Home Blog Page 1755

Rekonstruksi Pembunuhan Eks Anggota DPRD Langkat Digelar di 7 Lokasi

Penyidik Satreskrim Polres Langkat bersama penuntut umum melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Anggota DPRD Langkat periode 2014-2019 di 7 lokasi terpisah yang semuanya rekonstruksi langsung dilakukan di TKP. (Istimewa/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Langkat bersama jaksa penuntut umum (JPU) melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat periode 2014-2019 yang dibunuh dengan cara ditembak. Ada 91 adegan yang diperagakan kelima tersangka dalam rekonstruksi tersebut, Rabu (8/3/2023) siang hingga malam.

Rekontruksi tersebut dilakukan di 7 tempat kejadian perkara di kawasan Desa Besilam Bukit Lambasa, Kecamatan Wampu, Langkat. Adapun yang menjadi TKP pertama yaitu, di Dusun I Karya Sakti, Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Langkat, didekat tepi sungai pinggir jalan.

Lokasi kedua masih di alamat yang sama, tapi berpindah tempat ke warung Amiran. Begitu juga dengan lokasi ketiga, masih di alamat yang sama, tetapi berpindah ke rumah salah satu rumah warga bernama Ganda.

Kemudian lokasi keempat dan kelima masih di alamat yang sama. Namun lokasi ke empat di titi rusak perkebunan sawit, dan lokasi kelima di Simpang Bukit Hati.

Pada lokasi keenam rekontruksi berpindah ke Dusun VII Karya Sakti, Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu, Langkat, atau di rumah Mpok Atik. Kemudian, di lokasi ketujuh yang menjadi tempat terakhir yaitu di gudang sawit milik tersangka Luhur Sentosa Ginting alias Tosa yang juga merupakan otak pembunuhan.

Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang dan Kajari Langkat, Mei Abeto Harahap tampak hadir saat rekonstruksi berlangsung. “Rekonstruksi perkara tindak pidana diperagakan 91 adegan. Di mana menggambarkan kronologis adegan dari awal perencanaan tindak pidana, sampai dengan selesai terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing tersangka,” ujar Kapolres Langkat, AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang, Kamis (9/3/2023).

Selama rekonstruksi berlangsung, sebanyak 100 personel yang dilibatkan untuk pengamanan. Bahkan personel dari Brimob Polda Sumut juga dikerahkan. “Ada 100 personel yang kita libatkan dalam rekontruksi. Kuasa hukum terdakwa dan korban juga kita libatkan,” pungkasnya.

Rekontruksi yang dilakukan pun berjalan dengan aman dan lancar. Kelima tersangka disangkakan pasal 340 KUHPidana subsider pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana.

Diketahui, tim gabungan mengungkap kasus penembakan yang dialami Almarhum Paino dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Adapun mereka yakni, Luhur Sentosa Ginting alias Tosa (26), yang disangkakan polisi sebagai otak pelaku, Dedi Bangun (38) sebagai eksekutor penembakan, Persadanta Sembiring (43), Heriska Wantenero alias Tio (27), dan Sulhanda Yahya alias Tato (27).

Mereka ditangkap tim gabungan Ditreskrimum Polda Sumut dan Satreskrim Polres Langkat dari lokasi terpisah. Diketahui, korban yang meninggalkan 4 orang anak ini ditemukan tewas diduga ditembak di Devisi 1 Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu, Kamis (26/1/2023) malam.

Korban mengalami luka tembak di dada kanan. Korban dihabisi di atas sepeda motor saat jalan pulang usai dari warung. Di sekitar lokasi korban roboh, ditemukan diduga selongsong peluru. (ted/adz)

Mr Ng Ngee Khiang Jadi Managing Director Epson Indonesia yang Baru

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Epson Indonesia menunjuk Ng Ngee Khiang sebagai pemimpin dalam babak baru pada Fiscal Year kali ini. Jabatan baru Ngee Khiang tersebut telah efektif sejak tanggal 23 Februari 2023. Jabatan Managing Director Epson Indonesia sebelumnya diemban oleh Muto Yusuke.

Ng Ngee Khiang memiliki pengalaman 30 tahun di bidang Sales and Marketing khususnya di Epson Group. Di mana sebelum bergabung di Epson Indonesia, Ngee Khiang menjabat selama satu tahun sebagai Managing Director Epson Malaysia Sdn Bhd.

Karir Ng Ngee Khiang dimulai pada tahun 1986 sebagai Engineer di Singapura. Sejak itu, ia telah memegang berbagi peran di Singapura dan Negara Asia Tenggara lainnya.

Sebelum perjalanannya di Epson Malaysia, Ngee Khiang telah memegang posisi-posisi komersil kepemimpinan di perjalanan karirnya di Epson Regional di Singapura. Dalam peran barunya, Ngee Khiang akan bertanggung jawab untuk memimpin operasional dan mengembangkan ekspansi bisnis dan market Epson Indonesia, serta melanjutkan target market agar lebih meningkat dari Fiscal Year sebelumnya.

“Ngee Khiang akan membawa pengalamannya selama bertahun-tahun dan Ia memiliki pengetahuan yang luas dalam membangun market bisnis di negara sebelumnya. Kami yakin ia akan melanjutkan pengembangan yang kuat bagi Epson khususnya Epson Indonesia,” kata Siew Jin Kiat, Regional Managing Director dalam keterangannya.

Dalam bekerja sebagai Managing Director Epson Indonesia, Ng Ngee Khiang juga akan berperan untuk mampu mempercepat pertumbuhan perusahaan Epson di pasar Indonesia, serta bertanggung jawab dalam mendorong terciptanya strategi-strategi guna mendukung solusi tekonologi end-to-end kepada Distributor, Partner, dan Pelanggan baik berupa layanan, teknologi, maupun solusi kelas bisnis yang mencakup di berbagai wilayah bidang industry.

“Saya bangga dan merasa terhormat atas penunjukan saya pada posisi baru ini dan hal ini merupakan pernyataan atas komitmen saya untuk membawa perusahaan dapat meraih pertumbuhan sekaligus dapat mengajak pelanggan dan mitra Epson untuk dapat melihat peluang bisnis. Saya harap, saya dan Epson Indonesia dapat bersama – sama memberikan solusi terbaik dan juga manfaat baik bagi para konsumen ataupun masyarakat Indonesia,” ujar Ng Ngee Khiang. (rel/adz)

Fasilitas Olahraga tak Memadai, Warga Curhat ke Hanafi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini, problem kesehatan sudah berubah menjadi barang mahal. Biaya perawatan luar biasa, harga obat melambung, ongkos pemeriksaan naik.

Apalagi untuk warga prasejahtera, kesehatan masih seperti fatamorgana buat mereka. Biaya kesehatan yang terus melangit, membuat mereka tak bisa berbuat banyak.

Kesehatan sejatinya bisa didapat dengan rutin berolahraga, baik itu olahraga sepakbola, bulu tangkis, basket, maupun voli. Ini yang menjadi curahan hati (curhat) Suharno, warga Jalan Dame, Kelurahan Timbang Deli, Medan Amplas, pada reses yang digelar anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Hanafi Lc, Minggu (5/3).

“Kami sangat mengharapkan bantuan dari Pemko Medan maupun Pemprov Sumut untuk bisa membantu Tim Bola Voli kami. Sejauh ini, kami masih membutuhkan beberapa peralatan seperti bola, net, dan kostum. Kami juga ingin hidup sehat, karena kami tahu kalau sakit biayanya akan sangat mahal,” kata Suharno.

Menyahuti aspirasi konstituennya ini, Hanafi berjanji akan membantu Suharno dan tim bola volinya. “Coba dibuat dulu proposal yang lengkap, nanti prosposal itu akan saya bawa langsung ke Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara. Semoga kawan-kawan bisa segera memperoleh bantuan tersebut,” ujar politisi PKS asal Batubara yang pernah menjadi Direktur Al Fityan School Medan ini. (rel/adz)

Laga Eksebisi Piala Projo 2023: PSWS Tahan Imbang PS Alumni 21

PERBAUNGAN, SUMUTPOS.CO – Sempat unggul lebih dulu, PSWS Sergai akhirnya ditahan imbang imbang PS Alumni 21 dengan skor 2-2. Laga sengit ini tersaji dalam laga eksebisi usai laga final Turnamen Piala Projo U-18 tahun 2023 di Lapangan Melati Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Rabu (8/3/2023).

Pada pertandingan ke-156 yang dijalani PSWS Sergai ini, mereka tidak diperkuat dua pilar utamanya, Bupati Darma Wijaya dan Wakil Bupati Adlin Tambunan. Pasalnya saat itu, Darma Wijaya sedang berpuasa dan Adlin sedang ada urusan yang tak bisa ditinggalkan.

Sejak awal babak pertama, PS Alumni 21 yang diperkuat para mantan pemain PSDS mendominasi jalannya pertandingan. Mereka sempat mendapat peluang emas untuk mencetak gol, saat striker mereka Irwansyah dilanggar di kotak penalti PSWS Sergai.

Sayang, Irwansyah yang dipercaya mengeksekusi penalti itu, gagal mencetak gol. Tendangannya ditepis kiper PSWS Sergai, Wadi. Skor belum berubah, masih 0-0.

Keasyikan menyerang, PS Alumni malah kebobolan lebih dulu lewat tendangan bebas striker PSWS, Imam Faisal. Tendangan Imam Faisal tak mampu dihalau Darma, kiper PS Alumni 21. Skor 1-0 untuk keunggulan PSWS bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, Manajer PSWS Darmawan melakukan pergantian beberapa pemain, termasuk di posisi kiper. Secara mengejutkan, baru beberapa menit babak kedua dimulai, PS Alumni sukses menyamakan skor menjadi 1-1 lewat striker mereka Joshua.

Pemain berjuluk Durian Kondot ini berhasil mengecoh pemain PSWS Andika, kemudian melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya, dan tak mampu dihalau kiper PSWS Abdul Malik.

Setelah gol tersebut, PSWS kembali dikejutkan dengan gol kedua PS Alumni. Kali ini, gol bermula dari kurangnya kordinasi lini pertahanan PSWS yang mampu dimanfaatkan striker PS Alumni, Erdianto. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan PS Alumni.

Seakan tak mengenal lelah, anak-anak PSWS terus berupaya menyamakan kedudukan. Upaya yang dilakukan PSWS akhirnya membuahkan hasil. Beberapa menit sebelum peluit panjang ditiup wasit, PSWS berhasil menyamakan kedudukan lewat kaki Fadly SP.

Tendangan keras dari 20 meter di luar kotak penalti yang dilepaskan pemain bernomor punggung 8 ini, tak mampu dihalau kiper PS Alumni. Sekor 2-2 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Sebelum laga eksebisi ini, PS Perbaungan sukses menjuarai Turnamen Piala Projo U-18 2023 Kabupaten Serdang Bedagai. Di partai final, mereka mengalahkan SFA Rambung Sialang lewat adu penalti dengan skor 5-4, setelah bermain imbang 1-1.

Usai pertandingan, Ketua DPC PDI Perjuangan Darma Wijaya yang juga Bupati Serdang Bedagai menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Projo Sumut dan Ketua Projo Kabupaten Serdang Bedagai yang telah menyelenggarakan turnamen sepakbola di Kabupaten Sergai. Serta kepada seluruh peserta turnamen dan seluruh pihak yang sudah bekerja luar biasa dari awal turnamen sampai partai final.

“Ishaa Allah turnamen projo ini setiap tahun kita adakan, tujuannya sebagai wadah untuk menyaring pemain-pemain muda asli Serdang Bedagai agar termotivasi, sehingga dapat bersaing dengan daerah lain dalam menggapai mimpinya sebagai pemain nasional serta dapat mengharumkan nama Kabupaten Serdang Bedagai,” pungkasnya. (fad/adz)

Dua Bos BUMN Selundupkan 9 Ton Kosmetik Ilegal Asal Luar Negeri

KOSMETIK ILEGAL : Penyeludupan kosmetik ilegel yang diungkap Satrekrim Polres Tarakan dan melibatkan oknum Kepala Kantor Pos Tarakan.

SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Pos Tarakan yang berinsial TB (32) bersama Kepala Cabang Kantor Pos Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan yaitu CH (52) dijadikan tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Tarakan karena penyelundupan kosmetik ilegal. Bahkan, semua kosmetik ilegal itu akan dikirimkan ke semua daerah di Indonesia dan sudah ada yang memesannya.

Perkara tersebut diungkap pihak kepolisian pada Senin (27/2) lalu, setelah mendapati ada pengiriman kosmetik ilegal dari Nunukan ke Kota Tarakan Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata didapati kosmetik ilegal tersebut dikirim menggunakan jasa pengiriman Kantor Pos.

Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar mengatakan, setelah pihaknya mengamankan kosmetik ilegal yang dikirim ke Tarakan, pihaknya kemudian melakukan pemeriksaan saksi. “Kita lakukan pemeriksaan saksi S yang merupakan sopir angkut dari Kantor Pos. Kita dapati saat itu 19 koli atau 2.964 kotak (kosmetik),” katanya.

Dari penyelidikan didapati bahwa ada keterlibatan oknum Kepala Kantor Pos Tarakan dan Kepala Cabang Kantor Pos Sungai Nyamuk. Dalam perkara tersebut, pihaknya juga menetapkan satu orang tersangka lagi yaitu J yang berperan sebagai kurir dari pemilik kosmetik ilegal tersebut. “Satu tersangka yang berinsial M masih DPO. Jadi M ini merupakan reseler terbesar kosmetik ilegal ini yang ada di Kabupaten Nunukan,” jelas Kapolres.

Diakui Kapolres, pihaknya mendapati bahwa semua proses pengiriman dari Nunukan ke Kota Tarakan, melibatkan Kepala Kantor Pos. Sehingga pihaknya pun menetapkan dua oknum Kepala Kantor Pos. “Penyeludupan ini menggunakan karung Kantor Pos. Dari peristiwa ini mereka mendapatkan keuntungan tertentu,” ucapnya.

Ditambahkan Kapolres, untuk pelaku yang masih DPO diketahui sudah melarikan diri ke Tawau, Malaysia. Pihak masih menyelidiki apakah pelaku DPO yaitu M, merupakan warga negara Indonesia atau Malaysia. Kemudian terhadap peran dari pelaku, untuk pelaku J merupakan kurir dari pelaku M. J lah yang mengantarkan kosmetik ilegal tersebut ke kantor Pos untuk dikirim ke beberapa daerah yang di Indonesia.

“Jadi pengiriman barang dari Nunukan menuju ke Tarakan itu melibatkan oknum pegawai pos yaitu Kepala Kantor Pos Tarakan yang berinsial TB bersama Kepala Cabang Kantor Pos Sungai Nyamuk, Kabupaten Nunukan yaitu CH,” kata Kapolres.

Terhadap para tersangka, pihaknya mengenakan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Ancaman 15 Tahun Kurungan Penjara. Kami mengucapkan terima kepada masyarakat yang sudah memberikan saya informasi terkait maraknya peredaran kosmetik ilegal,” imbuh Ronaldo.

Kapolres menegaskan, kosmetik ilegal sangat berbahaya apabila digunakan masyarakat. Apalagi dari BPOM sudah menyatakan bahwa kosmetik ilegal tersebut memiliki kandungan yang berbahaya. Maka dari itu, Kapolres menegaskan bahwa ia konsen terhadap peredaran kosmetik ilegal.

“Dari hasil pemeriksaan mendalam yang kami lakukan, barang bukti yang kita amankan ini 388 kg dan selama sebulan terakhir ini mereka sudah mengirim 9 ton,” bebernya.

Terkait peredarannya, semua kosmetik ilegal itu akan dikirimkan ke semua daerah di Indonesia dan sudah ada yang memesannya. Pihaknya masih mendalami terkait berapa keuntungan yang didapatkan para pelaku, untuk meloloskan kosmetik ilegal tersebut.

Kapolres memastikan, para tersangka merupakan sindikat dan saling berhubungan saat akan dilakukan pengiriman kosmetik ilegal tersebut. “Kami masih dalam pihak-pihak terkait mengetahui dan terlibat dalam peredaran ini, atau mereka hanya menjalankan tugas mereka. Makanya yang pertama kami amankan yaitu saksi, karena tidak tidak tahu soal barang yang dibawa ini,” pungkasnya.

Ditambahkan Kasat Reskrim Iptu Muhammad Khomaini, usai pihaknya mengamankan kosmetik ilegal tersebut di Pelabuhan Tengakayu I Tarakan, pihaknya kemudian berangkat di Sebatik untuk melakukan penyelidikan. Setelah berhasil mengamankan pelaku J, barulah pihaknya mendapati bahwa ada keterlibatan oknum Kepala Kantor Pos.

“Kalau dari pemeriksaan, aksi ini sudah berjalan sejak bulan Maret 2022. Kemarin mereka sempat berhenti karena ada penangkapan. Jadi pemesanan kosmetik ini sudah ada dan siap diedarkan ke seluruh Indonesia,” singkatnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tarakan menyatakan bahwa kosmetik ilegal yang peredarannya digagalkan oleh Polres Tarakan memiliki kandungan berbahaya.

Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM Tarakan, Agus Wahyudi menjelaskan, kosmetik ilegal tersebut didapati berasal dari Filipina dan Malaysia. Bahkan pihaknya memastikan bahwa kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar. “Kosmetik ilegal ini mengandung bahan berbahaya dan merupakan produksi dari Filipina dan Malaysia. Jadi diduga masuknya melalui Tawau ke Sebatik hingga disebarkan ke seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Ditambahkan Agus, dari kemasan kosmetik ilegal saja sudah didapati ada bahan berbahaya dan masuk dalam daftar kosmetik yang dilarang oleh BPOM. Yaitu memiliki bahan berbahaya dari Hydroquinone dan Tretinoin. Kedua bahan berbahaya itu apabila terkandung dalam kosmetik, maka akan merusak kulit. “Jadi akan membuat kulit terkelupas sehingga akan sehingga rentan terhadap penyakit. Salah satunya terkait rentannya terhadap kanker kulit,” bebernya.

Bahkan pihaknya juga mendapati kosmetik tersebut memiliki kandungan berbahaya lainnya yaitu merkuri. Bahan berbahaya juga bisa mengakibatkan kanker kulit juga. Untuk itu, pihaknya menegaskan bahwa kosmetik ilegal yang diamankan Polres Tarakan memiliki kandungan berbahaya. (zar/lim/jpc/ila)

Terminal Amplas Masih Sepi, Pemerintah Diminta Kaji Pelebaran Simpang Amplas

TERMINAL AMPLAS: Wajah baru terminal Amplas di Jalan Panglima Denai Medan.Terminal yang sudah beroperasi ini ternyata belum dimanfaatkan maksimal. sepi iresmikan secara umum.Refinaldi Setiawan / Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terminal Tipe A Amplas yang telah selesai dibangun dan diresmikan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, kini dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah Sumatera Utara.

Sayangnya hingga saat ini, Terminal Amplas yang terletak di Jalan Panglima Denai, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas yang dibangun dengan anggaran Rp42 miliar itu tampak masih sepi dari aktivitas transportasi. Tak hanya penumpang, moda transportasi berupa bus dan angkutan kota (angkot) juga tampak sepi masuk terminal.

Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara, Rafriandi Nasution SE MT, mengatakan ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah terkait hal ini. Khususnya, masalah pengawasan dan pengelolaan Terminal Amplas.

“Logikanya setelah selesai terminal itu dibangun, apakah pengelolaannya diserahkan ke Pemko Medan atau Pemprov Sumut? Untuk itu harus ada kebijakan dari pemerintah pusat,” ucap Rafriandi kepada Sumut Pos, Rabu (8/3).

Dikatakan Rafriandi, bila memang dikelola oleh Pemerintah Pusat, maka pihak Kementerian Perhubungan (BPTD) harus dapat mengelola dan mengawasi jalannya operasional terminal, termasuk menertibkan pool-pool bus yang masih berada di sepanjang Jalan Sisingamangaraja.

Ke depannya, sambung Rafriandi, perlu adanya komunikasi dua arah yang lebih intensif antara pemerintah dengan para pelaku usaha angkutan umum yang masih beroperasi di sepanjang Jalan Sisingamangaraja.

“Untuk itu, perlu ada pertemuan antara pemerintah pusat dibantu dengan pemerintah daerah (Provsu dan Pemko Medan) untuk duduk dan bicara dengan pengusaha angkutan agar mau tertib masuk ke dalam terminal dan tidak lagi berada di luar-luar terminal seperti saat ini,” ujarnya.

Begitu pun, Rafriandi berharap masyarakat dapat merubah kebiasaannya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam mendapatkan pelayanan transportasi. Salah satunya, dengan pergi dan masuk ke terminal yang telah disiapkan pemerintah untuk dapat menggunakan transportasi umum. Mengingat, pemerintah telah membangun Terminal Amplas dengan berbagai fasilitas yang baik.

Namun, Rafriandi mengingatkan pemerintah untuk secara serius menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang selama berada di kawasan Terminal Amplas. “Jangan sampai di Terminal Amplas yang sudah dibangun megah dan modern seperti saat ini, masih ada ditemukan oknum yang suka memaksa dengan cara tarik-tarik tangan penumpang seperti zaman dulu. Pemerintah harus memastikan, bahwa hal-hal seperti itu sudah tidak berlaku lagi di Terminal Amplas. Sebaliknya, pihak pengelola terminal melayani penumpang secara profesional,” ujarnya.

Selain itu, Rafriandi Nasution juga meminta pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memikirkan kondisi simpang empat Amplas yang dinilai cukup sempit untuk masuknya kendaraan-kendaraan besar dalam jumlah yang cukup besar ke dalam Terminal Amplas.

“Namun masalahnya, saat nanti semua sudah tertib masuk ke dalam terminal, itu simpang terminal Amplas dikhawatirkan dapat menjadi masalah baru lagi. Saya dan banyak pihak menilai, simpang terminal amplas itu cukup kecil untuk masuknya kendaraan-kendaraan besar, apalagi dalam jumlah banyak,” tuturnya.

Rafriandi meminta pemerintah untuk mengkaji pelebaran simpang Terminal Amplas. Sebab bila dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan simpang tersebut akan menimbulkan masalah baru karena sangat berpotensi menimbulkan kemacetan yang panjang. Sementara, jarak antara simpang menuju Terminal Amplas tidak begitu panjang.

Dijelaskannya, khususnya bus yang datang dari arah Medan menuju Tanjung Morawa yang harus belok kiri karena hendak masuk ke Terminal. Pada tikungan tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan antrian yang panjang dan membuat kemacetan hingga ke Jalan Sisingamangaraja.

“Kalau armadanya berupa bus besar, pasti cukup sulit karena tidak begitu lebar. Lalu dari simpang menuju pintu masuk terminal juga tidak terlalu panjang, sehingga dikhawatirkan akan menumpukkan kendaraan di Jalan Pangglima Denai dan Jalan Sisingamangaraja,” ujarnya.

Belum lagi, lanjutnya, ditambah bus-bus yang datang dari arah Tanjung Morawa menuju Medan yang belok ke kanan karena mau masuk ke terminal. “Pelebaran jalan di simpang Terminal Amplas itu perlu dipertimbangkan untuk dilakukan kajian lebih lanjut,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumut, Jumadi meminta Badan Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) II Sumut, selaku pengelola Terminal Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan harus melakukan penataan sistem transportasi dengan kebijakan yang diatur dalam pengelolaan terminal tipe A itu.

Jumadi mengatakan, harus ada kolaborasi dan kerjasama antara BPTD Sumut dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut dan Dishub Kota Medan, untuk melakukan penertiban pool bus di luar terminal atau pool bus liar, terlebih dahulu.”Menertibkan dulu agen-agen (pool bus) diluar Terminal, tentu untuk memastikan setiap penumpang keluar masuk (naik turun) dari terminal,” kata Jumadi.

Jumadi menilai, selama operator transportasi atau bus, tetap naik turunkan penumpang di pool bus masing-masing. Aktivitas di Terminal megah itu akan tetap sepi penumpang dari aktivitas bus. “Dijemput dan diturunkan dari terminal maupun nanti ada pelayanan diberikan antar jemput di terminal bagi penumpang. Ini dipastikan, jangan tebang pilih,” kata Jumadi.

Politisi dari Fraksi PKS DPRD Sumut itu mengatakan, harus ada kebijakan dilakukan pemerintah untuk terintegrasi transportasi di areal Terminal Amplas bagi masyarakat atau penumpang. “Dipastikan line transportasi harus menyambungkan, dengan memastikan ada line setelah dari bus naik transportasi yang lain ada, bagi penumpang,” tutur Jumadi.

Jumadi menjelaskan, pengelola Terminal Amplas harus ada garansi keamanan di dalamnya bagi masyarakat atau penumpang. Hilang stigma negatif terhadap terminal rawan kriminal seperti copet dan calo tiket bus.

“Tidak lepas dari segi keamanan. Karena, opini orang di terminal tidak bagus. Opini tidak bagus harus dihilangkan, opini yang bagus tentang terminal harus ditunjukkan,” ujar Jumadi.

Jumadi mengungkapkan, masyarakat atau penumpang lebih nyaman dan aman naik turun di pool bus, ketimbang di Terminal. Karena, tidak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan ketenangan.

“Karena, keluhan utama itu, karena terminal itu, tidak nyaman kan. Sehingga orang lebih percaya ke pool bus masing-masing, dalam transaksi penjualan tiket busnya, lebih jelas dan tidak banyak calo. Itu selama ini, menjadi masalah bagi penumpang,” bilang Jumadi.

Jumadi bilang, bila poin-poin itu bisa mengubah sistem terhadap Terminal Amplas itu. “Pelayanan keamanan harus dipertanggungjawabkan, harus ada garansi. Opini masyarakat di terminal, kurang aman, kurang nyaman. Kemudian, sulit transaksi langsung, karena sudah dikejar calo tiket,” pungkas Jumadi. (map/gus/ila)

Kemenag Gelar Sidang Isbat 22 Maret, Siapkan 123 Titik Rukyat Hilal

Petugas dari Kemenag Provinsi Riau melakukan pemantauan hilal menggunakan teleskop di puncak gedung The Zuri Pekanbaru untuk menentukan jatuhnya 1 syawal, Pekanbaru, Jumat (22/5/2020) petang. ft: MHD AKHWAN/RIAUPOS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1444 H/2023 M pada 22 Maret. Untuk mendukung sidang isbat, disiapkan 123 titik rukyatul hilal (pemantauan hilal) di 123 titik di seluruh Indonesia.

Di wilayah Provinsi Jawa Timur ada 27 titik pemantauan hilal di antaranya, di Pantai Tanjung Kodok Lamongan, Observatorium Jokotole IAIN Madura, dan di Pantai Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang. Titik lokasi pemantauan hilal di Provinsi Jawa Tengah juga cukup banyak mencapai 17 lokasi. Di antaranya, di Rooftop Hotel Aston Cilacap, Menara Masjid Agung Nurul Kalam, dan Planetarium dan Observatorium UIN Walisongo Semarang.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib mengatakan, sidang isbat penetapan awal Ramadan selalu digelar pada tanggal 29 Syaban. “Tahun ini tanggal 29 Syaban bertepatan dengan 22 Maret,” katanya di Jakarta kemarin (8/3).

Jika pada 22 Maret nanti hilal bisa dilihat, maka awal puasa jatuh pada 23 Maret. Tetapi jika dari seluruh lokasi pemantauan hilal tidak ada yang melaporkan melihat hilal, maka awal Ramadan jatuh pada 24 Maret. Sebab bulan Syaban digenapkan atau disempurnakan (istimal) menjadi 30 hari. Adib menegaskan masyarakat sebaiknya menunggu hasil resmi sidang isbat Kemenag.

Dia menjelaskan, rangkaian sidang isbat digelae sebata hybrid antara offline di kantor Kemenag Jl MH Thamrin dan secara virtual. Rangkaian sidang isbat diawali dengan pemaparan posisi hilal awal Ramadan. Paparan posisi hilal ini berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi.

Rangkaian kedua, yaitu pelaksanaan Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1444 H. “Sesi ini akan dilaksanakan secara luring setelah Salat Magrib dan tertutup untuk umum,” ujarnya.

Selain data hisab, sidang isbat juga akan merujuk pada hasil rukyatul hilal yang akan dilaksanakan pada 123 lokasi di seluruh Indonesia. Sesi terakhir adalah konferensi pers hasil sidang isbat yang akan disiarkan secara langsung.

Hasil sidang isbat ini rencananya disampaikan langsung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Karena pandemi sudah mereda, untuk kali pertama konferensi pers hasil sidang isbat bakal kembali bisa dihadiri wartawan secara langsung.

Sementara itu mantan kepala Lapan Thomas Djamaluddin menuturkan, potensi perbedaan penetapan awal puasa maupun lebaran masih berpotensi terjadi di Indonesia. Karena ada perbedaan kriteria penetapan, khususnya di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Seperti diketahui Muhammadiyah menggunakan kreteria wujudul hilal yang berbasis hisab. Sedangkan NU menggunakan kriteria imkanul rukyat atau visibilitas hilal.

Dari perbedaan kriteria itu, Thomas mengatakan, untuk penetapan awal puasa hampir dipastikan serentak. Yaitu sama-sama pada tanggal 23 Maret. Karena pada saat 22 Maret tinggi hilal sudah memenuhi kriteria MABIMS 3 derajat dan kemungkinan besar bisa diamati. “Ada potensi perbedaan terkait (penetapan) Idul Fitri 1444 H,” katanya.

Dia mengatakan, pada tanggal 29 Ramadan atau 20 April, tinggi hilal belum memenuhi kriteria tinggi hilal MABIMS 3 derajat. Tapi hilal sudah di atas ufuk. Dengan demikian nantinya Muhammadiyah akan lebaran pada 21 April. Sementara NU serta pemerintah kemungkinan besar menetapkan 1 Syawal atau lebaran jatuh pada 22 April. Dia menegaskan masyarakat tetap sebaiknya hasil resmi sidang isbat.

Thomas menegaskan, sebab utama terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang terus berulang karena belum disepakatinya kriteria awal bulan hijriyah. Prasyarat utama untuk terwujudnya unifikasi kalender hijriyah, harus ada otoritas tunggal.

Otoritas tunggal akan menentukan kriteria dan batas tanggalnya yang dapat diikuti bersama. Sedangkan kondisi saat ini, otoritas tunggal mungkin bisa diwujudkan dulu di tingkat nasional atau regional. “Kriteria diupayakan untuk disepakati Bersama,” kata Thomas. (wan/jpc/ila)

Mahfud Sebut Temuan Baru, Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani (kiri-kanan), Inspektur Jenderal Kemenkeu RI Awan Nurmawan Nuh, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo saat konfrimasi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (8/3/2023). Dalam keteranganya Kementerian Keuangan resmi memecat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, (DJP), Rafael Alun Trisambodo sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencopot tugas juga jabatan Eko Darmanto sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.FOTO:MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Efek domino kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy Satriyo, putra eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo, terus merembet ke jajaran Kemenkeu.

Selain sejumlah pegawai Kemenkeu yang kini menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa dirinya telah menerima informasi pergerakan uang mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu. Keterangan tersebut disampaikan oleh Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM) kemarin (8/3).

Menurut dia, informasi itu baru dia terima kemarin pagi. “Terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan,” imbuhnya saat ditanya oleh awak media terkait dengan kasus yang menyeret Rafael. Secara spesifik, dia menyebut pergerakan uang mencurigakan itu sebagian besar terdeteksi di dua direktorat Kemenkeu.

Pertama DJP. Kedua Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud memastikan bahwa laporan itu telah dia teruskan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. “Itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani. PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, Red) juga sudah menyampaikan,” beber dia.

Meski tidak terkait secara langsung dengan Rafael, namun mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan bahwa informasi tersebut harus didalami. Hal itu sejalan dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belakangan Lembaga Antirasuah tersebut memang terus mendalami sumber harta dan kekayaan Rafael. Dari klarifikasi, mereka telah meningkatkan pendalaman tersebut ke level penyelidikan.

Menurut Mahfud, transaksi uang mencurigakan dengan nilai ratusan triliun itu merupakan akumulasi dari 2009 – 2023. Selama periode tersebut, sedikitnya ada 160 laporan terkait transaksi mencurigakan tersebut. “Diakumulasi semua melibatkan 460 orang di kementerian itu,” kata dia.

Menurut dia, selama ini laporan tersebut tidak pernah direspons. “Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus,” imbuhnya. Salah satu contohnya adalah kasus yang menyeret Rafael. Respon muncul setelah kasus terkuak.

Mahfud menyampaikan bahwa dirinya memaklumi hal itu. Apalagi sejak 2009 – 2023 sudah beberapa kali menteri di Kemenkeu berganti. “Saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem saja menurut saya,” kata dia. Pejabat asal Madura itu menyampaikan bahwa dirinya sangat menghormati Sri Mulyani. Menurut dia, Sri Mulyani sudah bekerja hebat. “Saya sangat hormat dan salut pas Bu Sri Mulyani yang begitu hebat untuk membersihkan itu sudah lama, mengambil tindakan-tindakan cepat,” ujarnya.

Karena itu, Mahfud menilai, saat ini yang diperlukan adalah membantu Sri Mulyani. “Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu. Dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat,” kata dia. Kalaupun informasi itu tidak disampaikan olehnya, lanjut Mahfud, dia yakin masyarakat akan tahu dari sumber yang lain. Karena itu, dia menekankan agar tidak ada satupun yang berbohong terkait hal tersebut. “Kita nggak boleh berbohong,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan adanya transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang nilainya mencapai Rp300 triliun. Bahkan, Ivan menyebut, laporan tersebut sudah diserahkan ke Kemenkeu sejak 2009 lalu. “Laporan transaksi mencurigakan sudah kami serahkan ke Kemenkeu sejak 2009 sampai 2023,” kata Ivan saat dikonfirmasi, kemarin.

Menanggapi soal informasi transaksi mencurigakan Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menyampaikan, sejauh ini pihak Kemenkeu khususnya Inspektorat Jenderal Kemenkeu belum menerima informasi resmi seperti yang disampaikan Menko Polhukam. Namun, Awan berjanji pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut.

‘’Sampai saat ini belum tahu, belum menerima informasinya seperti apa. Namun akan kami cek. Memang masalahnya sudah tahu di pemberitaan, tapi nanti akan kami cek,’’ ujarnya pada konferensi pers, kemarin (8/3).

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani menambahkan, sesuai dengan mekanisme yang ada, Itjen Kemenkeu akan segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kemenko Polhukam terkait hal itu. Kemenkeu juga akan meminta bersinergi dan meminta klarifikasi kepada PPATK terkait informasi tersebut.

‘’Yang disampaikan Pak Menko Polhukam, tentunya infonya basisnya dari PPATK. Dari hal itu, perlu koordinasi. Info ini kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam. Pengalaman kami selama ini, kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung dan juga memberikan info yang disampaikan,’’ jelasnya.

Rafael Alun Dipecat, Tak Dapat Pensiun

Karir moncer Rafael Alun Trisambodo (RAT) di DJP Kemenkeu tinggal kenangan. Akibat sejumlah pelanggaran yang dilakukannya, kemarin (8/3), Kemenkeu memastikan RAT telah dipecat. Tak hanya itu, RAT juga dipastikan tidak mendapatkan uang pensiun.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu Yustinus Prastowo saat ini masih dalam proses administrasi. Namun, hal itu tidak mengubah keputusan pemecatan. Yustinus menyebut keputusan pemecatan itu juga telah disetujui Menkeu Sri Mulyani Indrawati. ‘’Secara substansial sudah (dipecat), formilnya menunggu. Kalau substansialnya kan berarti sudah ada pengajuan dari Irjen, rekomendasi, persetujuan Menkeu. Nah sekarang Setjen tinggal melakukan tindak lanjut,’’ jelasnya.

Sektetaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi juga memastikan RAT tidak akan mendapatkan uang pensiun. Hal itu disebabkan karena hasil invetigasi menemukan adanya pelanggaran berat maka konsuekuensinya adalah pecat. ‘’Apakah dia dapat (uang) pensiun? Tidak dapat dapat pensiun,’’ tutur Heru.

Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menjelaskan, Itjen Kemenkeu telah membentuk 3 tim untuk menginvestigasi harta RAT. Dari situ, ditemukanlah berbagai pelanggaran RAT. Tim pertama terkait dengan eksaminasi menemukan beberapa harta kekayaan RAT tidak memiliki bukti otentik kepemilikan. Tim kedua menyatakan RAT tidak melaporkan kekayaan uang tunai dan bangunan, serta sebagian aset diatasnamakan kepada pihak terafiliasi. ‘’Kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas,’’ kata Awan.

Dia menambahkan, RAT terbukti tidak mencerminkan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar dan tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak. ‘’Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN,’’ jelas Awan.

RAT juga tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Kemudian, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya.

6 Perusahaan dan 1 Konsultan Pajak Terlibat

Kasus RAT juga menyeret sejumlah konsultan pajak. Dirjen Pajak Suryo Utomo membenarkan ada 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak yang terlibat.

Saat ini, lanjut Suryo, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan kepada 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak itu. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menguji kepatuhan perpajakan pihak-pihak itu.

Suryo hanya memaparkan inisial dari nama dan konsultan pajak, yakni GTA, SKP, PHA, CC, PDA, RR dan terakhir SCR. Nama-nama ini adalah yang didapatkan dari penelusuran PPATK dan KPK. Bahwa, ada temuan pajak yang masih harus dibayar dari perusahaan tersebut. ‘’Nanti akan kami terbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan,’’ jelas Suryo. (jpc/ila)

Indosat dan GSMA Tingkatkan Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi Indonesia

BARCELONA, SUMUTPOS.CO – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dan Global System for Mobile Communications Association (GSMA) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk meningkatkan ketahanan lingkungan dan ekonomi Indonesia dengan mengembangkan mitigasi berbasis seluler untuk berbagai isu perubahan iklim.

Berdasarkan MoU tersebut, IOH dan GSMA melakukan program konservasi mangrove dan upaya peningkatan produktivitas pembudidaya udang dan kepiting menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) di Kalimantan Utara, Indonesia.

Kemitraan ini akan dijalankan melalui Mobile Innovation Hub GSMA, yang dibuat dalam kemitraan dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), yang ditugaskan oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Penandatanganan MOU berlangsung di Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023.

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, mengatakan Indonesia terus memainkan peranan pentingnya untuk mendorong pengendalian perubahan iklim dunia.

“Isu-isu prioritas yang telah dibahas pada Climate Sustainability Working Group (CSWG) sebagai rangkaian G20 lalu, menjadi dasar kerja sama kami dengan GSMA. Kami yakin
aksi nyata yang memanfaatkan teknologi digital ini akan meningkatkan ketahanan lingkungan serta ekonomi masyarakat sekitar di Kalimantan Utara. Program berkelanjutan ini juga akan membawa dampak positif bagi pelestarian alam Indonesia sekaligus meningkatkan perekonomian bangsa di masa depan,” ujarnya.

Chief Regulatory Officer at GSMA and President Mobile for Development Foundation, John Giusti, menambahkan GSMA memperkuat komitmennya untuk mengatasi tantangan iklim global dengan mendukung program nyata yang memanfaatkan inovasi digital untuk mengatasi dampak iklim.

“Kami melakukan pekerjaan ini bersama dengan dukungan kami yang lebih luas
terhadap upaya industri seluler untuk mencapai Net Zero. Kolaborasi antara Indosat Ooredoo Hutchison dan GSMA Mobile Innovation Hub, adalah contoh yang bagus tentang bagaimana seluler dapat memainkan peran penting dalam menghubungkan komunitas yang rentan dengan solusi digital yang memungkinkan mereka meningkatkan ketahanan iklim. Konservasi hutan bakau adalah kebutuhan global di banyak komunitas pesisir, dan program percontohan seperti ini membawa pembelajaran tak ternilai yang dapat diterapkan dan ditingkatkan,” ungkapnya.

Program kerja sama IOH dengan GSMA akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dalam dua bentuk kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Pemetaan Partisipatif Laut dan Pesisir yang
menggunakan teknologi geospasial untuk meningkatkan perencanaan wilayah dan pembuatan kebijakan terutama untuk lahan pertanian rumput laut.

Kegiatan yang kedua berupa Digitalisasi
Budidaya Udang yang Ramah Lingkungan dengan menggunakan alat pemantauan berbasis IoT agar produktivitasnya meningkat. Kedua kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya deforestasi hutan bakau karena perluasan pertanian rumput laut dan udang yang tidak teratur dan mengancam ekosistem lingkungan hidup.

“Sebagai perusahaan pascamerger yang didorong oleh tujuan, IOH tidak hanya menghubungkan masyarakat Indonesia, namun juga memberdayakan masyarakatnya dengan pemanfaatan teknologi digital. Dengan membawa semangat Gotong Royong, kami akan terus menjadi kolaborator utama bagi kemitraan strategis dalam mencapai tujuan tersebut seiring mendorong pelestarian lingkungan bagi generasi penerus,” tutup Vikram. (rel/ram)

TGS Ganjar Kenalkan Thibbun Nabawi Kepada Masyarakat Simalungun

TGS Ganjar membagikan bantuan berupa karpet, satu paket pengeras suara di Desa Jawa Tongah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Rabu (8/3).(ist)

SIMALUNGUN, SIMUTPOS.CO – Sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara mengajak masyarakat dan jemaah majelis taklim Desa Jawa Tongah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun menjaga kondisi kesehatan melalui pengobatan Thibbun Nabawi, Rabu (8/3).

Dalam hal ini para pendukung Ganjar Pranowo bekerja sama dengan klinik pengobatan islami dari daerah Pematang Siantar untuk menjelaskan salah satu metode Thibbun Nabawi, yakni terapi bekam secara teori maupun praktik.

“Dengan acara ini ada bekal yang dibawa, pemahaman-pemahaman baru karena thibbun nabawi ini kan juga termasuk langka akhir-akhir ini,” jelas Koordinator Daerah TGS Ganjar Kab. Simalungun, Abdurrahman Sitanggang.

Dia menyebut kegiatan ini merupakan komitmen TGS Ganjar dalam menebar kebermanfaatan kepada masyarakat melalui edukasi menjaga kesehatan sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW.

“Harapannya itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari supaya sehat semua, kemudian supaya ada rasa ghirah,” ungkap Abdurrahman.

Di momen yang sama, Ustaz Jamal Sasak selaku pemateri mengatakan bekam adalah metode pengobatan yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan dengan memperlancar aliran darah seperti mencegah stroke, hipertensi, hingga kolesterol.

“Karena darah itu kalau menurut medis mengatakan sumber kehidupan. Maka kalau darah terhambat, darah enggak lancar, maka akan bermasalah di bagian-bagian organ tubuh badan,” ucap Ustaz Jamal.

Selain itu, TGS Ganjar bersama ibu-ibu jemaah majelis taklim juga melakukan istigasah dan doa untuk kesejahteraan masyarakat serta kedamaian Indonesia di masa mendatang.

Siti Marama Rajagukguk (53) selaku Ketua Majelis Taklim Muslimah Desa Jawa Tongah mengaku senang dengan kehadiran TGS Ganjar yang membawa kebermanfaatan.

“Sangat senang sekali dan bermanfaat. Semoga Tuan Guru Sahabat Ganjar bisa terus membantu masyarakat khususnya majelis taklim di Sumatera Utara,” kata Siti.

Sekadar informasi, TGS Ganjar juga mendistribusikan bantuan berupa karpet, satu paket pengeras suara, serta sejumlah kitab-kitab dalam menyokong proses belajar mengajar majelis taklim dan masyarakat setempat. (rel/tri)

1...1,7541,7551,756...15,754Page 1,755 of 15,754