29 C
Medan
Tuesday, April 7, 2026
Home Blog Page 183

Sikapi Polemik Tanah Wakaf Masjid Jamik Kebun Bunga, M Nuh Berharap BPN Profesional

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh MSP berharap, BPN bersikap profesional menyikapi polemik tanah wakaf Masjid Jamik Kebun Bunga yang disinyalir sudah bersertifikat dan dimiliki pihak lain. Hal ini dikatakannya saat mengisi pengajian di Masjid Ghaudiyah, Jalan KH Zainul Arifin Medan, Senin (18/8).

Pengajian ini diawali dengan pensyahadatan warga yang masuk Islam dan tausiah agama dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 80 tahun. Setelah Salat Isya, pengelola masjid dan Yayasan India Muslim Sumatera Utara mengajak M Nuh untuk berbincang di ruangan kantor.

Yayasan India Muslim Sumatera Utara ini mengelola dua masjid yaitu Masjid Ghaudiyah dan Masjid Jamik Kebun Bunga di Jalan Kejaksaan, Petisah Tengah. Masjid Jamik Kebun Bunga dibangun pada tahun 1887 atas penyerahan tanah (wakaf) dari Tengku Sultan Ma’mun Al -Rasyid Deli seluas 5. 407 meter persegi.

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh MSP berharap, BPN bersikap profesional menyikapi polemik tanah wakaf Masjid Jamik Kebun Bunga yang disinyalir sudah bersertifikat dan dimiliki pihak lain. Hal ini dikatakannya saat mengisi pengajian di Masjid Ghaudiyah, Jalan KH Zainul Arifin Medan, Senin (18/8).
Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh MSP berharap, BPN bersikap profesional menyikapi polemik tanah wakaf Masjid Jamik Kebun Bunga yang disinyalir sudah bersertifikat dan dimiliki pihak lain. Hal ini dikatakannya saat mengisi pengajian di Masjid Ghaudiyah, Jalan KH Zainul Arifin Medan, Senin (18/8).

Kepada M Nuh, pihak yayasan menjelaskan, pada tahun 1999 Pemerintah Kota Medan membuat jalan tembus antara Jalan Taruma ke Jalan Kejaksaan yang membelah lahan Masjid Jamik Kebun Bunga. Pada Awalnya, pengurus masjid berkeberatan atas penggunaan lahan masjid tersebut. Namun setelah musyawarah dan pihak Pemko Medan berjanji akan membantu segala sesuatu yang diperlukan, penolakan tersebut mereda.

Sampai saat ini, para tokoh dari Yayasan India Muslim Sumatera Utara terus berupaya agar tanah yang menjadi bagian dari lahan masjid itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masjid, meskipun kini berada di seberang jalan. Hingga kini, menurut para tokoh dari Yayasan India Muslim Sumatera Utara, belum ada perkembangan yang berarti. Bahkan disinyalir ada yang pernah melihat bahwa tanah yang berada diseberang Masjid Jamik Kebun Bunga itu sudah bersertifikat dan dimiliki oleh pihak lain.

“Sebagai warga negara, tentu kita yakin para petugas kita di Badan Pertanahan Nasional (BPN) memahami dengan baik Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan, tanah wakaf dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya,” kata Nuh menyikapi persoalan itu.

Menurut Ketua Persis Sumatera Utara ini, kasus serupa bukan hanya di satu atau dua tempat saja, tetapi sudah banyak kita dengar dan temukan kasus serupa di lapangan. “Saya berharap sembari mengingatkan dan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita juga saling mengingatkan terutama para petugas BPN agar bekerja secara profesional,” ujarnya.

Terlebih lagi, lanjut M Nuh, harga tanah di pusat kota seperti lahan Masjid Jamik Kebun Bunga ini pastilah sangat menarik banyak pihak. “Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan amanah dengan sebaik baiknya, bukan malah menjadi pengkhianat bangsa,” ucap Nuh.

Dia pun berharap, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemko Medan, Camat, Lurah sampai Kepling, agar dapat berupaya secara optimal menjaga hak ummat dan bangsa. “Rekan-rekan Anggota DPR, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPRD Kota Medan, kita juga mempunyai tanggung jawab menjaga tanah wakaf, diantarnya tanah wakaf di Masjid Jamik Kebun Bunga ini. Dengan kebersamaan, kita melaksanakan tugas dan amanah yang teremban di pundak kita. Semoga Allah SWT membukakan nikmat dan pintu keberkahan-Nya yang amat luas, aamiin,” pungkas Nuh. (adz)

DBH Tidak Adil, Anggota DPD Penrad Siagian Kritik Kebijakan Pusat terhadap Sumut

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menyampaikan pendapatnya dalam Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang V Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/8) pekan lalu. Dalam forum resmi tersebut, Penrad menekankan keberadaan DPD RI harus semakin kuat dan nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah.

Senator asal Sumatera Utara (Sumut) ini mengapresiasi pimpinan sidang yang telah menyampaikan sejumlah isu strategis dalam rapat tersebut. Namun Penrad menegaskan, agar hal-hal tersebut tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan dibawa ke pembahasan komite dan alat kelengkapan DPD.

“Terima kasih pimpinan sudah menyampaikan isu-isu strategis, dan kita berharap DPD semakin signifikan keberadaannya untuk Indonesia yang lebih baik ke depan,” kata Penrad seperti dikutip dari siaran persnya, Selasa (19/8/2025).

Penrad berharap, setelah masa sidang berikutnya dibuka, isu-isu besar yang menjadi perhatian publik harus diakomodasi dalam agenda resmi DPD. Menurutnya, hanya dengan cara itu, DPD RI dapat memperlihatkan peran nyata sebagai representasi daerah.

“Setelah ini kita akan memasuki masa-masa sidang berikutnya, tadi kita mendengar ada banyak-banyak isu strategis yang saya berharap akan dimasukkan pada agenda-agenda komite dan alat kelengkapan DPD RI,” ujarnya.

Penrad kemudian menguraikan beberapa isu strategis yang menurutnya sangat mendesak. Pertama, persoalan distribusi tata ruang dan konflik agraria yang semakin meluas di Indonesia. Menurutnya, kasus-kasus konflik tanah kini muncul di hampir semua pulau besar, melibatkan masyarakat, pemerintah, dan korporasi.

“Itu di Aceh sudah muncul, kemudian di Pelalawan Riau, di Kalimantan, Papua, dan lain-lain. Semua terkait kepentingan negara maupun korporasi swasta. Saya pikir ini harus dijadikan kebijakan politik dari DPD untuk memikirkan ulang soal tata ruang,” tegas Penrad.

Selain agraria, ia menyoroti otonomi daerah yang dinilainya semakin tergerus. Penrad menilai kecenderungan pemerintah pusat mengambil alih kewenangan daerah menimbulkan ketimpangan dan melemahkan posisi daerah dalam menentukan arah pembangunan masing-masing.

Isu berikutnya yang juga disoroti adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Penrad secara khusus menyinggung situasi di Sumatera Utara, terutama sektor perkebunan dan pertambangan. Menurutnya, kebijakan DBH yang diatur Kementerian Keuangan sangat tidak adil bagi daerah penghasil.

“Saya kurang tahu dengan provinsi lain, tapi khusus Sumatera Utara, DBH itu khusus sektor perkebunan. Ini berlaku (dibahas) karena soal kebijakan ekonomi dari Kementerian Keuangan. Ini sangat tidak adil. Saya pikir teman-teman harus melihat persoalan ini kembali,” ucapnya.

Ia menekankan agar isu-isu tersebut tidak dibiarkan mengendap tanpa tindak lanjut. Penrad mendorong agar komite-komite DPD segera membahas persoalan itu secara mendalam untuk kemudian diparipurnakan sebagai keputusan politik lembaga. “Isu-isu ini penting, tidak hanya untuk kepentingan daerah tertentu, tapi menyangkut masa depan tata kelola pembangunan dan keadilan bagi seluruh daerah di Indonesia,” tutupnya. (adz)

Ketua Presidium ICMI Muda Pusat sebut Pemerintah Belum Tunjukkan Penanganan Extraordinary terhadap Narkoba

Ketua Presidium ICMI Muda Pusat, Dr H Tumpal Panggabean MA
Ketua Presidium ICMI Muda Pusat, Dr H Tumpal Panggabean MA

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat bangga atas keberhasilan pemerintah dalam menghemat Rp300 triliun APBN yang berpotensi diselewengkan. Apalagi, penghematan anggaran ini akan digunakan ke sektor yang lebih membutuhkan, khususnya kepentingan rakyat Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Presidium ICMI Muda Pusat Dr Tumpal Panggabean MA menyikapi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sidang Istimewa MPR RI, 15 Agustus 2025, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos, Minggu (17/8/2025) malam.

Selain itu, penghematan anggaran Rp300 triliun, Presiden Prabowo juga menyampaikan capaian terkait dengan swasembada pangan, bahkan Indonesia memiliki stock pangan terbesar sepanjang sejarah bangsa ini. Di sisi lain, pemerintah juga menyampaikan capaian soal kesehatan, dimana program pemeriksaan kesehatan gratis telah berjalan di seluruh Indonesia.

Dan tak kalah populernya soal 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan menyusui, menerima makanan bergizi setiap hari. Program MBG ini telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak dan UMKM.

Selain itu, capaian lain termasuk realisasi investasi semester I 2025 sebesar Rp942 triliun, pembangunan 100 Sekolah Rakyat, peningkatan gaji guru ASN dan tunjangan guru non-ASN, renovasi 13.800 sekolah, pembangunan 80.000 koperasi desa, dan penguatan pertahanan nasional dengan pembentukan komando baru TNI

“Dari semua capaian pemerintah yang disampaikan Bapak Presiden, kita sangat mengapresiasi penuh, tetapi selaku generasi muda, selaku Ketua Presidium ICMI Muda Pusat, saya ingin menyampaikan catatan kritis kepada pemerintah sekaligus masukan kepada pemerintah Republik Indonesia terkhusus kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Tumpal.

Tumpal mengungkapkan, dari semua capaian yang disampaikan presiden itu, ada hal yang luput dari perhatian pemerintah. “Di saat pemerintah serius menegakkan pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang rakyat, namun ada satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yaitu narkoba yang dapat mengancam masa depan generasi muda.

“Kejahatan narkoba sudah merajalela dan sangat mengkhawatirkan, bahkan mengancam masa depan bangsa yang kita cintai ini. Generasi muda yang kita harapkan akan menjadi generasi emas tahun 2045, akan pupus jika kita tidak bertindak sedari sekarang” ujar Tumpal.

Dikatakannya, pemerintah telah menegaskan, Narkoba adalah extraordinary crime, sama dengan korupsi, kejahatan luar biasa yang berdampak luas. “Sayangnya, kita tidak melihat penanganan extraordinary yang dilakukan pemerintah saat ini dalam menangani masalah narkoba, sehingga terkesan yang terlihat hanya sekedar gimik dan seremonial belaka. Kita tidak ingin generasi muda ke depan akan menjadi generasi narkoba,” tegasnya.

Dia pun mempertanyakan kinerja aparat kepolisian dalam menindak para bandar dan pengedar narkoba di negeri ini. “Apakah Bapak Presiden masih punya Kapolri yang berani tegas menindak para bandar, pengedar, dan sarang narkoba?” Katanya.

Bahkan, lanjut Tumpal, mereka terang-terangan menjual narkoba tersebut dan tidak sedikit sarang narkoba yang dibekingi aparat. “Dimana Kapolri, Panglima TNI, BNN dan jajarannya? Kenapa tidak satu pun prestasi mereka yang disampaikan Bapak Presiden saat riuhnya tepuk tangan mengapresiasi capain-capain pemerintah tersebut?” ketusnya.

“Apakah penanggulangan narkoba ini tidak penting? Sehingga tidak dianggap sebuah prestasi? Atau apakah memang mereka-mereka itu tidak punya prestasi apapun dalam penanganan narkoba, atau pemerintah yang tidak paham bagaimana cara menanganinya? Atau jangan-jangan, apakah ini bagian dari pembiaran?” imbuhnya.

Menurut Tumpal, ICMI Muda punya alasan bahkan sedikit curiga dengan hal tersebut. “Karena Kami dari ICMI Muda sudah berulangkali bersurat resmi kepada Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNN dan beberapa Kementrian terkait, dan mereka tidak pernah direspon,” ungkapnya.

Karenanya, Tumpal meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menanyakan ulang kepada para pejabat tersebut, masihkah mereka punya keberanian dan kesungguhan terkait penanganan narkoba tersebut? “Satu-satunya kementrian yang merespon adalah Kemenag melalui Wamenag dan kami sudah MoU dalam sebuah Program Kampus Bersih Narkoba (Kampus Bersinar) khusus kampus-kampus Islam di bawah naungan Kemenag,” terangnya.

Dia juga mengungkapkan, saat ini Sumatera Utara menjadi ranking pertama di Indonesia penyalahgunaan narkoba. “Saya selaku orang Sumatera Utara malu. Tapi beberapa hari yang lalu, saya terkejut betapa beraninya Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh jajaran Polda Sumut, mendobrak, bahkan menghancurkan tempat narkoba itu,” ujarnya.

Tumpal mengaku salut, hormat, dan bangga, atas apa yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara dengan Kapolda Sumatera Utara, dan Pangdam I/BB terkait dengan terobosan baru untuk menghancurkan tempat-tempat narkoba. “Walaupun saya tahu, masih banyak tempat-tempat narkoba di Sumatera Utara, di Kota Medan, kita tunggu gebrakan kepala daerah yang ada di Sumatera Utara. Bupati, Wali Kota, yang daerahnya di Sumatera Utara peredaran narkobanya paling tinggi, untuk bahu-membahu memberantas narkoba ini,” harapnya.

Tumpal berharap, hal serupa juga dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. “Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan, kami ICMI Muda di seluruh Indonesia menunggu sepak terjang Bapak selaku Jendral TNI penuh yang punya kemampuan dan kapasitas dalam semua hal. Kami ingin melihat bagaimana tangan Jendral memutus mata rantai narkoba, dan bagaimana tongkat Jendral menghantam dan membumihanguskan sarang dan tempat narkoba berada di Indonesia,” pungkasnya. (adz)

Periode Januari-Juli 2025, BPJS Ketenagakerjaan Binjai Cairkan 3.112 Klaim Peserta

SERAHKAN: Penyerahan santunan dan beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
SERAHKAN: Penyerahan santunan dan beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SMUTPOS.CO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Binjai sudah melakukan klaim terhadap 3.112 peserta sepanjang Januari hingga Juli 2025. Pencairan kepada peserta penerima manfaat itu dengan jumlah sebesar Rp33,2 miliar.

Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Abdur Rahman Irsyadi menjelaskan, jumlah 3.112 klaim itu terdiri dari berbagai program. Mulai dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan biaya pendidikan.

Rahman juga berkesempatan menyerahkan santunan jaminan kematian dan beasiswa kepada penerima manfaat di Kota Binjai. Penyerahan santunan itu dalam kesempatan rangkaian upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun di Lapangan Merdeka Binjai, Minggu (17/8) lalu.

“Ini merupakan komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta atau ahli waris penerima manfaat,” ungkap Rahman.

BPJS Ketenagakerjaan juga mengajak kepada pekerja penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU) untuk mendaftarkan diri dalam kepesertaan. Program dalam kepesertaan beragam, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Kaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pada kesempatan ini, terungkap juga ada 5.000 pekerja rentan di Kota Binjai, sudah tercatat sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, Syarifah Wan Fatimah menuturkan, Program BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan adalah inisiatif untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal atau BPU yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Program ini mencakup JKK, dan JKM.

“Saat ini Pemko Binjai mendaftarkan pekerja rentan di wilayahnya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja rentan yang didaftarkan tersebut terdiri dari petani, tukang becak, tagana, pedagang, penggali kubur, bilal mayit, dan lainnya,” bebernya.

Sementara, Popi Fitri Rahmayanti selaku ahli waris Almarhum Budi Setiawan, mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, dan pemerintah kota atas penyerahan santunan jaminan kematian serta beasiswa untuk dua orang anaknya. Suaminya merupakan honorer pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya mendapat santunan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya mengucapkan banyak terima kasih,” pungkasnya. (ted/saz)

Lukisan Kamen Rider Hiasi Jembatan Mencirim Binjai, Simbol Harapan Lahirnya Pahlawan Baru

BERSAMA: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, diabadikan bersama di atas jembatan yang dilukis tokoh superhero legendaris, Kamen Rider.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
BERSAMA: Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, diabadikan bersama di atas jembatan yang dilukis tokoh superhero legendaris, Kamen Rider.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jembatan Mencirim yang menghubungkan Kecamatan Binjai Kota dan Binjai Timur, kini tampil lebih menarik dengan lukisan tokoh superhero legendaris, Kamen Rider, yang dilukis menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Lukisan ini bukan sekadar hiasan, tapi simbol harapan agar lahir pahlawan-pahlawan baru dari Kelurahan Mencirim, yang mampu membawa perubahan positif bagi Kota Binjai.

Lukisan Kamen Rider, pahlawan fiksi berdesain serangga dari era 1970-an, menghiasi sisi jembatan yang melintasi aliran Sungai Mencirim. Setiap tahunnya, kawasan ini menjadi lokasi perlombaan tradisional, seperti pukul bantal dan panjat pinang, dalam rangka memeriahkan HUT RI. Setelah absen selama dua tahun, tahun ini perlombaan kembali digelar secara meriah dan lebih kreatif dari sebelumnya.

Tidak hanya jembatan yang dipercantik, sepanjang 200 meter Jalan Nuri juga dihias dan diwarnai untuk menambah semarak perayaan kemerdekaan.
Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, turut hadir dalam kemeriahan acara. Dia menyebutkan, semangat perubahan yang muncul dari masyarakat Mencirim patut diapresiasi dan didukung.

“Kenapa Kelurahan Mencirim? Karena warganya. Sebenarnya kegiatan hari ini, seperti bersih-bersih kampung dan mengubah imej, adalah ide dan kemauan warga sendiri. Mereka ingin mengubah imej dari yang negatif menjadi positif,” ungkap Jiji, sapaan karib hasanul Jihadi.

Jiji juga menjelaskan alasan di balik pemilihan sosok Kamen Rider sebagai ikon di jembatan tersebut.

“Kenapa Satria Baja Hitam (Kamen Rider)? Karena warga di sini ingin berubah, ingin melahirkan lebih banyak pahlawan dari Kampung Mencirim, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Jiji yang juga menjabat sebagai Plt Ketua PSI Kota Binjai, mengajak masyarakat, khususnya yang tinggal di bantaran sungai, untuk berhenti membuang sampah ke aliran sungai.

“Ini semangat warga untuk merubah imej. Saya mendukung dan ikut berkontribusi. Mari jaga kebersihan sungai dan wujudkan perubahan dari lingkungan sendiri,” tegasnya.
Perayaan di Mencirim tahun ini menjadi momentum kebangkitan semangat kolektif warga untuk menjadikan kampung mereka lebih bersih, positif, dan membanggakan, dengan superhero sebagai simbol inspiratif perubahan. (ted/saz)

Diduga Gelapkan Tanah Negara, Direksi Ciputra Grup dan Pejabat Deliserdang Diperiksa Kejagung

Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus. (Dok Pribadi)
Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus. (Dok Pribadi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Indonesian Audit Watch (IAW) mengapresiasi Kejaksaan Agung atas pemeriksaan Direksi Ciputra Grup dan PT Nusa Dua Propertindo dalam dugaan korupsi penggelapan tanah negara. IAW sebagai pelapor berharap secepatnya diumumkan para tersangka dalam kasus tersebut.

“Besar harapan secepatnya naik penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka,” kata Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus dalam rilis yang diterima wartawan, Senin (18/8/2025).

Iskandar mengaku mendapat informasi telah terbit surat perintah penyelidikan Nomor : Prin-9/fd.1/06/2025 yang ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus tanggal 10 Juni 2025.

Selain Direksi Ciputra Grup dan Nusa Dua Propertindo, Kejagung dalam rangka penyelidikan juga telah memeriksa pejabat Dinas Penataan Ruang dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deliserdang.

Iskandar yakin kasus bisa dibongkar dengan mudah oleh Kejagung, apalagi temuan BPK jelas menyatakan terdapat perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara.

Diketahui, ribuan hektare tanah milik negara di Medan, Binjai dan Deliserdang, Sumatera Utara, disulap menjadi kota-kota satelit salah satunya Kota Deli Megapolitan (KDM).

Diduga terjadi penggelapan tanah negara oleh PT Nusa Dua Propertindo yang merupakan anak usaha PTPN II dengan PT Ciputra KPSN, anak usaha PT Ciputra Development Tbk, sebagai pengembang.

“Patut diduga terjadi kerja sama operasional fiktif, penghapusbukuan aset secara ilegal hingga penerbitan sertifikat tanpa dasar hukum. Taksiran kami kerugian negara seminimal-minimalnya Rp200 triliun maksimal Rp300 triliun,” tutur Iskandar Sitorus.

“Jika terbongkar maka ini menjadi korupsi di daerah dengan jumlah kerugian negara terbesar dalam sejarah Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Kadis Cikataru) Kabupaten Deliserdang, Rahmatsyah bersama Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang, Damoz Hutagalung menjalani pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pemeriksaan kedua pejabat Dinas Cikataru itu berkaitan dengan kasus penyelidikan tindak pidana dugaan korupsi pada penjualan aset PT Perkebunan Nusantara I Region I, oleh PT Nusa Dua Propertindo (NDP) melalui Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land.

Tindak lanjut kasus korupsi ini berdasarkan surat perintah penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus Nomor : Prin-9/fd.1/06/2025 tanggal 10 Juni 2025.

Informasi dihimpun, surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kepala Dinas Rahmatsyah Siregar serta Damoz Hutagalung ditandatangani oleh Jaksa Muda Utama Nurcahyo JM SH MH, pada 30 Juli 2025 kemarin.

Sementara itu Kadis Cikataru Rahmatsyah saat coba dikonfirmasi via seluler belum memberikan tanggapan. Selain Kadis dan Kabid Dinas Cikataru, Kejagung juga memeriksa pihak PTPN, PT NDP dan Ciputra dalam tindak pidana korupsi pada penjualan Aset I, Regional 1 oleh PT Nusa Dua Propindo melalui Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Ciputra.

Kasus ini bermula saat BPK RI mengungkap temuan signifikan pada pengelolaan proyek Kota Deli Megapolitan (KDM) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) nomor : 26/LHP/XX/8/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

BPK dalam LHP mengaudit kepatuhan pengelolaan pendapatan, beban dan kegiatan investasi PTPN2 yang saat ini menjadi PTN 1 Regional I di Sumatera Utara periode 2021 hingga semester I tahun 2023.

Fokus pemeriksaan menyoroti kerjasama PTPN2 dengan PT Ciputra KPSN (CKPSN) dalam pembangunan proyek Kota Deli Megapolitan.

Dalam salah satu temuan utama BPK- RI adalah tidak adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk proyek KDM. Padahal, Master Cooperation Agreement (MCA) antara PTPN2 dan PT. CKPSN mewajibkan penyusunan RKT yang disepakati melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

RKT seharusnya membuat rincian perkiraan belanja modal, pendapatan, pengeluaran, luas lokasi, harga minimum serta ketentuan lainnya. BPK telah meminta dokumen RKT, namun hingga pemeriksaan lapangan berakhir pada 29 Desember 2023 dokumen tersebut tidak diserahkan oleh PTPN2 maupun PT CKPSN.

Penjelasan General Manager PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) bahwa RKT belum disusun karena proyek masih dalam tahap pembersihan lahan terbukti tidak akurat. Pembangunan di kawasan Residensial Helvetia telah selesai dan PT DMKR telah menerima pendapatan dari penjualan properti. Ketiadaan RKT mengakibatkan PTPN2 tidak mengetahui rincian pendapatan, luas alokasi lahan dan informasi penting lainnya. (dek)

Pemkab Batubara Apresiasi Edukasi Gizi Oleh Muslimat NU

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Batu Bara, Ir. H. Baharuddin Siagian, memberikan apresiasi Muslimat Nahdlatul Ulama, organisasi perempuan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) yang hingga saat ini tetap konsisten dalam mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati dalam konsumsi kental manis. Pasalnya, kental manis adalah produk pangan dengan kandungan gula yang tinggi, beresiko jika dikonsumsi sebagai minuman susu oleh balita dan anak-anak.

Dalam kegiatan edukasi yang diselenggarakan di Kantor Bupati Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara pada Sabtu (16/8/2025), Baharuddin Siagian menyampaikan dukungannya.

“Kami sangat mengapresiasi Muslimat NU yang telah memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Ini bukan hanya kampanye kesehatan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak Batu Bara. Dengan gizi baik, anak-anak kita akan tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kabupaten Batu Bara adalah wilayah yang saat ini sedang bertumbuh dan memiliki masa depan terutama di bidang pertanian yang cukup menjanjikan. Untuk itu, dibutuhkan investasi tidak hanya secara materil namun juga investasi terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penyadaran masyarakat terhadap kebiasaan konsumsi kental manis yang dapat mempengaruhi masa depan generasi mendatang penting untuk dilakukan.

Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara, dr. Deni Syahputra yang turut hadir pada kesempatan itu menegaskan pentingnya edukasi gizi sebagai upaya pencegahan. Ia tak menampik masih banyaknya orangtua yang salah kaprah menganggap kental manis sebagai susu anak. Karena itu, edukasi penting untuk di lakukan.

“Kental manis mengandung gula tinggi dan tidak cocok untuk anak. Edukasi ini sangat membantu kami dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memilih makanan bergizi,” jelas dr Deni.

Sementara itu, Ketua III dewan Pembina PP Muslimat NU dr Erna Yulia Sofihara, menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis dalam mendukung gerakan ini. Tak hanya melalui kegiatan edukasi, namun Muslimat NU juga mendorong para kadernya untuk menjadi ibu asuh anak stunting. Sebanyak lebih dari 30 kader Muslimat NU di wilayah Batubara akan menjadi pendamping keluarga dalam menyediakan asupan gizi yang seimbang.

“Kami bergerak bersama para mitra dan Pemkab Batu Bara agar tidak ada lagi anak yang tumbuh dengan gizi buruk. Edukasi dan pendampingan ini adalah langkah nyata menuju Batu Bara bebas stunting,” ujarnya. (ila)

Meriahkan HUT ke-80 RI, IKA SMAN 7 Medan Gelar Bakti Alumni dengan berbagai Perlombaan

Ketua Harian DPP Ikatan Alumni SMAN 7 Medan dr Ade Taufik bersama Sekretaris Jenderal Ir Malik Assalih Harahap, foto bersama Ketua Panitia Jholant Amelia didampingi Wakil Ketua Juliningsih, Sekretaris Masyithah Rahman, dan Bendahara Yuni Astuti, Kepala SMAN-7 Medan Febriansyah Nasution dan para panitia lainnya di penghujung kegiatan Bakti Alumni SMAN 7 Medan di aula sekolah, Jumat (15/8).
Ketua Harian DPP Ikatan Alumni SMAN 7 Medan dr Ade Taufik bersama Sekretaris Jenderal Ir Malik Assalih Harahap, foto bersama Ketua Panitia Jholant Amelia didampingi Wakil Ketua Juliningsih, Sekretaris Masyithah Rahman, dan Bendahara Yuni Astuti, Kepala SMAN-7 Medan Febriansyah Nasution dan para panitia lainnya di penghujung kegiatan Bakti Alumni SMAN 7 Medan di aula sekolah, Jumat (15/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan silaturahmi yang berkelanjutan antara para alumni dengan siswa serta pihak sekolah, DPP Ikatan Alumni SMAN 7 Medan menggelar kegiatan Bakti Alumni dengan tema “80 Tahun Merdeka, Bakti Nyata Alumni untuk Sekolah Tercinta” di Aula SMAN 7 Medan, Jumat (15/8).

Kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 RI ini diisi dengan berbagai perlombaan seperti lomba makan kerupuk, estafet kelereng, joget balon, memasukkan paku dalam botol, karaoke, dan membaca teks proklamasi.

“Di samping itu, kami juga membuka bazar UMKM alumni dan siswa di lokasi acara dan pembagian hadiah dan cinderamata bukti kasih alumni kepada para guru tercinta,” ujar Ketua Panitia Jholant Amelia, SE, MM, MAk didampingi Wakil Ketua Juliningsih, SH, Sekretaris Masyithah Rahman, SE, MPd dan Bendahara Yuni Astuti.

“Kegiatan bakti alumni ini dilaksanakan atas dasar semangat gotong-royong dan kepedulian alumni terhadap sekolah tercinta,” imbuh Jholant.

Sementara Ketua Harian DPP Ikatan Alumni SMAN 7 Medan dr Ade Taufik, SpOG yang hadir bersama Sekretaris Jenderal Ir Malik Assalih Harahap, ST, MM, IPM, ASEAN, Eng mengutarakan, kegiatan ini merupakan ajang silaturahim saling mengeratkan kekeluargaan. “Dalam rangka Dirgahayu RI ini ayo kita saling tolong-menolong sesama alumni,” ujar Ade Taufiq yang juga anggota DPRD Kota Medan ini.

Ke depannya, Ade berharap kepada kepala sekolah dan guru agar dapat mengangkat nama baik SMAN 7 Medan di tingkat provinsi atau nasional.

Sedangkan Sekjen DPP IKA SMAN 7 Medan Malik Assalih Harahap mengatakan, kegiatan bakti alumni ini merupakan wujud kepedulian alumni terhadap almamater dan sesama alumni. Sebagai alumni, mereka harus peka dan respon terhadap almamater.

“Kita alumni harus memberi motivasi dan dukungan kepada adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah, supaya mereka berhasil nanti dan lulus di berbagai perguruan tinggi favorit dan ikatan dinas serta akademi AU, AD, AL dan Polisi,” harapnya.

Ia juga mendorong para tenaga pengajar di SMAN 7 Medan supaya kerja keras untuk mensukseskan para siswa yang duduk di bangku kelas XII agar lulus di PTN favorit dan ikatan dinas dan bisa bersaing dengan SMA lainnya di Sumut.

“DPP juga akan menyurati Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dengan harapan bisa menampung anggaran di tahun 2026 untuk rehab gedung belajar dan Aula yang tertunda tahun lalu karena efesiensi anggaran,” ungkap Malik yang juga Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala SMAN 7 Medan Febriansyah Nasution. Dalam sambutannya, Febriansyah mengucapkan terima kasih atas atensi para alumni yang masih ingat dengan almamaternya. (adz)