Home Blog Page 1898

Soal Usulan Biaya Haji 1444H Sebesar Rp69 Juta, Jokowi: Belum Final Sudah Ramai

BELUM FINAL: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke KBT, Jakarta, Selasa (24/1).Pada kesempatan itu, Jokowi menegaskan, biaya perjalanan haji 2023 belum final.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Suara pro dan kontra atas kenaikan biaya perjalanan ibadah haji 2023 yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag), terus menggelinding. Ada yang setuju, ada juga yang keberatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, biaya perjalanan haji tahun 2023 masih dalam pengkajian, belum final.

PRESIDEN Jokowi mengatakan, usulan kenaikan biaya haji 2023 masih dalam proses kajian dan kalkulasi. Dia pun heran, usulan itu sudah menuai pro dan kontra di masyarakat, padahal belum difinalisasi. “Belum final sudah ramai. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi,” kata Jokowi, usai meninjau proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur, Jakarta, Selasa (24/1).

Presiden mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Agama baru mengusulkan besaran biaya perjalanan ibadah haji ke DPR. Usulan tersebut, kata Jokowi, akan dibahas bersama Komisi VIII DPR sebelum ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyakini, usulan kenaikan biaya haji tahun 2023 yang disampaikan Kemenag, bertujuan agar sesuai dengan prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji. Utamanya dalam konteks pembiayaan untuk menjalankan rukun Islam kelima itu. Sehingga kemampuan tersebut harus terukur, untuk keberlangsungan dana haji ke depan. “Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitho’ah atau kemampuan,” kata politikus Partai Golkar itu, Senin (23/1).

Namun Ace menegaskan, penentuan biaya haji tetap mempertimbangkan sustainibilitas keuangan haji. Serta keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji. Untuk penggunaan nilai manfaat dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Ace mengatakan perlu diatur agar dapat berkeadilan.

Sebab nilai manfaat adalah hak seluruh jamaah haji Indonesia. Termasuk lebih dari 5 juta jamaah yang masih menunggu antrean berangkat. “Kami tidak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jamaah haji tahun depan dan seterusnya, terpakai untuk jemaah haji tahun ini,” tutur Ace.

Untuk itu dia mengatakan, Panja BPIH 2023 dari DPR akan menghitung dengan detail biaya haji 2023 bersama Panja BPIH 2023 dari pemerintah dan BPKH. Oleh karena itu, Ace meminta BPKH untuk memastikan ketersediaan dana haji yang diperuntukkan sebagai nilai manfaat untuk haji tahun ini. Menurut dia, BPKH sangat penting dalam memastikan biaya haji tahun ini. “Besaran nilai manfaat (subsidi) yang diusulkan 30 persen apakah masih mungkin mengalami perubahan komposisi menjadi lebih besar atau tidak,” katanya.

Lebih lanjut, Ace mengaku Komisi VIII masih akan membahas dengan pihak-pihak terkait dalam pembiayaan haji 2023 pada pekan ini. Dalam minggu ini, akan digelar rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Kementerian Kesehatan, serta pihak maskapai penerbangan. Kemudian melibatkan Angkasa Pura, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan layanan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Ace juga mengatakan, pembahasan BPIH musim 2023 ditargetkan rampung pada 13 Februari depan. Ia berharap pada tanggal tersebut, BPIH 2023 sudah dapat diputuskan bersama dan telah resmi ditetapkan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama mengusulkan rata-rata biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang, lebih tinggi dari biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 yang ditetapkan Rp39.886.009 per orang. Usulan itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 19 Januari 2023.

Menyikapi kenaikan biaya haji ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendukung sepenuhnya usulan kenaikan tersebut. Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha Kemenag Sumut, H Ahmad Qosbi mengatakan, alasan kenaikan ongkos haji tersebut mengingat biaya haji tahun ini melonjak hampir dua kali lipat dari tahun lalu, yang hanya sebesar Rp39,8 juta. ”Jumlah (Rp69 juta) ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun. Ini naik sekitar Rp514 ribu dengan komposisi BIPIH Rp69,193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 atau 30 persen,” kata Qosbi didampingi Kabid Haji Kemenag Sumut, Zulfan Effendi kepada wartawan, Selasa (24/1).

“Biaya ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sampai 2020, yang ditetapkan hanya Rp35 juta,” jelas Qosbi lagi.

Jika komposisi BIPIH hanya 41 persen dan nilai manfaat 59 persen tetap dipertahankan, lanjut Qosbi, maka diperkirakan nilai manfaat akan habis sampai tahun 2027. “Sehingga jamaah haji tahun 2028 harus membayar full 100 persen, pada hal mereka juga berhak atas nilai manfaat simpanan setoran awalnya yang lebih 10 tahun,” terangnya.

Terkait dengan usulan itu, lanjutnya, ada beberapa alasan pemerintah. Pertama kata Qosbi, untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Kedua, menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH dimasa mendatang.

Ketiga, dengan perhitungan sekarang mana akan terjadi pembalikan antara beban jamaah dengan nilai manfaat dimana nilai manfaat dikurangi 30 persen sementara sisanya 70 persen menjadi tanggungjawab jamaah. ”Keempat, menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jamaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantri tidak terus tergerus habis. Nilai manfaat berasal dari pengelolaan dana haji yang dilakukan PBKH. Nilai manfaat adalah hak seluruh jamaah haji Indonesia,” urainya.

Oleh karena itu, Kanwil Kemenag Sumut mendukung sepenuhnya kenaikan Bipih oleh Menag atas nama pemerintah untuk kemaslahatan bersama. ”Namun kami tetap menunggu pembahasan di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR RI. Sebab, ini baru sebatas usulan,” tandasnya.

Sementara, Ketua Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Sumut, Ilyas Halim mengharapkan pemerintah dan Komisi VIII DPR RI agar memberikan keringanan kepada jamaah haji tahun 2022 yang sudah melunasi BIPIH. ”Kami meminta Kanwil Kemenag Sumut mengundang KBIH se-Sumut guna mensosialisasikan kepada calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, sehingga mereka memahami alasan kenaikan BIPIH itu,” katanya.

Tak Mampu, Diganti

Sebelumnya, banyak pihak menyatakan keberatan melunasi biaya haji karena Kemenag mengusulkan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) menjadi Rp69 juta. Apalagi, calon jamaah harus menyediakan uang tunai Rp44 juta untuk pelunasan Bipih. Tingginya beban pelunasan itu, berpotensi membuat banyak masyarakat yang tak mampu melunasinya.

Menyikapi ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief menyebut, pihaknya bakal mencari pengganti, jika ada jamaah yang tidak sanggup melunasi biaya haji 2023/1444 Hijriah. “Kalau ada yang mundur, maka ada yang naik penggantinya,” kata Hilman di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

Hilman menyebut, pihaknya telah memberikan waktu pelunasan yang cukup untuk para jemaah sesuai Undang-Undang, yakni 30 hari setelah biaya haji diputuskan pemerintah atau pada 13 Februari 2023. Jika jemaah memerlukan perpanjangan waktu pelunasan, Hilman menyebut Kemenag masih bisa memberikan perpanjangan. “Tapi tentu tidak dalam waktu yang lama dan skema ini sudah berjalan bertahun-tahun dan bukan hanya sekarang jadi sudah belasan tahun lalu model pelunasan seperti ini,” kata Hilman.

Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh berharap, calon jamaah haji tidak memaksakan diri. Jika saat dibuka masa pelunasan nanti belum ada uang untuk pelunasan, calon jamaah bisa menunda keberangkatannya sambil menabung untuk musim haji berikutnya. “Kewajiban haji dibebankan pada setiap muslim yang mampu. Baik mampu bekal (finansial dan kesehatan) maupun perjalanan,” katanya di Jakarta, kemarin (23/1).

Asrorun mengatakan dalam penyelenggaraan ibadah haji, tetapi ada peran negara. Menurut dia negara memiliki tanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji.

Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu mengatakan, untuk besaran biaya haji, disesuaikan dengan kebutuhan. Khususnya kebutuhan perjalanan dan penyelenggaraan ibadah haji. Menurut dia penetapan biaya haji menjadi kewenangan pemerintah dengan mendasarkan diri pada pertimbangan kemaslahatan umum. “Calon jemaah haji yang belum memiliki kecukupan biaya untuk berangkat haji, berarti belum istitha’ah,” tandasnya.

Calon jamaah haji yang tidak memiliki uang tunai untuk pelunasan, tidak perlu khawatir memilih menunda keberangkatan. Sebab mereka tetap berada dalam daftar prioritas pemberangkatan tahun selanjutnya. Jadi tidak dikeluarkan dari antrean lalu ditempatkan di ekor antrean. (jpc/bbs/man/adz)

Tekan Kenaikan Harga Beras, Dinas Perdagangan dan UMKM Lakukan Pasar Pengendalian Harga

RAKOR: Pemko Tebingtinggi bersama Satgas Pangan melakukan rapat koordinasi terkait terjadinya kenaikan harga dan pencegahan inflasi.SOPIAN/SUMUTPOS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Menghadapi kenaikan harga beras yang signifikan hingga melebihi harga eceran tertinggi (HET), Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan melaksanakan Pasar Pengendalian Harga (PPH) bekerja sama dengan perum Bulog.

PPH tersebut akan dilaksanakan di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi tanggal 26-27 Januari 2023. PPH ini dilakukan untuk menekan kenaikan harga beras yang tidak terkendali di Kota Tebingtinggi.

“Diharapkan dengan adanya PPH ini nantinya harga beras akan stabil kembali. Masyarakat yang dapat ke lokasi PPH tidak disyaratkan apapun seperti membawa KTP dan KK. Bukan hanya beras yang akan dijual Bulog, tetapi daging sapi juga akan dijual,” bilang Kadis Perdagangan dan UMKM Kota Tebingtinggi, Zahidin, Selasa (24/1) sore.

Terkait harga yang rencana di jual oleh pihak Bulog jenis beras Medium dan Premium dengan kemasan 5 kilogram sampai 10 kilogram dibawah harga pasar saat ini. “Kami masih kordinasi dengan pihak Bulog cabang Medan terkait harganya, sudah pasti dibawah harga pasar di Tebingtinggi,” bilang Zahidin.

Sedangkan harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Tebingtinggi terus naik, dari keterangan pemilik toko sembako di Pasar Gambir Jalan Iskandar Muda Kota Tebingtinggi, Akang (35) mengatakan harga beras terus mengalami kenaikan setiap harinya dari Rp 200 hingga Rp 500 perkilogram.

“Saat ini untuk harga beras jenis IR64 untuk berbagai merk ukuran 10 kilogram dijual kepada pembeli dengan harga Rp 125.000. Kenaikan ini dikarenakan pasokan beras dari wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Batubara menipis,” jelasnya.

Sedangkan Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebingtinggi, Marimbun Marpaung mengatakan bahwa pasokan beras di gudang Bulog untuk memenuhi kuota wilayah Tebingtnggi masih mencukupi hingga tiga minggu kedepannya, kenaikan ini dikarenakan tidak ada panen raya padi di wilayah sekitar Tebingtinggi dan panen raya tersebut akan ada di pertengahan bulan Februari 2023.

Dijelaskan Marimbun, karena wilayah Kota Tebingtinggi tidak memenuhi sumber daya alam untuk pertanian padi, maka saat ini Pemko Tebingtinggi melakukan kerjasama dengan pihak Kabupaten Sergai, Batubara dan Simalungun dalam memenuhi kebutuhan pokok jenis beras.

“Kita perkirakan di bulan Februari 2033 pertengahan, harga beras akan kembali normal,” ungkap Marimbun.

Menanggapi hal ini, Kabag Perekonomian dan SDA Kota Tebingtinggi, Nasrullah mengatakan pihaknya berkerja sama dengan pihak Dinas Perdagangan dan UMKM serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebingtinggi berkoordinasi melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok bersama Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) Kota Tebingtinggi.

“Setiap minggunya kami melakukan rapat kordinasi dengan pihak terkait dalam hal pemantauan sejumlah kebutuhan pokok di Kota Tebingtinggi, hal ini dilakukan agar kenaikan inflasi di Tebingtinggi bisa ditekan,” bilang Nasrullah. (ian/han)

PN Binjai Belum Terima Memori Kasasi Pho Sie Dong

Bersama: Kasi Intelijen Kejari Binjai, Adre Wanda Ginting (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan. ist/SUMUT POS.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri Binjai sejauh ini belum menerima memori kasasi terkait terdakwa Pho Sie Dong. Ini disampaikan Humas PN Binjai, Wira Indra Bangsa ketika dikonfirmasi, Senin (23/1).

“Belum masuk berkasnya (memori kasasi), baru daftar saja,” kata Wira.

Menurutnya, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut harus segera mengirimkan memori kasasi. “Jum’at (27/1) ini terakhir masukan berkasnya. Kalau tidak, gugur kasasinya, putusan terakhir yang berlaku,” ujar Wira.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Binjai, Adre Wanda Ginting mengakui, JPU yang menangani perkara tersebut belum mengirimkan memori kasasi ke pengadilan negeri setempat. Menurut dia, tidak ada kendala yang dihadapi JPU.

“Ya, memori kasasi diserahkan terakhir tanggal 27 Januari 2023. Untuk memori kasasi, sudah disiapkan. Kalau tidak ada halangan, hari ini diserahkan ke Pengadilan Negeri Binjai,” tukasnya.

Dalam persidangan, terdakwa Pho Sie Dong selalu menepis jika barang bukti narkotika jenis sabu itu disebut miliknya. Selama persidangan juga, keluarga terdakwa Pho Sie Dong juga pernah bersitegang dengan anggota hingga Kepala Unit II Satresnarkoba Polres Binjai di Pengadilan Negeri Binjai.

Majelis hakim yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan 7 tahun pidana penjara terhadap terdakwa Pho Sie Dong. Oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, menyatakan banding atas putusan tersebut.

Hakim Pengadilan Tinggi kemudian menjatuhkan vonis bebas terdakwa Pho Sie Dong. Dalam amar putusan PT Medan Nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT MDN, Hakim Ketua Sahman Girsang dan anggota Syamsul Bahri serta John Pantas L Tobing menyatakan, terdakwa Pho Sie Dong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan primair maupun subsider.

Oleh karena itu, membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. Juga memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Kemudian memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Pho Sie Dong dari rumah tahanan negara. Sejalan dengan putusan banding yang sudah keluar, putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bnj pada 1 November 2022 telah gugur demi hukum.

Artinya, hakim PT Medan membatalkan putusan tersebut. Terdakwa Pho Sie Dong pun dinyatakan bebas murni.

Pho Sie Dong didakwa primair pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan subsidair pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1). Ia diamankan Unit II Satresnarkoba Polres Binjai di kediamannya, Jalan Petai Kecamatan Binjai Utara, berdasarkan hasil pengembangan dengan lebih dulu menangkap Abdul Gunawan, Senin (9/5/2022).

Pho Sie Dong didakwa sebagai pemilik narkotika jenis sabu yang dijualkan oleh Abdul Gunawan. Dalam dakwaan jaksa, Abdul Gunawan mengakui sabu sebanyak 4 paket dengan berat 0,34 gram adalah milik Pho Sie Dong. Bahkan terdakwa Abdul juga mengakui, memperoleh sabu dari Pho Sie Dong sebanyak 7 kali. (ted/han)

Hadiri HUT ke-57 Pertuni, Gubsu Siapkan Perda Pemenuhan Hak-hak Disabilitas

HADIRI: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri Hari Ulang Tahun ke-57 Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (24/1).bagus/SUMUTPOS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan akan terus berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya dengan mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pemenuhan hak disabilitas di Sumut, yang saat ini sedang dikaji.

“Sedang dikaji oleh DPRD, ada beberapa yang harus ditambahkan, di sinkronisasikan karena Perda ini kan berhubungan dengan dana, ini yang dikaji, “ kata Edy Rahmayadi pada Peringatan HUT ke-57 Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (24/1).

Selain Perda, Edy Rahmayadi juga berjanji akan memfasilitasi pelayanan kesehatan para tunanetra. Hal itu disampaikannya langsung kepada kurang lebih 250-an tunanetra yang hadir pada HUT Pertuni. Bahkan Edy memberikan nomor kontak telepon Kepala Dinas Kesehatan Sumut dan Direktur Rumah Sakit Umum Haji.

“Jadi cukup mengontak Kadis Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Haji nanti dijemput di rumahnya, “ kata Edy.  Edy juga akan membantu para tunanetra tersebut mendaftar BPJS Kesehatan. “Tadi saya mengecek masih banyak yang belum punya BPJS,” katanya.

Menurut Edy, yang dilakukannya tersebut, terutama memenuhi hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama. “Kita semua bertanggung jawab, membantu saudara-saudara kita yang pastinya serba kekurangan, ayo kita sama-sama bergandengan tangan,” ujarnya.

Selain memotong kue ulang tahun, ada hal menarik lain pada perayaan ulang tahun tersebut. Edy menyanyikan dua lagu, pertama lagu Tuhan dari Bimbo dan lagu Setulus Hatimu Semurni Cintamu dari Arie Koesmiran.

Pada pertengahan lagu kedua, Edy pun terharu. Kemudian Edy mengajak dua orang tunanetra bernyanyi bersamanya.  Sementara itu, Ketua DPD Pertuni Sumut Syaiful Bakti Daulay mengapresiasi Gubernur Edy Rahmayadi berserta Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis atas bantuan dan dukungannya pada Pertuni Sumut selama ini. “Kami dukung Sumut bermartabat, jadilah kita orang-orang yang mempunyai karakteristik Sumut, kami terus berdoa untuk bapak, semoga sehat dan berhasil memperjuangkan Sumut ini dengan baik,” katanya. (gus/han)

Lantik Pengurus Majelis Muslimah Berzikir Sumut, Nawal Lubis Harapkan Tetap Fokus Tujuan Organisasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera (Sumut) Nawal Lubis mengharapkan Pengurus Majelis Muslimah Berdzikir (MMB) Sumut untuk tetap fokus pada tujuan organisasi. Di antaranya, menjadi tempat mempelajari Alquran dan Hadist, serta menjadi tempat mengingat Allah SWT melalui zikir.

“Majelis ini hadir sebagai wadah untuk mempelajari Alquran dan hadist, memohon kepada Allah SWT dan berselawat kepada Rasulullah SAW secara bersama-sama,” ujar Nawal Lubis usai melantik Pengurus MMB Sumut periode 2021 – 2027 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (24/1).

Nawal juga berharap momen pengukuhan pengurus majelis ini dan Milad ke-1 MMB bisa menjadikan MMB Sumut sebagai organisasi terdepan dalam mencegah kegersangan qolbu, pudarnya kebiasaan berzikir, serta menurunya semangat dalam puji dan rasa syukur akan kebesaran Allah SWT.

Selaku Dewan Pembina MMB, Nawal juga mengucapkan selamat atas pelantikaan dan Milad MMB. “Selamat bekerja, jangan terpecah belah, tetap kompak sesama pengurus hingga akhirnya hayat majelis ini,” harapnya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) MMB Sumut Dina Elldelina S Meliala mengatakan, organisasi ini telah berdiri sejak tahun 2021 dengan beranggotakan 600 jemaah. Atas dilantiknya kepengurusan MMB perode 2021 – 2022, Dina mengucapkan terima kasihnya kepada Ketua TP. PKK Sumut Nawal Lubis.

“Terima kasih ibu atas dukungan kepada MMB Sumut. Hari ini amanah sudah kami terima, kami akan bekerja melaksanakan program-program kerja MMB ke depan untuk mengembangkan kemampuan spritual dan ketakwaaan kepada Allah SWT,” harapnya.

Adapun pengurus MMB Sumut yang dilantik untuk periode 2021- 2027 yakni, Ketua Umum Dina Elldelyna S Meliala, Sekretaris Elyza, dan Bendahara Roslindawati.(gus)

Sukseskan F1 Powerboat di Danau Toba, Edy Rahmayadi Gencarkan Publikasi dan Sosialisasi

DISKOMINFO SUMUT IKUTI: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas Sitorus mewakili Gubernur Sumut mengikuti Media Gathering Kementerian Kominfo tentang F1 Powerboat secara daring di Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said, Medan, Selasa (24/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara (Sumut) siap menjadi tuan rumah perhelatan akbar F1 Powerboat di Danau Toba. Perhelatan itu akan diadakan di Balige, Kabupaten Toba pada 24-26 Februari 2023.

Untuk menyukseskan dan memeriahkan perhelatan F1 Powerboat akbar itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah memerintahkan jajarannya untuk gencar mempublikasikan dan menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas Sitorus pada Media Gathering Kementerian Kominfo secara daring di Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said, Medan, Selasa (24/1).

“Sesuai dengan arahan Gubernur yang telah disampaikannya beberapa waktu lalu, perhelatan ini merupakan kesempatan emas bagi Sumut dan Danau Toba. Sumut akan mendapat banyak keuntungan dari ajang ini oleh karena itu, kita tidak boleh melewatkanya begitu saja, publikasi dan sosialisasi perlu terus digencarkan,” ujar Ilyas.

Ilyas memaparkan, panitia pelaksana daerah pendukung penyelenggaraan F1 Powerboat telah terbentuk. Ada 9 bidang kepanitiaan di antaranya Bidang Kesehatan, Bidang Imigrasi, Bidang Karantina, Bidang Kepabeanan, Bidang Penataan Jalan dan Kawasan, Bidang Konektivitas, serta Bidang Pengelolaan Sampah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah.

Kemudian, Bidang Acara Utama, Bidang Fasilitasi Pembayaran dan Permodalan, Bidang Keamanan dan Ketertiban, Bidang Keselamatan dan Kesiapsiagaan Bencana, Bidang Pengembangan Destinasi dan Bidang Pelatihan SDM dan Bidang Hubungan Masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut berada di bidang hubungan masyarakat.

“Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut berada di Bidang Hubungan Masyarakat, kami telah melakukan berbagai publikasi maupun sosialisasi lewat berbagai media cetak, elektronik, dan media sosial, ini sedang dan akan terus kami lakukan,” kata Ilyas.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumut meminta kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, OPD Pemprov Sumut dan BUMD mempublikasikan dan menyosialisasikan F1 Powerboat. “Kami juga telah meminta dukungan seluruh bupati dan walikota, kepala OPD Pemprov Sumut dan BUMD untuk mempublikasikan perhelatan akbar ini, sebab ini tidak bisa dilakukan dengan kerja sendiri, sinergi harus diperkuat,” kata Ilyas.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainudin Amali yang hadir pada media gathering tersebut menegaskan penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba adalah salah satu upaya mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

“Penyelenggaraan event olahraga di daerah wisata ini (Danau Toba) diharapkan akan lebih meningkatkan gerak laju ekonomi nasional masyarakat” tegasnya.

Untuk itu Zainudin Amali berharap, seluruh persiapan secara teknis harus disiapkan sebaik mungkin.

“Persiapan venue, fasilitas pendukung semuanya harus kita kebut persiapannya. Rakor secara intensif dan parallel juga terus dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong berharap, media tidak hanya memberitakan ajang balapan perahu itu saja. Namun juga dapat mempromosikan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata superprioritas nasional.

“Kita (Kementerian Kominfo) persiapkan semua kebutuhan media. Namun kami berharap, media juga turut memberitakan hal positif mengenai Danau Toba, sebagai promosi untuk masyarakat nasional maupun internasional,” ujar Usman Kansong. (gus/han)

Penanganan Sampah di Labuhanbatu Belum Maksimal, Erik: Koordinasi Camat hingga Kepling Tak Nyambung

PIMPIN: Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, saat memimpin sosialisasi penanganan sampah bagi seluruh kepala lingkungan, lurah, dan camat se-Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan di Ruang Data Karya, Selasa (24/1).Fajar/Sumut Pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Setahun program sosialisasi penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu berjalan, masih belum juga dirasa maksimal. Koordinasi antara camat, lurah, dan kepala lingkungan (kepling) tak berjalan. Padahal, khusus di Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan, sedikitnya ada 46 titik tempat sampah liar.

Indikasi tak sinkronnya kinerja camat, lurah, dan kepling ini, disampaikan Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, saat memimpin sosialisasi penanganan sampah bagi seluruh kepling, lurah, dan camat se-Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan di Ruang Data Karya, Selasa (24/1).

“Setahun lalu program ini sudah ditekankan dan sudah disosialisasikan kepada para camat. Tapi yang saya lihat, pekerjaannya sangat lamban. Karena mungkin koordinasi camat dengan para lurahnya tidak berjalan. Tidak nyambung,” ungkap Erik.

Erik juga menekankan, apapun inisiasi pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu untuk masalah persampahan, diharapkan mengutakan pemahaman di level camat hingga lurah.

“Apapun inisiasi yang ingin dilaksanakan oleh seorang pimpinan di DLH untuk masalah sampah, terutama di Rantau Utara dan Selatan, tidak bisa ditangkap oleh para camat, dan para lurah. Apalagi sampai kepada kepling. Sama sekali tak nyambung,” tegasnya.

Sehingga yang terjadi, lanjutnya, gerakan untuk kebersihan, gerakan untuk menghasilkan PAD dari retribusi sampah, belum terlaksana sampai saat ini.

“Sebenarnya inilah yang ingin saya sampaikan kepada kepling yang hadir pada kegiatan ini,” jelas Erik.

Permasalahan saat ini, menurut Erik, yakni banyaknya tempat-tempat sampah liar, karena ketidakseriusan, ketidakmaksimalan pelayanan yang ada di Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan.

“Karena itu, diharapkan di Rantau Utara dan Selatan, untuk pengutipan retribusi sampah harus dilakukan oleh para kepling di lingkungannya masing-masing,” imbaunya.

Erik pun menjelaskan, kepling yang ada di lingkungan masing-masing harus bisa mendata dan bertindak untuk menghilangkan tempat-tempat sampah liar yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Dia pun menekankan, agar para kepling mendata masyarakatnya, setelah didata kemudian ditagih retribusi sampahnya. Setelah ditagih, dan ada kelebihan, maka itu adalah bonus yang bisa diterima para kepling.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Safrin menuturkan, ada 46 titik tempat sampah liar yang terletak di Kota Rantauprapat dan sekitarnya.

“Kami sudah merencanakan, pada awal Februari 2023 nanti, 46 titik tempat sampah liar ini akan dibersihkan. Kami juga sudah menjalin komitmen dengan para camat dan lurah, setelah dibersihkan akan kami serah terimakan. Dan pengawasannya kami serahkan kepada pihak kelurahan,” tuturnya. (fdh/saz)

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023, Jokowi: Kita Selesaikan Covid-19 dengan Baik

HADIR: Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, saat mengikuti Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia 2023 di SICC, Sentul, Jawa Barat, baru-baru ini.

BOGOR, SUMUTPOS.CO – Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, ikut menghadiri Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan dan Forkopimda se-Indonesia 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. Rakornas itu dibuka Presiden Joko Widodo dengan mengusung tema ‘Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi Covid-19 di tanah Air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“Pandemi berhasil kita kelola dan dikendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan. Sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ungkap Jokowi.

Tingkat vaksinasi Covid-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan. Jokowi mengakui, penyuntikan 448 juta dosis vaksin tersebut bukan pekerjaan yang mudah, namun hal tersebut dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa.

“Menyuntik 448 juta suntikan bukan hal yang gampang, tapi karena TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT/RW semuanya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan Covid-19 dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, pada 2022 kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen. Dan untuk terakhir Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen, karena musiman adanya Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru,” tuturnya.

Dalam Rakornas itu dibentuk 4 kelompok. Kelompok pertama membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kedua, dengan bahasan penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha. Kelompok ketiga, membahas mengenai penanganan Covid-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial. Dan keempat dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan. (des/saz)

Pemkab dan DPRD Labuhanbatu Bahas 10 Ranperda

HADIR: Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar saat menghadiri Rapat Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.Fajar/Sumut Pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar menghadiri Rapat Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Selasa (24/1).

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Labuhanbatu Meika Riyanti Siregar itu, Ellya mengatakan, pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 2023, Pemkab Labuhanbatu telah mentaati pasal 15 Ayat (1) dan pasal 16 Ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Yang menyatakan, penyusunan program pembentukan peraturan daerah kabupaten dilaksanakan oleh DPRD kabupaten bersama bupati, dan hasil penyusunan program tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD kabupaten.

Ellya pun berharap, program pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD ini, dapat menjadi Perda yang memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya bagi Pemkab Labuhanbatu.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu yang kita cintai ini,” harap Ellya. Usai menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Ketua DPRD Labuhanbatu, Meika Riyanti Siregar berharap, peraturan ini nantinya dapat menjadi pedoman pembahasan Perda 2023.

“Semoga lahir Perda yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Labuhanbatu,” katanya.

Adapun 10 Ranperda tersebut, yakni tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Ranperda tentang Bagunan Gedung. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Labuhanbatu.

Selanjutnya, Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman oleh Pengembang di Kabupaten Labuhanbatu. Ranperda tentang Larangan Truk Masuk Kota. Ranperda tentang Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Lalu, Ranperda tentang Program Jaminan Sosial, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. (fdh/saz)

Erik: PPS Terpilih Orang Andal dan Berkualitas

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga menghadiri pelantikan dan sumpah jabatan 249 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024 se Kabupaten Labuhanbatu di Aula Asrama Haji Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan, Selasa (24/1).

Pada kesempatan itu, Erik mengatakan PPS yang terpilih adalah orang yang andal dan berkualitas.

“Dari 1.000 orang lebih yang mendaftar, terpilihlah 294 orang sebagai panitia pemungutan suara Pemilu tahun 2024 , sudah pasti melalui proses yang sangat ketat, dari itu saya merasa yakin kalau yang terpilih ini adalah orang-orang yang andal, berkualitas, dan profesional,” ucap Bupati.

Dia berharap ke depan kepada PPS menjalankan tugas sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan, dan memberikan pelayanan pemilu kepada peserta pemilu dengan baik. “Semoga kita semua bisa menjadikan pemilu tahun depan pemilu yang bermartabat, pemilu yang sukses bersih dan transparan yang membangun,” ujar Bupati.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Wahyudi mengatakan, kegiatan bimbingan teknik (bimtek) diberikan untuk anggota PPS yang berasal dari 9 kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu. Meliputi penyampaian tugas selama tahapan proses menjelang pemilu tahun 2024 yang akan datang.

Materi yang disampaikan meliputi tata kerja PPS, hubungan PPS dengan pihak luar, tata cara berkoordinasi dengan instansi terkait, serta penjabaran mengenai tugas pokok dan fungsi PPS sesuai dengan aturan perundang–undangan dan peraturan KPU yang berlaku.

“Setalah mendapatkan pembekalan di bimtek selanjutnya anggota PPS akan menjadi pihak penyelenggara di tingkat desa-desa,” tambahnya.

Hadir mendampingi Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar, Kepala Dinas Kominfo Ahmad Fadly Rangkuti, tokoh partai politik serta para staf KPU dan Badan Pengas Pemilu (Bawaslu). (fdh/azw)

1...1,8971,8981,899...15,764Page 1,898 of 15,764