DAIRI, SUMUTPOS.CO – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Penggunaan Anggaran Negara (AP2AN), menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD dan Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Selasa (7/2).
Di Kantor DPRD Dairi, AP2AN menyampaikan aspirasi terkait buruknya pelayanan medis di RSUD Sidikalang, yang menyebabkan masih terus bertambahnya korban kemanusiaan, khususnya bagi ibu melahirkan dan bayi. Saat berorasi, massa AP2AN meminta, supaya 35 anggota dewan menemui mereka. Namun, mereka akhirnya hanya ditemui Ketua Fraksi Partai NasDem, Nasib Marudur Sihombing, didampingi Sekretaris DPRD Dairi, Yon Hendrik.
Pada kesempatan itu, Nasib menyampaikan, ke-34 anggota dewan lainnya sedang mengikuti agenda penting di luar kabupaten, sehingga hanya dia yang tinggal di Kabupaten Dairi.
Kepada Nasib, masyarakat mendesak agar dibuat rekomendasi pencopotan Direktur RSUD Sidikalang, dr Pesalmen Saragih. Karena di bawah kepemimpinannya, pelayanan rumah sakit pelat merah itu dinilai semakin buruk. Sejak Januari hingga awal Februari, sudah ada 3 bayi meninggal dunia di dalam kandungan, diduga akibat terlambat ditangani. Massa pun menganggap Pemkab Dairi semena-mena menonaktifkan dokter spesialis kandungan.
Orator aksi, Sennang Berampu dan Robinson Simbolon, menuturkan, pelayanan di RSUD Sidikalang sudah semakin memprihatikan. Karena itu, mereka meminta anggota dewan untuk membentuk panitia khusus (pansus), dan tetap melibatkan masyarakat dalam pembahasan masalah tersebut. Serta turut memanggil stakeholder terkait dengan rumah sakit.
“Kami melakukan aksi ini, untuk memperbaiki pelayanan rumah sakit. Sehingga tidak ada lagi korban meninggal, karena kurang baiknya pelayanan di RSUD Sidikalang,” ungkap Sennang.
Selain itu, menurut Sennang, penonaktifan dokter spesialis kandungan/obgin dr Saut Simanjuntak, merupakan kebijakan yang salah. Karena dokter spesialis kandungan di RSUD Sidikalang sangat minim, dan hal itu akibatnya fatal. Dia mengatakan, akibat penonaktifan Saut yang digantikan dokter lain, telah merengut nyawa 3 bayi.
“Penonaktifan dr Saut sangat merugikan masyarakat, karena tidak melalui pemeriksaan Komite Medik. Kemudian, terkait kontrak kerja dr Tarmizi yang sudah disepakati di rapat dengar pendapat (RDP) yakni dilakukan per triwulan, tapi faktanya mengangkangi keputusan DPRD, dengan mengubah kontrak kerja menjadi per satu bulan,” tuturnya.
Karena itu, Sennang menuding eksekutif tidak menghargai DPRD Dairi. Dia pun mengimbau, agar Direktur RSUD Sidikalang harus berjiwa besar, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Menerima pengunjuk rasa, Nasib pun memberikan apresiasi karena mereka menyampaikan aspirasi dengan tertib. Dia pun mengaku, akan menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada pimpinan DPRD Dairi.
“Langkah pertama sudah kami lakukan, yakni dengan menggelar RDP dan sudah ada catatannya. Kami akan mengusulkan ke pimpinan, agar dibentuk pansus untuk masalah ini,” katanya.
Setelah menyerahkan pernyataan sikap dan aspirasi, massa bergerak menuju Kantor Bupati Dairi. Pada kesempatan itu, Robinson dalam orasinya, berharap agar Bupati Dairi, hadir menemui mereka.
“Aspirasi yang kami bawa adalah persoalan kemanusiaan, karena buruknya pelayanan rumah sakit dan berakibat fatal,” ujarnya.
Menurutnya, di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu-Jimmy Andrea Lukita Sihombing, Direktur RSUD Sidikalang sudah beberapa kali diganti. Namun, pelayanan tak kunjung membaik. Bahkan, sesuai hasil identifikasi yang dilakukan, ada ketidakharmonisan antara petugas medis dan ketimpangan dalam pembagian uang jasa medis.
“Harusnya, hal itu bisa diselesaikan bupati, sebagai pembina kepegawaian di lingkup Pemkab Dairi. Dan kalau tak diurus, dampaknya seperti yang terjadi saat ini. Sejak Januari hingga awal Februari ini, sudah ada 3 bayi meninggal, diduga akibat terlambat ditangani pihak rumah sakit. Jika tak bisa mengurus pelayanan rumah sakit, bupati silakan letakkan jabatan,” imbau Robinson, yang diamini massa.
Tak lama, Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing, didampingi Sekda Budianta Pinem, Asisten 1 Jonny Hutasoit, dan Asisten 3 Eddy Banurea, pun datang menemui massa. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekurangan pemerintah dalam pelayanan publik.
“Kekurangan dan perbaikan adalah tanggung jawab Pemkab Dairi. Permintaan maaf ini, tentu tak sebanding dengan jiwa yang melayang. Kami berkomitmen, pelayanan dasar bagi masyarakat akan semakin baik ke depannya,” janjinya.
Dia pun mengaku tidak pernah mendapat laporan, terkait penonaktifan dokter spesialis kandungan dr Saut Simanjuntak. “Aspirasi AP2AN akan kami teruskan ke Bapak Bupati. Harapan kami, agar pelayanan rumah sakit semakin membaik mulai saat ini hingga seterusnya,” pungkas Jimmy.
Usai mendapatkan jawaban tersebut, massa pun membubarkan diri dengan tertib. Selama aksi, unjuk rasa tetap dikawal pihak kepolisian. (rud/saz)
