Home Blog Page 1869

PLN Siap Penuhi Kebutuhan Listrik 1.008 MVA dari 8 Perusahaan di Batam

BATAM, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) siap memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik di Batam, Kepulauan Riau. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Penyediaan dan Pengelolaan Tenaga Listrik antara anak usaha PLN yaitu PLN Batam selaku pemilik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) di Batam bersama 8 perusahaan dengan total potensi kebutuhan daya mencapai 1.008 Mega Volt Ampere (MVA).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN siap memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia, khususnya di Batam, termasuk untuk industri dan bisnis.

“PLN siap mendukung investasi yang hadir melalui penyediaan listrik yang cukup, andal dan tarif kompetitif. Dengan listrik yang andal dan terjangkau, kami yakin PLN Batam dapat menjadi jantung dari pertumbuhan ekonomi di sini,” ucap Darmawan.

Pertumbuhan konsumsi listrik di Batam sendiri mengalami lonjakan signifikan. Sepanjang tahun 2022, konsumsi listrik meningkat sebesar 14,71 persen dari 2,56 juta Megawatt hour (MWh) pada tahun 2021 menjadi 2.94 juta MWh pada tahun 2022. Angka ini juga berada di atas pertumbuhan konsumsi listrik nasional yang berada di angka 6,17 persen.

“Tahun 2022 pertumbuhan konsumsi listrik di Batam luar biasa, kalau tahun 2021 hanya tumbuh 5,01 persen, tahun 2022 ini lebih dari 14 persen. Ini menunjukkan roda ekonomi di Batam mengalami pertumbuhan,” ucap Darmawan.

Direktur Utama PLN Batam, M. Irwansyah Putra menjelaskan bahwa saat ini daya mampu kelistrikan di Batam mencapai 569 megawatt (MW) dengan beban puncak sebesar 538 MW. PLN memproyeksikan Batam akan mengalami surprised demand pada tahun 2026 sebesar 508 MVA dan terus meningkat kebutuhan hingga 1.008 MVA pada tahun 2030.

“Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 860 MW hingga 2030. Sehingga kami yakin siap memenuhi kebutuhan listrik di Batam,” pungkas Irwansyah.

Adapun perusahaan yang melakukan MoU antara lain PT Taman Resort Internet, PT Kabil Indonusa Estate, PT IDN Solar Tech, PT Samara Industrial, Bandara Internasional Batam, PT Ecogreen Oleochemicals, PT Latrade Batam Indonesia, dan Tunas Grup. (ila)

1.700 Siswa se-Kota Medan Ikuti Aneka Lomba yang Digelar Perguruan Al Azhar

Pembina Perguruan Al Azhar Medan H Machyuzar Nasution menyampaikan sambutan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perguruan Al Azhar Medan kembali menggelar Gebyar Tabligh Akbar “Sound of Dakwah” (SOD) ke-9 dan pra event dalam rangka memperingati Isra’ dan Mikraj Nabi Muhammad SAW. Acara ini digelar di Aula Perguruan Al Azhar Medan, Jalan Pintu Air IV Nomor 214, Kwala Bekala, Padangbulan, Selasa (1/2).

Ketua panitia pelaksana, Agustono dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tabligh akbar dan pra event ini rutin mereka gelar setiap tahun. “Untuk Gebyar Tabligh Akbar “Sound of Dakwah” sudah kami gelar sebanyak 9 kali dengan tahun ini. Untuk pra event sendiri, kami mengangkat tema, peningkatan karakter moral akhlak karimah dalam rangka menyongsong generasi soleh dan solehah,” ujar Agustono.

Menurutnya, dalam pra event ini mereka menggelar berbagai macam perlombaan, seperti tahfizh, azan, kaligrafi, puisi, pidato, mewarnai, dan vokal. “Alhamdulillah, ada 1.700 peserta yang mendaftar dari seluruh sekolah yang ada di Kota Medan. Sedangkan acara puncak Gebyar Tabligh Akbar “Sound of Dakwah” akan di gelar pada Senin (6/2) pekan depan, dengan mengahdirkan Ustad Hanan Attaki,” ungkap Agustono.

Pria berkacamata ini juga mengucapkan terima kasih kepada pembina dan ketua yayasan yang terus mensupport setiap acara yang mereka gelar. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta lomba dan para orangtua yang mendampingi putra putrinya,” ucapnya.

Agustono juga mengajak para orangtua untuk mendaftarkan anak-anaknya ke Perguruan Al Azhar. “Ada diskon uang pangkal bagi yang ingin melanjutkan pendidikannya di Perguruan Al Azhar Medan, yaitu diskon uang pangkal mulai dari 15% hingga 25%,” promonya.

Sedangkan H Machyuzar Nasution selaku pembina Perguruan Al Azhar Medan, mengucapkan selamat datang kepada para peserta lomba. “Semoga merasa nyaman selama berada di Perguruan Al Azhar Medan. Semoga kegiatan ini menjadi wadah untuk menyalurkan bakat anak-anak secara positif. Selamat berlomba dengan tetap menjunjung tinggi silaturahim dan ukuwah islamiyah,” pungkasnya. (rel/adz)

Perkemi Medan Semangat Songsong Porwil 2023

BERSAING: Sejumlah atlet kempo siap bersaing pada Porwil Medan 2023. (ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) memiliki semangat tinggi menyambut Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Kota Medan 2023. Perkemi Medan menjadikan Porwil Medan 2023 sebagai sarana melahirkan bibit-bibit atlet.

“Porwil Medan 2023 ini merupakan sarana tepat bagi atlet pemula untuk berprestasi. Kebetulan banyak atlet kempo pemula yang bakal tampil di Porwil kali ini,” ujar Ketua Pengkot Perkemi Medan, Ir Dial Rizal didampingi Sekretaris Jhon Piter di Medan, Kamis (2/2).

Dijelaskan, cabang kempo bakal dimainkan di Wilayah II. Sebanyak tujuh kecamatan sudah memastikan mengirimkan atletnya. Kecamatan tersebut adalah Tuntungan, Johor, Polonia, Selayang, Sunggal, Petisah, dan Medan Baru.

“Sampai saat ini tujuh kecamatan sudah memastikan tampil di cabang kempo. Sebanyak 60 atlet sudah mendaftarkan diri,” tambahnya.

Pertandingan cabang kempo direncanakan digelar di Sekolah GB Josua pada 26 Februari mendatang. Sedangkan technical meeting digelar pada 25 Februari. “Kempo pada Porwil kali ini akan mempertandingkan 19 nomor,” tambahnya.

Adapun nomor yang dipertandingkan, yakni randori kelas 40 kg putra, randori kelas 45 kg putra, randori kelas 50 kg putra, randori 55 kg putra, randori 60 kg putra, dan randori 65 kg putra. Kemudian randori 40 kg putri, randori 45 kg putri, randori 50 kg putri, randori 55 kg putri, dan randori 60 kg putri.

Selanjutnya, embu tandoku solo kyu7-6 putra, embu tandoku solo kyu7-6 putri, embu tandoku solo kyu 5-4 putra, embu tandoku 5-4 putri, embu tandoku solo kyu 3-2 putra, dan embu tandoku solo kyu 3-2 putri. Kemudian embu berpasangan putra/putri/camputan, dan embu beregu putra/putri/campuran.

“Kita berharap pertandingan kempo pada Porwil kali ini akan melahirkan atlet-atlet berbakat. Ini merupakan kesempatan bagi atlet pemula untuk meraih prestasi,” harapnya.

Dial Rizal juga mengucapkan terima kasih kepada KONI Medan yang tetap memberikan kepercayaan kepada Perkemi Medan untuk ambil bagian pada Porwil 2023 ini. “Kita akan membayar kepercayaan itu dengan pelaksanaan yang baik dan melahirkan atlet berprestasi,” pungkasnya. (dek)

Antisipasi Aksi Penculikan, Bhabinkamtibmas Imbau Pelajar untuk Tidak Percaya Orang Tidak DiKenal

IMBAU: Anggota Bhabinkamtibmas Aiptu Adamsyah memberikan imbauan dan sosialisasi pesan-pesan khamtibmas di SD 165735 Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Menyikapi berbagai isu adanya kasus pencurian anak yang ada, Polsek Rambutan melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Karya Jaya, Aiptu Adamsyah melakukan sambang di Sekolah Dasar (SD) Negeri 165735 di Jalan Ir H Juanda, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi dalam rangka memberikan imbauan kepada guru dan pelajar agar tidak percaya dengan orang tidak dikenal.

Aiptu Adamsyah mengatakan, kegiatan ini untuk memberikan imbuan kepada guru dan pelajar di sekolah untuk tidak percaya dengan orang tidak dikenal yang datang memberikan iming-iming uang dan hadiah kepada peserta didik.

“Kami harapkan pelajar tidak mempercayai orang tidak dikenal yang membujuk rayu untuk mau dijemput sepulang sekolah. Pelajar diharapkan tetap menunggu para orangtua yang biasa melakukan penjemputan. Kepada para guru demikian juga agar selalu tetap waspada dan teliti benar saat memantau anak anak seusai pelajaran sekolah,” ungkap Aiptu Adamsyah, Rabu (2/2/2023).

Aiptu Adansyah juga menyampaikan bahwa para murid untuk selalu hati-hati saat pulang sekolah, dimana ketepatan depan sekolah merupakan jalur lalulintas jalinsum Tebingtinggi Dolok Masihul, pasti ramai kendaraan truk yang melintas, maka jika tidak hati-hati pasti tingkat kecelakaan lalulintas sangat tinggi.

“Dalam hal ini peranan guru setiap hari diharapkan bisa terus mengimbau murid dan orang tua murid untuk tetap meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Pesan pesan khamtibmas ini sangat perlu terus disosialisasikan, ” bilang Aiptu Adamsyah.

Sedangkan Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 165735, Puja mengucapkan terima kasih kepada Bhabinkamtibmas Aiptu Adamsyah yang telah melakukan sosialisasi kepada peserta didik anak SD dan guru dalam menjaga pesan-pesan khamtibmas di wilayah Kelurahan Karya Jaya.

“Kami pihak sekolah akan terus memberikan imbauan kepada peserta didik dan para orang tua untuk tetap waspada dan meningkatkan fungsi keamanan di sekolah,” jelasnya. (ian)

PKS Prihatin, Binjai Zona Merah Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Anggota DPRD Binjai dari Fraksi PKS, Marasonang Lubis.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Rapor merah yang disematkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara kepada Kota Binjai, menjadi catatan buruk bagi pemerintah kota. Karenanya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai pun prihatin melihat tersebut, Kamis (2/2/2023).

Menurut Anggota DPRD Binjai dari Fraksi PKS, Marasonang Lubis, zona merah penyelenggaraan pelayanan publik di kota rambutan menunjukkan sekaligus membuktikan, tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah masih lemah. Hal tersebut terjadi, kata dia, salah satu penyebabnya adalah, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Sebagai contoh pada pelantikan terakhir oleh Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah terhadap 22 pejabat yang terdiri dari eselon III dan II. Beberapa pejabat yang dilantik ini tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempatkan.
Juga pengalaman yang masih minim, mengisi jabatan yang membutuhkan keahlian khusus.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Binjai ini, rapor merah dari Ombudsman juga tak terlepas dengan masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai hingga belum memuaskan kinerja, dan pelayanannya pada sebagian besar OPD.

Padahal, anggaran operasional dan kebutuhan pegawai Kota Binjai termasuk yang tertinggi di Sumatera Utara. Beberapa instansi yang kinerja dan kualitas pelayanannya relatif belum memuaskan di antaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, termasuk pula rendahnya kualitas pelayanan publik di RSUD Dr RM Djoelham, puskesmas, dan masing-masing kelurahan.

“Ironis memang, karena besaran anggaran daerah yang dialokasikan untuk menutupi kebutuhan operasional dan kebutuhan pegawai ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan,” ujarnya.

Karenanya, Marasonang pun berharap, komitmen hingga ketegasan dari orang nomor satu di Pemko Binjai untuk melakukan evaluasi kepada pucuk pimpinan OPD yang tidak melakukan perubahan dalam waktu 3 bulan ke depan. Marasonang pun melihat masih banyak pejabat gamang, tidak terlalu inovatif dan kurang cakap, baik dalam memimpin OPD atau saat menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Dikhawatirkan jika berlarut, berbagai program dan target pembangunan yang telah dicanangkan sulit terealisasi sesuai visi dan misi Wali Kota Binjai. “Kita sendiri dari Komisi A sebenarnya sudah sering menyampaikan masukan terkait persoalan ini kepada Walikota, agar segera dilakukan evaluasi, dan sebelum ditempatkan di satu posisi harus diperhatikan juga rekam jejaknya. Karena yang kita rasakan saat ini, kinerja OPD cenderung stagnan dan bahkan relatif menurun,” kata dia.

Tak ketinggalan, resiko lebih buruk akan menerpa pemerintah karena telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. “Masukan kita masih belum direspon dengan baik, atau mungkin wali kota memiliki alasan dan penilaian tersendiri, yang mungkin lebih didasarkan pada kepentingan politis dan pertimbangan-pertimbangan tertentu,” pungkasnya.

Dalam penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Kota Binjai mendapat nilai 45,16 dan berada di zona merah bersama 4 daerah lainnya di Sumut. Yakni, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Nias Utara.

Pelayanan yang menjadi catatan Amir yakni, di RSUD Djoelham, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan dan Dinas Pendidikan. (ted)

Sebelum Dievaluasi, Dinas PMPPTSP Binjai Sudah Buat Terobosan

Pj Kadis PMPPTSP Kota Binjai, Heny Sri Dewi Sitepu.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) juga menjadi catatan evaluasi Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah untuk dilakukan pembenahan. Namun, Dinas PMPPTSP Kota Binjai ternyata sudah buat terobosan oleh Penjabat yang baru masuk pada organisasi perangkat daerah tersebut.

Apa itu terobosannya? Amir Jempol atau Aksi Melayani Izin Berusaha Jemput Bola. Pj Kadis PMPPTSP Kota Binjai, Heny Sri Dewi Sitepu menjelaskan, OPD yang dipimpinnya sudah baik dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat sejak beberapa tahun belakangan.

Namun beberapa bulan belakangan, menjadi catatan oleh orang nomor satu di Pemerintah Kota Binjai. Hal tersebut lantaran Pemko Binjai mendapat rapor merah dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

“Untuk pelayanan akan terus kita benahi. Seperti pelayanan NIB (nomor induk berusaha) yang sudah kami buat programnya dengan jemput bola ke masyarakat melalui kantor kecamatan di Kota Binjai,” kata Heny.

Menurut dia, pelayanan depan saat masyarakat masuk ke kantornya untuk melakukan pengurusan izin pun terus dibenahinya. “Namun semua butuh waktu dan proses,” kata dia.

Dia membocorkan sedikit nilai yang didapat Dinas PMPPTSP Kota Binjai dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

“Nilai kami 70 dan sudah baik. Namun pelayanan di tempat lain yang anjlok nilainya, makanya Binjai dapat zona merah,” kata dia.

Baru-baru ini, Heny bersama anggotanya dan instansi terkait berkunjung ke Pemerintah Kota Tebingtinggi. Kunjungan dalam rangka studi banding untuk membuat mall pelayanan publik (MPP) di Kota Binjai.

“Dengan MPP itu terintegrasi semuanya yang berkaitan dengan pengurusan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai. Rencananya mau dibuat di Pasar Tradisional Modern Rambung ini di lantai atas untuk MPP,” kata dia.

Dengan studi banding ini, Pemko Binjai pun berencana buat MPP. Menurut Heny, buat MPP tidak serta merta begitu saja.

Juga harus koordinasi dengan Kemenpan-RB. “Ini sedang kita buat regulasinya, kami tanya semalam dengan Pemko Tebingtinggi, buatnya Rp5,2 miliar, semua fasilitas disiapkan dan murni APBD mereka,” katanya.

“Kami juga saat ini mau buat tim pengawasan retribusi IMB untuk mendata mana yang belum ada IMB. Tahun 2023 ini target PAD kami naik jadi Rp2,5 miliar,” pungkasnya.

Dalam penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Kota Binjai mendapat nilai 45,16 dan berada di zona merah bersama 4 daerah lainnya di Sumut. Yakni, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Nias Utara.

Pelayanan yang menjadi catatan Amir yakni, di RSUD Djoelham, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan dan Dinas Pendidikan. (ted)

Kasus Dugaan KDRT, Kajati Sumut Diminta P21-kan Berkas Perkara AKP EH

DIDAMPINGI: Erni Lamta Nurbeta TariganTarigan korban KDRT, didampingi kuasa hukumnya memberikan keterangan, Kamis (2/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto diminta agar menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami korban Erni Lamta Nurbeta Tarigan.

Sebab, berkas perkara tersebut belum dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut. Padahal penyidik Polda Sumut telah menetapkan AKP EH sebagai tersangka kasus dugaan KDRT.

Hal itu disampaikan korban Erni didampingi kuasa hukumnya Komalasari . Ia mengatakan bahwa berkas perkara tersebut telah dikembalikan atau di P19 Jaksa ke Penyidik Polda Sumut.

“Ini sudah kedua kalinya pihak jaksa mengembalikan berkas tersebut dengan alasan pembuktian belum cukup dan meminta agar berkas dilengkapi kembali. Padahal barang bukti dan keterangan saksi seperti visum maupun keterangan ahli telah disampaikan penyidik ke Jaksa Kejati Sumut,” ungkap korban kepada wartawan, Kamis (2/2).

Oleh karenanya, ia meminta agar Kajati Sumut dapat memberikan perhatian terhadap kasus yang dialaminya. “Semoga bapak Kajati Sumut dapat memberikan atensinya terhadap kasus KDRT yang saya alami tanpa pandang bulu,” harapnya.

Hal yang sama juga ditegaskan Komalasari selaku kuasa hukum korban. Ia mengungkapkan bahwa Jaksa Kejati Sumut sudah dua kali mengembalikan berkas perkara ke penyidik Polda Sumut untuk dilengkapi.

“Padahal semua bukti sudah kita serahkan, jadi apalagi yang mau ditunggu jaksa, kenapa di kembalikan terus,” tegas Komalasari.

Karena itu, Komalasari berharap agar Kajati Sumut Idianto memperhatikan berkas perkara dugaan KDRT tersebut, sebab berkas perkara tersebut dinilai telah lengkap.

“Semua bukti sudah kita serahkan. Jadi, kita harap berkas dapat diterima dan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” ujar Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kota Medan itu sembari menegaskan terkait kasus ini pihaknya telah menyurati Kejaksaan Agung dan Kejati Sumut.

Ditambahkan korban, bahwa kasus dugaan KDRT yang dialaminya terjadi ketika dirinya mendatangi suaminya yakni tersangka AKP EH yang bertugas di Polda Sumut untuk meminta uang.

“Bukannya dikasih uang, saya malah didorong hingga terjatuh mengenai meja kerja, dan pinggang sebelah kiri berbenturan terkena pinggiran meja tersebut yang menyebabkan luka lebam. Akibat peristiwa itu, saya di opname di Rumah Sakit selama 2 hari,” sebutnya.

Atas peristiwa yang dialaminya, korban pun membuat laporan ke Polda Sumut pada tanggal 15 Desember 2021 lalu, dengan laporan polisi nomor: LP/B/2050/XII/2021/SPKT/POLDA SUMUT.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Polisi pun menetapkan mantan Kaur Keuangan di Ditreskrimsus Polda Sumut itu pun sebagai tersangka dan dijerat Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

“Atas penetapan tersangka tersebut, saya mengapresiasi Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa tersangka AKP EH juga ketahuan selingkuh dengan istri anggota polisi yang bertugas di Polrestabes Medan berinisial SS dan sudah melaporkan kasus itu ke Propam Polda Sumut.

“Terkait kasus Perselingkuhan itu, tersangka dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap AKP EH. Namun, atas putusan itu yang bersangkutan tidak terima dan mengajukan banding, saat ini masih menunggu keputusan dari banding,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Yos A Tarigan mengaku akan mengecek berkas perkara tersebut. “Nanti berkasnya kita cek dulu ya bang di bidang Pidum,” tandasnya. (man/han)

Warga Dairi Desak Kantor PLTMH Bayar Hak Pengusaha Lokal

UNJUKRASA: Koordinator aksi, Sennang Berampu (kanan) menyampaikan aspirasi saat berunjukrasa di depan Kantor PLTMH di Desa Bakkal Sipoltong, Rabu (1/2/2023).SUMUTPOS.CO/ISTIMEWA.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Warga asal Sidikalang dan Bakkal Lama, Desa Sipoltong Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, demo ke Kantor Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) milik PT Semarak Kita Bersama di Desa Bakkal Sipoltong, Rabu (1/2/2023).

Aksi unjukrasa itu sebagai simpati mereka kepada pengusaha lokal, Hasiholan Sianturi atau lebih akrab disapa Acun yang juga pemilik Toko Semarak penduduk kota Sidikalang.

Dengan membawa sejumlah spanduk, warga berunjuk rasa di depan kantor PLTMH dibawah bendera PT Semarak Kita Bersama di Desa Bakkal Sipoltong.

Koordinator aksi sekaligus juru bicara, Sennang Berampu, dalam orasinya, mendesak investor asing supaya segera memberikan hak Hasiholan termasuk pembagian deviden sesuai kesepakatan.

Sennang menyampaikan, sesuai penjelasan Hasiholan, investor asing yang merupakan mitra kerja tidak pernah membagi keuntungan.

Padahal, listrik telah dibayar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) setiap bulan selama 3 tahun. “Harap anda penuhi hak-hak pengusaha dan warga lokal”, tandas Sennang.

Warga sekitar ikut demo, Negeri Karo-Karo menyebut, sesuai kesepakatan, dirinya akan menerima penghormatan senilai Rp1 juta per bulan lantaran jalan menuju PLTMH harus mempergunakan lahannya.

Kini, akses sudah rusak dan Negeri tak menerima bagian selama 4 bulan terakhir. Hal yang sama disampaikan, Tommy Tobing, ia di PHK sebagai security secara sepihak.

Sementara itu, mewakili management, Markus Sembiring mengatakan, akan meneruskan keluhan warga ke pimpinan. dan paling lama 1 bulan, sudah ada jawaban atas tuntutan warga.(rud/han)

PUD Pasar Medan dan DLH Berkolaborasi Tata Kelola Sampah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai langkah dalam mendukung kebersihan yang merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Medan Bobby Nasution, PUD Pasar dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan memperkuat kolaborasi dalam tata kelola pengolahan sampah.

Hal ini terungkap usai rapat antara PUD Pasar Medan dengan DLH di ruang rapat Kantor PUD Pasar Medan, Jalan Razak Baru, Medan Petisah, Rabu (1/2). Rapat diikuti oleh para kepala cabang, para kepala bagian, dan para kepala pasar jajaran PUD Pasar Medan.

Rapat ini dipimpin oleh Dirut PUD Pasar Medan Suwarno didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Suryadi Panjaitan. Rapat ini diikuti pula dari jajaran direksi PUD Pasar Medan antara lain Dirops Ismail Pardede, Dirkeu/Adm Fernando Napitupulu, dan Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi. Sementara dari jajaran DLH rapat diikuti oleh Sekretaris Siti Saidah Nasution, Kabid Penataan M Mendrofa, Kabid PLS B3 Baharudin Harahap, dan Kabid Tata Lingkungan Heni Rustati.

Kadis Lingkungan Hidup Suryadi Panjaitan memaparkan, kedatangan dirinya dan tim untuk menjalin silaturahmi sekaligus mencari solusi mengenai pengelolaan sampah.

Suryadi meminta agar ke depannya sampah-sampah di pasar terlebih dulu dipilah jenisnya yakni organik dan non-organik.

Setelah dipilah, kemudian dilakukan pendataan. Dengan begitu, akan lebih memudahkan dalam pengolahan sampah.  “Supaya kita berkolaborasi agar dilakukan penataan menyangkut pengelolaan sampah di pasar,” bilang Suryadi.

Menurut Suryadi, untuk mendukung penataan pengelolaan sampah tersebut, DLH siap mendukung sarana dan prasarana ya g dibutuhkan. Misalnya tong sampah hingga akan merenovasi ataupun membangun tempat pembuangan sampah (TPS) di pasar.

Dengan tata kelola pengolahan yang baik, sambung Suryadi, maka akan menambah peluang pendapatan dari sampah. Suryadi juga mengajak para kepala pasar untuk menginformasikan wilayah mana saja yang tidak maksimal dalam menjalin kolaborasi. “Nantinya di Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari 2023, kami akan mengumumkan pasar mana terbaik dalam pengelolaan sampah,” ujar Suryadi.

Sementara itu, Dirut PUD Pasar Medan Suwarno mengapresiasi kedatangan Kadis Lingkungan Hidup ke PUD Pasar. Terlebih dalam meningkatkan kolaborasi pengolahan sampah.

Suwarno menjelaskan, sampah-sampah di pasar terkadang tak sepenuhnya dari pedagang. Sebab, ada pula oknum masyarakat yang membuang sampah di sekitar lingkungan pasar.

Oleh karena itu, PUD Pasar berharap dukungan dari DLH agar persoalan tersebut dapat sama-sama diatasi.  Dari diskusi ini, Suwarno menambahkan pihaknya akan melakukan pemilahan dan pendataan sampah organik dan nonorganik. (map/ila)

Kahiyang Ayu Minta Jalankan 10 Program Pokok dan Suskeskan Program Pemko Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Secara tegas, Ketua TP PKK Kota Medan, Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution minta seluruh pengurus dan Ketua TP PKK Kecamatan serta Kelurahan memahami fungsi, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di samping menjalankan 10 Program Pokok, TP PKK juga berperan sebagai mitra dan diharapkan dapat membantu suksesnya program-program Pemko Medan.

Hal ini disampaikan Ketua TP PKK saat memimpin Pertemuan Bulanan TP PKK Kota Medan di Gedung Serba Guna PKK, Jalan Rotan Proyek Medan, Kamis (2/2). Diungkapkan Ketua TP PKK, seluruh pengurus dan kader harus sama-sama saling berkolaborasi, membantu dan memotivasi.

Selanjutnya, kepada Ketua TP PKK Kecamatan yang baru mengemban amanah, Ketua TP PKK minta untuk cepat belajar dan menyesuaikan diri. Selain itu, mengayomi dan merangkul seluruh Ketua TP PKK Kelurahan di wilayahnya masing-masing. “Saya harap, ibu-ibu Ketua TP PKK Kecamatan membimbing Ketua TP PKK Kelurahan agar mereka memahami dan mengerti tugas dan perannya sebagai Ketua TP PKK di kelurahan,” kata Ketua TP PKK.

Kemudian, sebagai pendamping suami yang bertugas sebagai pimpinan di perangkat daerah dan wilayah, Ketua TP PKK mengingatkan untuk sama-sama mendukung tugas suami dalam mensukseskan program Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

“Ibu-ibu, Pak Wali Kota berpesan kepada saya bahwa kita ini tugasnya untuk bekerja. Saling mengenal satu sama lain, membangun komunikasi dan menciptakan kondisi yang nyaman untuk menjalankan tugas-tugas kita dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.

Jadi, sambung Ketua TP PKK, dirinya tidak ingin persoalan-persoalan pribadi yang terjadi dibawa dalam profesionalitas pekerjaan. “Hal-hal pribadi jangan dicampur adukkan ke urusan pekerjaan. Saya mau, selesai pertemuan ini, semua bisa diselesaikan, saling meminta maaf,” pesannya mengingatkan.

Terakhir, Ketua TP PKK mengingatkan terkait kebersihan wilayah dan kerapian para pengurus serta kader dalam berbusana saat bertugas sebagai TP PKK. “Jangan lagi saya lihat ada sampah-sampah berserakan di wilayah tugas ibu-ibu. Lalu, bagi saya, keseragaman dan kerapian dalam berbusana menjadi nilai plus. Jadi, saya mohon apa yang disampaikan dapat dipahami dan dijalani dengan saksama,” pungkasnya. (rel)

1...1,8681,8691,870...15,763Page 1,869 of 15,763