SUMUTPOS.CO – HARGA beras premium mulai menunjukkan penurunan sebesar Rp 1.000 per kemasan 5 kilogram, setelah temuan ratusan merek beras oplosan di pasar. Meski demikian, konsumen diminta tetap waspada terhadap isi kemasan yang tak sesuai label.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, dirinya telah mengimbau sejumlah perusahaan besar untuk menurunkan harga jual beras premium di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp74.500 per kemasan 5 kg. Ternyata, imbauan tersebut langsung direspon produsen beras.
“Sudah ada perusahaan besar menyurat, meminta distributornya menurunkan harga Rp1.000 per kemasan (5 kg).
Kami ucapkan terima kasih. Tapi kami mohon seluruh Indonesia melakukan hal yang sama, agar masyarakat menikmati harga yang baik di saat produksi meningkat. Terima kasih,” ujar Amran saat ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7).
Ia menyebutkan, sejak Kementerian Pertanian mengirim surat kepada aparat penegak hukum terkait 212 merek beras yang tidak sesuai mutu, para produsen beberapa mulai mengakui dan merespons teguran tersebut.
“Ada banyak produsen yang menyurat. Setelah kami menyurat ke penegak hukum 212 merek, dan mereka menyurat (ke ritel untuk) turunkan harga Rp1.000. Alhamdulillah sekarang sudah di bawah HET. HET beras premium ukuran 5 kg Rp74.500 ya, turun Rp1.000 per 5 kg, menjadi Rp73.500,” jelasnya.
Amran menegaskan, inisiatif penurunan harga datang langsung dari pihak produsen, sebagai bentuk tanggapan atas himbauan pemerintah. “Ya dari produsennya, karena kami imbau, kami imbau turunkan harga di bawah HET,” tegas dia.
Namun, ia mengingatkan penurunan harga saja tidak cukup. Produsen juga diminta menjaga mutu dan memastikan kesesuaian antara label kemasan dan isi produk. “Tapi ingat bukan saja turunkan di bawah HET, kualitasnya juga diperbaiki. Jadi menjual barang, katakanlah kalau dia premium, harus kualitasnya premium, itu tidak boleh ditawar. Kalau dia medium, ya medium. Karena nanti kita mengecek secara rutin, berkala,” tegas Amran.
Ia mengimbau seluruh pelaku usaha di sektor perberasan untuk menjual produk sesuai klasifikasi yang tertera di kemasan. “Kami imbau seluruh Indonesia, agar menjual beras sesuai dengan apa yang tertera di kemasan. Premium ya premium, kalau dia medium harus dijual harga medium,” pungkasnya.
Bareskrim Tunggu Hasil Lab
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, penyidik Bareskrim Polri masih menunggu hasil uji laboratorium di kasus dugaan beras oplosan. Ia mengatakan, saat ini pendalaman masih terus dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menyebut pengecekan sampel lab masih terus berjalan.
“Kita bekerjasama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab terhadap mereka, progres masih berlangsung,” ujarnya kepada wartawan di Mako Brimob Polri, Depok, Kamis (17/7).
Dalam kasus ini, Sigit mengatakan, setidaknya sudah ada 25 produsen maupun distributor beras yang diperiksa. Di sisi lain, ia menjelaskan hasil lab itu diperlukan penyidik untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan. “Kategori sementara mengoplos kemudian juga ada yang berat di bawah ketentuan tidak sesuai dengan yang ada di dalam list di kemasan,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyebut beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya yang beredar di pasaran dengan merek-merek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi standar mutu beras premium. Hal itu diketahui setelah dilakukan pengujian laboratorium di lima lokasi berbeda.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan, temuan tersebut juga menunjukkan bahwa produk dijual di atas HET, yang berpotensi merugikan konsumen.
Arief menyarankan pihak-pihak yang membutuhkan data pengujian laboratorium untuk menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri yang saat ini tengah mendalami kasus tersebut.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut ada 212 merek beras yang diduga merupakan hasil oplosan antara beras medium dan premium.
Ia menyatakan tidak akan mentolerir praktik curang tersebut, dan menegaskan bahwa produksi serta stok nasional saat ini dalam kondisi melimpah, sehingga tidak ada alasan bagi harga berada di atas HET. (jpc/bbs/adz)
