29 C
Medan
Tuesday, January 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 174

Serangan Israel Tewaskan 3 Petinggi Militer Iran

RUSAK: Sebuah gedung di Teheran, Ibu Kota Iran, rusak akibat serangan Israel , Jumat (13/6).
RUSAK: Sebuah gedung di Teheran, Ibu Kota Iran, rusak akibat serangan Israel , Jumat (13/6).

SUMUTPOS.CO – Israel melancarkan serangan militer terhadap fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan markas militer Iran pada Jumat (13/6) dini hari waktu setempat. Serangan itu menewaskan tiga petinggi militer Iran. Antara lain Komandan Garda Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) Mayjen Hossein Salami, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayjen Mohammad Bagheri, dan Komandan Markas Besar Khatam al-Anbiya Mayjen Gholam Ali Rashid.

“Beberapa saat yang lalu, Israel meluncurkan Operasi Rising Lion, operasi militer yang ditargetkan untuk menangkal ancaman Iran terhadap kelangsungan hidup Israel. Operasi ini akan terus berlanjut selama beberapa hari yang diperlukan untuk menghilangkan ancaman tersebut,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam video seperti dilansir Al Jazeera.

Ada Korban Anak-Anak
Seperti dilaporkan lembaga penyiaran negara Iran, IRIB, fasilitas pengayaan uranium utama di Natanz penelitian nuklir dan dua pangkalan militer di Tabriz, serta kota Ishafan, Arak, hingga Kermanshah ikut terdampak sekitar 300 serangan udara oleh Israel.
Serangan Israel juga menewaskan ilmuwan, perempuan, dan anak-anak menurut Iran Press TV. Hal itu karena ada bangunan tempat tinggal yang terdampak serangan Israel. Namun, tidak dirinci berapa jumlahnya.

Tel Aviv Waspadai Balasan
Setelah melakukan serangan, Israel mengumumkan keadaan darurat untuk negaranya. Menurut para petinggi militer Tel Aviv, serangan balasan Iran bisa terjadi kapan saja.

Menteri Pertahanan Israel Katz pun mengumumkan penutupan wilayah udara mereka. “Serangan rudal dan pesawat tak berawak (oleh Iran) terhadap negara Israel dan penduduk sipilnya diperkirakan akan segera terjadi,” kata Katz.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pun mewanti-wanti Israel akan menghadapi serangan balasan yang menyakitkan. “Rezim Zionis, pada dini hari ini (kemarin), membuka tangannya yang kotor dan berdarah untuk melakukan kejahatan di negara kita tercinta dan memperlihatkan sifat jahatnya lebih dari sebelumnya dengan menyerang pusat-pusat permukiman,” kata Ali Khamenei dilansir dari kantor berita Iran, IRNA.

AS Tarik Diri
Alih-alih mendukung sekutunya secara terbuka, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump justru memilih langkah mengejutkan. AS mengumumkan menarik diri dari konflik dan menegaskan, Washington tidak terlibat dalam operasi tersebut.

Menteri Luar Negeri sekaligus Penasihat Keamanan Nasional AS, Marco Rubio, mengonfirmasi bahwa Israel memang telah memberi pemberitahuan sebelumnya kepada Washington. Namun menegaskan bahwa serangan itu adalah tindakan sepihak.

“Kami tidak terlibat dalam serangan terhadap Iran, dan prioritas utama kami adalah perlindungan pasukan Amerika di kawasan,” kata Rubio dalam pernyataan resminya yang terkesan ingin menenangkan situasi.

Namun, Rubio juga melontarkan peringatan keras ke Teheran. “Iran tidak boleh, dalam kondisi apa pun, menargetkan kepentingan atau personel Amerika,” tegasnya, sehari setelah Pentagon menginstruksikan evakuasi terbatas pasukan dan diplomat dari beberapa titik panas di Timur Tengah.

Sikap ambigu Washington ini muncul hanya beberapa jam setelah Presiden Trump mengatakan, “masih ada waktu untuk diplomasi” namun mengakui “waktu itu nyaris habis”.

Gedung Putih bahkan sudah menjadwalkan pembicaraan tingkat tinggi antara utusan khusus AS, Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di Oman pada Minggu (15/6). Namun, dengan memburuknya situasi, rencana diplomatik itu nyaris pasti batal. (wan/dns/jpg)

Sayangkan Mendagri Pindahkan 4 Pulau Aceh ke Sumut, Rapidin Curiga Ada Kepentingan Tambang

Rapidin Simbolon, anggota Komisi XIII DPR RI.
Rapidin Simbolon, anggota Komisi XIII DPR RI.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sengketa Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) atas empat pulau yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, akhirnya diputuskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang diterbitkan pada 25 April 2025, keempat pulau kecil di Samudera Hindia itu resmi ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon, mengkritik kebijakan Kemendagri tersebut. Menurut Rapidin, kebijakan tersebut diambil tanpa melalui kajian komprehensif maupun konsultasi dengan pemerintah daerah yang terdampak.

“Ini kebijakan yang menurut saya tidak memiliki urgensi yang jelas. Tidak ada kajian, tidak ada konsultasi, dan tidak ada dasar hukum yang kuat,” kata Rapidin saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (13/6).

Menurut Rapidin, kebijakan Mendagri ini melanggar UU No 14 tahun 1999, terkait pemekaran Kabupaten Aceh Singkil. “Saya sangat menyayangkan tindakan Mendagri yang memutuskan sepihak tanpa ada dasar yang jelas, memberikan 4 pulau di Aceh Singkil untuk Sumatera Utara,” ucapnya lagi.

Ia menilai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan polemik dan konflik baru di tengah masyarakat Aceh dan Sumut. “Keduanya sama-sama berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, toh negara kita adalah NKRI. Tindakan Mendagri ini seakan membangunkan masa lalu yang tidak baik,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itupun mencurigai adanya potensi-potensi yang bisa menjadi tujuan kompleks terkait perpindahan tersebut. “Saya curiga, jangan-jangan wilayah ini menyimpan potensi tambang yang besar dan sedang dibidik untuk kepentingan tertentu, termasuk ekspor ilegal. Jika benar demikian, ini bukan sekadar kebijakan wilayah, melainkan persoalan yang jauh lebih serius,” tegasnya.

Sebagai warga dan mewakili Provinsi Sumatera Utara, ia menegaskan tidak setuju dengan perpindahan empat pulau tersebut ke wilayah Sumut. Dia pun menyarankan agar Pemprov Sumut untuk lebih fokus membangun daerahnya dengan terobosan-terobosan baru. “Sebaiknya Pemprov Sumut berkonsentrasi membangun Sumut dan membuat terobosan pembangunan meski dengan APBD yang sangat terbatas, dan tidak membuat gejolak di masyarakat yang tidak penting,” tandasnya.

Berbeda dengan Rapidin, anggota DPR RI asal Sumut lainnya, Maruli Siahaan menilai, perpindahan keempat pulau dari Aceh Singkil ke Tapanuli Tengah merupakan hal yang wajar dan sudah menjadi keputusan tetap dari Pemerintah Pusat. “Kalau sudah keputusan yang dikeluarkan Kemendagri, ya bagaimana nanti cara pengelolaanya saja. Apakah Sumut (sendiri) atau dikelola bersama dengan Aceh,” katanya saat dimintai pendapatnya, Jumat (13/6).

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, pulau tersebut harus butuh pengawasan yang serius dari Pemerintah Daerah yang memilikinya. “Namanya pulau, itukan harus ada yang mengawasi, dan harus ada pemeliharaan. Ya, kalau itu semua masuk ke wilayah Sumut, tidak ada masalah,” ucap Maruli.

Dia pun berharap agar Kemendagri juga melihat kembali tapal batas keempat pulau tersebut. “Harus dilihat dulu, tapal batas itu di bagian wilayah mana? Jangan sampai sudah diambil alih, terus ditelantarkan. Pastinya di sana juga ada penduduknya, harus diperhatikan juga kesejahteraan penduduknya,” tandasnya.

Punya Potensi Kandungan Migas Luar Biasa

Menyikapi potensi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi (Blok Migas) di sekitar empat pulau tersebut, ahli pertambangan dari Universitas Syiah Kuala (USK) Provinsi Aceh Teuku Andika Rama Putra menuturkan, dari struktur alam bawah laut di sekitar lokasi Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Mangkir Gadang berpotensi mengandung sumber daya minyak dan gas (migas). Ia menyebut, ada ciri yakni cekungan di bawah laut yang biasa ditemukan pada lokasi pertambangan migas.

“Di mana di bawah laut ada cekungan besar sebagaimana kuali atau seperti sumur dalam, itu berpotensi kandungan cadangan migas melimpah. Kondisi seperti itulah biasanya dilakukan survei migas” tutur Dosen Teknik Pertambangan USK yang juga tenaga pengajar di Universitas Sains Malaysia tersebut.

Andika mencontohkan perairan laut di antara daratan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dan Kepulauan Simeulue, Kabupaten Simeulue, yang mempunyai cekungan seperti jurang dinding diantara dua pulau. Hasil survei menunjukkan ada cadangan migas melimpah di kedalaman bawahnya.

“Mungkin juga dari kondisi daratan bisa dianalisa kemungkinan potensi minyak atau gas lokasi tersebut. Setelah dilakukan survei, lalu melakukan pengeboran untuk mengambil bahan dalam tanah untuk diperiksa pada laboratorium,” katanya.

Hasil penafsiran ilmiah tersebut baru dianalisa oleh tim teknik apakah ada sumber daya alam migas atau bagaimana terkandung di dalamnya. Itu sangat teknik dan harus selektif jangan sampai gagal survei. “Kondisi alam bawah laut dan lokasi garis patahan lempeng, ada potensi sumber kandungan migas. Namun survei yang bisa menafsirkan itu” tambah Dosen Senior USK itu.

Sementara Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal mengatakan, empat pulau itu belum pasti memiliki kandungan Migas yang ekonomis. Nasri mengakui, empat pulau yang sedang menjadi polemik itu berdekatan dengan wilayah eksplorasi migas yang dilaksanakan Conrad Asia Energy (blok Singkil). “Secara umum, keempat pulau tersebut berdekatan dengan Wilayah Kerja Offshore West Aceh (OSWA)” kata Nasri, Jumat (13/6).

Meski berdekatan, kata Nasri, keempat pulau tersebut tidak termasuk ke dalam wilayah kerja (WK) OSWA yang berada dalam kewenangan BPMA. Kemudian, lanjut dia, sejauh ini di empat pulau tersebut juga belum terdapat cakupan data seismic, sehingga proses evaluasi potensi migas masih belum bisa dilakukan secara komprehensif.

Karena itu, BPMA mendorong adanya survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas pada empat pulau tersebut bisa diidentifikasi secara lebih jelas. “Prinsip keberlanjutan dan konservasi tetap menjadi dasar dalam setiap langkah pengelolaan sumber daya,” tandasnya.

Terkait lokasinya yang dekat dengan Blok Migas OSWA, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku tidak mengetahui adanya potensi kekayaan alam minyak dan gas pada empat pulau tersebut Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri, Safrizal Sakaria Ali mengatakan, konsen dan pekerjaan dari tim pembakuan rupabumi bukan menentukan potensi adanya kekayaan migas.

“Kami tidak tahu-menahu bahwa ada potensi migas segala macam, (karena) tidak merupakan konsen dari tim pembakuan rupabumi karena betul-betl berdasarkan standar yang dibangun,” kata Safrizal dalam pemaparannya kepada awak media di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Rabu (11/6) lalu.

Sebab, menurut dia, kewenangan terkait tambang dan usaha ekstraktif adalah kewenangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Safrizal menegaskan, Kemendagri hanya bertugas memastikan wilayah administrasi darat dan pulau sesuai dengan undang-undang.

Tidak Berpenduduk
Dalam kesempatan yang sama, Safrizal mengatakan, keempat pulau yang diperebutkan tersebut tidak berpenduduk. “Karena ini statusnya dalam Permendagri sebagai pulau kosong, tidak berpenghuni, tak berpenduduk namanya,” kata Safrizal.

Kemudian, Safrizal mengungkapkan kondisi terkini keempat pulau tersebut berdasarkan hasil survei lokasi pada Juni 2022. Menurut dia, Pulau Panjang yang memiliki luas 47,8 Hektare tidak berpenduduk. Meskipun, ditemukan dermaga yang dibangun pada 2015 dan tugu batas wilayah oleh Pemerintah Provinsi Aceh pada 2007. Selain itu, terdapat juga rumah singgah dan mushola yang dibangun sekitar 2012 oleh Pemda Aceh Singkil dan makam Aulia.

Demikian juga, Pulau Mangkir tidak berpenghuni. Di pulau dengan luas 6,15 hektare itu hanya ditemukan tugu yang dibangun Pemda Aceh pada 2018.
Kondisi serupa juga terlihat di Pulau Mangkir Besar. Pulau dengan luas 8,16 hektare itu tidak berpenghuni dan tidak ada aktivitas apapun di pulau tersebut, dan hanya terdapat tugu batas Pemprov Aceh.

Sementara itu, Pulau Lipan kondisinya hampir bisa dikatakan hilang karena kenaikan muka air laut. Safrizal mengungkapkan, temuan Kemendagri menyebut, pulau itu luasnya hanya 0,38 hektare dan berupa daratan pasir yang tidak berpenghuni.

“Dari hasil pemantauan tim di Pulau Lipan ditemukan data dan fakta bahwa Pulau Lipan berupa daratan pasir, dan saat pasang tertinggi pukul 9.25 WIB pulau dalam kondisi tenggelam,” terang Safrizal.

Jika merujuk pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) terkait kriteria pulau, maka Pulau Lipan sudah tidak bisa disebut sebuah pulau karena menghilang saat air pasang. Padahal, data 2007 dari citra satelite, Pulau Lipan masih memiliki daratan bahkan punya lahan hijau yang ditumbuhi pepohonan. Namun kini pepohonan sudah menghilang. (bbs/san/adz)

JK Tegaskan 4 Pulau Itu Milik Aceh, Dasarnya UU 1956 Bukan KEPMEN

SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa empat pulau yang kini menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara merupakan bagian sah dari wilayah Aceh. Ia menyatakan, dasar hukum yang mengikat adalah Undang-Undang, bukan Keputusan Menteri.

“Tidak mungkin itu dipindahkan dengan Kepmen, karena Undang-Undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau mengubah itu, harus dengan Undang-Undang juga,” tegas JK dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
Empat pulau yang dipersoalkan adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Selama ini keempatnya tercatat berada di bawah administrasi Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

JK menambahkan, selain secara administratif, aktivitas perpajakan di pulau-pulau tersebut juga menunjukkan bahwa wilayah itu berada dalam otoritas Aceh. Warga pulau masih membayar pajak ke Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. “Selama ini orang sana, pulau itu, bayar pajaknya ke Singkil. Ada, nanti ada teman yang akan membawakan bukti pajak dia ke Singkil,” ujar JK. Ia menyebut bukti tersebut penting untuk menegaskan keabsahan wilayah, terutama dalam konteks perbedaan tafsir administratif antara Aceh dan Sumatera Utara.

JK turut merujuk pada Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyatakan bahwa batas wilayah Aceh mengacu pada peta dan ketentuan per 1 Juli 1956. “Jadi itulah kenapa keluar Pasal 114 itu, yang mengatakan perbatasan adalah sesuai dengan ketentuan tahun 1956. Ketentuan itu Undang-Undang,” katanya menegaskan.

JK menilai, dalam urusan batas wilayah yang menyangkut konstitusi dan sejarah, pemerintah harus berpegang pada aturan hukum tertinggi dan menghormati kesepakatan yang sudah ada sejak lama.

Sementara, Guru Besar Sosiologi Universitas Syiah Kuala Humam Hamid menduga, keputusan Mendagri menetapkan 4 pulau tersebut menjadi milik Sumatera Utara, kental dorongan teknokratis dan manajemen negara untuk merapikan peta berdasarkan pendekatan rupabumi atau delineasi spasial yang baru.

“Berdasarkan tafsir ulang ‘negara’ terhadap batas wilayah yang muncul belakangan,” kata Humam. Humam Hamid menyatakan, dalam sejarahnya, tidak ada ambiguitas soal empat pulau tersebut. Menurut dia, empat pulau itu telah lama berada dalam pengelolaan administratif Kabupaten Aceh Singkil.

Sosiolog asal Samalanga, Aceh Utara ini menjelaskan, apa yang dia sampaikan bukan hanya narasi lokal. Sesuai dengan fakta lapangan, kata Humam, di Pulau Panjang, pulau terbesar dari keempat pulau itu, ada prasasti, tugu, musala, dan dermaga boat untuk nelayan. Humam mengatakan, pembangunan di sana menggunakan APBD Kabupaten Aceh Singkil.

Humam menyebutkan, sesuai dengan peta topografi milik TNI Angkatan Darat, empat pulau tersebut juga termasuk dalam zona Aceh. Peta topografi TNI Angkatan Darat itu kerap dijadikan acuan dalam penyusunan batas wilayah pasca-Orde Baru. “Dalam penggambaran teritorial militer yang lazim digunakan dalam kerangka pertahanan nasional, pulau-pulau itu tidak pernah dipetakan dalam konteks Sumatera Utara,” kata Humam.

Pada masa Hindia Belanda, lanjut Humam, wilayah pesisir barat Sumatera secara umum dipetakan secara longgar. Peta-peta kolonial cenderung menggambarkan daratan besar secara jelas. Namun banyak pulau kecil tidak diberi nama, atau hanya diberi penanda umum, kecuali yang dekat dengan mercusuar untuk navigasi kelautan.

Sejak masa itu, kawasan pesisir Singkil dan sekitarnya telah memiliki ikatan sosial-ekonomi dengan pulau-pulau di seberangnya, termasuk dalam praktik pelayaran rakyat dan penggunaan perairan untuk menangkap ikan serta berlindung dari badai. Humam menyatakan eksistensi imajinasi kolektif masyarakat pesisir di Singkil sampai ke Sibolga, itu adalah kawasan Aceh.

Menurut Humam, pada 1992, ada penandatanganan kesepahaman antara Gubernur Aceh saat itu, Prof Dr Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar soal batas administrasi di wilayah Singkil dan Tapanuli. Acara itu disaksikan Menteri Dalam Negeri Rudini. “Kesepahaman kedua gubernur itu berangkat dari semangat koeksistensi dan saling menghargai ruang administratif masing-masing, bukan saling tumpang-tindih,” kata Humam.

Menurut dia, polemik empat pulau yang saat ini muncul tidak memperhatikan rekam jejak sosial dan perjanjian yang pernah ada. Humam menyatakan pemerintah pusat tidak bisa mendasarkan kebijakannya pada narasi “sengketa pulau” dari peta rupa bumi seolah-olah ada ambiguitas sejak 1928. “Ini membuat dia kehilangan konteks sejarah,” katanya.

Melihat lini masa sejarah empat pulau tersebut, akademikus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Aceh, Muhammad Alkaf mengatakan, selama ini tidak pernah ada isu antara Aceh dan Sumut. Dosen ilmu politik ini menduga klaim empat pulau ini panas karena ada memori kolektif lama yang terpendam soal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan tegangannya dengan pemerintah pusat.

“Orang GAM yang sudah berdamai dengan peta pusat itu berpikir: mereka telah mengganti obsesi untuk merdeka dengan menerima otonomi khusus, tapi tiba-tiba dalam perjalanannya, kok bahasanya dicaplok, gitu loh,” kata Alkaf dihubungi pada Kamis, 12 Juni 2025.

Alkaf pun mengingatkan, GAM yang dipimpin Hasan Muhammad di Tiro sejak 1976 muncul atas keresahan warga Aceh yang tidak sejahtera. Salah satu penyebab munculnya gerakan itu, kata dia, adalah pengelolaan sumber daya alam oleh pusat. Adapun GAM membubarkan sayap militernya tak lama setelah Perjanjian Perdamaian Helsinki dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. (trb/tmp/bbs/adz)

INI Pusat dan Pengwil Sumut Bakal Gelar Seminar Nasional: Disrupsi Digital Masuk ke Ranah Kenotariatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO— Dalam era transformasi digital yang kian pesat, profesi notaris pun tidak lagi dapat menghindar dari tuntutan disrupsi teknologi. Menghadapi tantangan dan peluang inilah, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Pusat bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Sumatera Utara menggelar Seminar Nasional bertema: “Disrupsi Digital dalam Konsep Cyber Notary dan Penerapannya Menurut UUJN Berdasarkan Potensi Pasal-Pasal UUJN”, yang dilaksanakan di Grand Mercure Hotel Medan pada 9 Juli 2025.

Kegiatan berskala nasional ini secara khusus menghadirkan pembicara-pembicara strategis baik dari regulator maupun dari kalangan akademisi dan praktisi, di antaranya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI Dr Widodo SH., MH.,(Keynote Speaker).

Sebagai narasumber utama, Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU Kementerian Hukum RI SUGITO, ST,. CCNA, Direktur Perdata Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI Henry Sulaiman, S.H., M.E., Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn., Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., M.D., FCB Arb, FIIArb, dan Nova Sribulan, SH, SpN, M.Kn menampaikan: Isu Strategis Cyber Notary dan Pembaruan Norma UUJN.

Dalam seminar ini, secara mendalam akan dibahas penguatan kerangka hukum Cyber Notary di Indonesia, khususnya melalui Penguatan norma dalam UU Jabatan Notaris (UUJN) menghadapi era digital.

Implementasi teknologi informasi dan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam proses Verleijden akta notaris. Tata kelola keamanan, keabsahan, dan pertanggungjawaban notaris di ruang digital.

Model sistem E-Verleijden sebagai solusi normatif modern. Transformasi Cyber Notary secara prinsip membawa konsekuensi pada perlindungan kepastian hukum dan etika profesi notaris di tengah arus digitalisasi yang berkembang cepat. Dengan pemanfaatan teknologi hukum modern, konsep kehadiran hukum secara elektronik (legal electronic presence) menjadi bagian integral dari pelayanan publik di bidang kenotariatan.

Ketua Pengwil Sumut INI, Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn mengatakan, seminar ini juga diharapkan menjadi forum ilmiah yang sangat penting untuk membangun pemahaman bersama seluruh unsur profesi notaris mengenai kesiapan menghadapi disrupsi digital secara profesional, berbasis regulasi, dan tetap menjunjung tinggi prinsip akta otentik serta kehati-hatian jabatan notaris sebagai officium nobile.

Nova Sri Bulan, SH, SpN, M.Kn selaku Ketua Panitia Pelaksana (OC) menegaskan, kegiatan seminar nasional ini bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Ikatan Notaris Indonesia yang ke 119. “Krenanya kegiatan ini diharapkan dapat dimaknai sebagai Momentum Strategis Pembaruan UUJN Dalam Rangka Merespon Disrupsi Era Digital,” katanya.

Dia menambahkan, seminar nasional ini juga membuka kesempatan bagi seluruh notaris, akademisi, mahasiswa hukum, serta kalangan praktisi hukum untuk turut hadir dan terlibat aktif dalam forum diskusi strategis ini.

Menurut Nova, saat ini pendaftaran untuk peserta telah dibuka dan tempat terbatas. Peserta yang mengikuti kegiatan akan mendapatkan wawasan strategis dari regulator dan akademisi senior. Materi hukum aplikatif untuk penguatan profesi. Dan Sertifikat pengembangan kompetensi (SKP Point 6)

Untuk informasi dan pendaftaran, bisa melalui https://ikatannotarisindonesia.id/pendaftaran/semnassumut2025. Atau melalui narahubung Devi Yuliastuti (082162451376); Cut Dian Satriani (082163883844); dan Sugen Hartono
(081361692631).

“Mari bergabung dalam momen penting pembaruan profesi notaris menuju era digital!
Jadilah bagian dari sejarah transformasi hukum kenotariatan di Indonesia,” pungkas Nova. (adz)

Pemko Medan Diminta Gabungkan PUD Pasar dan PUD RPH

Anggota DPRD Kota Medan, Muslim
Anggota DPRD Kota Medan, Muslim

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Medan kembali menjadi sorotan. PUD Pasar, PUD Rumah Potong Hewan (RPH), dan PUD Pembangunan dinilai tidak memberikan kontribusi berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Atas dasar itu, muncul desakan agar Pemko Medan melakukan penggabungan (merger) terhadap beberapa BUMD tersebut untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran.
Anggota DPRD Kota Medan, Muslim, dalam keterangannya Jumat (13/6/2025), menyatakan bahwa kinerja PUD Pasar dan PUD RPH sangat tidak optimal. Ia menyoroti minimnya aktivitas pemotongan hewan di PUD RPH yang seharusnya menjadi sumber PAD strategis.

“Kalau kita lihat di sekeliling Kota Medan, banyak Rumah Potong Hewan (RPH), tapi yang memotong di RPH milik Pemko Medan sangat sedikit. Padahal, potensi PAD dari sektor ini besar. Oleh karena itu, saya usulkan agar PUD Pasar dan PUD RPH digabungkan saja,” kata Muslim.

Menurutnya, dengan penggabungan tersebut, seluruh daging yang dijual di pasar tradisional milik PUD Pasar wajib berasal dari hewan yang dipotong di fasilitas RPH yang dimiliki oleh Pemko Medan. Dengan mekanisme tersebut, alur distribusi daging menjadi lebih terkendali dan pendapatan bisa dimaksimalkan.

Muslim juga menyoroti praktik pemotongan hewan dari luar Kota Medan di RPH milik Pemko Medan. “Ini harus ditinjau ulang. Apakah sistemnya sudah benar atau belum? Berapa banyak yang datang dari luar dan berapa kontribusinya untuk PAD Kota Medan?” ujarnya mempertanyakan.

Tak hanya PUD Pasar dan PUD RPH, Muslim juga mengkritik keras PUD Pembangunan Kota Medan, yang saat ini mengelola sejumlah fasilitas wisata dan kebun binatang. Menurutnya, banyak satwa di bawah pengelolaan PUD Pembangunan yang tidak terurus dengan baik, bahkan mati karena minimnya perawatan dan pemberian pakan.

“Kalau memang tidak bisa dikelola dengan baik, ya sebaiknya digabungkan saja dengan dinas yang bisa menampung anggaran operasionalnya. Ini menyangkut kesejahteraan satwa dan reputasi Kota Medan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muslim menyayangkan bahwa meskipun Pemko Medan telah beberapa kali menyuntikkan dana penyertaan modal kepada PUD Pembangunan dan PUD RPH, namun hasilnya belum tampak signifikan. Ia menduga persoalan utama bukan pada potensi usaha, melainkan pada lemahnya manajemen.

“Apakah ini masalah potensi atau justru manajemennya yang tidak becus? Kalau memang masalah manajemen, maka mulai sekarang Pemko Medan harus menempatkan orang-orang profesional untuk mengelola BUMD ini,” ujarnya.

Desakan ini dinilai sebagai sinyal kuat bagi Pemko Medan untuk mengevaluasi kembali keberadaan dan fungsi dari setiap BUMD yang dimilikinya. Dengan pembenahan manajerial atau penggabungan unit usaha yang tumpang tindih, diharapkan BUMD dapat kembali berfungsi optimal dan menjadi sumber PAD yang signifikan bagi Kota Medan.

Pemko Medan sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas usulan ini. Namun, publik menanti langkah konkret dari pemerintah kota dalam menjawab keresahan terhadap kinerja BUMD yang dianggap tidak produktif tersebut. (map/ila)

Presiden Direktur Agincourt Resources Dianugerahi Penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2025

BERSAMA:Director & CFO PT Agincourt Resources Noviandri (tengah) berfoto bersama dengan manajemen Agincourt Resources, dewan juri, dan pembicara saat menerima dua penghargaan TOP CSR Awards 2025 di Jakarta, Rabu, (11/6/2025). (Dok. PTAR)
BERSAMA:Director & CFO PT Agincourt Resources Noviandri (tengah) berfoto bersama dengan manajemen Agincourt Resources, dewan juri, dan pembicara saat menerima dua penghargaan TOP CSR Awards 2025 di Jakarta, Rabu, (11/6/2025). (Dok. PTAR)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komitmen kuat terhadap pertumbuhan dan kemajuan masyarakat lingkar tambang mengantarkan Presiden Direktur PT Agincourt Resources Muliady Sutio kepada penghargaan TOP Leader on CSR Commitment di ajang bergengsi TOP CSR Awards 2025. Bersamaan dengan itu, Agincout Resources meraih penghargaan TOP CSR Awards 2025 #Star 5, predikat tertinggi yang diberikan kepada perusahaan dengan rangkaian program CSR yang unggul dan selaras dengan strategi bisnis berkelanjutan.

Penghargaan ini juga menegaskan posisi pengelola Tambang Emas Martabe tersebut sebagai tolak ukur nasional dalam pelaksanaan CSR yang mengadopsi prinsip Creating Shared Value (CSV) dan ISO 26000 Social Responsibility.

Presiden Direktur PT Agincourt Resources, Muliady Sutio, dinilai sebagai pemimpin yang secara aktif dan konsisten mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam kebijakan strategis perusahaan. Sebagai pucuk pimpinan PT Agincout Resources (PTAR), ia menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pilar utama dalam perjalanan Tambang Emas Martabe menuju keberlanjutan. Komitmennya tercermin dalam berbagai inisiatif yang mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelestarian lingkungan di area lingkar tambang.

“Kami percaya bahwa pertumbuhan perusahaan harus berjalan seiring dengan kemajuan masyarakat di sekitar kami. Melalui pendekatan Living in Harmony, kami berupaya menciptakan sinergi antara kegiatan operasional, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat lingkar tambang,” ujar Director & CFO PT Agincourt Resources, Noviandri, mewakili Muliady Sutio usai menerima penghargaan di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Ajang TOP CSR Awards diselenggarakan oleh Majalah Top Business dengan tim penilai mencakup Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia (PaGI), Asosiasi CSR Indonesia, Corebest (Lembaga Konsultan & Pelatihan CSR), Lembaga Kajian Nawacita, PAKEM (Yayasan Pengembangan Keuangan Mikro), PT Sinergi Daya Prima/ Konsultan GCG, dan Solusi Kinerja Bisnis.

Senior Manager Community PT Agincourt Resources, Christine Pepah, mengatakan penetapan PTAR sebagai pemenang TOP CSR Awards 2025 #Star 5 tidak lepas dari kekuatan lima program unggulan dari berbagai bidang yang dijalankan secara konsisten.

“Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi lokal yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, sejak 2017 hingga kini PTAR telah memberikan Beasiswa Martabe Prestasi kepada 1.651 siswa berprestasi jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dari keluarga prasejahtera di Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp12,8 miliar.

Sementara, Pelayanan Kesehatan Terpadu menjangkau ribuan warga dengan menyediakan layanan medis gratis, termasuk kunjungan tiga dokter spesialis, yakni penyakit dalam, anak, dan kandungan ke desa-desa terpencil di Tapanuli Selatan. Sepanjang tahun 2024 saja, pengobatan gratis Dokter Spesialis Masuk Desa telah mengobati 3.258 warga yang mencakup ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan warga usia produktif.

“Dalam aspek pengembangan ekonomi masyarakat, kami menerapkan program pemberdayaan UMKM seperti batik Tapanuli Selatan dan kuliner serta membangun pusat promosi dan pemasaran produk UMKM bernama Bagas Silua. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di area sekitar operasional perusahaan,” ujar Christine.

Di bidang lingkungan hidup, program Lubuk Larangan menjadi bentuk nyata pelestarian keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal. Sementara untuk pertanian, program Petani Aktor Milenial dirancang khusus untuk menyiapkan generasi muda Tapanuli Selatan sebagai penggerak pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan.

Pada 2024 PTAR telah menginvestasikan USD 2,7 juta untuk melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang memberikan manfaat bagi 32.696 individu. (dek)

KONI Medan Lepas Tiga Pejudo TC di Vietnam

BERSAMA: Ketua Umum KONI Medan Aswindy Fachrizal SE didampingi pengurus KONI Medan bersama tiga pejudo yang akan TC di Vietnam. (Dok KONI Medan).
BERSAMA: Ketua Umum KONI Medan Aswindy Fachrizal SE didampingi pengurus KONI Medan bersama tiga pejudo yang akan TC di Vietnam. (Dok KONI Medan).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KONI Kota Medan melepas tiga atlet judo yang akan mengikuti program training center (TC) di Vietnam. Ketiga pejudo itu adalah, Vikra Mandala Yudha, Inoue Al Aqsha Firdaus, dan Adrian Nicolas Parhusip.

Ketiganya merupakan atlet binaan Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) kota Medan. Mereka menjalankan program TC yang merupakan bagian dari persiapan menatap Popnas 2025.

Ketua Umum KONI Kota Medan, Aswindy Fachrizal FC merasa bangga terhadap ketiga pejudo kota Medan yang dipercaya PJSI Sumut mengikuti program TC itu . Apalagi, ketiga pejudo ini merupakan atlet unggulan yang dimiliki PJSI Sumut menatap Popnas 2025.

“Kita sangat bangga dan senang, ketiga atlet yang akan mengikuti TC ini merupakan unggulan yang dimiliki PJSI Sumut,” ucap Aswindy Fachrizal saat melepas keberangkatan ketiga pejudo di Kantor KONI Medan, Jalan Kemiri II, Jumat (13/6/2025).

Aswindy berpesan kepada para atlet agar serius mengikuti program TC tersebut, sehingga nantinya kemampuan mereka bisa meningkat dan bisa menyumbang prestasi membanggakan untuk Sumut, khususnya Kota Medan.

“Manfaatkan kesempatan baik ini, supaya kemampuan kalian meningkat dan terus berkembang. Semoga program TC ini berjalan lancar, dan bisa menjadi kembanggan kota Medan di event yang akan dihadapi nantinya,” ujarnya.

Sementara itu, Pelatih PJSI Sumut, Eka Setia Wirawan mengucapkan terimakasih kepada KONI Medan yang telah perduli kepada para atletnya.

“Sangat mengapresiasi KONI Medan, yang mana telah menaruh perhatian penuh terhadap cabor-cabor khususnya kepada Judo untuk tampil di pentas nasional maupun internasional,” ucap Eka.

Dia berharap dengan kepedulian KONI Medan ini bisa memantik semangat para atletnya yang akan menjalani program TC tersebut. Sehingga prestasi olahraga kota Medan juga bisa semakin meningkat melalui cabor judo.

“Saya berharap atlet bisa lebih bergiat dalam berlatih dengan adanya dukungan KONI Medan. Karena ini bukti bahwa Pemko Medan serius untuk membina prestasi olahraga,” ujarnya. (dek)

Gelar Aksi Zero Waste Warriors, PLN UID Sumut Bersihkan Sungai Deli

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menggelar kegiatan bertajuk Zero Waste Warriors di kawasan aliran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun, Kamis (12/6/2025).

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan.
Rangkaian kegiatan Zero Waste Warriors meliputi pembersihan sampah di aliran dan bantaran sungai, serta penanaman 50 pohon produktif di sepanjang tepian Sungai Deli. Upaya ini bertujuan mencegah banjir, mengurangi abrasi, serta memperindah kawasan sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem sungai.

Pasca kegiatan pemungutan sampah, seluruh sampah yang terkumpul langsung ditimbang, dan tercatat sebanyak 1 ton 108 kilogram sampah berhasil dikumpulkan dalam aksi bersih-bersih ini. Sampah-sampah tersebut kemudian langsung diserahkan ke Bank sampah SASUDE yang kemudian nantinya akan diolah menjadi ecobrik dan artistik pertunjukan oleh bank sampah tersebut.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran manajemen PLN UID Sumatera Utara dan berbagai pihak terkait, antara lain, Senior Manager Perencanaan, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum (KKU) Efi Ziarman, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan Efron Lumban Gaol, Camat Medan Maimun Donny Adriansyah, diwakili oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban Dolly Hasibuan, Ketua Yayasan SASUDE Ulfa Juliyanti, SPd, beserta seluruh volunteer, baik dari pegawai PLN maupun komunitas pecinta alam.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Ahmad Syauki, yang diwakilan Senior Manager Perencanaan, Efi Ziarman menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan.

“Gerakan hari ini adalah simbol komitmen kami dalam menjaga bumi. Kami ingin mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dimulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah di sungai,” ujarnya.

Ketua Yayasan SASUDE Ulfa Juliyanti, SPd, turut menyampaikan apresiasi. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN atas kolaborasi yang terjalin. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan sungai, karena sungai adalah sumber air dan ekosistem kehidupan yang penting bagi masa depan anak cucu kita,” jelasnya.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Medan Maimun Dolly Hasibuan, menyampaikan apresiasi kepada PLN atas aksi nyata tersebut.

“Kami berterima kasih atas kepedulian PLN. Harapan kami, kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti dihari ini, tapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan tidak berhenti hari ini. Kehidupan akan diwariskan. Tak ada air, maka tak ada kehidupan. Tak ada kebersihan, maka takkan ada kehidupan, marilah kita jadikan ini sebagai budaya,” ungkapnya penuh makna.

Melalui gerakan Zero Waste Warriors ini, PLN UID Sumatera Utara menegaskan kembali perannya dalam mendorong budaya hidup bersih dan berkelanjutan, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga bumi demi masa depan yang lebih baik. (ila)

RSUD Pirngadi Medan Kejar Pemenuhan Kriteria KRIS, Target Rampung November 2025

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan terus berupaya memenuhi Kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah menyiapkan kamar rawat inap yang sesuai dengan 12 parameter standar KRIS.

Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD dr Pirngadi, drg Afifuddin, menjelaskan bahwa saat ini pihak rumah sakit telah menyiapkan 103 tempat tidur rawat inap yang tersebar di lantai 5, 6, dan 7, atau sekitar 73 persen dari total kapasitas rawat inap yang dimiliki rumah sakit. Persiapan ini disebut telah melebihi ketentuan minimal 60 persen tempat tidur sesuai KRIS.

“Tempat tidur yang sudah kami siapkan jumlahnya melebihi syarat minimal. Semua kamar ini sedang dalam proses perbaikan agar bisa memenuhi kenyamanan dan kelayakan sesuai dengan standar dari Kemenkes dan BPJS,” ujar Afifuddin, Kamis (12/6/2025).

RSUD dr Pirngadi juga secara bertahap menyiapkan kamar rawat inap dengan kapasitas maksimal tiga tempat tidur, serta kamar-kamar lain dengan satu atau dua tempat tidur untuk meningkatkan kenyamanan pasien.

Selain itu, rumah sakit juga melakukan berbagai perbaikan infrastruktur ruangan, seperti penambahan outlet oksigen di setiap tempat tidur, pengecatan ulang ruangan, dan pengaturan pencahayaan serta ventilasi udara agar sesuai dengan ketentuan.
“Ada 12 parameter yang harus kami penuhi, termasuk di antaranya ketersediaan kamar mandi dalam, pencahayaan alami dan buatan, kelembapan udara, ukuran jarak antar tempat tidur, pintu kamar, dan sebagainya,” papar Afifuddin.
Meski demikian, ia mengakui bahwa proses renovasi dan penyesuaian standar KRIS bukan tanpa kendala. Salah satu tantangan utama adalah kondisi bangunan utama rumah sakit yang sudah lama, sehingga penyesuaiannya dengan standar baru cukup kompleks.

“Bangunan RSUD ini sudah lama, jadi renovasinya harus hati-hati agar tidak mengganggu kenyamanan maupun keselamatan pasien yang masih dirawat di bagian lain rumah sakit,” jelasnya.
Selain itu, proses renovasi juga mengharuskan penyesuaian penempatan pasien, terutama agar pelayanan tetap berjalan optimal selama perbaikan berlangsung.

Target Selesai November 2025
Afifuddin menegaskan bahwa pihak RSUD Pirngadi menargetkan seluruh renovasi dan penyesuaian sesuai KRIS akan rampung pada bulan November 2025. Dengan tercapainya target ini, diharapkan pelayanan kesehatan kepada pasien rawat inap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin meningkat dan memenuhi standar nasional.

Pemenuhan KRIS merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menjamin layanan rawat inap yang layak, setara, dan bermartabat di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah. RSUD dr. Pirngadi menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Kota Medan yang berkomitmen tinggi dalam merealisasikan kebijakan tersebut demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. (ila)

PT Murni Sadar Tbk Optimistis Capai Target 2025, Fokus pada Teknologi, Ekspansi, dan Layanan Genetik

PAPARKAN: Presiden Direktur PT Murni Sadar TBK (Perseroan) Dr dr Mutiara MHA, MKT saat memaparkan Public Expose, didampingi Direktur Operasional dr Jong Khai MARS, Direktur Teknologi dan Riset dr Sharon Hanmy Angel, MRes, MPM, MAT dan Direktur Keuangan Clemet Zichri, Ang.
PAPARKAN: Presiden Direktur PT Murni Sadar TBK (Perseroan) Dr dr Mutiara MHA, MKT saat memaparkan Public Expose, didampingi Direktur Operasional dr Jong Khai MARS, Direktur Teknologi dan Riset dr Sharon Hanmy Angel, MRes, MPM, MAT dan Direktur Keuangan Clemet Zichri, Ang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Murni Sadar Tbk (Perseroan) memaparkan kinerja dan strategi bisnisnya dalam Public Expose Tahun Buku 2024 yang digelar secara daring dan luring pada Jumat, (13/6/3025) di Auditorium Murni Teguh Memorial Hospital, Medan. Public expose ini dihadiri jajaran direksi, manajemen, media, sekuritas, dan publik.

Public expose ini dipimpin langsung oleh Presiden Direktur PT Murni Sadar, Tbk (Perseroan) Dr dr Mutiara, MHA, MKT, yang memaparkan capaian kinerja operasional dan keuangan Perseroan sepanjang tahun 2024, serta rencana strategis untuk tahun 2025.

Dalam pemaparannya, Mutiara menjelaskan bahwa hingga 2024, PT Murni Sadar Tbk telah mengelola 10 rumah sakit yang tersebar di berbagai kota, yakni Medan, Jakarta, Bali, Tangerang, Pematangsiantar, Pekanbaru, dan Bandung. Kemudian, dua lagi Murni Teguh Gama City Deliserdang Dan Murni Teguh Pejaten Jakarta dalam tahap pembangunan. Selain itu, Perseroan juga mengoperasikan dua laboratorium kesehatan.

“Tahun ini kami berhasil mengakuisisi Rumah Sakit Eria Pekanbaru, PT Global Genetika Indonesia, dan PT Gamaliel Elia Tua. Kami juga meluncurkan layanan unggulan baru yaitu Breast and Thyroid Centre,” ujar Mutiara.

Pencapaian lain yang menonjol adalah peningkatan kelas RS Murni Teguh Memorial Hospital Medan menjadi rumah sakit Tipe A, serta peresmian dan pengoperasian RS Murni Teguh Naripan di Bandung. Tak hanya itu, Perseroan juga meraih penghargaan sebagai salah satu dari 10 rumah sakit terbaik di Indonesia dalam bidang Neurologi.

Direktur Operasional, dr. Jong Khai, MARS, menjelaskan bahwa pertumbuhan operasional Perseroan pada 2024 sangat signifikan. Jumlah rumah sakit meningkat dari 8 unit pada 2023 menjadi 10 unit pada 2024, dengan jumlah tempat tidur bertambah dari 1.061 menjadi 1.263 unit.

Jumlah pasien rawat inap naik dari 58.484 pasien pada 2023 menjadi 72.166 pasien pada 2024. Sementara itu, jumlah pasien rawat jalan meningkat dari 457.445 pasien menjadi 540.003 pasien.

Selain peningkatan layanan, Jong Khai juga menekankan bahwa PT Murni Sadar Tbk menerapkan strategi keberlanjutan berbasis lingkungan melalui prinsip green and smart hospital, dengan slogan: Let’s Save the World, Think Green.

“Strategi kami meliputi program Save Water, Save Energy, Stop Pollution, 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta Save Community,” jelasnya.

Direktur Keuangan, Clement Zichri Ang, mengungkapkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang memuaskan secara finansial. Perseroan mencatatkan:

– Total aset sebesar Rp 2,376 triliun, meningkat 27,97% dari Rp 1,857 triliun pada tahun 2023.

– Pendapatan bersih sebesar Rp 1,067 triliun, naik 15,82% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan pendapatan didorong oleh kinerja positif dari beberapa rumah sakit, seperti RS Murni Teguh Memorial Hospital dan RS Murni Teguh Susanna Wesley di Medan, RS Murni Teguh Tuban di Bali, RS Murni Teguh Ciledug, RS Murni Teguh Pematangsiantar, serta pembukaan cabang baru di Pekanbaru (RS Eria).

Direktur Teknologi dan Riset dr. Sharon Hanmy Angel, MRes, MPM, MARS, memaparkan strategi ekspansi dan pengembangan layanan ke depan.
“Kami telah menyusun strategi untuk memperluas jaringan rumah sakit, melakukan efisiensi operasional, menambah alat kesehatan dengan teknologi terbaru, dan mengembangkan layanan kesehatan tingkat lanjut,” paparnya.

Sharon menambahkan bahwa Perseroan juga akan meningkatkan kapasitas layanan, merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan berkualitas, mengembangkan sistem informasi rumah sakit, membangun layanan Wellness Center, Transplantasi Ginjal, Cangkok Sumsum Tulang, Sports Medicine, serta Kedokteran Nuklir. Kemudian, menjajaki potensi kerja sama dengan rumah sakit luar negeri di Korea, Singapura, dan negara lainnya.

“Beberapa dokter kami telah kami kirim untuk pelatihan di Thailand dan Korea,” ujarnya.

Perseroan juga mulai menerapkan layanan pemeriksaan genetik untuk mendeteksi penyakit sejak dini, agar pengobatan lebih tepat sasaran dan efektif.

Menutup presentasi, dr. Mutiara menyampaikan bahwa pencapaian operasional dan finansial 2024 melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menjadi dasar kuat untuk menetapkan target 2025.

Target PT Murni Sadar Tbk untuk tahun 2025 antara lain pertumbuhan pendapatan 30% dari 2024, EBITDA meningkat 30%, jumlah kunjungan pasien rawat inap naik 30%, jumlah kunjungan pasien rawat jalan naik 30% dan pembagian dividen, jika kondisi memungkinkan dan sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam prospektus.

“Kami optimis dengan fondasi yang telah dibangun, target 2025 bisa tercapai. Kami terus memperkuat struktur, layanan, dan inovasi demi menjadi jaringan rumah sakit unggulan nasional,” pungkas Mutiara. (ila)

1...173174175...15,747Page 174 of 15,747

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor