Home Blog Page 2875

Polres Asahan Tangkap Jurtul Togel

DITANGKAP: Tersangka jurtul judi togel berinisial R (42) ditangkap Jatanras Reskrim Polres Asahan, Rabu (19/1).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Seorang tersangka juru tulis (jurtul) judi toto gelap (togel) berinisial R (42) ditangkap Jatanras Reskrim Polres Asahan. Pelaku yang merupakan warga Dusun II Desa Hessa Airgenting Kecamatan Airbatu Kabupaten Asahan ini diamankan dari kediamannya, Rabu, (19/1) sekira pukul 15.30 WIB.

“Penangkapan terhadap pelaku berawal dari adanya informasi yang diterima petugas bahwa di dalam rumah Dusun II Desa Hessa Airgenting Kecamatan Airbatu Kabupaten Asahan diketahui ada seorang laki laki sedang melakukan kegiatan perjudian jenis togel,”kata Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, Rabu (19/1).

Dari informasi yang diterima, Kapolres menyebutkan, petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku yang telah diketahui cirri-cirinya.

“Barang bukti yang diamankan dari pelaku berupa uang tunai Rp338.000, dua blok notes, dua pulpen, dan buku tafsir mimpi serta ponsel,” terangnya.(dat/azw)

Wakil Bupati Langkat Pimpin Rapat Internal, Ondim: Saya Sangat Sedih

WAKIL Bupati Langkat Syah Afandin.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – WAKIL Bupati Langkat, Syah Afandin langsung memimpin rapat konsolidasi internal dan penguatan kinerja dengan seluruh kepala perangkat daerah dan camat, pascapenangkapan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (20/1). Wakil Bupati, mengaku sangat priharin atas musibah tersebut.

“Tentunya kita semua merasa sangat prihatin. Rabu (19/1) kemarin terjadi peristiwa yang sama-sama tidak kita inginkan, di mana Bapak Bupati kita terlibat masalah hukum. Ini semua hal yang tidak kita harapkan,” kata Syah Afandin.

Wabup Langkat yang akrab disapa Ondim ini berharap, Bupati tetap tegar menghadapi ini semua, serta selalu sehat dan semua masalah ini cepat selesai. “Semoga semua permasalahan dapat cepat selesai dengan seadil-adilnya,” harapnya.

Ondim pun mengingatkan, musibah yang terjadi ini menjadi cambuk untuk semua abdi negara agar benar-benar dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. “Kita dituntut untuk bisa bekerja secara benar sesuai prosedur, sehingga kita ke depannya tidak tersandung masalah hukum,” imbaunya.

Secara pribadi, kata adik kandung mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin ini, dia berat sekali menerima kenyataan ini. “Sampai saat ini saya masih merasa sedih, tapi yang namanya manusia tempatnya salah dan silap, pastinya hal ini terjadi di luar kemampuan nalar kita,” sebutnya.

Ondim pun meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan jajaranya untuk dapat bekerja maksimal sesuai regulasi dan ketentuan, dan menjalankan roda pemerintahan seperti biasa, serta melanjutkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat, hingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Sekda Indra Salahudin juga mengatakan, sesuai instruksi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, agar kiranya pemerintah kabupaten Langkat sesegera mungkin untuk merapatkan barisan guna melanjutkan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat. Indra mengingatkan, seluruh kepala OPD untuk dapat segera menyusun laporan keuangan sebagai bahan laporan untuk pemeriksaan BPK di kabupaten Langkat yang sudah menanti.

“Tetap bekerja dengan ikhlas menjalankan roda pemerintahan seperti biasa, serta melayani masyarakat dengan sebaik baiknya, di tengah berkabungnya langkat saat ini”. Ucapnya mengakhiri. (rel/adz)

KPK Tahan Bupati Langkat dan Kawan-kawan, Sudah Diincar Sejak 2020

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin ternyata sudah lama diintai atau dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK sudah menyelidiki praktik dugaan suap yang dilakukan bupati yang akrab disapa Cana ini sejak 2020. Karenanya, KPK sudah cukup mengantongi bukti dugaan suap orang nomor satu di Pemkab Langkat ini.

“Kami pastikan tidak ada kebocoran dari mana-mana, apalagi yang sumbernya dari dalam. Tidak ada. Karena ini, penyelidikannya juga sudah cukup lama, sudah dari tahun 2020,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto saat dikonfirmasi, Kamis (20/1).

Diketahui sebelumnya, Terbit Rencana Perangin-angin terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Selasa (18/1) lalu. Terbit sempat melarikan diri alias kabur saat hendak diamankan tim penindakan KPK. Tapi kemudian, ia menyerahkan diri. KPK menepis adanya isu kebocoran terhadap giat penangkapan Bupati Terbit Rencana.

KPK juga meyakini, Cana terlibat dalam praktik suap. KPK telah mengantongi banyak bukti-bukti dugaan suap. Tak menutup kemungkinan, KPK bakal mengusut dugaan suap lainnya yang diterima Cana. “Tidak menutup kemungkinan, karena modus operandi yang menggunakan cek, kemudian tunai, ini juga kemudian beberapa informasi yang kita dapatkan, ini agak-agak begitu vulgar. Apakah, karena jauh dari pantauan KPK atau apa tapi nyatanya juga ditangkap oleh KPK. Nanti kita teliti,” pungkasnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Keenam tersangka tersebut yakni, Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP); Kepala Desa Balai Kasih Iskandar Perangin-angin (ISK) yang juga abang kandung Terbit Rencana.

Selanjutnya, tiga kontraktor yang bertugas menjadi perantara suap yaitu, Marcos Surya Abdi; Shuhanda; dan Isfi Syahfitra. Kemudian, kontraktor Muara Perangin Angin. Muara Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Sedangkan lima tersangka lainnya, merupakan pihak penerima suap.

Dalam perkara ini, Muara diduga telah menyuap Terbit Rencana untuk mendapatkan dua proyek di Kabupaten Langkat. Muara menyuap Terbit Rencana melalui Iskandar PA; Marcos Surya Abdi; Shuhanda; dan Isfi Syahfitra. Adapun, fee yang telah diserahkan Muara untuk Terbit yakni sebesar Rp786 juta.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, awalnya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat, akan terjadi transaksi pemberian uang oleh tersangka Muara Perangin-angin (MR). Ghufron mengatakan, tim penyidik langsung mengikuti pergerakan Muara Perangin-angin, yang sempat melakukan penarikan uang di salah satu bank daerah.

“Tim KPK segera bergerak dan mengikuti beberapa pihak diantaranya MR yang melakukan penarikan sejumlah uang disalah satu bank daerah,” kata Ghufron dalam konferensi persnya, Kamis (20/1).

Sementara, tersangka Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC) dan Isfi Syahfitra (IS) selaku kontraktor menunggu di salah satu kedai kopi. Muara Perangin-angin langsung memberikan uang tunai kepada para kontraktor di kedai kopi tersebut. “Tim KPK langsung melakukan penangkapan dan mengamankan MR, MSA, SC dan IS berikut uang ke Polres Binjai,” kata Ghufron.

Tak lama kemudian, tim penyidik langsung bergerak ke rumah pribadi Terbit Rencana untuk diamankan serta Iskandar PA (ISK) selaku saudara kandungnya. Namun saat tiba, Terbit Rencana dan Iskandar telah melarikan diri.

“Kemudian Tim KPK menuju ke rumah kediaman pribadi TRP untuk mengamankan TRP dan ISK. Namun saat tiba dilokasi diperoleh infomasi bahwa keberadaan TRP dan ISK sudah tidak ada dan diduga sengaja menghindar dari kejaran tim KPK,” ujarnya.

Kemudian, KPK mendapatkan informasi, Terbit Rencana datang menyerahkan diri ke Polres Binjai sekitar pukul 15.45 WIB. Selanjutnya dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan. “Selanjutnya Tim KPK mendapatkan para pihak yang ditangkap beserta barang bukti uang sejumlah Rp 786 juta, kemudian dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Ghufron mengatakan barang bukti itu hanya sebagian kecil yang diterima Terbit Rencana. “Barang bukti uang dimaksud diduga hanya bagian kecil dari beberapa penerimaan oleh TRP melalui orang-orang kepercayaannya,” katanya.

Langsung Ditahan

KPK langsung menahan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin beserta empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni dari pihak swasta/kontraktor masing-masing Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), Isfi Syahfitra (IS), dan Muara Perangin-angin (MR).

“Untuk penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik, KPK menahan Bupati Langkat dan kawan-kawan bagi para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai 19 Januari sampai dengan 7 Februari 2022 di Rutan KPK,” kata Ghufron.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada 2020 sampai dengan 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tersangka Terbit dan Shuhanda ditahan di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Marcos ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Isfi ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, dan Muara di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, tersangka Iskandar PA (ISK) selaku kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit belum ditahan.

“KPK mendapatkan informasi bahwa atas bantuan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena sampai saat ini tersangka ISK belum berada di Gedung KPK ini. Akan tetapi, kami sudah mendapatkan informasi bahwa tersangka ISK saat ini telah diamankan tim dan segera dibawa ke Polres Binjai untuk permintaan keterangan,” ucap Ghufron sembari menyebutkan, Iskandar akan dibawa ke Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Minta Jatah Fee 15 Persen

Ghufron juga mengungkapkan, pihaknya menduga, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin mematok fee 15 persen dari nilai proyek paket pekerjaan pada Dinas PUPR senilai Rp4,3 miliar. “Diduga ada permintaan persentase fee oleh tersangka TRP melalui tersangka ISK dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukkan langsung,” ungkap Ghufron.

Menurutnya, Terbit Rencana selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 bersama dengan tersangka Iskandar yang merupakan saudara kandungnya diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat.

“Dalam melakukan pengaturan ini, tersangka TRP memerintahkan SJ selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan tersangka ISK sebagai representasi tersangka TRP terkait dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan,” ucap Ghufron.

Oleh karena itu, agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase fee oleh tersangka Terbit Rencana Perangin Angin melalui tersangka Iskandar dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukkan langsung.

Selanjutnya salah satu rekanan yang dipilih dan dimenangkan untuk mengerjakan proyek pada dua dinas tersebut adalah tersangka Muara Perangin Angin, dengan menggunakan beberapa bendera perusahaan dan untuk total nilai paket proyek yang dikerjakan sebesar Rp4,3 miliar. “Selain dikerjakan oleh pihak rekanan, ada juga beberapa proyek yang dikerjakan oleh tersangka TRP melalui perusahaan milik tersangka ISK,” beber Ghufron.

Dia menyebut, pemberian fee oleh tersangka MR diduga dilakukan secara tunai dengan jumlah sekitar Rp786 juta yang diterima melalui perantaraan tersangka MSA, tersangka SC dan tersangka IS untuk kemudian diberikan kepada tersangka ISK dan diteruskan lagi kepada tersangka TRP. “Diduga dalam penerimaan sampai dengan pengelolaan uang-uang fee dari berbagai proyek di Kabupaten Langkat, tersangka TRP menggunakan orang-orang kepercayaannya yaitu ISK, MSA, SC dan IS,” cetus Ghufron.

Tersangka Muara Perangin-angin selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, tersangka TRP, ISK, MSA, SC dan IS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (jpc/dtc/sdo)

 

Sempat Kabur, Abang Bupati Langkat Akhirnya Diamankan

DIBOYONG: Iskandar Perangingangin, abang kandung Bupati Langkat saat diboyong ke gedung Direktorat Reskrimsus Polda Sumut, Kamis (20/1). M IDRIS/sumutpos.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – TIM gabungan Polda Sumut, akhirnya mengamankan Iskandar Peranginangin (53), abang kandung Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, terkait operasi tangkap tangan tindak pidana korupsi. Iskandar Peranginangin yang kini telah ditetapkan tersangka, sempat berhasil kabur sebelum petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang menjemputnya, saat berada di rumah Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Selasa (18/1).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, yang bersangkutan diamankan pada Rabu (19/1) malam sekira pukul 20.00 WIB Tersangka sepakat menyerahkan diri dan bertemu di Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

“Tadi malam Iskandar Peranginangin ditangkap oleh tim Polda Sumut dan Polres Langkat. Jadi yang bersangkutan tidak berada di rumahnya. Kemudian, Dirkrimum (Direktur Reskrimum) negosiasi bersama Polres Langkat dan akhirnya dia menyerahkan diri,” kata Hadi, Kamis (20/1).

Hadi mengaku, semula didapatkan informasi keberadaan tersangka. Kemudian, diminta bantuan oleh KPK sehingga menurunkan tim gabungan Polda Sumut dan Polres Langkat. Hal itu dilakukan mengantisipasi kemungkinan tersangka melarikan diri atau melakukan perlawanan. “Setelah diamankan, tim gabungan lalu memboyongnya ke Mako Polda Sumut. Dalam kasus ini, Polda Sumut mem-backup kerja KPK. Selain itu, untuk bantuan pengamanan selama KPK bekerja di wilayah Sumut,” ujarnya.

Pantauan di Mako Polda Sumut, Iskandar Peranginangin terlihat dibawa petugas keluar dari Gedung Renakta sekitar pukul 10.50 WIB. Dengan mengenakan kaos berwarna oranye, celana jeans biru, topi dan masker, dia digandeng erat dan dikawal petugas saat berjalan kaki menuju gedung Direktorat Reskrimsus. Saat berjalan kaki, Kepala Desa Balai Kasih dan juga Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Langkat ini hanya menundukkan kepala.

Sesampainya di Gedung Direktorat Reskrimsus, dia langsung digiring menuju ruangan tertutup. Di ruang tersebut, telah menunggu penyidik KPK untuk melakukan pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan sekitar lima jam, Iskandar Peranginangin tak berkomentar apapun. Dia langsung diberangkatkan ke Kantor KPK di Jakarta dan dikawal beberapa petugas KPK, dengan menumpangi mobil Toyota Avanza silver untuk menuju Bandara Internasional Kualanamu. (ris)

Gubsu Siapkan SK Plh Bupati Langkat

DITAHAN: Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin mengenakan rompi oranye usai ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (20/1). Usai diperiksa, dia langsung ditahan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – GUBERNUR Sumatera Utara, Edy Rahmayadi segara menyiapkan Surat Keputusan (SK) untuk mengangkat Pelaksanaan Harian (Plh) Bupati Langkat. Plh Bupati Langkat, otomatis akan dijabat Wakil Bupati Langkat, Syah Afandin.

Hal itu, untuk menindaklanjuti terkait penangkapan dan penetapan Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin sebagai tersangka kasus suap proyek di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Langkat. “Nanti saya buat surat pelaksanaan harian bupati,” kata Edy kepada wartawan di Rumah Dinas Gubernur, Kamis(20/1) siang.

Mantan Ketua Umum PSSI itu, mengaku belum mengetahui persis duduk kasus korupsi ditangani oleh KPK yang menjerat Bupati Langkat tersebut. “Kita tunggu hasil dari KPK, saya ngomong pun, tahu-tahu salah. Saya belum bisa memastikan (kasus korupsi ditangani KPK), Nanti takut salah,” ucap Gubernur Edy.

Ia juga mengatakan, Bupati Langkat masih berstatus tersangka, atau belum ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa, apalagi vonis bersalah. Karena itu pula, Edy berharap masyarakat tidak terlebih dahulu menghakimi Bupati Terbit Rencana sebagai orang yang bersalah. “Sebaliknya harus juga dikedepankan asas praduga tak bersalah,” tegasnya.

Namun begitu, Edy tampak kesal dengan kepala daerah yang melakukan praktik tindak pidana korupsi. Apalagi, mantan Pangkostrad itu mengaku, dirinya sudah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk tidak bermain-main dengan uang rakyat untuk dikorupsi dan melanggar hukum.

Bahkan menurutnya, sudah dua kali pihaknya menggelar rapat bersama aparat penegak hukum, termasuk sudah mendapat mendampingan dari KPK. “Sudah bolak-balik saya antisipasi. Nanti saya ingatkan lagi, termasuk diri saya,” tandas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Ia pun berencana mengumpulkan bupati dan wali kota di Sumut dalam waktu dekat. Tujuannya agar sama-sama menguatkan komitmen menjauhi praktik-praktik tindak pidana korupsi. “Nanti saya juga akan duduk bersama dengan para bupati dan wali kota,” pungkas Edy.

Utamakan Pencegahan

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi meminta Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Sumut untuk terus melakukan pengawasan, terutama di sektor-sektor pelayanan publik. Alasannya, karena sektor pelayanan publik sangat rawan terjadinya Pungli.

“Perlu dilakukan pengawasan sejak dini, baik instansi pemerintah maupun lembaga layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegas Edy saat menerima kunjungan Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Saber Pungli Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Rabu (19/1).

Langkah ini, menurut Edy Rahmayadi, penting dalam upaya untuk mencegah terjadinya Pungli yang masih saja terjadi. Selain itu, perlunya dilakukan penindakan dan pembinaan, sehingga diharapkan mampu memberikan terapi kejut (shock therapy) bagi para pelaku untuk berfikir ulang dalam melakukan perbuatannya.

Edy menejelaskan untuk mendukung kebijakan pemerintah mencegah Pungli perlu terus dilakukan sosialisasi langkah-langkah apa yang harus dilakukan. “Mari bersama untuk terus melakukan pencegahan, budayakan malu untuk melakukan Pungli,” ujar Edy.

Sebagai Dewan Pembina UPP Saber Pungli Sumut, Edy juga sangat mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan UPP Saber Pungli Sumut. “Pemprov Sumut siap mendukung pemberantasan pungli dengan mengutamakan pencegahan, karena kalau anda penjarakan semua tidak cukup penjara, tetapi perlu pencegahan sejak dini,” katanya.

Sementara Ketua UPP Saber Pungli Sumut Kombes Pol Armia Fahmi dalam pertemuan itu menyampaikan, tahun 2022 untuk mencegah maraknya Pungli, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi kepada OPD, Kepala Desa, Puskesmas, Koperasi Pelaku UMKM, anggota DPRD dan organisasi kepemudaan. “UPP Saber Pungli juga akan memberikan sosialisasi kepada mahasiswa melalui Tim Saber Pungli Go To Campus, Saber Pungli Go To School serta suvervisi ke UPP Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Selin itu, jelasnya, UPP Saber Pungli Sumut juga mencanangkan delapan kabupaten bebas Pungli yakni Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbanghasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Batubara, Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi.(gus)

Kades se-Labuhanbatu MoU dengan Bank Sumut

TANDA TANGAN: Sebanyak 75 kades se-Labuhanbatu menandatangani MoU dengan PT Bank Sumut Cabang Rantauprapat, di Ruang Data dan Karya Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamanagarja, Rantauprapat, Kamis (20/1). FAJAR/SUMUT POS.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 75 kepala desa (Kades) se-Kabupaten Labuhanbatu menandatangani kerja sama berupa Fasilitas Kredit Multiguna (KMG) dengan PT Bank Sumut Cabang Rantauprapat, di Ruang Data dan Karya Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamanagarja, Rantauprapat, Kamis (20/1).

Penandatanganan MoU itu disaksikan langsung Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga dan Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar.

Bupati Labuhanbatu menyampaikan kiranya semua masyarakat di Labuhanbatu dari kota sampai desa dapat menikmati keberadaan Bank Sumut.

Menurut Bupati, para perangkat desa adalah kreditur yang sudah jelas, dalam artian jelas gajinya, pekerjaannya dan tempat tinggalnya. Jadi, menurutnya, tidak perlu lagi diragukan kelancaran kreditnya.

“Saya ingin SK jabatan perangkat desa bisa berlaku di Bank Sumut ataupun bank lainya,” kata Bupati.

Di akhir bimbingan, Bupati mengajak seluruh kepala desa dan perangkat bisa manfaatkan MOU ini untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf perekonomian masing-masing. “Manfaatkan ini untuk kesejahteraan dalam meningkatkan taraf hidup perekonomian kita,” ucapnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan selaku panitia pelaksana dalam laporannya menyampaikan, kegiatan hari ini atas petunjuk dan perintah Bupati Labuhanbatu agar perangkat desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu mendapatkan fasilitas kemudahan kredit di Bank Sumut. Dengan begitu, katanya, perangkat desa di Kabupaten Labuhanbatu bisa sejahtera.

Sementara itu, Rudi Asrol Hakim Kepala PT Bank Sumut Cabang Rantauprapat pada kesempatanya mengatakan kiranya penyaluran kredit nantinya dapat meningkatkan taraf perekonomian perangkat desa di Labuhanbatu. Bahkan, katanya mampu membawa Labuhanbatu lebih maju lagi.

“Harapanya, kepada para kepala desa dan perangkat Sudi menggunakan produk Bank Sumut, seperti ATM, banking dan layanan lainnya, karena pemegang saham di Bank Sumut ini adalah bapak dan ibu semua, dan di sinilah letak kerja sama itu,” jelasnya.

Sesi acara, penandatanganan MoU dilakukan secara simbolis oleh Kades Seitampang, Asmui, dan Kades Afdeling 1, Joni Asmara.

Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut Kepala Dinas PMD Kabupaten Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, para kepala Bank Sumut unit Sigambal, Aek Nabara, Bilah Hilir, dan A Jamu, dan juga seluruh kepala desa se-Kabupaten Labuhanbatu. (fdh/azw)

Nikah di Kota Tebingtinggi Harus Tes Narkoba

Kabid Komunikasi Dinas Kominfo Iswan Suhendi MSI.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi memberlakukan tes narkoba bagi calon mempelai yang hendak menikah. Hal itu sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) Tebingtinggi No 25 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan (SP3) di Kota Tebingtinggi.

Pada Perwal ini menjelaskan beberapa kegiatan utama terkait prosedur perkawinan, yaitu konseling pranikah, tes kesehatan, narkoba serta pencatatan perkawinan (administratif).

“Semua kegiatan ini ditangani oleh dinas terkait seperti Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, BNN, Disdukcapil, Kemenag, kecamatan dan Kelurahan yang dalam Perwa ini disebut sebagai Pejabat Pelaksana SP3,” jelas Kadis Kominfo Tebingtinggi melalui Kabid Komunikasi, Iswan Suhendi, Kamis (20/1).

Menurutnya, untuk Konseling pranikah, tes kesehatan dan narkoba, Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPAKB) telah memfasilitasi semua kegiatan ini bagi calon pengantin dan tidak dipungut biaya.

“DPAKB Kota Tebingtinggi saat ini sudah memfasilitasi bagi calon pengantin untuk kegiatan konseling bahaya Narkoba dari BNN dan Konseling Pra Nikah dari Psikolog. Untuk Tes Kesehatan terdiri dari Tes Narkoba, pemberian vaksin Tetanus Difteri (TD), Tes HIV, Plano Tes dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Semua kegiatan ini sudah terintegrasi disana dan tidak dipungut biaya,” jelasnya.

Sedangkan prosedur-prosedur ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Tebingtinggi agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat benar-benar dapat menciptakan rumah tangga yang berkualitas, bahagia dan sejahtera serta dalam rangka mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Tebingtinggi. (ian/azw)

Gelar Unjuk Rasa di Kejatisu, AKB Minta Copot Kajari Tanjungbalai dan Asahan

UNJUK RASA: Massa mengatasnamakan Aliansi Keadilan Bersatu (AKB) saat berunjuk rasa di Kantor Kejatisu, Jalan AH Nasution, Medan, Kamis (20/1) siang.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Keadilan Bersatu (AKB) meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) segera mencopot Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungbalai dan Asahan. Hal itu disampaikan massa saat unjuk rasa di Kantor Kejati Sumut Jalan AH Nasution, Medan, Kamis (20/1) siang.

Penanggung jawab aksi unjuk rasa, Wiga Haryadi, menegaskan, Kajari Tanjungbalai dinilai telah mencoreng institusi Trikrama Adhyaksa karena diduga memalsukan tanda tangan saksi terperiksa yang merupakan anggota DPRD Tanjungbalai.

“Pada saat pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Tanjungbalai, itu ada saksi terperiksa namanya Dahman Sirait. Pada saat pemeriksaan, dia tidak mengetahui ada berita acara pemeriksaan itu diduga dipalsukan tanda tangannya. Hal itu diketahui saat persidangan. Saat itulah saksi terperiksa menyatakan betul kalau itu bukan tanda tangannya,” ungkap dia disela-sela aksi unjuk rasa.

Atas dasar itu, kata Wiga, saksi Dahman Sirait membuat laporan ke Polda Sumut. Laporan terkait dugaan tanda tangan palsu. “Ini sudah kita sampaikan ke Kepala Kejatisu untuk jadi pertimbangan mengevaluasi Kajari Tanjung balai,” ujarnya.

Sementara itu, Wiga melanjutkan, terkait Kajari Asahan juga dinilai tidak profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan sapi Tahun 2019.

“Kita semua tahu bahwa dari awal proses penanganan kasus sangat janggal, kasus sapi yang diperiksa bukanlah itu yang didatangkan, serta dalam proses pemeriksaannya juga ada kejanggalan. Kemudian, dalam penetapan tersangka, pihak Kejari Asahan hanya menetapkan dua tersangka padahal banyak pihak yang terlibat,” sebutnya.

Karena itu, Wiga menyatakan, pihaknya meminta kepada Kepala Kejatisu untuk mencopot Kajari dan Kapidsus Tanjung Balai terkait dugaan pemalsuan tanda tangan saksi pada pemeriksaan kasus pembangunan hotmix Jalan Lingkar Kota Tanjungbalai. “Kami juga meminta kepada Kapolda Sumut untuk menindaklanjuti dugaan pemalsuan tanda tangan saksi terperiksa Dahman Sirait pada pemeriksaan kasus pembangunan hotmix Jalan Lingkar Kota Tanjungbalai,” tukasnya.

Wiga menambahkan, aksi massa ditanggapi pihak Kejati Sumut.

Sejumlah perwakilan massa diminta masuk ke dalam gedung Kejatisu untuk berdialog. “Aksi kami diterima Kasipenkum Kejatisu dan kami dipersilahkan menyampaikan aspirasi. Tapi, terkait persidangan, dibilangnya biar berjalan apa adanya karena hakim pasti menilai dengan tepat,” tandas dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Yos A Tarigan mengatakan, aspirasi dari para massa tetap mereka tampung. Namun, karena menyangkut perkara yang sedang bergulir di pengadilan, pihaknya tidak bisa mencampurinya.

“Aspirasi mereka tetap kita tampung, cuma, ini kan masalah perkara yang sedang bergulir di pengadilan. Itu tidak bisa kita komentari, biarlah proses peradilannya berjalan, nanti diuji di sana,” ujar Yos. (man/azw)

Jalankan Misi Pertama Pemkab Asahan, Bupati Teken PK OPD dan Seluruh Camat

PERJANJIAN KERJA: Bupati Asahan H Surya BSc didampingi wakil melakukan penandatanganan secara kolektif perjanjian kerja di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (20/1).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan melakukan penandatanganan secara kolektif Perjanjian Kinerja (PK) organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Asahan Tahun 2022 sekaligus membuka sosialisasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Asahan Tahun Anggaran 2021 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (20/1).

Bupati Asahan H Surya BSc mengatakan PK yang akan ditandatangani pada hari ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam melaksanakan misi pertama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional dan akuntabel, sebagai bentuk percepatan penerapan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi, ‘Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter.’

“Oleh karena itu, kepada saudara-saudara saya sampaikan bahwa saudara-saudara harus mampu memahami makna penandatanganan PK ini secara mendalam,” tegasnya.

PK ini, lanjutnya, adalah bentuk pernyataan kesanggupan saudara dalam memenuhi tuntutan kerja sepanjang tahun 2022 dan sebagai bentuk perjanjian saudara dalam menyanggupi apa yang telah ditugaskan oleh pemerintah kepada saudara serta menjadi tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja saudara sendiri.

“Dan melalui PK ini saya akan menilai keseriusan saudara dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah saya berikan dan sebagai bahan pertimbangan bagi saya dalam proses pengembangan karir saudara ke depannya,” imbuhnya.

Bupati Asahan berharap setelah penandatanganan PK hari ini, agar dapat menindaklanjutinya secara berjenjang. “Kepada pejabat administrator, pengawas dan fungsional di bawah kewenangan saudara untuk menyusun PK sebagai komitmen mereka dalam mendukung kepemimpinan saudara,” tandasnya.

Bupati Asahan menegaskan saat ini dilaksanakan sosialisasi penyusunan LKPJ Bupati Asahan untuk Tahun Anggaran 2021. LKPJ ini adalah gambaran keberhasilan pembangunan yang laksanakan setahun.

Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh OPD untuk dapat mempersiapkan data dan laporan pelaksanaan kinerja secara baik dan benar.

“Data yang saudara berikan adalah merupakan bukti kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2021,” ucap Bupati Asahan mengakhiri bimbingan dan arahannya.

Penandatangan PK ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sedangkan sosialisasi penyusunan LKPJ Bupati Asahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Asahan Drs Zainal Aripin Sinaga MH saat menyampaikan laporannya di hadapan Bupati Asahan.

Zainal juga melaporkan tujuan dari penandatanganan PK ini sebagai wujud nyata komitmen kepala OPD dan camat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pengawai, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan, dan sanksi.

Selanjutnya Zainal melaporkan tujuan dari sosialisasi penyusunan LKPJ Bupati Asahan Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memberikan keseragaman dan pemahaman kepada para OPD dan camat tentang mekanisme penyusunan LKPJ Bupati Asahan Tahun Anggaran 2021.(dat/azw)

40 LPJU akan Terangi Perbatasan Binjai-Deliserdang

CINDERAMATA: Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan menyerahkan cinderamata kepada Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah saat berkunjung ke Kantor Bupati Deliserdang. TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

SUMUTPOS.CO – Sebanyak 40 lampu penerangan jalan umum (LPJU) bakal berdiri di perbatasan Binjai-Deliserdang. Semua titik LPJU ini bakal berdiri di wilayah administrasi Kabupaten Deliserdang.

Ini terungkap dalam kunjungan kerja Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah dan jajaran ke Kabupaten Deliserdang. Kedatangan mereka diterima langsung Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan di kantornya, Rabu (19/1).

Dalam kunjungan ini, Amir mengucapkan terima kasih kepada Bupati Deliserdang terkait pemasangan 40 unit LPJU tersebut. Menurutnya, pemasangan LPJU memberi manfaat bagi masyarakat Binjai, terutama dari sisi keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Hal ini sendiri merupakan aspirasi masyarakat yang telah 15 tahun diutarakan, dan saat ini sudah terealisasi. Ke depan masih ada 20 tiang LPJU lagi yang akan dipasang.

Amir pun berjanji, pihaknya akan menjaga aset LPJU tersebut dari kemungkinan adanya pengerusakan. “Pemko Binjai berterima kasih atas pemasangan LPJU ini, karena yang terbanyak sebagai penerima manfaat adalah masyarakat Binjai,” tukasnya. (ted/han)

1...2,8742,8752,876...15,838Page 2,875 of 15,838