MEDAN, SumutPos.co– Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (2/3/2026). Sidang lanjutan menghadirkan lima saksi dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residential (DMKR), anak perusahaan Ciputra Land.

Kelima saksi tersebut yakni General Manager (GM) PT Citraland Helvetia dan Tanjungmorawa Taufik Hidayat, GM Citraland Sampali Irawan, unsur Direksi PT DMKR, perwakilan PTPN II Julius Sitorus, serta dua staf lainnya, Marketing PT Citraland Sampali Vivi dan Finance PT Citraland Lili.

Dalam keterangannya, Irawan menjelaskan, DMKR menjalin Kerja Sama Operasional dengan PT Nusa Dua Propertindo (NDP), anak usaha. PTPN. Skema kerja sama tersebut berbentuk inbreng atas aset eks PTPN II seluas 2.514 hektare. “PT DMKR membangun residensial. Smeentara, lahannya disiapkan oleh PT NDP,” kata Irawan.

Menurut Irawan, lahan tersebut merupakan lahan PTPN yang sudah tidak produktif dan dikuasai warga, serta telah mengalami perubahan Rencana Tata Ruang (RTR). Berdasarkan keputusan pemegang saham, lahan tersebut kemudian diimbrengkan ke NDP untuk selanjutnya dikembangkan dan dipasarkan oleh DMKR.

Taufik Hidayat turut menegaskan, DMKR bukan pemilik lahan eks HGU PTPN, melainkan investor yang terlibat dalam pengembangan kawasan. “PT DMKR tidak memiliki tanah, kami hanya investor yang membantu PTPN untuk mengelola lahan yang bermasalah sehingga bisa optimal asetnya. Tanah itu tidak dijual oleh DMKR, tapi dioptimalkan bersama oleh PT NDP. Lahan itu bukan kita beli, tapi dikelola bersama. 80 persen lahan itu tidak produktif dan ditempati warga,” ujar Taufik.

Ia menyebutkan, dari total 2.514 hektare lahan yang diubah peruntukannya, sebanyak 93 hektare telah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Sekitar 88 hektare di antaranya telah dibangun menjadi kawasan perumahan dengan total kurang lebih 1.300 unit rumah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa para terdakwa melakukan persetujuan penerbitan sertifikat HGB tanpa penyerahan paling sedikit 20 persen lahan yang diubah untuk kepentingan komersial pada periode 2022 hingga 2024. Menanggapi dakwaan tersebut, Kuasa Hukum PT NDP, Julisman menyatakan, pada prinsipnya kewajiban penyerahan 20 persen lahan tidak pernah ditolak dan hanya menunggu aturan teknis pelaksanaan.

“Bahwa siapa pun itu, baik PTPN dan NDP yang akan mempunyai kewajiban sudah bersedia menyerahkan lahan 20 persen itu, namun tinggal juklak dan juknis saja yang belum ada,” kata Julisman, kuasa hukum Iman Subakti selaku Direktur PT NDP.

Ia menambahkan, karena aset tersebut merupakan aktiva BUMN, diperlukan mekanisme dan penyempurnaan regulasi sebelum kewajiban tersebut dapat.

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Irwan Peranginangin, Ahmad Firdaus.menegaskan, berdasarkan fakta persidangan, DMKR hanya melakukan pengembangan atas lahan milik NDP dan tidak pernah memiliki tanah tersebut. Ia kembali menekankan, lahan tersebut adalah lahan PTPN yang tidak produktif dan dikuasai oleh warga serta telah berubah juga RTR-nya. Berdasarkan keputusan pemegang saham, lahan tersebut diimbrengkan ke NDP dan dikembangkan serta dipasarkan oleh DMKR.

Menurutnya, dari total sekitar 2.514 hektare, yang telah dikerjakan hingga kini baru sekitar 88 hektare. “Untuk lahan yang sudah ditransaksikan, baru berada di wilayah Helvetia. Sementara yang saat ini dibangun untuk rumah komersial hanya setengahnya, dan setengah lainnya diperuntukkan bagi fasos dan fasum,” ujarnya.

Firdaus menambahkan, hingga saat ini belum terdapat peralihan hak atas keseluruhan lahan tersebut, dan pengembangan masih berlangsung secara bertahap sesuai skema kerja sama. (adz)