28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 299

Jamin Kesehatan Masyarakat Batubara, Kadis Kesehatan Dukung Program UHC Plus

Kadis Kesehatan Batubara, dr Deni Saputra, Jumat, (12/12) di Lobby Kantor Bupati Batubara. Foto:/Liberti H Haloho.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Kadis Kesehatan Batubara dr Denny Saputra menyambut baik program layanan dasar kesehatan seperti, UHC dan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan yang digaungkan oleh Bupati Batubara Terpilih Baharuddin-Syafrizal pada penyampaian visi misi programnya saat kampanye.

“Tentunya, program itu baik dan bagus untuk menjamin kesehatan masyarakat Batubara dengan Program UHC Plus dan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan ,”ujar Kadis Kesehatan Batubara, Dr Deni ketika diwawancarai SumutPos, Jumat(12/12).

Terkait Program UHC Plus dan BPJS Ketenaga Kerjaan Pekerja Rentan yang digaungkan oleh Bupati Batubara Terpilih Baharuddin-Syafrizal pada visi misi Programnya saat kampanye.

Kadis Kesehatan dr Denny Saputra, akui bahwa Kabupaten Batubara
pada akhir Tahun 2023 lalu telah menyandang Predikat Universal Heath Coverage (UHC) dengan kepesertaan 95 persen dari populasi penduduk
dan termasuk dalam kategori UHC Non Cut Off.

Menurut dr Denny, Keistimewaan UHC Non Cut Off adalah bisa mengaktifkan peserta BPJS yang baru. “Kami bisa mengaktifkan BPJS warga yang sudah mati. Karena KTP sama BPJS itu sama. Sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) itulah Nomor BPJS. Kartu yang telah mati bisa dihidupkan kembali dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau maksimal 3 hari,”sebutnya.

Namun, setelah berjalan hingga bulan Maret tahun 2024 Program UHC Non Cut Off tersebut berubah status menjadi kategori Cut Off, setelah pihaknya menerima surat dari BPJS Cabang Kisaran yang mengeluarkan aturan baru. Dimana syarat UHC Not Cut Off, sebanyak 75 persen dari jumlah penduduk harus aktif kepesertaan BPJS nya.

Dan nyatanya , Batubara belum sampai 75 persen. Sehingga, UHC Kabupaten Batubara masuk kategori Cut Off seperti yang terjadi sekarang.

” Cut Off . Artinya, kalau hari ini mendafar dibulan depan baru bisa aktif. Kalau warga mau urus BPJS aktifnya 14 hari atau 1 bulan. Itupun kalau BPJSnya pakai BPI APBD tapi quota nya saat ini sudah habis. Kalau pakai Mandiri bayar sendiri bisa, tapi aktifnya 14 hari,”terangnya.

Menurut Denny, seperti arahan Pj Bupati Batubara untuk di Tahun 2025 mendatang, .Pemkab Batubara menargetkan peningkatan keaktifan peserta BPJS diatas 75-80 persen.

Disebutkan, Pihaknya dalam kurun waktu di tahun 2024 tengah berupaya mengaktifkan kepesertaan BPJS hingga 75 persen dengan meningkatkan keaktifan peserta sampai 2000 jiwa, tapi upaya itu belum juga naik dan tidak terpenuhi juga persentasi untuk 75 persen.

Padahal, Pemerintah Batubara telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp. 14 Miliar per tahun untuk memenuhi peserta sebanyak 35.000 jiwa yang ditanggung APBD,”ungkapnya

Nah untuk meningkatkan keaktifan sebesar 75-80 Persen ditahun 2025, diperkirakan perlu 40.000 jiwa lagi penambahan keaktifan BPJS dengan perkiraan penambahan anggaran sebesar Rp22 Miliar.

“Sehingga bisa dikatakan, ungkap Denny, untuk mengcover 75-80 persen keaktifan BPJS menjadi kategori UHC Non Cut Off, Pemerintah Batubara wajib mengalokasikan anggaran sebesar Rp 36 Miliar per tahun sesuai yang dipersyaratkan BPJS cabang Kisaran.ujar Denny(mag-3/han)

PTPN IV Regional II Pastikan Rekrutmen dan Seleksi Cakarpel Berjalan Lancar Sesuai Aturan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PTPN IV Regional II memastikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Calon Karyawan Pelaksana (Cakarpel) berjalan sesuai aturan serta prosedur yang berlaku di Perusahaan.

Menurut Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional II Muhammad Ridho Nasution, rekrutmen dan seleksi Cakarpel diperuntukkan khusus bagi tenaga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Alih Daya yang telah bekerja di PTPN4 Regional II minimal tiga bulan.

Melalui penerimaan ini, mereka diberi kesempatan untuk melamar sejumlah jabatan, mulai dari Pemanen, Operator PKS dan Administrasi (BRM-4).

“Jadi perekrutan ini memang khusus internal Perusahaan, tepatnya untuk tenaga PKWT dan Alih Daya yang sudah memenuhi sejumlah persyaratan dan ketentuan,” ujar Ridho kepada awak media, Kamis (13/12/2024).

Ridho menekankan bahwa jabatan Pemanen, Operator PKS serta jabatan lain setingkat BRM-4 seperti Krani, Mandor I dan Mandor Panen merupakan unsur vital dalam PTPN IV Regional II. Oleh karena itu, perekrutan maupun seleksinya harus berjalan baik sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia atau SDM berkualitas.

Menurut Ridho, Sumber Daya Manusia yang berkualitas tidak hanya penting dalam meningkatkan produktivitas. Namun juga untuk membantu PTPN IV Regional II dalam menciptakan sustainable business.

“Di era dengan persaingan industri kelapa sawit dan teh yang semakin ketat, PTPN IV Regional II memerlukan SDM yang unggul dan berkualitas. Maka kami pastikan setiap perekrutan dan seleksi berjalan dengan baik dan efektif,” ujar Ridho.

Menurut Kepala Bagian SDM dan Sistem Manajemen PTPN IV Regional II Hwin Dwi Putera, proses rekrutmen dan seleksi Cakarpel berjalan dengan lancar.

Melalui penerimaan ini, PTPN IV Regional II diharap mendapat SDM yang mampu menerapkan Core Value BUMN dan berkontribusi bagi Perusahaan dalam menciptakan berbagai inovasi.

Selama ini, berbagai terobosan dan inovasi cemerlang yang dilakukan PTPN IV Regional II telah berbuah manis dan menghasilkan berbagai penghargaan. Mulai dari Penghargaan Lingkungan Hidup PROPER,
Paritrana Award, hingga Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami mohon doa dan dukungan dari semua pihak agar proses rekrutmen dan seleksi Cakarpel saat ini juga menghasilkan SDM-SDM bermutu tinggi yang dapat melanjutkan prestasi PTPN IV Regional II dalam mengelola perusahaan perkebunan,” pungkas Hwin. (ila)

Pemko Medan Umumkan Kenaikan UMK 18 Desember 2024

Kadisnaker Kota Medan, Ilyan Chandra Simbolon

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ditetapkannya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2025 sebesar 6,5 persen,
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) juga sudah menyampaikan hasil pembahasan UMK Medan tahun 2025 ke Pemprovsu paling lama 17 Desember mendatang.

“UMK Medan sudah selesai dibahas, paling lama hari Selasa (17/12/2024) nanti sudah kita sampaikan ke Pemprov Sumut, karena nanti pengesahannya di (Pemerintah) Provinsi itu tanggal 18 Desember 2024,” ucap Kadis Ketenagakerjaan Kota Medan, Ilyan Chandra Simbolon kepada Sumut Pos, Jumat (13/12/2024).

Dikatakan Chandra, berdasarkan hasil pembahasan di Dewan Pengupahan Kota (Depeko), kenaikan UMK Medan Tahun 2025 juga sebesar 6,5 persen, persis seperti besaran persentase kenaikan UMP Sumut.

“UMP Sumut Tahun 2025 naik 6,5 persen, UMK Medan Tahun 2025 juga akan naik 6,5 persen, itu sudah dibahas di Depeko (Medan). Jadi tinggal kita sampaikan saja ke Pemerintah Provinsi (Sumut) untuk disahkan dan diumumkan di tanggal 18 Desember,” ujarnya.

Dijelaskan Chandra, ketentuan itu sudah termaktub di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang ketetapan UMP, UMK dan upah minimum sektoral untuk tahun 2025.

“Jadi sebenarnya kita tinggal mengikuti saja, karena aturannya sudah baku. Tinggal kita sampaikan saja ke Pemerintah Provinsi, lalu nanti akan disahkan dan diterapkan untuk Kota Medan. Jadi kita tunggu saja, paling lama nanti hari Rabu (18/12/2024) sudah disahkan kenaikan UMK sebesar 6,5 persen tersebut,” pungkasnya.
(map)

Jadi Agregator Gas, PGN Siap Menyerap Pasokan Gas dari Lapangan Baru

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PGN Tbk konsisten memainkan peran strategis sebagai agregator gas bumi untuk memanfaatkan gas bumi dari lapangan-lapangan gas baru. Proyek pengembangan lapangan yang sedang dijalankan pemerintah yaitu Blok Masela, Tangguh dan lapangan-lapangan gas lainnya.

“Selama proses transisi energi, pengembangan energi gas bumi akan dipercepat. Produksi gas di Indonesia akan meningkat dalam dua – tiga tahun ke depan, gas bumi akan menjadi energi utama selama masa transisi energi sampai tercapainya net zero emission tahun 2060,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM/ Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam acara webinar yang diselanggarakan oleh resourcesasia.id (10/12/2024).

“Sebagai agregator gas bumi nasional, PGN sangat siap untuk menyerap produksi gas dari proyek-proyek pengembangan lapangan-lapangan baru, termasuk gas dari Masela yang akan berbentuk LNG. Salah satu pendekatan yang dilakukan PGN untuk meningkatkan distribusi gas non-pipa yaitu pembangunan LNG Hub,” jelas Group Head of Gas, Supply & LNG Trading PGN, M. Anas Pradipta dalam acara yang sama.

LNG Hub menjadi solusi atas tantangan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan energi, khususnya di wilayah Indonesia Timur. PGN memperhitungkan potensi peningkatan permintaan gas bumi dalam negeri sekitar 3% hingga tahun 2034, didorong oleh segmen kelistrikan, smelter dan kilang.

Sumber pasokan gas hingga tahun 2034 berasal dari gas pipa dan LNG. Maka PGN memanfaatkan pasokan gas berbasis LNG sebagai alternatif tambahan pasokan gas bagi pelanggan.

“PGN sudah lebih dari siap untuk mendukung potensi penemuan giant discovery, termasuk mempertimbangkan kondisi tahun 2025. Seperti yang diketahui bahwa pasokan gas pipa menurun, sedangkan kita memiliki berbagai demand yang harus dipenuhi. Perkiraan kami di tahun 2025, terminal gas di yang dimiliki PGN akan sangat penuh dan ini menunjukkan mode LNG berjalan dengan baik, sehingga kami siap menyerap pasokan LNG dan siap menjadi agregator gas di Indonesia,” terang Anas.

“Dengan menjadi integrator infrastruktur dan agregator komoditas gas bumi, PGN tetap memerlukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mempercepat distribusi gas bumi sesuai target,” tutup Anas. (rel/ram)

Rakutta Karo- Karo Pimpin REI Sumut 2024- 2027

Rakutta Karo- Karo, SE, MMPP

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rakutta Karo- Karo menjabat Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Sumut periode 2024- 2017. Rakutta Karo- Karo terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Daerah (Musda) XIII di Grand Mercure, Medan, Rabu (11/12/2024).

Rakutta Karo- Karo menyatakan bahwa dirinya ingin berkontribusi dalam pengembangan REI Sumut.

“Saya bergabung dengan REI Sumut sejak tahun 1998. Karena itu, saya ingin mewujudkan REI Sumut yang lebih baik dan maju,” ujarnya.

Rakutta Karo- Karo menjelaskan dirinya akan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang merupakan program nasional.

Sementara itu, Ketua REI Sumut periode 2020- 2024, Andi Atmoko Pangabean berharap kepengurusan yang baru ini dapat meningkatkan segala hal, terutama kekompakkan para anggota.

“REI Sumut akan maju dan berkembang bila saling mendukung. Karena itu saya harap semua bisa dirangkul,” ungkapnya.

Andi Atmoko juga menyatakan bahwa program kerja REI Sumut akan banyak, selain pembangunan rumah, juga untuk memastikan kuota FLPP.

“Para pengurus dan anggota harus saling membahu agar semua bisa terwujud dan REI Sumut bisa berkembang lagi,” tutupnya.

Sebelum pelaksanaan Musda, REI Sumut melaksanakan beberapa kegiatan, seperti fun walk, seremonial penanaman pohon, dan Musda XIII. (ram)

BRGM RI Gelar Pelatihan Angkatan Muda Muhammadiyah Peduli Mangrove

PELATIHAN: BRGM RI saat menggelar Pelatihan Angkatan Muda Muhammadiyah Peduli Mangrove, di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut, Kamis (12/12). Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGM RI) menggelar Pelatihan Angkatan Muda Muhammadiyah Peduli Mangrove, di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (12/12).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi BRGM RI, Dr Ir Suwignya Utama, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M Azrul Tanjung, Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Provinsi Sumut, Dr Irwansyah.

Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi BRGM RI, Dr Ir Suwignya Utama mengatakan, ini merupakan sebagai bentuk kerja sama antara BRGM dengan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah yang sudah terjalin sejak 2018.

“Nah bentuk pendekatannya, salah satunya moral keagamaan di dalam restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Dalam rehab mangrove, selain aspek menanam juga ada aspek penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya adalah bagaimana aspek keagamaan yang bekerja sama dengan Muhammadiyah. Bentuknya yakni penyusunan materi yang terkait dakwah tema lingkungan dan loka latih, seperti pelatihan-pelatihan kepada kader muda Muhammadiyah untuk membangun cinta lingkungan,” katanya kepada sejumlah wartawan usai acara tersebut.

Dalam hal ini, lanjutnya, Presiden RI berkomitmen bahwa rehab mangrove ini sangat penting, sehingga pada tahun 2020 menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres), yakni BRGM.

“Tugasnya yang hanya memfasilitasi percepatan restorasi mangrove, ditambah pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. Kemudian Presiden RI juga memberikan target menunjukkan komitmen pentingnya merehab mangrove, karena kondisi mangrove memang perlu rehabilitasi,” imbuhnya.

Suwignya berharap, dengan adanya pelatihan ini, maka akan dicetak para kader yang peduli lingkungan. Selain memahami pentingnya melindungi lingkungan, juga dapat mencegah adanya kerusakan.

“Nah di sini adanya perilaku, yakni bagaimana cara saling mengingatkan berbagai kerusakan dan juga membangun kolaborasi bersama kader-kader di berbagai pihak, seperti kelompok-kelompok pemerhati lingkungan atau kelompok-kelompok pecinta mangrove, agar saling berkolaborasi untuk menjaga lingkungan di Sumut. Sebab, kerusakan lingkungan ini yang utamanya adalah dari manusia. Memang BRGM tidak bisa berwenang dalam segala hal untuk mencegah kerusakan. Ada pihak lain, seperti Kepolisian dalam menangani penebangan mangrove. Tetapi intinya, BRGM ini mengarah kepada rehabilitasi mangrove,” tandasnya.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Provinsi Sumut, Dr Irwansyah mengapresiasi acara tersebut. Menurutnya, Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam yang bukan hanya di bidang agama, tetapi juga di bidang sosial dan pendidikan.

Pihaknya menilai, acara ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan program kerja Muhammadiyah yang merupakan program dari MLH PP Muhammadiyah dan telah bekerja sama dengan BRGM RI. “Dan ini melibatkan anak-anak muda, maka kerja-kerja ini tentu perlu disemangati, karena terkait dengan alam, bukan pekerjaan yang ringan, sekaligus memantapkan gerakan dakwah perserikatan Muhammadiyah untuk bangsa dan negara,” katanya.

Irwansyah menuturkan, bahwa Muhammadiyah sangat peduli dengan lingkungan. “Yang paling penting kegiatan ini dapat bermanfaat untuk melestarikan lingkungan kita,” tuturnya.

Ia berharap, kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Semoga dapat terus berkelanjutan dan bukan hanya seremonial biasa, tetapi juga menghasilkan perubahan-perubahan nyata untuk perbaikan alam ke depannya, karena alam ini sudah mengalami kerusakan di mana-mana.

“Kami juga berharap agar kerusakan-kerusakan dapat diminimalisir atau bisa dicegah, meski belum bisa diperbaiki. Tetapi setidaknya kita bisa menghijaukan hutan mangrove kita sekaligus memberdayakan orang-orang di sekitar kita,” pungkasnya. (dwi/han)

Peringatan Hakordia di Langkat dengan FGD, Wujudkan ASN Berinterigritas

FGD: Pemkab Langkat menggelar FGD dalam rangka memperingati Hakordia.(Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kabupaten Langkat diperingati dengan menggelar fokus grup diskusi atau FGD yang mengangkat tema, gerakan membangun budaya anti korupsi untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas. FGD itu dihadiri Sekretaris Daerah Langkat, Amril dan berlangsung di Stabat, Selasa (10/12/2024).

Sekda menekankan pentingnya budaya anti korupsi sebagai landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga mendorong seluruh ASN untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan integritas tinggi.

“Dengan adanya FGD ini, semoga kita dapat bersama-sama berkomitmen memperkuat budaya anti korupsi dalam setiap lini pemerintahan, untuk mewujudkan ASN yang berintegritas,” ujar Amril dalam sambutannya.

Selain pemerintah daerah, kegiatan ini juga melibatkan pihak kejaksaan sebagai narasumber strategis. Perwakilan dari kejaksaan menyoroti pentingnya kolaborasi untuk membangun budaya anti korupsi, terutama di kalangan ASN.

Menurutnya, kejaksaan memiliki peran sentral dalam memastikan praktik pemerintahan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Diskusi interaktif yang diadakan turut menghadirkan berbagai narasumber, termasuk pakar hukum dan pejabat dari instansi terkait.

Mereka memberikan wawasan dan strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Peserta FGD juga diajak menyusun langkah-langkah konkrit dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas di setiap aspek pekerjaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semua elemen pemerintah dan masyarakat dapat semakin memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi. Hal ini sejalan dengan visi Pj Bupati Langkat untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan Kabupaten Langkat yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Langkat untuk menguatkan gerakan budaya anti-korupsi dan menjadikan ASN sebagai teladan integritas di tengah masyarakat. (ted/han)