25 C
Medan
Tuesday, December 30, 2025
Home Blog Page 294

Zulkarnaen SKM Ajak Seluruh Anggota DPRD Medan Tuntaskan 10 Kegiatan Prioritas Tahun Sidang 2024-2025

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Zulkarnaen SKM. ISTIMEWA/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Zulkarnaen SKM, mengajak seluruh Anggota DPRD Kota Medan untuk bersama-sama bekerja secara maksimal dalam menuntaskan seluruh kegiatan DPRD Medan. Mengingat pada Tahun Sidang 2024-2025, DPRD Medan telah menetapkan 10 kegiatan prioritas.

“10 kegiatan prioritas itu telah ditetapkan dan diumumkan saat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada 2 Januari 2025 kemarin. Saya berharap, semua Anggota DPRD Kota Medan dapat bekerja keras dalam menuntaskan 10 kegiatan prioritas itu,” ucap Zulkarnaen kepada Sumut Pos, Minggu (5/1/2025).

Dikatakan Pimpinan DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra itu, sejatinya 10 prioritas kegiatan tersebut merupakan dasar bagi DPRD Medan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga legislatif.

“Misalnya seperti penetapan Anggota BKD dan penetapan Propemperda. Ini akan berdampak pada kelancaran tugas-tugas Anggota DPRD Kota Medan,” ujarnya.

Sementara seperti kegiatan reses dan raker, pelaksanaan sosialisasi perda, merupakan tugas-tugas yang memang harus dijalankan agar Pemko Medan dapat mengetahui hal-hal yang berkembang di masyarakat serta dapat mengatasinya dengan segera.

“LKPj juga penting untuk dilakukan karena DPRD Medan wajib mengetahui dan mengawasi jalannya seluruh anggaran pada APBD Kota Medan. Intinya, 10 kegiatan prioritas itu sangat penting untuk dituntaskan secara maksimal,” ungkapnya.

Zulkarnaen pun meminta kepada Pemko Medan melalui seluruh perangkat kerjanya agar dapat mendukung penuh tugas-tugas DPRD Medan.

“Sebab kolaborasi yang baik antara DPRD Medan dan Pemko Medan akan mendukung percepatan pembangunan di Kota Medan. Tak hanya Pemko Medan, kita juga berharap agar seluruh stakeholder dapat mendukung DPRD Medan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (2/1/2025).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, Zulkarnaen SKM, serta Hadi Suhendra dan diikuti sejumlah Anggota DPRD Kota Medan.

Pada kesempatan itu, DPRD Kota Medan telah menetapkan 10 prioritas kegiatan yang akan dikerjakan melalui alat kelengkapan dewan masing- masing. Adapun 10 prioritas kegiatan yang dimaksud, yakni :

1. Penyampaian laporan hasil rapat kerja (raker) DPRD Kota Medan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan program kerja DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.
2. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Reses I (satu) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024- 2025 Anggota DPRD 2024 Daerah Pemilihan 1 sampai 5.
3. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan 2025.
4. Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Medan periode pertama masa jabatan 2024-2029.
5. Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
6. Penjelasan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan tahun 2015-2035.
7. Penyampaian Laporan keterangan
pertanggungjawaban (lkpj) tahun Anggaran 2024 oleh kepala daerah.
8. Penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) Tahun Anggaran 2024 dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi DPRD Kota medan.
9. Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.
10. Agenda AKD dan AKD lainnya yang dianggap penting.
(map/han)

PTPN IV PalmCo Gulirkan Rp7,4 Miliar Program TJSL Momen Natal dan Tahun Baru

Dirut PTPN IV Jatmiko Santosa saat momen Natal dan Tahun Baru 2025, sekaligus menyalurkan.  Program TJSL.

PEKANBARU, SUMUTPOS.CO – Sub holding PTPN IV PalmCo tercatat telah mengucurkan program tanggung jawab sosial lingkungan hingga Rp7,4 miliar sepanjang bulan Desember 2024 ini dengan sebagian diantaranya diperuntukkan untuk beragam program sosial serta keagamaan sebagai peran dan kontribusi nyata dalam kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru.

Direktur Utama PTPN IV Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, (2/1/2025) merincikan dari Rp7,4 miliar tersebut, 41 % nya dialokasikan untuk bantuan bidang sosial dan keagamaan.

“Pada Desember kemarin, salah satu program rutin TJSL (tanggung jawab sosial lingkungan) yang dilaksanakan PalmCo berfokus untuk turut mendukung aktivitas masyarakat di momen Natal dan Tahun Baru. Dari Rp7,4 miliar itu, Rp3 miliar di antaranya dialokasikan guna mendukung pilar sosial, termasuk kita peruntukkan setengah miliar (rupiah) alokasi semarak perbaikan rumah ibadah hingga perayaan Natal maupun Tahun Baru,” katanya.

Langkah itu, jelas Jatmiko, sejalan dengan strategi Sustainable Development Goal’s perusahaan yang menilai bahwa program tersebut, selain dapat membantu masyarakat dalam merayakan hari keagamaan dan pergantian tahun, juga dapat menjadi stimulus ekonomi di penghujung tahun.

“Sebagai perusahaan perkebunan negara, hadir ke tengah-tengah masyarakat terutama pada momen penting seperti peringatan hari besar sekarang ini, maka bantuan atas kegiatan sosial masyarakat yang mampu memberi rangsangan pada perekonomian masyarakat menjadi konsentrasi kami,” tuturnya.

Selain fokus pada program sosial, sosok yang selama lima tahun terakhir fokus melakukan beragam perbaikan di tubuh PTPN tersebut mengatakan perusahaan turut fokus mendukung program TJSL di berbagai sektor lainnya. Pada pilar pendidikan misalnya, PTPN IV PalmCo mengucurkan bantuan sebesar Rp1,75 miliar yang diimplementasikan pada berbagai bidang, baik itu beasiswa, sarana dan prasarana pendidikan, dan lainnya.

Kemudian, secara berkesinambungan perusahaan juga fokus pada bidang lingkungan, mulai dari restorasi hutan lindung, penanaman pohon bersama, pencegahan bencana, dan lainnya. Begitu juga pada pilar ekonomi yang turut menjadi fokus perusahaan dengan mengucurkan bantuan mencapai Rp372 juta untuk penguatan UMKM binaan perusahaan.

“Saya yakin dan percaya, bahwa perkembangan dan pertumbuhan yang hakiki sebuah perusahaan BUMN itu adalah mampu hadir dan tumbuh serta berkembang bersama masyarakat,” tukas Jatmiko.

Program itu sendiri mendapat respon positif dari masyarakat di seluruh nusantara. Christo (26 tahun), pemuda asal Papua yang berdomisili di Jakarta tersebut mengaku sangat terbantu dengan kebijakan perusahaan perkebunan terluas di dunia itu.

“Senang sekali, perayaan Natal di PTPN dilaksanakan dimana-mana dan berjalan dengan hidmat serta meriah,” ujar Christo.

“Terimakasih sekali dan semoga terus konsisten sampai tahun-tahun mendatang,” harapnya lagi.(ila)

Target Pasarkan 120.000 MT CPO Bersertifikasi Internasional, PTPN IV PalmCo Proyeksi Raup Tambahan USD3,6 Juta Premium Price

PENGIRIMAN: Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa saat kegiatan proses pengiriman perdana minyak sawit mentah atau CPO produksi PTPN IV yang telah mengantongi sertifikasi RSPO model Identity Preserved berstandar global dilaksanakan di PTPN IV Regional III, akhir pekan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sub Holding PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo), perusahaan BUMN pengelola perkebunan sawit terluas di dunia di bawah naungan Holding Perkebunan PTPN III (Persero) menargetkan mampu mendapatkan tambahan penghasilan dari harga premium atau premium price penjualan 120 ribu metrik ton minyak sawit mentah bersertifikat Roundtable of Sustainable Palm Oil model Indetity Preserved mencapai 3,6 juta US Dollar sepanjang tahun ini.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (4/1/2025) mengatakan, pada tahun ini, perusahaan yang dibentuk berdasarkan amanah pemerintah melalui program strategis nasional (PSN) tersebut tahun 2024 lalu memproduksi 2,58 juta ton crude palm oil (CPO) bersertifikasi RSPO.

Untuk tahun 2025 ini menyasar 120 ribu metrik tonnya terjual dengan standar RSPO IP atau maupun segregation.

“Target itu kami ambil dari wilayah operasional PTPN IV di Riau dan Sumatera Utara dengan kisaran premium price 20 sampai dengan 50 US Dollar per metrik ton,” kata dia.

“Dengan asumsi rata-rata 30 US Dollar per metrik ton, maka diestimasikan akan memberikan nilai tambah 3,6 juta US Dolar atau Rp54 miliar dari nilai jualnya,” lanjut Jatmiko.

Jatmiko menjelaskan, bahwa CPO RSPO Identity Preserved maupun Segregation merupakan produk CPO yang memiliki nilai premium signifikan untuk pasar global. Produk tersebut merupakan komitmen perusahaan untuk menjamin jejak keberlanjutan dan keterlacakan di sepanjang rantai pasok produksi.

“RSPO IP adalah model rantai pasokan Penjagaan Identitas (Preserved) dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Model ini memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dapat diidentifikasi secara unik hingga ke PKS tunggal bersertifikat RSPO,” jelasnya.

Pengiriman perdana produk CPO bersertifikasi RSPO IP sendiri berlangsung di PTPN IV Regional III pada akhir pekan ini. Sebanyak 4.000 metrik ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) model IP dikirim dari pabrik kelapa sawit Tandun dan Sei Rokan PTPN IV Regional III Riau.

“Sertifikasi RSPO model IP ini bukan hanya sekedar premium price maupun kemampuan kita bersaing di pasar global, namun merupakan wujud komitmen kita untuk bersama-sama melaksanakan program sawit lestari yang berkelanjutan,” urainya.

PTPN IV Regional III sendiri pada tahun ini menargetkan untuk menghasilkan 50.000 metrik ton CPO RSPO IP untuk dipasarkan di pasar global.

Lebih jauh, Jatmiko mengatakan bahwa pengiriman perdana yang dilaksanakan serentak di PKS Sei Rokan dan PKS Tandun ini merupakan moment penting pasca kerja keras Regional III dalam meraih sertifikasi RSPO-IP sejak medio 2024 baru dapat terwujud jelang penghujung tahun.

Hingga saat ini, PTPN IV Regional III tercatat sebagai bagian dari Sub Holding PTPN IV PalmCo perdana yang berhasil memiliki sertifikasi RSPO model IP. Sertifikasi model itu berkontribusi terhadap premium price yang signifikan mencapai USD40 per metric ton.

Region Head PTPN IV Regional III Ahmad Gusmar Harahap menambahkan dengan adanya sertifikasi model IP ini turut akan menghasilkan tambahan devisa bagi negara dari hasil kegiatan pengiriman CPO berkualitas tinggi di pasar global.

“Insya Allah, tahun ini, kita menargetkan mampu memproduksi dan mengapalkan 50.000 ton CPO bersertifikasi IP yang memiliki premium price sebesar 40 US Dollar per Metric Ton. Dengan adanya sertifikasi IP ini, tidak hanya membawa added value, namun juga kontribusi kita untuk terus mengoptimalkan peluang, memaksimalkan perbaikan, dalam memanfaatkan setiap peluang dan menjawab tantangan,” kata Gusmar.

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa saat ini karyawan perusahaan sebaiknya sudah mulai untuk berfikir secara luas, tidak hanya untuk menghasilkan produk yang baik dan berkualitas, namun juga menunjukkan kepada dunia bahwa PTPN IV Regional III bisa menjaga nama baik komoditas utama Indonesia saat ini.

“Bahkan Presiden Bapak Prabowo juga menyatakan bahwa sawit adalah asset strategis negara yang diharapkan banyak negara di dunia. Untuk itu, kami berkomitmen menjadi bagian penting menjaga asset strategis negara ini dan berkontribusi positif terhadapnya,” urainya.

Kegiatan pengiriman perdana secara simbolis yang dilaksanakan dengan melepas truk tangki berisikan CPO model IP untuk selanjutnya dikirim ke pelabuhan internasional Kota Dumai tersebut turut diselingi dengan penyaluran santunan kepada ratusan anak yatim di lingkungan perusahaan.

Tampak raut kebahagiaan terpancar dari anak-anak istimewa yang menerima santunan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) PTPN IV Regional III itu. (ila)

Direktur RSUD Pirngadi Medan Dorong Konsep Medical Tourism Berbasis Sejarah dan Inovasi Modern

PAPARKAN: Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr Suhartono saat memaparkan konsep Medical Tourism.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan, dr Suhartono, mengungkapkan rencana untuk mengembangkan konsep Medical Tourism yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan nilai sejarah dan inovasi modern.

Hal tersebut diungkapkannya usai pertemuan ekspos kegiatan ‘Pemanfaatan Gedung RSPM menjadi Medical Tourism Hub dan Pelayanan Unggulan Gigi’ bersama LPPM USU, Senin (30/12/2924) di ruang rapat 1.

“Masukan ini menjadi tantangan yang menarik bagi kami. Sebagai unit pemerintah, tentu semua langkah perlu melalui diskusi dan persetujuan pimpinan. Namun, kami melihat potensi besar untuk memadukan layanan kesehatan dengan aspek sejarah yang ada di RSUD Pirngadi,” ujar dr. Suhartono di dampingi Wakil Direktur Pelayanan Medis, drg Afifuddin dan Wadir SDM, Rina.

Di hadapan tim LPPM USU yang diwakili Wahyu Abdillah ST, MT, dan dr O.K Ilham Abdullah Irsyam, Suhartono menyampaikan, konsep ini tak hanya akan berfokus pada pelayanan medis, seperti layanan kesehatan gigi, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai historis dari gedung-gedung bersejarah di lingkungan rumah sakit.

“Kami ingin mengembangkan layanan yang tidak hanya modern, tetapi juga mengkombinasikan elemen sejarah sehingga menarik bagi masyarakat, termasuk wisatawan,” ujarnya.

Dr Suhartono menjelaskan, RSUD Pirngadi berupaya menghilangkan stigma kecemasan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dengan menciptakan suasana yang ramah dan nyaman.

“Kami ingin masyarakat merasa seperti sedang jalan-jalan, bukan berobat. Misalnya, mereka bisa sambil menikmati kopi atau berkumpul dengan teman sambil mendapatkan layanan kesehatan,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti perubahan tren di masyarakat, khususnya generasi muda yang kini lebih mengutamakan estetika dan gaya hidup, seperti perawatan gigi.

“Anak muda sekarang sangat peduli pada penampilan. Bahkan sedikit masalah pada gigi saja bisa jadi perhatian besar. Ini peluang bagi kami untuk menghadirkan layanan kesehatan yang relevan dan terintegrasi dengan gaya hidup mereka,” jelasnya.

RSUD Pirngadi, sambung dia, berencana untuk memanfaatkan nilai-nilai sejarah sebagai daya tarik utama dalam konsep ini. Gedung-gedung bersejarah yang menjadi bagian dari rumah sakit akan difungsikan untuk memberikan layanan kesehatan yang tetap mengikuti perkembangan zaman.

“Konsep ini memungkinkan kami memadukan nilai artistik dengan teknologi modern. Kami ingin menarik masyarakat lokal maupun wisatawan yang ingin menikmati keunikan sejarah sambil mendapatkan layanan kesehatan berkualitas,” ujar dr Suhartono.

Dalam pertemuan tersebut, dr. Suhartono berharap ide ini menjadi langkah awal untuk mengembangkan potensi pariwisata medis di Medan dan Sumatra Utara.

“Kami akan terus berbenah dan menggali berbagai inovasi untuk menciptakan pengalaman baru bagi masyarakat. Dengan begitu, fasilitas kesehatan seperti RSUD Pirngadi bukan hanya menjadi tempat pengobatan, tetapi juga bagian dari gaya hidup,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas RSUD Dr. Pirngadi Medan, Destanul Aulia, mengungkapkan pentingnya pengembangan potensi rumah sakit melalui konsep Medical Tourism yang menonjolkan keunggulan layanan kesehatan, khususnya dalam bidang perawatan gigi.

Destanul, yang juga menjabat sebagai Ketua Medan Medical Tourism Board (MMTB) sejak dilantik oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution dua tahun lalu, menyampaikan bahwa MMTB telah bergerak aktif dalam mempromosikan Medan sebagai destinasi wisata medis.

“Kami telah melakukan berbagai upaya selama dua tahun terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa tampilan fisik fasilitas kesehatan, selain kecepatan, empati, dan ketangguhan pelayanan, menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepuasan pasien,” ujarnya.

Destanul menggarisbawahi peran penting akademisi dalam mendukung pengembangan ini. “USU memiliki Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, di mana para dosen dapat memberikan kontribusi nyata melalui hasil penelitian mereka. Ide-ide ini kami diskusikan dengan pihak rumah sakit untuk kemudian diimplementasikan,” katanya.

Ia juga menyoroti keunggulan RSUD Pirngadi dalam layanan perawatan gigi sebagai salah satu daya tarik utama untuk wisata medis. “Keunggulan kita adalah layanan perawatan gigi. Medical tourism ini harus difokuskan pada pasien non-BPJS, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan dan daya tarik tersendiri,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut, Destanul menyampaikan pentingnya membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan wisata medis. Salah satunya adalah mendirikan kantor MMTB sebagai pusat koordinasi dan informasi. “Beberapa delegasi dari Jakarta dan Kudus telah datang untuk belajar tentang konsep MMTB. Namun, kita masih kekurangan infrastruktur yang memadai, termasuk kantor pusat,” tambahnya.

Destanul mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution dan jajaran terkait.

“Kami telah berdiskusi intensif dengan tim inisiator dan pihak pemerintah. Meski ada tantangan di masa politik saat ini, kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan program ini demi kemajuan RSUD Pirngadi dan kota Medan,” tegasnya. (ila)

Pelestarian Penyu di Muara Opu: Kolaborasi Aktivis, Pemerintah dan Korporasi

PENYU: PT Agincourt Resources (PTAR) bersama Lembaga Ovata Indonesia, komunitas aktivis lingkungan, dan pemerintah setempat melepas puluhan anak penyu ke laut lepas di Pantai Barat Muara Opu, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. (Dok PTAR)

TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Puluhan anak penyu (tukik) dilepas ke laut lepas oleh Lembaga Ovata Indonesia bersama dengan komunitas aktivis lingkungan, pemerintah setempat, dan PT Agincourt Resources. Kegiatan ini berlangsung di Pantai Barat Muara Opu, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, sebagai bagian dari upaya pelestarian satwa yang dilindungi.

Penyu merupakan satwa dilindungi yang masuk daftar merah IUCN (International Union for Conservation of Nature) dan Appendix I CITES. Statusnya yang terancam punah mengindikasikan perlunya perlindungan ekstra dalam menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim, aktivitas manusia, dan degradasi habitat.

Pantai Barat Muara Opu yang berada di Kecamatan Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan, merupakan lokasi peneluran bagi lima dari enam spesies penyu yang ada di Indonesia,
menjadikannya area yang sangat penting untuk upaya konservasi penyu.

“Pantai Muara Opu masih memiliki ekosistem yang asri dan jauh dari keramaiansehingga lokasi tersebut cocok untuk dijadikan tempat pelestarian penyu,” ujar Erwinsyah Siregar, Aktivis
Lembaga Ovata Indonesia, 29 Desember 2024 lalu.

Kegiatan pelepasan tukik adalah buah dari kerja sama yang telah terjalin antara Lembaga Ovata Indonesia dan PT Agincourt Resources (PTAR) yang merupakan pengelola Tambang Emas
Martabe di Tapanuli Selatan. Para pegiat lingkungan melihat kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk mendukung konservasi penyu secara berkelanjutan.

“Kerja sama dengan berbagai pihakseperti PTAR menjadi jalan untuk keberhasilan program konservasi ini. Kami juga berharap lebih banyak masyarakat dan pemangku kepentingan yang
bergabung dalam upaya pelestarian penyu,” tambah Erwin.

Selain melepas tukik, PTAR dan Lembaga Ovata Indonesiaakanmengembangkan tempat penetasan, pembesaran penyu, hingga stasiun riset yang berfokus pada pengumpulan data ilmiah
terkait perilaku, kesehatan, dan keragaman penyu.

Irfan Hutasuhut, aktivis lingkungan,juga melihat potensi besar pengembangan ekowisata berbasis konservasi di Pantai Barat Muara Opu. Dengan kawasan yang masih alami, kegiatan
konservasi dapat menarik perhatian wisatawan yang peduli akan lingkungan.

“Ekowisata yang dikelola dengan baik tidak hanya akan mendukung pelestarian penyu, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Ini adalah cara yang
berkelanjutan untuk menjaga ekosistem sambil memberdayakan komunitas lokal,” ungkapnya.

Irfan berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak pihak untuk berpartisipasi dalam pelestarian satwa laut.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Dengan langkah-langkah nyata seperti ini diharapkan generasi mendatang masih dapat
menyaksikan keindahan penyu-penyu yang berenang bebas di lautan,” pungkasnya. (dek)

75 dari 211 RS di Sumut Penuhi Kriteria untuk Penerapan KRIS

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sumut dr Nelly Fitriani

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengakui jika sebanyak 75 dari 211 Rumah Sakit (RS) yang ada di Sumut telah memenuhi kriteria penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Sumut dr Nelly Fitriani menyampaikan, jumlah tersebut berdasarkan hasil survei yang telah mereka lakukan terhitung hingga bulan Oktober 2024 kemarin.

“Sejauh ini sudah ada 75 RS dari 211 RS yang telah memenuhi kriteria KRIS di atas 75%,” katanya kepada wartawan, Kamis (2/1/2025) malam.

Diketahui, berdasarkan PP No 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, bahwa penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pelaksanaannya secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat berlangsung pada tanggal 30 Juni 2025.

Sejalan dengan peraturan itu, juga telah diumumkan perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku mulai 2025.

Lebih lanjut Nelly menyampaikan, sejauh ini Dinkes Sumut telah melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap pemenuhan RS dalam implementasi KRIS untuk pemenuhan 12 kriteria KRIS.

“Tantangan terbesar RS dalam pemenuhan kriteria KRIS terutama berkaitan dengan pemenuhan kriteria outlet oksigen setiap tempat tidur,” sebutnya.

Adapun ke-12 kriteria KRIS itu, mencakup:

1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. Hal ini bertujuan agar tidak mudah menyimpan debu dan mikroorganisme yang menyebabkan transmisi serta memudahkan untuk dibersihkan.

2. Ventilasi Udara. Bertujuan untuk kepentingan dilusi udara (konsentrasi mikroorganisme di dalam ruangan tetap rendah sehingga mengurangi risiko transmisi).

3. Pencahayaan Ruangan. Bertujuan agar pasien dan petugas dapat melihat dengan jelas kegiatan yang sedang dilakukan dan menghindari bahaya. Pencahayaan juga dilakukan agar dapat menyesuaikan biologis tubuh dan siklus sirkadian (ritme circadian).

4. Kelengkapan Tempat Tidur. Kelengkapan ini diberikan untuk kebutuhan daya listrik alat kesehatan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan memudahkan mereka jika butuh bantuan.

5. Nakas per Tempat Tidur, bertujuan untuk menyimpan barang pribadi dari pasien yang sedang dirawat.

6. Suhu dan Kelembaban Ruangan. Pengaturan suhu sangat penting demi kenyamanan pasien dan petugas. Jika tidak dipenuhi dengan pengaturan suhu maka dapat mempengaruhi metabolisme tubuh.

7. Ruang rawat dibagi berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Penyakit (Infeksi, Non Infeksi), dan ruang rawat gabung. Hal ini dilakukan agar pasien untuk kenyamanan dan keselamatan pasien dan agar tercegah terjadinya transmisi.

8. Kepadatan Ruang Rawat (kamar) dan Kualitas Tempat Tidur (TT). Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah transmisi, memudahkan pergerakan petugas dan alat kesehatan serta kebutuhan ventilasi.

9. Tirai/Partisi Antar Tempat Tidur. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan pasien (privacy) dan rel yang menggantung di plafon dengan kokoh bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pasien.

10. Kamar Mandi Dalam Ruangan Rawat Inap. Adanya kamar mandi di dalam ruang rawat inap bertujuan untuk memudahkan akses ke kamar mandi dan menjaga kenyamanan.

11. Kamar Mandi Sesuai Dengan Standar Aksesibilitas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pasien.

12. Outlet Oksigen. Ini bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan oksigen pasien setiap dibutuhkan.

Nelly menambahkan, saat ini RS telah berproses dalam upaya pemenuhan kriteria KRIS dan proses ini juga dikaitkan dalam pelaksanaan visitasi ijin berusaha RS serta pembinaan dan pengawasan RS.

“Akan dilakukan evaluasi lanjutan pada Januari 2025 ini untuk melihat proses perkembangan pemenuhan standar KRIS yang dilakukan oleh RS,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan dr Yasmine Ramadhana Harahap yang ditanyakan persiapan penerapan KRIS di RS menyarankan agar menanyakan langsung ke Dinas Kesehatan.

“Sepertinya lebih pas tanya ke Dinkes, karena leading nya Kemenkes, bukan BPJS,” katanya.

Namun saat disinggung perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku mulai 2025 sejalan dengan KRIS ini, dia tidak memberikan jawaban. (ila)

Korupsi Fasilitas Pembiayaan Kredit, Direktur PT BSS Dituntut 18 Bulan Penjara

TUNTUTAN: Direktur PT BSS, Ikhsan Bohari terdakwa kasus korupsi menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (3/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur PT Bahari Samudra Sentosa (BSS), Ikhsan Bohari dituntut jaksa 18 bulan penjara. Warga Bekasi ini dinilai terbukti korupsi atas fasilitas pembiayaan kredit di Bank Sumut Syariah, yang merugikan keuangan negara Rp4.486.838.491.

Jaksa penuntut umum (JPU) Fauzan Irgi Hasibuan dalam nota tuntutannya, perbuatan terdakwa dinilai melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ihksan Bohari oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan,” tegasnya, dalam sidang di ruang Cakra 6 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (3/1).

Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4.486.838.491. Dengan ketentuan, sebulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang jaksa.

“Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ucap JPU.

Menurut JPU, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim diketuai Andriyansyah, memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun penasehat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Dalam dakwaan diuraikan, PT Bohari Group memiliki beberapa anak perusahaan yaitu PT Bahari Samudra Sentosa (BSS) dimana terdakwa Ikhsan Bohari sebagai Direktur,
PT Bohari Mandiri Bersaudara (BMB) terdakwa sebagai Komisaris dan selaku Wakil Direktur (Wadir) pada CV Gambir Mas Pangkalan (GMP).

Anak perusahaan dimaksud merupakan debitur pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Dalam perkara a quo, terdakwa sebagai Direktur BSS yang periode tahun 2017 hingga 2019 mengajukan kredit pembiayaan untuk pengadaan dan perbaikan (docking) kapal.

Terdakwa bukan saja menyampaikan dokumen persyaratan dan penarikan pembiayaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada bank plat merah tersebut. Diantaranya untuk pembelian kapal tanker dan docking kapal.

Tapi juga menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Melainkan untuk membayar angsuran pembiayaan investasi tahun 2017 dan modal kerja tahun 2018.

Antara lain, dengan mengajukan dokumen penawaran docking kapal dari PT Karya Delka Maritim (KDM) seolah sebesar Rp1.460.162.000. Padahal faktanya, PT KDM saat melaksanakan docking Kapal MT Armada Fortuna hanya sebesar Rp507.069.653.

Alhasil, pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan menyetujui kredit pembiayaan tersebut alias mengeluarkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP). Belakangan fasilitas pembiayaan tersebut berujung kredit macet yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.486.838.491, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (man/han)

Danyon Raider Tangkap Pelaku Begal di Binjai

DISERAHKAN: Terduga pelaku begal diserahkan Raider 100/PS ke Polres Binjai.(Istimewa/Sumut Pos )

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Salah satu terduga pelaku begal berinisial AD (16) warga Kelurahan Tanah Seribu, Binjai Selatan, diamankan prajurit TNI. Cerita bermula dari Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) Raider 100/Prajurit Setia, Letkol Agus Muchtadi Rangkuti bersama dua anggotanya pulang dari Markas Kodam I/Bukit Barisan di Medan.

Mereka pulang ke Binjai dan melintas dari belakang, Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur, Kamis (2/1/2025) pukul 22.30 WIB. Saat di lokasi itu, Danyon dan anggota melihat Ganda Sembiring warga Sei Bingai, menjadi korban begal.

“Korbannya sepasang muda-mudi yang berteriak minta tolong dan kami datangi. Satu pelaku berisinial AD (16) yang kami amankan,” kata Danyon saat diwawancarai di Mapolres Binjai.

“Saya melihat langsung begalnya membawa 2 sepeda motor. Kemudian mereka lari karena melihat mobil tentara yang menggunakan turbo. Kami tanya sama yang berteriak tadi, terus dibilang ada begal,” sambungnya.

Mengetahui masyarakat menjadi korban begal, Danyon dan anggotanya langsung saja mengejar pelaku yang diduga berjumlah 3 orang. Mereka berupaya kabur meninggalkan lokasi dengan motor korban berboncengan 3.

Kata Agus, pengejaran dilakukan kurang lebih sampai 1,5 kilometer. “Tepat ada gereja di situ mereka berhenti, yang bawa parang dua orang lari ke belakang gereja. Kemudian kita lumpuhkan yang satu dan kita tangkap,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sempat ada perlawanan dari pelaku. “Sempat ada perkelahian juga di tempat, tapi kita berhasil melumpuhkannya dengan tangan kosong,” ujarnya.

Setelah pelaku ditangkap, masyarakat langsung berdatangan. Khawatir pelaku menjadi pelampiasan amukan massa, Agus memutuskan untuk membawa pelaku langsung ke Polres Binjai bersama para saksi dan korban untuk membuat laporan.

“Kita juga sudah melaporkan kepada bapak Panglima, Asintel dan Asops, karena saya dari militer, jangan sampai pimpinan tidak tau. Ini semua adalah instruksi dari Bapak Panglima bahwasanya Kodam bersama Polda Sumut, betul-betul berkomitmen untuk membersihkan wilayah Sumatera Utara dari begal,” tukasnya. (ted/han)