MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan Terminal Tipe A Amplas. Diantaranya, penertiban operator angkutan yang menyulap pool bus menjadi terminal liar yang terus beroperasi hingga saat ini.
“Logikanya, setelah terminal itu dibangun, pihak Kementerian Perhubungan (BPTD) harus dapat mengelola dan mengawasi jalannya operasional terminal, termasuk menertibkan pool-pool bus yang masih berada di sepanjang Jalan Sisingamangaraja,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Rafriandi Nasution SE MT kepada Sumut Pos, Rabu (8/3/2023).
Dalam melakukan penertiban, kata Rafriandi, ke depannya perlu adanya komunikasi dua arah yang lebih intensif antara pemerintah dengan para pelaku usaha angkutan umum yang masih beroperasi di sepanjang Jalan Sisingamangaraja. “Untuk itu, perlu ada pertemuan antara pemerintah pusat dibantu dengan pemerintah daerah (Provsu dan Pemko Medan) untuk duduk dan bicara dengan pengusaha angkutan agar mau tertib masuk ke dalam terminal dan tidak lagi berada di luar-luar terminal seperti saat ini,” ujarnya.
Begitu pun, Rafriandi berharap, masyarakat dapat merubah kebiasaannya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam mendapatkan pelayanan transportasi. Salah satunya, dengan pergi dan masuk ke terminal yang telah disiapkan pemerintah untuk dapat menggunakan transportasi umum. Mengingat, pemerintah telah membangun Terminal Amplas dengan berbagai fasilitas yang baik.
“Kalau dulu kita mau naik ojek, kan kita menunggu di depan gang atau perempatan. Tapi sekarang, cukup pesan ojek melalui aplikasi dan kita dijemput ditempat. Itulah perkembangan zaman. Begitu juga untuk naik transportasi umum, sudah tidak zamannya lagi di pool-pool bus pinggir jalan, waktunya kita manfaatkan fungsi terminal,” imbaunya.
Namun, Rafriandi mengingatkan pemerintah untuk secara serius menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang selama berada di kawasan Terminal Amplas. “Jangan sampai di Terminal Amplas yang sudah dibangun megah dan modern seperti saat ini, masih ada ditemukan oknum yang suka memaksa dengan cara tarik-tarik tangan penumpang seperti zaman dulu. Pemerintah harus memastikan, bahwa hal-hal seperti itu sudah tidak berlaku lagi di Terminal Amplas. Sebaliknya, pihak pengelola terminal melayani penumpang secara profesional,” sebutnya.
Kaji Pelebaran Simpang Amplas
Selain itu, Rafriandi juga meminta pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memikirkan kondisi simpang empat Amplas yang dinilai cukup sempit untuk masuknya kendaraan-kendaraan besar dalam jumlah yang cukup besar ke dalam Terminal Amplas. “Namun masalahnya, saat nanti semua sudah tertib masuk ke dalam terminal, itu simpang terminal Amplas dikhawatirkan dapat menjadi masalah baru lagi. Saya dan banyak pihak menilai, simpang terminal amplas itu cukup kecil untuk masuknya kendaraan-kendaraan besar, apalagi dalam jumlah banyak,” tuturnya.
Untuk itu, Rafriandi meminta pemerintah untuk mengkaji pelebaran simpang Terminal Amplas. Sebab bila dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan simpang tersebut akan menimbulkan masalah baru karena sangat berpotensi menimbulkan kemacetan yang panjang. Sementara, jarak antara simpang menuju Terminal Amplas tidak begitu panjang.
Dijelaskannya, khususnya bus yang datang dari arah Medan menuju Tanjung Morawa yang harus belok kiri karena hendak masuk ke Terminal. Pada tikungan tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan antrian yang panjang dan membuat kemacetan hingga ke Jalan Sisingamangaraja.
“Kalau armadanya berupa bus besar, pasti cukup sulit karena tidak begitu lebar. Lalu dari simpang menuju pintu masuk terminal juga tidak terlalu panjang, sehingga dikhawatirkan akan menumpukkan kendaraan di Jalan Panggil Denai dan Jalan Sisingamangaraja. Belum lagi, ditambah bus-bus yang datang dari arah Tanjung Morawa menuju Medan yang belok ke kanan karena mau masuk ke terminal. Pelebaran jalan di simpang Terminal Amplas itu perlu dipertimbangkan untuk dilakukan kajian lebih lanjut,” pungkasnya. (map/adz)
