27 C
Medan
Friday, January 16, 2026
Home Blog Page 190

Temui Orangtua Korban Hanyut, Rico Waas: Pemko Medan Terus Lakukan Pencarian

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian atas musibah yang terjadi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemui orangtua korban anak hanyut yang terbawa arus di aliran sungai Deli Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Minggu (25/5/2025).

Kedua orangtua korban ditemui Rico Waas di Posko pencarian, Jalan Karya Dalam. Korban hanyut tersebut bernama Tegar Eliyadi (16) anak dari pasangan Elisardi dan Sri. Korban hanyut saat berenang bersama teman-temannya di Sungai Deli ketika hujan deras turun, Sabtu (24/5/2025) Kemarin sore.

Saat menemui orangtua korban, Rico Waas menyampaikan rasa duka dan turut prihatin atas kejadian yang menimpa Tegar Eliyadi. Rico Waas berharap orang tua Tegar yang merupakan warga yang tinggal di Gang Perdamaian Lingkungan 5 Kelurahan Karang Berombak ini dapat sabar dan tabah menghadapi cobaan ini.

“Atas nama pribadi dan Pemko Medan, kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi terhadap anak bapak dan ibu, kami akan terus melakukan pencarian sampai Tegar ditemukan. Kita do’akan bersama, kiranya bapak dan ibu turut bersabar semoga diberikan oleh Tuhan jalan yang terbaik buat kita semua,“ kata Wali Kota Medan Rico Waas.

Setelah menemui orang tua korban, Rico Waas bersama Anggota DPRD Medan Antonius D Tumanggor, Kepala BPBD kota Medan, Yunita Sari, Sekretaris Dinas Sosial, Fery Suhery dan Camat Medan Barat, Hendra Syahputra serta Camat Medan Helvetia, Junedi Lumban Gaol, menyusuri aliran sungai Deli karang berombak tempat korban anak hanyut.

Dengan berjalan kaki, Rico Waas menyusuri sungai mulai dari tempat korban berenang bersama teman-temannya sampai dengan korban terakhir terlihat sebelum hanyut terbawa arus sungai.

Usai menyusuri, Rico Waas mengatakan dirinya sudah meminta mulai hari ini, Kecamatan-kecamatan yang berada di aliran sungai Deli tepatnya di sepanjang jalur sungai tempat korban hanyut untuk mengecek pinggiran sungai diwilayahnya.

“Saya sudah memerintahkan Kecamatan dan Kelurahan yang ada di jalur sungai tempat korban hanyut untuk mengecek sepanjang bibir sungai. Dimungkinkan korban tersebut ada tersangkut di jalur sungai. Pengecekan ini akan dilakukan sampai Belawan,” jelas Rico Waas.

Meskipun diketahui korban hanyut ini memiliki identitas bukan warga Kota Medan namun Warga Deliserdang, Rico Waas mengatakan Pemko Medan akan tetap melakukan pencarian, karena orangtua korban merupakan warga yang berdomisili di Kota Medan.

“Kita baru tahu anak yang menjadi korban hanyut ini penduduk Deliserdang, tapi tetap akan kita lakukan pencarian dan lakukan yang terbaik. Pemko Medan juga akan berkordinasi dengan Pemkab Deliserdang. Apapun ceritanya ini tentang kemanusiaan,” kata Rico Waas.

Rico Waas menambahkan, pencarian yang dilakukan BPBD Kota Medan, kecamatan dan TNI-Polri berkordinasi dengan Basarnas akan dilakukan jelang malam hari. Apabila belum ditemukan sampai tujuh hari kedepan akan terus dilakukan pencarian.

Atas kejadian ini Rico Waas mengimbau kepada masyarakat khususnya orangtua agar melarang anak-anaknya untuk berenang di sungai karena fungsi sungai ini bukan untuk berenang melainkan untuk aliran air.

“Kami harapkan kepada masyarakat untuk melarang anak-anaknya untuk berenang atau bermain di sungai. Apalagi kita ketahui kondisi saat ini cuaca ekstrim dan hujan deras ditambah aliran sungai yang kuat sehingga sangat membahayakan,” imbau Rico Waas sembari berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini.

Sementara itu Kepala BPBD kota Medan Yunita Sari, menjelaskan korban anak hanyut yang bernama Tegar Eliyadi ini awalnya bermain dan berenang dengan teman-temannya di aliran sungai. Ketika selesai bermain teman-temannya naik keatas, namun si Tegar tidak naik melainkan menghanyutkan diri sampai dekat rumahnya.

“Saat menghanyutkan diri, Tegar ada meminta tolong, awalnya dikira temannya main-main. Namun setelah berulang kali minta tolong dan hanyut teman-temannya mencoba menolong akan tetapi tertolong”, Ujarnya.

Menurut Yunita, pencarian saat ini sudah sampai di aliran sungai Deli di Kelurahan Kota Bangun, Medan Deli. Jadi sesuai SOP pencarian korban hanyut akan dilakukan selama tujuh hari.

“Pencairan akan dilakukan selama tujuh hari kedepan mulai dari pagi hari sampai sore hari sesuai SOP. Jika dalam tujuh hari tidak ditemukan pencarian akan dihentikan,” pungkas Yunita. (map/ila)

Agincourt Resources Turunkan Helikopter, Pelepasliaran Harimau Sumatra Senja ke TNGL Sukses

BERSAMA: Wakil Presiden Direktur PTAR Ruli Tanio (keempat dari kiri) bersama Direktur External Relations PTAR Sanny Tjan (keenam dari kiri), dan Kepala BBKSDA Sumatra Utara Novita Kusuma Wardani (kelima dari kanan) usai pelepasliaran harimau Sumatra Senja ke TNGL, Aceh, Rabu (21/3/2025). (Dok: PTAR)
BERSAMA: Wakil Presiden Direktur PTAR Ruli Tanio (keempat dari kiri) bersama Direktur External Relations PTAR Sanny Tjan (keenam dari kiri), dan Kepala BBKSDA Sumatra Utara Novita Kusuma Wardani (kelima dari kanan) usai pelepasliaran harimau Sumatra Senja ke TNGL, Aceh, Rabu (21/3/2025). (Dok: PTAR)

BLANGKEJEREN, SUMUTPOS.CO – PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe, mendukung pelepasliaran harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) bernama Senja ke habitat alaminya. Senja dilepaskan di kawasan konservasi Kedah, Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh, pada 21 Mei 2025, sebagai bentuk komitmen menjaga ekosistem keanekaragaman hayati Pulau Sumatra.

Senja yang merupakan harimau betina berusia sekitar 5-6 tahun merupakan korban konflik antara manusia dan satwa liar di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, pada Juni 2024.

Setelah 11 bulan melalui rehabilitasi intensif di Sanctuary Harimau Sumatra Barumun, Kabupaten Padanglawas Utara, yang merupakan kerja sama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara dan Yayasan Parsamuhan Bodhicitta Mandala Medan, Senja dinyatakan sehat dan siap kembali ke alam liar.

PT Agincourt Resources (PTAR) sebagai mitra konservasi secara aktif mendukung pelepasliaran ini dengan menyediakan helikopter tipe SA 315B Lama (Aerospatiale). Translokasi Senja menggunakan metode longline (kandang digantung di badan helikopeter) yang sesuai dengan kondisi medan dan mampu meminimalkan dampak terhadap vegetasi.

Wakil Presiden Direktur PT Agincourt Resources, Ruli Tanio, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat atas keberhasilan melepasliarkan Senja ke habitat alaminya. Selain BBKSDA Sumatra Utara dan Yayasan Parsamuhan Bodhicitta Mandala Medan, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga turut berperan penting dalam upaya ini.

“Kesuksesan konservasi ini tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi erat antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat sekitar TNGL. Dengan kerja sama ini, kami yakin bahwa kita dapat menciptakan masa depan yang lebih harmonis antara manusia dan alam,” kata Ruli.

Menurutnya, pelepasliaran Senja sesuai dengan semangat yang diusung PTAR yakni Living in Harmony yang bertujuan menyelaraskan keberlanjutan operasional perusahaan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

“Komitmen ini juga sejalan dengan upaya kami mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada keseimbangan ekologi, pengelolaan hutan secara lestari, dan pelestarian keanekaragaman hayati,” tutur Ruli.

Pemilihan TNGL sebagai lokasi pelepasliaran mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti jarak yang jauh dari pemukiman penduduk, ketersediaan satwa mangsa yang tinggi, serta jejak keberadaan harimau lain yang mendukung kelangsungan hidup Senja. Di sekitar lokasi lepas liar, amat jarang ditemukan aktivitas manusia.

Direktur Hubungan Eksternal Relations, Sanny Tjan, mengatakan pelepasliaran Senja memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung program konservasi yang sebelumnya juga sukses dilakukan dalam melepasliarkan harimau-harimau lain di sejumlah taman nasional di Sumatra.

Sebelumnya, PTAR memfasilitasi pelepasliaran Harimau Sumatra bernama Bestie ke TNGL pada November 2022. Pada tahun yang sama, PTAR turut mendukung pelepasliaran dua harimau Sumatra ke Zona Inti Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi.

“Upaya pelepasliaran Harimau Sumatra yang kami dukung secara konsisten ini adalah wujud nyata komitmen kami dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di kawasan hutan Sumatra. Kami yakin bahwa konservasi satwa liar, terutama spesies kunci seperti harimau, sangat penting untuk kelestarian lingkungan jangka panjang,” kata Sanny.

Dia juga menegaskan bahwa program konservasi yang didukung PTAR selalu melibatkan pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan masyarakat lokal guna memastikan keberhasilan jangka panjang dari setiap kegiatan konservasi. (dek)

Konferensi VIII PWI Kota Tebingtinggi Digelar 19 Juni 2025

BERTEMU: Pengurus dan Ketua Panitia Konferensi PWI Tebingtinggi temui Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik untuk melaporkan kesiapan pelaksanaan Konferensi PWI Kota Tebingtinggi. ISTIMEWA/SUMUT POS
BERTEMU: Pengurus dan Ketua Panitia Konferensi PWI Tebingtinggi temui Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik untuk melaporkan kesiapan pelaksanaan Konferensi PWI Kota Tebingtinggi. ISTIMEWA/SUMUT POS

‎TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tebingtinggi akan melaksanakan Konferensi VIII tahun 2025, pada tanggal 19 Juni mendatang.

‎Sebelumnya, Konferensi PWI Kota Tebingtinggi telah dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025, namun setelah Pengurus dan Ketua Panitia Pelaksana Konferensi berkoordinasi sekaligus melaporkan persiapan Konferensi sudah siap digelar ke pengurus PWI Sumut, Jumat (23/5) di Kantor PWI Sumut Medan, pelaksanaan Konferensi akhirnya mengalami penundaan hingga dilaksanakan pada tanggal 19 Juni mendatang.

‎Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik didampingi pengurus Bidang Organisasi, Rifki Warisan menyampaikan, penundaan jadwal Konferensi PWI Kota Tebingtinggi mengalami penyesuaian dengan jadwal kegiatan pengurus PWI Sumut.

“Kami akan menghadiri konferensi PWI Kota Tebingtinggi yang terjadwal tanggal 19 Juni 2025,” ungkap Farianda Putra Sinik.

‎Pengurus dan Ketua Panitia Konferensi PWI Kota Tebingtinggi juga melaporkan, bahwa Pantia Konferensi telah melaksanakan tahapan Konferensi, yakni penjaringan Bakal Calon Ketua PWI Tebingtinggi.

“Panitia melalui Tim Penjaringan telah memutuskan Konferensi hanya diikuti satu calon ketua,” papar Ismail Batubara.

‎Pengurus PWI Sumut Bidang Organisasi, Fifki Warisan juga menyarankan agar panitia tetap berkoordinasi dengan PWI Sumut, terkait hal-hal yang dibutuhkan demi suksesnya pelaksanaan Konferensi PWI Kota Tebingtinggi pada tanggal 19 Juni mendatang.

‎Adapun pengurus dan panitia konferensi PWI Kota Tebingtinggi yang berkoordinasi ke PWI Sumut yakni, Sekretaris PWI Tebingtinggi, Ismail Batubara, Bendahara PWI Tebingtinggi, Junjungan Saragih, dan Ketua Panitia Pelaksana Konferensi, Sopian. (ian/han)

Siantar harus Berbenah Hadapi Tantangan Global

DISKUSI: Sekda Siantar Junaedi Sitanggang saat membuka diskusi publik. foto: ISTIMEWA/SUMUT POS
DISKUSI: Sekda Siantar Junaedi Sitanggang saat membuka diskusi publik. foto: ISTIMEWA/SUMUT POS

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Pematangsiantar adalah kota dengan sejarah yang kaya dan budaya yang beragam. Dahulu kota ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan pendidikan di kawasan Sumatera Utara, dengan masyarakatnya yang dikenal ramah, terbuka dan toleran.

” Warisan budaya dan sejarah ini lah yang menjadi fondasi kuat bagi pembangunan kota kita hingga saat ini,” sebut Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi diwakili Sekretaris Daerah Junaedi A Sitanggang saat menghadiri Diskusi Publik yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) kota Pematangsiantar.

Diskusi Publik ini dengan tema ” Pematangsiantar dahulu, sekarang dan yang akan datang”. Acara digelar di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Sabtu (24/5/2025).

Saat ini, sebut Wesly, Kota Pematangsiantar sedang bergerak maju, Pemerintah Kota terus berupaya menghadirkan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, reformasi birokrasi, pelayanan publik yang lebih baik, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

“Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan kedepan semakin kompleks. Oleh karena itu, forum diskusi publik seperti ini merupakan momen yang sangat penting. Kita butuh masukan, kritik, dan ide-ide segar dari semua elemen masyarakat guna mewujudkan kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif dan Selaras,” sebut Wesly dalam sambutan tertulisnya.

Ia mengajak momentum ini sebagai ruang diskusi sekaligus ruang kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat. Karena Wesly menilai membangun kota bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, melainkan tanggung jawab semua pihak sebagai bagian dari keluarga besar kota Pematangsiantar.

“Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada DPC Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini” ujarnya.

Tidak lupa, Wesly mengajak seluruh peserta diskusi untuk berpartisipasi secara aktif, menjaga suasana yang kondusif, serta menjunjung tinggi semangat demokrasi kebersamaan dan musyawarah dalam mencari solusi terbaik demi kemajuan kota Pematangsiantar.

Sebelumnya, Marganda Purba Wakil Ketua DPC PIKI Pematangsiantar dalam laporannya menyampaikan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh DPC PIKI kota Pematangsiantar ini, diisi dengan sejumlah narasumber, seperti Prof Dr Hisarma Saragih M.Hum, Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun sekaligus pemerhati budaya, Robert Tua Siregar MSi PhD CIMBA CDev CQir, Dewan Pakar DPC PIKI Pematangsiantar sekaligus dosen di Universitas Prima Indonesia dan Ir Reinward Simanjuntak MM Dewan Pakar DPC PIKI Pematangsiantar sekaligus pemerhati pemerintahan. Dan dengan moderator Dr Rohdearni W Sipayung MHum MM Dosen FKIP Universitas Simalungun.

Ia mengutarakan Diskusi Publik ini dalam rangka menghimpun ide dan gagasan dari peserta diskusi yang hadir, yang terdiri dari berlatar belakang profesi dan pendidikan

” Sehingga hasil diskusi ini, akan buat dalam sebuah dokumen yang bisa disampaikan pada Pemko Pematangsiantar selaku pengambil kebijakan untuk kemajuan kota Pematangsiantar kedepannya, ” pungkasnya.

Sementata itu, Basrin A Nababan SE Ketua DPC PIKI kota Pematangsiantar menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemko Pematangsiantar yang telah mendukung kegiatan ini.

Ia mengajak semua menatap wajah kota Pematangsiantar hari ini dengan jujur. Kota Pematangsiantar memiliki sejarah yang panjang, sebuah kota yang pernah berjaya. Tapi kini ditengah tantangan global, dan tantangan lainnya, Kota Pematangsiantar harus terus berbenah.

“Apakah kita mampu menciptakan peluang baru, dengan sejumlah destinasi yang layak untuk dikunjungi. Kota Pematangsiantar merupakan gerbang menuju danau toba” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal GKPS Pdt Dr Paul Ulrich Munthe dalam sambutannya menyampaikan sebagai gereja, kembali mengingatkan pada semua, bagaimana setiap orang bisa ikut mensejahterakan kota dimana dia berada dan Kota Pematangsiantar menjadi kota bersama.

Ditambahkannya, di Kota Pematangsiantar terdapa beberapa pusat gereja, dan sejumlah sekolah kristen yang exis sampai selama ini.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Muhammadiyah kota Pematangsiantar Ir H Sailan Nasution, para pimpinan gereja, para pemuka lintas agama, sejumlah organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan mahasiswa, IKEIS, DPC PMS Kota Pematangsiantar, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan kota Pematangsiantar Drs Daniel Siregar dan sejumlah pimpinan OPD. (mag7/han)

Kesadaran Masyarakat Atas Sampah Masih Rendah, Rizki Lubis Ajak Warga Medan Polonia Gotong-royong

SOSIALISASI: Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, M Afri Rizki Lubis saat menggelar Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2015, Minggu (25/5/2025) sore.( (Markus Pasaribu/Sumut Pos))

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesadaran masyarakat Kota Medan terkait masalah sampah terbilang masih rendah. Pasalnya hingga saat ini, masih banyak warga Kota Medan yang membuang sampah sembarangan, baik ke parit bahkan ke sungai. Padahal, kondisi kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, M. Afri Rizki Lubis SM M.IP saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No.7 Tahun 2024 tentang Perubahan Perda No.6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Mawar Gang Bersama, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Minggu (25/5/2025) sore.

“Kita berharap kesadaran masyarakat bisa terus meningkat terkait masalah sampah ini. Bila lingkungan bersih, maka masyarakat yang akan diuntungkan,” ucap Rizki pada kesempatan yang turut dihadiri Plt Camat Medan Polonia Rangga, dan
perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Indra Utama Pohan itu.

Dikatakan Rizki Lubis, kondisi kebersihan lingkungan yang kotor harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat Kota Medan juga diharapkan dapat membersihkannya secara bersama-sama dengan kembali menggalakkan gotong royong.

“Bapak/ibu, mari kita galakkan lagi gotong royong, kita harus peduli terhadap kebersihan lingkungan. Jangan hanya harapkan pemerintah yang membersihkan, tetapi kita juga harus ikut membersihkannya, sebab masalah kebersihan merupakan tanggungjawab kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan DLH Kota Medan, Indra Utama Pohan, mengatakan bahwa saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Medan di Kelurahan Terjun sudah semakin penuh dan tidak mampu lagi menampung volume sampah dalam jumlah yang besar.

“Bapak/ibu perlu tahu, saat ini ketinggian sampah di TPA Terjun sudah mencapai 51 meter. Kondisinya sudah memprihatinkan, maka kita semua harus sadar untuk mengurangi jumlah produksi sampah rumah tangga,” katanya.

Dijelaskan Indra Utama, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga. Diantaranya, dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari.

“Kemudian, mari kita membentuk bank sampah. Dengan bank sampah, kita bukan hanya bisa mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi kita juga membuat sampah bernilai ekonomis,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelum menggelar kegiatan Sosialisasi Perda Kota Medan No.7/2024 pada Minggu (25/5/2025) sore, Rizki Lubis juga menggelar kegiatan yang sama di Jalan Langgar, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Polonia pada Minggu (25/5/2025) pagi.
(map/han)

Mutasi ASN Diblokir Sistem, Penrad Siagian Dukung Forum PNS RI Suarakan Keadilan

Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menerima aspirasi tiga perwakilan Pengurus Pusat Forum PNS RI di Kompleks Parlemen, Rabu (21/5/2025).
Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menerima aspirasi tiga perwakilan Pengurus Pusat Forum PNS RI di Kompleks Parlemen, Rabu (21/5/2025).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Tiga perwakilan Pengurus Pusat Forum Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PNS RI) menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Pdt Penrad Siagian di Kompleks Parlemen DPD RI pada Rabu (21/5/2025). Pertemuan tersebut juga diikuti secara daring oleh ratusan anggota Forum PNS RI dari 38 provinsi di Indonesia.

Forum ini menyuarakan keresahan dan aspirasi ribuan ASN yang terkendala proses mutasi akibat diberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, ASN yang diangkat pada tahun 2019 baru diperbolehkan mengajukan mutasi setelah minimal 10 tahun masa pengabdian.

Wakil Ketua Harian Forum PNS RI, Alfian Fahruddin menyampaikan, aturan baru tersebut bertentangan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017. Dalam PP tersebut membolehkan mutasi dengan masa kerja minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.

Akibat perbedaan aturan itu, sistem SIASN (Sistem Informasi ASN) dikunci, membuat banyak ASN yang sudah menyelesaikan prosedur mutasi tetap tidak bisa pindah.

“Banyak yang sudah mendapat izin dari atasan, lulus assessment, dan lolos butuh, tetapi tidak bisa pindah karena SIASN dikunci. Sementara masalah keluarga dan kesehatan makin menumpuk. Ada yang keguguran, LDM (long distance marriage), dan terpaksa keluar ongkos besar untuk bolak-balik,” ujar Alfian.

“Harapan kepada pemerintah agar ada kebijakan dan kelonggaran mengenai mutasi ini, tidak berarti para ASN di tempat terpencil tidak ingin mengabdi pada negara tetapi ada sisi-sisi kemanusiaan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah,” sambungnya.

Salah satu testimoni disampaikan oleh Fatma, ASN Kementerian Agama asal Bone, Sulawesi Selatan. Ia telah melewati seluruh tahapan mutasi secara sah, termasuk tes talenta dan persetujuan dari Kemenag Sulsel dan Kemenag pusat.

Namun, prosesnya terhambat oleh sistem informasi yang diblokir KemenPANRB berdasarkan aturan baru tersebut. Akibatnya, ia harus bolak-balik antara pusat dan daerah, yang menguras waktu, energi, dan membuat pekerjaannya menjadi tidak optimal.

Contoh lainnya datang dari Usfail, tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit. Ia harus menempuh inseminasi karena terpisah jauh dari pasangan. “Biayanya sangat mahal dan prosesnya gagal. Kita harus bolak-balik ke kota di mana pasangan kami ditempatkan. Kami bukan tidak mau berjuang dan tidak adaptasi, kami sudah lakukan itu sesuai aturan, namun terkendala dengan KemenPANRB,” ujarnya.

Sementara itu, Ismail Sinaga dari Kepulauan Meranti, Riau menyatakan, sudah banyak ASN yang mengundurkan diri karena frustrasi dengan proses mutasi yang sangat sulit. “Kondisi ini tentu jadi melemahkan pelayanan para ASN kepada publik. Kebutuhan OPD di daerah sering tidak bisa dipenuhi karena adanya aturan dari KemenPANRB dan penguncian sistem informasi ASN tersebut,” ucapnya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Senator Penrad Siagian menyatakan bahwa persoalan mutasi ASN bukan hanya soal regulasi, melainkan menyangkut aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan.

“Jika sudah berkeluarga, idealnya ASN bisa bersama keluarganya. Negara harus menciptakan iklim kerja yang sehat dan manusiawi. Saya melihat pemerintah belum cukup jeli membaca persoalan ini. Ada problem serius pada persoalan kemanusiaan,” tegas Penrad.

Penrad menyatakan bahwa sejak awal dirinya konsisten memperjuangkan nasib ASN, termasuk tenaga honorer dan PPPK.

Ia menyoroti adanya dua paradigma besar dalam struktur ASN, yakni ASN daerah yang tidak mudah berpindah karena dibiayai oleh APBD, dan ASN pusat yang dikendalikan langsung oleh Kementerian PANRB dan BKN.

Penrad dengan tegas mengatakan bahwa kondisi ini menciptakan kerumitan dan tumpang tindih regulasi. “Untuk mutasi antar Kabupaten dan antar provinsi sangat sulit, karena ASN yang menjadi pegawai daerah itu menjadi beban APBD. Kepindahan 1 orang itu memengaruhi keuangan daerah. Ada pendulum lain yaitu pegawai daerah kembali masuk ke pegawai pusat. Jika menjadi pegawai pusat semua, maka semua diatur 1 pintu dari nasional (Kemen PANRB/BKN),” katanya.

Sebagai bentuk konkret dukungan, Penrad menyarankan agar Forum PNS RI menyusun surat resmi dan berita acara audiensi. Surat itu akan ia teruskan kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN agar pertemuan dapat dijadwalkan.

“Saya akan kawal. Kita dorong ada pertemuan resmi dengan menteri dan kepala BKN. Yang jelas, saya sepakat dengan teman-teman: ASN harus punya ruang untuk bekerja dengan tenang tanpa mengorbankan kehidupan keluarga,” ujar Penrad.

Dalam pertemuan itu, ia juga mengungkap bahwa Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) saat ini sedang dalam tahap pembahasan revisi, baik di DPR maupun DPD RI.

Ia menyebut, revisi ini adalah momentum penting untuk mengoreksi berbagai regulasi yang tumpang tindih dan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan kebijakan.

“Saya mendukung gerakan kawan-kawan, agar dicari solusi jalan tengah agar teman-teman ASN bisa bekerja dengan baik. Yang jelas saya bersama dengan gerakan kawan-kawan bisa bersama keluarga,” ucap Penrad Siagian.

Pertemuan Forum PNS RI dengan Senator Penrad Siagian menjadi titik terang baru dalam perjuangan panjang para ASN yang terdampak kebijakan mutasi.

Para ASN berharap, pemerintah tidak hanya memandang mereka sebagai angka dalam sistem, tetapi sebagai manusia yang memiliki keluarga, tanggung jawab, dan hak untuk hidup layak. (adz)

Tifatul Sebut Sinergitas Antara Pusat dan Daerah Harus Berjalan Baik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah satu aspek penting dalam memajukan negara ini, adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Anggota DPR/MPR RI Tifatul Sembiring ketika menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di RAZ Hotel, Jalan DR Mansyur Medan, Kamis (24/4).

Selain sinergitas, kata Tifatul, kolaborasi dan komunikasi pusat dan daerah juga harus berjalan dengan baik. “Harus nyambung semuanya. Pusat maunya begini, tapi daerah maunya lain. Ini tidak boleh terjadi. Makanya saya sampaikan tadi, harus ada komunikasi yang baik dan intens,” ujar Tifatul.

Meskipun sekarang banyak efisiensi di sana-sini, termasuk subsidi ke daerah juga kena potong, kata politisi PKS ini, tapi itu bukan alasan untuk membangun daerah kita masing masing khususnya Sumatera Utara. “Mari kita semua selalu bersemangat dalam bekerja membangun negeri ini. Kita niatkan kerja karena Allah SWT semata agar bernilai pahala,” sebut Tifatul.

Menkominfo zaman SBY ini menambahkan, sinergitas secara general bisa juga diartikan dengan persatuan, yang mana hal ini selaras dengan Pancasila, sila ke 3 yang berbunyi Persatuan Indonesia.

Mantan Presiden PKS ini juga mengatakan, selalu mendukung dan respek terhadap kebijakan kebijakan Pemerintah. “Apalagi kita sekarang sudah swasembada beras dan bahkan bisa ekspor ini sebuah prestasi yang wajib kita apresiasi. Tetapi saya juga akan tetap kritis terhadap kebijakan kebijakan pemerintah yang tidak pro Rakyat kalau bahasa kerennya Kritis konstruktif,” bebernya.

Pada kesempatan ini Tifatul juga menjabarkan poin-poin penting dari 4 Pilar itu sendiri. Yakni Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara, UUD NRI tahun 1945 sebagai Konstitusi dan ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan bhineka tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Hadir dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini anggota DPRD kota/kabupaten dan Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari PKS dan kader. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Rajudin Sagala dan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H Salman Alfarisi LC MA. (adz)