PATROLI: Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman dan Forkopimda diabadikan bersama Pastor gereja Khatolik Sidikalang saat melakukan patroli pengecekan kesiapan pengamanan natal bersama Forkopimda. SUMUT POS/ISTIMEWA.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan ibadah Natal pada Sabtu (25/12)di wilayah hukum Kepolisin Resor Dairi, berjalan aman dan kondusif.
PATROLI: Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman dan Forkopimda diabadikan bersama Pastor gereja Khatolik Sidikalang saat melakukan patroli pengecekan kesiapan pengamanan natal bersama Forkopimda. SUMUT POS/ISTIMEWA.
Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman melalui Kasie Humas Polres, Iptu Donny Saleh, Minggu (26/12) mengatakan, secara umum pelaksanaan ibadah natal berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun.
Donny mengatakan, kegiatan pengaman malam natal dan hari raya natal, lebih mengedepankan penerapan protokol kesehatan sebagai pengendalian penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman pada, Jumat (24/12) memimpin patroli skala besar untuk melakukan pengecekan kesiapan pengamanan malam natal dan hari raya natal.
Kapolres AKBP Wahyudi Rahman bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi, Budianta Pinem serta Forkopimda, lakukan pengecekan petugas pengamanan ibadah disejumlah gereja seperti di gereja HKBP Perkembangan Simpang Salak, Gereja HKBP I Jalan Gereja serta Gereja Khatolik di Jalan Merga Silima Sidikalang.
“Patroli skala besar guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif jelang perayaan natal semua gereja di wilayah hukum Polres Dairi. Pelaksanaan pengamanan ibadah natal di gereja berjalan aman dan kondusif serta tidak ada kejadian yang dapat mengganggu kekhusukan beribadah umat Nasrani,” ungkap Donny. (rud/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Survei kolaborasi antara Politika Research and Consulting dengan Parameter Politik Indonesia telah dipaparkan hasilnya. Hasil dari survei adalah, pemilih PDI Perjuangan lebih ingin Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024 ketimbang Ketua DPR, Puan Maharani.
Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting, Rio Prayogo mengatakan, ada tiga kader PDI Perjuangan yang dipilih oleh pemilih PDI Perjuangan untuk menjadi Capres di 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo lebih unggul dalam meraih suara pendukung PDI Perjuangan dibandingkan Puan Maharani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Rio memaparkan, dalam survei tersebut Ganjar memperoleh persentase 51 persen. Sedangkan Puan Maharani hanya 4 persen. Sementara Tri Rismaharini hanya mendapatkan angka 2 persen. “Bagaimana Ganjar Pranowo bisa mengamankan suara PDI Perjuangan. Misalnya dibandingkan dengan Puan Maharani yang hanya 4 persen,” ujar Rio dalam paparan surveinya, Senin (27/12).
Karena itu, Rio mengatakan, pemilih PDI Perjuangan lebih kepincut dengan Ganjar Pranowo ketimbang Puan Maharani yang merupakan putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “Jadi Ganjar mendapatkan dukungan di internal PDI Perjuangan setidaknya responden yang terafiliasi dengan atau yang sudah memilih PDI Perjuangan di Pemilu sebelumnya, karena memberikan suaranya kepada Ganjar Pranowo sebesar 51 persen,” katanya.
Bukan cuma unggul di survei berdasarkan suara pemilih PDI Perjuangan, Ganjar juga lebih unggul dari Puan dalam survei berdasarkan wilayah, terutama provinsi-provinsi basis suara PDI Perjuangan. Misalnya saja di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), dan Jawa Timur.
Di tiga provinsi tersebut Ganjar mendapatkan 47 persen. Sementara Puan Maharani hanya memperoleh 1 persen. “Jadi, Jateng, DIJ itu adalah basis tradisional PDI Perjuangan. Jokowi juga sangat kuat kemarin di situ. Itu kemudian Ganjar bisa memantapkan dirinya di sana sampai ke 47 persen,” ungkapnya.
Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 12 Novemberhingga 4 Desember 2021. Sebanyak 1.600 responden diambil dengan metode multistage random sampling. Mereka diambil dari tiap provinsi secara proporsional dengan data jumlah penduduk pada Pilpres 2019. Survei memiliki margin of error 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Arif Wibowo meminta semua kader partai berlogo banteng tidak mendengar provokasi-provokasi soal Capres di 2024. Dia mengatakan, soal Capres tunggu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan.
“Wahai barisan banteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jangan mau diprovokasi, jangan mau dipanas-panasi, bersatulah maka kita kuat. Soal Capres Cawapres urusannya ketua umum,” ujar Arif menyikapi rilis survei kolaborasi Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia, Senin (27/12).
Anggota Komisi II DPR menyebutkan, banyak pertimbangan matang yang harus dilakukan Megawati Soekarnoputri untuk menentukan Capres yang diusungnya. Salah satu kriterianya adalah tokoh tersebut harus bermanfaat ke PDI Perjuangan. “Ada banyak hal yang akan kita timbang untuk memutuskan Capres Cawapres ke depan. Yang jelas, harus bermanfaat untuk rakyat bangsa dan negara, serta partai,” katanya.
Arif menuturkan, PDI Perjuangan menginginkan tokoh yang diusung menjadi Capres ke depan mampu mengentaskan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia. Termasuk juga mewujudkan masyarakat yang bahagia. “Karena sama rasa sama bahagia maka anti kebodohan dan anti kemiskinan, jadi tunjukkanlah dedikasimu, kemampuanmu untuk mengentaskan kemiskinan, itu yang penting,” ungkapnya.
Karena itu, Arif berujar pada saatnya nanti ketua umumnya Megawati Soekarnoputri akan menjatuhkan pilihan siapa tokoh yang diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang. “Jadi kita tidak bisa dihadapkan pada pilihan, apalagi pilihan itu adalah pilihan yang provokatif, yang bertendensi memecah belah persatuan dan kesatuan,” tuturnya. (jpc)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah bakal menerapkan mikro lockdown jika ditemukan transmisi penularan kasus varian Omicron. Hal ini disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengacu pada strategi yang diterapkan di Wisma Atlet, karena dinilai cukup efektif.
Saat ini, strategi itu dipakai di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta usai pegawai kebersihan positif mengidap varian omicron. “Melalui testing dan tracing yang kuat, langkah lockdown di level mikro, seperti yang dilakukan di Wisma Atlet, dapat kita implementasikan seandainya transmisi lokal varian Omicron sudah terdeteksi,” kata Luhut dalam konferensi pers Senin (27/12).
Dia menyampaikan, peningkatan tes dan telusur akan membantu identifikasi potensi penularan dengan cepat. Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan isolasi agar varian Omicron tidak meluas.
Meski begitu, Luhut mengakui masih ada kekurangan dalam sistem ini. Dia mengatakan, ada pasien Covid-19 varian Omicron yang keluar dari karantina usai mendapat dispensasi. “Kemarin ternyata ada satu orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya. Dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi,” ungkapnya.
Kabar baiknya, Luhut mengungkap antibodi warga Indonesia menurut hasil analisis serosurvey sebenarnya cukup tinggi. Terlebih cakupan vaksinasi Covid-19 dosis kedua sudah melampaui target WHO, di atas 40 persen.
Namun, ia masih memberi catatan kepada sejumlah daerah yang belum mencapai target dari pemerintah. “Sementara hasil serosurvey nasional menunjukkan tingkat kekebalan masyarakat cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa kabupaten/kota dengan vaksinasi dosis 1 di bawah 50 persen,” lanjut dia.
“Pemerintah mendorong seluruh daerah mempersiapkan isolasi terpusat untuk memitigasi hal yang tidak diinginkan,” sambungnya sembari menekankan setiap daerah harus selalu waspada dengan risiko peningkatan kasus.
Luhut memaparkan, sudah 164 hari kasus tetap rendah, sejak puncak kasus varian delta pada 15 juli lalu dan hingga saat ini belum terlihat adanya indikasi peningkatan kasus akibat gelombang Omicron. “Dapat kami jelaskan juga bahwa hingga saat ini tingkat perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian masih menunjukkan tanda-tanda yang cukup terkendali,” tuturnya.
Meskipun demikian, kata Luhut, pemerintah tetap hati-hati dan waspada. Monitoring terhadap data Covid-19 dilakukan secara ketat hingga level kabupaten kota. “Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, pengetatan kegiatan masyarakat baru akan dilakukan ketika sudah melebihi threshold tertentu, dengan memperhatikan tidak hanya kasus harian, tetapi juga kasus perawatan RS dan kematian,” jelasnya.
Luhut juga menegaskan, Pemerintah akan terus memperketat setiap pintu masuk ke Indonesia baik dari darat, laut maupun udara. Pengetatan karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) 10-14 hari terus dilakukan serta diperketat. Pemerintah telah menyiapkan skenario antisipasi untuk menghadapi lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional, yang diperkirakan akan terjadi pada awal tahun depan. “Tidak boleh ada permintaan dispensasi bagi hal yang tidak perlu kecuali misalnya untuk keperluan berobat atau hal penting lainnya,” tegasnya.
Selain karantina, Luhut juga mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan Bandara Juanda Sidoarjo sebagai alternatif pintu kedatangan luar negeri. Hal ini dilakukan supaya memudahkan karantina bagi PPLN karena tidak menumpuk semuanya di Jakarta. “Kami terus berkoordinasi dengan cepat, contohnya seperti melakukan evaluasi kesiapan Bandara Juanda sebagai alternatif pintu masuk dan pemenuhan kebutuhan logistik seluruh PPLN yang melakukan karantina di wisma,” tuturnya.
Luhut menegaskan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya langkah tegas dalam mencegah masuknya varian Omicron dan tetap menjaga agar kasus Covid-19 pada tingkat yang rendah.
Menurutnya, hingga saat ini masih belum terlihat tanda-tanda gelombang baru akibat varian Omicron. Tingkat perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian juga masih menunjukkan tanda-tanda yang cukup terkendali.
“Pengetatan kegiatan masyarakat akan tetap dilakukan, ketika sudah melebihi threshold (ambang batas) tertentu dengan memerhatikan kasus harian, juga kasus perawatan rumah sakit dan kematian,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengumumkan 46 kasus Covid-19 varian Omicron pada Minggu (26/12). Para pasien itu dirawat di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jakarta.
Sebanyak 46 kasus itu merupakan hasil penambahan 27 kasus baru yang diumumkan pada Minggu (26/12) kemarin. Sebanyak 25 pasien omicron yang baru terdeteksi adalah warga negara Indonesia yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, dan Turki.
Lalu ada satu pasien WNA asal Nigeria dan satu pegawai kebersihan RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan mereka semua kini menjalani karantina di dua tempat berbeda.
Sementara, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hampir semua kasus varian Omicron berasal dari luar negeri. Karenanya, pemerintah akan semakin memperketat masa karantina bagi orang yang datang dari luar negeri. Meski menyulitkan, hal ini harus tetap dilakukan untuk melindungi rakyat Indonesia.
“Kita akan memperketat karantina masuk dari luar negeri. Sumber penyakitnya ada di sana, dan semua orang yang kembali banyak terkena,” beber Menkes Budi dalam konferensi pers virtual, Senin (27/12).
Dalam paparannya, Menkes Budi mengatakan, sebanyak 98 persen kasus Omicron ini muncul karena orang-orang Indonesia yang pulang dari luar negeri. Hal itulah yang menjadi alasan karantina di Indonesia semakin diperketat.
Menkes Budi menegaskan hal ini memang sangat menyulitkan. Namun, ini tetap harus dilakukan demi melindungi ratusan juta orang yang kondisinya saat ini terus membaik. “Memang menyulitkan tapi hanya untuk puluhan ribu rakyat kita yang relatif lebih mampu, yang memang kemarin jalan keluar negeri,” kata Menkes Budi.
“Tetapi, kita harus melindungi 270 juta rakyat kita yang sekarang sudah kondisinya baik,” jelasnya.
Mungkin Sudah Menular di Masyarakat
Kemenkes sudah mendeteksi 46 kasus Omicron hingga Minggu (26/12). Dua di antaranya petugas kebersihan dan tenaga kesehatan di RS Wisma Atlet. Mereka diduga tertular dengan pasien karantina yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Walaupun masih tertular di pintu masuk internasional, ahli menyebut tetap saja ada kemungkinan Omicron sudah menular di masyarakat.
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi Omicron di dunia juga bisa jadi sudah muncul sejak awal-awal November. “Ini sekali lagi menunjukkan bahwa selama ini juga seperti itu, bahwa kasus-kasus dari luar negeri tetap saja ada, mungkin dari sejak awal November. Artinya juga kasus ini menyebar di masyarakat relatif besar,” jelasnya kepada JawaPos.com, Senin (27/12).
Lalu, mengapa kasus Covid-19 tak melonjak, angka kematian rendah, dan keterisian rumah sakit cenderung normal? Ternyata, kata Dicky, hal itu karena angka kekebalan kawanan atau herd immunity sudah terbentuk. Hampir mayoritas populasi dunia sudah divaksinasi dan juga sudah terinfeksi. Sehingga tak separah saat varian Delta kondisinya.
“Yang membuat lonjakan Omicron ini belum terlihat itu karena jumlah orang yang memiliki imunitas di masyarakat kan jauh lebih tinggi ketimbang saat Delta muncul. Jadi baik itu karena vaksinasi maupun terinfeksi,” ungkap Dicky.
Sehingga, kata dia, yang terjadi adalah seperti surveilans bias atau kasus seperti tak terlihat. Padahal, lanjutnya, saat ini semua negara masih dalam level community transmission. (jpc/dth/cnn)
TINJAU: Gubsu Edy Rahmayadi meninjau fasilitas yang ada di gedung VIP Bandara Kualanamu, usai peresmian, Senin (27/12).istimewa/sumut pos.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi meresmikan gedung Very Important Person (VIP) Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Senin (27/12). Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumut Nawal Lubis.
TINJAU: Gubsu Edy Rahmayadi meninjau fasilitas yang ada di gedung VIP Bandara Kualanamu, usai peresmian, Senin (27/12).istimewa/sumut pos.
Hadir juga dalam peresmian itu, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Pangkosekhanudnas III Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin, Kepala Dinas Perhubungan Alfi Syahriza, Kepala Otoritas Bandar KNO, GM Angkasa Pura II, serta lainnya.
Dalam arahannya, Edy Rahmayadi berpesan agar nantinya bangunan VIP ini dapat diperluas lagi di sisi barat, namun dengan tetap mengedapankan aspek keselamatan penerbangan. Edy memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Sumut untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta unsur terkait perihal perluasan ini nantinya. “Ini nantinya adalah gerbang dan ikon Sumut untuk menyambut para tamu kita pada PON 2024 nantinya. Jadi saya harap semua bangunan ini dapat dipercepat dan dipercantik lagi,” katanya.
Selain itu, Edy juga meminta segala fasilitas VIP Bandara KNO ini juga dipercepat untuk dipersiapkan, serta pembenahaan taman untuk dipercantik kembali. “Fasilitas digital harus ada di sini, sebagai bentuk promosi wisata kita yang dapat kita tunjukan pada tamu yang datang nantinya. Ini harus segera disiapkan,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Alfi Syahriza mengatakan, dalam pengelolaan gedung VIP Bandara KNO ini nantinya akan dilaksanakan oleh Biro Umum Setdaprov Sumut. Menurut Alfi, finalisasi dan penetapan standar operasional, pelayanan tamu dan dilanjutkan dengan pengoperasian juga akan dialihkan ke Biro Umum Setdaprov Sumut.
“Kita telah menetapkan nota kesepahaman antara Gubernur dengan PT Angkasa Pura 2 untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan pengujian fasilitas peralatan pendukung untuk operasional Bandara Internasional Kualanamu ini,” katanya.
Usai membuka VIP Bandara KNO, Edy Rahmayadi bersama lainnya juga menyempatkan melihat beberapa ruangan dan fasilitas yang telah tersedia, di antaranya ruang istirahat, ruang tunggu, taman dan parkir. (prn)
CHECK POINT:
Baliho untuk pemindaian barcode aplikasi PeduliLindungi di Posko Check Poin Kampung Lalang. Setiap warga luar Medan yang ingin masuk, wajib memindai barcode yang tersedia.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mobilitas masyarakat di Sumatera Utara pada masa libur Natal 2021 meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal ini disinyalir karena tidak adanya penyekatan ruas jalan maupun putar balik kendaraan yang dilakukan petugas.
CHECK POINT:
Baliho untuk pemindaian barcode aplikasi PeduliLindungi di Posko Check Poin Kampung Lalang. Setiap warga luar Medan yang ingin masuk, wajib memindai barcode yang tersedia.
“Benar bahwa mobilitas masyarakat lebih signifikan. Kita lihat pergerakannya meningkat dibanding libur Natal tahun lalun
sebagaimana masih dalam kondisi pandemi,” kata Pelaksana Tugas Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Sumut, Agustinus Panjaitan kepada Sumut Pos, Senin (27/12).
Menurut dia, pergerakan tersebut masih dalam kategori normal. Namun pihaknya bersama Dirlantas Polda Sumut dan stakeholder terkait lainnya, akan mewanti-wanti pergerakan ini di puncak libur Tahun Baru 2022 nanti. “Ya, biasanya di tahun baru akan terjadi lonjakan mobilitas ini. Artinya, di tanggal 31 Desember nanti kami akan melakukan pengawasan ekstra untuk mengantisipasinya,” katanya.
Begitupun berdasarkan amatan dan laporan petugas di lapangan, imbuh Agustinus, sejauh ini belum ada pengendara yang melintas pada titik-titik pemeriksaan (check point), dilakukan tindakan swab antigen/PCR maupun disuntik vaksin Covid-19 di tempat. “Belum ada, di check point memang dilakukan pemeriksaan, apakah sudah vaksin minimal dosis pertama. Namun untuk hal tersebut, belum ada laporan masuk ke kami,” ujarnya.
Pantauan pihaknya, mobilitas pada arus mudik Natal kali ini, didominasi masyarakat biasa ataupun karyawan swasta. Sebab secara aturan, aparatur sipil negara memang dilarang cuti dan bepergian selama periode Nataru 2022. “Itu karena tidak ada penyekatan di periode Nataru kali ini, sehingga wajar mobilitas dan pergerakan masyarakat menjadi lebih signifikan,” pungkasnya.
Wajib Vaksin di Tempat
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis mengatakan, selama libur Nataru, Pemko Medan bersama TNI/Polri membuka 7 pos check point dan 8 pos pengamanan di Kota Medan. Khusus 7 pos check point, rata-rata didirikan di lokasi yang menjadi jalur perbatasan atau pintu masuk Kota Medan dan sudah beroperasi sejak 24 Desember hingga 2 Januari mendatang. “Total ada 15 pos di Kota Medan, 7 pos cek point dan 8 pos pengamanan,” kata Iswar kepada Sumut Pos, Senin (27/12).
Dikatakan Iswar, setiap yang akan masuk ke Kota Medan wajib melakukan scan barcode lewat Aplikasi Peduli Lindungi. Hal itu dilakukan, untuk membuktikan bahwa setiap orang yang masuk ke Kota Medan telah divaksinasi Covid-19. “Yang masuk ke Kota Medan wajib sudah divaksin, itu harus dibuktikan lewat aplikasi PeduliLindungi. Di setiap pos cek point, itu akan diperiksa,” ujarnya.
Lantas, bagaimana bila yang bersangkutan tidak memiliki perangkat handphone atau aplikasi PeduliLindungi? Iswar mengatakan, yang bersangkutan dapat membuktikannya lewat kartu vaksin atau surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah divaksinasi.
“Tapi kalau tidak juga bisa dibuktikan yang bersangkutan sudah divaksin, maka pilihannya cuma dua. Pertama, divaksin di tempat atau kedua, kita minta untuk putar balik arah. Pada dasarnya memang tidak ada putar balik, tapi bila memang belum divaksin dan tidak bisa divaksin di tempat, maka mau tidak mau memang harus kita minta putar balik,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Iswar, pihaknya bersama SatPol PP, TNI/Polri dibantu Dinas Kesehatan Kota Medan juga selalu melakukan pengecekan suhu tubuh kepada setiap orang yang masuk ke Kota Medan. “Jadi bukan hanya sudah di vaksin, tapi kita juga ingin memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke Kota Medan adalah orang-orang yang sehat,” tandasnya.
Sementara itu, Plt KasatPol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengatakan, para personelnya terus turut berjaga di setiap pos, baik pos cek point maupun pos pengamanan di Kota Medan. “Sejauh ini, Alhamdulillah berjalan lancar. Moment Natal yang baru saja kita lalui berjalan dengan baik, kita berusaha agar moment Libur Natal kemarin tidak menjadi klaster baru atau peningkatan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan,” kata Rakhmat kepada Sumut Pos, Senin (27/12).
Dikatakan Rakhmat, setiap pos bertanggungjawab dalam menjaga perbatasan masuk ke Kota Medan. “Setiap pos bertanggungjawab dalam menerapkan Aplikasi Peduli Lindungi dan pemeriksaan kesehatan,” pungkasnya.
Penumpang di KNIA Meningkat di Libur Natal 2021
Sementara, pergerakan penumpang baik yang datang maupun yang berangkat di Kualanamu Internasional Airport (KNIA) mengalami peningkatan sejak 17-26 Desember 2021, yakni rata-rata 13.000- 15.000 penumpang. Sedangkan, pergerakan pesawat di angka 130-150 unit. “Peningkatan penumpang ini memang tidak signifikan,” kata Manager of Branch Communication and Legal PT AP II KNIA, Chandra Gumilar kepada Sumut Pos, Senin (27/12).
Sementara puncak lonjakan penumpang terjadi pada 19 Desember 2021, yakni tembus 19 ribu penumpang dan pergerakan pesawat di 160 unit, meningkat sebesar 2.000 penumpang dibandingkan tahun 2020, yakni 17.000 penumpang, dengan pergerakan 142 pesawat. “Kita memperkirakan puncak arus balik terjadi di 2 Januari 2022,” katanya.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk dapat aman berpergian, bila tidak ada keperluan mendesak sebaiknya di rumah saja. “Segera melakukan vaksinasi dosis lengkap, tidak mengabaikan protokol kesehatan (Prokes), melakukan tes Covid-19 sesuai syarat perjalanan dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,” imbaunya.
Adapun, jelas Chandra, syarat perjalanan menggunakan pesawat udara sesuai dengan aturan Surat Edaran Satgas Covid 19 Nomor 24 Tahun 2021 (dan Adendumnya), serta Surat Edaran Kementrian Perhubungan Nomor 111/2021, yang berlaku efektif mulai 24 Desember 2021-2 Januari 2022, yakni calon penumpang diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
Kemudian, wajib sudah divaksinasi lengkap plus hasil negatif tes antigen berlaku 1×24 jam. Sedangkan, untuk anak di bawah 12 tahun tidak wajib vaksin namun cukup hasil negatif tes PCR berlaku 3×24 jam. “Untuk orang yang belum divaksin lengkap sementara dibatasi untuk berpergian, kecuali belum divaksin dengan alasan medis atau untuk berobat dengan syarat melengkapi surat keterangan dari dokter Spesialis atau dokter Rumah Sakit (RS) Pemerintah serta hasil PCR negatif 3×24 jam,” tandasnya.
Penumpang KA Menurun di Libur Natal 2021
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat, volume penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta api saat masa Nataru mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data diperoleh PT KAI Sumut, volume penumpang tanggal 18 hingga 27 Desember 2020 berjumlah 54.510 penumpang. Sedangkan, tanggal 17 hingga 26 Desember 2021 berjumlah 36.496 penumpang. “Terjadi penurunan (volume penumpang),” sebut Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Mahendro Trang Bawono saat dikonfirmasi Sumut, Senin (27/12).
Mahendro mengungkapkan, pemicu penurunan penumpang dikarenakan ada tambahan persyaratan untuk melakukan perjalanan seperti calon penumpang sudah divaksin dan rapid test. “Tahun lalu tidak pakai persyaratan vaksin dan PCR untuk anak di bawah 12 tahun,” kata Mahendro.
Masa angkutan Nataru, berlangsung sejak 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2021. Dengan mengoperasikan 32 perjalanan KA dengan rincian 8 perjalanan Kereta Api Antar Kota dan 24 perjalanan Kereta Api Lokal. Dengan mengoperasikan 25 lokomotif dan 62 kereta untuk melayani masyarakat.
Sebelumnya, Vice President PT KAI Divre I Sumatera Utara, Yuskal Setiawan menjelaskan, selama masa angkutan Nataru ini, pihaknya menyediakan rata-rata 3.230 tiket per hari untuk mengantisipasi kebutuhan dari masyarakat yang akan bepergian. “Sehingga jika dijumlahkan dengan KA Lokal, ada 15.526 tiket yang disediakan tiap harinya,” sebut Yuskal.
Yuskal menjelaskan, selama angkutan Nataru ini, PT KAI Divre I Sumut akan mengoperasikan KA Sribilah relasi Medan-Rantauprapat (PP) setiap hari. Berbeda jika dibandingkan di luar masa Nataru yang hanya beroperasi pada hari-hari tertentu saja.
Meski berlangsung ditengah masa pandemi Covid-19. PT KAI Divre I Sumut telah mempersiapkan dari segi layanan di stasiun dan di atas KA sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19, kesiapan kehandalan sarana dan prasarana, keamanan serta antisipasi lainnya guna menciptakan perjalanan KA yang aman, nyaman, sehat dan selamat. “Kami konsisten menerapkan protokol kesehatan secara disiplin pada layanan KA sesuai ketentuan dari pemerintah selama masa pandemi Covid-19,” sebut Yuskal.
Sedangkan dari sisi prasarana, telah disiapkan skenario pengamanan perjalanan KA (Perka), yakni dengan memetakan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) dan dipastikan di daerah rawan tersedia AMUS. Seperti AMUS pada jalur jembatan disediakan perancah, rel bendel, begel, bendel, dan H-Beam.
Sedangkan AMUS pada jalan rel disediakan karung, bantalan, rel sambung, baut sambung dan pasir. PT KAI Divre I SU juga menyiagakan 33 personil untuk menjaga daerah rawan yang siaga 24 jam guna menjamin dan memastikan keselamatan perjalanan KA. “Selain itu, dari sisi pengamanan disiagakan 238 personil guna memberikan rasa aman baik itu di stasiun maupun di atas KA,” ucap Yuskal.(prn/map/dwi/gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – SMAN VI Kota Medan Angkatan 1991, melaksanakan khitanan massal kepada 38 orang anak. Kegiatan yang di koordinir dr Widya Deli Satuti MKed (PD), Sp.PD itu, dilaksanakan atas kerjasama dengan Komunitas Seribu Dinar Medan tersebut, digelar selama dua hari berturut-turut, yakni Sabtu (25/12) di Warung Kahfey Jalan SM Raja Medan, dan Minggu (26/12) di Griya Pinang Mas Jalan Wijaya Kusuma Pasar X Tembung, Kabupaten Deliserdang.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Alumni SMAN VI Hasrul Benny Harahap SH M.Hum, Wakil Ketua Iswar Lubis S.SiT MT, Sekretaris Fauziah Ivo Handayani yang juga bertindak sebagai koordinator Komunitas Seribu Dinar.
“Alhamdulillah, program terakhir Alumni SMAN VI angkatan 91 Medan melalui bidang keagamaan (pengajian) berjalan sukses, sesuai yang direncanakan,” ucap Hasrul Benny Harahap bersama Ketua Pengajian Fathi Ibrahim SH di sela-sela kegiatan, Minggu (26/12) sore.
Bersama segenap pengurus alumni SMAN 6 Medan, Hasrul menjelaskan bahwa sejak terbentuk pada 2009 lalu, Alumni SMAN VI angkatan 91 Medan awalnya hanya berfokus pada kegiatan yang bersifatnya internal dengan mengadakan pengajian bulanan dan event-event yang bersifat memperat silaturahmi.
Namun belakangan, aktifitas alumni yang beranggotakan 200an orang ini terus berkembang dengan melakukan kegiatan eksternal, khususnya yang bersifat sosial kemanusiaan kepada maayarakat luas, termasuk kegiatan Khitanan Massal.
“Sebelum ini kami juga melaksanakan Jumat Berkah (berbagi nasi bungkus), menyalurkan sembako ke Panti Asuhan plus memberi pakaian lebaran kepada anak panti, bantuan SPP dan peralatan sekolah bagi siswa SMAN 6 Medan,” ujar Benny yang berprofesi sebagai lawyer tersebut.
Khusus pada pelaksanaan Khitanan Massal kemarin, sengaja digelar di dua titik, untuk mempermudah proses khitanan dengan menyesuaikan faktor domisili peserta khitan.
“Khitanan pertama digelar di Jalan SM Raja karena peserta khitanan mayoritas anak-anak yang berdomisili di kawasan Kota Maksum. Sementara peserta khitanan kedua, umumnya penduduk kawasan Tembung,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Benny juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota alumni dan para simpatisan maupun donatur. Ia berharap, kekompakan dan solidaritas di tengah-tengah keluarga besar Alumni SMA VI angkatan 1991 bosa semakin meningkat, sehingga aktifitas organisasi tetap berjalan dan keberadaannya semakin memberikan manfaat bagi para anggota maupun orang banyak.
Sementara itu, Wakil Ketua Alumni SMAN 6 Angkatan 1991, Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos mengatakan, pihaknya akan berupaya sebisa mungkin agar kegiatan serupa dapat terus berjalan bahkan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.
“Alhamdulillah, kegiatan khitanan massal ini berjalan lancar. Kita berharap, kegiatan bakti sosial seperti ini bisa terus dilakukan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Kita mau alumni SMAN 6 angkatan 1991 ini bukan hanya sebagai wadah berkumpul saja, tetapi juga sebagai keluarga yang saling berbagi, baik di internal maupun kepada orang banyak,” pungkasnya.(map)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus mendorong program hilirisasi industri dengan mengurangi ekspor bahan mentah atau raw material, guna meningkatkan nilai tambah di sektor industri dan daya saing perekonomian nasional. Melalui program hilirisasi, pemanfaatan alih teknologi menjadi penting dalam memanfaatkan hasil sumber daya alam serta menjaga lingkungan.
“Berkali-kali saya sampaikan stop ekspor nikel. Tahun depan stop bahan mentah bauksit, tahun depan kita akan stop ekspor minerba lainnya. Kita berhenti ekspor bahan mentah yang tidak membawa nilai tambah besar bagi negara,” ungkap Presiden RI Joko Widodo dalam acara Peninjauan Pabrik Ferronickel dan Stainless Steel serta Peresmian PT Gunbuster Nickel Industry di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (27/12).
Presiden Joko Widodo mendukung jika ada investor yang ingin membangun industri hilirisasi bauksit dalam setahun ke depan ini. Presiden juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah agar selalu menjaga iklim investasi di daerahnya masing-masing, sehingga kondusif bagi investor yang ingin mengembangkan industri bernilai tambah. Dari industri tersebut akan mendapatkan pajak, membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, dan memperoleh devisa yang tidak sedikit.
“Berikan keamanan bagi investor untuk menjalankan aktivitas usahanya, sehingga bisa meningkatkan nilai investasinya di masa mendatang. Manfaat untuk masyarakat sekitar yaitu akan membuka lapangan pekerjaan dan peluang UMKM baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi maupun kabupaten tempat industri berada,” ujar Presiden Joko Widodo.
Indonesia memiliki cadangan nikel nomor 1 di dunia yang mencapai 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Produksi nikel Indonesia di 2020 mencapai 781 ribu ton atau 31,8% dari produksi nikel dunia. Ke depannya, produksi nikel tersebut diperkirakan akan terus meningkat, baik untuk produksi nickel pig iron maupun pemrosesan highpressure-acid-leach dari bijih berkadar rendah.
Peningkatan nilai tambah dari bijih nikel menjadi produk ferronickel adalah 14 kali, dan jika menjadi billet stainless steel akan mencapai 19 kali. Saat ini, smelter nikel yang beroperasi telah mencapai investasi sebesar US$15,7 miliar, dengan kapasitas ferronickel yang dihasilkan mencapai 969 ribu ton/tahun.
Ekspor produk ferronickel juga meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun, di mana pada 2020 mencapai US$4,7 miliar, dan pada periode Januari hingga Oktober 2021 tercatat mencapai US$5,6 miliar. Berdasarkan data World Top Export, saat ini ekspor produk berbasis nikel (stainless steel slab, stainless billet dan stainless steel coil) Indonesia menempati peringkat 1 dunia dengan total ekspor senilai US$1,63 miliar di 2020 dan berada di peringkat 4 dalam produksi dunia.
“Kemitraan yang saling menguntungkan antara industri dengan masyarakat akan membawa kemajuan bersama dan berdampak langsung pada pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteran masyarakat melalui kewirausahaan, sekaligus meningkatkan infrastruktur sosial masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo.
PT Gunbuster Nickel Industry yang diresmikan pada hari ini merupakan industri smelter yang terletak di Kabupaten Morowali Utara dan diharapkan akan menghasilkan ferronickel dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton/tahun. Dengan ditambahnya investasi pada PT Gunbuster Nickel Industry, program hilirisasi mineral berbasis sumber daya alam akan semakin cepat tercapai.
Hal ini melengkapi lini produksi yang sebelumnya dilakukan di smelter PT Obsidian Stainless Steel Konawe, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut merupakan smelter penghasil ferronickel dengan kapasitas produksi 2,2 juta ton/tahun dan billet stainless steel dengan kapasitas produksi 3 juta ton/tahun. Sementara, PT Virtue Dragon Nickel Industry merupakan smelter penghasil ferronickel dengan kapasitas produksi 1 juta ton/tahun.
Ketiga perusahaan smelter tersebut akan menjadi bagian rencana Pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri dalam peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. PT Obsidian Stainless Steel, PT Virtue Dragon Nickel Industry, dan PT Gunbuster Nickel Industry, secara total telah berinvestasi sebesar US$8 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja lebih kurang 27 ribu orang.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Perindustrian, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Konawe, Bupati Morowali Utara, Board of Commisioner PT Gunbuster Nickel Industry, Direktur Utama PT Gunbuster Nickel Industry, dan Direktur Utama PT Virtue Dragon Nickel Industry. (rep/fsr)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi PDIP DPRD Kota Medan meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kejaksaan Agung Medan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Medan (Kajari) Medan yang telah memproses kembali dan menyatakan berkas dua kader PDIP lengkap atau P21 sehingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan dan menuntut kedua kadernya dengan hukuman 1 Tahun 6 Bulan Penjara.
“Kami dari Fraksi PDIP DPRD Medan meminta kepada Kejatisu dan Kejagung untuk mengevaluasi kinerja Kajari Medan Teuku Rahmatsyah yang telah memproses kembali dan menyatakan berkas dua kader kami P21 dan menuntutnya dengan 1 Tahun 6 Bulan penjara,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus SE M.AP kepada Sumut Pos, Senin (27/12).
Dikatakan Anggota Komisi I DPRD Medan yang merupakan counterpart Kejari Medan itu, Fraksi PDIP DPRD Medan juga menilai bahwa perkara dugaan pengancaman dan pengerusakan yang menjerat dua kader PDIP yakni Yuddy Susanto alias Ayu dan Rudi Yanto alias Tekleng yang divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim PN Medan pada Selasa (22/12) lalu itu, terlalu dipaksakan.
Pasalnya, terang Robi, kasus itu sudah ada sejak sekitar tahun 2013 dan sudah lama ditutup karena memang dua orang kadernya tidak terbukti bersalah dan tidak memenuhi unsur untuk berkasnya dinyatakan lengkap. Namun setelah 8 tahun berlalu, tiba-tiba saja berkas kedua kadernya tersebut diproses kembali dan dinyatakan lengkap.
“Dulu dinyatakan tidak lengkap oleh Kejari Medan. Tapi setelah 8 tahun dan sekarang Kajarinya dipimpin Pak Teuku Rahmatsyah, tiba-tiba dinyatakan P21 oleh Kejari Medan. Dua kader kami di tuntut 1 tahun 6 bulan penjara dan akhirnya divonis 10 bulan. Ini jelas sangat dipaksakan. Kami mohon kepada Kejatisu dan Kejaksaan Agung, tolong dievaluasi kinerja Kajari Medan ini,” terangnya.
Bila terbukti bahwa apa yang dilakukan Kejari Medan sebagai sebuah kekeliruan, Robi meminta agar Kejagung melalui Kejatisu dapat memberikan sanksi tegas kepada Kajari Medan Teuku Rahmatsyah.
“Hukum itu harus tegak dan berkeadilan. Kalau aparat hukumnya tidak tegak, maka kami minta untuk dicopot saja. Kita mau, semua aparat hukum, khususnya di Kota Medan dapat bersikap profesional dan berkeadilan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, PN Medan melalui Ketua Majelis Hakim Jarihat Simarmata, menjatuhkan vonis 10 bulan penjara untuk dua orang terdakwa yang merupakan kader PDIP, yakni Yuddy Susanto alias Ayu dan Rudi Yanto alias Tekleng yang divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim PN Medan pada Selasa (22/12).
Sidang sempat berlangsung panas di PN Medan, karena ratusan kader PDIP turut meramaikan ruang sidang dam sekitarnya. Tidak hanya itu, puluhan petugas kepolisian dan Kejari Medan juga turut memantau ruang sidang.(map)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser mencatat sebanyak 136 kasus konflik antara satwa liar dengan manusia terjadi di sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara dan Aceh.
Maraknya kasus itu merupakan peristiwa catatan akhir tahun yang disampaikan oleh Plt Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Adhi Nurul Hadi pada konferensi pers catatan akhir tahun 2021 yang diselenggarakan Sumatera Tropical Forest Journalism (STFJ) di Kafe Rumah Kita Jalan STM Medan, Senin (27/12).
Konferensi pers tersebut juga dihadiri Kepala Seksi Balai Gakkum Wilayah I Sumatera, Haluanto Ginting, Direktur OIC Fransisca Ariantiningsih, Direktur CRU Aceh, Wahdi Azmi, Program Manager WCS-IP Tarmizi dan sejumlah jurnalis dari media cetak, online dan televisi.
“Data 2021, yang terekam sebanyak 136 kejadian konflik antara satwa dengan manusia. Dominasi oleh harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae),” kata Adhi.
Adhi mengatakan, dari jumlah kasus konflik tersebut, Kabupaten Aceh Selatan menduduki peringkat pertama terkait tingginya kasus konflik manusia dengan satwa, daripada Kabupaten lainnya seperti Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Gayo Lues, Subulussalam, dan Langkat.
“Untuk Aceh Selatan sendiri sebanyak 72 kejadian konflik harimau Sumatra dengan manusia, peringkat kedua Kabupaten Langkat, Sumut mencapai 26 kali konflik terjadi, kemudian Aceh Tenggara 15 kali, Subulussalam 11 kali, Gayo Lues 7 kali, Aceh Tamiang 4 kali dan Aceh Barat Daya hanya satu kali,” ucap Adhi.
Lanjut, Adhi menerangkan, volume konflik kedua juga terjadi pada gajah Sumatra (Elephas maximus) dengan jumlah konflik 24 kali terjadi di tahun 2021, sedangkan satwa lainnya seperti orangutan Sumatra (Pongo Abelii) 10 kali, badak Sumatra (Dicerorhinus Sumatrensus) 1 kali dan beruang madu (Helarctos malayanus) 3 kali. Kemudian terdapat 2 konflik juga terjadi kepada satwa lainya.
Sementara itu, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera menangani 8 kasus kejahatan dan perdagangan terhadap satwa dilindungi selama 2021, meningkat dari tahun sebelumnya 2020.
Kepala Seksi Balai Gakkum Wilayah I Sumatera, Haluanto Ginting mengatakan, dari ke-8 kasus yang ditangani di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh itu, tiga diantaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21). Sedangkan lima kasus lainnya masih dalam proses penyidikan.
“Kejahatan satwa selama 2021 ada 8 kasus yang kita tangani. Tiga kasus di Aceh dan 5 kasus di Sumut. Tahun ini cukup lumayan, khususnya (kasus) Harimau dan lokasi banyaknya di Aceh,” ungkap Haluanto dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2021 kasus kejahatan dan perdagangan satwa Sumut dan Aceh.
Sedangkan kasus di Sumut, ada 5 kasus yang ditangani Balai Gakkum Wilayah I Sumatera. Satu kasus sudah dinyatakan selesai atau P-21 dan dalam proses persidangan. Yakni, kasus kejahatan satwa Macan akar dan Kura-kura Baking.
“Dua kasus burung dilindungi dan 2 kasus lagi penjualan sisik trenggiling dan paruh burung Rangkong sudah tahap pertama,” sebutnya.
Dalam catatan akhir tahun, Sumatera Trofical Forest Journalism (STFJ) soroti kasus kejahatan dan perdagangan satwa yang masih tinggi terjadi di Sumatera Utara dan Aceh sepanjang 2021.
Direktur STFJ, Rahmad Suryadi, mengatakan bahwa kejahatan satwa yang terjadi kerap bersinggungan dengan jerat, yang berujung pada kematian satwa tersebut. Penggunaan jerat oleh masyarakat menjadi perhatian serius yang merupakan bentuk kejahatan terhadap satwa.
“Pemasangan jerat yang mengakibatkan kematian pada satwa dilindungi di Kawasan Sumatera Utara dan Aceh juga menjadi penekanan masalah yang harus segera diatasi, karena sangat berbahaya bagi satwa dilindungi,” ujarnya.
“Melalui konferensi pers ini, mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung pemberantasan kejahatan terhadap satwa liar, tetapi juga meningkatkan keseriusan dan kemauan aparat penegak hukum untuk mengadili pedagang dan pemburu satwa liar serta menerapkan hukuman yang maksimal,” pungkasnya.(rel)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lembaga Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) melakukan survei terhadap kondisi ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021. Hasilnya, masyarakat menilai kondisi ekonomi rumah tangga lebih baik dibanding 2020.
Peneliti senior Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan, sebanyak 41,5 persen warga menilai ekonomi rumah tangganya lebih atau jauh lebih baik dibanding setahun sebelumnya. Sementara yang menilai buruk atau jauh lebih buruk hanya 28,8 persen.
“Dalam satu tahun terakhir, terjadi perbaikan persepsi positif warga tentang keadaan ekonomi,” kata Saidiman dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (27/12). Saidiman mengatakan, meski keadaan ekonomi belum sepenuhnya pulih seperti sebelum covid-19, namun evaluasi positif semakin menguat bahkan sudah lebih banyak dari yang menilai negatif.
Menurut Saidiman, salah satu faktor menguatnya pemulihan ekonomi nasional berhasilnya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN dibawah komando Airlangga Hartarto. Selain itu, survei ini juga menunjukkan bahwa umumnya publik mengapresiasi kerja-kerja pemerintah pusat dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ada 75 persen warga yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani Covid-19.
“Sementara yang puas terhadap kerja pemulihan ekonomi nasional sebanyak 60,1 persen. Artinya kerja-kerja besar di dua aspek yang paling mendesak ini, di mata publik sangat berhasil,” kata Saidiman. Survei SMRC ini dilakukan pada 8 hingga 16 Desember dengan melibatkan 2.420 respoden dari berbagai daerah. Metode dalam survei ini menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (“)
