HUT TNI AD: Bupati Asahan H Surya BSc bersama dengan Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, beserta Dan Lanal TB/Asahan Lerkol (P) Robinson Hendrik Etwiory SE merayakan HUT ke-76 TNI AD di Makodim 0208/AS, Rabu (15/12).
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H Surya BSc bersama dengan Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, beserta Dan Lanal TB/Asahan Lerkol (P) Robinson Hendrik Etwiory SE menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 TNI AD di Makodim 0208/AS, Rabu (15/12). Mereka membawa nasi tumpeng dan kue ulang tahun serta memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 TNI AD kepada Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Sri Marantika Beruh SSos.
HUT TNI AD: Bupati Asahan H Surya BSc bersama dengan Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, beserta Dan Lanal TB/Asahan Lerkol (P) Robinson Hendrik Etwiory SE merayakan HUT ke-76 TNI AD di Makodim 0208/AS, Rabu (15/12).
Bupati Asahan dalam sambutannya mengatakan, kejutan pada momen HUT ke-76 TNI AD merupakan bentuk keakraban dan sinergitas yang sudah terjalin selama ini di Kabupaten Asahan.
“Saya, Bupati Asahan mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda, Red) Kabupaten Asahan mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Semoga TNI AD semakin tangguh dan profesional dalam melaksanakan tugas, sinergitas dan soliditas terus terjaga dengan semua komponen bangsa,” ujar Bupati.
Lebih lanjut Bupati juga menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan, mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-76 TNI AD.
“Kami masyarakat Kabupaten Asahan akan selalu merasa bangga dengan kesetiaanmu sepanjang waktu, para prajurit kebanggaan NKRI,” pungkas Bupati Asahan.
Sementara itu Dandim 0208/Asahan pada kesempatan ini menyampaikan Ucapan terima kasih kepada Bupati Asahan, Kapolres Asahan serta Danlanal Tanjung Balai Asahan yang telah memberikan kejutan pada Ulang Tahun ke 76 TNI AD hari ini. “Kejutan ini tanpa saya duga dan saya merasa Bahagia atas Surprise yang diberikan rekan rekan Forkopimda pada hari ini ,” kta Dandim 0208/Asahan. (dat/azw)
Selanjutnya Dandim 0208/Asahan mengatakan di hari jadi ke-76 ini, TNI AD akan bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga keamanan di wilayah Kodim 0208/Asahan serta mensukseskan program percepatan vaksinasi Covid-19 di wilayah Kodim 0208/Asahan. (dat/azw)
KUNJUNGAN: Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengunjungi 3 kabupaten merupakan wilayah hukum Polres Labuhanbatu. untuk meninjau vaksinasi masal.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengunjungi 3 kabupaten merupakan wilayah hukum Polres Labuhanbatul; Labuhanbatu Utara (Labura), Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) untuk meninjau vaksinasi masal, Rabu (15/12). Kunjungan langsung ke Wilayah Timur Sumatera Utara itu, rangkaian peninjauan capaian vaksinasi massal menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dan, di Labusel melakukan zoom meeting dengan Kabarhakam Polri.
KUNJUNGAN: Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengunjungi 3 kabupaten merupakan wilayah hukum Polres Labuhanbatu. untuk meninjau vaksinasi masal.
Demikian diungkapkan Kapolres Labuhanbatu AKBP Anhar Arlia Rangkuti, melalui Kasubag Humas Polres Labuhnbatu AKP Murniati, Rabu (15/12).
“Kapoldasu hadir di Labuhanbatu Utara untuk meninjau vaksinasi massal dalam mengejar target 70 % di seluruh Wilayah di Provinsi Sumut, terlebih dalam menjelang hari libur Nataru yang sudah hitungan hari, kunjungan yang diselenggarakan mulai dari Pemkab Labuhanbatu Utara di Pendopo Kantor Bupati,” ucap Kasubag Humas Polres Labuhanbatu.
Sementara, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) secara maraton mengejar capaian tertinggi pelaksanaan vaksin Covid-19 ke masyarakat. Terlebih, menyusul terbitnya Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/51/INST/2021 tentang PPKM. Kabupaten Labusel ditetapkan masih di level III.
“Ya, terus diupayakan pelaksanaan vaksinasi secara gencar untuk mengejar target herd immunity di tengah warga Labusel,” ujar Kepala Dinas Kominfo Labusel, Muhammad Irsan, Selasa (14/12) di Kotapinang.
Pengendalian Covid-19 di sana capaian vaksin mencapai 56,47%. Rinciannya, untuk tahap vaksin dosis I sebanyak 56,47 persen jumlah warga sedangkan untuk dosis II mencapai 17,19 persen.
Terbaru, vaksinasi Covid-19 di Labusel, Senin (13/12), total jumlah vaksin sebanyak 173.118 dosis. Dengan rincian, dosis I total sebanyak 131.955 dosis.
Di antaranya, untuk tenaga Nakes sebanyak 1.447 dosis. Yan Publik sebanyak 11.136 dosis. Lansia sebanyak 15.964 dosis. Masyarakat Umum sebanyak 78.161 dosis. Anak 12 – 17 Tahun sebanyak 25.247 dosis.
Sedangkan untuk dosis II total sebanyak 40.177 dosis. Dengan rincian Nakes sebanyak 1.278 dosis. Yan Publik 7.161 dosis. Lansia 3.638 dosis. Masyarakat Umum 22.799 dosis dan Anak 12-17 Tahun 5.301 dosis.
“Kemudian booster dosis III sebanyak 986 dosis, khusus nakes,” tambah Irsan.(fdh/azw)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 26 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dan Pakpak Bharat, mengikuti lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) untuk posisi jabatan sekretaris daerah (Sekda) dan 5 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala BKPSDM Dairi, Dapot Hasudungan Tamba.
Kepala Badan BKPSDM Dairi, Dapot Tamba, Rabu (15/12) mengatakan, peserta seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemkab Dairi yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 26 orang. Saat ini, peserta sedang mengikuti tahapan seleksi penulisan makalah dan dilanjutkan wawancara.
Pengumuman hasil seleksi adminitrasi yang diperoleh wartawan, adapun nama- nama peserta seleksi sesuai jabatan yang dilamar yaitu Budianta Pinem, Suasta Ginting dan Junihardi DR Siregar melamar jabatan sekretaris daerah, Sion Sembiring, Frida Turnip, dan dr Henry Manik melamar jabatan kepala dinas (kadis) kesehatan.
Robot Simanullang, Ramses Nainggolan, Iwan Taruna Berutu, James Rezeky MR Banurea, Romedi Nofenta Bangun, Ripmo Rasita Padang dan Kandace Sitorus melamar jabatan kepala dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
Kesti Rusda Angkat, Lamhot Silalahi, Robot Simanullang, Dedy Sofian Ujung dan Ripmo Rasita Padang melamar jabatan kepala dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan.
Kesti Rusda Angkat, Masaraya Avant Doli Brutu, Robert Hendra Ginting, Marsius Sitorus, Saut Maruli Tua Sinaga, Adler Sitindaon, Agel Siregar, Ramadhan Zuhry Bintang, Bahagia Ginting dan Erthoficher H Lumban Tobing melamar jabatan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
Kemudian, Masaraya Avant Doli Brutu, Robert Hendra Ginting, Adler Sitindaon, Marsius Sitorus, Ramses Nainggolan, Saut Maruli Tua Sinaga, Bahagia Ginting, Erthoficher H Lumban Tobing dan Ferry Gorma Naibaho melamar jabatan kepala badan penanggulangan bencana daerah.
Dari 26 orang pelamar, terdapat beberapa nama dari luar Kabupaten Dairi yang ikut seleksi terbuka pengisian JPT pratama di lingkungan Pemkab Dairi yaitu Iwan Taruna Berutu dengan jabatan Kabag Perekonomian Kesra Setda Kabupaten Pakpak Bharat, Erthoficher H Lumban Tobing dengan jabatan sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat dan Ramadhan Zuhry Bintang dengan jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. (rud/azw)
Akademisi Universitas Negeri Medan (UNIMED) Dr Dion Sihombing.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Beberapa waktu yang lalu, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor menyatakan batal membeli mobil dinas baru jenis Toyota landcruiser Prado senilai Rp1.925.000.000,00. Tetapi, mobil dinas tersebut sudah tiba. Dan mengakibatkan masyarakat menyatakan Bupati Humbahas melakukan pembohongan publik.
Akademisi Universitas Negeri Medan (UNIMED) Dr Dion Sihombing.
Ditanggapi oleh, Akademisi Universitas Negeri Medan (UNIMED) Dr Dion Sihombing, mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Dosmar membatalkan pembelian mobil dinas sudah tepat. Dosmar, dinilai memiliki hati nurani disaat pandemik.
“Langkah upaya untuk pembatalan itu telah dilakukan Bupati, dan sudah juga menyurati pihak rekanan untuk pembatalan pembelian. Namun karena alasan sudah terjadi kontrak, pembelian mobil dinas dengan pihak penyedian barang dan itu tidak dapat dibatalkan maka mobil dinas tetap harus dibeli. Jadi, jelas tidak ada pembohongan publik, dan perlu masyarakat harus berpikir jernih dan menerima,” kata Dion.
Terlebih lagi, penjelasan dari Sekda Humbang Hasundutan cukup sudah membantu masyarakat dengan meluruskan persoalan kenapa mobil dinas tetap harus dibeli.
“Jadi, kiranya penjelasan itu dapat membantu masyarakat Humbang Hasundutan untuk tidak berpolemik lagi soal mobil dinas Bupati. Niat baik Bupati mendengar aspirasi masyarakat sudah ada. Walau tetap dibeli karena sudah kontrak pembelian, pantas juga dihargai niat baik Bupati ini,” katanya.
Meski demikian, ia berpesan Pemerintah Humbang Hasundutan kedepannya agar lebih cermat mengambil keputusan dengan menyesuaikan kepada situasi ditengah-tengah masyarakat.
“Kita harap kedepannya tidak terulang lagi. Dan, hal inilah jadi pelajaran berharga kedepannya,” ucapnya.
Senada juga disampaikan oleh, Ketua DPC PBB Kabupaten Humbang Hasundutan Korban Purba. Dia menilai, bahwa apa yang telah diucapkan oleh Bupati Dosmar tidak ada pembohongan publik.
“Pembelian mobil dinas baru Bupati sebenarnya hal wajar. Saya sebagai warga Humbang Hasundutan sangat setuju dengan ketransparan Pemkab Humbang soal pembelian. Dan, saya rasa tidak ada pembohongan publik disini,” ucapnya.
Hemat dia, seharusnya masyarakat tidak tergiring opini, sebab tidak ada yang salah dalam pembelian mobil dinas baru untuk Bupati.
Apalagi, tujuan pembelian tersebut bukanlah untuk rekreasi melainkan kelancaran tugas-tugas kedinasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi, kita harapkan kepada masyarakat Humbahas untuk tidak mau tergiring opini sekaitan pembelian mobil dinas baru Bupati. Niat, Bupati sudah ada membatalkan, dan ini bukan pembohongan publik,” tegasnya.
Ditambahkannya, diharapkan dengan adanya mobil dinas baru Bupati Dosmar dan Wakil Bupati yang merupakan satu paket dapat digunakan sesuai aturan yang berlaku. (des/ram)
TEMUI: Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani (kemeja kuning) bersama Wakil dan anggota DPRD lainnya menemui ratusan masyarakat lingkar tambang tergabung dalam SPTP saat menggelar aksi unjukrasa meminta Bupati dan Ketua DPRD Dairi mendesak Menteri LHK, Siti Nurbaya segera mengeluarkan revisi izin Amdal PT DPM agar bisa beroperasi, Senin (13/12).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – DPRD kabupaten Dairi akan berangkat ke Jakarta mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), supaya mengeluarkan revisi izin analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Dairi Prima Mineral yang teretak di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga.
TEMUI: Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani (kemeja kuning) bersama Wakil dan anggota DPRD lainnya menemui ratusan masyarakat lingkar tambang tergabung dalam SPTP saat menggelar aksi unjukrasa meminta Bupati dan Ketua DPRD Dairi mendesak Menteri LHK, Siti Nurbaya segera mengeluarkan revisi izin Amdal PT DPM agar bisa beroperasi, Senin (13/12).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, mengatakan revisi izin Amdal didesak dikeluarkan, supaya perusahaan pertambangan timah hitam dan seng tersebut bisa segera melakukan eksploitasi dan berproduksi.
“Kita terima aspirasinya dan sege-ra kita tanyakan hal tersebut pada kementerian lingkungan,” ujarnya didampingi Wakil Ketua DPRD, Wanseptember Situmorang, Nasib Marudur Sihombing, Hendra Tambunan, Hadisuarno Panjaitan saat menerima ratusan masyarakat dari 5 Desa dan 1 kelurahan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), Senin (13/12).
Dijelaskannya, kehadiran masyarakat ini karena mereka mendukung investasi masuk ke Dairi, salahsatunya PT DPM. Sehingga, kehadiran investor diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama untuk masyarakat.“Sepanjang mentaati semua aturan dan peraturan yang ditetapkan. Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Dairi, sangat setuju dan mendukung investasi serta PT DPM melakukan produksi seperti aspirasi disampaikan masyarakat dari Kecamatan Silima Pungga-Pungga,” ungkapnya.
Sabam menyampaikan, dukung-an terlaksananya investasi di Dairi dan mendukung PT DPM beroperasi, karena kehadiran PT DPM akan membawa dampak positip ke Dairi. Dan untuk mendukung keputusan tersebut, maka seluruh anggota DPRD Dairi yang berjumlah 35 orang akan berangkat ke Jakarta..
“Kita akan meminta Menteri LHK, Siti Nurbaya segera mengeluarkan revisi ijin Amdal PT DPM tersebut supaya segera bisa berproduksi,” pungkasnya.
Sementara bagi masyarakat atau kelompok masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan penolakan terhadap PT DPM, supaya melihat lebih jernih persoalan.
“Karena kehadiran PT DPM, akan lebih baik bagi pembangunan di Kabupaten Dairi,” jelasnya.
Seperti disiarkan sebelumnya, aliansi masyarakat dari Kecamatan Silima Pungga-Pungga tergabung dalam SPTP, menggelar aksi unjukrasa ke kantor Bupati dan DPRD Dairi.
Masyarakat meminta Bupati, Eddy Keleng Ate Berutu dan Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani supaya bersama-sama dengan masyarakat lingkar tambang PT DPM, mendesak Menteri LHK, Siti Nurbaya segera mengeluarkan revisi ijin Amdal PT DPM. (rud/ram)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai di Jalan Tengku Amir Hamzah, Binjai Utara, mendadak mencekam. Pasalnya, sekelompok teroris merangsek masuk ke dalam sekaligus menyandera Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra, Selasa (14/12).
Oleh prajurit TNI dari Batalyon Infanteri Raider 100/Prajurit Setia yang mendapat informasi sekelompok teroris menyandera pejabat forkopimda, langsung bergerak ke lokasi. Sesampai di sana, pasukan angkatan Darat ini langsung beraksi menanggulangi teror seraya mengepung Gedung DPRD Binjai.
Namun, kedatangan mereka tidak membuat kelompok teroris jadi gentar. Sebaliknya, para penyandera memerintahkan prajurit untuk balik kanan seraya mengancam akan membunuh sanderanya jika permintaan tidak dikabulkan.
Singkat cerita, sejumlah prajurit kemudian berupaya melakukan mediasi demi menyelamatkan para sandera. Pun demikian, mediasi tidak berbuah kesepakatan.
Meski begitu, prajurit TNI langsung menerobos masuk ke dalam gedung dengan pertimbangan yang matang. Akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan para sandera sekaligus mengamankan sekelompok teroris yang menyandera Ketua DPRD Binjai dan stafnya.
Serangkaian peristiwa ini merupakan simulasi atau latihan dari pasukan prajurit Yonif Raider 100/PS dalam upaya penanggulangan teror. Ini dilakukan untuk mempertajam kemampuan para prajurit ketika terjadi hal demikian.
Pelatihan pembebasan sandera dan penghancuran, melibatkan 120 prajurit. “Tujuan utama pelatihan ini untuk memelihara kemampuan. Selain itu, juga untuk mempertajam dan meningkatkan kemampuan prajurit. Khususnya, dalam menjalankan suatu misi dengan hasil yang maksimal” jelas Danyonif Raider 100/PS, Letkol M Zia Ulhaq usai latihan.
Danyon berharap, pelatihan ini dapat mencapai tolak ukur sesuai standar tingkat kemampuan satuan. Sehingga, pelaksanaannya menjadi terukur dan terarah.
“Tentunnya kita harapkan hasil yang maksimal sesuai tolak ukur standar kemampuan satuan,” seru jebolan Akademi Militer 2003 ini.
Pelatihan khusus ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit satuan Raider yang semakin maksimal, kuat, kokoh, solid dan profesional. “Pencapaian hasil maksimal untuk kesatuan menjadi sasaran utama kegiatan yang diikuti para prajurit ini,” ujar dia.
Sementara, Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra merasa bangga atas kemampuan yang dimiliki prajurit TNI khususnya dari Yonif Raider 100/PS. “Setelah melihat semuanya, saya merasa bangga dengan kemampuan prajurit TNI dari Batalyon Raider 100/PS. Sebab dengan kemampuan dan loyalitas yang tinggi serta profesional, mereka mampu melaksanakan latihan ini dengan baik,” tandas pria yang akrab disapa Haji Kires ini. (ted)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Camat Medan Petisah, Budi Lubis mengapresiasi sosialisasi perawatan paliatif bagi anak pejuang kanker yang dilaksanakan Yayasan Pita Kuning.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Camat saat menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan di Lapangan Serbaguna Kampung Sejahtera, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Rabu, (15/12).
“Secara pribadi dan atasan nama pemerintah Kecamatan Medan Petisah dan pemerintah Kota Medan, saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Yayasan Pita Kuning, Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera (P3KS) dan komunitas Turuntangan Kota Medan, Kampung Dongeng Medan serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan yang luar biasa ini,” ujar Camat didampingi Lurah Petisah Tengah, M Hafiz TA Parinduri.
Lanjut dijelaskan camat, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk edukasi tersebut diharapkan berlanjut ke lokasi-lokasi lain yang ada di Kota Medan.
“Ini sangat baik. Menambah wawasan kita semua dalam penanganan terhadap anak pejuang kanker,” jelas camat.
Karena itu, camat mengimbau kepada peserta untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat terkait perawatan paliatif bagi anak pejuang kanker.
“Kita berharap ilmu yang didapat dalam sosialisasi ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih Yayasan Pita Kuning,” kata camat.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pita Kuning, Raka dalam paparannya menyampaikan perawatan paliatif bagi anak pejuang kanker dan cara mencegah kanker itu sendiri.
“Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga bisa terkena kanker. Bahkan faktanya, saat ini jumlah anak pejuang kanker meningkat. Biasanya faktor yang menyebabkan hal itu pada anak berbeda dengan kanker pada orang dewasa,” kata Raka.
Meski begitu, disebutkannya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mencegah kanker pada anak-anak.
“Gaya hidup sehat adalah fondasi yang kuat untuk menjaga kesehatan anak dan menghindarkan mereka dari kanker. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan contoh gaya hidup sehat pada anak, seperti tidak merokok, mengonsumsi sayuran dan buah, serta berolahraga teratur,” sebutnya.
Sebab, kata Raka, buah dan sayur yang mengandung vitamin serta antioksidan akan membantu anak menangkal segala jenis penyakit, termasuk kanker.
Sementara itu, perwakilan Komunitas Turuntangan Medan Doni Swandana lebih banyak menyampaikan tentang komunitas dan sejumlah aksi serta konsentrasi komunitas tersebut.
Sementara itu, Ketua P3KS Aminurasid mengapresiasi Yayasan Pita Kuning dan komunitas lainnya yang telah menyuskeskan sosialisasi perawatan paliatif pada anak pejuang kanker di Kampung Sejahtera.
“Kami sangat senang dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait penanganan penyakit kanker ini. Karena, ini pasti menambah ilmu pengetahuan bagi warga dan seluruh masyarakat. Dan kami berharap Yayasan Pita Kuning dapat terus memperhatikan dan memberikan solusi dan penanganan bagi warga ketika persoalan ini terjadi,” katanya.(rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- DPD PDI Perjuangan Sumut dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) sepakat membangun sekolah politik bersama. UINSU akan mengirimkan pakar-pakarnya menjadi narasumber di PDI Perjuangan, sebaliknya PDI Perjuangan akan mengirimkan kader-kadernya ke UINSU.
Kesepakatan itu terungkap dalam silaturahim pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut dipimpin Rapidin Simbolon ke UIN Sumut yang langsung diterima Rektor UINSU Prof Syahrin Harahap di Biro Rektor, Jalan Wiliam Iskandar Medan, Rabu (15/12/2021). Hadir dalam silaturahim itu Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Sutarto, Bendahara Meriahta Sitepu, Wakil Ketua Aswan Jaya, Meinarty Bangun, dan Bima Nusa. Sedangkan mendampingi Rektor UINSU, Warek II Dr Hasnah Nasution, dan Warek III Dr Nispul Khair.
Selain membangun sekolah politik, kedua pihak juga mencapai kesepahaman terkait moderasi agama, implementasi ilmu, dan pembangunan monemen moderasi agama.
“Moderasi agama ini titik temu antara PDI Perjuangan dengan UIN, sebagaimana yang disampaikan Bung Karno, bila Islam maka bukan harus menjadi Arab, Hindu bukan berarti jadi India, Nasrani bukan jadi Eropa. Tetapi apapun agamanya, maka tetaplah jadi bangsa Indonesia,” ujar Prof Syahrin.
Selain itu, dalam hal implementasi ilmu, sebagai mana pernyataan Presiden Jokowi bahwa hanya 20 persen lulusan perguruan tinggi yang masuk lapangan kerja sesuai dengan pembidangan ilmu. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa besar harapan perguruan tinggi dapat memberikan sumbangsih untuk bangsa lebih besar dari yang sebelumnya.
“Menyadari itu maka UIN Sumut saat ini terus mengembangkan metode integrasi ilmu antara teori dan implementasi di tengah-tengah masyarakat, bahwa ilmuan dan para ulama kita dulu sudah sangat mendalam terhadap kajian keilmuan dan saat ini bagaimana kita mengimplementasikan ilmu tersebut sehingga berguna bagi masyarakat” tambah Syahrin.
Selain itu, Prof Syahrin menilai, penunjukkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah sangat tepat, walau banyak kritikan tentang keputusan tersebut. “Ini bukan soal banyaknya ilmu dan gelar, tetapi bagaimana cara ilmu tersebut diterapkan untuk menjawab persoalan masyarakat dan Ibu Megawati adalah seorang tokoh yang sudah sangat banyak dan berpengalaman dalam menerapkan ilmu untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat,” terang Syahrin.
Sementara, Rapidin Simbolon mengatakan, dunia pendidikan tujuannya mengajar dan melatih untuk membangun karakter anak bangsa. “Dalam membangun karakter anak bangsa ini, memang dunia pendidikan memiliki kelemahan diantaranya implementasi keilmuan dan pengawasan, sistem ini yang lemah, karena itu integrasi ilmu antara teori dan praktek menjadi penting” sambung Rapidin.
Selanjutnya, kedua tokoh Sumut tersebut sepakat, diperlukan pembangunan monumen moderasi agama di Sumut dan dibangun secara gotong royong. Latar belakang ide pendirian monumen adalah bahwa masyarakat Sumut merupakan miniatur keberagaman agama yang sudah sangat lama hidup secara berdampingan dengan penuh toleransi. (adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus bahu membahu untuk mengendalikan dampak pandemi Covid-19 sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Pandemi Covid-19 dan variannya masih menjadi tantangan bagi perekonomian global dalam jangka pendek. Sementara itu, isu perubahan iklim, krisis energi, masih menjadi tantangan ekonomi global dalam jangka panjang.
Memperhatikan kondisi tersebut, keberadaan Proyek Strategis Nasional telah terbukti meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah keadaan pandemi, Proyek Strategis Nasional yang sudah selesai telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.
“Selain itu, investasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri. Di sisi lain, kita berharap penyelesaian PSN ini dapat menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi yang akan terus bertambah seiring percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memberikan keynote speech pada acara Media Gathering Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang bertajuk Akselerasi Pelaksanaan PSN untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi yang dilakukan secara virtual, Rabu (15/12).
Pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah, hal ini berupaya untuk peningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antar daerah secara jangka panjang.
Percepatan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. KPPIP akan terus mengawal dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan 208 proyek dan 10 program yang masuk dalam daftar PSN.
Untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, Pemerintah Indonesia menyadari beberapa tantangan yang harus dicapai, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan Ekonomi. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) mendorong pemerintah untuk dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan Swasta dalam memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur pada periode 2020-2024.
“Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur,” ujar Menko Airlangga.
Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung percepatan proses pengadaan tanah. Selain itu, terdapat beberapa Regulasi lainnya sebagai Regulasi Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
“Kita semua berharap bahwa pemulihan ekonomi selama dan pasca-pandemi akan semakin baik pada masa-masa mendatang. Pemerintah berkomitmen akan terus mendukung percepatan pengerjaan proyek-proyek strategis nasional dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depan,” pungkasnya. (frh/*)
TEREKAM CCTV: Aksi maling menenteng parang saat menyatroni salah satu toko fashion di Jalan Dr Mansyur Medan, terekam dalam CCTV.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Maraknya aksi maling berbekal senjata tajam di seputaran Jalan dr Mansyur Medan, mendapatkan perhatian khusus dari Komisi 1 DPRD Medan. Pasalnya, aksi maling-maling yang kerap menyatroni lokasi-lokasi usaha di Jalan dr Mansyur itu, tak cuma merugikan para pelaku usaha secara materi, tapi juga telah mengancam keselamatan dan nyawa para pelaku usaha tersebut.
TEREKAM CCTV: Aksi maling menenteng parang saat menyatroni salah satu toko fashion di Jalan Dr Mansyur Medan, terekam dalam CCTV.
Untuk itu, Komisi 1 DPRD Kota Medan meminta counterpartnya, yakni Polrestabes Medan dan jajarannya di Polsek Medan Baru, untuk menertibkan setiap aksi kriminal yang dilakukan para maling yang meresahkan itu. “Sungguh ini sangat meresahkan. Mereka bukan hanya berniat mencuri, tapi juga mencelakai, sebab ada senjata tajam berupa parang yang mereka bawa saat melakukan aksinya. Artinya, para pelaku usaha di sana tak cuma merugi secara materi karena barang-barangnya dicuri, tapi juga merasa terancam nyawa dan keselamatannya. Ini jelas kriminal, polisi harus bergerak cepat,” ungkap Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, Rabu (15/12).
Rudiyanto yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu, berharap pihak kepolisian harus bekerja secara tuntas dalam hal ini. Sebab menjaga keselamatan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat adalah satu tugas pokok dari kepolisian.
“Saya minta, tolong cari, kejar, dan tangkap para pelaku aksi kriminal di Jalan dr Mansyur. Jangan lama-lama lagi, Polrestabes Medan dan Polsek Medan Baru harus memberantas hal ini sampai ke akar-akarnya,” harapnya. Selain itu, dia juga meminta kepada pihak kepolisian untuk rutin melakukan patroli di wilayah tersebut. Selain patroli dinilai sangat efektif dalam melakukan pencegahan, patroli juga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar.
“Patroli itu wajib, khususnya di kawasan yang memang rawan kriminalitas seperti Jalan dr Mansyur saat ini. Polisi harus memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tegas Rudiyanto. Selain itu, Rudiyanto juga meminta, Pemko Medan melalui kecamatan dan kelurahan, juga harus ikut aktif dalam menjaga keamanan di wilayahnya. Kecamatan dan kelurahan, diminta proaktif dalam berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
“Apalagi ini yang kerap menjadi target adalah para pelaku usaha. Pemko Medan justru seharusnya ikut dalam memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha, iklim investasi itu harus dijaga. Kalau mau berusaha saja di Medan ini sudah tidak aman, bagaimana orang mau berinvestasi di sini?” ujarnya.
Tak hanya itu, dia pun turut menyoroti tentang adanya kutipan iuran keamanan oleh oknum-oknum anggota OKP kepada para pelaku usaha. Namun faktanya, kutipan iuran keamanan itu tidak terbukti berfungsi dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Sebaliknya, tingkat kriminalitas justru semakin marak.
“Uang keamanan dikutip tapi tetap tidak aman. Ini kan jelas pungli, dan Pemko Medan berjanji untuk memberantas pungli. Kalau masyarakat Medan dipungli oleh oknum OKP, maka Pemko Medan wajib berkoordinasi dengan kepolisian untuk menertibkan OKP-OKP yang ada di sana. Faktanya, rasa aman itu tidak perlu dibeli, karena sudah jadi tanggung jawab pemerintah dan kepolisian untuk memberikan rasa aman itu,” tegas Rudiyanto.
Seperti diketahui, dalam beberapa bulan belakangan, aksi maling di Jalan dr Mansyur Medan cukup meresahkan para pelaku usaha. Pasalnya, para pelaku usaha yang berdagang fashion hingga toko kelontong, menjadi sasaran aksi nekad para maling. Sepekan lalu, maling berhasil menggondol tabung gas, kompor gas, dan jemuran pakaian milik pelaku usaha fashion. Aksi maling tersebut terekam CCTV saat masuk dari halaman belakang toko fashion.
Dari rekaman CCTV, terlihat 2 maling masing-masing mempersenjatai diri menggunakan parang. Aksi maling tersebut baru disadari setelah pagi harinya, saat korban mengetahui kompor gas, tabung gas, dan jemuran yang berada di halaman belakang sudah raib.
“Malingnya 2 orang. Mereka bawa parang masuk dari halaman belakang, lompat tembok belakang rumah,” beber korban, yang enggan namanya dikorankan, sambil memperlihatkan rekaman CCTV. Karena barang-barang yang dicuri maling nilainya tidak besar, korban pun enggan melaporkan aksi maling tersebut ke polisi. Namun aksi maling tak terhenti sampai di situ. Pada Selasa (14/12) malam, sekira pukul 20.00 WIB, maling kembali beraksi. Kali ini sasarannya sepeda motor yang terparkir di depan toko fashion. Beruntung, aksi tersebut gagal, karena terpergok. Dua pelaku pun langsung melarikan diri.
Namun sehari sebelumnya, aksi serupa juga dilakoni maling yang sama dengan mencoba mencuri sepeda motor milik pengunjung toko yang sedang berbelanja fashion. Lagi-lagi, aksi mereka gagal karena terpergok dan langsung kabur. Aksi para maling ini juga terekam CCTV yang terpasang di toko itu. Sedangkan pemilik toko kelontong di lokasi itu, juga mengaku, sebulan lalu, dia kemalingan dan barang dagangannya nyaris ludes dicuri maling.
“Toko kami dibobol. Buka usaha di Jalan dr Mansyur ini sudah tak aman. Mulai dari aksi maling sampai aksi memalak pedagang yang diduga dilakukan salah satu OKP,” pungkas pemilik toko kelontong yang juga tak mau namanya dikorankan, dengan alasan menjaga keselamatan diri.
Padahal, menurutnya, di lokasi itu harusnya tidak rawan maling. Sebab, para pelaku usaha sudah membayar iuran keamanan setiap bulannya senilai Rp160 ribu. (map/ila)
