Home Blog Page 1700

Para Petinggi PKB Bertemu Prabowo, Muhaimin: Capres-Cawapres Tunggu Tambahan Partai

HORMAT: Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, kompak salam hormat.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana mengumumkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebelum Ramadan. Bulan suci pun tinggal hitungan hari. Sejauh ini, belum ada sinyal kapan kepastian pengumuman pasangan capres-cawapresi di Pemilu 2024 mendatang. Terutama sosok cawapres.

Namun, Minggu (12/3) siang, Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Pondok Pesantren (PP) Bumi Shalawat, Lebo, Sidoarjo. Seperti diketahui, di panggung Pilpres 2024, PKB dan Gerindra sudah mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Selain menghadiri acara ngunduh mantu Pengasuh PP Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), kabarnya kedua tokoh tersebut menggelar pertemuan tertutup. Muhaimin bersama sejumlah petinggi PKB tiba di pesantren lebih dulu. Termasuk beberapa kiai dari sejumlah pesantren di Jatim.

Sekitar pukul 13.30 WIB, rombongan Prabowo bersama petinggi Gerindra datang. Rombongan petinggi dua parpol itupun langsung ditemui Gus Ali di kediamannya. Tidak jelas, apa yang mereka bahas dalam pertemuan tertutup tersebut.

Yang pasti, tidak lama setelah itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga menghadiri acara walimatul ursy salah seorang putra Gus Ali tersebut. Sebelumnya, nama Khofifah juga masuk dalam bursa cawapres. Bahkan, Prabowo juga beberapa kali bertemu dengan mantan menteri sosial itu.

Sementara itu, ketika menghadiri acara Woman’s Day Run 10 K di Jakarta, Muhaimin memberikan sinyal kepastian pengumuman capres dan dan cawapres yang akan diusung. “Kami membutuhkan dukungan tambahan partai, supaya koalisi ini bisa semakin besar,” kata politikus yang juga wakil ketua DPR RI itu.

Menurut Muhaimin, tambahan partai itu akan bersama-sama bergabung dalam gerbong koalisi. Termasuk ikut memutuskan nama capres dan cawapres. Soal partai mana, Muhaimin masih belum berterus terang. Yang jelas, pihaknya sedang melakukan komunukasi intensif. Salah satunga dengan Golkar. Bahkan, dia menyebut hubungan itu makin erat.

’’Yang penting, PKB dan Gerindra semakin solid dan terus bergerak bersama. Nah, soal komunikasi politik dengan siapa saja, itu bagian dari proses untuk mematangkan dan menguatkan. Semakin banyak koalisi yang gabung, semakin bagus,” ungkapnya.

Disinggung soal hubungan Prabowo dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Muhaimin menjelaskan, kedekatan para tokoh sangat penting sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Dengan begitu, semua proses politik dan seleksi politik berjalan dengan kondusif, saling menghargai dan menghormati.

Dia menyebut, Ganjar dan Prabowo masing-masing memiliki potensi untuk berkompetisi pada pilpres nanti. “Nah, pertemuan keduanya sangat positif. Semuanya akan kondusif,” ucap dia.

Muhaimin juga menegaskan, dirinya tidak khawatir dengan pertemuan kedua tokoh politik tersebut. Sebab, PKB dan Gerindra sudah sepakat berkoalisi dan komitmen bekerjasama. (lum/hud/jpc/ila)

Pemerintah Kini Usut Kementerian Lain, Menkeu Pastikan Beri Sanksi Terberat

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sanksi bagi para pegawainya yang bermasalah. Terutama terkait jumlah harta yang tidak wajar.

Pemberian hukuman kepada pegawai Kemenkeu yang melakukan pelanggaran dipastikan tetap sesuai aturan yang berlaku Aturan tersebut adalah Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Di sini hukuman-hukuman yang kita lakukan mengacu pada UU dan PP tersebut. Saya sampaikan kepada presiden dan pak Mahfud Md. Kalau kita tidak puas ada orang yang merasa ‘Menurut saya hukumannya harus lebih berat’. Namun hukuman terberat yang ada dalam PP tersebut adalah: pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan,” ujarnya.

Sanksi kedua, adalah pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Sanksi ketiga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

“Hukuman terberat yang ada dalam PP 94/2021. Kalau kita merasa hukuman itu tidak terlalu berat, saya sampaikan kepada pak Mahfud, pak Mahfud apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman tersebut dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus lakukan UU ASN dan peraturan mengenai pegawai negeri sipil,” jelasnya.

Kemenkeu juga telah berkomitmen menegakkan aturan dan sanksi tersebut. Hal itu tercermin dari pemecatan kepada Rafael Alun Trisambodo (RAT) baru-baru ini.

Pemecatan RAT dikarenakan ia terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat sehingga konsekuensinya berupa pemecatan dan tidak mendapatkan uang pensiun.

964 Pegawai Diduga Lakukan Pencucian Uang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menindaklanjuti 266 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Di antara 266 surat dari PPATK terkait dugaan harta tidak wajar di lingkup Kemenkeu sejak 2007 hingga 2023 tersebut, sebanyak 70 persen merupakan tindak lanjut atas permintaan Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan siap buka-bukaan data untuk membantu penegakan hukum dan instansinya akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Mulai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga pihak terkait lain.

Ani –sapaan Menkeu– menegaskan, dirinya akan terus berusaha menjaga integritas ASN Kemenkeu. Termasuk bersikap terbuka soal harta kekayaan para pejabat Kemenkeu yang belakangan ini sering disorot.”Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Sabtu (11/3).

Dia menyampaikan, di antara 266 surat dari PPATK terkait dugaan harta tidak wajar di lingkup kerjanya sejak 2007 hingga 2023 tersebut, sebanyak 70 persen merupakan tindak lanjut atas permintaan Kemenkeu. “Sebetulnya, 185 adalah permintaan dari kami. Jadi, kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut data ASN di bawah Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Dari ratusan surat tersebut, lanjut dia, sebanyak 964 pegawai diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian, 86 surat ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) lantaran informasi dari PPATK belum cukup memadai. Lalu, telah dilakukan audit investigasi kepada 126 kasus. Rekomendasi hukuman diberikan kepada 352 pegawai dengan mengacu pada aturan tentang disiplin ASN.

Kemudian, ada beberapa surat yang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawainya telah pensiun, tidak ditemukan informasi lebih lanjut, atau tidak terkait dengan pegawai Kementerian Keuangan.

’’Ada 16 kasus yang kami limpahkan ke APH (aparat penegak hukum) karena Kementerian Keuangan bukan aparat penegak hukum,’’ urainya.

Melalui akun Instagram-nya, Sri Mulyani juga mengumumkan jumlah pengaduan yang diterima Itjen Kemenkeu melalui kanal whistleblowing system. Pada 2017, laporan yang masuk berjumlah 510 aduan. Dari jumlah itu, 66 pegawai terkena hukuman disiplin terkait fraud. Jika ditotal sampai 2022, terdapat 550 pegawai yang telah dijatuhi sanksi oleh Kemenkeu.

Mengenai transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun yang sebelumnya disebutkan oleh Mahfud MD, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi detail. “Rp300 triliun itu hitungannya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat,” tegasnya.

Dia menyampaikan bahwa isi surat yang telah disampaikan oleh PPATK hanya memuat daftar kasus dan tidak mencantumkan detail nominal. Karena itu, Sri Mulyani meminta PPATK menjelaskan secara lebih terperinci mengenai transaksi janggal yang dimaksud. “Semakin detail data yang didapatkan, akan semakin cepat kami melakukan pembersihan,” ujarnya.

Padahal, kata Menkeu, hingga pekan ini, pihaknya belum menerima informasi lebih detail terkait dugaan tersebut. Bahkan, soal kasus Rafael Alun Trisambodo yang saat ini sedang dikuliti Aparat Penegak Hukum (APH). Ada perbedaan fakta antara yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan data yang diterima Kemenkeu. Bahkan, secara transaksi yang diungkap saat ini kepada publik lebih besar angkanya dibandingkan dengan yang diterima Kemenkeu pada tahun 2019.

“Kasus ini (RAT) disampaikan oleh Pak Mahfud informasinya sudah disampaikan sejak 2013, tapi di kami PPATK menyampaikan informasi baru tahun 2019. Empat surat menyangkut saudara RAT, empat surat dari PPATK. Empat-empatnya menyangkut transaksi yang nilainya antara Rp 50 juta sampai Rp 150 juta kecil banget dibandingkan dengan sekarang yang terbuka kepada publik,” jelasnya.

Kendati demikian, Menkeu mengungkapkan bahwa saat ini semangat kerja sama antara Kemenkeu dan Mahfud MD akan terus dipererat. Hal ini sejalan dengan kepentingan yang sama antara keduanya. “Kepentingan kita sama, kepentingan untuk membangun Indonesia, membangun Kemenkeu, ditjen pajak dan ditjen bea cukai membersihkan dari mereka yang kotor dan koruptif,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyampaikan hasil investigasi terhadap 69 Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang dianggap memiliki jumlah harta tidak wajar akan diungkapkan pekan depan. “Ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut, nanti Pak Wamen dan Itjen akan melaporkan kepada publik setelah melapor kepada saya,” kata Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan, sudah satu minggu sejak pihaknya melakukan investigasi kepada 69 PNS Kementerian Keuangan yang tergolong dalam kategori risiko tinggi dan risiko menengah terlibat dalam transaksi janggal karena memiliki jumlah harta di atas kewajaran.

Diagnosis kepada 69 pegawai tersebut, lanjutnya, didapatkan setelah Kementerian Keuangan melakukan sejumlah identifikasi. Baik dari segi kecocokan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan hasil audit, tingkah laku, hingga media sosial. “Informasi dari kami, 29 untuk risiko tinggi dan 68 pegawai yang risiko menengah. Sudah seminggu ini dipanggil dan memperdalam semua yang masuk ke risiko tinggi dan menengah. Risiko rendah bukannya tidak kita perhatikan tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu,” ucapnya.

Kendati pihaknya menggunakan asas praduga tak bersalah kepada 69 pegawai tersebut, namun ia menegaskan bahwa pihaknya juga menggunakan asas kepatutan dan kepantasan.

“Saya sampaikan walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu kami dari Kementerian Keuangan meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan,” tegasnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan bahwa pihaknya ingin penegakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya dilakukan di Kemenkeu, tetapi juga di kementerian-kementerian lain.

Dia menyebut, pemerintah memiliki data terkait dengan dugaan TPPU tersebut. “Di kementerian lain, kami punya data banyak tentang ini (dugaan TPPU, Red),” kata Mahfud saat konferensi pers bersama Sri Mulyani.

Mahfud menegaskan, selama ini indikasi TPPU tersebut tidak banyak yang dilanjutkan kendati sudah terungkap pidana asalnya (predicate crime). “Ini urusan (tanggung jawab) aparat penegak hukum,” ujarnya.

Mahfud mencontohkan kasus dugaan TPPU yang ditengarai melibatkan salah seorang bendahara partai politik. Kasus itu sampai sekarang tidak dilanjutkan tanpa penjelasan dari aparat penegak hukum. “Untuk apa kita buat Undang-Undang TPPU kalau itu (kasus TPPU) tidak selesai,” tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. (jpc/ila)

Pelapor Tipikor Dapat Reward, Bisa Dapat Maksimal Rp200 Juta

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – No viral no justice menjadi alat penegakan hukum baru. Fenomena mobilisasi rakyat di ruang digital itu yang membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kelimpungan sebulan terakhir. Kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu harus berkali-kali menggelar konferensi pers ketika satu per satu gaya hidup mewah pegawainya ramai jadi sorotan di media sosial.

Andai pemerintah maksimal menerapkan aturan pemberian reward bagi masyarakat yang melaporkan atau mengungkap dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), fenomena no viral no justice kecil kemungkinan menjadi ancaman serius. Sebab, dalam aturan reward itu memungkinkan masyarakat yang menjadi pelapor mendapatkan premi paling banyak Rp200 juta.

Aturan itu tegas disebutkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor.

Besaran premi yang diatur adalah 2% (dua permil) dari jumlah kerugian negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Di pasal tersebut juga disebutkan premi maksimal adalah Rp200 juta.

PP itu turunan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001. Aturan pemberian reward itu sejatinya sudah berlaku ketika pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor pada 2000 silam.

PP 71/2000 itu kemudian diubah lagi dengan PP 43/2018. Penelusuran Jawa Pos, sampai saat ini, baru satu pelapor kasus korupsi yang pernah mendapatkan premi tersebut. Penghargaan itu diberikan KPK pada 2016 lalu. Setelah itu, belum ada lagi catatan lagi terkait berapa jumlah penerima premi. “Syaratnya rumit,” kata Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha kepada Jawa Pos (Grups Sumut Pos), Minggu (12/3).

Rumitnya syarat untuk bisa mendapatkan dana apresiasi itu juga ditegaskan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri pada 2020 lalu. Ali menyebut ada sejumlah kendala yang membuat implementasi PP tersebut tidak optimal. Salah satunya adalah minimnya data yang dimiliki pelapor. Selain itu, kebanyakan kasus korupsi, khususnya yang ditangani KPK, tidak hanya bersumber dari satu pelapor.

Kondisi itu menyulitkan lembaga penegak hukum untuk menentukan siapa pelapor yang memenuhi syarat mendapatkan reward dari negara. “Diperlukan validasi data yang harus akurat untuk memutuskan seseorang dapat ditetapkan sebagai pelapor yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan tersebut,” ujar Ali beberapa waktu lalu.

Menyambung Ali, Praswad mengakui bahwa ketentuan reward itu memang tidak masuk akal untuk dipenuhi. Sebab, premi maksimal Rp200 juta itu baru bisa diberikan jika kerugian negara dari kasus yang dilaporkan mencapai Rp100 miliar. “Karena ada ketentuan 2% kerugian negara yang dapat dikembalikan ke negara, itu artinya kasusnya (yang dilaporkan, Red) harus proyek kakap,” terangnya.

Pengalaman Praswad selama menjadi penyidik, kasus dengan kerugian negara besar itu nyaris tidak ada yang bersumber dari laporan masyarakat. Aduan di KPK kebanyakan adalah kasus suap yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan (OTT). “Tipikal kasus korupsi yang merugikan negara itu biasanya juga butuh waktu lama (menanganinya, Red), bisa 5 tahun,” ungkapnya.

Masyarakat sejatinya juga bisa mendapatkan reward ketika melaporkan kasus suap. Premi yang diberikan juga sebesar 2% (dua permil), dihitung dari nilai uang suap atau uang dari hasil barang rampasan (Pasal 17 ayat 3). Maksimal premi yang diberikan adalah Rp 10 juta (Pasal 17 ayat 4). “Tapi, dengan risiko yang tinggi bagi pelapor, premi itu terbilang sangat kecil,” tutur eks penyidik KPK itu.

Prasyarat dan reward yang tidak sebanding itu, kata Praswad, memang harus diubah. Aduan terkait kerugian negara, misalnya, harus dipertegas siapa pelapor yang berhak mendapatkan reward. Penegasan itu untuk memudahkan penegak hukum dalam memberikan penilaian kepada pelapor. Besaran premi juga harus diubah.

“Misalnya, pelapor dengan kerugian Rp1 miliar, paling minim dapat Rp20 juta, pasti banyak masyarakat di daerah yang melapor karena proyek di daerah itu kebanyakan nilainya Rp 4-5 miliar, jarang yang mencapai Rp 100 miliar,” ujarnya.

Begitu pula dengan premi suap, Praswad menyarankan agar hadiah yang diberikan lebih besar. “Pelapor kasus suap mestinya mendapat reward paling sedikit Rp 10 juta, bukan paling banyak Rp 10 juta,” ujarnya.

Praswad meyakini munculnya fenomena no viral no justice itu merupakan kegagalan negara dalam mengelola manajemen laporan masyarakat. Hal itu diperparah dengan kanal pelaporan yang kurang optimal. “Jangankan masyarakat biasa, laporan dari penegak hukum juga kadang-kadang tidak ditindaklanjuti sebelum viral,” tutur pria yang akrab disapa Abung tersebut.

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menambahkan, penegakan hukum yang masih tebang pilih dan kurang terbuka membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum mengalami krisis. Hal itu mendorong terjadinya mobilisasi rakyat di ruang digital untuk menghakimi seseorang yang diduga melakukan pelanggaran.

“Meskipun kasus yang viral itu juga belum tentu ditindaklanjuti oleh penegak hukum, tapi saya melihat masyarakat puas dengan itu (penghakiman di media sosial, Red),” kata mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tersebut.

Lembaga penegak hukum dan instansi terkait mestinya melakukan evaluasi menyeluruh terkait fenomena no viral no justice tersebut. Haris menyebut, perbaikan tidak cukup dilakukan dengan konferensi pers. Tapi juga memperbaiki sistem pelaporan dan reward bagi pelapor. “Perlindungan untuk pelapor juga harus diperhatikan,” terangnya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, penanganan kasus korupsi yang tidak diketahui perkara pokoknya sebenarnya mudah. Bisa ditangani Kejaksaan, KPK atau Polri. “Kalau saya yang paling pas di Polri,” terangnya.

Karena pernah ada kasus TPPU yang diputus tanpa perkara pokoknya. Kasus terjadi di Tegal, Jawa Tengah. “Saya pernah tangani kasus TPPU tanpa perkara pokoknya “ jelasnya.

Menurutnya, KPK pun bisa menangani kasus Rafael dengan Pasal 11 UU Tipikor soal gratifikasi. Bila ASN menerima pemberian selama 30 hari tidak melaporkan. “Tidak semata-mata Pasal 5 tentang suap,” paparnya kemarin.

Apalagi Rafael patut diduga memperdagangkan pengaruhnya sebagai pegawai pajak. Yang kemudian dalam istilah hukum melakukan omisi, melakukan yang tidak boleh atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. “Jadi bisa ditangani kasus Rafael ini,” urainya.

Menurutnya, untuk Kemenkeu sebenarnya perlu mengkondisikan dengan menerapkan UU 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Perpajakan. Sebelum mengurus wajib pajak, UU tersebut diterapkam ke seluruh pegawai pajak. “Buka semua dokumen keuangannya,” jelasnya.

Kalau ada yang mencurigakan diklarifikasi dan dihentikan dulu untuk bisa melayani pajak. “Kalau sudah pasti pelanggaran hukum, ya dipidana,” paparnya.

Terkait insentif pajak, sebagai pihak yang sering melaporkan kasus korupsi dan TPPU, Boyamin mengaku tidak pernah mengurus insentif tersebut. “Biar menyumbang ke negara saja,” terangnya. Namun, dia mengetahui bahwa insentif pajak ini malah dikurangi oleh pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, sebelumnya hitungan insentif itu 2 per mil dalam setiap kasus. Namun, kemudian diberikan batasan Rp200 juta. “Untuk kasus yang insentifnya dibawah Rp200 juta pakai dua per mil, kalau insentifnya di atas Rp200 juta, ya maksimal Rp200 juta itu,” tuturnya.

Sementara Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengaku belum bisa berkomentar terkait kesulitan penanganan kasus korupsi. “Untuk sementara belum ada yang bisa saya sampaikan,” paparnya kemarin. (tyo/idr/jpc/ila)

FSPTI Siap Berkolaborasi dengan Pemkab Langkat

AUDIENSI: Pengurus FSPTI Sumut audiensi dengan Plt Bupati Langkat, H Syah Afandin di Rumah Dinas Bupai Langkat, belum lama ini.ist/SUMUT POS.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Langkat H Syah Afandin menerima audiensi Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Sumut, di Rumah Dinas Bupati Langkat, Kamis (9/3).

Ketua DPD FSPTI KSPSI Sumut Timbul Limbong mengungkapkan kunjungan mereka guna untuk mensosialisasikan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) di seluruh Provinsi Sumatera Utara yang hari ini bertepatan di Kabupaten Langkat.

“Kedatangan kami kali ini, kami ingin melakukan kolaborasi dengan Pemkab Langkat dan kami juga siap untuk membantu program pemerintah kabupaten Langkat,” ucapnya.

Rukun Sembiring SE selaku Sekertaris DPD FSPTI KSPSI Sumut juga menyampaikan untuk kedepannya Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) bisa berjalan sesuai dengan Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai SK Nomor: KEP. 006/ORG/DPD FSPTI-KSPSI/II/2023 Perihal pengukuhan komposisi dan personalia DPC FSPTI Seluruh Indonesia.

Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH mengatakan harapannya kedepan untuk FSPTI ini bisa berjalan sesuai ketentuan Hukum yang ada, dan menjaga kondusifitas agar tidak terjadi gesekan-gesekan antar organisasi masyarakat yang ada.

“Serta FSPTI bisa menjadi jalan bagi anak-anak yang belum memiliki pekerjaan,” ucapnya.(mag-6/ram)

BPKPAD Binjai Gelar Bazar Pintar Pujasera

BERSAMA: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah dan panitia Bazar Pintar Pujasera foto bersama.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menggelar Bazar Pintar Pujasera selama 3 hari. Bazar Pintar tersebut dibuka Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah di Pusat Jajanan Pujasera, Jum’at (10/3).

Bazar Pintar Pujasera ini juga digelar sosialisasi pajak daerah. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui promosi media sosial, juga sebagai wadah UMKM Kota Binjai memasarkan merek dan barang dagangan dengan transaksi non tunai.

Tidak hanya itu, acara ini juga untuk menyemarakkan suasana Pasar Kuliner Pujasera Binjai hingga memberi ruang seni dan kreatifitas kepada sekolah tingkat SMP dan SMA se Kota Binjai serta meningkatkan kreatifitas milenial dalam pemanfaatan produk lokal.

Di acara juga ada hiburan dan komunitas bazar. Amir berharap kegiatan ini dapat mempromosikan UMKM di Kota Binjai serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat, terutama melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia juga berharap agar produk-produk UMKM Kota Binjai dapat disuplai ke ritel modern di Sumatera Utara dan bersinergi dengan lokapasar/marketplace melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas hingga akhirnya mampu merambah pasar digital.

Wali Kota Binjai juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perizinan serta perangkat daerah terkait lainnya yang telah membantu pengurusan perizinan UMKM dengan baik. Dia berpendapat bahwa sinergi yang baik serta keinginan untuk maju yang diejawantahkan dalam kegiatan nyata akan menguatkan ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian dalam pemulihan ekonomi saat ini.

Kepala BPKPAD Kota Binjai, Erwin Toga Purba menambahkan, bahwa optimalisasi pajak daerah akan semakin baik jika diawali dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai wajib pajak.

Oleh karena itu, pelaksanaan Bazar Pintar Pujasera diharapkan menjadi wadah bagi UMKM agar dapat mengembangkan usahanya baik dari segi pengelolaan maupun pengurusan perizinan untuk kemudian berusaha.

Dalam acara ini juga melibatkan Bank Daerah dan Nasional untuk memberikan informasi penyaluran dana UMKM guna mendukung pengembangan UMKM. (ted)

Kadis Pendidikan Binjai Buka Pentas Kreasi Anak

Kadisdik Binjai, Edie Mulia

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Edi Mulia membuka pentas kreasi anak di Lapangan SDIT Mardhiyah, Jalan Tondano Nomor 103, akhir pekan lalu. Dalam sambutannya, Edi mengapresiasi pagelaran yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Mardhiyah tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak menunjukkan kreativitas dan kepercayaan diri mereka. Dia pun berharap kegiatan seperti ini mampu menjadi ruang bagi anak-anak menggali potensi diri.

“Melalui kegiatan ini pula saya juga mengajak semua pihak untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap anak-anak, kedepannya saya harap gelaran pentas kreasi ini dapat terus diselenggarakan dan Pemko Binjai akan selalu mendukung kegiatan positif seperti ini,” jelasnya.

Kedepannya, ia juga berharap gelaran pentas kreasi ini dapat terus diselenggarakan dan Pemko Binjai akan selalu mendukung kegiatan positif seperti ini. Pentas Kreasi Anak ini menampilkan berbagai kreasi anak-anak seperti tarian, drama, dan gelaran busana. (ted/ram)

Konsisten Wujudkan Visi Misi Karo

BUKA: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 tingkat Kabupaten, di Hotel Sibayak Internasional, Berastagi, Jumat (10/3).

Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2024 diawali dengan laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Karo, Hasyim Siregar. Dalam sambutannya bupati menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan pembangunan yang dinamis, perlu untuk tetap konsisten untuk mewujudkan visi Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yakni terwujudnya Masyarakat Karo yang Makmur dan Sejahtera Berbasis Pembangunan Pertanian dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan.

“Dalam mewujudkan prioritas pembangunan tentunya bukan hal yang mudah, namun dengan kerjasama yang baik dari seluruh pihak, kita optimis prioritas itu akan tercapai,” ujar bupati.

Dalam kesempatan itu bupati juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang hadir. “Mudah-mudahan dengan kehadiran bapak, pembangunan di Kabupaten Karo bisa menjadi prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara khususnya jalan Medan – Berastagi yang penting dalam menunjang kemajuan Kabupaten Karo,” tambahnya

Sementara itu, mewakili Gubernur Sumatera Utara, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Dr. Ir. Binsar Situmorang mengatakan, tujuan dari Musrenbang antara lain menghimpun seluruh pemikiran-pemikiran dan usulan-usulan masyarakat menjadi suatu program pembangunan. Hadir juga dalam acara tersebut Forkopimda Kabupaten Karo, Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Perangkat Daerah, akademisi dan unsur masyarakat lainnya. (deo/ram)

Rianto Ginting Pimpin PABPDSI Karo

MUNAS: PABPDSI menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Kabupaten Karo.

KARO, SUMUTPOS.CO – Rianto Ginting, Amd terpilih sebagai Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Karo priode 2023-2028.

Hal ini sesuai dengan hasil musyawarah mufakat dalam Musyawarah Daerah (Musda) PABPDSI Kabupaten Karo, Sabtu (11/3) di cafe Kola Jalan Samura, Kabanjahe Kabupaten Karo.

Acara tersebut di hadiri Ketua BPD, Wakil Ketua BPD,Anggota BPD dan BPD Keterwakilan Perempuan Desa masing-masing di setiap Kecamatan se-Kabupaten Karo. Dalam Musda tersebut terpilih juga Arinal Sitepu sebagai Sekretaris PABPDSI, dan Kristiani Br Depari sebagai Bendahara PABPDSI.

Dalam kesempatan ini, Rianto Ginting yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Lingga Julu, Kecamatan Simpang Empat mengaku sangat bersyukur atas terbentuknya PABPDSI sebagai wadah BPD di Kab. Karo.

“PABPDSI ini di didirikan dengan tujuan menghimpun anggota BPD se- Kabupaten Karo agar mampu bekerjasama untuk meningkatkan kinerja peran dan fungsi untuk mensejahtrakan masyarakat desa,” katanya.

Dalam sambutannya, Ketua PABPDSI Sumut OK. Hendri Fadlian Karnain, SH mengucapkan selamat dan sukses pada pengurus PABPDSI Kab. Karo.

“Semoga organisasi ini bisa bermanfaat untuk BPD se-Kabupaten karo dalam menjalin silaturahmi dan menambah wawasan, ilmu serta pengetahuan baru,” katanya.

Jadilah penyampai aspirasi warga yang baik, menyusun program desa dan mengawasi agar program desa tersebut berjalan sesuai rencana dan undang-undang yang berlaku. “Selanjutnya setelah mendapatkan legalitas kepengurusan kabupaten Karo segera berkoordinasi dengan Forkopimda Karo agar bisa bersinergis dalam menjalankan program-propram yang berhubungam dengan BPD kedepannya,” tandasnya. (deo/ram)

Hasyim: Tak Mungkin Prabowo Cawapres

DIHADANG: Momen ketika adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusmo (kiri) menghentikan sambutan Prabowo di acara deklarasi Gerakan Emak-emak dan Anak-anak Minum Susu (Emas) di Stadion Klender, Jakarta, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wacana duet Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak keduanya berfoto saat meninjau panen raya di Kabupaten Kebumen.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan tak mungkin Prabowo menjadi calon wakil presiden (cawapres) jika berduet dengan ganjar.

“Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua pengalamannya berbeda kan,” kata Hashim usai acara Deklarasi Prabowo Mania 08 di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/3).

Hashim menyebut Gerindra terbuka jika Ganjar diduetkan dengan Prabowo. Akan tetapi, kata dia, Prabowo menjadi calon presiden.

“Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan dengan Pak Prabowo saya kira kami terbuka, Pak Prabowo terbuka (Ganjar) sebagai calon wakil presiden,” kata dia.

Sebelumnya, pakar politik Khoirul Umam menyampaikan duet Prabowo dan Ganjar Pranowo mempunyai peluang kemenangan cukup besar di 2024. Dia menyebut Gerindra dan PDIP merupakan partai politik papan atas dan keduanya punya elektabilitas yang kompetitif.

“Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo membawa peluang kemenangan cukup besar. Sebab, pasangan itu di-back up oleh dua partai politik papan atas dan juga basis elektabilitas kedua figur itu yang cukup kompetitif,” kata Umam saat dihubungi, Kamis (9/3).

Meski demikian, Umam menilai peluang itu juga harus mempertimbangkan lawan duet tersebut di Pemilu 2024. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada capres yang memiliki elektabilitas dominan untuk pemilihan di 2024.

“Tidak adanya tokoh yang memiliki elektabilitas dominan di Pilpres mendatang, membuat konfigurasi pasangan capres-cawapres menjadi penting untuk ditimbang dan disimulasikan potensi kemenangannya. Artinya, skema Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo juga perlu mempertimbangkan seberapa kompetitif lawan politik yang akan dihadapinya,” ucapnya.

Selain itu, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan momen akrab itu digadang-gadang sebagai sinyal politik Jokowi.

“Pertemuan antara Ganjar, Pranowo, dan Jokowi hari ini adalah terkait dengan duet mereka, Ganjar capres dan Prabowo sebagai cawapres. Ini akan terjadi kalau Prabowo dan Ganjar menanggap Jokowi adalah king maker yang bisa menentukan soal arah koalisi di kubu pemerintah,” kata Adi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Menurutnya, sinyal dukungan ini akan dilaksanakan apabila Ganjar dan Prabowo menganggap Jokowi sebagai king maker. Namun demikian, ia menjelaskan ganjalan ada pada pihak Prabowo. (jpc/bbs/azw)

Hari Ini, Ketua KPU RI Diperiksa DKPP, Di antaranya, Dugaan Kasus Pelecehan Seksual

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari. Hasyim diperiksa atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara tertutup untuk dua perkara, salah satunya terkait aduan dugaan pelecehan seksual.

Diketahui, sidang pemeriksaan terhadap Hasyim dilakukan di ruang sidang DKPP di Jakarta hari ini Senin (13/3) pukul 10.00 WIB.

Perkara pertama bernomor 35-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Dendi Budiman. Pada aduan ini, Hasyim didalilkan melakukan pertemuan dan perjalanan ke Yogyakarta bersama Ketua Partai Republik Satu Hasnaeni alias ‘Wanita Emas’.

Sementara, perkara 39-PKE-DKPP/II/2023 diadukan oleh Hasnaeni. Pada perkara ini, Hasyim didalilkan melakukan pelecehan seksual disertai ancaman kepada Pengadu yang menjabat sebagai Ketua Partai Republik Satu.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP. (jpc/dtk/azw)

1...1,6991,7001,701...15,709Page 1,700 of 15,709