24 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Home Blog Page 3105

Pembekalan & Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Bupati Asahan: Tingkatkan SDM yang Kompeten dan Profesional

PEMBEKALAN: Bupati Asahan H. surya BSc memakaikan perlengkapan helm kepada peserta kegiatan pembekalan konstruksi.istimewa/sumutpos.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H. Surya, BSc didampingi perwakilan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh Taufik Alamsyah, S.Sos, OPD terkait membuka pelaksanaan kegiatan Pembekalan dan Fasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Kerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh dengan Dinas PUPR Kabupaten Asahan, di Aula Dinas PUPR Kabupaten Asahan, Selasa (5/10).

PEMBEKALAN: Bupati Asahan H. surya BSc memakaikan perlengkapan helm kepada peserta kegiatan pembekalan konstruksi.istimewa/sumutpos.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Asahan Suratno, ST dalam laporannya menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Jasa Konstruksi yang berkelanjutan agar menghasilkan SDM yang Produktif dan Kompeten.

Lebih lanjut Suratno, kegiatan Uji sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi diikuti 43 orang peserta dari Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas Pendidikan.

“Seluruh Peserta akan dilatih serta diberikan Pembekalan oleh Instruktur dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan dari Politeknik Negeri Medan” jelas Suratno.

Sambutan Taufik Alamsyah , S.Sos mewakili Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, mengingatkan perlunya tenaga kerja memiliki sertifikat, sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sementara itu Bupati Asahan H. Surya, BSc menyampaikan, bahwa kegiatan Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Konstruksi merupakan salah satu upaya Pembinaan terhadap masyarakat Jasa Konstruksi dalam meningkatkan Kompetensi, Profesionalisme dan Produktifitas.

Bupati juga mengatakan, sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 70 menyebutkan bahwa Setiap Tenaga Kerja yang bekerja dibidang Jasa Konstruksi Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, setiap pengguna Jasa dan/atau penyedia jasa Konstruksi wajib mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Oleh karena itu Dinas PUPR Kabupaten Asahan, mulai tahun ini akan terus mengadakan kegiatan pembekalan dan fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Konstruksi secara bertahap. (dat/han)

PPBI Bonsai Langkat-Binjai, Fokus Pengembangan Lahan Budidaya

SIRAM TANAMAN: Ketua PPBI Langkat-Binjai Tri Wahyu Amami saat menyirami tanamannya, Selasa (5/10).SAHRUL/SUMUT POS.

SUMUTPOS.CO – Saat ini banyak kalangan yang tidak asing lagi dengan bonsai. Ya, pohon yang dikerdilkan dalam pot dangkal itu, terlihat sungguh menawan. Adapun tujuan pengerdilan, yakni membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas.

SIRAM TANAMAN: Ketua PPBI Langkat-Binjai Tri Wahyu Amami saat menyirami tanamannya, Selasa (5/10).SAHRUL/SUMUT POS.

MEMBUAT bonsai membutuhkan waktu yang tidak sebentar, mulai dari bibit sampai jadi bonsai, memerlukan waktu bertahun tahun. Selain harus memahami ilmu botani, ada beberapa hal mendasar yang harus dimiliki oleh pebonsai, yakni ketelitian, kesabaran, dan imajinasi tinggi terhadap bakal bonsai yang akan digarap. Dari situlah akan tercipta satu karya yang sangat berharga, yakni pohon bonsai nan indah mempesona.

Semakin banyaknya pecinta bonsai, membuat perburuan bakal bonsai di alam marak dilakukan. Pemburuan bakal bonsai di alam dikenal dengan istilah dongkelan. Yakni mendongkel pohon dari alam, yang nantinya akan menjadi bahan bonsai.

Sepintas, hal itu mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun jika tidak diwaspadai, bukan tidak mungkin perburuan bakal bonsai bisa menjadi aksi pembalakan. Terlebih, jika pencari bakal bonsai tidak memperhatikan kegunaan pohon yang ditanam. Pada umumnya bakal bonsai berada di tanah bertebing. Kegunaan pohon tersebut tentunya untuk menjaga tanah agar tidak longsor.

Alasan itulah, yang membuat Tri Wahyu Amami, Ketua Perkumpulan Pengemar Bonsai Indonesia (PPBI) Langkat-Binjai, lebih memilih untuk membudi daya bahan atau bibit bonsai, daripada berburu. Hal ini, selain untuk menjaga kelestarian alam, dengan berbudidaya juga diharapkan pecinta bonsai akan menikmati proses dari awal bisa program akar, program batang, hingga program cabang bakal bonsai.

Di sekitar rumahnya, terdapat banyak sekali bibit bahan bonsai, mulai dari asam Jawa, serut, rukam, sisir, sakura mikro, sancang, waru merah, waru varigata, kimeng, beringin benjamin, mirten, iprik, anting putri, legundi, cemara, ceri, dan lainnya.

“Budidaya dilakukan dengan cara menanam biji, stek, dan cangkok. Adapun untuk memperbanyak cabang dan menggabungkan beberapa pohon, dilakukan dengan okulasi serta pruning,” ungkap Wahyu, Selasa (5/10).

Wahyu yang sudah hampir 4 tahun menggeluti dunia bonsai ini, berharap banyaknya pecinta bonsai melakukan budidaya daripada harus berburu di alam. Hal ini sudah diawali dengan mewajibkan setiap Anggota PPBI Langkat-Binjai untuk memiliki lahan budidaya masing-masing. Hal ini juga sebagai program kerja PPBI Langkat-Binjai untuk menjadikan wilayah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai sebagai sentra bonsai Indonesia. (mag-6/saz)

Dinilai Tak Sesuai Bidang Ilmu, Golkar Sesalkan Rotasi Pejabat Eselon 3 dan 4

Taufik Hidayah Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar merupakan satu pengusung pasangan Almarhum H Juliadi-H Amir Hamzah. Sebagai partai pemenang dengan torehan 6 kursi di Gedung DPRD Binjai, partai berlambang pohon beringin ini, menyesalkan rotasi pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Pemkoa Binjai yang tak sesuai bidang ilmu.

Taufik Hidayah Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Binjai, Taufik Hidayah menyatakan, pihaknya turut merasa bertanggung jawab kepada masyarakat, atas rotasi yang dilakukan Pemko Binjai, lantaran menempatkan pejabat tidak sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensinya. Karena itu, dia meminta kepada Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, dapat menempatkan pejabat yang sesuai bidang ilmu, agar roda pemerintahan berjalan dengan efektif.

Tanggung jawab dimaksud, menurut Taufik, karena sebagai partai pengusung, jadi memiliki beban moral, lantaran masyarakat memberi amanah kepada pasangan Almarhum H Juliadi-H Amir Hamzah pada Pilkada 2020 lalu.

“Kami ingin Wali Kota Binjai arif dan bijaksana, dalam menempatkan pejabat di lingkungan pemerintahan,” harap Taufik, Selasa (5/10).

Dampak penempatan pejabat yang tidak sesuai bidang ilmu, lanjut Taufik, memberi pengaruh buruk terhadap pelayanan masyarakat. Karena sebagai partai pemenang dan pengusung, menurutnya, apapun kebijakan Pemko Binjai harus disahuti Partai Golkar.

“Kami (Partai Golkar) akan tetap mengontrol pergantian pejabat di lingkup Pemko Binjai,” tegasnya.

Namun demikian, Taufik menilai, rotasi pejabat yang telah dilakukan Pemko Binjai sebanyak 2 kali pada sepekan belakangan ini, juga sudah menempatkan pejabat yang sesuai dengan bidang ilmunya. Hanya saja, menurutnya, masih ada ditemukan penempatan pejabat yang belum tepat. “Kami harap Wali Kota Binjai menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan tupoksinya. Jika suatu pekerjaan diberikan kepada pejabat yang bukan ahlinya, maka hanya akan tinggal menunggu kehancuran saja,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Rahmad Fauzi, belum dapat dihubungi. Kabarnya, pria yang baru dilantik sebagai Sekretaris BKD Kota Binjai ini, sedang berada di Jakarta. (ted/saz)

Stok Vaksin Covid-19 di Deliserdang Mulai Menipis, Vaksinasi di Puskemas Dihentikan Sementara

TINJAU VAKSINASI: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang dr Ade Budi Krista, saat mendampingi Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar, meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Lubukpakam, beberapa waktu lalu.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Persediaan atau stok vaksin Covid-19 di Kabupaten Deliserdang mulai menipis. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang akan menghentikan sementara pelayanan vaksinasi Covid-19 di seluruh Puskesmas, mulai Selasa (5/10), hingga ada penambahan stok vaksin.

TINJAU VAKSINASI: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang dr Ade Budi Krista, saat mendampingi Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar, meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Lubukpakam, beberapa waktu lalu.

“Kondisi saat ini, memang sedang kekurangan vaksin. Sampai hari ini (kemarin, red), kami belum dapat alokasi baru. Sementara stok di gudang farmasi tinggal 2.600 dosis vaksin. Tidak cukup lagi untuk Puskesmas-Puskesmas,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang, dr Ade Budi Krista, Senin (4/10) lalu.

Menurut Ade, target warga Kabupaten Deliserdang yang perlu disuntik vaksin Covid-19 berjumlah 1,4 juta orang. Sementara, jumlah warga yang telah divaksinasi baru sekitar 300 ribuan orang, atau sekitar 24 persen. Menurutnya, saat ini minat warga untuk mengikuti vaksinasi cukup tinggi. Dalam satu hari, seluruh Puskesmas di Kabupaten Deliserdang dapat menghabiskan 8.000 sampai 10.000 dosis vaksin.

Ade juga mengatakan, Pemkab Deliserdang telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, untuk mengatasi kekurangan stok vaksin ini. Bahkan, menurutnya, Bupati Deliserdang telah meminta bantuan ke TNI dan Polri.

“Kami berharap masyarakat bersabar dan jangan menyalahkan pihak Puskesmas,” imbaunya.

Andri, seorang warga Tanjungmorawa, mengaku kesulitan untuk bisa vaksinasi di Kabupaten Deliserdang. Dia merasa heran, mengapa di satu sisi pemerintah melakukan imbauan jangan takut untuk divaksin, namun di sisi lain vaksin sulit untuk didapat.

“Datang ke Puskesmas, katanya enggak ada vaksin. Pergi ke acara-acara vaksinasi massal, kuotanya terbatas, jadi enggak bisa ikut. Aku mau melamar kerja, makanya aku butuh disuntik vaksin,” pungkasnya. (bbs/saz)

Divonis 2 Tahun Penjara, Oknum ASN Dinkes Binjai Dibebastugaskan

Palu Hakim-Ilustrasi

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai sudah mengetahui hasil putusan dr Ratna Milda Nasution, yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Binjai. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Kepala BKD Kota Binjai, Rahmad Fauzi, ketika dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Palu Hakim-Ilustrasi

“Ya, putusan oknum dokter tersebut sudah keluar,” ungkap Fauzi.

Fauzi pun mengatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti vonis Ratna yang tersandung perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan. Menurut dia, ancaman copot status Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Ratna, butuh serangkaian proses.

“Tidak langsung. Namun, sekarang ini sudah naik itu berkasnya. Yang besangkutan pembebasan sementara dari PNS,” jelas Fauzi, yang merangkap jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Kilat BKD Kota Binjai.

Pembebasan sementara dimaksud, yakni oknum ASN di Dinas Kesehatan Kota Binjai tersebut, untuk sementara tidak menyandang status sebagai pegawai. Disoal copot status PNS, menurut Fauzi, pihaknya harus mengkaji lebih dulu. “Kalau memang kaitannya dengan aturan tugas dan wewenang, bisa lebih parah (ancaman sanksi). Ya, bisa jadi penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu (vonis hakim), makanya dibebastugaskan sementara dari PNS,” sebutnya.

Sebelumnya, JPU Benny Surbakti, menuntut 3 tahun penjara. Terdakwa didakwa JPU dengan pasal 378 subsider 372, dan akhirnya divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim. Oknum Kepala Puskesmas Pembantu di Kota Binjai ini, menjadi calo mengajak honorer di lingkup Pemko Binjai untuk mengubah status menjadi pegawai, dengan membayar sejumlah uang tunai, yang kemudian berbuntut penipuan hingga penggelapan.

Siska, seorang korban yang merupakan guru honorer, kenal dengan terdakwa di RSUD Djoelham Kota Binjai, dan ditawarkan masuk pegawai dari jalur khusus. Bahkan, korban mendapat keyakinan, lantaran melakukan sambungan telepon video dengan mantan Wali Kota Binjai berinisial HMI, selama 15 detik. Singkat cerita, Siska akhirnya merugi Rp124 juta, yang melakukan pengiriman 5 hingga 6 kali, dan mayoritas tujuan rekening atas nama terdakwa.

Korban lain, Ikhsan Nurdiawan, yang juga guru honorer, terlibat kerugian Rp105 juta, untuk melakukan kepengurusan pegawai jalur khusus tersebut. Begitu juga Sindy Amelia, yang dilibatkan terdakwa, dengan berangkat ke Jakarta, berdalih untuk mengambil SK PNS milik ayahnya, yang dijanjikan menempati posisi di lingkungan RSUD Djoelham Kota Binjai. (ted/saz)

Dinas Pertanian Dairi Imbau Peternak Gunakan Biosecurity

Kabid Perikanan dan Peternakan pada Dinas Pertanian Dairi, drh Ermawati Berutu.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS. .

DAIRI, SUMUTPOS.Co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pertanian, belum bias memberikan bantuan bibit kepada peternak babi dikarenakan hingga saat ini belum ada obat/vaksin untuk mengatasi penyakit virus African Swine Fever (ASF) menyerang ternak babi.

Kabid Perikanan dan Peternakan pada Dinas Pertanian Dairi, drh Ermawati Berutu.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS. .

Kepala Bidang (Kabid) Perikanan dan Peternakan pada Dinas Pertanian Dairi, drh Ermawati Berutu menyampaikan, hingga saat ini virus ASF belum bisa dimusnahkan dari Dairi. “Dimana, masih kita temukan ternak babi masyarakat mati karena terserang virus dimaksud,”ujar Ernawati, Selasa (5/10)

Ermawati menyebutkan, walaupun saat ini ada masyarakat mengembangkan ternak babi, itu masih coba-coba. Kita belum berani menyuruh peternak untuk memulai pengembangannya kembali pasca wabah beberapa waktu lalu, ucapnya.

Dan bagi masyarakat yang sudah memulai beternak babi, disarankan supaya melakukan biosecurity ketat, misalnya disinfeksi kandang minimal 1 kali eminggu, lalulintas orang jangan sembaragan kekandang, sanitasi kandang dan lingkungan bersih serta pemilihan bibit yang bagus.

Ermawati menyebut, pendataan di lapangan populasi ternak babi di kabupaten Dairi saat ini antara 1700-2000 ekor. Jumlah peternak kita lihat akhir-akhir ini terus bertambah. Selain menyarankan melakukan biosecudify ketat, kalau ada peternak datang kemari kami bantu disinfektan dan tambahan makanan premix. (rud)xz

HUT ke-76 TNI, Jokowi: Kita Ibarat Alami Berlarut-larut

TINJAU ALUTSISTA Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri menumpangi golf car meninjau pameran alutsista pada HUT ke-76 TNI di Istana Merdeka, Selasa (5/10). .

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selama ulang tahun ke-76 kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Rakyat, bangsa dan negara juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI yang selalu menjadi penjaga utama kedaulatan bangsa.

TINJAU ALUTSISTA Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta istri menumpangi golf car meninjau pameran alutsista pada HUT ke-76 TNI di Istana Merdeka, Selasa (5/10). .

“TNI juga menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan,” ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan dalam HUT TNI, Selasa (5/10).

Pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini menuturkan, sampai dengan hari ini Indonesia masih berada di bayang-bayang pandemi Covid-19. Bila diibaratkan sebagai perang melawan Covid-19 saat ini seperti dalam perang yang berlarut-berlarut. “Perang yang sangat menguras tenaga, menguras pikiran, mental dan semangat juang. Perang yang membutuhkan kewaspadaan, kecepatan, sinergi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi,” katanya.

Karena itu, Jokowi mengatakan keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 ini tidak terlepas dari peran besar TNI. Sebab TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan. “Kemampuan perorangan, kemampuan satuan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk aluatsista telah digunakan dan digerakkan dalam menunaikan setiap tugas yang diberikan,” ungkapnya.

Jokowi berujar, penguatan budaya strategis prajurit dan perwira TNI harus tetap menjadi fondasi utama transformasi pertahanan. “Yaitu TNI yang manunggal dengan rakyat dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang defensif aktif, dengan pertahanan berlapis dan memanfaatkan lompatan teknologi militer dan investasi yang terencana,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga meminta TNI untuk selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman yang ada di Indonesia. “TNI selalu diaktifkan dalam menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas seperti pelanggaran kedulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalilsme, terorisme ancaman cyber, dan ancaman biologi. Termasuk juga ancaman bencana alam,” ujarnya.

Jokowi menuturkan, untuk menghadapi ancaman ini, maka transformasi pertahanan harus terus dilanjutkan. “Sehingga TNI bisa bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan indonesia yang mampu berperan dalam lingkungan strategis regional maupun global,” katanya.

“Modernisasi pertahanan keamanan ini ini juga harus disertai dengan terobosan pengelolaan ekonomi dan investasi pertanahan,” tambahnya.

Jokowi menuturkan, saat ini Indonesia harus bisa bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang. “Untuk itu, saya perintahkan untuk terus melakukan adopsi dan inovasi teknologi mutakhir di negara kita, bergerak aktif dalam konsorsium industri pertahanan global memegang teguh semangat kemandirian dan penguatan industri dalam engeri untuk mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia yang lebih mumpuni,” ungkapnya.(jpc)

PTM di Medan Tunggu Keputusan Gubsu

TINJAU VAKSINASI: Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi Camat Medan Johor Zulfakhri Ahmadi meninjau pelaksanaan vaksinasi di Jalan Karya Wisata, Medan Johor, Selasa (5/10).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Medan akan segera dilakukan Pemko Medan. Pembelajaran secara langsung tersebut tinggal menunggu keputusan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.

TINJAU VAKSINASI: Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi Camat Medan Johor Zulfakhri Ahmadi meninjau pelaksanaan vaksinasi di Jalan Karya Wisata, Medan Johor, Selasa (5/10).

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku, PTM di Kota Medan sudah bisa dilakukan. Menurutnya, rasio vaksinasi sudah mencapai lebih dari 20 persen seperti yang ditargetkan. Dari 105 ribu siswa SD dan SMP di Kota Medan, 35 ribu di antaranya sudah menjalani vaksinasi. Jumlah itu telah memenuhi syarat 20 persen yang ditetapkan untuk memulai PTM.

“Minggu lalu dari sekitar 105 ribu adik-adik dan anak-anak kita yang sekolah SD maupun SMP, baru sekitar 4 ribu yang sudah divaksin. Tapi setelah dilakukan percepatan, kemarin saya cek sudah lebih dari 35 ribu. Jadi sebenarnya kita sudah bisa PTM,” kata Bobby usai meninjau vaksinasi Jempol (Jemput Bola) di Green Kupi, Jalan Karya Wisata, Medan Johor, Selasa (5/10).

Namun demikian, kata Bobby, pihaknya masih akan menunggu keputusan Gubernur Sumatera Utara terkait pelaksanaan PTM untuk tingkat SMA se-derajat. Dengan begitu, PTM bisa digelar serentak untuk tingkat SD, SMP dan SMA. “Kalau SD dan SMP memang kewenangan kita (Pemko Medan). Tapi, SMA kan kewenangannya di gubernur. Untuk itu, kita koordinasi dulu dengan Pemprovsu, supaya nanti PTM-nya bisa serentak di Medan,” tandasnya.

Bobby mengatakan, Pemko sudah melakukan berkordinasi dengan Pemprov Sumut untuk pelaksanaan PTM terbatas. Segala persiapan PTM juga sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan, seperti menyiapkan infrastruktur Prokes di sekolah-sekolah. “Namun kemarin saya sampaikan dalam rapat itu, juga tentang tatap muka tetap harus berkoordinasi dengan Provinsi. Kata pak Gubernur tadi pagi, silahkan untuk melakukan tatap muka apabila mau dilakukan dulu SMP. Kami Pemko Medan memperbolehkan. Mekanismenya, akan kami lanjuti lebih terperinci lagi. Karena, ini menyangkut keselamatan anak-anak kita,” pungkas Bobby.

Sementara, Plt Kepala Dinas Kesehatan Medan dr Mardohar Tambunan mengatakan, terkait PTM, sewaktu Medan level III sudah dilakukan uji coba. Namun, wali Kota Medan mengingatkan tentang vaksinasi guru dan siswa belum sesuai diharapkan sehingga belajar tatap muka ditunda.

“Tapi, alhamdulillah sekarang hampir 50 persen vaksinasi (guru dan siswa) di Medan, sehingga tatap muka dalam persiapan. Pembelajaran tatap muka bukan langsung digelar begitu saja, melainkan ada pengaturan waktu, jadwal, prokes (protokol kesehatan) dari sekolah. Jadi, mulai dari siswa mau masuk atau pulangnya menjadi perhatian,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim meminta Pemko Medan memastikan penerapan Prokes yang ketat guna mencegah penyebaran Covid 19 di setiap sekolah-sekolah sebelum PTM Terbatas dilaksanakan di Kota Medan. Selain itu, vaksinasi guru dan siswa juga harus mencapai minimal 80 persen sebagai antisipasi timbulnya kembali peningkatan kasus Covid-19 di Kota Medan.

“Target vaksinasi guru dan siswa harus dicapai, minimal 80 pesenlah. Apalagi siswa SD atau usia 12 tahun ke bawah itu belum boleh vaksin, jadi dinas pendidikan harus memastikan, Prokes harus ketat diterapkan di sekolah-sekolah dasar,” kata Hasyim kepada wartawan di ruangan kerjanya, Selasa (5/10).

Dikatakan Ketua DPC PDIP Kota Medan ini, Satgas Covid-19 juga harus ada di lingkungan sekolah agar penerapan Prokes tidak dilalaikan. “Saya dengar bulan ini memang akan dimulai PTM, karena Medan sudah turun ke level 2. Tapi ini harus dipersiapkan dengan matang, dari vaksinasi guru, siswa dan orangtua siswa, prokes yang ketat yakni persediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer serta penerapan lainnya sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Hasyim, bila sudah ada sekolah yang melaksanakan PTM, maka Satgas Covid-19 Kota Medan ataupun kecamatan harus bertindak ke lapangan dengan melihat langsung penerapan Prokes dengan ketat dari sekolah-sekolah tersebut. Sebab selain prokes, PTMT juga harus dilakukan dengan pengaturan sesuai teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan perkantoran yang sudah dapat dilakukan dengan jumlah pegawai masuk 50 persen dengan tetap memberlakukan prokes, juga tetap harus diawasi. “Ini harus menjadi perhatian bersama, karena dari kasus kemarin yang melonjak akibat kelalaian kita tidak mengikuti Prokes,” ucapnya.

50 Persen Warga Medan Sudah Divaksin

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengklaim, setengah atau 50 persen dari jumlah warga Kota Medan yang masuk dalam kategori penerima vaksin, sudah divaksinasi Covid-19. Artinya, sekitar 950 ribu dari 1,9 juta jiwa warga Medan yang masuk dalam target vaksinasi, telah melakukan vaksinasi Covid-19.

Hal ini sekaligus menunjukkan, masyarakat Kota Medan sangat antusias dalam melakukan vaksinasi Covid-19. “Untuk total Kota Medan dari 1,9 juta jiwa, itu 50 persen lebih sudah tervaksin,” ucap Bobby, Selasa (5/10) siang.

Dikatakan menantu Presiden Joko Widodo itu, saat ini Pemko Medan masih memiliki stok 55 ribu dosis. Dengan begitu, Pemko Medan akan terus meningkatkan vaksinasi bagi warga Kota Medan. Tak cuma itu, TNI/Polri di Kota Medan juga masih memiliki stok Vaksin Covid-19 hingga saat ini. Bahkan, jumlah vaksin TNI/Polri di Medan mencapai 60 ribu dosis.

“Kota Medan dengan target-target kita masih cukup (vaksinnya). Karena kita, enggak begitu habis baru kita minta. Ini tetap kita koordinasikan dengan TNI-Polri, punya Polrestabes Medan masih ada sekitar 40.000 dosis dan Kodim ada 20.000, saya tanya kemarin. Jadi ini masih bisa, karena kita saling suplai,” ujar Bobby. (ris/gus/map)

Kini Tidak Ada Lagi PPKM Level 4 di Sumut, Awas Jangan Lengah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kini tidak ada lagi daerah di Sumatera Utara yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Artinya, penularan Covid-19 di Sumut sudah melandai. Meski begitu, masyarakat diminta tidak lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, agar penularan Covid-19 tidak kembali meningkat seperti beberapa waktu lalu.

HAL tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi melalui Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis. “Pak Gubernur meminta masyarakat agar terus waspada, poin penting yang ditekankan gubernur adalah masyarakat harus terus ketat melaksanakan protokol kesehatan, jangan lengah walaupun kasus melandai, “ ujar Arsyad, Selasa (5/10).

Sebagai informasi, berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 48 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease (Covid) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, sudah tidak ada lagi wilayah Sumut yang menerapkan level 4.

Bahkan kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 3 hanya Kota Binjai dan Padangsidimpuan. Sementara yang menerapkan PPKM level 2 di antaranya Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Dairi, Toba Samosir, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdangbedagai, Batubara, Padanglawas Utara, Padanglawas, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Kota Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, dan Gunungsitoli. Selain itu, ada empat wilayah Sumut yang kini menerapkan PPKM level 1 antara lain Kabupaten Deliserdang, Nias Barat, Kota Sibolga, dan Tebingtinggi.

Saat ini, penularan Covid-19 di Sumut sudah melandai. Per 4 Oktober 2021, kasus positif harian sebanyak 36 kasus, sehingga kasus aktif kini menjadi 1.334 orang dan meninggal satu orang. Rata-rata kasus harian seminggu terakhir sebanyak 70-an kasus. Vaksinasi juga terus dikebut, hingga saat ini vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 34,91 persen dan dosis kedua sebanyak 19,90 persen. Sementara bed occupancy rate (BOR) kini hanya sebanyak 9 persen.

Tebingtinggi PPKM Level 1

Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan menyambut baik atas keberhasilan Kota Tebingtinggi turun ke level 1 penerapan PPKM. Menurutnya, hal ini berkat kerja keras semua pihak yang telah membantu Pemko Tebingtinggi, termasuk Polres Tebingtinggi, Koramil 13 Tebingtinggi 0204 Deliserdang (DS), Kejaksaan Tebingtinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengusaha serta lintas sektoral dalam penanganan penyebaran pandemi Covid-19.

“Ini semua berkat kerjasama yang baik, keberhasilan ini hendaknya bisa dipertahankan pada level 1 seterusnya sampai benar benar pada level zero. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi yang mendukug Prokes di masa pandemi Covid-19 sehingga dalam keputusan Mendagri terkait PPKM, kita mampu menekan angka peyebaran pandemi Covid-19 di Kota Tebingtinggi,” kata Umar Zunaidi.

Mempertahankan level 1, ungkap Umar Zunaidi, tidaklah gampang. Masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan peranannya, walaupuh sudah divaksin, tetap harus menjaga protokol kesehatan, seperti tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan menjaga pm jarak, apabila 3 M ini tetap dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi, maka kita akan keluar dari zona pandemi Covid-19, sehingga sesuai tatanan yang ada, geliat ekonomi bisa di laksanakan seperti biasanya.

Selain mematuhi protokol kesehatan, Umar Zunaidi Hasibuan juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi, dimana saat ini, Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Kesehatan bersama dengan Polres Tebingtinggi, TNI melakukan serbuan vaksinasi baik di puskesmas, pasar pasar tradisional, Kantor Lurah dan datang langsung kerumah serta kepada para pelajar.

“Nah mengapa harus vaksinasi, karena dengan vaksinasi akan memberikan kekebalan tubuh dalam melawan virus yaitu herd immunity. Maka penyebaran pandemi Covid-19 bisa ditekan. Apabila warga ada yang sakit, cepat berobat kerumah sakit atau puskesmas, jangan tunggu parah, baru berobat,” pinta Umar Zunaidi.

Jangan Euforia

Wali Kota Medan, Bobby Nasution juga menyambut baik, Kota Medan bisa keluar dari PPKM Level 3. Menurut Bobby, penurunan Level PPKM di Kota Medan dari Level 3 ke Level 2 berkat kerjasama seluruh pihak, khususnya masyarakat Kota Medan. “Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Medan, syukur Alhamdulillah atas kerjasama semuanya. Pemko Medan, kecamatan, dinas kesehatan, kepala lingkungan, TNI, Polri, Babinsa, Babinkamtibmas, Medan hari ini sudah masuk PPKM Level 2,” kata Bobby.

Namun begitu, Bobby meminta kepada warga Kota Medan untuk tidak euforia dan dapat secara bersama-sama menjaga dan mempertahankan status PPKM Level 2 di Kota Medan dengan cara menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. “Mudah-mudahan level ini terus bisa kita pertahankan, terus kita bisa jaga. Saya juga berpesan kemarin ketika level 3, kemarin kita mengadakan rapat persiapan level 3,” ujarnya.

Dikatakan Bobby, dengan turunnya Level PPKM di Kota Medan, maka Pemko Medan bersama Satgas Covid-19 Kota Medan akan segera membahas kemungkinan dilakukannya sedikit pelonggaran di beberapa sektor. “Akan kita bicarakan, apa-apa saja yang bisa kita sedikit longgarkan lagi dan bagian mana saja yang perlu kita tetap perketat, terkhusus tentang prokes,” katanya.

Bobby menuturkan, ke depannya Pemko Medan akan terus mengejar target vaksinasi Covid-19. Vaksinasi tersebut akan tetap dilakukan di 41 puskesmas di Kora Medan dan sentra-sentra Vaksinasi Covid-19 lainnya.

Terpisah, Plt Kadis Kesehatan Kota Medan dr Mardohar Tambunan mengaku sangat bersyukur karena status PPKM di Medan kini menjadi level 2. Meski begitu, diimbau kepada masyarakat bahwa belum bebas dari virus corona. “Tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan protokol kesehatan (prokes). Mau itu level 1 pun, prokes tetap diterapkan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata Mardohar, Selasa (5/10).

Dia mengatakan, saat ini isolasi terpusat (isoter) di Medan hanya dua lokasi yakni eks Hotel Soechi dan Gedung P4TK Helvetia. Pasien di dua lokasi tersebut hanya tinggal sedikit. “Pasien di dua isoter hanya tinggal tiga atau empat orang saja. Sedangkan untuk isoter KM Bukit Raya di Belawan sudah tidak ada lagi pasien, sehingga sudah balik ke Jakarta,” ujarnya.

Mardohar menyatakan, hingga saat ini wilayah kecamatan di Medan masih dalam pengawasan satuan tugas penanganan kelurahan maupun kecamatan. “Meski turun jadi level 2, tidak ada bebas. Masih dalam pengawasan terus oleh satgas masing-masing kelurahan dan kecamatan,” ucapnya.

Ia meyakini, ke depannya Kota Medan akan berada di level 1. Asalkan, masyarakat benar-benar menerapkan protokol kesehatan di manapun berada. Di sisi lain, diminta kepada pemerintah provinsi agar lebih memperketat keluar masuk masyarakat melalui bandara. “Kalau sebelumnya negara lain takut masuk ke Indonesia, nah sekarang bukan kita melarang tapi kita perketat lah sesuai dengan ketentuan masing-masing dan itu yang perlu sekarang,” tandasnya.

Pesta di Jambur Sudah Boleh

Bupati Karo, Cory Sebayang menyampaikan, PPKM di Kabupaten Karo dari level 3 turun menjadi level 2. Artinya, pada penurunan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan acara adat suka maupun duka fasilitas Jambur sudah dapat dipergunakan. “Akan tetapi tetap mempedomani aturan prokes dan batasan 50 persen, kita antisipasi para pimpinan satuan wilayah untuk bersama memperhatikan dan menjalankan prokes, jangan sampai naik level. Tentunya atas kerja sama kita antar instansi terkait, PPKM di wilayah kita turun dari 3 menjadi level 2, agar dipertahankan dan kalau bisa diturunkan lagi menjadi 1,” kata Bupati saat Rapat Analisa dan Evaluasi terhadap Percepatan Covid-19 di Polres Karo.

Lanjut Cory, setelah turunnya Level di Kabupaten Karo menjadi Level 2, aturan pelaksanan jambur untuk pesta sudah dapat dibuka, namun dengan tetap mempedomani aturan prokes dan batasan 50 persen.

Sedangkan, Kapolres Tanah Karo dalam sambutannya menyampaikan, di wilayah Karo, zonasi PPKM sudah turun menjadi level 2. “Harapan kita bersama wilayah Karo menjadi turun level 1. Sehingga, agar rekan-rekan Forkopimca, dapat merapatkan kembali di wilayahnya masing masing, untuk mempertahankan level 2 ini, dan kalau bisa diturunkan menjadi level 1,” ungkapnya.

Lanjutnya lagi, Forkopimca agar melaksanakan pengawasan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 untuk segera dilaksanakan 3T, agar tidak tersebar penyebarannya, dan diawasi sampai sembuh. “Dianalisa kematian akibat Covid-19 umumnya terjadi kepada masyarakat yang terpapar, namun belum mendapatkan vaksinasi, menjadi evaluasi bersama vaksinasi harus benar benar dilaksanakan sampai dengan vaksin ke 2 dan dipercepat pelaksanaanya,” ujarnya.

Sergai Turun ke Level 2

Kerja keras Satgas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) juga membuahkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini dapat ditandai dengan perkembangan kasus Covid-19 yang semakin membaik dan sejalan dengan menurunnya level PPKM dari Level 3 menjadi Level 2.

Juru bicara Satgas Covid-19 Sergai, Akmal mengatakan, penurunan level 3 menjadi level 2 tersebut berdasarkan Inmendagri Nomor 48 Tahun 2021 tentang PPKM yang berlaku tanggal 5 hingga 18 Oktober 2021.

Akmal menyebut, jika penetapan level wilayah berdasarkan Inmendagri berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 dan vaksiasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan penurunan level Kabupaten Kota dari level 3 menjadi level 2, dengan capaian total vaksinasi dosis 1 minimal sebesar 50 persen dan capaian vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun minimal sebesa 40 persen. “Sedangkan untuk proses belajar mengajar pada level 2, sesuai dengan pengaturan teknis dari Kemendikbud Ristek dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat,” jelas Akmal. (prn/ian/ris/map/deo)

Desa Silalahi III Dikukuhkan Sebagai Kampung Siaga Bencana

BANTUAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Camat Silahisabungan, Hamaska Silalahi serta Kepala Seksi Mitigasi Kemensos, Tota Oceana memberikan bantuan uang kepada KSB Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan. SUMUT POS/Komimfo Dairi.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengukuhkan Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi sebagai kampung siaga bencana (KSB).

BANTUAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Camat Silahisabungan, Hamaska Silalahi serta Kepala Seksi Mitigasi Kemensos, Tota Oceana memberikan bantuan uang kepada KSB Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan. SUMUT POS/Komimfo Dairi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmatsyah Munthe mengatakan, peresmian kampung siaga bencana ditandai dengan pengukuhan pengurus kampung siaga bencana.

Apel pengukuhan KSB dihadiri Kepala Seksi Mitigasi Kementerian Sosial, Tota Oceana, Koordinator Tagana Sumatera Utara, Eka Darmayanto.

Dikatakan Rahmatsyah, dalam sambutannya, Bupati Eddy KA Berutu menegaskan, Dairi sebagai salahsatu daerah yang tingkat bencananya sangat tinggi, sangat bersyukur bisa menjadi salahsatu perhatian pemerintah pusat melalui Kemensos untuk pembentukan program KSB dimaksud.

Eddy mengharapkan, dengan terbentuknya KSB kita sudah siap dan tanggap untuk mengantisipasi bencana khususnya di kawasan Danau Toba Silalahi.

Ditambahkan, program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. “Garda terdepan jika terjadi bencana adalah masyarakat, oleh karena itu kesiapsiagaan masyarakat saat mengatasi bencana sangat diperlukan dengan dibentuknya kampung siaga ini,”kata Eddy.

Sementara itu, Kepala Seksi Mitigasi Kemensos, Tota Oceana mengatakan, kampung siaga bencana adalah implementasi dari program dan kebijakan nasional pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat.

Ia menyebutkan, dipilihnya Desa Silalahi III sebagai KSB, berdasarkan analisa terhadap indeks resiko bencana yang diterbitkan oleh badan nasional penanggulangan bencana (BNPB). (rud/han)