JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa sempat menimbulkan tekanan pada pasar keuangan Indonesia. Namun, di balik gejolak sesaat itu, harapan baru muncul. Purbaya diharapkan mampu melakukan reset fiskal. Menata kembali kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

”Saya pejabat baru di sini. Menterinya juga menteri kagetan. Kalau ngomong, katanya seperti gaya koboi. Tapi tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Kalau sudah beberapa bulan, baru Anda kritik saya habis-habisan,” kata Purbaya saat serah terima jabatan Menteri Keuangan, pekan lalu.

Purbaya memang dikenal sering bicara apa adanya. Blak-blakan. Karena itu, statemennya sangat mudah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkannya. Namun, Purbaya bukan orang kemarin sore di bidang ekonomi. Dia memiliki rekam jejak panjang sebagai peneliti dan pengamat ekonomi. Purbaya pernah menjabat di sejumlah lembaga penting, salah satunya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kemampuannya didukung oleh background pendidikan yang mumpuni. Ia meraih gelar sarjana dari Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB). Sedangkan gelar Master of Science (MSc) dan gelar doktor di bidang Ilmu Ekonomi diperoleh dari Universitas Purdue, Indiana, Amerika Serikat.

Setelah resmi menduduki kursi Menkeu, Purbaya langsung mengambil sejumlah kebijakan strategis. Dia berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran negara untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. Termasuk saldo anggaran lebih (SAL) yang mengendap. Dia ingin memastikan seluruh dana negara dapat digunakan secara efektif hingga akhir tahun.

“Semaksimal mungkin, saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jumat sore (12/9). Terkait alokasi anggaran, lanjut dia, akan bersifat fleksibel. Dengan skema pergeseran pos sesuai dengan kesiapan program. Anggaran yang tidak terserap, akan dipindahkan ke sektor-sektor yang dinilai lebih siap dan berdampak besar bagi ekonomi.

Purbaya mengungkapkan, Kemenkeu bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi akan membentuk tim akselerasi program pembangunan. Supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik. Menurut dia, langkah ini bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Tapi, justru akan memberikan kejutan jangka panjang yang berdampak terhadap perekonomian. Termasuk, mengevaluasi dan melancarkan program yang selama ini yang macet.

Dana-dana pemerintah yang ”menganggur” akan dioptimalkan untuk pembangunan. Sebab, tahun lalu, masih ada dana sisa anggaran  cukup banyak. Sehingga tak perlu ada kekhawatiran soal ketersediaan dana. “Jadi tidak usah takut pemerintah tidak punya uang untuk membangun. Kalau semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya. Saya optimis sekali,” tegas mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu.

Yang jelas, Purbaya berkomitmen untuk membalikkan arah ekonomi dulu. Semua sektor akan diupayakan bisa bergerak lebih cepat. Dengan begitu, dalam kurun waktu sekitar 2-3 bulan dari sekarang, gambarannya akan berbeda. “Akan melihat kondisi ekonomi yang berbeda dari sekarang. Ekonomi Indonesia akan lebih cerah,” ujarnya, lantas tersenyum.

Sebanyak Rp200 triliun dana pemerintah juga telah dimasukkan ke dalam sistem perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara. Yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Langkah ini diambil untuk mendukung likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi. Mengingat, biasanya uang pemerintah hanya ditempatkan di Bank Indonesia (BI). “Ini sudah diputuskan dan disalurkan. Kita kirim ke lima bank. Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI,” terangnya.

Dia menjelaskan, jika uang tersebut terus ditaruh di bank sentral, akibatnya perbankan tidak bisa mengakses. Saat ini, Kemenkeu memindahkan sebagiannya ke sistem perbankan. Supaya kalau pemerintah tidak bisa belanja, perbankan bisa akses dan ekonomi  bisa terus berjalan. “Jadi tidak harus ada tenor. Setiap waktu bisa kami geser. Karena on call. Kami akan manage dengan baik supaya nggak ada kejutan di sistem perbankan kita,” bebernya.

BSI menerima pendanaan lebih kecil dibanding bank Himbara lainnya. Pertimbangannya adalah size bank. Meski demikian, hanya bank hasil merger tiga entitas syariah pelat merah itu yang memiliki akses ke para nasabah di wilayah Aceh. “Kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh. Supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh sana,” ucapnya. (han/oni/jpg)