Home Blog Page 1743

Satlantas Humbahas Dorong Pelajar Tertib Berkendara

SOSIALISASI: Personel Satlantas Polres Humbahas saat bersama murid dan guru SMKN 2 Dolok Sanggul, sembari memegang spanduk imbauan tertib berlalin pada Ops Keselamatan Toba tahun 2023.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Satuan Lalulintas Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk Police Goes to School yang digelar dalam rangka Kegiatan Operasi Keselamatan Toba Tahun 2023 selama 14 hari yang dimulai 8 sampai 21 Maret.

Pada dan dihari ketiga menyambangi SMK Negeri 2 Dolok Sanggul, Jalan Sidikalang Desa Sirisirisi Dolok Sanggul, Jumat (10/3).

Dikatakan Kasat Lantas AKP Henry Palona Bangun , kegiatan Police Goes to School ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada para pelajar tentang pentingnya berlalulintas. Dengan merubah mindset atau pola pikir para pelajar yang mengutamakan keselamatan dari pada kesenangan dalam berkendara.

“Ini dilakukan, agar pelajar memahami tentang tertib berlalu lintas. Dan, guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pelajar,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, sosialisasi ini juga dilakukan dengan harapan para pelajar ini dapat menjadi pelopor keselamatan berlalulintas.

Karena, tujuan bertajuk Police Goes to School salah satu upayanya adalah dengan menanamkan budaya tertib berlalu lintas. Sehingga, dengan menanamkan tertib berlalu lintas, maka disiplin berlalu lintas akan tercipta dengan sendirinya. “Harapannya sosialisasi ini berdampak nyata, agar hal-hal yang tidak diinginkan di jalan tidak terjadi,” katanya.(des/azw)

Gerebek Kampung Narkoba tanpa Hasil

GEREBEK: GKN di Tandam Hulu I, Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang tak membuahkan hasil.istimewa.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Gerebek Kampung Narkoba (GKN) yang dilakukan tim gabungan TNI-Polri di Desa Tandam Hulu I, Kecamatan Hamparanperak Deliserdang tak membuahkan hasil. GKN tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai, AKP Irvan Rivaldi Pane, Selasa (7/3) lalu.

Informasi diperoleh, penggerebekan yang melibatkan unsur polisi militer, TNI dari Kodim Langkat hingga personel Satpol PP Kota Binjai berakhir sia-sia. Meski demikian, tim gabungan tetap mendapati sebuah gubuk yang terpampang barusan mesin jekpot dan diduga lokasi tersebut, dijadikan barak narkoba serta judi.

Dalam penggerebekan ini, tim gabungan cuma mengamankan 3 orang saja dari lokasi. “Benar, ada 3 orang yang diamankan saat GKN,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kasi Humas Polres Binjai, Iptu Riswansyah, Jumat (10/3).

Adapun ketiganya berinisial WS (28), AK (27) dan BA (28). Ketiganya sempat dibawa tim gabungan ke Mapolres Binjai guna dimintai keterangan dan pemeriksaan urine.

Menurut Riswansyah, tidak ada ditemukan barang bukti dari ketiganya. “Setelah dilakukan tes urin terhadap ketiganya, dinyatakan negatif narkoba,” kata dia.

Karenanya, penyidik mengembalikan ketiganya kepada keluarga pada Rabu (8/3). “Mereka sudah diserahkan kepada keluarganya dalam keadaan sehat,” pungkasnya. (ted/azw)

Mahasiswa Minta Usut Penggunaan Areal Hutan Gebang

DEMO: Belasan mahasiswa demo di depan Kantor Kejati Sumut, Jumat (10/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Perempuan Sumatera Utara, berunjuk rasa di depan Kantor Kejati Sumut di Jalan AH Nasution Medan, Jumat (10/3).

Dalam orasinya mereka meminta agar Kejati Sumut segera mengusut tuntas penggunaan areal kawasan hutan tanpa izin di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat yang diduga dilakukan oleh oknum pengusaha.

Koordinator lapangan (korlap), Aura Nissah Galuh Suanda didampingi pimpinan aksi Nabila Ulfah Riandika dalam orasinya secara bergantian mengatakan sebelumnya masyarakat Gebang telah membuat pengaduan ke Kejati Sumut, pada 16 Januari 2023.

Menurutnya, oknum pengusaha tersebut diduga sedang membuka lahan hutan secara ilegal untuk dijadikan usaha.

“Kami menduga pembukaan lahan di areal kawasan hutan itu tanpa adanya izin. Selain itu, dugaan perkebunan kelapa sawit, rumah burung wallet, pembibitan benur udang windu tanpa ijin,” ujar korlap.

Tak hanya itu, mereka juga menduga adanya perbuatan pemalsuan keterangan didalam akta otentik penugasan/HAK atas tanah.

“Di mana hal itu bertentangan dengan UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan khususnya pada pasal 50 ayat (3) jo pasal 78 yang berbunyi setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan merambah kawasan hutan,” katanya.

Atas hal itu, mereka menuntut dan meminta agar Kejati Sumut segera mengusut tuntas perambahan hutan di Gebang, Langkat, menindak para pelaku perambahan hutan serta meminta agar dugaan tindak pidana ini menjadi tindak pidana khusus sesuai dengan Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022.

Sebelumnya, kasus ini sudah dilaporkan ke Kejari Langkat. Namun menurut Kordinator Lapangan Aura Nissah, laporan tersebut hingga saat ini tidak berjalan di Kejari Langkat. Sehingga dirinya bersama massa aksi menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejati Sumut.

Usai berorasi, massa aksi diterima tim jaksa dari Kejati Sumut yang diwakili Elisabeth Simbolon. Mereka menanyakan perihal surat pendemo yang sudah masuk terlebih dahulu ke Kejati Sumut sembari mengajak beberapa perwakilan massa aksi masuk ke ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Yos A Tarigan saat dikonfirmasi pihaknya telah menerima massa aksi. Namun informasi yang disampaikan massa aksi akan dipelajari terlebih dahulu oleh Kejati Sumut.

“Terima kasih informasinya. Tentunya akan kita pelajari informasi tersebut. Namun silahkan sampaikan data dan fakta terkait hal tersebut ke PTSP Kejati Sumut,” tandasnya. (man/azw)

M Nuh: Lembaga Pendidikan Pengawal Idealisme yang Tidak Boleh Diganggu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peran dan fungsi lembaga kampus sebagai pencetak para orang “hebat” di masa depan, tidak boleh sirna karena adanya politisasi dalam kampus. Berpolitik boleh, karena memang manusia adalah mahluk politik.

“Yang jadi masalah adalah, lembaga pendidikan dipolitisasi, sehingga idealisme mahasiswa dibatasi oleh kepentingan politik praktis. Makanya, lembaga pendidikan sebagai pengawal idealisme, tidak boleh diganggu,” kata H Muhammad Nuh MSP, anggota DPD RI asal Sumatera Utara pada dialog publik bertajuk “Menuju Tahun Politik, Kampus Terlibat Politik Praktis?” yang digelar Negarawan Institute di GH Corner, Jalan DR Mansyur Medan, Jumat (10/3).

Menurut Nuh, mahasiswa harus terus menyuarakan idealismenya dan menjadi agen perubahan dalam segala hal, ketika melihat ada yang tidak beres di kampus harus segera dikritisi dan dicarikan solusinya. “Saya pribadi mengapresiasi dialog publik seperti ini, kekritisan mahasiswa harus selalu diasah dan dialog malam ini menjadi jawabannya,” kata Nuh.

Sedangkan Muhammad Liputra selaku Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Universitas Sumatera Utara (USU) sekaligus Direktur Negarawan Institute yang juga menjadi pembicara pada dialog ini, mempertanyakan kehadiran Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dan Erik Tohir Menteri BUMN yang hadir pada pengukuhan Rektor USU beberapa waktu lalu. “Apakah ini normal atau tidak?” sindirnya.

Reynaldo Ketua MPM USU yang juga menjadi pembicara dalam dialog itu mengatakan, sudah sepatutnya mereka takut berpolitik praktis di lingkungan kampus, apapun itu namanya. “Sudah seharusnya mereka takut berpolitik praktis di lingkungan kampus, karena kita mahasiswa adalah orang-orang yang cerdas dan kritis. Sudah seharusnya kita berpolitik secara sehat dan ini menjadi tanggung jawab pihak rektorat dan kita sebagai mahasiswa,” sebutnya.

Peserta dialog publik kali ini berasal dari berbagai elemen seperti dari Ikatan Pemuda Karya (IPK), Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) Erat, KAM Bhineka, KAM Perubahan dan Komisariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Merah Putih USU jelas Dimas Aditya Presiden Mahasiswa USU. (rel/adz)

Koordinator Aparat Minta Ismail Marzuki Dibebaskan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Koordinator Advokat Pembela Rakyat (Aparat), Muhammad Mualimin SH MH menyoroti kasus yang menjerat seorang jurnalis di Kota Medan, Ismail Marzuki. Menurutnya, proses hukum terhadap Ismail Marzuki terkesan dipaksakan dan bertentangan dengan Pedoman Jaksa Agung dan SKB Menteri Kominfo, Kapolri dan Jaksa Agung. Karenanya, dia meminta agar Ismail Marzuki segera dibebaskan dari segala tuntutan.

Diketahui sebelumnya, Ismail Marzuki menulis berita investigasi tentang Cagar Budaya Benteng Putri Hijau di Deliserdang. Diduga tak senang dengan pemberitaan tersebut, Heriza Putra Harahap, membuat Laporan Polisi dengan No LP/62/I/2021/Sumut/SPKT, tanggal 12 Januari 2021. Dilanjutkan kemudian Nawal Lubis dengan LP No: 294/II/2021/Sumut/SPKT, tanggal 9 Februari diwakilkan lewat kuasa hukum, Amwizar SH MH.

Laporan keduanya merujuk pada UU ITE, berdasarkan muatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah secara elektronik. LP Nawal Lubis yang merupakan Istri Gubsu Edy Rahmayadi sudah masuk ke proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmi Syafrina menuntut Ismail Marzuki 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara, LP Heriza Putra Harahap terhadap Ismail Marzuki sampai saat ini belum lengkap berkas penyidikan (P21), padahal LP nya lebih awal daripada Nawal Lubis.

Menurut Koordinator Advokat Pembela Rakyat (Aparat), Muhammad Mualimin SH MH, laporan Istri Gubernur Sumut tersebut bertentangan dengan Pedoman Jaksa Agung dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kominfo, Kapolri dan Jaksa Agung, di mana pada pasal 27 ayat (3) delik aduan absolut maka harus korban langsung yang harus melapor.

“LP Bunda Nawal Lubis tidak berpedoman pada SKB Menteri Kominfo RI, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi UU ITE. Padahal jurnalis dilindungi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers sebagai lex specialis. Sedang Bang Ismail Marzuki membuat berita investigasi tentang Cagar Budaya Benteng Putri Hijau itu,” kata Instruktur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu di Jakarta, Jumat (10/3/2023).

“Diduga Heriza sebagai ‘Master Mind’ Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan istrinya, dengan diduga mengambil keuntungan pribadi terkait proses hukum terhadap Jurnalis Ismail Marzuki yang terkesan dipaksakan, karena proses sudah terlalu lama dari 2021 sampai saat ini. Masalah ini jelas tidak menguntungkan bagi gubernur dan istrinya,” kata Mualimin.

“Kami meminta kepada gubernur dan istrinya segera melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap orang di sekelilingnya terkait masalah dengan abangda Ismail Mazuki dan termasuk pelantikan ASN yang pensiun dan meninggal karena tidak menjaga marwah dan saran-saran yang konstruktif,” tegasnya.

Mualimin mengaku akan berdiskusi dengan rekan-rekannya, membahas persoalan ini. “Ayahanda Edy Rahmayadi dalam berbagai kesempatan menyatakan sebagai alumni HMI juga. Abangda Ismail Marzuki alumni juga. Karenanya, kami meminta untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena Pers merupakan pilar ke 4 demokrasi. Tindakan yang menyeret pers ke pengadilan dan menuntut dengan tuntutan yang tidak wajar terhadap pers dan tidak benar, itu mencederai demokrasi. Oleh sebab itu, Ismail Marzuki harus dibebaskan,” pungkas mantan Pengurus Besar HMI itu. (rel/adz)

INALUM Raih Sertifikat Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

BATU BARA, SUMUTPOS.CO – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM sebagai bagian dari MIND ID, BUMN Holding Industri Pertambangan berhasil meraih Sertifikat Standar Kinerja Aluminium Stewardship Initiative atau ASI V3 (2022) dengan scope Pabrik Peleburan Aluminium di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

Sertifikasi ASI dikembangkan melalui proses konsultasi multi-stakeholder yang ekstensif dan merupakan satu-satunya inisiatif standar keberlanjutan sukarela yang komprehensif untuk rantai nilai aluminium.

Ini adalah sertifikasi pertama yang dikeluarkan untuk Performance Standard atau ASI V3 (2022) yang diperbarui dan diluncurkan pada Mei 2022 setelah melalui proses revisi selama beberapa tahun.

Ini mendefinisikan 11 prinsip dan 62 kriteria di bawah tiga pilar Keberlanjutan – Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dengan tujuan untuk mengatasi masalah keberlanjutan yang mendesak dalam rantai nilai aluminium, seperti keanekaragaman hayati, hak Masyarakat Adat, sirkularitas, dan emisi gas rumah kaca yang keseluruhannya telah dipenuhi oleh INALUM melalui proses audit secara independent oleh sebagai pihak ketiga, TÜV Rheinland Cert GmbH.

Sertifikasi ASI merupakan bukti bahwa INALUM adalah produsen yang ramah lingkungan.
Jadi selain menjaga reputasi perusahaan dan effort para pendahulu untuk mendaftarkan
brand INALUM di LME, INALUM juga bisa mendapatakan manfaat financial apabila ekspor ke Negara yang concern dengan low-carbon product.

Produk INALUM terdiri dari Aluminium Ingot, Aluminium Billet dan Aluminium Alloy berkapasitas produksi sebesar 250.000 ton per tahun.

Rainaldy Harahap selaku Senior Executive Vice President Operasi dan Produksi – INALUM
mengatakan: “Dengan gembira kami umumkan bahwa INALUM (Persero) telah meraih sertifikasi ASI Performance Standard V3 (2022).

Sertifikasi ini merupakan tonggak penting bagi perkembangan bisnis kami di masa depan. Kami berkomitmen untuk menerapkan praktik industri aluminium yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta menjadi pemain global dalam industri aluminium dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kontribusi positif kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan” (rel/tri)

Status Perlindungan Eliezer Dicabut, LPSK Sebut Langgar Perjanjian, Pengacara Membantah

HORMAT: Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu memberi hormat saat mengikuti sidang di PN Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Terpidana kasus pembunuhan berencana Yosua Hutabarat, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tak lagi mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keputusan itu muncul setelah Eliezer melakukan wawancara dalam sebuah program stasiun TV swasta nasional.

Wawancara yang tayang pada Kamis (9/3) malam itu, dinilai bertentangan dengan perjanjian perlindungan antara Eliezer dan LPSK. Dalam perjanjian tersebut, Eliezer telah menyatakan kesediaannya mengikuti tata cara perlindungan. Di antaranya, tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko dan bahaya terhadap dirinya.

“Eliezer juga tidak bisa berkomentar secara langsung dan terbuka kepada pihak mana pun tanpa sepengetahuan LPSK. Dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemberitaan atas dirinya,” kata Juru Bicara (Jubir) LPSK Rully Novian dalam konferensi pers, Jumat (10/3).

Perlindungan LPSK terhadap Eliezer didasari pada perjanjian nomor 649/1.51HSPP/LPSK/08/2022. Perjanjian itu berlaku hingga 15 Februari lalu dan telah diperpanjang pada 16 Februari dengan perjanjian nomor 129/1.5HSPP/LPSK/02/2023. Sejatinya, perjanjian terbaru tersebut berlaku hingga 16 Agustus 2023.

Tenaga ahli LPSK Syahrial Martanto menambahkan, wawancara Eliezer itu telah bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menjadi dasar dibuatnya perjanjian perlindungan antara LPSK dan Eliezer.

LPSK sejatinya sudah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media TV yang melakukan wawancara terhadap Eliezer. “Dalam surat itu, LPSK juga meminta agar hasil taping wawancara yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri tersebut tidak ditayangkan. Karena terdapat konsekuensi terhadap perlindungan (Eliezer, Red),” ujarnya.

Karena wawancara tetap ditayangkan, pimpinan LPSK menggelar sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Keputusan sidang itu menghentikan perlindungan untuk Eliezer. Syahrial menyebut, dua dari tujuh pimpinan LPSK menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni tetap mempertahankan perlindungan untuk Eliezer.

Meski perlindungan dihentikan, LPSK memastikan hak Eliezer sebagai justice collaborator (JC) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31/2014 dan Permenkum HAM Nomor 7/2022 tidak berkurang. Eliezer tetap bisa mendapatkan pengurangan masa pidana seiring statusnya sebagai JC kasus pembunuhan berencana Yosua.

Usai LPSK menggelar konferensi pers, pengacara Eliezer Ronny Talapessy juga menggelar konferensi pers. Ronny menyesalkan keputusan LPSK yang tidak lagi memberikan perlindungan kepada kliennya. Dia juga membantah pernyataan dari LPSK. “Tidak benar jika dibilang kalau Eliezer memberikan komentar tanpa sepengetahuan LPSK,” katanya.

Menurut dia, pihak stasiun televisi yang mengundang Eliezer sudah bersurat ke Kemenkum HAM, Polri, dan LPSK. Ronny berani meyakini kliennya benar karena dia turut memastikan surat tersebut sampai di tangan LPSK. “Setelah surat itu diantarkan, malamnya dia langsung menelepon salah satu pimpinan lembaga tersebut. Dia menyebut nama Susilaningtias, wakil ketua LPSK. LPSK bilang silakan asal Eilezer dan keluarga setuju,” bebernya.

Ronny juga mengungkap surat keberatan LPSK justru muncul setelah wawancara usai. Dia mempertanyakan, kenapa itu bisa terjadi? Pelarangan tersebut seharusnya dilakukan sebelum acara. Saat sesi wawancara itu, Ronny menyebut ada pihak LPSK. “Kalau ada permasalahan dalam teknik koordinasi LPSK, seharusnya tidak perlu sampai mengorbankan hak Richard Eliezer,” ujarnya.

Ronny mengungkapkan, pasca munculnya surat bahwa Eliezer melanggar aturan dan tak lagi diberi perlindungan, dia berkomunikasi dengan pimpinan LPSK. Namun, tidak ada ujung yang baik dalam komunikasi tersebut.

Dia juga menyayangkan munculnya komentar terkait Eliezer di media sosial. Menurut dia, sebagai lembaga yang melindungi saksi dan korban, hal itu tidak perlu dilakukan LPSK. Pernyataan yang keluar di media sosial tersebut cukup disampaikan kepada Eliezer atau kuasa hukumnya.

Lalu, bagaimana nasib Eliezer setelah ini? Ronny menyebut akan diserahkan kepada Polri yang disebutnya sebagai rumah. Di rumahnya tentu lebih nyaman, ujarnya. (tyo/lyn/c6/bay/jpg)

Kemenag dan Saudi Sepakat Berlakukan Visa Bio, Jamaah Haji Bisa Daftar Mandiri

SAMBUT: Petugas haji menyambut kedatangan jamaah kloter 3 Debarkasi Medan di Bandara Kualanamu, Senin (25/7).DISKOMINFO SUMUT.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) bersama pihak otoritas Arab Saudi, sepakat untuk menggunakan Aplikasi Visa Bio bagi seluruh jamaah haji Indonesia 1444 Hijriah/2023. Aplikasi ini digunakan dalam proses penerbitan visa melalui pendaftaran fitur biometrik wajah, sidik jari, serta fotokopi paspor.

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan antara Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag dengan delegasi Arab Saudi di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuningan, Jakarta, Kamis (9/3). Delegasi Saudi terdiri atas perwakilan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, General Authority of Civil Aviation (GACA), Wukala, serta tim Visa Bio dan tim Makkah Route.

Mereka dipimpin oleh Abdurrahman Al Bijawi dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Dari Kemenag hadir Dirjen PHU Hilman Latief. Ikut mendampingi Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab beserta jajarannya. n

Penggunaan aplikasi Saudi Visa Bio ini memungkinkan jamaah melakukan pendaftaran secara mandiri, tanpa perlu mengunjungi kedutaan dan konsulat Arab Saudi atau pusat penerbitan visa di Indonesia. Aplikasi tersebut pun bisa mudah digunakan di gawai masing-masing jamaah. “Penggunaan aplikasi ‘Saudi Visa Bio’ akan diterapkan pada seluruh jemaah haji Indonesia tahun 1444 H/2023 M untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pemeriksaan jemaah saat datang di bandara Arab Saudi,” kata Hilman.

“Aplikasi ini dapat diunduh melalui gawai masing-masing jemaah dan seluruh identitas termasuk sidik jari dan wajah jemaah direkam pada aplikasi tersebut,” sambungnya.

Selain itu, rapat koordinasi dua negara ini juga membahas implementasi Mecca Route atau fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), bagi jamaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. “Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, pihak Saudi meminta fasilitas ruang tunggu fast track Bandara Soetta yang lebih luas dan akses yang lebih mudah,” ucap Hilman.

Layanan fast track, kata Hilman, sudah dimulai sejak 2018. Melalui layanan fast track, proses imigrasi jamaah haji dilakukan sejak di bandara Indonesia. Sehingga, mereka tidak perlu diperiksa paspor dan visanya lagi saat tiba di Arab Saudi. “Jumlah jamaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track sebanyak 55.321 jamaah,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menambahkan, untuk keberlanjutan layanan fast track, pihak Arab Saudi meminta agar MoU antara Indonesia dan Arab Saudi bisa segera dilakukan. Dengan begitu, perencanaan fast track dapat dilakukan lebih awal. “Untuk lokasi fasilitas fast track, akan dilakukan pembahasan bersama dengan pihak Otoritas Bandara Soetta, Angkasa Pura 2, Imigrasi, Avsec, dan maskapai penerbangan,” sebutnya.

Dalam pertemuan itu dibahas juga tentang jadwal penerbangan haji. Pihak GACA Saudi sudah meminta Ditjen PHU dan maskapai tentang jadwal penerbangan haji.

Jadwal ini disebut telah dibuat bersama antara Ditjen PHU dengan maskapai. Pihaknya sepakat dalam sehari rata-rata sebanyak 17 kloter akan berangkat dari berbagai embarkasi ke Arab Saudi. (jpc/adz)

Prudential Indonesia Lindungi Data Nasabah dengan Good Corporate Governance

Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Teguh Arifiyadi SH MH (kedua kanan), Agustinus Nicholas Tobing, CIA, CRMA, Country Leader Amazon Web Services Indonesia (tengah), Michellina L Triwardhany selalu Presiden Direktur Prudential Indonesia (kedua kiri), dan Maria Rosalinda, Chief Risks, Compliance and Government Relations Prudential Indonesia (kanan), saat membuka rangkaian program “Risk Awareness Month 2023” dengan menggelar seminar hybrid di Prudential Tower, Jakarta, Senin (6/3/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) terus meningkatkan upaya untuk melindungi nasabah dengan senantiasa menghadirkan solusi perlindungan inovatif hingga menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di seluruh proses bisnis dan operasional perusahaan.

“Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk selalu menerapkan asas-asas tata kelola perusahaan yang baik di seluruh proses bisnis dan operasional perusahaan, dan senantiasa menempatkan nasabah sebagai prioritas utama termasuk dalam perlindungan data pribadi nasabah,” ujar Chief Risk and Compliance Officer Prudential Indonesia, Maria Rosalinda dalam siaran persnya, Sabtu (11/3/2023).

Untuk itu, kata Maria, setiap karyawan Prudential Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan atas pengelolaan risiko yang baik agar hak dan kepentingan nasabah selalu terlindungi. “Komitmen penerapan good corporate governance sebagai upaya menjaga keberlanjutan perusahaan jangka panjang, sehingga bisa terus mewujudkan perlindungan dan layanan optimal untuk nasabah hingga ke masa depan,” ucapnya.

Ditambahkan Maria, hal ini sejalan dengan aspirasi Prudential Indonesia untuk mendukung keluarga Indonesia agar yakin melangkah ke masa depan mewujudkan hidup yang lebih sehat dan sejahtera sehingga bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Penguatan good corporate governance ini juga untuk menjaga profesionalitas dalam memenuhi berbagai kebutuhan proteksi dan tata kelola aset nasabah sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita juga ingin memberikan perlindungan dan rasa aman secara berkelanjutan kepada seluruh nasabah hingga ke masa depan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui program awareness berkelanjutan untuk seluruh karyawan Prudential Indonesia dengan berbagai topik terkait dengan pengelolaan risiko dan kepatuhan, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Risk Awareness Series 2023,” ungkapnya.

Kegiatan ini telah dimulai sejak Februari 2023, dan juga akan diberikan kepada tenaga pemasar guna memastikan para tenaga pemasar sebagai garda terdepan senantiasa mematuhi kode etik perusahaan dan aturan yang berlaku dalam kegiatan penjualan produk maupun pelayanan kepada nasabah.

Pada 6 Maret 2023, Presiden Direktur Prudential Indonesia, Michellina Laksmi Triwardhany, membuka secara resmi rangkaian kegiatan Risk Awareness Series 2023, dan mengingatkan bahwa agenda pertumbuhan bisnis Prudential Indonesia harus dibarengi dengan budaya manajemen risiko dan kepatuhan, serta pengendalian internal yang kuat.

Risk Awareness Series 2023 yang dilakukan secara hybrid, diawali dengan penyelenggaraan seminar dengan topik Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Cyber Risk di Prudential Tower, Jakarta, dengan narasumber Teguh Arifiyandi, SH MH selaku Plt Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Agustinus Nicholas Tobing, CIA, CRMA selaku Security Assurance Country Lead Amazon Web Services Indonesia.

Atas segala upaya dan kredibilitas yang dilakukan dalam menerapkan good corporate governance, Prudential Indonesia meraih apresiasi dari berbagai pihak yang menilai perusahaan sebagai penyedia layanan asuransi jiwa dan tata kelola aset terdepan di Indonesia, diantaranya Prudential meraih 3 penghargaan dalam ajang Good Corporate Governance Award VII 2023 (GCG Award), Indonesia Enterprise Risk Management Award V 2023 (Risk Management Award) dan Indonesia Finance Award V 2023 (Finance Award) dari Economic Review sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Good Corporate Governance Terbaik. (adz)

Di Madina, Romo Syafii Dikritisi Soal Prabowo Subianto

MADINA, SUMUTPOS.CO – Dalam lawatannya ke Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (8/3/2023) lalu, Romo HR Muhammad Syafii SH MHum menyempatkan bersilaturahim dengan para Tokoh Agama Islam setempat. Silaturahim ini digelar di Restoran Pangairan Panyabungan.

Acara ramah tamah dimulai dengan makan siang bersama. Hadir hampir 70 orang ustadz, ustadzah dan tokoh agama setempat yang dipimpin H Binsar Nasution.

Setelah makan siang bersama, Romo Syafii membuka silaturahim itu dengan ceramahnya. Menurut Romo, dulu ada yang bertanya kepadanya, apakah mau jadi tokoh Islam atau tokoh Nasional? Romo menjelaskan, Islam dan Indonesia itu tidak bisa dipisahkan, harus jalan secara bersamaan.

Karena menurut pidato Bung Karno, kata Romo, Indonesia merdeka pokok dasarnya Piagam Jakarta dengan sila pertama bunyinya; Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya. “Hal yang kita sayangkan, banyak tokoh tertentu sekarang yang melupakan itu. Banyak pernyataan yang didominasi oleh pikiran kotor bahwa Ustadz jangan ikut berpolitik, bahkan ada ejekan mau berpolitik atau mau jadi ustadz? Padahal, lanjut Romo, sejak zaman Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan bagaimana berpolitik secara Ilmu Fiqihnya,” terang Romo.

Romo Syafii juga mengungkapkan, dirinya bertahan di sini menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra untuk mempertahankan kekuatan Islam yang paling nyata, yakni dengan berjuang menyusun UU No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada diskusi itu, tokoh Islam Mandailing Natal Ustadz Ahmad Hambali, Al Hafiz mempertanyakan, apa sebenarnya tujuan Partai Gerindra pada Pilpres 2019 lalu? “Ketika Prabowo kalah, kok malah masuk pemerintahan? Ini masih belum masuk di akal saya. Apalagi di era pemerintahan periode sekarang, banyak organisasi Muslim besar dilarang. Ketika ulama besar ditangkap, di manakah Gerindra dan Prabowo Subianto?” ujarnya.

Pernyataan itu didukung juga oleh para tokoh Islam Mandailing Natal lainnya yang hadir. Mereka mengungkapkan kekecewaan dan kritik terhadap Prabowo Subianto kepada Romo Syafii.

Menyikapi kritik itu, Romo Syafii menjelaskan, paska-kekalahan Pilpres 2019, para pendukungnya banyak yang tidak terima dan banyak yang turun ke jalan untuk berdemo. “Bahkan sampai ada yang wafat dan luka-luka. Apabila ini terus dibiarkan, kemungkinan besar akan terjadi perang saudara dan yang jadi korban terbesarnya rakyat Indonesia,” terang Romo.

Diakuinya, bergabung ke pemerintahan dan menjadi Menteri Pertahanan, tentu sangat disayangkan oleh semua pendukungnya, termasuk Romo Syafii sebagai Anggota DPR RI Fraksi Gerindra. Waktu itu Romo juga mengaku tidak bisa membayangkan bagaimana suasana batin Prabowo Subianto, caci maki semua pendukungnya terus datang kepadanya. “Kalau itu saya, saya belum tentu bisa menerima. Tapi Prabowo benar benar berbeda. Dengan tersenyum dan penuh ksatria, dia menerima untuk gabung ke pemerintahan,” sebutnya.

Romo juga mengungkapkan, dalam satu kesempatan Prabowo Subianto pernah bercerita, ia mengaku bergabung ke kubu Jokowi karena terinspirasi tokoh-tokoh besar sejarah. Salah satunya adalah bergabungnya Hideyoshi Toyotomi dan Leyasu Tokugawa di era Sengoku, Jepang.

Dijelaskan Romo, ada dua panglima Jepang yang sangat kuat, yakni Hideyoshi Toyotomi dan Tokugawa Leyasu. Kedua-duanya hebat dan kuat. Suatu saat, mereka hampir perang. Mau berhadapan. “Prabowo bercerita, Hideyoshi berkata kepada Leyasu; ‘Kalaupun saya menang, anak buah saya banyak yang akan mati. Kalau kau menang, anak buahmu juga banyak mati dan luka. Artinya, besok malam orang tua Jepang, banyak ibu dan bapak Jepang kehilangan anaknya. Akan nangis. Saya tahu anda cinta Jepang, saya juga begitu. Kita mau mempersatukan Jepang dan ingin membikin Jepang kuat. Untuk apa kita perang?”. Lalu si Leyasu bilang; “’Setelah saya berpikir anda benar. Untuk apa kita perang? Lebih baik kita bersatu”. Itu pelajaran besar yang bisa kita resapi. Kalau kita lihat Jepang sekarang, berhasil tumbuh menjadi Negara hebat karena didahului juga oleh para pemimpin yang mau berkorban untuk kepentingan rakyat,” beber Romo.

Menurut Romo, Prabowo sadar dirinya akan dihina, akan dicaci maki, difitnah, dicurigai. “Tapi Bismillah, Prabowo siap menerima itu semua dari pada rakyat yang akan menjadi korbannya nanti. Prabowo rela untuk mendapatkan itu semua, demi kesatuan bangsa Indonesia. Pada data Kemenhan, Prabowo juga membentuk Komcad (Komponen Cadangan) yang banyak dia rekrut dari Pondok Pesantren, dilatih oleh Negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Romo, ketika Prabowo baru dilantik menjadi Menhan, PT PAL memiliki utang Rp3 Triliun, dan mereka tidak bisa bekerja karena tidak ada modal. Maka Prabowo pasang badan, mendatangi Bank Mandiri agar utang PT PAL ditangguhkan dulu, sehingga Bank Mandiri memberi modal kerja Rp1 triliun dan Bank BRI Rp500 miliar. “Sekarang setelah dua tahun order yang diterima PT PAL mencapai Rp33 triliun. Termasuk total yang dipesan oleh UEA sebesar 410 Juta USD,” terangnya lagi.

Mengenai Pembelaan Prabowo terhadap uama, kata Romo, Prabowo rutin membantu para ulama dan pesantren. “Pembelaan terhadap ulama, mohon dicek ke pihak terkait, siapa yang menjaminkan dirinya untuk pembebasan ulama dan memantau proses peradilannya. Itu semua atas arahan dari Prabowo Subianto dan lagi-lagi dia memang tidak suka untuk diberitakan,” tegas Romo.

“Seperti kita ketahui, ketika kasus penembakan laskar FPI dan pihak keluarga tidak bisa menjemput jenazahnya, saat itu ada dua kader Gerindra yang mengurus yaitu Fadli Zon dan Romo Syafii, mengawal sampai pihak keluarga bisa menjemput jenazahnya,” lanjut Romo.

Pada akhir pertemuan Romo Syafii dan tim membagikan dua buku karya Prabowo Subianto yaitu Paradoks Indonesia dan Kepemimpinan Militer. Para tokoh Islam di Mandailing Natal menerima dengan baik penjelasan dan buku yang Romo Syafii bagikan diantaranya ada Ustadz H Zulkarnaen, Ustadz Ahmad Buchori, Ustadz Suaib, Ustadz Kariyunus, Ustadz Nanang Arianto SAg MA, Ustadz Dede H Said, Alhafiz Edi Saputra, Hafidz Ahmad Hambali, Ustadz Hendri Nasution, Ustadz Muslihuddin, Ustadz Zulkifli Sihombing, Ustadz Nahar Jolis, Ustadz H. Abdul Halim Pulungan dan Aswan SH.

Dalam keterangannya H Binsar Nasution berterima kasih kepada Romo Syafii yang sudah bersilaturahmi dan menjawab semua pertanyaan tokoh Islam di Mandailing Natal ini dengan sangat jelas. “Semua penjelasan Romo Syafii tadi, mampu menjawab kegundahan kita selama ini. Awalnya kami meragukan dan menyayangkan sikap Prabowo Subianto gabung di Pemerintahan Jokowi, tapi tadi Romo menjelaskan dengan luar biasa dan bisa menjadi bahan pertimbangan utama kami pada pilpres 2024 nanti,” pungkasnya. (adz)

1...1,7421,7431,744...15,749Page 1,743 of 15,749