Ungkap Peredaran 10 Kilogram Ganja, 24 Gram Sabu, Serta Ekstasi, Polres Dairi Tangkap 10 Tersangka

26 July 2025 13:44 PM

PAPARAN: Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan didampingi Wakapolres Kompol Diarma Munthe saat menyampaikan keterangan pers di Mapolres Dairi, Jumat (25/7). (Rudy Sitanggang/Sumut Pos)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Polres Dairi berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis ganja, sabu-sabu, dan ekstasi. Dari pengungkapan delapan kasus, sebanyak 10 tersangka berhasil ditangkap.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, didampingi Kasat Narkoba AKP Bram Candra Sihombing, serta KBO Narkoba Ipda Fery Sitanggang, dalam konfrensi pers di Mapolres Dairi, Jumat (25/7), memaparkan, Polres Dairi melalui Satnarkoba pada periode 1-24 Juli 2025, berhasil mengungkap peredaran narkoba dengan mengamankan sejumlah tersangka dan barang bukti.

Otniel menuturkan, dalam pengungkapan itu, Satnarkoba Polres Dairi menangkap 10 tersangka dan mengamankan 10 kilogram barang bukti narkoba jenis ganja, 24 gram sabu-sabu, dan dua butir pil ekstasi.

“Dari 10 tersangka, ada seorang residivis dan seorang anak di bawah umur. Pengungkapan ini merupakan atensi dan program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta menyikapi peredaran narkoba yang semakin marak di wilayah hukum Polres Dairi,” ungkap Otniel.

“Peredaran narkoba sudah masuk sampai pelosok Dairi. Dari barang bukti yang berhasil diamankan, sudah menyelamatkan sebanyak 402.000 ribu jiwa masyarakat Dairi dari peredaran narkoba,” imbuhnya.

“Kami meminta masyarakat membantu Polri dalam pengungkapan peredaran narkoba. Polri tidak bisa bekerja sendiri, namun harus ada sinergi dari masyarakat untuk memberitahu atau melaporkan jika mengetahui ada peredaran narkoba di wilayahnya masing-masing,” imbau Otniel.

Ditanya soal tersangka yang berhak menjalani rehab, Otniel mengatakan, yakni tersangka yang tidak terlibat jaringan narkoba, tidak residivis, dan atau barang buktinya di bawah satu gram.

Adapun inisial ke-10 tersangka yang berhasil diamankan tersebut, yakni RWS, EYL, HS, JN, PPT, RM, HT, HG, RB, dan PAD yang merupakan anak di bawah umur.
Para tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Dairi. (rud/saz)

Seminggu ke Depan, Sumut Masih Dilanda Kemarau, 7 Kabupaten Siaga Darurat Karhutla

26 July 2025 11:40 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam sepekan ke depan, Provinsi Sumatera Utara diprediksi masih dilanda musim kemarau. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tujuh kabupaten dalam status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengatakan, ketujuh daerah yang berstatus siaga darurat yakni Kabupaten Toba, Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, dan Tapanuli Utara. Menurut Tuahta, penetapan siaga darurat ini merupakan arahan dari Gubernur Sumut Bobby Nasution, agar masalah kebakaran dan kekeringan bisa diantisipasi.

“Ini adalah bagian dari upaya kita menaikkan air permukaan. Langkah-langkah antisipasi, kita sudah mensiagakan petugas kita di sana, untuk memadamkan api-api yang muncul, juga mendistribusikan air bersih,” katanya kepada wartawan, Jumat (25/7).

Dia mengatakannya, BPBD Sumut mencatat sebanyak 80 kejadian kebakaran hutan di Provinsi Sumut pada periode Januari-Juli 2025 yang tersebar di 21 kabupaten/kota. “Dan ini juga sudah berlangsung cukup lama. Januari-Juli 2025 total kebakaran hutan dan lahan sebanyak 80 kejadian. Luas yang terdampak 1.804, 95 hektare,” sambungnya.

Lebih lanjut, Tuahta menyebutkan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kemarau itu akan berlangsung pada Bulan Juli ini sampai akhir Agustus 2025. “Jadi berdasarkan itu dan fakta di lapangan, memang hampir benar terjadi kekeringan dan kebakaran hutan. Apalagi memang saat ini sedang revalidasi geopark kaldera toba dari UNESCO. Jadi ini juga bentuk komitmen pak gubernur dan 7 kepala daerah, untuk menjaga bahwa geopark ini tetap green card nanti,” ungkapnya.

Karena itu, Tuahta berharap kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG membuat hujan buatan di tujuh daerah yang rawan terjadi kebakaran tersebut. “Ini hanya siaga darurat, selain memang kolaborasi dengan BMKG, BNBP soal pembuatan hujan, juga kita harap untuk menyiapkan stakeholder di kabupaten dan provinsi untuk masa kekeringan sampai dengan agustus nanti,” ucapnya.

Sementara, Prakirawan BBMKG 1 Medan Christin Mori memprakirakan, sepekan ke depan Sumut masih dilanda kemarau. “Prospek cuaca di Sumut untuk seminggu ke depan, secara umum masih dalam periode musim kemarau. Cuaca di wilayah Sumut diprakirakan masih cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa bagian, khususnya wilayah pesisir barat, dengan suhu udara diperkirakan berkisar 15-37 derjat celcius,” kata Christin kepada Sumut Pos, Jumat (25/7).

Menurut Christin, berdasarkan analisa pola angin, musim kemarau tersebut disebabkan, menunjukkan angin baratan yang cukup kuat dan bersifat divergen (menyebar) di wilayah Sumut, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi suhu panas di wilayah itu.

“Angin yang divergen (menyebar) mengakibatkan pertumbuhan awan cukup sulit, sehingga cahaya matahari sangat instens menembus ke permukaan tanpa adanya tutupan awan sehingga mengakibatkan suhu udara cukup tinggi,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, agar waspada dampak suhu panas di wilayah Sumatera Utara. Untuk itu masyarakat supaya mengurangi kegiatan di luar ruangan, memperbanyak minum air putih, dan waspada resiko kebakaran akibat kondisi kering dan panas. “Karena cuaca bersifat dinamis, maka masyarakat Sumut diimbau agar selalu pantau sosial media kita di @infobmkgsumut,” tandasnya. (san/dwi/adz)

Angka Kemiskinan Periode September 2024-Maret 2025 Naik 7,36%, Warga Miskin Sumut Bertambah 29.300 Jiwa

26 July 2025 11:07 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin bertambah 29.300 jiwa menjadi 1,14 juta jiwa atau 7,36 persen dibandingkan September 2024.

“Pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Sumut tercatat sebanyak 1,11 juta orang,” kata Statistisi Ahli Utama BPS Sumut, Drs Misfaruddin MSi dalam keterangannyan
di Kantor BPS Sumut, Jumat (25/7).

Menurut Misfaruddin, kenaikan angka kemiskinan ini harus menjadi perhatian serius, mengingat Sumut sebelumnya sempat mencatat tren penurunan angka kemiskinan. Dari catatan BPS Sumut, grafik penduduk miskin di Sumut bahkan tercatat terus menurun sejak tahun 2021, dengan penurunan terendah tercatat pada September 2024 dengan jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,80% menjadi 1,11 juta orang (7,19%) dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 1,22 juta orang (7,99%).

Menurut Misfaruddin, faktor utama yang memengaruhi peningkatan angka kemiskinan di antaranya adalah tekanan inflasi pada komoditas pangan, serta fluktuasi harga kebutuhan pokok yang berdampak pada daya beli masyarakat.

“Selain inflasi, beberapa faktor lain seperti keterbatasan lapangan kerja dan belum meratanya akses terhadap program bantuan sosial turut menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan,” terangnya.

Misfaruddin menegaskan, perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. “Perlu ada evaluasi terhadap efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

BPS berharap, dengan penguatan koordinasi antarinstansi, angka kemiskinan di Sumut dapat ditekan kembali pada periode berikutnya. Secara rinci, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sebesar 7,10 persen, naik 0,09 persen poin dibandingkan September 2024. Sementara di perdesaan, naik sebesar 0,27 persen poin menjadi 7,71 persen.

“Jumlah penduduk miskin di perkotaan, naik 12,8 ribu jiwa. Sedangkan di perdesaan, naik 16,6 ribu jiwa. Garis kemiskinan juga meningkat menjadi Rp666.546 per kapita per bulan, naik 2,81 % dibandingkan September 2024,” ungkapnya.

Naiknya jumlah penduduk miskin turut dibarengi dengan meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,084 menjadi 1,126 serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari 0,246 menjadi 0,263. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran konsumsi antarpenduduk miskin kian melebar dan pengeluaran mereka makin menjauhi garis kemiskinan.

“Artinya, bukan hanya jumlah penduduk miskin yang bertambah, tetapi mereka yang berada dalam kondisi miskin makin sulit keluar dari garis kemiskinan,” ujar Misfaruddin.

BPS menyebut, sejumlah faktor yang turut memengaruhi peningkatan angka kemiskinan, antara lain inflasi bahan makanan sebesar 1,54 persen (y-on-y), perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 yang hanya mencapai 4,67 persen, dan belum meratanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, faktor lain seperti bencana alam di beberapa wilayah dan menurunnya produksi kelapa sawit karena musim trek juga turut berkontribusi terhadap kondisi ini. BPS mencatat komoditas makanan penyumbang terbesar garis kemiskinan di Sumut masih didominasi oleh beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Sementara di sektor bukan makanan, pengeluaran terbesar berasal dari biaya perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan. (mag-2/adz)

Stok Beras Medium Menipis

26 July 2025 10:06 AM

SIDAK BERAS: Tim Satgas Pangan Sumut saat melakukan sidak di Kilang Padi yang berlokasi di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, Jumat (25/7).

SUMUTPOS.CO – Ketersediaan beras medium di Kota Medan saat ini mulai menipis. Kondisi ini menyebabkan harga beras medium melonjak melampaui harga eceran tertinggi (HET). Sementara untuk beras premium, stok masih stabil dan dijual sesuai harga HET.

HAL ini terungkap saat Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Medan bersama Satgas Pangan melakukan sidak ke sejumlah pasar, baik pasar tradisional maupun pasar ritel modern. Kepala DKP3 Kota Medan Gelora K Ginting mengatakan, ada tiga hal yang menjadi fokus mereka saat melakukan sidak. Khususnya saat melakukan sidak ke distributor modern di Kota Medan seperti Indogrosir, Lottemart, dan Maju Bersama.

“Monitoring tersebut kita lakukan ke distributor modern untuk tiga hal. Pertama, soal ketersediaan beras. Kedua, soal harga beras. Dan ketiga, soal pemeriksaan beras oplosan,” kata Gelora K Ginting kepada Sumut Pos, Jumat (25/7).

Diterangkan Gelora, saat ini masalah ketersediaan beras yang minim di Kota Medan masih menjadi isu yang berkembang, sehingga harga beras di lapangan menjadi mahal dan tidak lagi mudah untuk didapatkan. “Untuk beras premium, kondisi ketersediaannya masih cukup baik. Sementara beras medium, itu hanya dijual di pasar-pasar tradisional dan memang ketersediaannya menurun,” terangnya.

Terkait harga beras, Gelora mengatakan, saat ini harga beras premium pada ketiga distributor modern tersebut dan sejumlah distributor modern lainnya masih sesuai HET. Sementara untuk beras medium, harga beras di pasaran memang sudah melampaui HET. “Kalau Indogrosir, Lottemart, Maju Bersama, harga beras premium masih sesuai HET. Kalau beras medium, harga beras di pasaran memang sudah melampaui HET karena ketersediaannya memang menurun,” ujarnya.

Terkait beras oplosan, Gelora mengatakan, pihaknya masih menemukan merek beras yang terindikasi oplosan berdasarkan rilis Kementerian Pertanian. “Kita temukan ada satu merk beras yang diindikasikan sebagai salah satu merek beras oplosan dari yang dirilis Menteri Pertanian. Tapi sebagian besar memang tidak ada lagi merek beras oplosan, karena sebagian sudah ditarik dan sebagian lagi sudah habis terjual,” katanya.

Untuk itu, lanjut Gelora, pihaknya bersama Satgas Pangan sudah langsung mengambil sampel dari merek beras tersebut dan tengah melakukan pengujian terhadap sampel beras yang diambil. “Nanti akan kita lihat hasilnya. Kalau memang terbukti oplosan, tentu akan ditindaklanjuti. Kemarin dari Polrestabes Medan juga ikut dalam monitoring tersebut,” lanjutnya.

Terkait harga beras medium yang mahal, sambung Gelora, Pemko Medan terus berkoordinasi dengan Bulog agar pendistribusian Beras SPHP dapat didistribusikan secara lebih masih di pasaran. “Kita sudah koordinasi dengan Bulog supaya dipercepat penjualan beras SPHP, penjualan beras SPHP ini sedang kita gencarkan. Kemudian ini juga sedang proses penyaluran bantuan pangan,” pungkasnya.

Ada Beras Dikemas tanpa Label Mutu

Sementara, Tim Satgas Pangan Sumut bersama Dinas Perindag ESDM Sumut, Dinas Ketahanan Pangan Sumut, dan KPPU Kanwil I Sumut, melakukan sidak ke dua kilang padi di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, yaitu Kilang Bintang Jaya dan Kilang Horas, Jumat (25/7). Sidak ini bertujuan, mengawasi ketersediaan stok, stabilitas harga, serta memastikan mutu beras yang beredar di pasaran sesuai ketentuan.

Dari sidak itu diketahui, Kilang Bintang Jaya memproduksi beras medium dan premium dengan harga Rp135.500-Rp152.000 per 10Kg. Stok beras sedikitnya 6 ton, gabah sedikitnya 5 ton. Sedangkan Kilang Horas memproduksi beras kemasan 5 Kg – 30 Kg, dengan harga Rp75.000 – Rp410.000. Stok beras dan gabah masing-masing sedikitnya 8 ton. Kedua kilang itu membeli gabah dengan harga di kisaran Rp8.200/Kg – Rp8.300/Kg.

“Kami telah mengambil sampel beras dari produsen untuk diuji di laboratorium. Beberapa pihak juga sudah kami mintai keterangan. Hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka begitu pemeriksaan selesai,” kata Kasubdit I/Indagsus Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Edryan Wiguna.

Sementara, Kepala KPPU Kanwil I Sumut Ridho Pamungkas mencermati dugaan praktik beras oplosan, yakni beras medium dikemas dan dijual seolah-olah beras premium. “Dari pengamatan kami, masih ditemukan kemasan tanpa label mutu, tanggal produksi, dan alamat produsen. Kami juga mengecek berat isi kemasan, yang meskipun masih dalam toleransi, perlu tetap diawasi. Selain itu, kami imbau masyarakat tidak panik karena pasokan akan kembali normal saat panen raya pertengahan Agustus,” katanya.

Kabid Pengembangan Dalam Negeri dan Tertib Niaga Disperindag Sumut, Charles Situmorang juga memberikan arahan agar produsen melengkapi informasi wajib di kemasan. “Kami mengimbau produsen beras agar selalu melakukan uji kalibrasi secara berkala terhadap peralatan UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) maupun alat-alat produksi yang digunakan, serta melakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi atau berstandar, guna menjamin ketepatan takaran, menjaga mutu produk, serta mendukung tertib niaga dan perlindungan konsumen,” kata Charles.

Namun demikian, tim mencatat, stok bahan baku gabah saat ini mulai menipis akibat pasokan dari petani berkurang. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi kelancaran produksi beras dalam waktu dekat. Dinas Perindag Sumut akan terus memantau perkembangan produksi dan distribusi beras, serta memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan untuk mencegah potensi penyimpangan di lapangan baik di Pasar Tradisional, Ritel Modern maupun di produsen. “Kami juga telah berkoordinasi dengan Bulog Wilayah Sumatera Utara dalam rangka percepatan pendistribusian Beras SPHP ke masyarakat sesuai arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara,” pungkasnya.

Polres Langkat Panggil Pemilik Kilang

Sementara, di tengah hangatnya isu beras oplosan, beredar video yang menghebohkan dunia maya di Kabupaten Langkat. Adapun video dimaksud berupa penampakan beras yang diduga tak layak dikonsumsi masyarakat.

Bahkan diduga, beras dalam video itu juga dioplos. Tak ayal, kondisi itu menghebohkan masyarakat. Beras itu diduga berasal dari salah satu kilang di Kecamatan Secanggang. Video 17 detik itu menampilkan kondisi beras yang diduga dioplos dalam kemasan goni ukuran 5 kilogram. “Beras apa yang diambil orang ini,” ujar seorang pria di dalam video dengan nada kesal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Langkat, Ikhsan Aprija belum dapat memberi komentar lebih jauh. “Maaf, saya lagi rapat. Konfirmasi ke kabid ya,” ujar Ikhsan, Jum’at (25/7/2025).

Terpisah, Polres Langkat juga sudah mengetahui informasi tersebut melalui video yang beredar di media sosial. Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Pandu Batubara menyebut, sudah mengetahui kabar tersebut. “Sudah kami panggil (pemilik kilang) untuk hadir ke Polres Langkat pada Senin (28/7/2025) nanti. Baru panggilan pertama,” tandasnya. (map/dwi/san/ted)

Pemerintah Kota Medan Gelar Program Verifikasi & Validasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)

25 July 2025 18:14 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan meluncurkan Program Verifikasi dan Validasi Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).

Program ini bertujuan untuk mendata sekaligus menagih pajak kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta membangun kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan.

Pelaksanaan kegiatan ini disampaikan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, T Roby Chairi didampingi Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah, Popy Maya Syafira, Lurah Merdeka, Hadi Wahyudi serta Kepala UPT V Bapenda Kota Medan, M. Rizky Akbar selepas melakukan Verifikasi dan Validasi langsung dari rumah kerumah di wilayah Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru (Kamis, 24 Juli 2025)

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh data kendaraan bermotor di Kota Medan akurat dan terkini. Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi terkait pentingnya melakukan daftar ulang kendaraan secara berkala,” ujar T Roby Chairi.

Sebelumnya, kegiatan sosialisasi Verifikasi dan Validasi Penelusuran Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) telah dilaksanakan pada Senin, 07 Juli 2025, di Aula Kantor Kecamatan Medan Baru.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Bapenda Kota Medan, Camat Medan Baru, para lurah dan kepala lingkungan se-Kecamatan Medan Baru, serta perwakilan dari Bapenda Kota Medan dan Jasa Raharja.

Program ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara Pemerintah Kota Medan dan para pemangku kepentingan untuk mendorong kepatuhan pajak masyarakat, khususnya dalam hal pajak kendaraan bermotor.

Dengan pemutakhiran data kendaraan dan peningkatan intensitas penagihan terhadap kendaraan tidak aktif, diharapkan capaian penerimaan pajak daerah dapat meningkat secara signifikan.

“Sinergi antara Bapenda Kota Medan, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat sangat diperlukan agar program ini berjalan efektif. Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan kota,” tambah T Roby Chairi.

Pemerintah Kota Medan mengimbau seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk segera melakukan daftar ulang dan pembayaran pajak kendaraan agar terhindar dari sanksi administratif serta mendukung pembangunan Kota Medan yang lebih baik.(rel)

Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH di Dairi, Selesaikan dengan Adil, Transparan, dan Partisipatif

25 July 2025 16:45 PM

SOSIALISASI: Sekdakab Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin (tengah) serta perwakilan KLHK dan Dinas Kehutanan Sumut pada Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Rabu (23/7).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin, membuka Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah untuk Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Dairi. Sosialisasi ini digelar di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Rabu (23/7) lalu.

Dikutip dari laman media sosial (medsos) Setdakab Dairi, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang PPTPKH. Sosialisasi ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta pemangku kepentingan tentang proses inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

Surung menyampaikan, sosialisasi ini memiliki peran strategis menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah mengenai penataan kawasan hutan. “Kami ingin memastikan, penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan berjalan secara adil, transparan, dan partisipatif. Kegiatan ini menjadi awal penting untuk mendata secara objektif penguasaan tanah oleh masyarakat. Dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berpihak pada rakyat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Surung.

Surung mengajak seluruh pihak khususnya pemerintah desa dan masyarakat, untuk aktif berpartisipasi dalam proses inventarisasi dan verifikasi agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sosialisasi ini langkah nyata Pemkab Dairi mendukung penyelesaian konflik tenurial. Serta memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun. Sekaligus mendukung penataan ruang dan perlindungan kawasan hutan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Hadir Tim Terpadu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Kehutanan Sumut, Forkopimda, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat. (rud/saz)

Sambut Hangat Kajari Baru Ondim Apresiasi Kinerja Kejari Langkat

25 July 2025 16:24 PM

SAMBUT: Bupati Langkat Syah Afandin sambut Kajari Langkat yang baru, Asbach, di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (23/7) malam.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Suasana hangat dan kekeluargaan menyelimuti acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat yang berlangsung di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (23/7) malam lalu. Acara tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara Pemkab Langkat dengan institusi penegak hukum.

Dalam momen tersebut, Bupati Langkat Syah Afandin, bersama Ketua TP PKK Langkat Endang, secara langsung menyematkan pakaian adat teluk belanga kepada Kajari Langkat yang baru, Asbach, dan Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini sebagai simbol ucapan selamat datang dan penerimaan secara adat di Bumi Langkat.

Asbach sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Manajemen Pengelolaan Aset pada Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta. Dia menggantikan Yuliarni Appy, yang kini menjabat Asisten Pembinaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Ondim, sapaan karib Syah Afandin, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Asbach dan menyampaikan harapan besar atas kehadirannya di Kabupaten Langkat.

“Selamat datang di Langkat, Tanah Melayu Bertuah. Semoga dengan kolaborasi kita yang baik akan memberikan harapan besar dalam penegakan keadilan dan memperluas wawasan masyarakat di bidang hukum,” ungkap Ondim.

Tak lupa, Ondim juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Yuliarni Appy atas dedikasi dan kinerjanya selama menjabat sebagai Kajari Langkat selama satu tahun satu bulan.

“Terima kasih atas pengabdiannya yang luar biasa. Semoga mutasi ini berbuah manis untuk peningkatan karir yang lebih tinggi ke depannya,” tuturnya.

Sementara itu, Yuliarni dalam kesan dan pesannya menyampaikan, penugasannya di Langkat menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam karirnya.

“Mutasi ini merupakan penantian saya, karena selama tujuh tahun saya terpisah dari keluarga. Kini waktunya saya kembali di tengah keluarga. Terima kasih kepada Pemkab Langkat atas segala dukungan dan kolaborasi yang terjalin baik,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Asbach dalam sambutan perdananya di hadapan Bupati Langkat dan unsur Forkopimda Langkat, menyatakan komitmennya untuk menjalin kerja sama erat dengan seluruh pihak demi kemajuan penegakan hukum di wilayah Langkat.

“Saya berharap kehadiran saya dapat diterima dengan baik dan kita dapat bersinergi untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan berwibawa,” harapnya.

Acara ini turut dihadiri unsur Forkopimda Langkat, pejabat struktural dan seluruh kelurga besar Kejari Langkat, serta para tokoh masyarakat, menandai transisi yang penuh makna dan harapan baru bagi penegakan hukum di Kabupaten Langkat. (rel/saz)

Ketua DPRD Soroti Pungli di MTs Darul Muhsinin Labusel

25 July 2025 15:30 PM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, menyoroti persoalan yang menimpah Intan Mutiara (14), salah seorang siswi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Muhsinin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membayar iuran rekreasi (pungutan liar).

“Saya prihatin atas terjadinya persoalan yang menimpah siswi yang bernama Intan. Sangat disayangkan jika saat ini masih ada persoalan kehilangan hak pendidikan hanya karena tak mampu bayar iuran rekreasi,” ucap Erni kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, pungutan liar (pungli) pada pendidikan pada hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016, yang melarang komite sekolah melakukan pungutan wajib kepada peserta didik ataupun orang tua.

“Saya rasa jika iuran itu ada harus bersifat sukarela, tidak mengikat dan dipatokkan, serta tidak menjadi syarat dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Apalagi menghambat hak murid dalam menempuh pendidikan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar tersebut menilai, seharusnya setiap wadah pendidikan, khususnya sekolah harus menjadi tempat yang ramah, adil, dan nyaman bagi semua anak ataupun murid. Sehingga, tidak membebani finansial setiap orang tua.

“Saya tegaskan, segala bentuk pungutan liar di sekolah tidak boleh ditoleransi dan harus dihentikan. Jika ada pungutan, itu harus sukarela dan jangan dipatokkan. Setiap sekolah juga harus memahami kondisi para siswa dalam melakukan pengutipan,” katanya.

Erni menjelaskan, pihak sekolah tersebut berada di bawah naungan Kementerian Agama, untuk itu ia akan mendorong pihak terkait dalam mengevaluasi dari kondisi yang menjadi persoalan tersebut untuk segera dituntaskan.

“Kita tidak ingin ada lagi pendidikan yang terhambat karena pungutan liar. Maka dari itu, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya harus bisa mengevaluasi dan memahami kondisi ekonomi seluruh muridnya,” jelasnya.

Erni menegaskan, hak dalam mendapatkan pendidikan harus menjadi prioritas yang harus direalisasikan secara optimal. Mengingat, kebutuhan ekonomi di tengah masyarakat cukup bervariatif.

“Ekonomi masyarakat ini bervariatif, jadi kita tak bisa mematokkan hal-hal yang berkaitan dengan nominal ataupun finansial. Para orang tua ataupun murid jangan lagi dibebankan dengan biaya tambahan. Belum tentu kegiatan rekreasi itu dapat meningkatkan kecerdasan murid, ini menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.

Buntut dari persoalan tersebut, Erni yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut juga mengimbau Dinas Pendidikan untuk menindak tegas kepala sekolah maupun guru di Sumut, apabila menemukan fenomena serupa.

“Kita tidak ingin fenomena ini kembali terulang, maka dari itu kita juga mengimbau Disdik untuk lebih meningkatkan pengawasan dan berani bertindak jika menemukan persoalan serupa bila ditemukan,” imbaunya.

Sebelumnya, viral di sosial media, Intan Mutiara menangis saat diwawancara oleh salah satu media terkait kondisinya yang tidak mampu membayar iuran rekreasi tersebut.

“Kami dikutip Rp350.000 untuk uang perpisahan jalan-jalan. Sementara mamak saya tak sanggup bayar. Dan kegiatan itu ikut tak ikut juga wajib bayar,” ucap Intan sembari menangis pada video yang beredar.(map/azw)

Cegah Rabies, PMK, dan LSD, Pemkab Sergai Gencarkan Vaksinasi Hewan

25 July 2025 15:14 PM

VAKSINASI: Petugas dari Dinas Ketapang Sergai saat suntikan vaksinasi ke hewan kepunyaan warga.(fad)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Dinas Ketahanan Pangan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesehatan hewan. Upaya gencar dilakukan untuk menekan penyebaran Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di seluruh wilayah Sergai, salah satunya dengan mengintensifkan program vaksinasi hewan ternak dan peliharaan.

Kegiatan vaksinasi yang merupakan langkah preventif dan kuratif ini diselenggarakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Komplek Perumahan Bumi Sergai, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Rabu (23/7). Dalam sambutannya, Bupati Sergai H Darma Wijaya diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir Kamaluddin MMA menegaskan pentingnya program vaksinasi ini sebagai upaya strategis Pemkab Sergai.

“Vaksinasi adalah langkah krusial untuk memutus mata rantai penularan penyakit dari hewan ke manusia, terutama Rabies yang berpotensi mematikan jika tidak ditangani segera,” tandasnya.

Hal ini katanya, sejalan dengan visi Pemkab Sergai dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh warganya.

Menurutnya, vaksinasi ini difokuskan untuk mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit berbahaya seperti Rabies, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta Lumpy Skin Disease (LSD).

“Penyakit-penyakit ini dapat menyebar cepat melalui gigitan atau kontak langsung antarsesama hewan, sehingga membutuhkan penanganan serius. Hewan yang menjadi sasaran utama vaksinasi meliputi sapi, kerbau, anjing, kucing, hingga kera,” Terangnya.

Sebagai bentuk kemudahan akses bagi masyarakat, Kamaluddin menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan hewan tersedia di beberapa titik.

“Masyarakat dapat mengakses pelayanan ini melalui petugas peternakan di desa masing-masing. Selain itu, bisa juga datang langsung ke Puskeswan Perbaungan di Jalan Murai Gang Dokter, Desa Citamanjernih, Kecamatan Perbaungan, atau langsung ke kantor Dinas Ketahanan Pangan di Komplek Perumahan Bumi Sergai, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah,” terangnya.

Dinas Ketahanan Pangan Sergai Kamaluddin juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para peternak dan pemilik hewan peliharaan, untuk berperan aktif menyukseskan program vaksinasi ini. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang aman dan sehat dari ancaman penyakit hewan menular.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera vaksinasi hewan peliharaan dan ternaknya. Jangan tunda lagi! Segera hubungi petugas pelayanan di desa masing-masing atau kontak langsung ke nomor 081362451426 atas nama Taruli Purba, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sergai. Ingat, stok vaksin terbatas, manfaatkan kesempatan ini demi kesehatan bersama,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi erat antara Pemkab Sergai dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Serdang Bedagai dapat sepenuhnya terbebas dari ancaman Rabies, PMK, dan LSD, demi mewujudkan Sergai yang bersih, sehat, dan berdaya saing. (fad/azw)

Revitalisasi Clean Water Filtration (CWF) sebagai Sumber Air Bersih dan Sarana Peningkatan Personal Hygiene bagi Pekerja KJA di Desa Paropo I

25 July 2025 14:23 PM

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Terletak di tepian Danau Toba, Desa Paropo I, Kecamatan Silahisabungan, memiliki potensi besar di bidang perikanan air tawar. Karenanya, tak heran jika di desa tersebut banyak pelaku usaha yang mengelola Keramba Jaring Apung (KJA). Namun di balik potensi ekonomi tersebut, terdapat tantangan serius terkait perilaku hygiene para pelaku usaha KJA.

Permasalahan ini tidak terlepas dari keterbatasan sumber air bersih yang layak digunakan, mengingat kualitas air Danau Toba di wilayah tersebut masih belum memenuhi persyaratan air bersih kelas I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Air Minum dan Air Bersih.

Praktik tidak higienis, seperti tidak mengganti pakaian kerja yang basah, mencuci pakaian langsung di danau, serta tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, turut memicu munculnya masalah kesehatan seperti penyakit kulit dan diare. Kondisi ini menguatkan pentingnya peningkatan personal hygiene pekerja KJA sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sehat di kawasan Danau Toba, sejalan dengan tujuan SDGs nomor 6 terkait pengadaan air bersih dan sanitasi layak.

Bentuk kepedulian terhadap permasalahan tersebut, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (USU) melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) yang didanai LPPM USU, melaksanakan kegiatan pengabdian di Desa Paropo I, Kecamatan Silahisabungan, sejak Bulan Mei hingga November 2025.

Pengabdian yang mengangkat tema “Peningkatan Personal Hygiene Pekerja KJA melalui Pemanfaatan Sumber Air Clean Water Filtration” ini diketuai Dr. Sri Malem Indirawati, SKM, M.Si., dengan anggota tim Dr. Umi Salmah, SKM., M.Kes, Prof. Dra. Nurmaini, M.K.M., Ph.D., dan Annisa Rizka Lestari, SKM, MKM., serta melibatkan mahasiswa Azrasha Hanna, Bethani Novi Tessalonika, Hiskia D’timosky Pratama Perangin-Angin, Najwa Putri Adhawiyah, dan Josephine Christianty Beni.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung Ketua Kelompok KJA Paropo, Joni Herman Manik dan Kepala Desa Paropo I Hehe Raya Sihaloho, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Tindak lanjut dari kegiatan Abdimas ini adalah survey terkait kebermanfaatan CWF bagi masyarakat dan pembentukan kelompok pekerja KJA yang bertugas dalam pemeliharaan fasilitas CWF “Panrair” (Pantau dan Rawat air bersih) dan pengukuran pengetahuan dari pekerja KJA terkait personal hygiene.

Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat lokal, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian pekerja KJA terhadap pentingnya personal hygiene, serta memberikan akses terhadap air bersih melalui pemanfaatan Clean Water Filtration System (CWF). Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku higienis yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian indikator kesehatan lingkungan di wilayah perairan Danau Toba.

Metode pelaksanaan program kegiatan meliputi bina suasana, sosialisasi, pendampingan, serta pengorganisasian masyarakat dengan penerapan personal hygiene pada Pekerja KJA melalui pemanfaatan CWF. Para pekerja KJA diberdayakan untuk memahami pentingnya mengganti pakaian kerja basah, mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari penggunaan air danau yang telah terkontaminasi oleh pakan ikan dan limbah dan memelihara fasilitas CWF.

Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran luar kampus bagi mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

Ketua tim pengabdian, Dr. Sri Malem Indirawati, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan ini, termasuk Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, serta seluruh masyarakat Desa Paropo I yang telah antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

“Kita berharap, kegiatan ini bisa menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya personal hygiene di lingkungan kerja KJA, serta menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di sekitar Danau Toba dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” pungkasnya. (adz)