Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara, Ardan Noor, menyampaikan bahwa realisasi pajak daerah Sumatera Utara sepanjang tahun 2025 mencapai 90,31 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai prestasi tersendiri, mengingat berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi ini.

“Total realisasi pajak daerah tahun 2025 mencapai 90,31 persen atau sebesar Rp5.062.093.108.068. Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 85,5 persen,” ujar Ardan saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan kerja keras seluruh jajaran Bapenda Sumut serta dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai wajib pajak.

Ardan memaparkan, dari total realisasi Rp5,06 triliun tersebut, kontribusi terbesar berasal dari beberapa jenis pajak utama.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masing-masing mencatatkan realisasi sekitar Rp1,4 triliun. Sementara itu, Pajak Rokok memberikan kontribusi sekitar Rp1,2 triliun.

Untuk Pajak Air Permukaan, realisasi tercatat sekitar Rp139 miliar. Selain itu, terdapat pula penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sekitar Rp4,5 miliar, serta Pajak Alat Berat yang merupakan jenis pajak baru dengan realisasi sekitar Rp25 juta.

“Meski ada jenis pajak baru seperti pajak alat berat yang masih relatif kecil, ini menjadi potensi yang akan terus kami optimalkan ke depan,” jelasnya.

Ardan mengakui bahwa capaian tersebut diraih di tengah kondisi yang tidak mudah. Sejumlah daerah di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, terdampak bencana alam yang cukup serius.

Bencana tersebut mengakibatkan terganggunya operasional pelayanan dan pembayaran pajak. Infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik dan internet sempat lumpuh di beberapa titik. Bahkan akses jalan menuju wilayah terdampak juga mengalami hambatan.

“Bencana alam di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan cukup memengaruhi aktivitas masyarakat, termasuk dalam hal pembayaran pajak. Jaringan listrik dan internet terganggu, akses jalan pun sempat terhambat. Namun alhamdulillah, secara keseluruhan target tetap bisa kami kejar,” ungkap Ardan.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat jajaran Bapenda untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ardan juga membuka diskusi mengenai strategi dan inovasi pendapatan yang akan dijalankan pada tahun 2026. Salah satu fokus utama adalah diversifikasi sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada jenis pajak tertentu.

“Kami tengah menyiapkan sejumlah program kreatif dan inovatif untuk tahun 2026. Diversifikasi pendapatan menjadi fokus kami agar struktur penerimaan daerah lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan media sebagai mitra strategis juga menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan Gubernur Sumatera Utara. Transparansi informasi kepada publik, menurutnya, akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Meski beberapa pejabat tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut karena sakit atau sedang bertugas di luar kota, kegiatan tetap berlangsung dengan diwakili oleh tim Bapenda Sumut.

Ardan menegaskan bahwa capaian 2025 menjadi modal penting untuk menghadapi target tahun berikutnya. Ia optimistis, dengan perbaikan sistem, inovasi kebijakan, dan dukungan masyarakat, realisasi pajak daerah Sumatera Utara dapat terus meningkat.

“Di tengah kondisi sulit akibat bencana, capaian ini patut kita syukuri. Ini bukti bahwa dengan kerja sama dan komitmen bersama, kita mampu menjaga stabilitas pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan di Sumatera Utara,” pungkasnya.(san/ila)