskan bahwa dirinya sempat menerima protes dilakukan ada dua orang guru pengerak.

“ Nggak demo cuma datang saja ke saya. Mereka tanya kenapa nggak diundang pelantikan, “kata Yusnaldi Selasa, (28/3).

Yusnaldi bilang syarat menjadi Kepala Sekolah itu sudah ada diatur. Kualifikasi Pendidikan harus S-1. Selain itu harus sehat jasmani dan rohani.

“ Harus sudah mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pengawas juga. Kemudian memang jadi alumni guru penggerak, hanya sebagai salah satu syarat. Kalau dia sudah diklat gurunya sebagai calon Kepala Sekolah dan Pengawas nggak perlu lagi dia sebagai guru penggerak, “ujar Yusnaldi.

Disampaikan Yusnaldi kalau Dinas Pendidikan sudah pernah melaksanakan diklat calon Kepala Sekolah dan Pengawas dan bekerjasama dengan UPT Kementerian Pendidikan. Meski demikian ia mengakui kalau orang-orang yang dilantik sebelumnya tidak semuanya punya sertifikat sebagai guru penggerak.

“ Tapi sudah didiklat juga orang itu. Orang itukan nggak ngerti (karena ada anggapan dari sebagai guru penggerak pelantikan cacat hukum). Soal guru penggerak dan diklat ini sama-sama diatur di Peraturan Menteri. Nggak juga ah (bantah lebih mengutamakan yang sudah ikut diklat), “ucap Yusnaldi.

Mengenai adanya guru yang sedang tahap tugas belajar tapi dilantik jadi Pengawas, Yusnaldi pun meminta agar hal ini dijawab oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Disebut meski dinas yang mengusulkan namun untuk proses filter dilakukan oleh BKPSDM. Disebut SK tugas belajar juga dikeluarkan oleh BKPSDM.

Terpisah Ketua DPC PDIP Deliserdang, Eko Sopianto mengaku akan menyurati Bupati Deli Serdang terkait hal ini. Selain itu akan diteruskan oleh Fraksi PDIP Deli Serdang.

“ Ini surat sudah kita konsep dan akan dikirim ke Bupati. Kita mempertanyakan mengenai hal ini. Kok bisa?, “kata Eko. (btr/han)

Jam Kerja ASN Pemko Tebingtinggi Dikurangi Selama Ramadan 1444 Hijriah

PIMPIN: Kepala Bapedda Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, saat memimpin apel gabungan di Gedung Balai Kota Tebingtinggi, Senin (27/3).Sopian/Sumut Pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kepala Bapedda Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik, memimpin apel gabungan Pemko Tebingtinggi yang diikuti beberapa pejabat fungsional, ASN, dan tenaga kontrak di Gedung Balai Kota Tebingtinggi, Jalan Sutomo Tebingtinggi, Senin (27/3) lalu.

Dalam amanatnya, Pemko Tebingtinggi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tebingtinggi, telah mengeluarkan ketentuan jam kerja bagi ASN maupun non-ASN.

“Selama Ramadan 1444 Hijriah, jam kerja dikurangi menjadi 35,5 jam per minggu. Jadi, pada Senin hingga Jumat, ASN maupun tenaga kontrak di lingkungan Pemko Tebingtinggi masuk kerja pukul 08.00 WIB, dan pulang jam 15.30 WIB,” ungkap Erwin.

Erwin juga menjelaskan, meskipun ada pengurangan jam kerja selama Ramadan tahun ini, kinerja ASN dan tenaga kontrak diharapkan tetap ditingkatkan.

“Jangan sampai kebijakan ini (pengurangan jam kerja) malah menurunkan aktivitas kerja yang dapat merugikan kepentingan publik. Kita harus tetap semangat walaupun dalam keadaan berpuasa saat Ramadan ini. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbaunya. (ian/saz)

Mendengar Derap Pasukan Berkuda dari Kekaisaran Ottoman

KOLEKSI YANG LENGKAP: Pemandu Museum Indonesian Islamic Art Museum Ika Alfa memberikan penjelasan tentang koleksi kepada pengunjung, Jum'at (17/3/2023). FOTO: ALFIAN RIZAL/JAWA POS

SUMUTPOS.CO – Baju zirah zaman Ottoman, replika perahu Panglima Cheng Ho, jejak Keraton Sumenep, sampai teknologi augmented reality. Indonesian Islamic Art Museum di Lamongan tak hanya menawarkan tambahan literasi Islam, tapi juga permainan visual tiga dimensi.

BERJARAK ribuan kilometer. Terpisah waktu berabad-abad. Tapi, derap pasukan berkuda Kekaisaran Ottoman, masih terdengar hingga ke Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sampai sekarang ini.

Caranya? Gampang! Datang saja ke Indonesian Islamic Art Museum yang berada dalam satu kompleks di Wisata Bahari Lamongan (WBL). Cukup dengan membuka aplikasi dan mengarahkan ke barcode, pasukan Ottoman, kekaisaran yang berpusat di Turki dan eksis pada abad ke-13 sampai 19, bakal muncul secara 3D.

Museum yang juga dikenal dengan nama Museum Islamic 3D itu merangkum peradaban sejarah Islam di dunia hingga akhirnya bagaimana Islam sampai ke Nusantara. Tapi, tak sekadar memamerkan benda bersejarah. Menggunakan teknologi augmented reality (AR), yang memasukinya seakan diajak berinteraksi dalam dunia tiga dimensi.

Indonesian Islamic Art Museum dibagi menjadi empat zona. Yakni, zona teater, zona galeri peninggalan kerajaan Islam dunia, zona diorama, dan zona 3D.

Begitu masuk, layar besar dan pencahayaan remang-remang menyambut. Dilengkapi kursi empuk, pengunjung disuguhi film peradaban sejarah Islam yang berlangsung sekitar 15 menit.

Terus melangkah, bersiroboklah dengan zona galeri peninggalan kerajaan Islam dunia. Total ada ratusan koleksi yang dipajang. Salah satunya yang paling membetot perhatian adalah barang-barang dari era Ottoman. Di antaranya, kostum perang atau baju zirah pasukan kavaleri.

Baju tersebut terbuat dari besi dengan tujuan untuk melindungi si pemakai dari sabetan pedang. Ada tameng, helm, dan sepatu. “Bajunya saja beratnya 17 kilogram, tapi kalau dipakai semua sekitar 60 kilogram,” kata storyteller dari Islamic Art Museum, Wiwin Maria Ulfa.

Pedang bernama Zulfikar Shamshir juga tidak boleh dilewati. Menurut Wiwin, pedang itu dibuat mirip seperti pedang Nabi Muhammad. Ada juga Alquran bertinta emas pada masa Ottoman. “Tulisan tinta emas hanya di tiga surah, yaitu Al Fatihah, Al Kahfi, dan An Nas,” ucapnya saat menemani Jawa Pos berkeliling museum.

Hampir di setiap lorong terdapat semacam papan literasi. Lengkap dengan grafis dan tanda barcode khusus. Itulah yang membedakan museum yang dibuka pada akhir 2016 tersebut dengan museum lain. Sebab, pengalaman interaksi virtual bisa dirasakan secara langsung.

Wiwin menuturkan, sebelum masuk, pengunjung dianjurkan untuk mengunduh aplikasi Islamic Art Museum di PlayStore. Hanya dengan menempatkan gawai ke barcode khusus, pengunjung sudah bisa bermain dan berfoto.

Tidak sedikit juga yang membuat video. Sebab, gambar yang muncul itu bergerak dan bersuara. Misalnya, poster literasi soal pasukan Ottoman.

Menurut Wiwin, ikon masjid di beberapa dunia juga disediakan untuk pengambilan gambar 3D. Jika dilihat tanpa gadget, sekilas memang biasa saja. Tapi, dari aplikasi keluar bentuk bangunan dan suara azan. Suaranya pun menyesuaikan lokasi masjid.

Ada pula jejak peninggalan Kerajaan Muslim Mughal, India, seperti Taj Mahal dan Jodha Akbar. Berbagai koleksi keramik dari Dinasti Tang, Song, Yuan, Qing, dan Kerajaan Champa pun tersedia. Termasuk beberapa kain dari Gujarat di India.

Dari tanah air, di antaranya ada jejak perjalanan Wali Sanga, Kerajaan Mataram Islam, sampai Keraton Sumenep. Bahkan, bagian pintu masuk keraton di Pulau Madura itu diboyong ke museum ini.

Di zona diorama, terdapat spot foto yang sebagian besar bernuansa kisah Panglima Cheng Ho. Perahu panglima dari Tiongkok itu dibuat semirip-miripnya, bahkan bisa dinaiki pengunjung.

Sementara itu, di area film 3D temanya dibuat berbeda: film dinosaurus dengan kacamata khusus. Zona itu lebih menonjolkan keseruan visual dan edukasi, sesuatu yang umumnya ditunggu anak-anak.

Wiwin menjelaskan, pada hari-hari biasa, pengunjung museum sekitar 50–100 orang dengan tarif Rp 15 ribu. Paling banyak pelajar. Jumat–Minggu tarifnya Rp 20 ribu.

Hariyono, salah seorang pengunjung yang ditemui Jawa Pos, mengungkapkan, perpaduan koleksi museum dengan teknologi AR membuat anak-anak tak hanya mendapatkan literasi sejarah Islam. Tapi juga permainan visual secara 3D. “Sehingga bisa terjalin interaktif yang menarik. Apalagi, dalam aplikasi juga disediakan guide secara virtual,” katanya.

Di lorong museum, dengan backsound alunan nada khas Timur Tengah, ditambah pencahayaan remang-remang, juga seperti bisa melempar siapa saja ke masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam. Apalagi jika kemudian mendengar derap pasukan berkuda Ottoman! (omy/c19/ttg)

Pemerintah Tambah Cuti Bersama Lebaran 2023, Pemprovsu dan Pemko Medan Lakukan Penyesuaian

WAWANCARA: Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin diwawancarai wartawan di depan Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu.istimewa/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah menambah masa cuti bersama Lebaran tahun 2023 sebanyak 2 hari. Dengan demikian, cuti bersama Lebaran tahun ini menjadi 7 hari. Menyikapi kebijakan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, akan melakukan penyesuaian jadwal libur aparatur sipil negara (ASN). Namun begitu, Pemperovsu dan Pemko Medan masih menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) terbaru dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin mengaku, hingga kini pihaknya belum menerima salinan SKB tentang pembaruan cuti bersama Lebaran tahun ini. “Hari libur lebaran (ditambah) sebagaimana kita ketahui dari media. Kami juga akan koordinasi dengan Pemerintah Pusat karena saat ini penandatanganan SKB yang pembaharuan masih dalam proses,” kata Safruddin kepada wartawan, Selasa (28/3).

Sebagaimana diketahui,  saat rapat terbatas di Istana pada Jumat (24/3) pekan lalu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan penambahan cuti bersama. Awalnya, cuti bersama Lebaran tahun ini selama enam hari mulai 21 hingga 26 April 2023, diubah menjadi tujuh hari terhitung mulai 19 hingga 25 April 2023. Pertimbangan pemerintah pusat memajukan cuti bersama, untuk mengurangi kepadatan masyarakat yang akan melakukan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini. “Memang cuti bersamanya dipercepat, yang semula tanggal 21 April menjadi tanggal 19 April, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu,” jelasnya.

Safruddin juga mengatakan, bila sudah menerima SKB tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut. Kemudian, sosialisasi itu dan akan diteruskan ke Pemkab/Pemko di Sumut. Sehingga seluruh ASN bisa mengikuti SKB tersebut, dalam pelaksanaan cuti bersama tersebut. “Tapi kita belum terima SKB-nya yang perbaharuan masih SKB yang lama di mana cuti bersama dimulai dari tanggal 21-26 April 2023,” kata Safruddin.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Pemko Medan, Sutan Tolang Lubis. Dia mengaku, Pemko Medan akan melakukan penyesuaian terhadap jadwal libur ASN di lingkungan Pemko Medan. “Tentu akan kita lakukan penyesuaian jadwal libur dengan keputusan pemerintah pusat,” kata Sutan Tolang Lubis kepada wartawan, Selasa (28/3).

Untuk itu, kata Sutan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat edaran dari Pemerintah Pusat terkait perpanjangan jadwal libur Idul Fitri tersebut. “Kita memang sudah dapat informasinya, libur lebaran diubah dari tanggal 21 April hingga 26 April 2023 menjadi tanggal 19 April hingga 25 April 2023. Tetapi kita belum menerima surat resminya,” ujarnya.

Dijelaskan Sutan, pihaknya pasti akan menyesuaikan jadwal libur lebaran dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Namun tentunya, penyesuaian itu akan dilakukan apabila pihaknya sudah menerima surat resmi tersebut. “Setelah kita dapat SE baru kita akan membagikan ke seluruh pegawai pemerintah Pemko Medan. Sejauh ini belum ada kabar lanjutan yang kami terima untuk jadwal libur lebaran,” pungkasnya

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengumumkan bahwa libur Idul fitri 2023 akan dimulai pada 19 April hingga 25 April atau diperpanjang satu hari dari keputusan sebelumnya. Sebab sebelumnya, pemerintah menetapkan libur Idul Fitri 2023 pada tanggal 21 April hingga 26 April.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, bahwa keputusan ini berasal dari usulannya dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Budi, jadwal baru cuti bersama telah resmi ditetapkan dan surat keputusan bersama baru akan diterbitkan oleh Menteri Perhubungan, Menag, dan Menpan RB.

Dikatakan Budi, libur bersama Idul Fitri ditambah dan dimajukan untuk mencegah kemacetan. Jadwal baru cuti bersama ini bisa mengurangi penumpukan kendaraan saat arus mudik yang diprediksi berlangsung selama empat hari. Pemerintah memprediksi dengan adanya jadwal baru ini, warga akan mulai mudik pada 18 April 2023. (map/adz)

Abdillah Mundur dari Pencalonan DPD RI

Abdillah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Wali Kota Medan dua periode Abdillah, mengundurkan diri dari bakal calon (Bacalon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu 2024. Pengunduran diri Abdillah ini disampaikan Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin kepada wartawan, Selasa (28/3).

Menurut Herdensi, alumnus Ekonomi Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan itu telah menyampaikan surat pengunduran dirinya ke KPU Sumut tertanggal 26 Maret 2023. “Iya, sudah ada suratnya, dua hari yang lalu,” kata Herdensi.

Sayangnya, Herdensi tak mengungkapkan alasan Abdillah mengundurkan diri dari Bacalon DPD RI. Namun, kata Herdensi, nama Abdillahn

sudah direkapitulasi sebagai Bacalon DPD Sumut dan sudah disampaikan ke KPU pusat. “Soal alasannya, belum kami rilis itu,” tandas Herdensi.

Namun menurut informasi yang diperoleh Sumut Pos dari sumber terpercaya, pengunduran diri Abdillah dari pencalonan anggota DPD RI karena dirinya akan maju sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Partai NasDem.

Sebelumnya, Abdillah telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai bacalon DPD RI setelah memperbaiki berkas dukungan tahap II. Dan seharusnya Abdillah mengikuti verifikasi faktual yang berlangsung mulai 26 Maret hingga 9 April 2023. Dengan pengunduran diri ini, maka Abdillah tidak akan diikutsertakan lagi dalam tahap verifikasi faktual.

Dengan mundurnya Abdillah, maka saat ini Bacalon DPD RI menyisakan 22 orang lagi. Mereka terdiri dari 4 bacalon petahana yakni Badikenita Br Sitepu, Deddi Iskandar Batubara, Faisal Amri, dan Muhammad Nuh. Sedangkan 18 lainnya yakni, Abdon Nababan, Albiner Sitompul, Andi Junianto Barus, Bahrul Ulum Harahap, Darwis H Harahap, Emsah Perangin-angin, Ikhwaluddin Simatupang, Iskandar Sembiring, Joko Susilo, M Firman Syah, Parlindungan Purba, Parulian Siregar, Penrad Siagian, Rafdinal, Rosdiana, Sabam Parsaoran Parulian Manalu, Samulya Surya Indra, dan Sukadi. (gus)

THR Tak Boleh Dicicil, Pekerja Kontrak Hingga Pekerja Harian Lepas Wajib Dapat THR

PAPARAN THR: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan paparan mengenai pembayaran THR Keagamaan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/3).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, tunjangan hari raya (THR) keagamaan harus diberikan penuh tahun ini. Pembayarannya pun pantang untuk dicicil. Ida mengatakan, pembayaran THR ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

Hal ini secara tegas telah diatur dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Di mana, surat edaran tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam aturan tersebut, kata dia, THR wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. “THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini,” tuturnya dalam paparan mengenai pembayaran THR Keagamaan di Jakarta, kemarin (28/3).

Lalu, siapa saja yang berhak mendapat THR? Ida menjelaskan, THR wajib diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Tak terkecuali, para pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun terkait besarannya berbeda-beda. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan, bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan maka THR diberikan secara proporsional, dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan yang kemudian dikalikan besarnya upah 1 bulan.

Dia mencontohkan, apabila seorang pekerja memiliki upah Rp4 juta per bulan dan baru bekerja selama 6 bulan, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan THR dengan perhitungan 6 bulan dibagi 12 sama dengan 1/2 lalu dikalikan Rp4 juta. Hasilnya, Rp 2 juta.

Sementara, pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas, Ida menyampaikan, ada kekhususan pengaturan untuk perhitungan 1 bulan gaji. Bilamana pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Adapun bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. “Tapi dimungkinkan juga perusahaan memberikan THR yang lebih baik atau lebih besar dari peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Hal itu dimungkinkan apabila perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku telah mengatur besaran THR yang lebih besar sebelumnya. Dalam SE ini, turut diatur pula soal ketentuan perhitungan upah 1 bulan bagi pekerja/buruh dengan upah satuan hasil. Untuk pekerja/buruh ini, perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Selain itu, Ida turut mewanti-wanti terkait pemberian THR oleh perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana yang diatur dalam Permenaker 5/2023. Dia menegaskan, bahwa THR tetap diberikan secara penuh oleh perusahaan. Di mana, upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah. “Ini penting untuk digarisbawahi karena THR dan hak-hak lainnya selain upah tidak termasuk bagian yang boleh disesuaikan oleh Permenaker 5/2023 tersebut,” ungkap Politisi PKB tersebut.

Selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2023, Ida meminta kepada para gubernur dan jajarannya untuk memastikan perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR sesuai ketentuan. Diharapkan, perusahaan membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo. “Bapak Ibu Gubernur beserta seluruh jajarannya juga saya minta membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023,” ujarnya.

Ida memastikan, pemerintah tak segan-segan menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang lalai dalam pembayaran THR keagamaan ini. Sanksi yang diberikan pun beragam, mulai dari sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong agar THR Lebaran 2023 dibayarkan lebih cepat. Hal ini guna memberikan keleluasaan bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran. Selain itu, pembagian THR diyakini akan mendorong belanja masyarakat dan mengerakkan roda ekonomi nasional.

Imbauan ini diteruskan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers usai rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menterinya di Istana Negara, pekan lalu (24/3).

Menurut Budi Karya, Jokowi meminta supaya THR bisa diberikan perusahaan ke karyawannya pada 18 April. “Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta juga memberikan THR lebih awal sehingga tanggal 18 dipastikan dapat THR dan mereka bisa melakukan satu perjalanan dari 18 malam,” kata Budi Karya dikutip Senin (28/3).

Desakan pembayaran THR sebelum jatuh tempo juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Ia meminta agar pimpinan perusahaan membayar THR lebih cepat. “Pemerintah sudah mengumumkan libur bersama pada tanggal 19 April 2023. Oleh karena itu, sebaiknya THR dibayar sebelum tanggal 19 April,” tegasnya.

Selain itu, Iqbal juga mengingatkan kepada perusahaan untuk tidak membayar THR dengan dicicil. Termasuk, tidak memangkas THR dengan dalih Permenaker No 5 Tahun 2023. “Bilamana THR dipotong 25 persen, maka hukumannya adalah pidana,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dia turut meminta pemerintah untuk mengawasi perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap karyawan kontrak dalam waktu ramadhan ini. Modus ini biasa dilakukan untuk menghindari pembayaran THR.

Di sisi lain, pelaku usaha menyatakan mau dan siap untuk menaati aturan terkait dengan pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan atau THR Lebaran 2023 untuk buruh. Wakil Ketua Kadin Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W Kamdani menyampaikan, pada prinsipnya, pelaku usaha siap untuk menaati aturan yang ada.

Namun, terkait kesanggupan riil pemenuhan kebijakan tersebut, pihaknya perlu berkonsultasi kepada seluruh komunitas pelaku usaha. “Kami perlu konsultasikan kepada seluruh komunitas pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor padat karya berorientasi ekspor dan UMKM,” kata Shinta, Selasa (28/3).

Pasalnya, lanjut dia, ada peningkatan berbagai elemen biaya usaha akibat inflasi dan demand yang masih lemah pada bidang-bidang usaha yang memiliki orientasi pasar ekspor. Jika nantinya ditemukan perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk memenuhi regulasi tersebut, pihaknya akan memastikan untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah dan mencari solusi terbaik bagi pekerja, pelaku usaha, dan pemerintah terkait pemenuhan kewajiban THR.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyebut pengusaha akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada pekerja/buruh. “Insyaallah bisa, mudah-mudahan enggak ada masalah. Insyaallah bisa kita bayarkan, mungkin terlambat-terlambatnya itu sekitar tanggal 18 tapi kemungkinan tanggal 17 bisa dibayar,” pungkasnya.

THR PNS Segera Diumumkan

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan langsung pencairan THR PNS 2023 dalam waktu dekat. “Bapak Presiden akan mengumumkan THR,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APB KiTa di kantornya.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tunjangan hari raya (THR) PNS & ASN minimal sudah cair pada H-5 sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan penerbitan peraturan presiden (perpres) mengenai pembayaran THR PNS tersebut. “(Cairnya THR ASN) ya sebelum Lebaran, masa setelah Lebaran? Tanggalnya belum, tapi sebelum Lebaran ya. Ya minimal H-5 sudah (cair) ini lah,” ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. “Ya sekarang perpresnya sedang diproses ya. Kita tunggu saja,” tambahnya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 16/2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, terdapat beberapa komponen THR dan gaji ke-13 untuk PNS.

Besaran THR PNS dan Gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, 50% tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Untuk gaji ke-13 hanya menghitung gaji pokok dan tunjangan melekat saja, tunjangan kinerja tidak masuk dalam hitungan.

Sedangkan untuk jadwal pencairan THR PNS jika mengacu pada tahun sebelumnya, THR PNS biasa cair saat H-14 sebelum Lebaran. (mia/jpg/bbs/adz)

 

THR Hak Pekerja, Ketum Kadin Sumut: Wajib Karena Setahun Sekali

Ketua Umum Kadin Indonesia Provinsi Sumut, Firsal Ferial Mutyara.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Sumatera Utara, mendukung Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2023.

Kebijakan tersebut, tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M//HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membacakan sejumlah poin utama dalam aturan pemberian THR 2023. Seluruh pengusaha/perusahaan wajib membayar THR kepada pekerja atau buruh paling lambat H-7 Lebaran Idul Fitri 1444 H.

Selain itu, proses pembayarannya harus langsung dibayar penuh, tak bisa dicicil. Sehingga seluruh perusahaan harus mengikuti dan menjalankan surat edaran tersebut.

“(THR) Wajib karena setahun sekali,” ucap Ketua Umum Kadin Indonesia Provinsi Sumut, Firsal Ferial Mutyara kepada wartawan, Rabu (29/3).

Firsal mengungkapkan dari Kadin Sumut dari awal selalu mendukung kebijakan ditetap Pemerintah Indonesia hingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Baik itu, soal UMP dan UMK pada tahun 2023.

“Dari awal Kadin Sumut, kita selalu mendukung apa menjadi keputusan Pemerintah, produktivitas sejalan kenaikan UMP, UMK dan UMR naik 10 persen. Terkhusus Kadin Sumut, tidak ada bersuara keberatan. Kalau ada organisasi lain, tidak sepakat tidak tahu,” jelas Firsal.

Kenaikan UMP dan UMK berkisaran 10 persen pada tahun 2023. Firsal mengungkapkan tidak masalah, selama kenaikan upah itu, sejalan dengan kenaikan produktivitas dalam perusahaan tersebut.

“Sepanjang produktivitas juga naik, kalau naik 10 persen kita happy. Tapi, produktivitas harus juga naik 10 persen. Jadi, fair,” tutur Firsal.

Dengan produktivitas naik 10 persen, ia menjelaskan Cost Off Production atau biaya produksi itu, dapat sejalan dengan pengeluaran didalamnya ada gaji pekerja dengan pendapatan dari hasil produksi.

“Ada 3 persen atau 4 persen dari pada produksi. Pengusaha yang ngerti hitung-hitungan masih memikirkan margin 6 sampai 7 persen,” jelas Firsal.

Firsal mengharapkan kedepannya terkait upah hingga THR, jangan ada pihak coba-coba membenturkan antara pengusaha

dengan pemerintah maupun pekerjaan. “Toh, kita saling membutuhkan,” tandasnya.(gus)

Syah Afandin Hadiri Paripurna Penjelasan LKPJ

SERAHKAN: Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyerahkan penjelasan LKPJ Bupati Langkat Tahun 2022 kepada Ketua DPRD Kabupaten Langkat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Senin(27/3/2023).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka penyampaian penjelasan LKPJ Bupati Langkat Tahun 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Senin(27/3/2023).

Plt Bupati Langkat menyampaikan sebagaimana dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 tertuang visi yang ingin dicapai yakni ” Menjadikan Langkat Maju, Sejahtera, dan Religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan”.

Pada aspek pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah bahwa APBD Kabupaten Langkat tahun 2022 telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten Langkat nomor 9 tahun 2022, tentang anggaran dan belanja Daerah perubahan kabupaten Langkat tahun anggaran 2022 dan peraturan daerah kabupaten Langkat nomor 20 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan kabupaten Langkat Tahun anggaran 2022,” urai Plt Bupati Langkat.

Syah Afandin juga menyampaikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dengan mengacu pada indikator kinerja makro yang di dukung oleh seluruh perangkat daerah, dimana berbagai upaya pencapaian indikator kinerja tersebut yang telah dijalankan dan dicapai pada tahun 2022 antara lain yakni Indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per-Kapita, Ketimpangan pendapatan ( Gini Ratio), Perkembangan PDRB tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022.

Selanjutnya, Sribana Perangin-angin selaku Ketua DPRD kabupaten Langkat menyampaikan dalam rangka penyampaian penjelasan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Langkat tahun 2022 hal ini sesuai aturan.

Yakni sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 71 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang di lakukan 1 kali dalam satu tahun 3 bulan setelah tahun anggaran berupa catatan strategis sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal itu sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ-nya di terima DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ.

Turut Hadir Para wakil ketua dan anggota DPRD Langkat, Forkopimda Langkat, Sekretaris Daerah Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, Asisten Adm Umum Langkat Musti, SE, M.Si, Kepala BNN Langkat AKBP.S.Bangko,S.H., M.B.A, SH, seluruh perangkat Daerah kabupaten Langkat, dan seluruh camat se-Langkat. (mag-6)

Ketua OKP Tewas Dibakar Massa saat Mabuk

KUALA, SUMUTPOS.CO – Ngertiken Sembiring (58) tewas dibakar massa di Dusun I Selampe, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Langkat, Senin (27/3/2023). Informasi dirangkum, sebelum tewas, korban dianiaya secara bersama-sama oleh massa.

Kejadian bermula dari korban yang baru keluar dari rumahnya dalam keadaan mabuk. Setibanya di Simpang Buluh Duri, Ngertiken mendatangi seorang perempuan bernama Desi warga Desa Namo Mbelin, yang saat itu sedang minum jamu.

Bahkan, Ngertiken juga mengancam Desi dengan senjata tajam (Sajam) jenis parang hingga bertanya secara arogan.

Perkataan korban dijawab oleh Desi dengan ucapan tidak mengenalnya. Oleh Ngertiken, langsung emosi seraya berujar memperkenalkan dirinya dan menyebut tidak takut Tuhan serta tidak takut mati.

Merasa takut terjadi apa-apa, Desi pun memilih kabur dari ancaman Ngertiken Sembiring. Tidak puas, Ngertiken Sembiring kembali berjalan ke arah Simpang Buluh Duri dan mengancam seorang perempuan lagi yang bernama Marlina.

Bahkan, korban juga mengancam warga lainnya yang bernama Legino dan Fernando, yang saat itu sedang duduk-duduk di warung.

Ancaman yang dilontarkan oleh Ngertiken Sembiring membuat masyarakat sekitar menjadi gerah hingga terpancing emosinya.

Spontan, ratusan masyarakat Dusun Buluh Duri, Desa Bekiung, langsung menyerang pria yang dalam keadaan mabuk tersebut. Tidak hanya dipukuli, pria yang sedang mabuk ini juga dibakar.

Nahas bagi Ngertiken, dia akhirnya tewas di lokasi, tepatnya di Dusun I Selampe, Desa Namo Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Mendengar adanya korban tewas, anggota dari Polsek Kuala langsung mendatangi lokasi dengan menggunakan mobil patroli.

“Benar, korban tewas di lokasi kejadian dan selanjutnya dievakuasi di Puskesmas Kuala,” ucap Kasi Humas Polres Langkat, AKP Joko Sumpeno, Selasa (28/3/2023).

Dalam peristiwa ini, Joko mengakui, sebelumnya juga ada tiga orang warga yang sempat diancam oleh Ngertiken Sembiring. Joko menambahkan, korban meninggal dunia karena dimassa masyarakat yang sudah emosi akibat perbuatannya.

Pasalnya, korban selalu meresahkan ketika dalam keadaan mabuk dengan mengancam warga sekitar.

“Permasalahan ini kini sudah ditangani oleh Polsek Kuala. Sementara pada dinihari tadi, permasalahan ini sudah di tangani oleh Polsek Kuala dan situasi di lokasi dalam keadaan aman,” pungkasnya. (ted)

1...1,6491,6501,651...15,702Page 1,650 of 15,702