25 C
Medan
Wednesday, April 1, 2026
Home Blog Page 3

Setelah Jadi Sorotan Publik, Bansos untuk Warga Tanjung Marulakhilir Diserahkan

PENYERAHAN: Lurah Eka Sapitri, Kasi Terantib Kecamatan Hatta, dan jajaran kelurahan penyerahan sembako bansos kepada Heri Bima Utami Purba  di Kantor Lurah Tanjung Marulakhilir, Senin (30/3) Azan Purba/sumut Pos.
PENYERAHAN: Lurah Eka Sapitri, Kasi Terantib Kecamatan Hatta, dan jajaran kelurahan penyerahan sembako bansos kepada Heri Bima Utami Purba  di Kantor Lurah Tanjung Marulakhilir, Senin (30/3) Azan Purba/sumut Pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Bantuan sosial (bansos) kepada warga di Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulakhilir Kota Tebingtinggi akhirnya disalurkan, Senin (30/3). Penyaluran dilakukan setelah adanya sorotan publik terkait dugaan belum tersalurkannya di wilayah tersebut oleh pemerintah setempat.

Heri Bima Utami Purba, warga Lingkungan II, yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial (bansos), akhirnya telah menerimanya. Hal ini terjadi setelah beberapa hari menjadi perbincangan di Kota Tebinttinggi, setelah pihak kelurahan bersama tokoh masyarakat mendatangi kediamannya dan membawanya ke kantor lurah untuk proses penyerahan.

Penyerahan bansos kepada Heri di Kantor Lurah Tanjung Marulakhilir turut dihadiri Lurah Eka Sapitri, Kasi Trantib Kecamatan Hatta, serta sejumlah perangkat kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Heri menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kelurahan, khususnya kepada lurah, atas perhatian yang telah menjemput dirinya langsung dari rumah.

Ia menyebutkan bahwa bantuan sembako tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anaknya.

Heri juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadirkan istrinya, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya saat ia mendatangi rumah mertuanya.

Sebelumnya, Heri tidak dapat menerima bantuan sosial diduga karena tidak dapat menghadirkan istrinya sebagaimana diminta oleh Kepala Lingkungan II, Idawati Damanik. Kondisi tersebut sempat menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.

Pada penyaluran bansos yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Marulakhilir pada Jumat (27/03/2026) dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih. Heri juga tidak menerima bantuan lantaran tidak memiliki surat undangan serta kendala komunikasi dengan pihak kelurahan.

Adapun ketika berada di kantor lurah, Kepala Lingkungan Idawati tidak banyak mau memberi komentar. “Dia hanya mengatakan kepada media terima kasih sudah diviralkan saya,” ujarnya sambil berjabat tangan.

Lurah Tanjung Marulakhilir, Eka Sapitri, dalam tanggapannya saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih profesional dalam bekerja.

Ke depan, ia juga berharap hal serupa tidak terulang kembali. Menurutnya, permasalahan tersebut terjadi karena tidak adanya komunikasi langsung dengan dirinya.

Dengan telah disalurkannya bantuan sosial tersebut, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman maupun kendala komunikasi dalam penyaluran bansos di lingkungan masyarakat.

Kejadian ini juga menjadi evaluasi penting bagi seluruh pihak terkait agar ke depan dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan tepat sasaran, sehingga hak-hak warga benar-benar terpenuhi tanpa hambatan. (mag-3/azw)

Kajian Ungkap Proyek Kerja Sama Lahan PTPN Untung Triliunan

MEDAN, SumutPos.co– Fakta menarik terungkap dalam sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN di Pengadilan Negeri Medan, Senin (30/3/2026). Saksi dari PT Bahana Sekuritas menyebut proyek kerja sama pengelolaan lahan tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan hingga triliunan rupiah.

Director Investment Banking PT Bahana Sekuritas, Nelwin Aldriansyah menyampaikan, kerja sama operasional antara PT Nusa Dua Propertindo (NDP) dengan PT Deli Megapolitan Kawasan Residential (DMKR), anak perusahaan PT Ciputra Land, diproyeksikan meraup keuntungan hingga Rp7,7 triliun.

Hal tersebut disampaikan Nelwin saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN ke Ciputra Land di Pengadilan Negeri Medan, Senin (30/3/2026). Ia menjelaskan, kerja sama operasional tersebut telah melalui kajian kelayakan yang mereka lakukan. Menurutnya, pengoptimalan aset PTPN seluas 8.077 hektare merupakan langkah yang dinilai tepat untuk meningkatkan nilai lahan yang sebelumnya tidak produktif.

“Itu pada tahun 2012 itu adanya keinginan PTPN untuk mengoptimalkan lahan yang mereka miliki seluas 8.077 hektare yang dikerjasamakan ada kawasan hijau dan kawasan yang dikembangkan. Berdasarkan parameter yang kami lakukan kajian uji kelayakan, menurut kami layak dikerjasamakan. Tapi izin baru 2019 diberikan oleh Kementerian,” kata Nelwin.

Nelwin menambahkan, kerja sama antara PT NDP sebagai anak usaha PTPN dengan PT DMKR dilakukan setelah adanya kajian serta persetujuan dari Kementerian BUMN yang terbit pada 2019.
Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan PT NDP tidak terlepas dari keterbatasan ruang lingkup usaha PTPN sebagai perusahaan perkebunan. Karena keterbatasan unit usaha itu, PT NDP didirikan sebagai unit usaha baru yang kemudian mendapatkan saham berupa lahan PTPN lewat mekanisme inbreng.

“Yang kami tahu PTPN izin usaha kebun itu jadi landasan mengapa adanya PT NDP. Kalau kami pahami untuk menangani lahan ribuan hektare perlu modal, karena itu perlu kerja sama pihak ketiga. Karena itu yang paling menguntungkan kerja sama dengan pihak ketiga. Sudah ada persetujuan RUPS dari Kementerian BUMN, bahkan sebelum Irwan sebagai direktur PTPN,” kata Nelwin.

Dalam kajian tersebut, kerja sama pengelolaan selama 30 tahun diproyeksikan menghasilkan keuntungan signifikan dari pengembangan kawasan perumahan, bisnis, dan ruang terbuka hijau. “Dalam kajian selama 30 tahun yang kami lakukan dari masing-masing segmen bisnis yang akan dibangun hingga tahun 2051 didapatkan nilai profit total proyek ini Rp7,7 triliun. Positif untung Rp7,7 triliun,” tambahnya.

Terkait kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara, Nelwin mengaku tidak mengetahui hal tersebut dalam kajian yang dilakukan saat itu. “Pada saat itu belum ada. Tapi kesimpulan kami proyek ini layak dijalankan,” katanya.

Dalam persidangan yang sama, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga menghadirkan empat saksi lainnya yang berprofesi sebagai notaris, yakni M Zunuza, Dr Sutrisno, Dr Belahim, dan Arifin. Para saksi tersebut dimintai keterangan oleh majelis hakim terkait proses perubahan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan PTPN.

M Zunuza menjelaskan, pihaknya berperan dalam pembuatan akta jual beli untuk properti yang dibangun di atas lahan eks HGU PTPN. Ia menyebutkan, dari total 2.514 hektare lahan, baru sekitar 289 hektare yang telah dikembangkan menjadi kawasan perumahan, antara lain di wilayah Helvetia hingga Sampali.

“Jadi inbreng ini sebagai penyertaan modal dalam bentuk tanah yang berbentuk HGU milik PTPN. Setelah itu kami urus ke Menkumham untuk perubahan dalam proses pelepasan HGU induk agar dilepaskan status hak tanahnya. Helvetia, Bangun Sari, Sampali. Kami menerima permintaan dari DMKR untuk pembuatan akta jual beli dengan konsumen ada 30 nasabah di Helvetia. Dari pemilik HGB atas nama NDP, namun proses balik nama belum selesai,” kata dia.

Ia menambahkan, hingga saat ini status lahan tersebut masih berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP. Menurutnya, setelah proses akta jual beli dilakukan, seharusnya dapat dilanjutkan dengan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk ditingkatkan menjadi hak milik.

“Setelah dilakukan pemeriksaan di BPN semua bersih, telah ada akta jual belinya, setelah dilakukan itu proses balik nama untuk ditingkatkan ke surat hak milik yang kemudian terhenti. Biasanya setelah dilakukan proses balik namanya selesai status HGB kemudian ditingkatkan jadi SHM,” terang Zunuza. (rel/adz)

Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat, Zakiyuddin Harahap Tekankan Percepatan dan Koordinasi Lintas Sektor

TINJAU: Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harapan saat meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan di Medan Tuntungan.
TINJAU: Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harapan saat meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan di Medan Tuntungan.

MEDAN – Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (30/3/2026).

Selain meninjau Zakiyuddin Harahap juga melakukan pertemuan dengan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara serta perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam pertemuan itu, Zakiyuddin menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu tugas prioritas yang harus segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat dan bekerja secara terkoordinasi.

“Kita sudah koordinasi, ini harus dipercepat karena ini tugas utama kita. Besok PU bersama Camat dan Lurah langsung turun untuk melihat kondisi drainase,” kata Zakiyuddin Harahap didampingi Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Kadis Perkimcikataru Jhon Lase dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Benny Sinomba.

Zakiyuddin menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya drainase dan penerangan jalan. Menurutnya, kondisi jalan tanpa drainase yang memadai tidak layak bagi lingkungan pendidikan maupun masyarakat sekitar.

“Drainase harus segera dibuat. Tidak layak rasanya jalan di Kota Medan tanpa drainase. Begitu juga lampu penerangan harus segera dipasang,” tegas Zakiyuddin Harahap

Selain itu, Zakiyuddin Harahap juga menginstruksikan agar pengerjaan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, seperti PDAM dan PLN, guna menghindari pekerjaan berulang yang selama ini kerap terjadi.

“Kita tidak mau lagi kejadian, jalan sudah diaspal dibongkar lagi untuk pasang pipa atau kabel. Ini makan biaya, makan waktu, dan hasilnya tidak rapi,” jelas Zakiyuddin.

Selanjutnya Zakiyuddin Harahap menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, pihak pengembang, serta instansi terkait agar seluruh pekerjaan, mulai dari pembangunan drainase, pengaspalan jalan, hingga pemasangan utilitas, dapat dilakukan secara bersamaan dan terencana.

“Lebih bagus kita kerjakan bersama. Jadi sekali kerja langsung selesai, tidak bongkar pasang lagi,” ucap Zakiyuddin Harahap

Zakiyuddin juga menyebut pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam merealisasikan program pembangunan.

Untuk itu, ia meminta seluruh pihak terkait segera menggelar rapat koordinasi lanjutan guna memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Dengan langkah percepatan dan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemko Medan optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera rampung dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sebelumnya Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara serta perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Eva, menjelaskan pentingnya dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan guna mempercepat penyelesaian proyek yang menjadi salah satu ikon pendidikan baru di Kota Medan.

“Medan diharapkan menjadi tolok ukur secara nasional. Saat ini penutup atap sudah terpasang, ini menjadi ikon pertama untuk Sekolah Rakyat,” ujarnya

Ia menjelaskan, pembangunan SR di Medan mencatat progres yang cukup signifikan. Secara nasional, capaian pembangunan SR di Medan termasuk yang tertinggi. Bahkan, untuk Kota Medan sendiri progresnya telah mencapai 28 persen.

Dari total pekerjaan, sebanyak 13 bangunan telah menyelesaikan struktur utama. Dengan sisa waktu sekitar 92 hari menuju target 30 Juni, Pihaknya optimistis pembangunan dapat terus dikejar.

“Kita optimis, jika semua berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat ini bisa mulai beroperasi pada 30 Juli 2026,” katanya.

Meski demikian, Eva mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait kesiapan lingkungan pendukung. Ia menyoroti infrastruktur dasar seperti drainase, jalan lingkungan, serta lampu penerangan jalan yang belum sepenuhnya siap.

“Lingkungan sekitar masih perlu pembenahan. Drainase, jalan, hingga penerangan harus segera diselesaikan agar memenuhi syarat kelayakan,” ucapnya. (map/ila)

Wakili Kepala Daerah di Sumut, Rico Waas: Pemda Siap Ikuti Arahan BPK dan Targetkan WTP

SAMBUTAN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass memberikan kata sambutan mewakili seluruh wali kota dan bupati se-Sumut.
SAMBUTAN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Wass memberikan kata sambutan mewakili seluruh wali kota dan bupati se-Sumut.

MEDAN – Pemerintah daerah di Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dan menerima arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan terus mengalami perbaikan.

“Kami yakin BPK bekerja secara profesional dan kami mohon arahan agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik,” ujar Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyampaikan sambutan mewakili seluruh wali kota dan bupati se-Sumatera Utara dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).

Penyerahan laporan keuangan tersebut dilakukan secara bersama oleh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut itu turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang
Gubsu Bobby Nasution, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi, bersama sejumlah kepala daerah di Sumut, dan pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan bahwa laporan keuangan yang diserahkan merupakan hasil kerja yang telah dipersiapkan sejak jauh hari oleh masing-masing pemerintah daerah dan siap untuk diaudit secara objektif.

Ia juga menyampaikan harapan seluruh kepala daerah di Sumatera Utara agar pada tahun ini seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (unaudited) Tahun 2025 oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (map/ila)

Rektor UMSU Apresiasi Kiprah Tun Dr H Rahmat Shah 

MEDAN – Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof.Dr. H Agussani, MAP mengapresiasi Tun Dr H Rahmat Shah sebagai tokoh yang peduli dan memiliki komitmen kuat dalam memajukan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, keadilan dan pelestarian lingkungan.

Hal tersebut dia sampaikan usai kegiatan silaturahim 15 tahun Monumen Nasional Keadilan yang dilaksanakan di ‘Rahmat’ International Wildlife Museum dan Gallery Jalan S Parman Medan, Kamis (26/3).

Hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019–2024 yang juga Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Mohammad Mahfud MD, SH, SU, MIP, Forkopimda Sumut, Konsul Jenderal negara sahabat dan tokoh lainnya.

Menurut Prof Agussani sosok Rahmat Shah yang mendapat julukan tokoh serbabisa asal Sumatera Utara ini, teladan sekaligus inspirasi bagi masyarakat khususnya generasi muda.

Rahmat Shah dikenal sebagai pengusaha sukses, diplomat Konsul Kehormatan Turkiye untuk Sumatera, penggiat konservasi alam,  anggota DPD/MPR RI tahun 1999-2014, Ketua Umum Dewan Pengurus Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) periode 2023-2028.

Di lingkup Internasional, dia dikenal oleh kalangan pemimpin dunia seperti Presiden AS, Bill Clinton dan PM Malaysia, dr. Tun Mahathir Mohamad, sebagai tokoh konservasi terkemuka yang  mendirikan museum satwa liar pertama di Asia bernama Rahmat International Wildlife Museum & Gallery Medan serta menerima penghargaan International Conservation Award.

Rektor UMSU menyampaikan bahwa Rahmat Shah juga peduli dan konsen dalam membangun dan memajukan pendidikan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan khususnya di Turkiye. “UMSU salah satu yang difasilitasi membangun kemitraan dengan universitas di Turkiye dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan,” kata Prof. Agussani.

Menurut Prof Agussani berbagai aktifitas yang dijalani Tun Dr Rahmat Shah menunjukkan bahwa dia sosok yang memiliki nilai ketokohan luar bias dikenal secara luas baik nasional maupun Internsional.

Rahmat Shah aktif memimpin berbagai organisasi nirlaba dan kemanusiaan seperti menjadi Ketua PMI Sumatera Utara berperan dalam misi kemanusiaan dan Ketua Umum FORKI Sumut yang terlibat dalam pengembangan olahraga, khususnya karate (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia) di Sumatera Utara.

Tokoh serbabisa itu pun mendirikan Monumen Nasional Keadilan yang telah berjalan selama 15 tahun. Terdapat ciri khas berupa ornamen uang koin di bagian puncaknya. Katanya, pendirian monumen ini untuk mengingatkan masyarakat dan pemerintah Indonesia agar senantiasa bersikap adil dalam segala aspek kehidupan.   “Moumen Nasional Keadilan ini menjadi bukti sahih kepedulian dan besarnya rasa tanggungjawab  terhadap kehidupn berbangsa dan bernegara,” ungkap Rektor.

Sebelumnya, Prof Mahfud dalam acara silaturahim 15 tahun Monumen Nasional Keadilan menyampaikan bahwa keadilan inti perjuangan yang harus ditegakkan negara manapun di dunia ini. Sejarah juga menyatat, negara yang tidak dapat menegakkan keadilan akan roboh.

 

“Tujuan negara kita itu ada empat. Itu semuanya hanya bisa dicapai dengan keadilan. Pertama menjaga integrasi bangsa, melindungi bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ini tidak akan tercapai kalau tidak adil,” tuturnya.

Menurut Prof Mahfud, Monumen Nasional Keadilan satu-satunya di Indonesia ini memiliki nilai penting untuk tidak main-main dengan keadilan, “Mudah-mudahan pesan dari Monumen Nasional Keadilan yang meskipun ada di Medan, sampai ke seluruh negeri,” harapnya.

Tun Dr H Rahmat Shah mencetuskan yel-yel keadilan, “Keadilan, Tegakkan!”. Hal itu dimaksudkan agar semua pihak terpanggil untuk bersama-sama menegakkan keadilan di Indonesia.

“Karena gak mungkin Pak Mahfud, saya dan kita beberapa orang saja mau negara ini menjadi adil keseluruhan tanpa semua pihak ikut terpanggil. Itulah kenapa kita lahirkan yel-yel itu hari ini,” ucap Rahmat Shah.

Menurutnya, jika keadilan tidak ditegakkan, maka akan membawa bencana bagi Indonesia ke depan. “Itu akan membangkitkan semangat di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semuanya,” pungkas pemilik Yayasan Rahmat Indonesia.

Acara monumental ini diawali dengan ceramah oleh Prof Dr H. Muzakkir, M.A. Dilanjutkan pemutaran video perjalanan awal hadirnya Monumen Nasional Keadilan yang peletakan batu pertama dilakukan Prof. Dr. Bagir Manan MCL pada 3 April 2010. Monumen Nasional Keadilan diresmikan oleh Irman Gusman pada 19 Maret 2011. (dmp/ila)

Halal Bihalal MAI Medan Jadi Ajang Konsolidasi, Siap Kawal Program Presiden Prabowo

HALALBIHALAL: Kegiatan Halal Bihalal DPC Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan bersama jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) dari 21 kecamatan, Sabtu (28/3/2026) malam.
HALALBIHALAL: Kegiatan Halal Bihalal DPC Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan bersama jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) dari 21 kecamatan, Sabtu (28/3/2026) malam.

Semangat konsolidasi dan penguatan organisasi mewarnai kegiatan Halal Bihalal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan bersama jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC) dari 21 kecamatan, Sabtu (28/3/2026) malam.

Acara yang dihadiri ratusan kader ini dipimpin langsung Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, didampingi Sekretaris Zullifkar serta jajaran pengurus lainnya.

Momentum tersebut dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang silaturahmi pasca-Idulfitri, tetapi juga sebagai langkah strategis memperkuat soliditas internal organisasi.

Dalam kesempatan itu, MAI Kota Medan menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai program unggulan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah masyarakat.

Suwarno menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal penguatan peran organisasi dalam memastikan implementasi program pemerintah, khususnya delapan misi utama atau Asta Cita, benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Ini bukan sekadar seremoni. Kita harus menjadi mata dan telinga Presiden di daerah. Pastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan tidak melenceng dari sasaran,” tegasnya di hadapan para kader.

Ia juga menginstruksikan seluruh Ketua PAC untuk segera melakukan pemetaan wilayah masing-masing. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan, dapat diterapkan tanpa kendala birokrasi.

Selain fokus pada program Asta Cita, MAI Kota Medan turut menyoroti pentingnya pembangunan berbasis lingkungan melalui konsep Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah). Organisasi ini berkomitmen mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan tertata.

Kegiatan ditutup dengan pernyataan sikap bersama seluruh kader yang siap bersinergi dengan tokoh masyarakat dan aparat di tingkat akar rumput. MAI Kota Medan menegaskan kesiapannya untuk aktif mengawal jalannya program pemerintah sepanjang tahun 2026.

“Kami siap turun langsung ke masyarakat. Dari kecamatan hingga lorong-lorong, kami hadir untuk memastikan program benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas Suwarno, disambut tepuk tangan meriah dari para peserta.

Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, MAI Kota Medan resmi memulai langkah strategis dalam mengawal realisasi program pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Medan. (map/ila)

Pembatasan Belanja Pegawai 30 Persen, Medan Tak Perlu Penyesuaian

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

Rencana pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat respons positif dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Ia memastikan, kondisi keuangan Kota Medan saat ini sudah berada dalam koridor yang ditetapkan.

Menurut Rico, porsi belanja pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Medan selama ini selalu dijaga di bawah ambang batas 30 persen. Dengan demikian, kebijakan yang akan mulai diberlakukan pada 2027 tersebut tidak akan menjadi kendala bagi daerah.

“Selama ini kita sudah sesuai. Belanja pegawai Pemko Medan memang berada di bawah 30 persen, jadi tidak ada masalah,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Ia menegaskan, kebijakan tersebut juga tidak akan berdampak pada sektor lain dalam struktur anggaran daerah. Program pembangunan dan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan tanpa gangguan. “Tidak ada dampak ke sektor lain. Semua tetap berjalan seperti biasa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rico menjelaskan bahwa pengelolaan APBD Kota Medan selama ini telah dirancang secara proporsional antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Hal ini membuat Pemko tidak perlu melakukan penyesuaian besar ketika aturan tersebut resmi diterapkan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya Pasal 146 Ayat (1).

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa belanja pegawai—meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala daerah, hingga anggota DPRD—tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja APBD, di luar alokasi tunjangan guru yang berasal dari transfer pusat ke daerah.

Dengan kesiapan yang telah dimiliki, Pemko Medan optimistis kebijakan ini justru akan memperkuat efisiensi anggaran sekaligus mendorong peningkatan belanja produktif untuk pembangunan kota ke depan. (map/ila)

Waspada Cuaca Ekstrem, DPRD Dorong Mitigasi Dini Karhutla

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Muniruddin Ritonga
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Muniruddin Ritonga

Cuaca panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir mulai memicu kekhawatiran berbagai pihak. Kondisi suhu tinggi yang disertai minimnya curah hujan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar.

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh menunggu hingga kebakaran benar-benar terjadi untuk bertindak. Ia meminta langkah mitigasi segera diperkuat sebagai bentuk antisipasi dini.

Menurutnya, karakteristik cuaca yang kering membuat vegetasi mudah terbakar, sehingga potensi munculnya titik api semakin tinggi. Jika tidak diwaspadai sejak awal, kondisi ini bisa berkembang menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan.

“Langkah pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita bergerak setelah kebakaran meluas,” ujarnya saat memberikan keterangan, Minggu (29/3/2026).

Muniruddin menilai, pendekatan preventif jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan upaya pemadaman saat api sudah menyebar luas. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Ia juga menguraikan sejumlah langkah konkret yang dapat segera dilakukan untuk menekan potensi karhutla. Salah satunya adalah pelaksanaan patroli terpadu secara rutin di wilayah rawan, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, serta masyarakat setempat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem deteksi dini dinilai sangat penting. Penggunaan data hotspot berbasis satelit dan aplikasi pemantauan dapat membantu mengidentifikasi potensi kebakaran sejak tahap awal, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Upaya fisik di lapangan juga tak kalah penting. Muniruddin menyarankan pembuatan sekat bakar atau jalur pembatas di area rawan guna mencegah api merambat ke wilayah yang lebih luas. Untuk kawasan gambut, langkah pembasahan atau rewetting perlu dilakukan secara berkala agar kondisi tanah tetap lembap dan tidak mudah terbakar.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan. Sosialisasi terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar harus terus digencarkan, disertai penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar.

Tak hanya itu, ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman di tingkat desa juga perlu diperhatikan. Penyediaan embung air, pompa, serta peralatan pemadam sederhana dinilai dapat mempercepat respons awal ketika muncul titik api.

Muniruddin mengingatkan, keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Ia mengajak warga untuk lebih waspada dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Karhutla bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap, serta mengganggu aktivitas ekonomi,” pungkasnya.(san/ila)

Afif Abdillah Gelar Halalbihalal

Afif Abdillah.
Afif Abdillah.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk bersama-sama membangun Kota Medan. Hal itu disampaikan Afif Abdillah saat menggelar Halal Bihalal di kediamannya di Jalan Perak, Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Minggu (29/3/2026).

“Di bulan kemenangan ini, saya mengajak semua masyarakat Kota Medan untuk bersama-sama membangun Kota Medan. Dengan bersama-sama, pembangunan Kota Medan akan berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat,” ucap Afif Abdillah dalam kegiatan yang dihadiri Wali Kota Medan, Rico Waas dan sejumlah tokoh penting lainnya di Kota Medan.

Dikatakan Afif Abdillah, Hari Raya Idul Fitri 1447H harus menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan dalam membangun Kota Medan.

“Momen Idul Fitri ini harus mampu memperkuat silaturahmi kita semua. Dengan silaturahmi yang kuat, berbagai persoalan dapat diatasi dengan bersama-sama,” ujar Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan itu.

Afif menuturkan, semua pihak harus bersama-sama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mewujudkan Medan Untuk Semua, Semua Untuk Medan. “Kota Medan ini milik kita bersama, dari kita, untuk kita, oleh kita. Sebab Medan Untuk Semua, Semua Untuk Medan,” pungkas Anggota Komisi II DPRD Kota Medan itu. (map/ila)