Home Blog Page 1834

Satu Orang Tewas Bentrokan Dua Pemuda di Tamora

VISUM: Jasad korban bentrokan saat dilakukan visum et revertum di rumah sakit.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bentrokan dua kelompok pemuda Desa Dalu Sepuluh-A, Kecamatan Tanjungmorawa (Tamora) pada Senin(13/2) sekitar pukul 02.30 WIB, mengakibatkan satu orang tewas dengan luka bacokan.

Informasi dihimpun, bentrokan dua kelompok pemuda yang diperkirakan berasal dari Gang Subur Desa Telaga Sari dengan Kelompok Pemuda Gang Langgar sekitarnya Desa Dalu Sepuluh- A. Dua kelompok pemuda yang tawuran ini bersenjatakan kelewang, samurai dan lainnya.

Kelompok pemuda dari arah Gang Subur Desa Telaga Sari menyerang warga Desa Dalu Sepuluh- A melewati jembatan Sungai Belumai yang menjadi penghubung dua daerah tersebut.

Korban diketahui bernama M Arifin, warga Desa Dalu Sepuluh- A. Korban mengalami luka sabetan senjata tajam ditubuhnya hingga meregang nyawa dan dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Saat ini aparat Kepolisian Polsek Tanjung Morawa dan Polresta Deliserdang sudah melakukan langkah penyidikan, guna mengusut penyebab bentrokan dan pelaku yang terlibat.

Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit SH MH saat dikonfirmasi via seluler membenarkan peristiwa tersebut. Tawuran dua kelompok warga ini masih dalam penanganan pihaknya.

“Saat ini kami dalam proses pengumpulan saksi dan barang bukti guna mengungkap pelaku tawuran hingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia,” ujar Kapolsek. (btr/han)

Wabup Ajak Pelajar Hindari Geng Motor dan Narkoba

FOTO BERSAMA: Wabup Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar foto bersama siswa dan guru usai memberikan pembinaan di SMA Negeri 1 Percut Seituan, Senin (13/2).BATARA/SUMUT POS.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar mengajak para pelajar agar tidak menjadi pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), tawuran, geng motor dan tindak pidana lain.

Hal itu disampaikanya saat menjadi pembina upacara bendera di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Percut Seituan, Deliserdang, Jalan Irian Barat, No.37, Sampali, Senin (13/2)

Selain itu, setiap pelajar di Kabupaten Deliserdang, harus mampu menjaga nama baik orangtua, sekolah dan guru.

“Jangan dekati narkoba dan lainnya, jangan diikuti. Jangan dicoba-coba. Tidak ada orang yang menggunakan narkoba bisa menjadi orang hebat. Menggunakan narkoba kalau tidak gila, ya mati. Jadi, harapan kami, harapan orangtua, kalian di sekolah supaya menjadi orang baik, menjadi orang terpandang. Bisa membawa nama baik orangtua, membawa nama baik sekolah. Jaga nama baik sekolah. Jaga nama baik guru. Kalian berdoa, belajar dengan sungguh-sungguh. Yakin kalian jadi orang yang berguna nantinya,”pesannya.

Tugas utama pelajar, adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Dengan belajar sungguh-sungguh, akan bisa mengantarkan para pelajar ke pintu kesuksesan di masa depan. Karena, bangsa dan negara tidak akan bisa maju tanpa sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Tugasnya hanya belajar, tidak ada tugas lain. Kalau kita lihat orang-orang yang berhasil itu bukan dari orang-orang pemalas. Orang-orang yang maju, yang berhasil, kita lihat sekolahnya dari bawah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan sampai tingkat profesor,” terangnya.

Yusuf mengingatkan, saat ini persaingan sangat ketat. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat canggih. Jika tidak bisa menguasai dan mengendalikanya, maka akan memberi dampak negatif.

“Kalau kalian tidak bisa berpikir dengan baik, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menghancurkan kalian. Di mana saja kalian berada, kalian harus bisa bersaing. Tapi dengan catatan, belajar dan belajar. jangan ikut ikutan geng motor nyawa bisa melayang dan tidak usah diikuti tawuran-tawuran ataupun yang lainnya. Kalian belajar, kemudian bersaing. tidak ada orang yang berhasil tanpa kerja keras, tidak ada orang yang berhasil tanpa belajar omong kosong,” sebutnya lagi.(btr/han)

Pemkab Labuhanbatu Sasar 50.628 Anak Diimunisasi Polio

IMUNISASI : Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan imunisasi Polio pada anak usia 0-59 bulan.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan Sub PIN Polio pada anak usia 0-59 bulan, di Posyandu Rambutan Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu, Senin (13/2). Program ini, Dinas Kesehatan Labuhanbatu menyasar sebanyak 50.628 anak untuk diimunisasi Polio Pada pemberian tetes polio tersebut disaksikan langsung oleh Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Maya Hasmita.

“Pelaksanaan Sub PIN ini dilaksanakan sebanyak dua putaran. Putaran pertama dilaksanakan pada bulan Februari dan putaran kedua dilaksanakan pada bulan Maret 2023 mendatang,” kata Kamal.

Setiap anak, lanjutnya mendapatkan dua tetes folio dalam setiap putaran. “Pelaksanaan sub pin periode pertama dilaksanakan selama Sabtu Minggu dimulai tanggal 13-19 Februari 2023, dan selama pelayan seluruh pos imunisasi wajib dibuka selama jadwal tersebut,”ucap Kadis Kesehatan Labuhanbatu, Kamal.

Kepala Dinas Kesehatan juga menyampaikan dasar pelaksanaan pemberian pin polio ya itu karena terjadi KLB polio di Provinsi Aceh. Maka wajib untuk dilakukan pencegahan ses Sumut dengan melaksanakan imunisasi polio 2 tetes setiap anak pada usia 0 sampai 59 bulan.

Diakhir kesempatan, Kamal mengimbau kepada tim penggerak PKK untuk menyukseskan PIN polio.

“Bawa anak Anda yang berusia 0 sampai 59 bulan ke Posyandu terdekat, polio tidak dapat diobati tapi dapat dicegah dengan dua tetes imunisasi, Indonesia bebas polio bersama kita bolo Labuhanbatu,” pungkasnya.

Selain memberikan tetes imunisasi, disitu tim tenaga kesehatan memberikan tambahan makanan bergizi kepada puluhan anak yang hadir mengikuti imunisasi.

Sementara Ketua TP.PKK Labuhanbatu, Maya Hasmita dikesempatan itu menyampaikan hasil dari audiensi pelaksanaan sub PIN polio pada tanggal 18 Januari 2023 di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Badan Kesehatan Dunia (WHO), Komite Ahli imunisasi nasional dan komite ahli era dikasih folium merekomendasikan untuk dilakukan perluasan wilayah pelaksanaan sub tim ke Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan atau berdekatan dengan Aceh dan dikategorikan berisiko tinggi berdasarkan hasil risk assessment.

“Imunisasi polio adalah nama umum untuk penyakit poliomyelitis dari bahasa Yunani yang berarti peradangan tulang belakang, dulu orang-orang menyebutnya sebagai penyakit kelumpuhan anak-anak. Menurut penelitian WHO pada tahun 2018, Indonesia tergolong berisiko tinggi dalam penyebaran Polio. Salah satu cara memberantas penyakit ini adalah dengan imunisasi anak menggunakan vaksin anak polio,” ujar Maya.

Imunisasi anak polio bermanfaat untuk menguatkan imunitas anak terhadap virus Polio. Vaksin anak dapat menekan resiko tertulasi virus Polio hingga dewasa. Sasaran sup pekan imunisasi nasional Polio di Labuhanbatu adalah anak usia 0 sampai 59 bulan sebanyak 50.628 anak.

Di akhir sambutannya, dr Maya mengimbau kepada seluruh masyarakat Labuhanbatu untuk menginformasikan tentang pelaksanaan Sub PIN Polio, menggerakkan masyarakat yang mempunyai anak berumur 0 sampai 59 bulan untuk hadir di pos imunisasi yang telah ditetapkan di tiap-tiap desa, membantu petugas kesehatan maupun kader kesehatan dalam melaksanakan imunisasi Polio dan memastikan bahwa seluruh anak usia 0 sampai 59 bulan telah mendapat vaksin imunisasi Polio. (fdh)

Seleksi Jabatan Eselon II Pemprov Sumut, 21 Nama Menunggu Penetapan Gubsu

Sekdaprov Sumut yang juga Ketua Pansel Jabatan Eselon II, Arief Sudarto Trinugroho.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil seleksi seluruh tahapan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tahun 2023, telah selesai. Ada 21 nama akan diserahkan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Panitia seleksi penilaian terakhir dengan menetapkan dan peringkat peserta seleksi, yang ditandatangani Ketua Pansel Arief S Trinugroho tertanggal 13 Februari 2023. Tahap terakhir, terpilih akan ditetapkan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Ketua Pansel seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Sumut, Arief Sudarto Trinugroho, mengungkapkan semua tahapan sudah dilakukan keseluruhan dan penetapan tinggal menunggu Gubsu.

“Tugas kami, melaksanakan seluruh tahapan seleksi telah selesai,” ucap Arief yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, kepada wartawan, Selasa (14/2).

Masing-masing peserta peringkat 1-3 pada 7 jabatan eselon II tersebut, akan melalui proses pemilihan oleh Gubernur Sumut sendiri.”Karena memang itu kewenangan Pak Gubernur,” tutur Arief.

Arief mengungkapkan bahwa 1 nama dari peringkat 1-3 di masing-masing jabatan eselon II yang diseleksi, akan dipilih gubernur. “Jadi tidak otomatis peringkat satu itu yang kemudian dipilih pak gubernur menjadi pejabat eselon dua,” tutur Arief.

Selanjutnya nama-nama yang dipilih gubernur tersebut (biasanya diurutkan nomor 1-3), akan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Setelah rekomendasi itu disetujui KASN, itulah hasil paling akhir dari semuanya, dan bisa untuk dijadwalkan pelantikan,” jelas Arief.

Lebih lanjut Ketua Pansel Arief S Trinugroho menegaskan hasil akhir penilaian peserta dan pemeringkatan peserta tersebut, dilakukan pansel sesuai ketentuannya.

Arief juga menampik jika disebutkan hasil akhir penilaian itu dari sisi subjektivitas Pansel. “Oh tidaklah, kita Pansel ada lima, tentu satu orang yang misalkan tidak objektif, akan sangat sulit mempengaruhi empat lainnya,” jelas Arief.

Dengan itu, Arief menambahkan hasil akhir penilaian dan pemeringkatan peserta seleksi itu, adalah kinerja maksimal dari 5 Pansel.

“Kami bertanggung jawab atas apa yang telah kami tetapkan. Tujuannya tak lain adalah agar pemimpin hasil seleksi, mampu menjalankan tugas, yang tentu saja bisa menerjemahkan serta merealisasikan program kerja pemerintahan yang telah digariskan pimpinan,” kata Arief.(gus/ila)

Berikut Daftar Nilai Akhir dan Peringkat Peserta Seleksi Eselon II:

I. Kepala Biro Administrasi Pimpinan
1. Ahmad Rasyid Ritonga AP MM.
2. Moettaqien Hasrimi SSTP MSi.
3. Ichsanul Arifin Siregar SSTP.

II. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1. Drs Juliadi Zurdani Harahap MSi.
2. Desni Maharani Saragih SSTP.
3. Drs Indra Halomoan Nasution MSi.

III. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Ir Yuliani Siregar MAP.
2. M Zakir Syarif Daulay SHut MM.
3. Dr Indra Sakti Harahap ST MSi.

IV. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
1. H Parlindungan Pane SH MSi.
2. Azrai Ridho Hanafiah SE MSi.
3. Dedi Parulian Siagian SSTP MSi.

V. Kepala Dinas Perhubungan
1. Dr Agustinus SSiT MT.
2. Poppy Marulita Hutagalung ST MT.
3. Rochani Litiloly ST MT.

VI. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
1. Dwi Endah Purwanti SS MSi.
2. Drs Alpian Hutauruk MPd
3. Dra Indah Dewi Kumala.

VII. Kepala Dinas Sosial
1. Sri Suriani Purnawati SSi Apt MKes.
2. Hamdan Sukri Siregar SSos MM.
3. Parlin SSos MAP.

Wali Kota Medan Boyong Camat Studi Banding ke Desa Paling Bersih di Dunia

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution memboyong sebanyak 21 Camat se-Kota Medan untuk belajar bagaimana sebuah desa di Bali bisa dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia dan juga bersih dari praktik korupsi di Indonesia.

Pada Selasa (14/2/2023) sebanyak 21 Camat, sejumlah OPD dan Sekda juga Dandim dan Kapolrestabes diajak oleh Wali Kota Medan untuk study comparatif ke sejumlah daerah di Provinsi Bali.

Pertama desa yang dikunjungi adalah Desa Kutuh yang terletak di Jalan Melasti Kutuh Kabupaten Badung. Di sana rombongan disambut oleh Bupati I Nyoman Giri Prasta diwakili Sekda I Wayan Adi Arnawa dan jajaran juga Perbekel atau kepala desa Kutuh I Wayan Mudana.

“Kehadiran kami ke sini tak lain ingin melihat dan belajar apa saja yang dibuat di Desa Kutuh, dari segi pengelolaan wisata, kebersihan hingga ketentraman yang ada di sini,” kata Bobby Nasution.

Desa Kutuh yang berada di Kabupaten Badung merupakan salah satu desa terbaik di Indonesia bahkan baru saja didaulat sebagai desa terkaya. Dijelaskan Sekda Badung, tak ada lagi orang miskin dan pengangguran di Desa Kutuh.

“Secara keseluruhan Kabupaten Badung punya PAD sampai Rp5 triliun sangat luar biasa. Maka itu saya ingin para OPD di Medan bisa belajar hal yang mungkin bisa diterapkan di Medan,” lanjut Bobby.

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut baik kehadiran Pemko Medan yang dipimpin Bobby Nasution. Ternyata Sekda Badung juga monitor, bahwa di Kota Medan sedang ada pembangunan besar-besaran untuk menata kota.

“Saya lihat Medan semakin baik dan berkembang dipimpin Pak Bobby. Saya juga ingin Kabupaten Badung diundang ke Medan kami mau juga belajar di sana. Ini satu kebanggaan pula rombongan Pak Wali hadir ke tempat kami. Desa Kutuh memang tidak salah dipilih dikunjungi, ini salah satu desa terbaik dan kebanggaan kami,” kata I Wayan.

Selain sukses mengelola sektor pariwisata, Desa Kutuh juga sukses menjadi desa paling anti korupsi di Indonesia. Segala birokrasi kependudukan dan lainnya dilaksanakan tanpa pungutan sama sekali apalagi pungutan liar.

“Memang saat pandemi kami terpuruk karena andalkan sektor pariwisata semata. Tapi di saat itu juga kami mulai belajar agar bisa memaksimalkan sektor lain seperti pertanian dan pemberdayaan UMKM,” lanjut Sekda.

Sedangkan Kepala Desa Kutuh I Wayan Mudana menjelaskan bahwa semangat semua pihak termasuk dukungan warga menjadi tonggak kebangkitan Desa Kutuh.

“Dulu desa kami miskin sekarang tidak ada lagi orang miskin dan tak ada pengangguran sejak 2017. Semangat pemangku kebijakan dan masyarakat sangat baik untuk sama-sama bangkit. Sektor pariwisata jadi andalan kami dengan terus menjaga kondusifitas,” bilangnya.

Selanjutnya, Bobby Nasution dan rombongan mengunjungi Desa Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli.

Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan diantaranya Kalpataru, ISTA (Indonesia Sustainable Tourism Award) pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destinations Foundation.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta tampak menyambut rombongan Pemko Medan. Selain didaulat menjadi desa terbersih di dunia, Penglipuran juga tampak masih melestarikan rumah-rumah adat hingga hutan bambu yang begitu asri. (rel)

Hari Pertama, 136 Balita Tebingtinggi Imunisasi Polio

BERIKAN: Pj Wali Kota Tebingtinggi Dimiyathi memberikan imunisasi Polio kepada salah seorang anak berusia 0 sampai 59 bulan.SOPIAN/sumut pos.

TEBINGTNGGI, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kota Tebingtinggi antusian mengikutkan anaknya, usia 0 sampai 59 bulan untuk imunisasi Sub Pin Polio tahun 2023 yang disaksikan PJ Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi di Kantor Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Senin(13/2).

Berdasarkan data petugas setempat, sudah lebih dari 136 anak yang terdata mengikuti imunisasi perdana di Kelurahan Lalang ini. Hal ini menunjukkan warga Kota tebingtinggi tidak ada rasa cemas khawatir untuk mengikutkan anaknya dalam imunisasi Sub Pin Polio ini.

Muhammad Dimiyathi mengungkapkan, pemberian imunisasi ini dilaksanakan secara merata seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran Polio yang terjadi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

“Kegiatan ini adalah dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran Polio di Indonesia karena di Aceh sudah ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio. Oleh karena itu Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Tebingtinggi hari ini menggencarkan imunisasi polio,” papar Dimiyathi. Dimiyathi juga meminta kepada Dinas Kesehatan, Camat dan Lurah agar kegiatan imunisasi ini tidak hanya terpusat di Kantor Lurah atau Posyandu saja, namun juga dilaksanakan di PAUD dan sekolah.

“Bisa dijemput langsung ke rumah. Karena data by name by address anak usia 0 sampai 59 bulan, oleh Disdukcapil sudah dibagi per Kecamatan,” ucapnya.

Harap Dimiyathi, dengan harapan anak usia 0 sampai 59 bulan bisa diimunisasi. Jadi anak – anak tersebut bisa terhindar dari Polio, karena dampak polio ini sangat berdampak negatif terhadap masa depan anak.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Tebingtinggi dr Muhammad Iqbal menuturkan bahwa kegiatan imunisasi ini merujuk arahan Gubernur Sumatera Utara untuk mencegah KLB terhadap penyakit Polio yang ada di Aceh.

“Jadi kita diminta untuk melaksanakan vaksin polio terhadap anak agar anak-anak kita terhindar dari penyakit Polio. Sasaran kita 12.226 anak, dengan Kecamatan Rambutan sekitar 2.300 anak,” ungkap Iqbal.

Iqbal juga menjelaskan, pelaksanaan tetes imunisasi Polio ini akan dilaksanakan selama 1 minggu ke depan, dimana pelaksanaannya di mulai tanggal 13-22 Februari 2023.

Pelaksanaan launching pemberian imunisasi Sub Pin Polio, ditandai pemberian tetes imunisasi Polio dan pemberian makanan tambahan untuk mencegah stunting oleh Pj. Wali Kota Tebingtinggi didampingi Plt Sekdako serta Ketua TP PKK Nyonya Herliaminda Dimiyathi kepada 2 anak yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Sinta (27) warga setempat yang membawa anaknya untuk mengikuti vaksinasi polio mengatakan tidak ada rasa khawatir mengikutkan anaknya dalam imunisasi polio ini. Menurutnya, apabila mendatangkan kesehatan kebaikan bagi anak, tidak ada alasan baginya untuk tidak mengikuti kegiatan ini.

“Terima kasih dan apresiasi kepada Pemko Tebingtinggi serta ia juga menilai sosialisasi yang dilakukan sudah sangat baik. Sosialisasi yang dilakukan sudah sangat baik. Namun ke depan, saya berharap pelayanan lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi penumpukan,,” tutupnya.(ian/han)

DPRD Medan Gelar Paripurna PAW, Putra Romo Syafii Resmi Gantikan Almarhum Sahat Simbolon

MEDAN, SUMUTPOS.CO – R Muhammad Khalil Prasetyo S.TI M.Kom, secara resmi diangkat menjadi Anggota DPRD Medan sisa masa jabatan 2019-2024 sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Gerindra, Almarhum Ir Sahat B Simbolon.

Khalil Prasetyo yang merupakan putra Anggota DPR RI sekaligus politisi senior Partai Gerindra, Romo H.R. Muhammad Syafii tersebut resmi menjadi anggota DPRD Medan sisa masa jabatan 2019-2024 setelah diambil sumpah jabatannya oleh Ketua DPRD Medan, Hasyim SE dalam sidang Paripurna Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kota Medan Sisa Masa Jabatan 2019 – 2024 di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, Selasa (14/2/2023).

Pantauan Sumut Pos, paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE dan para pimpinan DPRD Medan H. Ihwan Ritonga dan H.T. Bahrumsyah serta dihadiri sejumlah Anggota DPRD Medan.

Turut hadir dari Pemko Medan, Wakil Wali Kota Medan H. Aulia Rachman, unsur Forkopimda Kota Medan dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Kota Medan. Selain itu, Romo H.R. Muhammad Syafii juga tampak menghadiri sidang paripurna pelantikan putranya tersebut.

Sebelumnya, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Medan, Andres Willy Simanjuntak membacakan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Medan sisa masa jabatan 2019-2024.

“Satu, memberhentikan dengan hormat, Ir Sahat B Simbolon almarhum. Dua, mengangkat R Muhammad Khalil Prasetyo S.TI M.Kom sebagai Anggota DPRD Medan sisa masa jabatan 2019-2024,” ucap Andres membacakan surat keputusan tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, mengucapkan selamat kepada Khalil Prasetyo atas jabatan yang baru diembannya. DPRD Medan berharap, kehadiran Khalil Prasetyo dapat memberikan kontribusi kepada DPRD Medan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Selamat menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Medan sisa masa jabatan 2019-2024. Mewakili seluruh Anggota DPRD Medan, kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan Ir Sahat B Simbolon almarhum selama bertugas,” ujar Hasyim.

Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman yang membacakan kata sambutan Wali Kota Medan, Bobby Nasution juga turut mengucapkan selamat kepada Khalil Prasetyo.

“Pengganti Antar Waktu ini dilakukan atas dasar peraturan yang berlaku. Kami atasnama Pemko Medan mengucapkan selamat datang di keluarga DPRD Medan. Selamat bekerja atas nama rakyat Kota Medan. Akan banyak tugas dan amanah yang menanti saudara. kami percaya kehadiran saudara dapat mekperkokoh kinerja DPRD Medan,” katanya.

Tak lupa Pemko Medan juga mengucapkan terima kasih kepada Sahat B Simbolon atas segala pengabdiannya.

“Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Semoga pengabdian selama ini menjadi anggota dewan dapat menjadi amal ibadah untuk almarhum,” tutupnya.

Seperti diketahui, Sahat B Simbolon merupakan Anggota DPRD Medan periode 2019-2024 Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Medan 3.

Berdasarkan data di KPU Medan, dari hasil Pemilihan Legislatif Kota Medan di 2019, Partai Gerindra berhasil meraih dua kursi dari Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur. Keduanya adalah Sahat B Simbolon dengan perolehan 7.681 suara dan Netty Yuniati Siregar dengan perolehan 5.120 suara.

Sementara itu, R Muhammad Khalil Prasetyo menduduki posisi ketiga dengan torehan 4.173 suara. Sehingga sesuai mekanisme PAW, Khalil Prasetyo menggantikan posisi almarhum Sahat B Simbolon sebagai anggota DPRD Medan.
(map/ila)

Generali Indonesia Hadirkan Proteksi Jiwa & Penyakit Kritis dengan 110% Premi Kembali untuk Nasabah Bank Victoria

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) menggandeng kerjasama bancassurance dengan PT. Bank Victoria International, Tbk (Bank Victoria) serta meluncurkan proteksi jiwa dan proteksi penyakit kritis dengan manfaat pasti dan fitur unik 110% premi kembali di akhir masa pertanggungan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di era pemulihan pandemi seperti sekarang ini, tren asuransi menunjukkan tren positif dimana di tahun 2022, jumlah pemegang polis dan tertanggung mengalami peningkatan yang cukup signifikan di atas 30%. Berdasarkan sumber data yang sama, yakni Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, pada periode yang sama, jumlah klaim juga meningkat, yang menandakan bahwa asuransi masih sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, penyakit kritis di Indonesia masih terus mengkhawatirkan. Dilansir dari situs Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa terdapat 396.914 kasus kanker baru di Indonesia pada tahun 2020 dimana kanker payudara dan kanker leher rahim mendominasi pada kaum wanita, sementara kanker paru paru dan kolorektal mendominasi pada pria. Bahkan estimasi dari IARC (International Agency of Cancer Research) pada tahun 2040 angka kasus kanker baru dapat mencapai 30,2 juta kasus dengan angka kematian mencapai 16,3 juta kasus. Selain kanker, masih terdapat penyakit kritis lainnya yang juga mengkhawatirkan seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, saraf, dan ginjal.

Untuk menjangkau peningkatan kebutuhan tersebut dan menimimalisir potensi risiko finansial saat terdiagnosa penyakit kritis, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) menggandeng kerjasama bancassurance dengan PT. Bank Victoria International, Tbk (Bank Victoria) serta meluncurkan proteksi jiwa dan proteksi penyakit kritis dengan manfaat pasti dan fitur unik 110% premi kembali di akhir masa pertanggungan yaitu VIP Scholar Shield dan VIP Cristal Shield.

Peluncuran produk dilakukan di Kantor Pusat Generali Indonesia di Jakarta, dan dihadiri oleh manajemen Generali Indonesia yaitu Edy Tuhirman selaku Chief Executive Officer yang didamping oleh Tito Edwin Hasudungan Hutabarat selaku Chief Partnership Distribution, bersama dengan direksi Bank Victoria yakni Achmad Friscantono selaku Direktur Utama dan Muhammad Rakhmadhani selaku SEVP of Change Management Office.

Edy Tuhirman (CEO Generali Indonesia) mengungkapkan, “Awal tahun ini menjadi momentum penting untuk bisa menjangkau lebih banyak kebutuhan masyarakat, dimana gejolak pandemi sudah berangsur membaik yang diiringi dengan lonjakan penetrasi asuransi membaik. Untuk itulah, Generali Indonesia memperkuat kolaborasi bersama mitra bisnis kami yaitu Bank Victoria dengan menghadirkan lebih banyak solusi proteksi inovatif yang ditujukan ke berbagai segmen nasabah Bank Victoria.”

Edy, Achmad Friscantono selaku Direktur Utama Bank Victoria mengungkapkan, “Hadirnya VIP Scholar Shield dan VIP Cristal Shield semakin menambah ragam pilihan solusi produk keuangan yang bisa nasabah kami dapatkan. Dengan fitur dan manfaat yang ditawarkan, akan memberikan nilai tambah kepada nasabah kami yang ingin memiliki produk yang dapat memberikan wealth protection sekaligus wealth accumulation, karena kedua produk ini tidak hanya memberikan perlindungan, namun sekaligus bisa dijadikan persiapan dana cadangan di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Kami berharap kemitraan strategis ini akan terus terjalin sehingga bisa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang.”

VIP Scholar Shield merupakan produk proteksi jiwa dengan manfaat perlindungan jiwa hingga 200% uang pertanggungan, dengan jaminan 110% premi kembali jika tidak terjadi klaim. Sedangkan, VIP Cristal Shield memberikan proteksi finansial terhadap 66 penyakit kritis dengan nilai pertanggungan hingga Rp5 miliar dan saat terjadi risiko meninggal dunia, manfaat pertanggungan sebesar 100% dari premi yang sudah dibayarkan. Kedua solusi proteksi inovatif ini memberikan masa perlindungan asuransi dan masa bayar selama 8 tahun dengan premi terjangkau sesuai usia masuk tertanggung. Manfaat pengembalian premi 110% diberikan di akhir masa pertanggungan jika tidak terjadi klaim.

Selain manfaat proteksi dan pengembalian premi, dengan memiliki produk ini nasabah juga bisa mendapatkan fitur telemedicine Dokter Leo. Dokter Leo memberikan kemudahan akses konsultasi medis dengan dokter profesional secara gratis hanya dengan menggunakan ponsel dari rumah yang bisa diakses melalui aplilkasi nasabah Gen iClick.

Teruji secara klinis serta mengoptimalkan teknologi artificial intelligence, fitur ini melakukan symptoms check atau pengecekan gejala penyakit dan dapat mendeteksi lebih dari 1000 jenis penyakit. Nasabah dapat dengan mudah berkonsultasi dengan cara live chat, voice call ataupun video call, kapan saja, dimana saja.

Dengan peluncuran ini diharapkan dapat semakin meningkatkan ekspansi pemasaran produk Generali Indonesia. Mulai Februari 2023 ini, VIP Scholar Shield dan VIP Cristal Shield dipasarkan melalui 38 kantor cabang Bank Victoria yang tersebar di Indonesia.(rel/sih)

Biaya Pentas Seni Capai Rp75 Juta Lebih, Siswa SMPN 4 Gunungsitoli Diduga Dipungli

SEPI: Gedung SMP Negeri 4 Kota Gunungsitoli, Jalan Maena, Kelurahan Ilir, Kota Gunungsitoli.Adieli Laoli/Sumut Pos.

SUMUTPOS.CO – Sejumlah siswa SMP Negeri 4 Kota Gunungsitoli, mengeluhkan adanya pungutan kepada mereka, dengan total mencapai ratusan ribu rupiah. Dari informasi yang dihimpun, kutipan bersifat wajib itu, nominalnya bervariasi dan ditentukan pihak sekolah. Mulai dari Rp75 ribu hingga Rp125 ribu per siswa, sebagai pembiayaan pelaksanaan kegiatan pentas seni di sekolah tersebut.

Seorang orangtua siswa SMP Negeri 4 Kota Gunungsitoli, yang namanya tak mau dikorankan, mengaku keberatan, karena pungutan itu cukup membebani perekonomian keluarganya. Dia pun berharap, kegiatan pentas seni itu dapat mencari sponsor sendiri, sehingga tidak membebani para peserta didik.

“Jelas keberatan. Apalagi kondisi perekonomian saat ini masih belum stabil. Itu (pungutan) sangat memberatkan,” keluh orangtua siswa tersebut, baru-baru ini.

Dia pun menilai, pelaksanaan pentas seni di SMP Negeri 4 Kota Gunungsitoli itu, hanya sebagai kedok pihak sekolah, untuk melakukan pungutan kepada para siswa, yang di balik itu ada kepentingan dari pihak tertentu.

“Itu menurut saya. Karena sebagian item kegiatan di pentas seni itu, sudah tertampung di Dana Bos. Lalu mengapa dibebankan lagi kepada kami?” tanyanya heran.

“Harapan kami, supaya kebijakan itu ditinjau ulang oleh pihak sekolah. Kami mendukung kegiatan, namun kalau pembiayaan seluruhnya dibebankan kepada siswa ataupun kami (orangtua), jelas kami tak mampu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Gunungsitoli, untuk SMP Negeri 4 Kota Gunungsitoli, Beniria Telaumbanua, terkesan membela diri, dengan mengatakan, pungutan kepada para siswa itu, merupakan hasil kesepakatan Komite Sekolah dengan para orangtua siswa.

Beniria juga mengatakan, pentas seni tersebut direncanakan digelar pada Mei 2023 mendatang. Dan pembiayaannya yang mencapai Rp75 juta lebih, seluruhnya dibebankan kepada para siswa, atau orangtua siswa.

“Sudah ada kesepakatan dengan orangtua siswa. Sudah dirapatkan, dan Komite Sekolah pun mendukung kegiatan ini,” jelasnya, belum lama ini.

Seperti diketahui, berdasar Permendikbudristek Nomor 75 Tahun 2016, tentang Komite Sekolah, khusunya pasal 12 huruf b, disebutkan, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya.

Menanggapi Permendikbudristek tersebut, Beniria berjanji, akan membicarakan ulang terkait pungutan itu dengan Komite Sekolah.

“Nanti kami akan koordinasi lagi dengan Komite Sekolah,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdik Kota Gunungsitoli, Budieli Zebua mengakui, informasi tersebut sudah diketahui. Dia menegaskan, mengacu pada aturan yang ada, pungutan kepada peserta didik tidak dibenarkan.

“Saya sudah dengar informasinya. Ada pungutan kepada siswa di SMP Negeri 4 Gunungsitoli. Mereka bilang sudah ada kesepakatan dengan orangtua siswa. Namun demikian, pungutan kepada siswa ataupun orangtua siswa tetap tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan yang ada,” tegasnya via telepon selular, Senin (13/2).

“Kami dari dinas juga tidak pernah menginstruksikan kepada sekolah-sekolah untuk melakukan pungutan kepada para siswa, meski ada kegiatan yang bakal digelar di sekolah,” pungkas Budieli. (adl/saz)

KLHK Minta Pemda Laporkan Perusahaan Nakal, Baskami Ginting Minta Pemprovsu Tindaklanjuti

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting mengingatkan Pemprov Sumut agar menindaklanjuti imbauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait perusahaan kelapa sawit ‘nakal’ yang diduga merusak dan merambah kawasan hutan. Menurut Baskami, hal tersebut merupakan satu upaya konkrit dalam mengurai kemelut agraria di Sumatera Utara.

“Dalam hal ini, KLHK membuka pintu mengenai laporan dari pemerintah daerah perusahaan kelapa sawit yang merambah dengan sengaja kawasan hutan. Ini hal yang sangat baik harus ditindaklanjuti,” ucap Baskami Selasa (14/2/2023).

Dikatakan Baskami, persoalan agraria yang melibatkan masyarakat petani, perusahaan besar, hingga para oknum sudah acapkali terjadi.

“Sehingga bila nantinya Pemprov Sumut maupun pemda yang bersangkutan melaporkan pelanggaran ini, tentunya harus dengan data akurat. Dengan begitu kita bisa mengurai dan menyelesaikan satu per satu persoalan agraria di Sumut,” ujarnya.

Menurut Baskami, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap persoalan agraria di Sumut. Baginya, persoalan agraria Sumatera Utara memerlukan kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah karena begitu kompleks.

“Kita mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan agraria ini, sehingga semangat reforma agraria itu dapat kita capai untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas politisi PDIP itu.

Sebelumnya diberitakan, KLHK meminta pemerintah daerah melaporkan perusahaan kelapa sawit yang diduga dengan sengaja merusak dan merambah kawasan hutan ke Bidang Penegakan Hukum KLHK.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto, Kamis (9/2/2023) menanggapi sejumlah kasus yang terjadi di daerah. Mengingat, ratusan hektar hutan di Bengkulu diduga telah dirambah pekebunan dan perusahaan kelapa sawit.

“Kami punya mekanisme penegakan hukum melalui Dirjen Gakkum KLHK yang akan memproses lebih lanjut laporan yang ada,” kata Justianto.

Menurutnya, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat hingga masyarakat setempat dapat melaporkan dugaan perambahan hutan dengan data dan informasi akurat. Setelah semuanya lengkap dan sampai pada KLHK, maka akan ada proses verifikasi lapangan hingga ditetapkan sebagai perkara perambahan.

“Harus punya data dan informasi akurat. Baru nanti akan ada Tim KLHK yang turun ke daerah untuk memastikan perkara tersebut dengan membawa BPN untuk mengukur kawasan yang dimaksud, apakah masuk dalam kawasan hutan atau tidak,” tuturnya.

KLHK juga meminta agar pemerintah daerah ikut mengawasi kawasan hutan yang digunakan bukan untuk aktivitas perkebunan dan bila ditemui, maka pemerintah daerah wajib melaporkan kasus tersebut.

Ia juga mewanti-wanti agar jangan ada lagi kasus serupa terhadap perambahan hutan yang justru akan merusak lingkungan dan tutupan hutan hujan sehingga memengaruhi ekologis kawasan sekitarnya.

“Apabila terbukti niat merambah, maka akan ada sanksi pidana. Tapi kalau memang sudah terlanjur merambah dan tidak ada unsur niatan, maka akan ada upaya ganti rugi ataupun pungutan negara bukan pajak,” sampainya.

Selain itu, KLHK meminta agar Provinsi Bengkulu melaporkan perusahaan kelapa sawit yang diduga sengaja merusak dan merambah kawasan hutan ke Bidang Penegakan Hukum KLHK. (map/ila)

1...1,8331,8341,835...15,762Page 1,834 of 15,762