REKTOR Institut Kesehatan Helvetia Assoc Prof Dr H Ismail Efendy MSi meminta lulusan magister, sarjana dan diploma perguruan tinggi tersebut menjadi insan yang cerdas, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
DEDDI MULIA PURBA/PURBA TERBAIK: Rektor Institut Kesehatan Helvetia Assoc Prof Dr H Ismail Efendy MSi bersama lulusan terbaik, keluarga dan undangan, Kamis (16/12).
Harapan ini dikemukakan rektor saat mewisuda 1.031 lulusan 11 program studi Institut Kesehatan Helvetia di Gedung Selecta Medan, Kamis (16/12).
Wisuda turut dihadiri bupati Aceh Tengah, wakil Bupati Aceh Barat Daya, kepala LLDikti Sumut, Ketua Aptisi Sumut, pembina dan pengurus Yayasan Helvetia dan undangan lainnya.
Rektor menambahkan bahwa dalam persaingan global di era revolusi 4.0 diperlukan bekal kompetensi dan komunikasi. Bekal yang diperoleh dari Institut Kesehatan Helvetia harus diamalkan sehingga dapat memberi manfaat pada diri sendiri dan masyarakat.
Assoc Prof Dr H Ismail Efendy MSi mengakui bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberi kesempatan pada mahasiswa untuk dapat belajar lintas program, bahkan lintas kampus.
Hal ini, kata rektor, untuk mengeksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari satu semester. Kemudian menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka.
”Lulusan Institut Kesehatan Helvetia dapat cepat beradaptasi diberbagai bidang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” sebut rektor.
Dihadapan Pembina Yayasan Helvetia Dr dr Hj Razia Begum Suroyo MSc, MKes dan undangan wisuda, Bupati Aceh Tengah Drs Shabela Abubakar mengapresiasi peran Institut Kesehatan Helvetia dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Bupati berharap masyarakat Aceh Tengah yang menamatkan kuliah membawa perubahan pelayanan kesehatan dan inovasi yang lebih baik di Aceh Tengah. Kerja sama pendidikan Pemkab Aceh Tengah dengan Institut Kesehatan Helvetia pun akan terus ditingkatkan.
Kepala LLDikti Sumut Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi menegaskan dukungan terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi di Sumut termasuk Institut Kesehatan Helvetia. Ibnu Hajar Damanik pun menyampaikan duka mendalam karena dua calon wisudawati Institut Kesehatan Helvetia mengalami kecelakaan lalu lintas.
Sedangkan Ketua Aptisi Sumut Dr Muhammad Isa Indrawan MM mengingatkan pentingnya perguruan tinggi secara bersama-sama menjawab tantangan masa depan. ”Mari kita bangun Sumut,” katanya.
Aptisi Sumut pun akan membentuk sembilan lembaga termasuk yang menangani peningkatan akreditasi perguruan tinggi dan learning management system. (dmp)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memprediksi Partai Golkar bakal mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Sebab, Partai Golkar dinilai memiliki sumbangan suara yang cukup signifikan selama dua kali Pilpres digelar pada tahun 2014 dan 2019. Selain itu, selama Airlangga (ketua umum) memimpin Golkar, partai berlambang pohon beringin kuning tidak tampak ada konflik internal.
Selanjutnya Siti Zuhro mengakui selama menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga juga minim dari kritik publik, dengan kata lain Airlangga dinilai berhasil menjalankan tugasnya oleh masyarakat.
“Keliatannya menyongsong 2024 Golkar bakal mengusung kadernya sendiri. Ketum (Airlangga Hartarto) ini keliatannya disiapkan mengikuti pilpres. Airlangga juga tidak menimbulkan berbagai polemik.
Padahal Omnibus Law itu sangat luar biasa tetapi tidak ada yang ‘nembak’ langsung ke Airlangga , jadi orangnya sangat cool sekali,” kata Siti Zuhro, dalam diskusi yang digelar Political & Public Studies Policy, Kamis (16/12).
Sementara itu pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, mengatakan Airlangga telah memiliki modal politik untuk dicalonkan menjadi capres 2024.
Dikatakan, Airlangga sukses memimpin Golkar dan saat ini menajabat Menko Perekonomian yang memiliki wawasan yang sangat luas baik nasional dan internasional.
“Saya pikir Golkar mengajukan Capres sudah benar. Jaringan Airlangga secara nasional dan internasional cukup luas. Dalam konteks penanganan pimpinan partai semua bisa di rangkul. Keberhasilan Airlangga menangani pandemi Covid-19, bahkan berhasil membawa ekonomi terus membaik dan kebutuhan dasar masyarakat (sembako) tetap tersedia,” ucap Emrus.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menyampaikan, Airlangga memiliki keunggulan untuk capres dibandingkan kandidat lain di Pilpres 2024.
Airlangga mampu membawa Golkar meraih perolehan suara besar pada Pemilu 2019. Lalu memiliki kinerja terukur, pengalaman mumpuni, sangat berpotensi besar untuk dipilih oleh publik. Posisi ketua umum partai politik juga menjadi penting.
Selain itu, Airlangga juga memiliki rekam jejak di legislatif, karena pernah menjadi pimpinan Komisi di DPR. Sementara di bidang ekonomi, Airlangga pernah menjabat sebagai ketua Asosiasi Emiten Indonesia.
“Golkar punya peluang, Airlangga berkoalisi dengan siapa itu bagian rahasia mereka. Intinya Airlangga telah menunjukkan kepemimpinan dan kinerja terbaiknya selama ini,” ucap Jerry. (adv/*)
Dr dr Khairani Sukatendel MKed (OG) SpOG (K) SH MH(Kes) mengingatkan para purnawirawan dan warakawuri serta kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) akan risiko penyakit kanker.
DETEKSI KANKER: Dr dr Khairani Sukatendel MKed (OG) SpOG (K) SH MH(Kes) bersama peserta sosialisasi program kerja DPD Pepabri Sumut tentang kesehatan lansia.DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS.
Ungkapan ini disampaikan Khairani Sukatendel saat sosialisasi program kerja tahun 2021 Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI-Polri (DPD Pepabri) Sumut di Hotel Saka Medan, Selasa (14/12).
Kepada peserta sosialisasi dari Pepabri, purnawirawan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan Polri, Perip, Dian Kemala, FKPPI dan PPM, dokter RSU Murni Teguh ini bilang semakin tua maka risiko berbagai kanker juga semakin besar.
Sembari mencontohkan beberapa jenis kanker, dokter ini selalu mengingatkan pentingnya deteksi dini terhadap kesehatan. Ia pun mengajak lansia secara berkala memeriksakan diri ke dokter.
Sekretaris DPD Pepabri Sumut Kol Purn Bachtiar Sonar Siregar SE MBA yang jugs pemateri sosialisasi mengajak para peserta sosialisasi termasuk para l lansia untuk terus membangun kepribadian yang menyenangkan.
”Orang-orang sukses membentuk kepribadian yang menyenangkan dan menarik yang membuat mereka memiliki kharisma. Kepribadian yang menyenangkan dapat terlihat dari cara berjalan, berbicara, intonasi suara, kehangatan prilaku dan rasa percaya diri,” katanya.
Bachtiar Sonar Siregar juga mengemukakan 17 langkah membentuk kepribadian yang positif diantaranya tanggung jawab, perhatian, senyum bersikap ramah, menepati janji dan tidak dendam.
Kemudian jujur tulus, rendah hati, memiliki rasa humor, bersahabat/jadi sahabat dan berempati. ”Jadilah orang yang lebih baik,” harap sekretaris DPD Pepabri Sumut.
Ia mengingatkan peserta sosialisasi untuk menetapkan hati untuk bersikap lembut pada anak kecil. Penuh kasih sayang kepada lansia. Bersimpati kepada orang yang berusaha keras. Toleran kepada orang lemah dan salah.
Sedangkan Aiptu Purn Muliadi, Sekretaris Persatuan Purnawirawan (PP) Polri dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Pejuang Benteng Huraba memaparkan tentang kenakalan remaja yang melanggar aturan atau hukum.
Muliadi menguraikan bahwa kenakalan remaja disebabkan faktor internal berupa krisis identitas dan pengawasan diri yang lemah. Ada pula akibat pengaruh eksternal berupa kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua. Kemudian minimnya pemahaman tentang agama dan pengaruh lingkungan.
Untuk mengatasi masalah ini, Muliadi menegaskan bahwa perlu diterapkan aturan, menanyakan pada remaja apa yang sedang terjadi pada dirinya. Selanjutnya meluangkan waktu untuk anak, hindari bersikap kasar dan mencela anak serta berkonsultasi pada psikolog.
”Kita harus peka terhadap kenakalan remaja. Orang tua, guru dan masyarakat harus menasehati remaja untuk menjauhi perbuatan yang melanggar norma sehingga masalah dapat diminimalisir,” harapnya. (dmp)
DGOne Cup Media Sumatera merupakan turnamen yang dihadirkan Telkomsel Sumatera untuk terus mengakselerasi adopsi gaya hidup digital serta meningkatkan pengalaman pengguna akan layanan hiburan digital Telkomsel di kalangan rekan media Sumatera.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Telkomsel Sumatera terus bergerak maju membuka berbagai peluang dalam mengakselerasikan pertumbuhan ekosistem esports di Sumatera dengan Kembali menggelar DGOne Cup Media Sumatera yang berlangsung pada 15 Desember 2021. DGOne Cup Media Sumatera merupakan turnamen yang dihadirkan Telkomsel Sumatera untuk terus mengakselerasi adopsi gaya hidup digital serta meningkatkan pengalaman pengguna akan layanan hiburan digital Telkomsel di kalangan rekan media Sumatera.
DGOne Cup Media Sumatera merupakan turnamen yang dihadirkan Telkomsel Sumatera untuk terus mengakselerasi adopsi gaya hidup digital serta meningkatkan pengalaman pengguna akan layanan hiburan digital Telkomsel di kalangan rekan media Sumatera.
General Manager DLS and Direct Sales Area Sumatera, Aka Kandias Al Amin mengatakan “Meneruskan komitmennya sebagai digital ecosystem enabler, Telkomsel kembali menyelenggarakan DGOne Cup Media Sumatera sebagai stimulus yang mampu menumbuhkan semangat seluruh insan di ekosistem game dan esports termasuk rekan media didalamnya, agar dapat terus berkarya, bersinergi dan berkolaborasi dalam memajukan industri game nasional. Inisiatif ini juga dihadirkan sebagai upaya dalam mendorong percepatan adopsi layanan digital pelanggan, khususnya akan layanan hiburan digital Telkomsel bagi rekan media di Sumatera.
Pada ajang DGOne Cup Media Sumatera, terdapat 16 tim dari perwakilan masing-masing media yang bertanding dalam sistem “best of 4” dengan memainkan Games PUBG (Player Unknown Battleground) Mobile. Para peserta langsung bertemu dalam beberapa pentandingan, dimana seluruh pertandingan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube DGOne Gaming. Setelah melalui 4 pertandingan, akhirnya terpilih tiga pemenang dari masing-masing perwakilan media yaitu Wartakepri, Suara Nusantara serta perwakilan dari PWI Dumai.
“Dalam kompetisi kali ini, para rekan media bukan hanya disuguhkan pengalaman pertandingan yang seru, namun juga turut merasakan kemudahan layanan payment gateway, platform media, penerbit game, dan penyelenggara turnamen dari Dunia Games. Kami berharap, kemudahan ini nantinya akan semakin mengakselerasi adopsi layanan hiburan digital yang ada di ekosistem Telkomsel”, tutup Aka.
Dunia Games merupakan platform game dan portal media esports nomor 1 di Indonesia yang dimiliki oleh Telkomsel. Dengan jumlah monthly visitor lebih dari 12 juta, Dunia Games menghadirkan informasi terkini mengenai game dan hal-hal menarik di sekitarnya. Selain itu, Dunia Games juga melayani pembelian kupon atau voucher untuk game PC dan mobile melalui layanan direct carrier billing. Dunia Games dapat diakses dan dinikmati oleh semua pengguna dan masyarakat Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat diakses di www.duniagames.co.id.
TOBA, SUMUTPOS.CO – Sebagai danau terbesar di kawasan Asia Tenggara, Danau Toba menyimpan berbagai potensi ekonomi. Mulai dari usaha transportasi air, pertanian, peternakan, budidaya perikanan, industri, sampai pariwisata. Danau Toba bukan saja menjadi objek keindahan alam, tapi juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Salah satu kegiatan ekonomi yang paling berkembang di Danau Toba adalah budidaya ikan nila atau tilapia dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Perputaran ekonomi budidaya perikanan, khususnya ikan Nila dapat mencapai hingga Rp5 triliun per tahun.
Data Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Sumatera Utara pada tahun 2020 menunjukkan, produksi ikan nila di Danau Toba adalah sebesar 80.941 ton.
Ekspor ikan nila dari Danau Toba juga memberi kontribusi sebesar 21% untuk Produk Domestik Regional Bruto di wilayah Danau Toba dan dinilai jauh lebih besar dari sumbangan sektor lain. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2021, volume ekspor ikan nila pada 2020 mencapai 12,29 ribu ton dengan nilai ekspor 1,5 Triliun Rupiah. Dan penyumbang ekspor tilapia terbesar adalah Sumatera Utara, yakni sekitar 95%.
Namun demikian, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Danau Toba sebagai tujuan wisata super prioritas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba, serta SK Gub Nomor 188.44/209/KPTS/2017 mengenai Status Trofik Danau Toba. SK menyebut daya dukung Danau Toba untuk KJA menjadi 10.000 ton per tahun, dengan tujuan agar kualitas air yang tercemar dapat terkendali. SK tersebut menetapkan bahwa Danau Toba merupakan danau berstatus oligotrofik atau danau dengan kandungan zat hara yang sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki atau mengembalikan kesuburan Danau Toba.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Rokhmin Dahuri menanggapi pembatasan total ikan nila dari KJA sebesar 10.000 ton per tahun menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, lanjut dia, kebijakan itu akan mengakibatkan berbagai masalah baru seperti puluhan ribu orang menganggur, negara kehilangan devisa Rp1,5 triliun per tahun, kerugian ekonomi mencapai lebih dari Rp5 triliun per tahun. Kemudian, penurunan ekonomi wilayah di sekitar Danau Toba di 7 kabupaten, serta memburuknya iklim investasi dan kemudahan berbisnis.
Perlu diketahui, data GPMT Sumatera Utara 2020 menunjukkan, usaha KJA di Danau Toba menyerap tenaga kerja lebih dari 12.300 orang. Tenaga kerja yang terlibat mulai dari sektor hulu hingga hilir, seperti pabrik pakan, hatchery, pembesaran, bersama pengolahan ikan nila, pabrik es, cold storage, hingga packaging. Jumlah tersebut tidak termasuk tenaga kerja di rumah makan, hotel, bersama dan distribusi, serta jasa terkait lainnya.
“Saya ungkapkan bahwa budidaya ikan nila di Danau Toba itu sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, itu harusnya ditumbuh kembangkan, bukan untuk dimatikan,” kata Rokhmin dalam Webinar Katadata Forum Virtual Series, dengan tema ‘Potensi Ekonomi-Sosial Ikan Nila Untuk Masyarakat Toba’, Kamis (16/12).
Menurut Rokhmin, sejatinya pariwisata dan aktivitas budidaya ikan dalam KJA yang ramah lingkungan bisa berdampingan dan berkembang bersama, dengan catatan ada pengaturan yang jelas. Kata dia, negara-negara lain seperti Jepang dan Malaysia dapat menjadikan KJA sebagai obyek wisata.
Ia pun memberikan beberapa rekomendasi terkait pengelolaan KJA Danau Toba. Diantaranya, pembatasan produksi ikan nila dari budidaya dalam KJA rata-rata 55.000 ton per tahun, sesuai perhitungan daya dukung Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2018.
Kemudian, semua aktivitas budidaya KJA harus ramah lingkungan dan memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang baik dan Benar (CBIB), serta sertifikasi dari lembaga internasional untuk pasar ekspor. Lalu, Zonasi lokasi KJA juga sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perairan Danau Toba yang disepakati oleh semua stakeholder utama. Serta, diberlakukan juga pembagian zonasi, baik zonasi untuk lokasi budidaya perikanan, industri lainnya maupun pengembangan pariwisata.
“Jadi, kalau ada sektor yang sudah terbukti sebagai pertumbuhan ekonomi, memberikan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan, Tidak seharusnya dihilangkan,” ucap Rokhmin.
Guru Besar IPB, sekaligus Ketua Tim Riset Care LPPM IPB University tentang Resolusi Konflik Dalam Penanganan Sumber Daya Alam Danau Toba, Manuntun Parulian Hutagaol mengungkapkan terdapat banyak entitas yang dapat memberikan dampak pada lingkungan, seperti sungai-sungai kecil yang berjumlah lebih dari 100 sungai, industri perikanan, perhotelan, resto, pemukiman penduduk, pertanian hingga pasar.
Oleh karenanya, kata dia, industri KJA Danau Toba perlu dipertahankan karena memberikan dampak maupun kontribusi besar pada perekonomian di Kawasan Danau Toba. Salah satunya, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta sebagai pondasi keberagaman basis perekonomian masyarakat Toba. Ia mengatakan, angka kemiskinan di Danau Toba sekitar 10% dan pendapatan rata-rata per kapita per tahun mereka jauh di bawah rata-rata nasional.
“Jadi memang betul-betul dibutuhkan suatu kegiatan ekonomi, pariwisata dan industri lainnya itu untuk menggerakan perekonomian Danau Toba, sehingga kemiskinan yang terjadi di sana bisa segera teratasi. Seperti saya temukan dari literatur, bahwa kemiskinan adalah musuh lingkungan dan faktor penting di balik kerusakan lingkungan,” ujar Parulian.
Selain itu, dalam kondisi sekarang ini menurutnya tidak mungkin perairan Danau Toba diupayakan menjadi Oligotropik. Sebab, secara teknis sangat sulit memperbaiki dari Status Eutropik ke Status Oligotropik.
“Secara legal juga tidak mungkin melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan wisata di perairan Oligotrofik, wisata hanya diperbolehkan di perairan Mesotrofik, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,” jelasnya.
Kemudian, Dosen dan Peneliti dari Universitas Sumatera Utara, Ternala Alexander Barus mengatakan, status trofik atau kualitas perairan Danau Toba saat ini adalah mesotrofik. Namun demikian, proses eutrofikasi bisa saja akan terjadi nantinya sesuai dengan proses penuaan danau, baik secara alami maupun akibat meningkatnya nutrien yang masuk ke danau dan bersumber dari berbagai aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan Danau Toba.
Maka dari itu, lanjut dia, perlu dikaji ulang penentuan kapasitas daya tampung perikanan Danau Toba melalui sebuah penelitian yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba.
“Banyak alternatif yang bisa dilakukan supaya pencemaran bisa seminimal mungkin. Bisa dari pakannya, dari sistem keramba jaring apungnya dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan, sehingga ada KJA yang ramah lingkungan. Tinggal komitmen kita mau enggak itu dilakukan. Pencemaran dapat kita minimalkan dengan segala teknologi yang ada, itu bisa dilakukan,” pungkas Ternala.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumatera Utara Gusmiyadi menyebut ada beberapa upaya terkait penanganan KJA yang semakin merambah di perairan Danau Toba. Sebab, kata dia, KJA bukan hanya milik beberapa perusahaan, tapi juga masyarakat dengan kapasitas luar biasa besar. Luas permukaan KJA jika dibandingkan dengan luas permukaan Danau Toba hanya sekitar 0,4%, sehingga sangat tidaklah mungkin KJA merupakan satu-satunya sumber pencemar yang ada di Danau Toba.
Beberapa upaya tersebut antara lain, mendudukkan kembali hasil kajian Danau Toba yang ada saat ini. Serta, jika nantinya ada peluang penambahan daya tampung KJA Danau Toba, perlu ada komitmen dari semua pihak untuk membina kelompok-kelompok tani atau kelompok pembudidaya, untuk bisa mengoptimalkan KJA menjadi bagian dari kegiatan pariwisata.
Menurut Gusmiyadi, kebijakan ke depan tidak bisa hanya sebatas untuk meniadakan KJA, tetapi harus memberikan solusi terhadap aktivitas ekonomi yang dimiliki masyarakat. Kebijakan pengurangan KJA diperlukan kajian yang mendalam dan tidak bisa gegabah dalam melaksanakannya, 12.300 orang akan terdampak dalam kebijakan ini, hal ini akan menimbulkan dampak sosial yang begitu besar. Pasokan ikan air tawar di Sumut dan beberapa daerah lain pastinya akan terganggu.
“Ini merupakan persoalan prioritas yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Sumatera Utara, sehingga kemudian Kesejahteraan Rakyat tidak harus dipertaruhkan,” ujarnya.(rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan selama 13 tahun. Namun, cita-cita awal pemekaran tersebut hingga kini belum terlaksana secara maksimal.
Karenanya, Ikatan Keluarga Labuhanbatu (IKLAB) Raya akan menggelar sarasehan sekaligus silaturahim dengan tiga kepala daerah Labuhanbatu Raya bertajuk, “Refleksi 13 Tahun Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu; Harapan Baru Wujudkan Cita-cita Pemekaran Labuhanbatu” di Hotel Grand Inna, Jalan Balaikota No 2 Medan, Sabtu (18/12/2021).
Ketua Panitia Drs Rivai Nasution MM didampingi Sekretaris Panitia Ahmad Untung Lubis SSos MM mengatakan, acara ini bertujuan merajut hubungan yang harmonis antara tiga kepala daerah se- Kabupaten Labuhanbatu Raya yang telah terpilih secara langsung oleh rakyat.
“Kita berharap, melalui acara ini bisa membangun komunikasi yang berkesinambungan antara ketiga Pemkab dengan mantan tim pemekaran yang tergabung dalam Iklab Raya, demi percepatan pembangunan di Labuhanbatu Raya,” kata Rivai, Kamis (16/12).
Menurut Rivai, di kepengurusan Iklab Raya saat ini sangat banyak potensi SDM yang bisa diandalkan, karena terdiri dari berbagai berprofesi seperti akademisi, praktisi, birokrat, dan politisi. “Tentu potensi ini dapat diberdayakan dalam menopang pembangunan di tiga kabupaten produk pemekaran yang kita cintai ini,” ujar Rivai.
Disebut Rivai, acara ini akan dihadiri ketiga kepala daerah dan wakil kepala daerah Labuhanbatu Raya yakni, dr H Erik Adtrada Ritonga MKM dan Hj Ellya Rosa Siregar SPd MM (Labuhanbatu, H Edimin dan H Ahmad Padli Tanjung SAg (Labuhanbatu Selatan), serta Hendriyanto Sitorus SE MM dan H Samsul Tanjung ST MH (Labuhanbatu Utara).
Adapun narasumber yang akan menyampaikan materi yakni Dr Ir Hj R Sabrina MSi (mantan Pj Bupati Labusel dan Sekdaprovsu), Rambe Kamarul Zaman MSc MM, dan Prof Dr Suwardi Lubis MS. Sedangkan Dr Anang Anas Azahar MA bertindak sebagai moderator.
Selain diskusi dan bersilaturahim, juga akan dilakukan penganugerahan tokoh nasional kepada Alm H Abdul Wahab Dalimunthe yang merupakan pemrakarsa sekaligus tokoh utama Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Penganugerahan Tokoh Pendidikan kepada Dr H Amarullah Nasution SE, dan penyerahan penghargaan kepada ketiga bupati dan narasumber.
“Peran serta Iklab Raya sangat begitu besar dalam memperjuangkan pemekaran Labuhanbatu ini. Perjuangan dan upaya kita semua dalam mewujudkan pemekaran, di bawah komando sesepuh kita Bapak Alm H Abdul Wahab Dalimunthe SH. Makanya, sudah selayaknya kita sematkan label tokoh nasional kepada beliau,” ungkap Rivai.
Rivai juga mengharapkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak terutama kehadiran para bupati dan wakil bupati pada acara ini. “Di akhir rangkaian kegiatan nanti, akan diberikan piagam penghargaan kepada seluruh Tim Pemekaran Labuhanbatu Raya berdasarkan nama-nama yang tercatat pada Panitia Pendukung Proses Percepatan Pemekaran Kab.Labuhanbatu (P5KLB) berdasarkan keputusan Bupati Labuhanbatu saat itu,” pungkasnya.
Terpisah, Drs H Daudsah Munthe MM mewakili Ketua Tim Pemekaran, berharap melalui pertemuan ini, Iklab Raya bersama Bupati Labuhambatu Raya dapat lebih bersinergi melakukan berbagai kerjasama dalam rangka percepatan pembangunan di 3 kabupaten tersebut.
“Ke depannya tidak tertutup kemungkinan Labuhanbatu Raya ini menjadi bagian dari pemekaran Provinsi Sumatera Utara,” pungkasnya. (adz)
PENCARIAN:
Tim SAR Malaysia saat melakukan pencarian korban dengan menurunkan kapal SAR, unit speedboat dan helikopter untuk memantau dari udara. Sebanyak 11 korban WNI meninggal dunia dan 29 masih hilang.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 29 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dinyatakan hilang dan 11 ditemukan tewas setelah kapal speedboat yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Tanjung Balau, Johor, Malaysia , Rabu (15/12). Kapal nahas tersebut diketahui membawa sekitar 50 TKI.
PENCARIAN:
Tim SAR Malaysia saat melakukan pencarian korban dengan menurunkan kapal SAR, unit speedboat dan helikopter untuk memantau dari udara. Sebanyak 11 korban WNI meninggal dunia dan 29 masih hilang.
Dalam keterangan resmi yang dikirim pemerintah Malaysia kepada Tim SAR Tanjung Pinang, Kepri disebutkan, 4 wanita dan 7 pria ditemukan di bibir pantai dalam kondisi tewas. Sedangkan 22 orang lainnya yang terdiri 20 pria dan 2 wanita ditemukan selamat.
Pemerintah Malaysia menyebutkan masih ada sekitar 29 orang penumpang kapal nahas yang saat ini belum ditemukan.
Tim SAR Malaysia saat ini masih melakukan pencarian dengan menurunkan kapal SAR, unit speedboat dan helikopter untuk memantau dari udara. Namun tingginya gelombang dan kencangnya angin membuat pencarian di laut belum bisa dilakukan secara maksimal.
Agung Satria, dari Tim SAR Tanjung Pinang mengatakan, pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari Tim SAR Malaysia. Namun dari titik kordinat karamnya kapal pengangkut PMI ilegal ini diketahui hanya berjarak 0,3 mil dari bibir pantai Tanjung Balau, Johor Malaysia.
Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan, posisi kapal tenggelam yang mengangkut WNI ilegal tersebut sudah berada di pinggir pantai. Kapal tersebut terbalik lantaran tersapu ombak ketika penumpang sedang turun.”Kapal itu terbalik di bibir pantai dan kemungkinan itu penumpangnya pada saat dia turun dari kapal itu tersapu ombak. Jadi bukan tenggelam di laut dalam karena itu udah di dekat pantai. Pada saat kapal sudah di pinggir pantai kapal terbalik,” kata Hermono, Rabu (15/12).
Kapal yang berangkat dari Tanjung Uban, Kepulauan Riau tersebut membawa 50 imigran ilegal Indonesia. Kapal tersebut tenggelam di wilayah perairan Johor, Malaysia. “Menurut pengakuan yang selamat ada 50 orang. Mereka itu berangkat dari Tanjung Uban di kepulauan Riau sebanyak 50 orang itu kan subuh ya sampainya sekitar 04.30 WIB, jadi kemungkinan besar mereka itu berangkat pukul 02.00 WIB,” ucapnya.
Ia mengatakan, 11 orang dinyatakan meninggal yakni 7 pria dan 4 wanita. Sedangkan yang selamat terdiri dari 12 pria dan 2 wanita. Ia juga menyatakan bahwa kapal tersebut dalam kondisi normal dan tidak bermasalah selama di perjalanan.”Di dalam perjalanan itu enggak ada masalah cuma pada saat menurunkan penumpang penumpang nya kena sapu ombak,” ujarnya.
Hermono juga mengimbau warga Indonesia untuk tidak melakukan perbuatan ilegal tersebut karena sangat berbahaya. Selain itu, ia mengatakan bahwa Malaysia kini sedang berupaya memulangkan pekerja asing yang tidak berdokumen. “WNI yang mau masuk ke Malaysia secara ilegal sangat beresiko kecelakaan yang terkait pagi tadi, risiko kena tangkap pun menjadi sangat besar, pemeriksaan di perbatasan Johor itu sangat ketat,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, kejadian tenggelamnya kapal diduga karena cuaca buruk di kawasan perairan tersebut. “KJRI Johor Bahru telah menerima informasi awal dari Otoritas Malaysia mengenai kejadian boat tenggelam yang membawa penumpang diduga WNI pada Rabu dini hari tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 waktu setempat, pada posisi sekitar 0,3 NM sebelah tenggara Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor. Kecelakaan diduga karena cuaca buruk di sekitar lokasi kejadian,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha.
Hingga kini, identitas 11 jenazah WNI tersebut belum diketahui. Ia pun mengatakan, sejauh ini belum diketahui secara pasti jumlah WNI yang berada di kapal tersebut. “Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim KJRI Johor Bahru segera mendatangi lokasi kejadian dan Rumah Sakit Sultanah Aminah Johor Bahru untuk identifikasi dan penanganan korban,” ujar dia.
Melansir dari AFP, kapal tenggelam menyebabkan 11 migran asal Indonesia tewas, 27 orang lainnya diyakini hilang. Korban tewas dan hilang dalam kecelakaan kapal di Malaysia itu diduga pekerja migran ilegal atau imigran gelap. Secara keseluruhan, kapal diyakini membawa 60 orang migran.”Tentara yang berpatroli menemukan mayat tujuh pria dan empat wanita di pantai,” kata kepala penjaga pantai Laksamana Mohamad Zubil Mat Som kepada AFP. Ia juga mendesak para migran untuk tidak memasuki Malaysia secara ilegal. (kps/bbs)
PANTAU VAKSINASI ANAK: Presiden Joko Widodo memberi semangat kepada seorang siswi yag tengah menjalani vaksinasi saat meninjau langsung vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun di Kompleks SDN Cideng, Gambir, Jakarta, Rabu (15/12).istimewa/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis mengisyaratkan, kenapa Kota Medan tidak masuk daftar daerah untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 saat ini, lantaran ibukota Provinsi Sumut itu belum mampu mencapai target vaksinasi dewasa baik dosis I maupun dosis II. “Pada dasarnya kalau daerah yang sudah mencapai angka 70 persen pelaksanaan vaksinasi dosis I dan 60 persen untuk usia lanjut sudah bisa melaksanakan vaksin anak,” katanya menjawab wartawan, Rabu (15/12).
PANTAU VAKSINASI ANAK: Presiden Joko Widodo memberi semangat kepada seorang siswi yag tengah menjalani vaksinasi saat meninjau langsung vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun di Kompleks SDN Cideng, Gambir, Jakarta, Rabu (15/12).istimewa/sumutpos.
Diakuinya, 9 (sembilan) daerah di Provinsi Sumut yang telah melaunching vaksinasi Covid anak tersebut mengacu keputusan Kementerian Kesehatan RI, HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19 bagi Anak Usia 6 Sampai 11 Tahun. Adapun 9 daerah ini meliputi Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Kota Pematangsiantar, dan Sibolga.
Vaksinasi Covid bagi anak usia 6-11 tahun kickoff pada kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan vaksinasi dosis I 70 persen dan cakupan vaksinasi pada kelompok lanjut usia mencapai 60 persen. ”Terhadap 9 daerah itu sudah dilakukan launching mengikuti arahan pemerintah pusat,” kata mantan kepala Dinkes Mandailing Natal itu.
Namun untuk alokasi vaksin sendiri, kata Ismail, belum diketahui pihaknya mengingat baru saja dilakukan kick off oleh Badan Intelijen Negara di Jakarta.
Pun soal sasaran vaksinasi kategori ini, masih belum terakumulasi berapa jumlahnya untuk Sumut. Tetapi untuk data nasional sebanyak 36,5 juta anak yang akan divaksin. ”Dosisnya 0,5 juga, cuma vaksinnya hanya Sinovac tidak boleh yang lain, dan intervalnya 28 hari setelah vaksin pertama,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun yang digelar di Kompleks SDN Cideng, Gambir, Jakarta. Dia mengatakan, vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun akan menyasar sekitar 26,5 juta anak di seluruh Indonesia. Di mana untuk Provinsi DKI Jakarta menyasar 1,2 juta anak untuk divaksinasi. “Saya sangat menghargai telah dimulainya vaksinasi untuk anak ini,” kata Jokowi, Rabu (15/12).
Jokowi berharap, agar provinsi-provinsi lain segera menyusul untuk vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Hal ini agar, anak-anak terlindungi dari varian Covid-19.”Kita harapkan tidak hanya di Jakarta, di provinsi-provinsi yang lain juga segera memulai vaksinasinya untuk anak-anak. Agar melindungi dan memproteksi anak-anak kita dari penyebaran Covid baik varian lama maupun varian baru,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar pemberian vaksinasi Covid-19 disesuaikan dengan imunisasi penyakit lainnya.”Dan semuanya juga harus disesuaikan karena anak-anak kita juga harus mendapatkan imunisasi, mendapatkan vaksinasi untuk penyakit-penyakit yang lain. Sehingga pengaturan ini ada di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah. Dan kita harapkan semuanya bisa kita selesaikan,” pungkasnya.
Sedangkan menurut catatan Kementerian Kesehatan, hingga kemarin baru ada 115 kabupaten/kota di 19 provinsi yang telah memenuhi kriteria tersebut. Jumlah sasarannya sekitar 8,9 juta jiwa. “Sasaran vaksinasi (seluruhnya) sekitar 26,5 juta anak,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Ke-19 provinsi itu adalah Bali, Banten, Bengkulu, Jogjakarta, Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun, tidak diperinci 115 kabupaten/kota tersebut.
Untuk menyelesaikan vaksinasi anak usia 6–11 tahun, dibutuhkan sekitar 58,7 juta dosis vaksin. Saat ini Kemenkes telah menyiapkan 6,4 juta dosis vaksin untuk bulan ini dan Januari. “Vaksin Sinovac digunakan karena memiliki KIPI yang kecil,” jelas Dante.
Spesialis penyakit dalam itu menegaskan bahwa target vaksinasi Covid-19 bukan mengejar herd immunity. Melainkan herd population. Dante menyatakan, 70 persen populasi vaksinasi di Indonesia dapat diimunisasi tahap pertama pada akhir tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, vaksinasi anak usia 6–11 tahun akan diberikan dua kali dengan interval minimal 28 hari. Sebelum vaksinasi, anak harus menjalani skrining. “Vaksin ini sudah mendapatkan status EUA dari BPOM dan BPOM sudah mengkaji sangat lama. Jadi, insya Allah aman. Vaksinasi ini penting karena anak merupakan mata rantai dari herd immunity. Karena kalau anak-anak ini sudah divaksin, terlindungi, kakek-neneknya, yang dekat dengan yang bersangkutan juga lebih aman,” papar mantan Mendikbud tersebut.
Dia melanjutkan, vaksinasi tersebut merupakan langkah pemerintah guna melindungi anak dari Covid-19. Selain itu, bisa meningkatkan rasa percaya diri orang tua ketika anak akan memulai PTM di sekolah.
Sementara itu, Kemendikbudristek belum berbicara banyak terkait dengan wacana PTM 100 persen setelah vaksinasi anak usia 6–11 tahun. Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto hanya menyatakan bahwa saat ini tengah dibahas SKB (surat keputusan bersama) 4 menteri terbaru tentang panduan pembelajaran di masa pandemi. “Mohon ditunggu saja SKB-nya nanti,” ujarnya.
Terpisah, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menolak wacana PTM dengan kapasitas 100 persen tahun depan. Menurut dia, meski saat ini positivity rate sangat rendah dan jumlah sekolah yang menyelenggarakan PTM hampir 90 persen, klaster sekolah masih terjadi. Hingga November 2021, tercatat klaster sekolah terjadi di 25 daerah. Hal itu terjadi lantaran masih banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes), baik di sekolah saat pembelajaran maupun seusai kegiatan PTM. “Karena itu, P2G melihat penerapan PTM 100 persen agaknya belum tepat,” katanya.
Selain itu, vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa belum tuntas. Apalagi, siswa SD yang berusia 6–11 tahun baru mulai menjalani vaksinasi Covid-19. Artinya, belum ada perlindungan maksimal untuk mereka. Belum lagi adanya varian Omicron yang saat ini geger di sejumlah negara. “Berdasar pengalaman vaksinasi anak usia 12–17 tahun, ini nggak akan kekejar awal tahun. Sekarang yang 12–17 tahun saja baru di angka 80 persen,” ungkapnya.
Satriwan meminta pemerintah tidak terburu-buru. Sebaliknya, harus ada pengawasan ketat oleh pemda terlebih dulu terkait dengan prokes di sekolah maupun wilayahnya. Kalaupun ingin menambah kapasitas PTM, lanjut dia, sebaiknya penerapannya bertahap. Misalnya, jika sebelumnya siswa masuk sekali dalam seminggu, bisa dibuat dua kali seminggu. Kemudian dievaluasi. Bila memang tak ada masalah yang muncul, kapasitas bisa dinaikkan lagi hingga 75 persen, bahkan 100 persen
8 Daerah di Sumut Zona Hijau
Meski capaian vaksinasi di Sumut belum mencapai angka 70 persen, namun jumlah zona hijau (tidak ada kasus) penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera Utara (Sumut) ada 8 daerah. Dari jumlah 8 daerah tersebut, 7 kabupaten/kota bertahan di zona hijau. Sedangkan 1 daerah lagi baru masuk zona hijau.
Adapun 7 kabupaten/kota yang bertahan di zona hijau, yaitu Nias Barat, Pakpak Bharat, Nias Utara, Sibolga, Tebing Tinggi, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara (Labura). Sementara 1 daerah yang baru masuk zona hijau adalah Kota Padangsidimpuan. Sebelumnya, pada pekan lalu Kabupaten Samosir berada di zona hijau. Namun, pada pekan ini menjadi zona kuning (risiko rendah).
Zonasi daerah penyebaran Covid-19 tersebut, berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 Pusat melalui website resminya di laman https://covid19.go.id/peta-risiko pertanggal 12 Desember 2021. Penetapan status zonasi risiko penyebaran Covid-19 daerah tersebut, dihitung berdasarkan sejumlah indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan melalui epidemiologi, seperti penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apalagi, saat ini telah muncul varian baru yaitu Omicron. “Yang namanya virus termasuk Covid-19 akan terus bermutasi. Karena itu, selalu terapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Aris menambahkan, walaupun saat ini di beberapa daerah telah terjadi penurunan kasus Covid-19 secara signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan. Bahkan, untuk daerah yang telah ditetapkan sebagai zona hijau sekalipun bisa meningkat kasus baru positif Covid-19. “Protokol kesehatan tetap harus dijaga. Pemerintah terus memonitor dan juga terus bekerja agar jumlah kasus baru tidak meningkat lagi,” katanya.
Sementara itu, data terkini perkembangan Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (15/12), Sumut disebutkan kembali menambah tiga kasus konfirmasi positif baru sehingga totalnya naik menjadi 106.085 orang. Sedangkan kasus sembuh bertambah tujuh orang menjadi 103.123. Untuk kasus kematian, masih tetap bertahan di angka 2.889 orang. (prn/ris/jpg)
Karena itu, melalui data tersebut, maka saat ini jumlah kasus aktif Covid-19 Sumut tinggal menyisakan 70 orang. Jumlah ini menurun dibanding sehari sebelumnya yang berjumlah 77 orang. (prn/ris/jpg)
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut melakukan Sosialisasi Hasil Monev Pemetaan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2021 di Hotel Arya Duta Medan, pada tanggal 8-9 Desember 2021.
EMPAT KATEGORI: Kepala LLDikti Sumut Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi dan Sekretaris LLDikti Sumut Dr Mahriyuni MHum bersama pimpinan Universitas Harapan Medan yang menerima empat piala dan sertifikat terbaik.ISTIMEWA.
DALAM kegiatan tersebut, LLDikti Wilayah I Sumut mengumumkan hasil Pemetaan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.
Universitas Harapan Medan, sebagai salah satu PTS di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut, kembali berhasil memperoleh penghargaan dalam acara tersebut.
Universitas Harapan Medan meraih Juara/Terbaik IV Kategori Kampus Merdeka, Juara/Terbaik V Kategori Link and Match, Juara/Terbaik VI Kategori Penerapan Tiga Dosa dan anti-Korupsi serta Juara/Terbaik IX Kategori Sumber Daya Manusia (SDM).
Hadir dalam acara untuk menerima penghargaan, Rektor Universitas Harapan Medan Dr Hj Emmy Erwina MA. Turut hadir para acara tersebut, pimpinan PTS di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.
Dalam paparannya, Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi menyampaikan bahwa melalui sosialisasi ini masyarakat akan mengetahui tentang pemetaan mutu PTS di Sumut sehingga akan menjadi salah satu dasar keputusan masyarakat dalam pemilihan tempat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Rektor Universitas Harapan Medan Dr Hj Emmy Erwina MA mengucapkan terima kasih atas dukungan Yayasan Pendidikan Harapan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan serta tim dari rektorat dan dekanat Universitas Harapan Medan yang telah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat monitoring dan evaluasi LLDikti Wilayah I Sumut.
‘Ini merupakan prestasi tersendiri untuk Universitas Harapan Medan. Mengingat bahwa Universitas Harapan Medan baru berjalan/berdiri selama 4 tahun dan 4 bulan,” kata rektor di Medan, kemarin.
Prestasi ini juga sesuai dengan visi Universitas Harapan Medan yaitu menjadi universitas yang unggul dalam memberikan solusi bagi Provinsi Sumut dan Nasional pada tahun 2025′.
Dr Hj Emmy Erwina MA menambahkan bahwa Universitas Harapan Medan memiliki misi pertama yaitu menyelenggarakan sistem pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
Misi kedua adalah menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang ilmu teknologi dan sosial yang berbasis kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. ”Sedangkan misi ketiga adalah membangun kerja sama dalam menciptakan civitas akademika yang berkarya dengan berlandaskan etika dan estetika,” papar Dr Hj Emmy Erwina MA.
Universitas Harapan Medan, lanjut rektor, terdiri dari empat fakultas dan 14 orogram studi. Yaitu Fakultas Bahasa dan Komunikasi (D3 Bahasa Jepang dan S1 Sastra Inggris) serta Fakultas Ekonomi Bisnis (D3 Manajemen Perkantoran, S1 Akuntansi, S1 Manajemen dan S2 Magister Manajemen).
Kemudian Fakultas Teknik dan Komputer (D3 Manajemen Informatika, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri dan S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil) serta Fakultas Hukum (S1 Hukum).
Untuk mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka kurikulum yang disusun oleh Universitas Harapan Medan telah mengadopsi kebijakan MBKM dan siap untuk diterapkan ke seluruh program studi pada masing-masing fakultas di Universitas Harapan Medan.
MBKM, kata rektor, bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
Rektor menambahkan bahwa Universitas Harapan Medan telah memenangkan beberapa hibah MBKM. Diantaranya Kampus Mengajar, Talenta Inovasi, Studi Independen/Magang Bersertifikat serta Pejuang Muda.
Universitas Harapan Medan juga telah menjalin kerja sama baik dengan sesama institusi perguruan tinggi, institusi pemerintahan maupun Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk mendukung link and match dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Penerapan Tiga Dosa (anti-intoleransi, anti-kekerasan seksual dan anti-perundungan) serta anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang juga merupakan indikator kinerja utama perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah I, telah disosialisasikan ke dalam lingkungan Universitas Harapan Medan.
Baik dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa baru (PKKMB), kuliah umum, materi-materi di dalam mata kuliah, maupun spanduk dan banner yang terdapat di lingkungan Universitas Harapan Medan.
Universitas Harapan Medan juga selalu memantau peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sertifikasi dosen, jabatan fungsional dan kepangkatan/golongan dosen, serta studi lanjut dosen.
Kedepannya, rektor Universitas Harapan Medan berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga visi dan misi Universitas Harapan Medan dapat dicapai. ”Serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas, bahwa Universitas Harapan Medan merupakan institusi pendidikan tinggi yang bermutu,” sebutnya.
Dalam acara Sosialisasi Hasil Monev Pemetaan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2021 tersebut, penghargaan diberikan oleh Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Dr Ibnu Hajar, MSi, Sekretaris LLDikti Wilayah I Sumut Dr Mahriyuni MHum, Kepala Bagian Tata Usaha LLDikti Wilayah I Sumut Azhar SH MH, Ketua Satuan Pengawas Internal LLDikti Wilayah I Sumut Yuris Danilwan PhD serta fungsional dan tenaga ahli di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut.
Kegiatan tersebut dilangsungkan secara tatap muka dan dalam jaringan dengan mematuhi protokol kesehatan. (dmp)
TERBAIK: Dari kiri dr H MP Siregar SKM, Mashur Al Hazkiyani SKp Ns, Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi, Dr Hj Masdalifa Pasaribu SKep Ns SKM MKes, wisudawan/ wisudawati terbaik Universitas Haji Sumatera Utara dan dr Hj Fatni Sulani DTM&H MSi.
UNIVERSITAS Haji Sumatera Utara mewisuda 545 lulusan di Gedung MICC Jalan Gagak Hitam Medan, Selasa (14/12).
TERBAIK: Dari kiri dr H MP Siregar SKM, Mashur Al Hazkiyani SKp Ns, Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi, Dr Hj Masdalifa Pasaribu SKep Ns SKM MKes, wisudawan/ wisudawati terbaik Universitas Haji Sumatera Utara dan dr Hj Fatni Sulani DTM&H MSi.
Wisudawan/wisudawati berasal dari profesi ners angkatan VIII, sarjana keperawatan angkatan IX, sarjana terapan kebidanan angkatan III dan sarjana farmasi angkatan IV.
Kemudian sarjana kesehatan masyarakat angkatan II, ahli madya keperawatan angkatan XXV dan ahli madya kebidanan angkatan XVII Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara.
Rektor Universitas Haji Sumatera Utara Dr Hj Masdalifa Pasaribu SKep Ns SKM MKes mengatakan bahwa untuk seluruh lulusan Unhaj yang belum bekerja difasilitasi untuk bekerja di RS dan klinik yang telah melakukan MoU dengan Universitas Haji Sumatera Utara dengan skala prioritas.
Sedangkan bagi alumni yang mau bekerja di Jepang, Universitas Haji Sumatera Utara sudah melakukan kerja sama dengan Indomobil.
Sebelumnya beberapa alumni Universitas Haji Sumatera Utara sudah diberangkatkan ke Jepang. Ada juga yang bekerja ke negara Timur Tengah seperti Kuwait dan Arab Saudi.
Rektor Universitas Haji Sumatera Utara juga berpesan kepada seluruh lulusan untuk berbakti dan sayang kepada orang tua. ”Bahagiakan mereka dengan keberhasilan kita,” kata rektor.
Sementara itu Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Sumut Dr H Muhammad Isa Indrawan MM mengajak seluruh lulusan Universitas Haji Sumatera Utara harus memainkan peranan penting untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensinya.
Ketua Aptisi Sumut mengingatkan tentang long life education. Belajar sepanjang hayat karena saat ini perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun internasional dengan kemajuan ilmu dan teknologi memungkinkan kuliah tanpa harus bertatap muka.
Kedepan, lanjut Muhammad Isa Indrawan, Aptisi Sumut berencana membut portal menyinkronkan riset dan penelitian dengan permasalahan dunia usaha dan industri.
Sedangkan Kepala LLDikti Sumut Prof Dr Ibnu Hajar Damanik MSi mengatakan bahwa keilmuan dibidang kesehatan dan pendidikan tidak ada habisnya. Bersyukurlah Universitas Haji Sumatera Utara, seluruh program studi mencakup kedua komponen tersebut.
”Kita harus mendukung program pemerintah mengenai Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar,” ujar mantan rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) tersebut.
Dalam wisuda perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia, kompeten dan profesional tersebut, juga dilaksanakan Pengambilan sumpah profesi ners dan perawat oleh PPNI Sumut dan bidan oleh IBI Sumut.
Hadir pada acara ini pengurus Yayasan Pendidikan Haji Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provsu, PPNI, IBI, AIPViKI, AIPKIND, organisasi profesi lainnya, Kepala SMK Kesehatan Haji Sumatera Utara, pimpinan RSU dan klinik, orangtua dan keluarga wisudawan-wisudawati serta undangan lainnya. (dmp)
