Home Blog Page 1882

Warga Kwala Mencirim Minta Bedah Rumah dan Irigasi

RAMAI: Wakil Ketua DPRD Langkat, Ralin Sinulingga saat reses masa sidang I Tahun ke IV di Desa Pasa 6 Kwala Mencirim.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Banyak harapan masyarakat terhadap wakil mereka yang ada di gedung DPRD Kabupaten Langkat untuk dapat memperjuangkan aspirasinya. Hal ini terbukti saat Ralin Sinulingga Wakil Ketua DPRD Langkat laksanakan reses masa sidang I tahun ke IV tahun anggaran 2023 ke Desa Pasar 6 Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai, Kamis (26/1).

Warga berharap kembali kepada Ralin Sinulingga untuk merealisasikan bantuan bedah rumah yang nilainya 20 juta rupiah yang telah diterima masyarakat di tahun ini.

“20 unit sudah dibantu untuk bedah rumah, kami berharap tahun depan pak Ralin selaku Wakil Ketua DPRD Langkat dapat memperjuangkan kembali bantuan bedah rumah ke desa kami,” pinta Kepala Desa Pasar 6 Kwala Mencirim, Beni Agus Patria yang langsung memberikan berkas proposal bantuan bedah rumah untuk warganya kepada Ralin Sinulingga.

Selain bedah rumah, Kepala Desa Pasar 6 Kwala Mencirim berharap agar warganya yang banyak mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian, agar diperjuangkan irigasi di desanya. Sebelum menanggapi aspirasi warga, Ralin Sinulingga memuji lingkungan aula tempat dilaksanakan reses yang berada di areal perjuangan warga yang telah ditanami pepohonan yang begitu sangat asri.

“Tiga periode saya duduk di DPRD Kabupaten Langkat, saya akan jalankan kepercayaan masyarakat kepada saya dan akan terus berjuang demi kepentingan rakyat,” ucap Ralin disambut tepuk tangan warga.

Untuk bantuan bedah rumah berikutnya, Ralin Sinulingga akan berkoordinasi lagi dengan anggota DPR-RI dari fraksi PDIP Perjuangan. Dijelaskannya, bedah rumah yang telah terlaksana 20 unit rumah itu, atas koordinasinya dengan anggota DPR-RI fraksi PDIP Perjuangan karena ada program pusat yang diberikan ke daerah.

“Terhadap permintaan irigasi, ini akan menjadi perhatian saya juga,” ungkap politisi PDIP Perjuangan itu.

Hadir dalam acara reses itu, Plt. Camat Sei Bingai Musti yang merupakan Asisten Administrasi Umum Setdakab Langkat, Sekcam Sei Bingai Tuahta, Ketua UD Hijau Bumi Mendaun Haris Azhar dan ratusan warga Desa Pasar 6 Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai. (mag-6/ram)

Wakil Bupati Karo Gerak Jalan Santai Bersama Forkopimda

SANTAI : Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting ikuti Gerak Jalan Santai bersama Forkopimda, Jumat (27/1). sumut pos..

KARO, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting ikuti Gerak Jalan Santai bersama Forkopimda Kabupaten Karo dan sekaligus menyerahkan penghargaan wajib pajak terbaik tahun 2022 untuk hotel dan restoran, Jumat (27/01).

Gerak jalan ini diikuti oleh beberapa Kepala Perangkat Daerah, TNI/Polri, Bank Sumut, BUMN serta pelajar. Rute dimulai dari Kampus Quality Berastagi dan finish di Cafe Dope Tongkoh Kecamatan Barusjahe.

Usai melaksanakan jalan santai dilanjutkan penyerahan penghargaan bagi wajib pajak terbaik tahun 2022 untuk hotel dan restoran.

Dalam sambutannya wakil bupati menyampaikan terimakasih kepada wajib pajak hotel dan restoran yang selama ini mendukung pembangunan di Karo dengan menjalankan kewajiban dalam menghitung melaporkan dan menyetorkan pajak tepat waktu.

”Saya berharap pemberian penghargaan wajib pajak hotel dan restoran terbaik tahun 2022 ini dapat meningkatkan motivasi wajib pajak lainnya yang masih kurang taat,” ujar wakil bupati.

”Semoga kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Karo dengan para pengusaha terutama pengusaha hotel dan restoran tetap berjalan dengan baik dan harmonis,” tambahnya. (deo/ram)

Berharap Masyarakat Merawat dan Menjaga Pembangunan, Bupati Resmikan Jalan Desa Pematang Ganjang

RESMI: Bupati Sergai H Darma Wijaya didampingi Wabup H Adlin Umar Yusri Tambunan saat meresmikan Jalan Pematang Ganjang. fadly/SUMUT POS.

SEIRAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai (Sergai) H Darma Wijaya dan Wakil Bupati H Adlin Umar Yusri Tambunan meresmikan pembangunan jalan Desa Pematang Ganjang Kecamtan Sei Rampah, Jumat ( 27/1). Pemkab Sergai menganggarkan Rp10 miliar untuk pembangunan infrastruktur.

“Kami berharap apa yang sudah di bangun ini dapat sama-sama di jaga dan di rawat sehingga bisa lebih lama di manfaatkan oleh masyarakat,” kata Bupati Darma Wijaya para Kepala OPD, Camat Sei Rampah, para Kelapa Desa (Kades) se-Kecamatan Sei Rampah, tokoh agama, tokoh masyarakat serta puluhan masyarakat sekitar.

Bupati menambahkan jika pembangunan jalan ini menjadi wewenang Kabupaten Sergai. Oleh karenanya, Pemkab Sergai terus berupaya melaksanakan pembangunan yang terintegrasi sehingga infrastruktur jalan dapat dibangun dengan merata di setiap kecamatan.

“ Kami terus hadir ke desa-desa untuk melihat kondisi infrastruktur dan kami akan terus membangun untuk infrastruktur yang terintegrasi,” tutup Bupati.

Senada dengan Bupati, Wabup Adlin Tambunan menyampaikan jika pembangunan di tahun 2022 kurang lebih sudah mencapai 75 persen. Pembangunan infrastruktur yang sedang dan akan kami laksanakan, akan terus diupayakan sehingga secara bertahap pembangunan merata demi kesejahteraan masyarakat.

“ Alhamdulilah hari ini kita sama-sama meresmikan jalan sepanjang 2.800 meter ini dan kami berharap agar kita semua dapat menjaga jalan ini, supaya dapat dinikmati oleh masyarakat lebih lama,” cetus Wabup.

Terakhir, Wabup mengungkapkan jika pihaknya akan terus melakukan monitoring setiap pembangunan yang telah dilakukan. Selain itu juga mendorong dalam pelaksanaannya sesui dengan target yang direncanakan demi peningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkas Wabup.

Sebelumnya Kades Pematang Ganjang, Sugiono menyampiakan bahwa seluruh masyarakat desa ini mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Sergai yang telah melakukan pembangunan jalan sekaligus memberikan perhatian terhadap infrastruktur termasuk pembangunan irigasi dan jembatan.

“ Bukan hanya pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian Bupati dan Wabup, akan tetapi para guru ngaji, bilal mayit dan guru sekolah minggu juga tak luput dari perhatiannya. Hal ini terbukti dengan diberikannya insentif dan didaftarkan serta dibiayai dalam BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya. (fad/ram )

2023, Koperasi Persaudaraan Sitinjo Go Public, Sudah Miliki Dana Rp1,2 Miliar

DIABADIKAN: Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu diabadikan bersama Anggota DPRD Sumut Taupan Ginting, Ketua Koperasi Persaudaraan Sitinjo Marina Sinaga, dan pengurus lainya, usai menghadiri rapat akhir tahun, Sabtu (28/1).Rudy Sitanggang/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koperasi Simpan Pinjam Persaudaraan yang beralamat di Desa Sitinjo 2, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, mulai 2023 ini, memberi peluang keanggotaan kepada masyarakat di luar Desa Sitinjo. Pengumuman terbuka untuk umum atau go public ini, disampaikan Ketua Koperasi Persaudaraan, Marina Sinaga, saat membuka rapat akhir tahunan (RAT), yang dihadiri ratusan anggota serta pengurus Koperasi di kediaman Benpa Hisar Nababan, Desa Sitinjo 2, Kecamatan Sitinjo, Sabtu (28/1) lalu.

Launching go public Koperasi Persaudaraan ini, dilakukan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, bersama anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut Taupan Ginting.

Pada kesempatan itu, Marina juga menyampaikan, hingga saat ini atau sejak didirikan pada 2009 lalu, artinya Koperasi Persaudaraan sudah eksis selama 13 tahun.

“Koperasi Persaudaraan memiliki anggota sebanyak 200 orang. Jumlah kredit atau pinjaman yang beredar sesama anggota sekitar Rp900 juta lebih. Sisa hasil usaha (SHU) untuk 2022 sebesar Rp200 juta. Bila ditotal, dana dimiliki Koperasi Persaudaraan sudah mencapai Rp1,2 miliar,” ungkap Marina.

Marina juga menyebutkan, pihaknya menyatakan untuk go public dan melakukan digitalisasi, demi membuka peluang bagi masyarakat di luar wilayah layanan yang selama ini telah dijalankan.

“Hal ini kami lakukan untuk pengembangan, dengan tetap penuh kehati-hatian dalam penyaluran kredit atau pinjaman. Kendala yang ada selama ini, karena belum bisa buka setiap hari. Namun, dengan go public dan digitalisasi, kami harap Koperasi ini semakin maju ke depannya. Kami mohon bantuan pemerintah melalui kehadiran Bapak Bupati. Dan Bapak Bupati juga sudah kami angkat sebagai anggota kehormatan mulai hari ini (Sabtu),” bebernya.

Sementara itu, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menaruh hormat dan salut kepada pengurus dan anggota Koperasi Persaudaraan, yang bisa eksis hingga 13 tahun, dan rutin menyelenggarakan RAT. Menurutnya, mengkondisikan orang dalam sebuah perkumpulan seperti Koperasi Persaudaraan ini, tidaklah mudah.

“Ini luar biasa. Koperasi ini bisa dijadikan percontohan. Kami berharap, Koperasi ini bisa terus berkembang menjadi lembaga ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya sendiri, maupun masyarakat luas lainya,” harapnya.

Dia pun berharap, Koperasi Persaudaraan bisa bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Dairi, untuk mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Dairi, Iwan Taruna Berutu mengatakan, jumlah Koperasi di Kabupaten Dairi yang sudah terdaftar dalam aplikasi ada sebanyak 457. Untuk 2021, jumlah Koperasi yang menyelenggarakan RAT ada 40. Sedangkan untuk 2022, meningkat signifikan, menjadi 90 Koperasi.

Iwan pun menyebutkan, mayoritas Koperasi yang ada di Kabupaten Dairi adalah Koperasi simpan pinjam. Sementara Koperasi Produsen baru ada 2 yang aktif, yakni Koperasi Vanili di Kecamatan Tigalingga, serta Koperasi Aur Dairi Botanikal. (rud/saz)

Menko Marves Bantah Program FE Hortikultura di Humbahas Gagal, Luhut: Apa yang Gagal?

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi 4 DPR RI, Mindo Sianipar sempat mengatakan di media, proyek atau program Food Estate (FE) Hortikultura di Desa Riaria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), amburadul.

Hingga dia menilai proyek tersebut belum berhasil. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, dengan cara pemerintah daerah harus jujur mengakomodir masyarakatnya. Hal itu pun langsung dibantah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

“Apa yang gagal, siapa bilang gagal?,” tegas Luhut, saat diwawancarai di sela kunjungan kerjanya ke proyek Taman Sains Teknologi Herbal (TSTH), Desa Aeknauli, Kecamatan Pollung, Sabtu (28/1) lalu.

Menurut Luhut, gagal atau tidaknya program FE Hortikultura yang menjadi lumbung pangan nasional itu, harusnya ditanya kepada para petani bukan kepada orang lain.

“Yang ditanya petaninya dong, jangan ditanya ke yang lain. Petaninya bilang apa? Kalo petaninya bilang happy, kenapa orang Komisi 4 yang datang ke sini bilang gagal? Tanya saja Van Basten (Tenaga Ahli Kemenko Marves),” tuturnya.

Lebih lanjut Luhut menjelaskan, dalam program ini di Kabupaten Humbahas, perlu pembelajaran. Butuh paling lama 2 tahun atau 5 kali tanam untuk proses tanah lebih matang.

“Semua kan tidak sulap, jadi kita jalani, tapi sekarang yang sudah ditanam hasilnya sudah bagus,” jelasnya lagi.

Disinggung sekaitan harapnya kepada DPRD Humbahas, Luhut menyampaikan, agar mendukung para petani di Kabupaten Humbahas. Karena DPRD akan beruntung jika masyarakatnya sejahtera. “Ya harapan kami (kepada DPRD), dukunglah mereka (para petani). Harusnya mereka merasa beruntung, karena masyarakatnya diberi sejahtera,” katanya lagi.

Selain itu, Luhut juga berpesan, agar menyampaikan informasi dengan benar.

“Jangan menyiarkan berita yang tidak benar. Jadi, cek, ricek, dan cek lagi. Saya titip itu saja sama kalian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mindo Sianipar bersama Anggota DPR RI lainnya, Djarot Saiful Hidayat, Maria Lestari, yang merupakan politisi PDIP, dan KRT Darori Wonodipuro politisi Partai Gerindra, H Sulaiman L Hamzah dari NasDem, Edwar Tannur PKB, serta Slamet dari PKS, melakukan kunjungan kerja ke FE Hortikultura selama 2 hari (26-27 Januari) di Desa Riaria, Kecamatan Pollung. (des/saz)

Polres Asahan Bina Remaja Terlibat Tawuran

BERSAMA: Polres Asahan bersama remaja dan orangtua foto bersama usai melakukan pembinaan selama tiga hari, di Aula Mapolres setempat, Minggu (29/1).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Polres Asahan kembali memanggil belasan remaja yang sebelumnya pernah diamankan karena aksi tawuran di berbagai tempat di Asahan.

Pemanggilan sejumlah remaja yang masih berstatus pelajar ini guna mendapatkan program pembinaan dan penyuluhan yang digelar selama 3 hari.

“Untuk hari pertama para peserta diserahkan oleh para orang tuanya masing-masing selama 3 hari di sini mereka mendapatkan pembekalan pembinaan remaja,” kata Kapolres Asahan, AKBP Roman Smaradana Elhaj, usai kegiatan penutupan pembinaan di Aula Mapolres setempat, Minggu (29/1).

Selama program pembinaan selama 3 hari tersebut para remaja ini tinggal dan tidur di barak lajang Polres Asahan.

Mereka, mendapatkan materi penanaman karakter untuk mencegah kenakalan remaja kemudian disusup pula seperti materi wawasan kebangsaan pembinaan mental dan rohani serta olahraga.

“Tujuan kegiatan ini untuk membuat para pelaku tawuran jera akan perbuatan yang melanggar hukum, dan diharapkan para pemuda yang ada di Kabupaten Asahan jangan melakukan aksi tersebut, agar tidak berurusan oleh pihak yang berwajib,” ucap Kapolres Asahan.

Roman juga mengatakan pencegahan aksi tawuran di masyarakat bagi lingkungan keluarga mempunyai sektor peran penting.

Karenanya orangtua, diminta untuk peduli terhadap pergaulan anaknya agar menghindari kenakalan remaja yang bisa merugikan masyarakat.(jpc/bbs/azw)

Granat Apresiasi JPU Tuntut Mati Pengedar Narkoba

Ketua DPD Granat Sumut, Sastra

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkoba (DPD Granat) Sumut, atas ketegasan jaksa penuntut umum (JPU) dan jajaran memberikan tuntutan mati kepada dua pengedar narkoba seberat 24 kilogram (kg).

Apresiasi itu disampaikan Ketua DPD Granat Sumut Sastra, dalam surat tertulisnya kepada Kajati Sumut. Menanggapi apresiasi DPD Granat Sumut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A Tarigan menyambut baik atas penghargaan yang diberikan.

“Tidak hanya dua perkara di atas yang dituntut mati oleh JPU, pada perkara-perkara narkoba di tahun 2022 juga tim JPU Kejati Sumut telah menuntut mati sebanyak 32 terdakwa kasus narkoba dan tuntutan seumur hidup kepada 4 terdakwa kasus narkoba,” ujarnya, Sabtu (28/1).

Kata dia, seluruh jajaran sepakat untuk memberikan pelayanan terbaik dan rasa keadilan yang sesungguhnya kepada masyarakat.

“Di Tahun 2022 sudah ada 32 terdakwa, memasuki tahun 2023 akan terus bertambah. Pak Kajati tegas dan berani dalam mengambil sikap. Bisa kita bayangkan korban dari narkoba ini adalah anak-anak generasi penerus bangsa, dampaknya bisa menyebabkan lost generation (kehilangan generasi) berikutnya. Itu sebabnya JPU tegas dalam membuat tuntutannya, dengan harapan hakim juga memutuskan sesuai fakta tuntutan jaksa,” jelasnya.

Sementara, dalam surat tertulis yang dikirimkan Ketua DPD Granat Sumut, Sastra, menyampaikan bahwa pemberian apresiasi tersebut berkenaan dengan tuntutan mati oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 2 orang pengedar 24 kg narkoba jenis sabu-sabu, yaitu, Alimuddin alias Muddin dan Muhdi Affan alias Mahdi di hadapan majelis hakim persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Medan, Selasa (24/1) lalu.

“Untuk itu kami nilai, jaksa penuntut umum sudah tepat tuntutannya dalam penegakan hukum maksimal terhadap pelaku/sindikat Kejahatan Narkoba selaras dengan upaya keras Pemerintah terhadap Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN),” kata Sastra.

Oleh karena itu, lanjutnya, DPD Granat Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi dan memberi penghargaan serta mendukung kinerja jaksa dari Kejati Sumut dan Kejaksaan Negeri Medan dalam Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) seperti digaungkan pemerintah. (man/azw)

Korban Tewas Ditembak Dikenal Dermawan

OLAH TKP: Tim gabungan melakukan olah TKP di lokasi Anggota DPRD Langkat periode 2014-2019, Paino (47) yang ditemukan tewas dengan luka tembak , di Devisi 1 Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu, Sabtu (28/1).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan Polres Langkat dan Kepolisian Daerah Sumateras Utsara (Polda Sumut) bersama dengan Laboratorium Forensik dan Inafis turun melakukan olah tempat kejadian perkasra (TKP) di lokasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat periode 2014-2019, Paino (47) yang tewas ditembak dari atas sepeda motor KLX, di Devisi 1 Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu, Sabtu (28/1).

Sejauh ini, kasus penembakan yang menimpa politisi Partai Golkar masih dalam penyelidikan.

“Ya, kami bersama tim gabungan melakukan olah TKP di lokasi kejadian,” kata Kepala Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat, Ipda Herman Sinaga ketika dikonfirmasi, Minggu (29/1).

Menurut Herman, hasil otopsi terhadap lubang yang diduga luka tembak belum keluar. Begitu juga dengan hasil uji balistik terhadap diduga selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian.

Dia menegaskan, saat ini masih dalam penyelidikan. “Kami masih di lapangan semua ini melakukan penyelidikan,” ujar dia.

Sejauh ini, penyidik sudah meminta keterangan terhadap belasan saksi terkait kasus penembakan tersebut. Sementara itu, isak tangis tangis pecah ketika jenazah tiba di rumah duka usai dilakukan autopsi.

Masyarakat sekitar yang mengenal sosok Paino mendatangi rumah duka untuk melayat. Silih berganti mereka datang ke rumah duka.

Beberapa masyarakat dan anak korban juga mengantarkan jenazah Paino ke tempat peristirahatan terakhirnya, tempat pemakaman umum tak jauh dari kediaman, Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Korban meninggalkan empat orang anak.

Mewakili keluarga, Susilawati Sembiring meminta kepolisian untuk segera mengungkap pelakunya. Kata dia, kerap terjadi peristiwa yang kasusnya tak terungkap oleh kepolisian.

“Saya tidak mau ada korban berikutnya, akan ada lagi anak-anak yatim, janda-janda baru ditinggal suaminya karena masalah kejahatan ini,” kata dia.

Menurutnya, korban adalah sosok yang baik. Bahkan, kata dia, sejauh ini tidak pernah dengar nama almarhum terlibat permasalahan.

“Orangnya baik, kami taunya tadi malam sekitar pukul 23.00 WIB. Kondisinya ada luka tembakan pada dada sebelah kanan,” ujarnya.

Camat Wampu, Samsul Adha juga mengungkapkan bahwa korban merupakan orang baik. Bahkan, dia mengenal korban sebagai sosok yang dermawan dan suka menolong warga sekitar.

Di mata masyarakat, Paino dianggap sebagai tokoh yang selalu dimintai pendapatnya dalam memutuskan banyak persoalan di masyarakat. “Bapak ini orang baik, ramah dan suka menolong warga di sini. Bahkan selalu memberikan bantuan saat warga membutuhkan. Bukan hanya itu, almarhum juga selama ini dikenal sebagai sosok yang selalu memperjuangkan hak-hak warga,” tukasnya.

Sebelumnya, korban ditemukan tewas diduga ditembak orang tak dikenal (OTK) di Devisi 1 Desa Besilam Bukit Lembasa Kecamatan Wampu, Kamis (26/1) malam. Korban mengalami luka tembak di dada kanan.

Korban dihabisi di atas sepeda motor saat jalan pulang usai dari warung. Di sekitar lokasi korban roboh, ditemukan diduga selongsong peluru. (ted/azw)

Biaya Sertifikat seperti Pungli

URUS SIM: Seorang warga mengurus perpanjangan SIM di mobil pelayanan SIM keliling.istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – WAKIL rakyat juga mengakui biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) masih dikeluhkan masyarakat. Seperti disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Jumadi.

Jumadi, menyoroti terkait pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalulintas Polrestabes Medan yang masih menerapkan persyaratan sertifikat yang dikeluarkan oleh Medan Safety Driving Centre (MSDC). “Pelayanan SIM di daerah tidak memberlakukan itu.

Kenapa di Kota Medan saja seperti itu,” ungkap Jumadi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (17/1).

Menurutnya, hal itu dinilai sangat mempersulit masyarakat untuk mengurus SIM, karena menguras waktu dan mengeluarkan duit tidak sedikit “Sekarang kalau pengurusan SIM pelayanan standar harus normatiflah,” tandas Jumadi.

Jumadi yang menjabat Sekretaris Komisi C DPRD Sumut ini juga mempertanyakan apakah sertifikat dikeluarkan MSDC menjadi persyaratan normal atau tidak? Karena, ia mengungkapkan SIM ini kebijakan secara nasional. Jangan ada diskriminasi untuk mendapatkan SIM tersebut.

“Kalau ada regulasi, ada ujian, pakai aja ujian aja. Harus ada standar, zaman sekarang, zaman terang benderang. Pelayanan yang sangat muda, gampang untuk diakses. Jangan main-main lagi kepada masyarakat,” tutur Jumadi.

Jumadi menjelaskan bahwa SIM sekarang ini menjadi persyaratan bagi masyarakat dalam berkendara. “Masalah harga juga berbeda jauh. Banyak warga Medan mengurus SIM ke daerah lain, karena faktor biaya yang besar itu. Padahal, kalau di Jawa itu tidak ada,” jelas Jumadi.

Untuk itu, Jumadi meminta kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak agar memahami secara kesadaran hati, tentang keluhan masyarakat terkait pengurusan SIM yang biayanya sangat besar sekali. “Resminya, masuk ke kas negara itu berapalah? Lebih besar dari pada dasarnya, aneh juga. Padahal masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang mudah,” kata Jumadi.

Jumadi berharap kepada Polri melakukan revisi peraturan tentang SIM dengan membuat aturan SIM berlaku seumur hidup. Tidak lagi, berlaku selama 5 tahun untuk diperpanjang atau buat baru.

“Kalau sudah lulus buat saja SIM seumur hidup, kenapa dibebankan lagi kepada masyarakat,” pungkas Jumadi.

Hal sama disampaikan Ketua Komisi I DPRD Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Selasa (24/1).

Menurut Robi, yang paling dikeluhkan masyarakat adalah biaya sertifikat cukup mahal. “Walaupun saya belum cek ke lapangan berapa biaya sertifikat itu. Tapi keluhan yang saya dengar dari masyarakat, biaya sertifikat itu cukup mahal dan di luar harga pembuatan SIM yang ditetapkan dalam PP No 76/2020,” ujarnya.

Untuk itu, Robi Barus meminta kepada Polrestabes Kota Medan selaku counterpartnya di Komisi I untuk menjelaskan kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui pihaknya di Komisi I, apakah biaya sertifikat tersebut memang termasuk dalam biaya pembuatan SIM seperti yang ditetapkan dalam PP No 76/2020 atau tidak.

Dikatakan Robi, bila memang biaya sertifikat itu tidak termasuk dalam biaya pembuatan SIM seperti yang ditetapkan dalam PP No 76/2020, maka pihak kepolisian harus menetapkan berapa harga sertifikat yang sebenarnya, agar masyarakat tahu berapa estimasi biaya yang harus mereka keluarkan setiap kali mengurus SIM. “Namun bila biaya sertifikat sudah termasuk dalam biaya yang ditetapkan dalam PP No 76/2020, maka tidak boleh lagi ada biaya sertifikat yang dibayar saat mengurus SIM, sebab itu sudah pungli,” ujarnya.

Diterangkan Robi Barus, selama ini masyarakat Kota Medan kerap mengeluhkan sulit dan mahalnya biaya pembuatan SIM. Sebab selain biaya sertifikat, masyarakat pengurus SIM juga dibebankan biaya tes kesehatan dan psikologi sebagai syarat administrasi dalam mengurus SIM.

“Kita minta pengurusan SIM ini jangan jadi beban bagi masyarakat. Sudah lah sulit mengurusnya, mahal pula biayanya. Pihak kepolisian harus berbenah dalam hal ini, sebab ini terkait pelayanan langsung kepada masyarakat. Warga yang mengemudi wajib punya SIM, maka berilah kemudahan bagi masyarakat, baik dalam kepengurusannya maupun biayanya,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu.

Robi menuturkan, memudahkan pengurusan SIM dan tidak memberikan biaya tambahan diluar biaya yang ditetapkan dalam PP No 76/2020 adalah langkah yang harus dilakukan pihak kepolisian di Tahun 2023. Bila itu dapat dilakukan, maka citra kepolisian akan dapat semakin baik di mata masyarakat.

“Sekarang tinggal masalah niat saja, mau memberikan pelayanan yang maksimal atau tidak. Kalau pembuatan SIM tetap mahal padahal sudah ada PP No 76/2020, maka kita menilai bahwa teman-teman di kepolisian memang tidak mau berbenah,” tuturnya.

Robi juga meminta pihak Polrestabes Medan untuk dapat belajar dari Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, salah satunya dengan memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan (adminduk).

Sebab saat ini, mengurus Adminduk di Kota Medan dapat dilakukan baik secara online maupun offline. Pengurusan tersebut gratis, atau tanpa biaya maupun biaya tambahan lainya. “Bila pun ada yang mengurus adminduk, baik itu KK ataupun KTP dengan harga mahal, maka dapat dipastikan bahwa itu diurus lewat calo. Polisi juga harus begitu, saat warga datang mengurus SIM secara langsung atau tanpa calo, maka tidak boleh ada biaya tambahan apapun, namun haris sesuatu tarif yang tertuang dalam PP No 76/2020. Pihak kepolisian juga harus memberikan pelayanan maksimal, salah satunya dengan memanfaatkan layanan digital ataupun online,” pungkasnya.

Kepala Satuan (Kasat) Lantas Polrestabes Medan, Kompol Rikki Ramadhan melalui Kanit Registrasi dan Identifikasi (Regident) AKP Gabriella A Gultom mengatakan masalah sertifikat SIM itu memang sudah ada ketetapannya dalam mewajibkan adanya sertifikat dari pemohon pembuatan SIM baru. Namun menurut Gabriella, sertifikat itu bisa didapatkan dari pihak lain penyedia jasa. “Kalaupun tidak ada (sertifikat), tetap juga kita lakukan uji (tertulis dan praktik) di sini (Satlantas). Kalau ada (sertifikat) lebih bagus,” katanya.

Sementara, bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM selain melalui layanan SIM keliling, juga bisa melalui online lewat aplikasi Sinar (SIM Nasional Presisi) yang bisa di download di ponsel.

“Silakan kunjungi medsos Satlantas Polrestabes Medan, di IG dan FB juga ada,” sebutnya.

Kendati demikian, pihaknya meminta kepada masyarakat Kota Medan yang ingin membuat atau memperpanjang SIM, diharapkan tidak melalui calo.

“Silahkan datang langsung dan temui kami yang mengenakan baju dinas, dan jangan melalui calo. Karna disinipun selalu kita ingatkan kepada masyarakat pemohon SIM melalui pengeras suara,” timpal GW Silitonga. (map/gus/man/azw)

 

Urus SIM Rumit, Biaya Bikin Menjerit

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) masih dikeluhkan masyrakat. Tak cuma rumit, biaya pengurusannya pun bikin menjerit masyarakat.

Padahal, pemerintah telah menetapkan tarif atau biaya pembuatan ataupun perpanjangan SIM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri (lihat grafis).

Eka Putra Zahran, warga Medan, menceritakan pengalamannya saat mengurus SIM di Satuan Lalulintas Kepolisian Resort Kota Besar (Satlantas Polrestabes) Medan Sekitarnya. Menurutnya, sewaktu ia mengurus perpanjangan SIM A sesuai domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya, SIMnya sudah jatuh tempo dua hari dari tanggal berlakunya, sehingga lewat dari ketentuan tersebut maka harus mengurus SIM yang baru.

“Dalam pengurusan SIM baru, ada regulasinya terkait biaya yang resmi ke negara Rp120.000, namun kenyataannya, ada harga tambahan, seperti biaya sertifikat driver dengan harga Rp450.000, serta tes kesehatan mata Rp30.000,” kata Eko kepada Sumut Pos, Selasa (24/1) lalu.

Eka menjabarkan, sewaktu mengurus SIM itu, ia harus mengeluarkan uang sedikitnya Rp600.000. “Seperti dipaksa kita harus membayar sebesar itu. Padahal, saat ini perekonomian sedang sulit dan banyak pengangguran. Ini sebenarnya sangat memberatkan,” tandasnya.

Lalu, tambahnya, saat ujian praktik drive dirinya malah tidak lulus. Dalam uji praktik yang satu ini diakui Eko sangat sulit untuk lulus. Terkesan ajang untuk membuat orang yang mengurus SIM tidak lulus. “Untuk lulus praktik drive itu seperti dalam khayalan, apalagi untuk SIM A mobil, mau tak mau harus mengulang lagi dan memakan waktu panjang, dan masyrakat terpaksa mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan biaya lebih banyak lagi,” ujarnya.

Seperti yang dialami Harita. Warga Medan Johor ini juga mengaku memilih mengambil paket Rp1,5 juta untuk dapat belajar mengemudi ditambah SIM A yang diberikan oleh sekolah mengemudi di Medan. “Kalau belajar mengemudi aja harganya Rp450 ribu, tapi kalau Rp1,5 juta kita dapat belajar mengemudi dan dapat SIM A tanpa mengikuti ujian di Satlantas,” beber warga Medan Johor ini.

Harita mengaku memang berat mengikuti prosedur untuk pembuatan SIM, selain memakan waktu, belum tentu juga bisa lulus untuk mendapatkan SIM.”Jadi saya ambil jalan pintas saja,” pungkasnya .

Berbeda dengan Ahmad Afandi. Tokoh Pemuda Medan ini mengaku, sewaktu ia mengurus SIM di Satlantas Polrestabes Medan pada Tahun 2022 kemarin, saat tes drive dia tidak lulus. Afandi terpaksa mengulang kembali sesuai jadwal yang ditentukan, namun setelah itu dia lulus dan hanya mengeluarkan biaya Rp120 ribu saja ditambah biaya kesehatan.

Meski begitu, dia mengaku saat pengurusan SIM sangat menyita waktu. “Ini sih yang saya keluhkan, apalagi kita bekerja kan. Tapi waktu tes kedua saya lulus dan sudah memperoleh SIM A,” ujar Fandi.

Amatan wartawan di Satlantas Polrestabes Medan, masyarakat yang hendak mengurus SIM terlihat antre untuk menunggu panggilan. Baik itu di ruang foto, ujian teori, dan praktik.

Untuk ujian praktik lapangan yang digelar di Halaman Satlantas Polrestabes Medan Jalan Adinegoro itu, kebanyak peserta gagal. Baik itu kendaraan roda dua maupun empat.”Sangat sulit melalui tikungan-tikungan itu,” kata peserta yang kalah mengikuti ujian praktik kendaraan roda dua.

Begitu juga untuk kendaraan roda empat. Sudah dipastikan keseluruhan peserta gagal melintasi rambu yang dipasangn oleh petugas Satlantas, karena kebanyakan peserta tidak mampu.

Sementara, ada pandangan berbeda dalam pembuatan SIM di Satlantas Polres Serdang Bedagai (Sergai). Diduga para calo sangat berperan membantu masyarakat dalam pembuatan SIM tanpa menunggu nomor antrean.

Pantauan Sumut Pos di lokasi, Sabtu ( 21/1), masyarakat yang menggunakan tenaga calo itu tanpa harus memegang nomor antrean untuk masuk ke ruang foto pembuatan SIM. Berbeda dengan pengurus SIM lainnya mereka harus bersabar dipanggil sambil memegang nomor antrean untuk mengikuti proses pembuatan SIM.

Seperti RS (35), warga Desa Sei Rampah. Saat dikonfirmasi wartawan dia mengaku mau memperpanjang SIM karena sudah habis masa berlakunya. Dia menjelaskan biaya dan tahapan yang diajaaninya dalam pembuatan SIM. ”Tahap pertama harus ada surat kesehatan yang dikenakan biaya Rp25.000, setelah itu urus surat psikolog dengan biaya Rp125.000, setelah berkas kesehatan dan psikolog selesai lalu masukan berkas pendukung lainnya ke loket penerimaan pembuatan SIM , kemudian nanti untuk pembiayaaan administrasi pembuatan SIM biayanya Rp100.000 atau Rp125.000  jadi total semuanya Rp250.000,” urainya.

Kemudian disinggung nomor antrean, RS mengaku tidak ada  diberi. “Katanya nanti nunggu dipanggil saja waktu mau foto SIM,”ujarnya.

Sementara, pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Deliserdang berjalan lancar, Sabtu (21/1). Warga yang hendak mengurus SIM, diwajibkan terlebih dahulu membawa fotokopi KTP dan surat keterangan kesehatan dari klinik yang ditunjuk. “Kebetulan, per tanggal 27 Desember Tahun 2022 masa berlaku SIM A dan SIM C saya berakhir. Kemudian saya mau melakukan pengurusan memperpanjangan, namun di bagian unit pengurusan SIM Polresta Deliserdang saya disarankan untuk pengurusan baru, karena masa berlaku SIM sudah lewat batas waktu tenggang,” kata warga yang hendak mengurus SIM itu.

Selanjutnya mau tak mau harus memulai baru lagi untuk pengurusan SIM baru. Pengurusan SIM dimulai dengan melakukan  registrasi di loket yang sudah disediayakan. Loket pendaftaran SIM baru dan diberikan bukti nomor antrean. Usai mengisi formulir dilakukan pembayara di loket Bank BRI untuk mengurusan SIM A berbiaya Rp120 ribu dan  SIM C Rp 120 ribu. Biaya tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 2020, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Beres melakukan pembayaran, mengikuti ujian tertulis. Kemudian dipanggil ke ruang foto SIM Baru. Selain difoto, pengurus diambil sidik jari, dan tanda tangan secara digital.”Usai itu, saya diminta menunggu ke ruang tunggu,” tandasnya.

Hari itu, Kanit Pengurusan SIM Polresta Deliserdang, Ipda Nuramin sempat memberikan informasi terkait adanya perubahan penggunaan blangko baru. Ipda Nuramin menerangkan, blanko SIM lama tidak berlaku lagi. Tetapi ditukar dengan blangko baru. Blangko baru itu, memiliki beberapa keunggulan dari blanko SIM yang baru.

Blangko baru terkoneksi atau terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Semua identitas, identifikasi, dan forensik kepolisian tercatat di server yang berfungsi untuk penyelidikan dan penyidikan.

Semua data pelanggaran dan kepatuhan pengendara tercatat secara elektronik termasuk data pengemudi terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Tampilan yang lebih sederhana khususnya dalam penulisan identitas pemilik sim secara simpel. SIM lebih Indonesia di mana selain ada gambar peta indonesia dan didominasi warna merah putih, bagian paling atas SIM tertulis Indonesia. Tidak lagi terkotak-kotak pada provinsi tertentu seperti di SIM lama.

Diblangko baru ada terdapat QR Code yang menyimpan data dari pemilik SIM yang memudahkan petugas untuk melakukan pengecekan dan tidak mudah dipalsukan. Masa berlaku SIM baru tidak lagi sesuai dengan tanggal lahir, tapi sesuai tanggal pembuatan sehingga masa berlakunya benar-benar genap 5 tahun.

Kasubbid SIM Direktorat Lalulintas Kepolisian Sumatera Utara (Ditlantas Polda Sumut) Polda, AKBP Marganda Aritonang saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan apapun terkait SIM, sebab masih menjadi ranahnya Korlantas Polri. “Belum bisa saya kasih tanggapan apapun. Nanti saja ya,” ucapnya.

Kasi STNK Ditlantas Polda Sumut, Kompol Anggun Adhika Putra menambahkan, terkait SIM ada wacana baru untuk Tahun 2023 dan itu masih di ranah Korlantas Polri. Sehingga polisi yang di daerah belum bisa memberikan statemen terkait SIM ini. “Takut salah nanti, apalagi masih sebatas wacana. Biasanya, ada dulu statemen resmi dari Korlantas Polri, baru diteruskan ke Polda-Polda di daerah dan ini menunggu Undang Undangnya dulu,” kata Anggun.

Sementara, Satuan Lalulintas (Satlantas) Polrestabes Medan mengatakan, hingga saat ini belum ada kenaikan pembuatan atau memperpanjang surat izin mengemudi (SIM). Hal itu dikatakan Kepala Satuan (Kasat) Lantas Polrestabes Medan, Kompol Rikki Ramadhan melalui Kanit Registrasi dan Identifikasi (Regident), AKP Gabriella A Gultom. ”Sesuai PP No 76 tidak ada kenaikan pembuatan SIM baru ataupun memperpanjang SIM. Untuk tarif sudah kita informasikan melalui medsos Satlantas Polrestabes Medan yang bisa diakses oleh masyarakat. Semua ada disitu,” ujarnya kepada Sumut Pos, Jumat (20/1).

Selain itu, kata wanita yang pernah bertugas di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Deliserdang ini, informasi tersebut bisa dijumpai langsung di pintu masuk Satlantas Polrestabes Medan maupun melalui pengeras suara.

Disinggung mengenai tes kesehatan dan psikologi tetap ada dalam PP No 76 tersebut. Hanya saja kata dia, untuk biaya bukan mereka yang menentukan. ”Itu (kesehatan dan psikologi) di luar kami. Cuma kalau tes psikologi masih ada tetapi untuk yang umum saja. Kalau pemohon SIM A dan C belum,” ungkap Gabriella didampingi Kasubnit II Regident, Iptu GW Silitonga dan Kasubnit III, Ipda Novaisal.

Sebagai bentuk pelayanan, sejumlah daerah memaksimalkan SIM keliling. Termasuk di antaranya Satlantas Polres Labuhanbatu. Pihak Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) Satuan Lalu Lintas Mapolres Labuhanbatu melakukan jemput bola khusus untuk perpanjangan SIM dengan menerapkan Pelayanan SIM Keliling.

Efektifnya tahun 2018, mobil Pelayanan SIM Keliling bantuan Mabes Polri, milik SATPAS Polres Labuhanbatu rutin melakukan kunjungan ke sejumlah titik keramaian di wilayah hukumnya. Yakni, di kota Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara. Kota Negeri Lama, kecamatan Bilah Hulu, kota Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu. Bahkan, Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan. “Ya, sejak tahun 2018 mobil Pelayanan SIM Keliling sudah efektif melakukan fungsinya,” kata Kasat Lantas Polres Labuhanbatu AKP M Ainul Yaqin melalui Baur Pembuatan SIM, Aipda Ali Siregar, Jumat (20/1).

Katanya, mobil Pelayanan SIM Keliling itu mengunjungi berbagai wilayah dengan jadwal keliling yang berbeda-beda setiap harinya. Di antaranya, mengunjungi Kota Pinang, Labusel saban hari Senin dan Kamis. Sedangkan Rabu di kota Aek Kanopan, Labura. Sementara, hari lain jadwal berada di kota Aek Nabara, Kampung Pajak dan Negeri Lama. “Sampai saat ini, meski sudah berdiri Mapolres Labuhanbatu Selatan, tapi pelayanan SIM masih di Mapolres Labuhanbatu,” bebernya.

Secara umum, katanya mekanisme pengurusan perpanjangan SIM para pemohon mengajukan permohonan  perpanjangan sesuai dengan golongan SIM yang diperlukan. Di antaranya melengkapi persyaratan melampirkan potocopy KTP dan KTP asli serta Surat Keterangan Kesehatan dari dokter. Melampirkan SIM asli yang masih hidup masa berlakunya. “Di mobil Pelayanan SIM keliling juga disediakan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Tapi kalau pemohon membawa surat dari Puskesmas juga diperkenankan,” paparnya.

Selain itu, pemohon juga melakukan registrasi ulang atau pengisian blangko formulir yang telah disediakan. Melakukan Pembayaran PNBP. Melaksanakan uji klipeng/Simulator. “Setelah dinyatakan lengkap registrasi dan memenuhi syarat maka Pemohon wajib melakukan Identifikasi, verifikasi, sidik jari, tanda tangan dan foto ulang,” urainya.

Untuk biaya Penerbitan SIM perpanjangan di antaranya,  SIM A sebesar Rp80 ribu. Untuk SIM C biaya Rp75 ribu. Kemudian, SIM B sebesar Rp80 ribu dan SIM D sebesar Rp30 ribu.

Sedangkan pembuatan SIM baru, katanya belum tersedia di mobil Pelayanan SIM Keliling. “Para pemohon mesti langsung ke bagian SATPAS,” pungkasnya. (gus/map/dwi/fdh/man/fad/azw)

1...1,8811,8821,883...15,763Page 1,882 of 15,763