MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan tahun banjir di Medan Tembung tidak kunjung selesai, khususnya di depan gerbang tol Bandar Selamat, Jalan Letda Sujono. Kondisi itu pun masih menjadi momok bagi masyarakat sampai saat ini.

Hal itu terungkap pada Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang digelar anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Reinhart Jeremy Anindhita, di Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Nomor 103, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (22/2).

Pada kesempatan itu, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Medan Tembung, Fernanda mengatakan, pihaknya rutin menyampaikan persoalan banjir di seputaran gerbang tol Bandar Selamat setiap Reses anggota DPRD Kota Medan. “Bahkan, kita terus mencari penyebabnya,” katanya.

Menurut tokoh-tokoh masyarakat terdahulu, kata Fernanda, aliran air di wilayah jalan tol bergerak dari arah barat ke timur. Namun, aliran tersebut menjadi tertutup setelah adanya jalan tol.

“Memang oleh pihak jalan tol ada dibuat drainase dan gorong-gorong. Tetapi itu tidak cukup, karena aliran dari arah barat tertutup sampah yang ada di saluran. Akibatnya, air tidak bisa mengalir dan meluap ke badan jalan,” ujarnya.

Fernanda mengaku, pihaknya telah mencoba melakukan crossing. Hasilnya, sisi kanan dan kiri di depan gerbang tol harus dibuat drainase, agar air langsung bisa masuk menuju Sungai Denai. “Tapi itu belum maksimal, karena kami tidak bisa menembus pihak Bina Marga. Tolong bantu pak untuk membuat saluran drainase baru di sisi kanan dan kiri depan pintu tol, agar debit air bisa tercover dan tidak memutar di situ-situ saja,” pintanya.

Masalah lain, kata Fernanda, terkait terbatasnya blanko KTP. “Kondisi ini membuat banyak warga Medan Tembung yang ingin melamar pekerjaan menjadi terkendala,” sebutnya.
Kemudian, sambung Fernanda, persoalan bantuan sosial (Bansos). “Pekan depan kami akan melaksanakan graduasi di Kelurahan Tembung dan Bantan Timur. Graduasi ini di lakukan untuk update data penerima Bansos. Nantinya, siapa yang dianggap sudah mampu akan dikeluarkan dari data penerima dan akan diganti dengan orang yang berhak menerima,” jelasnya.

Senada dengan itu, Umi Masrah, mengeluhkan banjir yang kerap melanda wilayah Medan Tembung. “Kondisi banjir ini sudah puluhan tahun terjadi. Bahkan, air sampai masuk ke rumah dengan ketinggian mencapai selutut orang dewasa,” ujarnya.
Selain banjir, warga juga menyampaikan aspirasi terkait dengan Administrasi Kependudukan (Adminduk), BPJS Kesehatan dan Bansos.

Terkait persoalan banjir, Reinhart Jeremy Anindhita, menyampaikan hal itu berhubungan dengan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK). “Dinas SDABMBK ini counterpartnya Komisi IV. Saya akan koordinasikan persoalan ini dengan rekan-rekan di Komisi IV,” kata Reinhart.

Terkait KTP, anggota Komisi I itu, menyampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan hanya bisa mencetak 500 lembar KTP per hari, karena blanko KTP itu dari pusat.

“Jadi, blanko ini bukan urusan Kota Medan, tapi urusan pusat. Kemarin kita (Komisi I, red) rapat dengar pendapat (RDP) dengan Disdukcapil. Kita minta agar Disdukcapil menjemput bola dalam persoalan blanko ini. Kita juga minta agar birokrasi dalam pengurusan Adminduk dipangkas,” katanya.

Semua aspirasi yang disampaikan, tambah Bendahara Fraksi PSI itu, menjadi masukan bagi DPRD untuk di teruskan ke Pemko Medan agar dapat di tindaklanjuti menjadi program pembangunan. (map/ila)