Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, memaparkan capaian makro ekonomi daerah tahun 2025 dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumut di Medan, Senin (30/3/2026).

Dalam rapat paripurna tersebut, Bobby menekankan sejumlah indikator penting yang menunjukkan tren positif, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan ketenagakerjaan, hingga naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terbukti memberikan dampak signifikan. Angka kemiskinan tercatat turun sebesar 0,63 poin, dari 7,99% pada 2024 menjadi 7,36% pada 2025. Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 87.760 jiwa dari kategori penduduk miskin.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Pada 2025, angka partisipasi mencapai 72,29%, naik dari 71,36% pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.

Selain itu, IPM Sumatera Utara turut mengalami kenaikan sebesar 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 di 2025. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

“Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, mengalami peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir, yakni dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta di 2024, dan meningkat lagi menjadi Rp72,62 juta pada 2025,” ujar Bobby dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol.

Dari sisi fiskal, Bobby juga memaparkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun dengan realisasi Rp12,27 triliun. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,5 triliun dengan realisasi Rp11,5 triliun atau sekitar 92 persen.

Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran difokuskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta penghematan, guna memastikan program prioritas daerah berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

BKP Sumut 2026 Dipastikan Jalan

Selain itu, Bobby juga memastikan program Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tahun anggaran 2026 akan kembali dilaksanakan dan disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumut.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran BKP yang sebelumnya sempat tertunda, termasuk tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. “BKP tetap ada. Tahun 2025 ada, dan tahun 2026 juga ada. Bahkan yang sempat terutang sebelumnya sudah kita bayarkan,” ujarnya.

Bobby mengatakan, realisasi penyaluran BKP tahun 2026 akan diupayakan berlangsung cepat dan optimal. Namun demikian, pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan masing-masing pemerintah daerah penerima.

“Kalau bisa cepat, tentu kita dorong cepat. Tapi tetap tergantung kesiapan daerah, karena ini berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,” ucap mantan Wali Kota Medan tersebut.

Lebih lanjut, Bobby mengungkapkan bahwa besaran bantuan keuangan yang diterima tiap daerah akan disesuaikan dengan proposal yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota. “Semua berdasarkan proposal dari daerah. Tahun ini komposisi dan pembobotannya juga sudah kita tentukan,” katanya.

Dikatakan Bobby, daerah yang terdampak bencana berpotensi mendapatkan alokasi BKP lebih besar dibandingkan daerah lain, sebagai bentuk prioritas penanganan dan pemulihan. “Daerah yang terdampak bencana kemungkinan akan mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan daerah yang dampaknya tidak terlalu signifikan,” katanya.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap. Hadir pula unsur Forkopimda, anggota DPRD, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan capaian ini, Pemprov Sumut optimistis tren positif pembangunan daerah akan terus berlanjut dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang. (san/ila)