JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan survei Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI, 2020), indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19% di 2019 menjadi 81,4% di 2020 untuk aspek penggunaan akun atau rekening. Namun, masih terbuka ruang untuk tumbuh mengingat keberadaan 34.632 pondok pesantren (ponpes) dengan 4.766.394 pelajar sekolah agama/santri yang ada di Indonesia (Kementerian Agama, 2021).

Memperhatikan potensi di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, selaku Sekretariat DNKI, bekerja sama dengan Santri Millenial Centre (SiMaC) melaksanakan kegiatan seminar nasional edukasi dan literasi keuangan. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Santri Nasional (HSN) 2021 yang diselenggarakan secara hybrid pada 9-10 Desember 2021, di Pondok Pesantren As-Shofa Tangerang Banten.

Kegiatan seminar dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, yang juga berperan sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sekaligus Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Harian DNKI, juga menyampaikan sambutan kunci.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pelajar/santri, guru dan pengurus ponpes, serta masyarakat sekitarnya, merupakan sasaran strategis untuk mendukung capaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90% di 2024.

“Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menjadi inisiatif strategis dari Pemerintah untuk mengoptimalkan peranan ponpes di Indonesia dalam memberdayakan ekonomi dan keuangan masyarakat, termasuk inklusi keuangan,” jelas Wakil Presiden.

Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan di lingkungan ponpes telah intensif dikoordinasikan oleh Sekretariat DNKI melalui implementasi berbagai program dengan sinergi yang koordinatif bersama berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga korporasi. Kerja sama secara masif tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

“UMKM binaan ponpes, serta UMKM sekitar ponpes dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal di Indonesia, dengan pengintegrasian secara inklusif melalui sektor keuangan digital yang adaptif, seperti dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tambah Menko Airlangga.

Integrasi sektor sektor riil dengan keuangan memerlukan edukasi dan literasi secara masif dari berbagai pihak. Tujuannya untuk mendukung keberlangsungan usaha dari UMKM halal, termasuk bagi yang ada di lingkungan ponpes.

“Seminar edukasi dan literasi keuangan di Pondok Pesantren Ash-Shofa Tangerang sebagai rangkaian Hari Santri Nasional 2021 merupakan perwujudan nyata pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan keuangan inklusif ke depannya,” ujar Menko Airlangga.

Turut hadir pada kegiatan tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi  Kemenko Maritim dan Investasi Ayodhia G. L. Kalake, Staf Ahli Bupati Tangerang untuk bidang pemerintahan, politik dan hukum Cikwi R. Inton, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Bambang Himawan, Presiden Direktur SiMaC Nur Rochman, Ketua Spectren Ahmad Syauqi Ma’ruf Amin, serta stakeholders terkait lainnya. (dep1/rep/*)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tahun 2022 telah ditetapkan sebagai periode keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 dapat tumbuh di atas 5 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kepastian hukum dan dukungan Pemerintah akan terus dijalankan untuk kemudahan investasi dan berusaha. Pemerintah berkomitmen melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Keputusan Mahkamah Konstituti terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja akan secepatnya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.

“Selain itu, momentum Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 juga harus dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara Webinar Market Outlook 2022 yang bertajuk “Indonesia Towards 2022 Economic Recovery: Stability or Growth?” yang diselenggarakan pada Kamis (9/12) oleh Bank Negara Indonesia (BNI) yang bekerjasama dengan BNI Asset Management dan BNI Corporate University.

Tahun 2022 merupakan momentum Presidensi G20 yang membanggakan bagi Indonesia untuk memimpin kelompok negara berpendapatan terbesar dunia serta mengatasi pemulihan ekonomi yang tidak merata.

Terdapat tiga hal yang menjadi fokus utama Presidensi G-20, yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan, yang dirangkai dalam tema “Recover together, recover stronger”.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 bukan hanya seremoni saja namun menghasilkan outcomes nyata yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia,” jelas Menko Airlangga.

Presidensi Indonesia di event G20 diprediksi membantu penciptaan sekitar 33.000 lapangan kerja. Dengan lebih dari 150 pertemuan yang akan digelar di 19 kota dan kehadiran sekitar 18.000 lebih delegasi, akan meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,4 triliun, dengan manfaat total 1,5 – 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 di Bali.

Berbagai proyeksi tersebut tentunya harus direalisasikan dalam semangat kemitraan dan kerja sama dari semua pihak. Pandemi ini semakin menegaskan akan pentingnya inklusifitas, kerjasama, dan kolaborasi dalam rangka mendukung stabilitas maupun pertumbuhan ekonomi.

“Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti rangkaian acara ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan melahirkan terobosan baru dalam mempercepat pemulihan ekonomi di tahun 2022,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Webinar ini diantarnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diwakili oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu Luky Alfirman, Executive Director JP Morgan Singapore Sin Beng Ong, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI Sekuritas Agung Prabowo, Chief Economist BNI Sekuritas Damhuri Nasution, dan Presiden Direktur BNI Asset Management Putut Endro Andanawarih. (ag/*)