Home Blog Page 1860

Plt Bupati Langkat Kumpulkan Lurah

BINCANG: Plt Bupati langkat, Syah Afandin saat berbincang santai dengan para lurah di Kabupaten Langkat.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Langkat, Syah Afandin menggelar pertemuan dengan 37 Lurah se-Kabupaten Langkat, di Rumdis Bupati Langkat, Minggu (5/2).

Pertemuan yang dibuka oleh Asisten I Hermansyah bertujuan untuk silaturahim dan diharapkan para lurah dapat menjalankan tugasnya di tahun ini yang disebut sebagai tahun politik.

“Dinamika politik juga semakin tajam, kita bisa menyikapi dengan bijak terutama dalam menjaga kondusifitas dan memberi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Minardi Lurah Kebun Lada Kecamatan Hinai melaporkan, bahwa kinerja mereka dalam keadaan baik semua sesuai jalur, tidak ada bermasalah. Untuk kelancaran penunjang pelayanan publik di kelurahan ada beberapa hal yang sedikit menjadi kendala. Untuk itu para lurah bermohon kepada Plt Bupati dan jajaran, untuk meningkatkan tunjangan kinerja dengan beban kerja yang 24 jam.

“Demi kelancaran administrasi di kelurahan, untuk menunjang pelayanan publik kepada masyarakat. Kadang kala kami dengan keterbatasan anggaran mengenai biaya operasional baik itu dana untuk ATK, kan tidak mungkin ketika ada warga mau meminta membuatkan surat, kami terkendala karena enggak ada kertas, untuk itu kami mohon diperhatikan” ucapnya.

Selain itu mereka juga memohon peningkatan SDM di karenakan tingkat SDM di kelurahan baik perangkatnya hingga operator yang masih kurang.

Syah Afandin menuturkan bahwa dengan silaturahim ini, dirinya bisa melihat langsung wajah-wajahnya para lurah yang ada di Langkat. Dari 37 lurah hanya beberapa yang sudah kenal, tapi ada juga yang belum kenal.

“Kami minta secara khusus untuk silaturahim sambil melakukan komunikasi dua arah, agar ada penyegaran antara saya sebagai pimpinan dan lurah sebagai ujung tombak kami di kelurahan,” ujarnya.

Syah Afandin juga menyampaikan bahwa dirinya sudah menjadi pelaksana tugas Bupati Langkat kurang lebih satu tahun. Banyak capaian-capaian yang merupakan kerja keras dan kerjasama dari semua OPD yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, juga dari tingkat kelurahan.

“Namun ini belum maksimal, saya masih banyak mendapat masukan-masukan dimana tidak semuanya murni itu aspirasi. Secara prinsip saya akan membantu memberikan fasilitas-fasilitas yang tentunya kita harapkan dapat menunjang kinerja. Namun harus tetap kita tunjukan kinerja kita sebagai abdi negara yang benar-benar untuk melayani masyarakat, dan tidak sedikit kinerja kita yang belum maksimal akan naik ke media sosial dan lainnya. Seolah-olah kesannya kita tidak melakukan aktivitas. Padahal kita tahu mungkin ada kendala terjadi seperti armadanya yang terlambat dan sebagainya. Ini secara tidak langsung sudah menghilangkan kesan kerja keras yang mungkin bapak ibu lakukan selama ini,” jelasnya.

“Para lurah adalah aparatur sipil negara, ujung tombak yang terikat dengan sumpah jabatan. Jadi tolong dijaga amanah yang diemban,” tutup Afandin. (bbs/ram)

Imigrasi Keluarkan Aplikasi M-Paspor, Jalur Khusus Bayar Rp1 Juta

REKAM: Petugas melakukan perekaman data pemohon pembuatan Paspor Republik Indonesia (RI) di Kantor Imigrasi Kelas 1 di Jakarta, beberapa waktu lalu.jawa pos.

SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan melakukan perbaikan dalam pembuatan paspor regular. Kemudahan pembuatan paspor regular itu bisa dilakukan masyarakat melalui aplikasi M-Paspor.

“Bagi para pemohon paspor dapat melakukan pengajuan permohonan melalui aplikasi M-Paspor,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh dikonfirmasi, Minggu (5/2).

Pembuatan paspor secara regular ini membutuhkan waktu empat hari kerja. Namun, apabila aplikasi tersebut mengalami kendalan

pemohon bisa melakukan clear cache atau logout, untuk kemudian login kembali. “Apabila masih mengalami kendala, silakan clear cache lalu login ulang aplikasi M-Paspor,” ucap Nur Saleh.

Meski demikian, Imigrasi kini melakukan kemudahan dalam pembuatan paspor dengan melakukan jalur khusus. Tetapi, masyarakat harus menyiapkan anggaran sebesar Rp1 juta. Berbeda dengan pembuatan paspor regular yang tidak merogoh kocek dalam sebesar Rp350 ribu dan Rp650 ribu untuk paspor elektronik.

“Seperti halnya layanan paspor prioritas, pemohon percepatan paspor bisa langsung datang ke kantor Imigrasi dengan membawa dokumen persyaratan, yaitu KTP, KK, akta kelahiran, ijazah/buku nikah/surat baptis. Bagi WNI yang sebelumnya memiliki paspor terbitan setelah tahun 2009 di dalam negeri, cukup membawa KTP dan paspor lama,” ungkap Nur Saleh.

Menurut Saleh, pembuatan paspor jalur khusus sebesar Rp1 juta itu akan dimasukan ke dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tarif PNBP percepatan paspor itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.

Nur Saleh menyarankan, agar pemohon datang ke kantor imigrasi lebih awal, sehingga paspor dapat segera diproses untuk selesai di hari yang sama. Namun, masyarakat dapat menghubungi kantor Imigrasi (Kanim) yang akan dituju untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pelayanan percepatan paspor di kanim tersebut.

“Jika pemohon datang di siang hari, terdapat kemungkinan paspor baru dapat selesai pada keesokan paginya,” pungkasnya. (jpc/ila)

Pembangunan Stadion Utama Sport Center Rampung Sebelum September 2024

Kadispora Sumut, Baharuddin Siagian. istimewa/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR RI, dalam percepatan pembangunan Stadion Utama Sport Center di Kabupaten Deliserdang. Ditargetkan, akan rampung sebelum PON digelar pada September 2024 mendatang.

Stadion Utama merupakan venue terbesar untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 Aceh-Sumut, Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Kadispora) Sumut, Baharuddin Siagian, Minggu (5/2).

Baharuddin menjelaskan, saat ini Pemprov Sumut bersama Kementerian PUPR dan pihak terkait sedang mempercepat penyelesaian masalah administrasi. “Dokumen administrasi hampir seluruhnya sudah selesai, saat ini tinggal AMDAL dan itu pun sedang berproses. Kita ingin ini sesegera mungkin selesai sehingga sebelum PON stadion kita sudah rampung,” ucap Baharuddin.

Sesuai dengan timeline Kementrian PUPR, penyelesaian dokumen seperti Final Business Case (FBC) Perjanjian Kerja Sama (PKS), dokumen transaksi dan perjanjian serta dokumen lainnya selesai di awal Maret 2023. Kemudian, pengerjaan dimulai September 2023 dengan waktu 12 bulan, tetapi Pemprovsu mendorong agar penyelesaian pembangunan lebih awal.

“September terlalu dekat dengan pembukaan PON. Kan PON dibuka 8 September 2024, stadion kita juga targetnya September. Kita harus bekerja lebih keras karena itu kita koordinasi dengan Kementerian PUPR agar bisa mempercepat ini, tetapi juga tertib administrasi,” kata Baharuddin Siagian.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR, Meike Kencanawulan Martawidjaja mengatakan, semua pihak telah bekerja keras untuk merampungkan stadion utama Sport Centre Sumut. Walau begitu, dia tidak ingin ada kesalahan administrasi dalam proyek pembangunan stadion ini.

“Kita semua ingin stadion kebanggaan Sumut ini cepat selesai, semua bekerja keras untuk menyelesaikan stadion utama Sumut, tetapi tentu harus sesuai dengan administrasi yang berlaku, kita semua berupaya untuk menyelesaikannya lebih cepat dari target,” kata Meike saat rapat.

Seperti diketahui, pembangunan Stadion Utama Sport Center Sumut dengan anggaran sebesar Rp1,8 triliun. Adapun anggaran pembangunan stadion yang berada di Desa Sena, Kabupaten Deliserdang, tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di kawasan itu juga akan dibangun tiga venue lain. Yakni venue martial art, bola voli, dan stadion madya. Namun, pembiayaan ketiga venue tersebut berasal dari APBD. Ketiga venue ini pelaksanaan pembangunannya dalam dua tahun penganggaran atau multiyears tahun jamak.

Seperti diberitakan, Sumut dan Aceh akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON XXI pada 2024. Sebagai tuan rumah, Sumut akan didukung pembiayaan dari pusat. Pusat akan mendukung pembiayaan pembangunan venue, melalui APBN, serta melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Bantuan berupa sarana dan prasarana pertandingan, seperti alat alat pertandingan, akan datang dari Kemenpora. Sumut akan membangun pusat fasilitas olahraga atau sport center yang dilengkapi dengan sebuah stadion berkapasitas 75.000 penonton dengan desain gedung berbentuk kelapa sawit.

Adapun kapasitas tersebut mencapai dua kali standar internasional mengingat suatu pertandingan internasional disyaratkan digelar di stadion berkapasitas minimal 30 ribu tempat duduk.

Proyek ini akan dilaksanakan di dua kawasan, yakni kawasan seluas 92,8 hektare untuk sarana olahraga dan kawasan 7,02 ha untuk bisnis. Ke depan, sport center akan dikembangkan menjadi kota baru di Kabupaten Deliserdang. Fasilitas olahraga bertaraf internasional ini akan dilalui jalur kereta api dan Moda Raya Terpadu (MRT).

Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalulintas akan dilakukan juga pelebaran jalan umum di kawasan tersebut. Proses pembangunan mengejar jadwal PON XXI yang mana sport center itu akan menjadi venue kegiatan, khususnya penutupan PON. (gus/ila)

Dipangkas Jadi 35 Hari, Usulan Komisi VII DPR RI untuk Perjalanan Haji 2023

FUAD MUHAMMAD/KP TAMU ALLAH: Jamaah haji 2023 yang melalui Embarkasi Balikpapan bersiap bertolak ke Tanah Suci. Balikpapan tahun ini mendapat jatah haji reguler 241 orang yang terbagi dalam tiga kelompok terbang.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berbagai skenario dirancang untuk mengurangi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 yang naik signifikan. Salah satunya, memperpendek waktu perjalanan haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan pengurangan masa perjalanan haji dari 42 menjadi 35 hari. Apabila dipangkas tujuh hari, komponen konsumsi dalam BPIH bisa diefisienkan hingga lebih dari Rp322 miliar. Besaran tersebut diperoleh dari gambaran kalkulasi untuk satu komponen saja, yakni makan. Biayanya SAR 18 (kurs Rp 4.200) untuk sekali makan.

Karena itu, dia meminta Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan maskapai penerbangan untuk memperjuangkan perubahan kebijakan di Arab Saudi mengenai jadwal pemberangkatan pesawat calon jamaah haji (CJH) Indonesia. Dengan begitu, tidak mengambil hari terlalu panjang dan dalam rentang waktu 30–35 hari. “Itu baru efisiensi dari sisi konsumsi saja. Belum dari sisi pelayanan, SDM, dan sebagainya,” ujarnya kemarin (4/2).

Menurut Diah, urusan teknis penerbangan yang selama ini dianggap sebagai kendala pengurangan masa perjalanan haji kini sudah bisa diatasi. Bandara Jeddah telah diperluas.

Artinya, jumlah penerbangan bisa ditambah. Belum lagi dengan keberadaan Bandara Taif yang juga dapat dimanfaatkan. “Agar bisa merealisasikan haji 35 hari, dibutuhkan 15 kali penerbangan dalam sehari dan Garuda Indonesia siap untuk itu. Pemerintahharus memperjuangkan rencana itu melalui lobi kepada pihak Saudi,” ungkap politikus PDIP tersebut.

Dengan pengurangan masa perjalanan haji, Diah memastikan rangkaian ibadah tidak akan terganggu. Termasuk pelaksanaan arbain di Madinah. Saat ini dia bersama rombongan Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Saudi terkait persiapan haji 2023.

Ketua Pelaksana Harian Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) periode 2016–2022 Qasim Shaleh turut mengamini usulan tersebut. Dia menyebut ibadah haji selama 35 hari sama sekali tidak akan mengganggu rangkaian ibadah. Sebab, inti haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) hanya 6 hari. Kemudian arbain di Madinah hanya 8 hari. Pengurangan masa haji itu sejatinya pernah diusulkan pihaknya kepada pemerintah. “Jadi, sangat-sangat tidak mengganggu secara ibadah,” katanya.

Perluasan Bandara Jeddah juga memungkinkan jumlah penerbangan bertambah. “Paling hanya slot penerbangannya yang perlu dibahas karena itu kewenangan Kerajaan Arab Saudi,” ucapnya.

Pada bagian lain, Konsul Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Eko Hartono menegaskan, pihaknya terus berupaya membuka keran ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi. Itu menjadi program strategis mengingat jumlah jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia. “Kami targetkan dalam tiga tahun ke depan, kita bisa penuhi 30 persen kebutuhan makanan dan minuman untuk jemaah haji kita,” ungkapnya.

Menurut Eko, selama ini proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jemaah haji Indonesia masih sangat kecil, yakni baru sekitar 10 persen. Padahal, nilai makanan dan minuman yang dikonsumsi jemaah haji Indonesia mencapai Rp500 miliar.

Perusahaan penyedia layanan katering dan muasasah di Saudi lebih banyak menggunakan produk dari Thailand, Vietnam, Tiongkok, dan lainnya. “Salah satu upaya yang dilakukan KJRI untuk mencapai target 30 persen adalah menggelar Indonesian Hajj Expo (IHE),” katanya.

IHE diadakan pada 1–2 Februari 2023 di Balai Nusantara, Wisma Konjen RI Jeddah. Kegiatan itu diikuti 21 eksportir Indonesia dan 9 importir produk Indonesia di Saudi. Turut serta pula sekitar 40 perusahaan penyedia layanan katering di Saudi, baik dari Makkah maupun Madinah.

Dengan mempertemukan calon supplier Indonesia dengan pengguna dari Saudi, diharapkan akan tercapai kesepakatan dagang dengan harga dan kualitas produk yang baik untuk haji. Khususnya untuk makanan dan minuman.

Namun, yang harus menjadi catatan penting adalah pemenuhan persyaratan dari Saudi Food and Drug Authority (SFDA) oleh eksportir Indonesia agar produknya bisa masuk. Sebab, tanpa sertifikasi SFDA, produk Indonesia sulit masuk Saudi. “Sebagian dalam proses seperti beras dan ikan. Ke depan, kami sudah minta pengusaha kita terus memproses perizinan untuk produk-produk lainnya sehingga dapat masuk Saudi dan bisa dipakai haji,” paparnya.

Langkah KJRI Jeddah mendapat dukungan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Menurut dia, program tersebut selaras dengan misi PHU dalam menguatkan ekosistem ekonomi haji. Dimensi penyelenggaraan haji tidak hanya ibadah, tapi juga perniagaan. Di Indonesia pun telah diadakan pameran serupa. “Semoga ekosistem ekonomi haji di Indonesia makin kuat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Agama mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 mencapai Rp98.893.909,11 saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI.

Usulan BPIH itu terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp69.193.734,00 atau 70 persen serta nilai manfaat (optimalisasi) Rp29.700.175,11 atau 30 persen.

Jika dibanding tahun lalu, usulan BPIH 2023 ini naik sebesar Rp514.888,02. Di mana, BPIH 2022 lalu mencapai Rp98.379.021,09.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menyebutkan, kenaikan ini dipengaruhi adanya perubahan skema persentase komponen Bipih dan Ni

Di mana, pemerintah mengajukan usulan skema yang lebih berkeadilan. Komposisinya adalah, Bipih sebesar 70 persen dan 30 persen nilai manfaat.

“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jamaah haji Indonesia. Termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis,” kata Hilman Latief.

Hilman menjelaskan, sejak tahun 2010 hingga 2022, pemanfaatan dana nilai manfaat ini terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2010, nilai manfaat hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan kepada calon jemaah haji mencapai sebesar Rp4,45 juta.

Sementara Bipih yang harus dibayarkan calon jamaah haji sebesar Rp30,05 juta. Lalu komposisi nilai manfaat hanya 13 persen dan Bipih 87 persen. Pada perkembangannya, komposisi nilai manfaat tersebut semakin membesar menjadi 19 persen pada tahun 2011 dan 2012. Lalu sebesar 25 persen pada tahun 2013, 32 persen di 2014, 39 persen tahun 2015, 42 persen (2016), 44 persen (2017) serta mencapai 49 persen di 2018 dan 2019.

Lantaran Pemerintah Arab Saudi sudah menaikkan layanan biaya masyair dengan signifikan menjelang dimulainya operasional haji 2022 (jamaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat ini naik sampai 59 persen. “Kondisi ini sudah tidak normal, dan harus disikapi dengan bijak,” kata Hilman.

Pemerintah Indonesia sendiri mengusulkan skema lebih berkeadilan dalam BPIH 2023. Perhitungan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung calon jamaah haji dan penggunaan nilai manfaat (NM) dilakukan lebih proporsional.

Hilman Latief menyebutkan, skema tersebut bertujuan menjaga nilai manfaat yang menjadi hak calon jemaah haji Indonesia. Termasuk calon jamaah haji yang masih mengantre keberangkatan, agar tidak tergerus habis. Nilai manfaat tersebut berasal dari hasil pengelolaan dana haji yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Karena itu, nilai manfaat ini merupakan hak dari seluruh jemaah haji Indonesia. Itu juga termasuk lebih dari lima juta yang masih menunggu antrean.

Gelombang Pertama Berangkat 24 Mei

Kemenag juga memastikan, rencana perjalanan calon jamaah haji Indonesia akan dimulai pada 23 Mei 2023 mendatang. Proses perjalanan haji 2023 ini berlangsung hingga 3 Agustus 2023. Ini ditandai dengan kedatangan jamaah haji gelombang dua ke tanah air.

Dikutip dari akun Instagram @informasihaji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama, merilis rencana perjalanan ibadah haji 2023.

“Sebagai salah satu langkah persiapan untuk penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini, mimin sudah siapkan Rencana Perjalanan Haji yang bisa jadi pedoman para jamaah yang akan berangkat nanti,” pemberitahuan diunggah dalam akun Instagram @informasihaji.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada rapat kerja dengan DPR RI beberapa waktu lalu telah menyampaikan, kloter pertama jamaah haji 1444 H/ 2023 diberangkatkan mulai pertengahan Mei mendatang. Dijadwalkan, Kloter pertama gelombang I ke Madinah berangkat pada 24 Mei 2023 lalu, kloter pertama gelombang II pada 8 Juni 2023,” kata Yaqut. (mia/c7/fal/ila)

 

Enam Pelajar Terlibat Geng Motor Ditangkap

PELAJAR DIAMANKAN: PRC Ditsamapta Polda Sumut saat mengamankan pelajar dan barang bukti yang diduga hendak tawuran, di Jalan Ngumban Surbakti Pasar 8, Depan Showroom Daihatsu Medan, Sabtu (4/2) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Patroli Reaksi Cepat Direktorat Samapta Kepolisian Daerah Sumatera Utara (PRC Ditsamapta Polda Sumut) mengamankan enam pelajar yang hendak tawuran di Jalan Ngumban Surbakti Pasar 8, Depan Showroom Daihatsu Medan, Sabtu (4/2) sore. “Berkat kesigapan anggota di lapangan, kami berhasil melakukan pencegahan terhadap para pelajar yang diduga akan melakukan tawuran,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Dia menjelaskan, berawal saat tim PRC menemukan sekelompok pelajar yang melakukan konvoi menggunakan sepeda motor, sedikitnya 40 unit dengan membawa senjata tajam (sajam) serta beberapa kembang api dan tongkat baseball.

Hadi menambahkan, tim langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 6 pelajar beserta barang bukti.

Berdasarkan hasil interogasi di tempat kejadian perkara (TKP), bahwa para pelajar tersebut masuk ke dalam kelompok geng motor M3 (Maya Methodist, Mabes) yang akan mencari lawan untuk melakukan kekerasan.

“Dari tangan keenam pelajar ini diamankan barang bukti 2 buah sajam ,1 buah tongkat baseball, 1 buah besi padat , 2 buah petasan (kembang api), 1 buah batu, dan 6 unit sepeda motor,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, seluruh pelaku sudah diamankan di Ditreskrimum Polda Sumut dan akan memanggil pihak sekolah serta orangtua.

“Kami tak akan pernah lelah dalam melakukan upaya kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas, khususnya di wilayah Polda Sumut yang aman dan kondusif,” pungkasnya. (dwi/azw)

Kasus Perantara Jual Beli Sabu, Hukuman Brigadir Wisnu Diperberat Jadi 10 Tahun

PUTUSAN: Hakim PN Medan saat membacakan putusan terhadap Brigadir M Wisnu Wardhana, terdakwa kasus sabu beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Tinggi (PT) Medan perberat hukuman Brigadir M Wisnu Wardhana, terpidana pengirim sabu ke oknum hakim di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung. Oknum polisi yang bertugas Polrestabes Medan itu, divonis 10 tahun penjara atau naik 4 tahun dalam kasus jual beli sabu.

Majelis hakim banding diketuai Railam Silalahi dalam amar putusannya, menerima permohonan banding penuntut umum, sekaligus mengubah Putusan Pangadilan Negeri Medan Nomor 1758/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 November 2022.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari website PN Medan, Minggu (5/2).

Hakim meyakini, terdakwa terbukti bersalah sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Yakni bersama-sama melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sabu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram,” katanya.

Sebelumnya, hakim PN Medan menghukum terdakwa M Wisnu Wardhana selama 6 tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsider 2 bulan penjara, pada 22 November 2022. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maria FR Tarigan, yang semula menuntut 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsider 3 bulan penjara.

Diketahui, tim Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kiriman paket dari jasa ekspedisi Medan, dengan pengirim atas nama Dewa Siagian.

Sedangkan alamat tujuan atas nama Raja Adonia Sumanggam Siagian, kebetulan anak dari salah seorang hakim agung di Jakarta, dengan alamat PN Rangkasbitung Jalan RA Kartini Muara Ciujung Timur Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Selanjutnya, pada 17 Mei 2022, tim kepolisiam, melakukan penangkapan terhadap oknum hakim tersebut dan Yudi Rozadinata dengan barang bukti 20 gram sabun kiriman paket dari Medan.

Secara terpisah tim Satres Narkotika yang menerima laporan dari BNN Provinsi Banten, kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Wisnu Wardhana. (man/azw)

Polda Sumut Buru Pelaku Penyebar Isu Culik Anak

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Isu mengenai aksi penculikan anak belakangan ini sedang merebak di tengah-tenah masyarakat Medan dan sekitarnya ditanggapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan.

“Hasil pelaksanaan penyelidikan, informasi itu tidak benar,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Minggu (5/2).

Tanggapan Kabid Humas Polda Sumut tersebut meluruskan informasi yang beredar di media sosial (medsos) menyebutkan, bahwa pelaku ditangkap dan dibakar hidup-hidup oleh massa. Warga yang menerima informasi adanya anak SD diculik, kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib.

Dalam voice note tersebut menyebutkan, terjadi di Perumnas Mandala Medan, penculikan anak SD. Pelakunya dibakar massa. Penculik anak di Jalan Mandala Medan ketangkap dibakar hidup-hidup.

“Informasi terkait penculikan anak itu tidak benar atau hoaks,” tegas Kombes Pol Hadi Wahyudi kembali.

Dia menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi, mulai dari guru, penjaga sekolah, kepala sekolah, dan warga. Namun, polisi memperoleh keterangan tidak benar adanya kejadian percobaan penculikan anak di seputaran sekolah maupun juga di luar gerbang sekolah.

“Begitu juga dengan nama anak yang disebutkan diculik itu, juga tidak ada nama siswa yang terdaftar di sekolah,” tegasnya.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan penelusuran mendalam dan memburu siapa orang yang membuat pesan berantai penculikan anak ini yang sudah membuat kepanikan masal.

“Subdit Siber Ditreskrimsus saat ini sedang mencari asal atau pelaku pembuat konten (penculikan anak) tersebut dan yang menyebarkannya,” pungkasnya. (dwi/azw)

Eksibisi Futsal SIWO Meriahkan HPN 2023

PERSIAPAN: Pengurus SIWO PWI Sumut menggelar rapat persiapan Eksebisi Futsal Friendly Match HPN 2023. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Watawan Indonesia Sumatera Utara akan menggelar pertandingan futsal yang betajuk “Eksebisi Futsal Friendly Match HPN 2023” dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional 2023.

Ketua SIWO Sumut Johny Ramadhan Silalahi di Medan, Minggu (5/2), mengatakan, pertandingan futsal tersebut akan digelar di GOR Futsal Dispora Sumut Jalan Pancing, Deli Serdang, Kamis (9/2) mendatang. Eksibisi menghadirkan empat tim yakni Siwo All Stars, KONI Sumut, PWI Sumut dan Dispora Sumut.

Seusai pertandingan acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah seluruh anggota SIWO se Indonesia dengan PWI, KONI, Dispora dan insan olahraga di Sumatera Utara sambil menikmati durian.

“Persiapan sudah maksimal. Kami juga sudah menggelar rapat persiapan dengan pembagian tugas masing-masing untuk menyukseskan pertandingan futsal tersebut,” jelas Johny.

Didampingi Wakil Ketua SIWO Sumut Pujianto, Sekretaris Halomoan Samosir, Bendahara Ilham Ridwan serta unsur pengurus A Hakim Harahap, Juriadi, Deking Sembiring, Joko Saputra dan Topel Naibaho, dia mengatakan koordinasi dengan Dispora Sumut terus dimaksimalkan.

Terkait digelarnya pertandingan di GOR Futsal Dispora Sumut, dia mengatakan ada beberapa misi yang diusung. Di antaranya untuk mengenalkan kepada SIWO se Indonesia berbagai fasilitas olahraga yang ada di kawasan Sport Center Dispora Sumut.

Selain GOR Futsal yang nantinya akan digunakan sebagai venue PON 2024, di komplek yang sama terdapat GOR Serga Guna, wisma atlet, sirkuit motocross, stadion mini serta sarana olahraga lainnya.

“Kita berharap kawan-kawan SIWO se Indonesia mengenal sebagian fasilitas olahraga yang akan digunakan nantinya di PON. Terimakasih kepada semua pihak khususnya Dispora Sumut, KONI Sumut dan PWI yang telah banyak membantu demi terselenggaranya acara itu nantinya,” pungkas Johny.

Sehari sebelum petandingan futsal juga dalam rangka HPN 2023, Rabu (82), digelar seminar nasional olahraga mengambil tema “Strategi Sumut dan Aceh
meningkatkan Prestasi Olahraga dan Kebangkitan Ekonomi Daerah”.

Seminar rencananya akan dihadiri Menpora Zainudin Amali dan Ketua PWI Pusat Atal S. Depari. Sejumlah tokoh sebagai pemateri di antaranya Ketua KONI Pusat Marciano Norman, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI Diana Kusumastuti, Kadispora Aceh Dedy Yuswadi AP,
Kadispora Sumut Baharuddin Siagian, Anggota DPR RI Komisi X Prof. Djohar Arifin Husin dan Ketua Umum SIWO Pusat AA GWA Ariwangsa.

Seminar berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan pada pukul 09.00- 12.00 WIB, setelah itu mulai Pukul 13.00 akan dilanjutkan dengan Rakernas SIWO se Indonesia di tempat yang sama. (dek)

DPRD Medan Prihatin, Rakyat Bayar Pajak Tapi Lampu Jalan Banyak Padam

Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Dhiyaul Hayati SAg MPd

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan diminta memprioritaskan penyelesaian masalah lampu jalan, sebelum memperbanyak pembangunan lampu hias. Bagaimana tidak, hingga saat ini masih banyak didapati lampu jalan rusak di berbagai ruas jalan di ibukota Provinsi Sumatera Utara ini.

Penegasan ini disampaikan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Dhiyaul Hayati SAg MPd yang prihatin masih banyak jalanan gelap sehingga rawan terjadi tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.

“Kami banyak menerima laporan warga, terkait kerusakan sejumlah lampu jalan. Bahkan ada yang sudah 6 bulan belum juga diperbaiki. Masyarakat sudah melaporkan permasalahan ini melalui call center pengaduan lampu jalan, namun belum ada kelanjutan,”kata Dhiyaul Hayati, Minggu (5/2/2023).

Legislator PKS ini menyebutkan sejumlah lokasi yang butuh perbaikan sesuai laporan warga kepadanya. Diantaranya Jalan Helvetia Raya Medan Helvetia, Sembada X Kelurahan PB Selayang 2 Medan Selayang dan Jalan Suka Eka Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. Selanjutnya, warga juga melaporkan ketiadaan lampu jalan di Jalan Bunga Pariama Gang Sejahtera Kelurahan Baru Ladang Bambu Metung dan Jalan Bunga Pariama Gang Mahoni.

“Sebelum kita bangun banyak lampu hias, harusnya masalah lampu jalan di depan rumah warga harus menjadi prioritas agar kecelakaan dan kriminalitas dapat diminimalisir. Apalagi lampu jalan mati dan jalan pun berlobang tingkat rawan kecelakaannya semakin tinggi,”ujar Dhiyaul seraya menambahkan di Jalan Bunga Pariama Gang Mahoni tak hanya lampu jalan yang rusak, namun juga kondisi jalan butuh perbaikan karena berlobang-lobang.

Menurutnya lagi, permasalahan lampu jalan ini sudah sering dikeluhkan warga. Bahkan dalam setiap kegiatan DPRD Medan, seperti sosialisasi perda (sosper) dan reses, warga kerap menyampaikan permasalahan infrastruktur terutama lampu jalan. Dhiyaul mengingatkan Pemko Medan bahwa rakyat membayar pajak penerangan jalan, dan sudah selayaknya lampu jalan rumah warga terang benderang.

“Rakyat bayar pajak penerangan jalan, tapi kenapa di kawasan mereka masih gelap gulita? Jadi saya harapkan agar Pemko Medan segera membentuk tim untuk mendata jumlah lampu jalan yang rusak dan jalan yang belum ada lampu jalannya. Tim bisa terdiri dari kepala lingkungan dan pihak dinas perhubungan,”harapnya. (rel)

Adik Ketua Panwascam Binjai Timur Lolos Seleksi Pengawas Pemilu Kelurahan

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Binjai Timur telah mengumumkan nama-nama yang berhak duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan (PPL). Dari 7 orang yang diumumkan, ada satu nama yang menyita perhatian publik.

Dia adalah Ermawan, yang disebut-sebut sebagai adik Ketua Panwascam Binjai Timur, Ermawati. Hal ini terlihat dalam pengumuman nomor 003/KP.01.00/POKJA-PKD/SU-26.04/02/2023, di mana Ermawan dinyatakan lulus sebagai PPL di Kelurahan Tunggurono.

Padahal berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dituliskan pada pasal 19 poin f, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak: tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.

Sayangnya, Ketua Panwascam Binjai Timur, Ermawati yang dihubungi untuk konfirmasi terkait hal ini tidak merespon. Sementara, Komisioner Bawaslu Kota Binjai, Lailatus Sururiyah yang juga dikonfirmasi terkait hal ini enggan menanggapi persoalan adik Ketua Panwascam Binjai Timur yang lolos sebagai PPL di Tunggurono. “Konfirmasi terkait dengan hal itu, bisa disampaikan satu pintu kepada Ketua Bawaslu (Pak Syainul Irwan),” ujarnya, Minggu (5/2/2023).

“Dan kebetulan memang beliau juga penanggung jawab divisi terkait perekrutan Badan Adhock sebagai Kordiv SDM,” sambung dia.

Meski demikian, dia membenarkan bahwa Panitia Pengawas tingkat kecamatan di Kota Binjai telah mengumumkan hasil calon Panwaslu Kelurahan pada Sabtu (4/2/2023) kemarin. “Yang bisa saya sampaikan hanyalah bahwa memang sudah diumumkan terkait calon panwaslu kelurahan terpilih, sebagaimana yang tercantum dalam juknis,” pungkasnya. (ted)

1...1,8591,8601,861...15,762Page 1,860 of 15,762