27 C
Medan
Thursday, January 1, 2026
Home Blog Page 3105

MPW PP Sumut Verifikasi Faktual Kader Binjai

SAMBUTAN: Ketua MPC PP Kota Binjai, J Payo Sitepu saat sampaikan kata sambutan.TEDDY AKBARI/SUMTU POS.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual dari Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Sumut, mengunjungi Sekretariat MPC PP Kota Binjai di Jalan Gunung Sibayak, Kelurahan Tanah Merah, Binjai Selatan, Kamis (8/9) lalu.

SAMBUTAN: Ketua MPC PP Kota Binjai, J Payo Sitepu saat sampaikan kata sambutan.TEDDY AKBARI/SUMTU POS.

“Kedatangan tim verifikasi dalam rangka menuju back to zero to be hero. Verifikasi dimaksud, yakni melakukan pendataan secara administrasi dan faktual kepengurusan pimpinan MPC, PAC, serta pimpinan ranting serta kader di Binjai,” ungkap Sekretaris MPC PP Kota Binjai, Heran Ginting, dalam rapat pertemuan verifikasi faktual tersebut.

Ketua MPC PP Kota Binjai, J Payo Sitepu, mengucapkan selamat datang kepada Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual MPW PP Sumut dan Korcab 6 Kota Binjai.

“Mudah-mudahan atas kunjungan ini, menjadikan motivasi dan semangat bagi kami, segenap keluarga besar PP Binjai. Kami sebagai kader yang mencintai PP, siap menjalankan AD ART dan PO PP untuk membesarkan dan mengharumkan nama organisasi masyarakat PP sebagai garda terdepan membela Pancasila bersama TNI dan Polri,” ungkap Payo, Jumat (10/9).

Di tempat yang sama, Ketua MPO PP Kota Binjai Alders Syam Siahaan, diwakili Eddy Aswari, mendukung langkah Tim Verifikasi Administrasi dan Faktual MPW PP Sumut. Bahkan, dia menyambut baik hal tersebut.

“Verifikasi raktual ini sangat baik dan positif untuk kepentingan kita dalam menjalankan roda organisasi PP. Baik itu dari tingkat MPN, MPW, MPC, PAC, ranting dan anak ranting yang ada di seluruh penjuru Tanah Air,” tuturnya.

“Jadi, ini sesuatu yang sangat berharga bagi kita di dalam memahami dan menjalankan organisasi. Ilmu itu penting, karena dengan ilmu dan pengetahuan kita dapat membuat planning serta inovasi ke depan di dalam membesarkan organisasi yang kita cintai ini,” jelas Abah Eddy, sapaan karib Eddy Aswari.

Sementara itu Korcab MPC PP Kota Binjai, H Dahnialsyah menyampaikan, verifikasi yang dilaksanakan ini, mencakup verifikasi administrasi mulai dari tingkat ranting, PAC, hingga tingkat MPC. Kegiatan ini, menurutnya, juga bertujuan untuk mempersiapkan diri ke ‘Back to Zero’ yang memiliki arti masa kepengurusan seluruh MPC dan PAC akan diseragamkan.

Dalam verifikasi, tim melakukannya secara berkelompok. Selain itu, tim juga melakuan bimbingan dan pembinaan kepada kader, sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik.

Pantauan awak media, terlihat hadir dalam acara tersebut, Perwakilan MPW PP Sumut, yakni Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan Ikbal Hafafi Hasibuan, Ketua Bidang Perekonomian & Pengusaha Zainuddin, Ketua Bidang Sarana/Prasarana & IT M Muslih, serta anggota Edy Yusuf Sinaga dan Dini Hikmayani Nasution. Turut hadir juga Korcab 6 Kota Binjai, yakni Ketua Korcab H Dahnialsyah, Sekretaris Korcab Hendra DS, dan anggota Irwan Gamal, Sahat Silaen, hingga Nurkiftiah. (ted/saz)

Gubernur Resmikan Pembangunan Kampung Sedekah KSJ di Batubara

BATU PERTAMA: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat meletakkan batu pertama pembangunan Wisata Kampung Sedekah di Desa Petatal, Kecamatan Datok Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Jumat (10/9).

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, melakukan peletakan batu pertama peresmian pembangunan Kampung Sedekah Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) di Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Jumat (10/9). Hal ini diharapkan dapat berkontribusi menyejahterakan masyarakat sekitar.

BATU PERTAMA: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat meletakkan batu pertama pembangunan Wisata Kampung Sedekah di Desa Petatal, Kecamatan Datok Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Jumat (10/9).

Menurut Edy, Kampung Sedekah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sumut. Karena, untuk menyejahterakan masyarakat perlu dukungan dari setiap pihak. Satu caranya adalah dengan bersedekah.

“Niat membuka Kampung Sedekah saja, hampir sama pahalanya dengan bersedekah,” ungkap Edy.

Edy juga yakin, pembangunan Kampung Sedekah ini tidak berasal dari niat apapun selain hanya mencari pahala dan membantu sesama.

“Ini (sedekah) perintah Allah, kita berniat mendapat rida Allah, serta mendapat kemudahan dari-Nya,” jelasnya.

Usai meletakkan batu pertama, Edy menandatangani prasasti Kampung Sedekah KSJ. Bersama rombongan, dia pun meninjau gedung yang akan digunakan untuk rumah tahfiz, yang kondisinya sudah rampung serta siap digunakan. Pada kesempatan itu, Edy juga menyerahkan santunan kepada sejumlah anak yatim. Kemudian melaksanakan Salat Jumat di Masjid Al Ikhwan.

Pembina KSJ, Ikhwan Lubis menyampaikan, di Kampung Sedekah KSJ akan terdapat panti asuhan, hingga berbagai fasilitas yang berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat duafa dan anak yatim piatu. Juga akan ada pusat pelatihan UMKM hingga edukasi anak yatim. Kampung Sedekah juga terintegrasi dengan rumah tahfiz Alquran dan sebuah masjid.

“Di Kampung Sedekah ini juga, nantinya diharapkan menjadi destinasi wisata, karena ada outbond dan lainnya,” tutur Ikhwan yang juga Kapolres Batubara.

Sebagai informasi, saat ini telah ada Kampung Sedekah di tempat lain, seperti Tapanuli Tengah dan Pematangsiantar. Kampung Sedekah dibangun oleh KSJ.

Turut hadir Bupati Batubara Zahir, Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Prima, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Fitriyus, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Baharuddin Siagian, dan Kepala Dinas Kehutanan Herianto. (prn/saz)

Leicester vs Manchester, Momok Vardy

SUMUTPOS.CO – Jamie Vardy menjadi momok yang menakutkan bagi Manchester City. Pasalnya, striker berusia 34 tahun tersebut sangat gemar membobol gawang The Citizens. Di antara tim-tim besar Premier League aat ini, Manchester City adalah korban favorit Vardy.

Karenanya, saat Manchester City bertandang ke Stadion King Power, markas Leicester City pada Sabtu (11/9) malam pukul 21.00 WIB, Josep Guardiola harus putar otak dalam menerapkan strategi untuk menghentikan seorang Vardy. Jika berhasil, itu akan menjadi kunci kemenangan bagi The Citizens pada laga ini. Total 9 gol teah dilesakkan Vardy ke gawang City. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak, dibanding ke gawang Tottenham Hotspur 8 gol, ke gawang Manchester United 5 gol, serta gawang Chelsea yang baru ia jebol sebanyak 4 kali.

Vardy juga tercatat sanggup menorehkan 2 kali hattrick saat bersua City. Torehan pertama terjadi di kandang sendiri pada musim 2016/2017, ketika itu Leicester menang 4-2. Kemudian yang kedua terjadi pada musim 2020/2021 lalu, saat The Foxes melumat The Citizens 2-5 di Etihad Stadium. “Pola permainan kami terkadang bisa menguntungkan pemain seperti Vardy. Di kotak penalti dan di sepertiga pertahanan lawan, ia pemain yang luar biasa. Bagi saya, Vardy merupakan salah satu striker terbaik yang pernah saya temui,” puji Guardiola.

Sialnya dalam kondisi seperti ini, Guardiola harus kehilangan 2 kiper utamanya. Ederson dituntut tidak bermain dalam laga akhir pekan ini oleh Timnas Brasil, sebagai buntut penolakan atas pemanggilan dirinya ke ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 pada bulan ini. Hal yang sama berlaku untuk Gabriel Jesus. Kiper kedua Man City, Zack Steffen, juga harus absen lantaran masih menjalani isolasi usai terpapar Covid-19. Praktis pilihan terakhir Guardiola akan tertuju pada kiper 36 tahun bernama Scott Carson.

Saat sang rival tidak bisa bermain dengan kekuatan terbaiknya, hal berbeda justru terjadi di kubu Leicester. Pelatih Brendan Rodgers menyebut ada 2 pemain yang bakal absen, namun Jonny Evans dan Jannik Vestergaard sudah mulai pulih dari cedera.

Skuad The Foxes juga siap menyambut kembali kehadiran Ryan Bertrand yang dinyatakan sudah pulih dari Covid-19. (trt)

Jika Tidak Patuhi Harga Tertinggi Tes Antigen, Izin Faskes Bakal Tak Diperpanjang

ANTIGEN: Petugas medis melakukan test Antigen kepada seorang pelajar. Pemerintah saat ini telah menurunkan tarif test antigen maksimal Rp109 ribu untuk luar Pulau Jawa.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menurunkan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan screening Covid-19 melalui metode Rapid Diagnostic Test (RDT) Rapid Test Antigen menjadi Rp109 ribu untuk di luar Pulau Jawa dan Bali, mulai 1 September lalu. Untuk itu, Dinas Kesehatan Medan mengimbau agar seluruh fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kota Medan mematuhinya.

Ilustrasi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Mardohar Tambunan mengatakan, penurunan harga tes antigen itu harus dilaksanakan agar tidak terjadi perbedaan harga di lapangan yang dapat menimbulkan kekecewaan di masyarakat.

“Soal perbedaan harga, itu tetap kita pantau. Tapi soal perbedaan harga itu bukan ke kita tanggungjawabnya, soal kesehatannya bisalah ke kita. Karena soal nilai ekonomisnya, itu ada di Dinas Perdagangan Kota Medan tanggungjawabnya,” kata Mardohar kepada wartawan, Jumat (10/9).

Dikatakan Mardohar, pemerintah sudah secara jelas menentukan harga rapid test PCR dan antigen. Jika ada rumah sakit, klinik, atau faskes yang melanggar ketentuan tersebut, pihaknya tidak akan segan-segan untuk melakukan penindakan. “Tapi sampai sekarang belum ada kita temukan faskes (menaikkan harga). Kalaupun nanti pada akhirnya kita tahu, kita akan melihat dari posisi terbaiknya. Tapi adalah yang melaporkan soal (kenaikan) harga itu,” ujarnya.

Mardohar kembali mengingatkan agar rumah sakit, klinik dan faskes tidak melanggar ketentuan soal harga rapid test antigen atau pihaknya akan keluarkan rekomendasi untuk tidak memperpanjang izin operasional mereka. “Kalau dilanggar, ya tentu akan diberikan sanksi. Sanksinya tidak akan kita beri rekomendasi untuk perpanjang izin operasional,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin meminta kepada Dinas Perdagangan Kota Medan untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap penyedia jasa pelayanan Swab Antigen di Kota Medan agar tetap mengikuti instruksi Presiden RI.

“Kita melihat Dinas Perdagangan belum melakukan pengawasan secara maksimal, harusnya mereka serung turun ke lapangan, mereka sidak. Dinas Perdagangan harus menjalankan apa yang menjadi Tupoksi mereka, jangan semuanya dibebankan kepada Dinkes,” ucap Duin kepada Sumut Pos, Jumat (10/9).

Duin mengatakan, tidak semua faskes dapat diawasi oleh Dinas Kesehatan. Sebaliknya, Dinas Perdagangan Kota Medan sudah seharusnya membentuk tim yang berkeliling dalam mengawasi harga eceran tertinggi jasa Swab Antigen di Kota Medan. “Makanya Dinas Perdagangan harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait mana-mana saja faskes yang membuka jasa pelayanan Antigen, lalu mereka yang kesana untuk melakukan pengawasan. Kita minta Dinas Perdagangan segera melakukannya,” pungkasnya. (map)

Sehari, 5.275 Pasien Covid-19 Sembuh, Sumut Tertinggi Nasional

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka kesembuhan pasien Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat, dalam satu hari 5.275 orang dinyatakan sembuh dari infeksi virus Corona, Jumat (10/9). Dengan tambahan 5.275 itu, maka saat ini total angka kesembuhan Covid-19 di Sumut naik dari 82.972 orang menjadi 88.247 orang.

Hal ini terlihat berdasarkan data dari Kemenkes RI yang disampaikan BNPB, Jumat (10/9). Dari data itu pula, Sumut menjadi daerah penyumbang terbanyak kasus sembuh secara nasional, 5.275 kasus dari 14.356 kasus. Bahkan, capaian Sumut ini jauh di atas Provinsi Jawa Barat yang ada di bawahnya dengan 930 kasus kesembuhan.

Meski begitu, Sumut masih tetap memperoleh penambahan kasus positif baru sebanyak 350 orang, sehingga total akumulasi kasusnya naik dari 100.744 menjadi 101.094 orang. Dengan begitu, Sumut masih menjadi provinsi tertinggi keempat dalam menyumbangkan 5.376 kasus baru positif di Indonesia.

Sedangkan untuk kasus kematian, Sumut menambah tiga kasus baru, sehingga totalnya naik menjadi 2.565 orang. Atas data tersebut, maka saat ini kasus aktif Covid-19 Sumut menurun signifikan sebesar 4.928 poin, dari sebelumnya 15.210 menjadi 10.282 orang.

Sementara secara nasional, kasus Covid-19 pada Jumat (10/9), bertambah 5.376 kasus dalam sehari. Jumlah itu terdeteksi dari 235 ribu spesimen. Angka kematian Covid-19 masih tinggi di angka 315 jiwa. Kini total sudah 4.158.731 orang terinfeksi Covid-19 di tanah air.

Angka kematian karena Covid-19 sebanyak 138.431 jiwa. Kematian harian terbanyak terjadi di Jawa Timur 49 jiwa, Jawa Tengah 47 jiwa, Kalimantan Selatan 21 jiwa. Kasus Covid-19 terbanyak harian disumbang Jawa Barat 540 kasus. Kemudian Jawa Timur 515 kasus, Jawa Tengah 505 kasus, Sumatera Utara 350 kasus, dan DKI Jakarta 261 kasus.

Ada 149.780 orang yang diperiksa dengan metode TCM, PCR, dan antigen. Pemeriksaan berpengaruh pada angka positivity harian. Angka positivity rate yaitu jumlah positif kumulatif dibagi jumlah orang yang dites lalu dikali 100.

Angka positivity rate orang harian kini sudah satu digit atau 3,5 persen. Sudah mencapai target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni harus di bawah 5 persen. Artinya Indonesia sudah berhasil sesuai standar WHO.

Pasien sembuh harian bertambah 14.536 orang. Paling banyak kasus sembuh paling banyak di Sumatera Utara yakni 5.275 orang. Dan total angka kesembuhan saat ini sebanyak 3.901.766 orang.

Sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Hanya ada 3 provinsi di bawah 10 kasus. Dan tak ada satupun provinsi dengan nol kasus.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah yang dikonfirmasi membenarkan tingginya capaian angka kesembuhan tersebut. Angka itu, kata Aris, juga didapatkan dengan verifikasi ketat dari data update Kabupaten/Kota yang masuk ke Provinsi Sumut. “Saat ini penanganan Covid-19 di Provinsi Sumut juga telah semakin membaik. Terutama, berkat support dari sejumlah lokasi isolasi terpusat (isoter) yang telah dimiliki di Sumut. Selain itu, treatment kita dalam penanganan Covid-19 ini juga telah semakin percaya diri,” ujarnya singkat.

Data Medan, Madina, Siantar, dan Sibolga Kacau

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengungkapkan, ada empat kabupaten dan kota yang memiliki data penanganan Covid-19 tak becus. Yakni Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Menurut Edy, ini disebabkan karena petugas pendataan terkait hal itu gagap teknologi alias gaptek. Padahal, sebut dia, seluruh pendataan kini menggunakan perangkat digital. “Kita empat (daerah) kacau ini. Empat kabupaten kota kacau. Medan, Sibolga, Mandailing Natal dengan Siantar. Kacau ini. Yang lain kacau, tapi limitnya masih dibawah sehingga tidak mendongkrak,” katanya menjawab wartawan, Jumat (10/9).

Ia mencontohkan Kabupaten Madina, di mana terjadi kesalahan pendataan yang menyebabkan daerah itu ditetapkan berstatus PPKM Level 4 dan kemudian dianulir. “Ini contoh Bupati Madina. Mertuanya dengan adik istrinya dinyatakan meninggal. (Padahal) masih hidup mertuanya. Ini siapa yang buat ini meninggal? Begitu sampai ke sana, dia (disebut) 76 meninggal dalam satu minggu padahal cuma 6 meninggal dalam satu minggu. Makanya dia masuk level 4. Inilah, digital ini bagus. Tapi kalau yang mengawaki masih gaptek, inilah hasilnya,” kata Edy.

Di sisi lain, lanjut dia, kondisi Covid-19 di Sumut sudah jauh berangsur membaik. Hanya saja, karena proses update data belum baik, menyebabkan angka Covid-19 masih membengkak. “Kalau ini yakin kita lakukan dengan benar, kita tidak segitu ini. Kita sudah bagus kondisinya. Kenapa sampai 400 sekarang ini? Kalau saya teliti kita double-double (datanya). Kembali lagi, kita gaptek, tidak terlalu jago. Atau daerah-daerah kita itu sinyalnya timbul tenggelam,” ujarnya.

Ia mengaku segera mengevaluasi hal ini. Serta beri sinyal menjadi tugas pertama bagi Kadinkes Sumut, Ismail Lubis yang baru dilantiknya guna memperbaiki kekacauan data tersebut. “Inilah sedang kita evaluasi dan segera nanti kadis kesehatan (menindaklanjutinya). Gubernur kan jagonya. Anak buah dululah. Karena tak mengerti juga saya sampai sejauh itu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi soal kacaunya data penanganan Covid-19 di Kota Medan, Wali Kota Bobby Nasution menolak hal itu. Menantu Presiden Jokowi itu menegaskan, hasil sampel warga positif yang melakukan swab PCR di fasilitas kesehatan swasta dikirimkan ke Pemprov Sumut, bukan ke Pemko Medan.

“Saya katakan seperti itu, saya bukan tak mau disalahkan. Hanya yang milik kamilah yang melapor ke Pemko Medan, jadi terkadang ketika positif kami data. Ketika dites negatif dia melakukan mandiri, terlapor di all report negatif tapi di kami tidak dilapor,” ujar Bobby di Medan, Jumat (10/9).

Karena sistem tersebut, dia mengatakan telah terjadi perbedaan data antara Pemprov Sumut dan Pemko Medan. Alhasil Kota Medan masih berada di PPKM level IV, padahal sudah level III.

Diakuinya persoalan data itu harus diperbaiki agar mendapatkan hasil yang maksimal. “Hal seperti ini yang perlu dibereskan,” tegasnya.

Walaupun sudah berada di PPKM level III, Bobby belum mengizinkan pembelajaran tatap muka digelar. “Belajar tatap muka belum,” katanya.

Penurunan PPKM level IV menjadi III, diakui Bobby disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat rapat evaluasi di Rumah Dinas Gubernur Sumut Kamis 9 September 2021 kemarin. Akan tetapi penyampaian masih secara lisan, belum secara resmi atau tertulis. “Secara resmi belum, kalaupun di lapangan kata pak menko sudah level III, secara resmi surat masih level IV jadi belum belajar tatap muka dulu,” bilangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah untuk memperbaiki pendataan penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (9/9), saat kunjungan kerja ke Sumut.

“Namun harus jadi catatan, masih ada kasus yang lebih dari 21 hari yang tentunya perlu di-cleansing datanya, apakah sembuh apa meninggal, sehingga itu yang membuat Sumut berada di posisi kedua. Memang bapak presiden meminta angka yang menggantung ini diselesaikan, sehingga penanganannya lebih tajam dan baik,” katanya usai Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Luar Jawa-Bali di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis (9/9).

Persoalan pendataan yang belum baik ini menurut dia, terjadi di banyak daerah. Ia mencontohkan Lampung, yang menjadi daerah tertinggi positivity ratenya sebesar 7 persen. “Walaupun dia mengakui bahwa jumlahnya tidak segitu, tapi kami sudah tunggu dua minggu datanya pun tidak keluar. Jadi perbaikan data tidak keluar. Kita bisa saja menurunkan level Medan ke bawah, tapi kalau level Medan ini turun ke bawah, kasus ini tidak selesai. Kami juga tidak enak kalau laporan Sumut di flek nomor dua se-Indonesia dan ini sudah beberapa kali 4 besar. Dan bapak presiden selalu menanyakan ada apa dengan Sumut apakah datanya sama dengan Kemenkes. Jadi mohon ini dicek seluruhnya kalau bisa segera diluruskan maka perlu ada perbaikan,” urai ketua umum Partai Golkar itu. (prn/ris)

Selama Pandemi, Kekayaan Pejabat Negara Meningkat, Harta Jokowi Naik Rp8,8 M, Luhut Naik Rp67,7 M

DAMPINGI: Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau food estate di Humbahas, Sumut, belum lama ini.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sebanyak 70,3 persen pejabat negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19. Hal ini lantas menjadi sorotan publik.

DAMPINGI: Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau food estate di Humbahas, Sumut, belum lama ini.

Meningkatnya harta pejabat negara selama pandemi ini diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam laman http://www.elhkpn.kpk.go.id/ pada 2020-2019 yang dilaporkan secara periodikn

Berdasarkan laporan periodik 2020 yang disampaikan pada 12 Maret 2021, total harta Presiden Jokowi saat ini mencapai Rp 63.616.935.818 atau Rp63,6 miliar.

Sementara pada 2019 lalu, harta yang dilaporkan Jokowi dalam LHKPN sebesar Rp54.718.200.893 atau Rp54,7 miliar. Dengan begitu, harta kepala negara pada periodik 2020-2019 mengalami kenaikan sekitar Rp8,8 miliar.

Berdasarkan laporan LHKPN 2020, Jokowi tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Boyolali dan Jakarta Selatan. Total harta tidak bergerak milik Jokowi senilai Rp53.281.696.000.

Selain itu, Jokowi juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi yakni, mobil Suzuki Pick Up 1997, Rp10.000.000; mobil Suzuki Truck 2002, Rp60.000.000; motor Yamaha Vega 2001, Rp2.500.000; mobil Mercedez Benz 2004, Rp160.000.000; mobil Mercedez Benz 1996, Rp60.000.000; mobil Suzuki Truck 2002, Rp40.000.000; mobil Nissan Grand Livina 2010, Rp75.000.000; mobil Nissan Juke, Rp120.000.000.

Jokowi juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp 357.500.000, kemudian kas dan setara kas Rp 10.047.790.536. Tetapi Jokowi mempunyai piutang senilai Rp 597.550.718. Sehingga total harta milik Jokowi berjumlah Rp 63.616.935.818.

Sementara yang banyak menarik perhatian, harta kekayaan milik Menteri Koordinator Bidang Kemaritinan dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan. Berdasarkan laporan periodik 2020 yang disampaikan pada 25 Maret 2021, total harta Luhut saat ini mencapai Rp745.188.108.997 atau Rp745 miliar.

Sementara pada 2019 lalu, harta yang dilaporkan Luhut dalam LHKPN sebesar Rp677.440.505.710 atau Rp677 miliar. Harta Luhut pada periodik 2020-2019 mengalami kenaikan sekitar Rp67,7 miliar.

Berdasarkan laporan periodik pada 2020, Luhut tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bogor, Jakarta Timur, Kota Bandung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir dan Simalungun. Total harta tidak bergerak milik Luhut mencapai Rp244.019.517.000 atau Rp244 miliar.

Luhut juga tercatat memiliki harta bergerak atau alat transportasi berupa mobil Isuzu Panther 2006, Rp60.000.000; mobil Lexus LS 460 AT 2016, Rp1.500.000.000; motor Honda Solo 2015, Rp7.450.000; mobil Toyota Alphard 3.5 Q AT 2016, Rp900.000.000 dan motor Honda Solo 2020, Rp17.647.000. Total harta transportasi milik Luhut senilai Rp2.485.097.000.

Selain itu, Luhut juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp3.382.794.000. Dia juga tercatat memiliki surat berharga sejumlah Rp106.164.485.850. Sementara itu, Luhut juga tercatat miliki kas dan setara kas senilai Rp194.009.888.867.

Tetapi Luhut tercatat memiliki piutang senilai Rp 12.000.000.000. Sehingga, kini total kekayaan Luhut Binsar Pandjaitan senilai Rp 745.188.108.997.

Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan juga dunia internasional, bukan alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Terlebih sejak 2017, KPK menyediakan pelaporan LHKPN secara daring.

“Sejak tahun 2017 KPK tidak lagi menyediakan formulir cetak untuk pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sebagai gantinya, KPK meluncurkan aplikasi pelaporan kekayaan secara daring atau dikenal dengan e-LHKPN yang dapat diakses melalui situs www.elhkpn.kpk.go.id,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (10/9).

Ipi menyampaikan, dengan aplikasi tersebut memungkinkan bagi para penyelenggara negara atau wajib lapor (WL) untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja. “Yang perlu diketahui adalah bahwa ada empat proses pada e-LHKPN yang perlu dilakukan oleh WL untuk dapat mengisi dan menyampaikan LHKPN nya hingga kemudian dipublikasikan, yaitu e-Registration, e-Filing, e-Verification dan e-Announcement,” papar Ipi.

“Bagi PN/WL yang baru pertama kali menyampaikan LHKPN secara online harus memiliki akun dan telah diaktivasi terlebih dahulu,” imbuhnya.

Ipi menjelaskan, pada tahap e-Registration ini dilakukan proses pendataan dan pendaftaran oleh pengelola unit LHKPN (UPL) yang terdapat di instansi masing-masing. Menurutnya, pengelola UPL atau admin instansi biasanya melakukan pendataan pada bulan Oktober hingga Desember tahun sebelumnya.

“Pengelola UPL atau Admin instansi ditunjuk oleh pimpinan tertinggi berdasarkan SK. Tugasnya antara lain mengelola dan melengkapi master data jabatan dan juga mengelola data PN/WL yang meliputi penambahan, pengurangan serta penonaktifan, pembuatan dan aktivasi akun PN/WL, serta monitoring kepatuhan instansi. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, pengelola UPL atau Admin Instansi berkoordinasi kepada KPK,” ungkap Ipi.

Tahap selanjutnya adalah e-Filling, yaitu pengisian dan penyampaian LHKPN yang dilakukan secara online pada menu e-Filing pada aplikasi e-LHKPN dengan mengikuti petunjuk yang telah disediakan. Menurutnya, PN/WL dapat menggunakan aplikasi e-LHKPN setelah mendapatkan akun e-Filing.

Dia mengutarakan, tata cara untuk mendapatkan akun e-Filing adalah pertama PN/WL mengisi formulir permohonan aktivasi e- Filing LHKPN yang dapat diunduh di aplikasi e-LHKPN dan selanjutnya menyerahkan formulir tersebut dilengkapi dengan fotocopy KTP ke UPL di Instansi masing-masing. UPL kemudian melakukan pengecekan ketersediaan data PN/WL di aplikasi e-LHKPN.

Jika belum terdaftar, lanjut Ipi, maka UPL dapat menambahkan datanya dan membuatkan akun e-Filing. Jika sudah pernah terdaftar tetapi statusnya belum online¸ maka UPL dapat mengaktivasi akun e-Filing PN/WL tersebut.

Selanjutnya, PN/WL akan menerima email aktivasi yang berisi username dan password. PN/WL harus membuka tautan yang ada di email tersebut untuk mengaktifkan akun. “PN/WL kemudian akan diarahkan ke aplikasi e-LHKPN untuk melakukan login menggunakan username dan password yang tercantum pada email aktivasi dan diminta untuk mengganti password. Setelah melakukan semua proses tersebut, PN/WL dapat melakukan pengisian LHKPN dengan memilih tombol e-Filing,” ungkap Ipi

Setelah PN/WL melakukan proses e-Filing, Tim Verifikasi LHKPN akan melakukan proses verifikasi dan validasi data harta kekayaan PN/WL. Proses verifikasi meliputi pengecekan data harta dan kelengkapan dokumen pendukung, yaitu berupa Surat Kuasa sebagaimana Lampiran 4 yang wajib ditandatangani di atas materai oleh PN/WL dan keluarga untuk dikirimkan ke KPK.

Tahap terakhir adalah e-Announcement. LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK akan diumumkan dan dapat dicek pada menu e-Announcement di situs www.elhkpn.kpk.go.id. “Prosesnya menjadi lebih mudah bagi PN/WL yang telah tercatat sebagai WL periodik yang wajib melakukan pelaporan kekayaan secara berkala setiap tahunnya paling lambat pada 31 Maret tahun pelaporan dengan posisi harta per 31 Desember tahun sebelumnya,” pungkas Ipi. (jpc)

FOZ Sumut Serahkan Paket Sembako untuk Warga Terdampak Pandemi kepada Kemenag Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Forum Zakat Sumatera Utara (FOZ Sumut) menyerahkan 100 paket sembako untuk warga terdampak pandemi Covid-19 kepada Kementerian Agama (Kemenag) Sumut, Jumat (10/9/2021). Serah terima bantuan ini dilakukan oleh Ketua FOZ Sumut M. Iqbal Farizi didampingi Sekretaris Umum Sulaiman.

Sebelumnya, Iqbal beserta jajaran pengurus dan anggota Foz lainnya terlebih dahulu melakukan audiensi bersama Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Drs. H Syahrul Wirda, MM untuk membahas pergerakan zakat di Indonesia terutama di Sumatera Utara. Usai audiensi, Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Drs H Syahrul Wirda MM turut melakukan serah terima secara simbolis bantuan sembako kepada penerima manfaat.

Dalam kesempatan ini, Syahrul Wirda menyampaikan, program berbagi sembako ini patut diapresiasi. “Sangat patut untuk diapresiasi ya, melihat di situasi sulit seperti ini namun teman-teman dari forum zakat masih terus berupaya keras membantu meringankan beban masyarakat,” ucapnya.

Ia juga yakin bahwa kehadiran lembaga zakat ini mampu garda dalam memperhatikan ekonomi umat. “Adanya Forum Zakat ini juga mampu menjadi garda dalam memperhatikan ekonomi umat untuk itu kita harap lembaga zakat bisa terus bertumbuh dan hadir di berbagai daerah,” kata Syahrul.

Lebih lanjut, ia berharap ke depan akan ada program sinergi lainnya terutama yang berfokus untuk ekonomi umat. “Harapan kita ke depan sinergi akan terus berlanjut agar banyak program lainnya yang bisa dibuat seperti kampung zakat, lalu pinjaman modal untuk pedagang, dan lain sebagainya,” harapnya.

Terkait serah program sembako terdampak pandemi ini, Iqbal Ketua FOZ Sumut menyampaikan bahwa ini merupakan program perdana kepengurusan FOZ Sumut periode 2021-2024. “Ya ini merupakan program perdana pengurus Foz Sumut periode 2021-2024 yang dalam hal ini sinergi dengan Kemenag Sumut untuk memberikan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi di sekitar Kanwil Kemenag Sumut,” ucapnya.

Dari program sinergi ini, Iqbal juga mengatakan bahwa ini merupakan langkah awal yang dilakukan FOZ untuk kedepannya tetap melanjutkan berbagai sinergi lainnya. “Ini merupakan langkah awal yang kita lakukan untuk menjalin sinergi lebih lanjut kepada pihak pemerintahan, karena tugas mengentaskan kemiskinan adalah tugas bersama yang perlu banyak peran di dalamnya,” kata Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal juga mengatakan bahwa bukan hanya berupa sinergi program melainkan ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan bersama. “Di samping sinergi berupa program, kita dari forum zakat juga ingin adanya bimbingan, pendampingan, serta pelatihan yang tujuannya tidak lain untuk sama-sama memajukan ekonomi umat,” harapnya.

Di sisi lain, Sulaiman selaku Sekretaris Umum Foz Sumut ikut memberikan penjelasan terkait keberadaan forum zakat. “Forum Zakat (FOZ) ini merupakan rumah bagi gerakan zakat, untuk itu kami tidak akan bosan untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya zakat dalam membangun perekonomian umat,” kata Sulaiman.

Tidak hanya sampai di situ, Sulaiman juga mengatakan bahwa FOZ ikut serta mengajak masyarakat luas agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga. “Satu tugas penting lainnya bagi FOZ yaitu untuk bagaimana agar masyarakat bisa menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi sebab dengan berzakat melalui lembaga resmi mampu terhimpun potensi besar zakat umat yang nantinya bisa disalurkan dengan tepat sasaran,” katanya.

Sembako dalam kegiatan ini dikumpulkan dari 16 lembaga zakat yang tergabung dalam FOZ Sumut yakni DDW, IZI, DT Peduli, Rumah Zakat, Nurul Hayat, Ulil Albab, BSMI, GZ, Yatim Mandiri, PPPA, SYI, Lazismu, Yakesma, PZU, BMH, dan Rumah Yatim. (rel/adz)

Telkomsel Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rilis Serial Inspiratif Mangi-Mangi di MAXstream

Telkomsel dan Kemenkomarves RI berkolaborasi menyajikan serial film ‘Mangi-Mangi’ di MAXstream untuk mendorong anak muda agar lebih berdaya dalam mengembangkan desa melalui budidaya kepiting soka di Indonesia. Serial ini dapat disaksikan pelanggan mulai hari ini 8 September 2021. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui www.telkomsel.com/maxstream. Menkomarves RI : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut B. Pandjaitan dalam sambutannya menghimbau generasi muda agar lebih peduli dan sadar akan arti laut sesungguhnya serta mengajak untuk menonton film seri ‘Mangi-Mangi’ tentang suka duka persahabat anak-anak pesisir yang sedang mencari jati diri.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves RI) menjalin kolaborasi dalam menyajikan serial “Mangi-Mangi” di platform video on demand terdepan dari Telkomsel, MAXstream. Serial film Mangi-Mangi dihadirkan oleh Biro Komunikasi Kemenkomarves RI untuk menginspirasi sekaligus mendorong semangat anak muda daerah agar dapat lebih berdaya dalam mengembangkan desa melalui budidaya kepiting soka sebagai salah satu biota laut yang memiliki nilai potensial di Indonesia.

Telkomsel dan Kemenkomarves RI berkolaborasi menyajikan serial film ‘Mangi-Mangi’ di MAXstream untuk mendorong anak muda agar lebih berdaya dalam mengembangkan desa melalui budidaya kepiting soka di Indonesia. Serial ini dapat disaksikan pelanggan mulai hari ini 8 September 2021. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui www.telkomsel.com/maxstream. Menkomarves RI : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut B. Pandjaitan dalam sambutannya menghimbau generasi muda agar lebih peduli dan sadar akan arti laut sesungguhnya serta mengajak untuk menonton film seri ‘Mangi-Mangi’ tentang suka duka persahabat anak-anak pesisir yang sedang mencari jati diri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut B. Pandjaitan menjelaskan, “Sebagai bangsa yang mengaku memiliki nenek moyang pelaut, wajib bagi kita untuk meneruskan cita-cita mulia para pendahulu. Menjadikan laut sebagai kehidupan, namun juga menjaganya untuk masa depan. Bagi para generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z, dengan adanya film ini, sudah saatnya peduli dan sadar apa arti laut sesungguhnya, ditambah para generasi muda ramah dengan gadget dan dunia internet, maka wajib menonton film seri ‘Mangi-Mangi’ persembahan kami, tentang suka duka persahabatan anak-anak pesisir yang sedang mencari jati diri.”

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Agung Kuswandono mengatakan, “Bahwa film ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan budaya bahari, serta memberikan pemahaman tentang literasi maritim dan pentingnya ekonomi sirkular kepada masyarakat. Kami berharap dari penayangan film seri ‘Mangi-Mangi’ ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya hutan mangrove, utamanya anak-anak muda seperti para tokoh utama dalam film ini. Ayo kita saksikan film ‘Mangi-Mangi’ karya anak bangsa untuk bangsa Indonesia.”

Vice President Brand and Marketing Communications Telkomsel Abdullah Fahmi menambahkan, “Telkomsel antusias dan bangga menyambut kolaborasi bersama Kemenkomarves RI dalam menghadirkan serial Mangi-Mangi kepada masyarakat melalui MAXstream. Kolaborasi ini menegaskan komitmen Telkomsel sebagai digital lifestyle enabler yang terus aktif dalam menghadirkan beragam konten hiburan berkualitas dan menjadi ‘The Home of Entertainment’ bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap konten inspratif yang semakin banyak dihadirkan melalui MAXstream dapat terus membuka peluang bagi masyarakat mengoptimalkan beragam potensi diri maupun kearifan lokalnya agar dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.”

Serial Mangi-Mangi berkisah tentang Aris (Fachri Muhammad), Raha (Rinaldy Zulkarnain), dan Laras (Laras Sardi) yang cemas pada kondisi desa mereka yang tak dapat menghasilkan apa pun karena banyak pemuda-pemudi yang memilih merantau. Ketiga remaja itu pun tergerak untuk memberdayakan pemuda-pemudi desa yang tersisa agar dapat produktif sekaligus menggerakkan roda perekonomian desa melalui budidaya kepiting soka. Namun usaha ketiganya dalam membudidaya kepiting soka banyak menemui tantangan bahkan mengalami kegagalan, sehingga menguji komitmen ketiganya yang ingin memajukan desa tempat tinggalnya.

Mangi-Mangi merupakan serial film yang terdiri dari dua episode dengan total durasi 31 menit. Film tersebut dapat dinikmati oleh pelanggan MAXstream mulai 8 September 2021.Hadirnya serial Mangi-Mangi kian memperkaya varian konten inspiratif yang dihadirkan oleh MAXstream sekaligus mempertegas komitmen memenuhi kebutuhan pelanggan akan hiburan berkualitas dan mendidik. MAXstream yang juga sebagai platform marketplace video streaming terkemuka di Indonesia telah menghadirkan lebih dari 8.000 judulkoleksi konten film dan serial. Selain itu, aplikasi MAXstream telah diunduh lebih dari 25 juta kali.

“Langkah kolaborasi ini sekaligus menegaskan komitmen Telkomsel yang akan terus membuka diri dengan para pemangku kepentingan untuk bekerja sama sebagai langkah #YangKitaBisa lakukan untuk membuka kesempatan lebih luas bagi para pelaku industri kreatif lokal untuk lebih banyak menghasilkan karya yang inspiratif, serta memperluas akses bagi masyarakat dalam menikmati ragam konten yang mendidik dan berkualitas melalui pemanfaatan keunggulan seluruh aset platform dan layanan digital, serta kapabilitas Telkomsel sebagai penyedia konektifitas digital terdepan di Indonesia,” tutup Abdulllah.

Informasi lebih lanjut mengenai MAXstream dapat diakses di www.telkomsel.com/maxstream.

Pasok Listrik 993 MVA, PLN dan GIIC Deltamas Kolaborasi Kembangkan Pusat Data Nasional Pertama di Indonesia

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kehadiran Pusat Data Nasional di Greenland International Industrial Centre (GIIC) Kota Deltamas, Cikarang, Jawa Barat, menjadi langkah pertama pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai hub data center internasional. PT PLN (Persero) siap memasok listrik sebesar 993 Mega Volt Ampere (MVA) ke pusat data berstandar internasional pertama di Indonesia tersebut.

Keandalan suplai listrik 24 jam dibutuhkan untuk mendukung operasional pusat data yang rencananya dibangun kawasan GIIC-Kota Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. PLN menyiapkan infrastruktur kelistrikan yang andal, berkualitas, dan green dengan tarif kompetitif.
  
“Sesuai keinginan dunia internasional saat ini, mereka membutuhkan suplai tenaga listrik dengan jumlah yang tepat, dapat diandalkan dan green. Sesuai arahan Presiden RI untuk menjadikan Indonesia sebagai hub data center internasional, PLN siap mendukung rencana tersebut sebaik-baiknya,” ujar Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dalam Penandatanganan Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik GICC – Kota Deltamas, Selasa (7/9/2021).
  
Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan penyiapan infrastruktur ketenagalistrikan berguna mendukung penyiapan infrastruktur data center. Pada dasarnya, bisnis _data center adalah bisnis power supply, sehingga kebutuhan data setara dengan tersedianya suplai tenaga listrik.
 
Kapasitas konsumsi data center per kapita Indonesia masih sangat kecil, 1 Watt per kapita, atau sekitar 270 Mega Watt (MW) untuk memenuhi pusat data saat ini. Bandingkan dengan Jepang yang memiliki rata-rata kapasitas konsumsi pusat data 10 watt per kapita, Singapura 100 watt per kapita. Sehingga, jika ingin setara dengan Jepang, setidaknya Indonesia memerlukan 2,7 Giga Watt (GW) hanya untuk pusat data.
 
“Ini kolaborasi penting sebagaimana harapan Presiden RI, yaitu kerja bersama dan kerja terkoordinasi. Sinergi-sinergi seperti ini akan menghasilkan efisiensi nasional yang besar dan mendorong produktivitas nasional yang tinggi,” kata Johnny.
 
Zulkifi menambahkan, bagi PLN kerja sama dengan GIIC ini membuktikan jika PLN mampu menyediakan listrik yang berkualitas dan andal dengan tarif kompetitif untuk kebutuhan pusat data nasional. Melalui kepastian suplai listrik yang sesuai dengan standar internasional, pelanggan bisa lebih fokus mengelola inti bisnis mereka.
  
Pelanggan juga akan mendapatkan opsi pemenuhan energi terbarukan melalui beragam produk dan layanan PLN, seperti _Renewable Energy Certificate, Premium Green, Carbon Credit, maupun produk lainnya yang dibutuhkan oleh pengembang atau investor data center international.
  
“Bagi kami, kerja sama ini sudah merupakan sebuah amanah untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan listrik bagi industri di Indonesia,” tambahnya.
  
Zulkifli menegaskan, ke depan PLN siap bekerja sama dengan pengembang kawasan atau investor data center, berskala nasional maupun internasional, yang hendak berinvestasi di Indonesia. PLN pun berharap sinergi dapat dibangun bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia melalui penyediaan Pusat Data Nasional dan Internasional.
  
“Karena sebagaimana kita ketahui bersama, dengan adanya pembangunan Data Center di Indonesia maka akan menjadi ‘tuas’ bagi pengembangan bisnis digital dan start up nasional serta multiplier effect lainnya,” tukasnya.
  
Presiden Direktur PT Puradelta Lestari dan PT Pembangunan Deltamas Hongky Jeffry Nantung turut menyampaikan harapan pemain data center di GIIC dan Indonesia bisa mendapatkan suplai tenaga listrik yang andal karena pusat data membutuhkan suplai tenaga listrik yang besar dengan tingkat keandalan tinggi.
 
“Dengan kolaborasi ini, kita harap kebutuhan pemain data center yang masuk dapat terpenuhi keandalannya, serta dapat tersuplai dengan energi terbarukan juga bisa dilayani oleh PLN. Dua-tiga tahun lalu kita belum bisa menjawab itu, tetapi dengan kerja sama ini, kebutuhan renewable green energy dengan sertifikat internasional sangat membantu,” ujarnya.
 
Perjanjian kerja sama antara PLN dan GIIC ditandatangani oleh Direktur Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura, & Bali Haryanto WS, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, Presiden Direktur PT Puradelta Lestari dan PT Pembangunan Deltamas Hongky Jeffry Nantung, serta Direktur PT Pembangunan Deltamas Naritsugu Tomita.

PLN melalui kerja sama ini selanjutnya akan menyalurkan pasokan listrik yang andal dengan tarif kompetitif untuk 12 pengembang pusat data nasional dan internasional di kawasan GIIC. Untuk menjaga keandalan, listrik disuplai dari dua sumber utama yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Ditambah, saat ini cadangan listrik Jawa Bali di atas 50 persen sehingga para investor tak perlu ragu untuk mempercayakan suplai listriknya ke PLN. (ila)

Terkait SHM The Reiz Condo, PT WSKR Tegaskan Pengurusan SHM Membutuhkan Waktu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Legal PT Waskita Karya Reality (WSKR), Nico Rajagukguk menegaskan, pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun (SHMRS) Vasaka The Reiz Condo, memerlukan waktu panjang dan melibatkan beberapa pihak eksternal.

“Mulai dari pendaftaran di dinas, dalam hal ini Kota Medan, kemudian pihak Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melakukan pengecekan ke Reiz Condo, apakah memang gambar-gambar itu sesuai dengan fakta di lapangan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/9) menanggapi keluhan penghuni apartemen The Reiz Condo (TRC) di Jl Tembakau Deli Medan yang belum memiliki SHM apartemen meski sudah melunasi pembayaran selama 4 tahun.

Selanjutnya, dijelaskan Nico, setelah itu disahkan oleh dinas, pihak Reiz Condo akan mengurus pemecahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal-hal tersebut sudah disampaikan ke konsumen dan hampir semua penghuni memahami halitu, khususnya sejauh mana sudah proses pendaftaran di dinas terkait.

“Kita telah menyampaikan hal tersebut kepada konsumen,” katanya didampingi Chief Tenant Relation, Connie Franskia.

Dilanjutkan Nico, di Kota Medan sendiri, gedung yang sudah memiliki Sertifikat Laik Fungsi itu ada 3 gedung, salah satunya adalah The Reiz Condo. Selanjutnya, yang sudah melakukan pengurusan SHMRS masih ada 2 gedung lagi.

“Salah satu Reiz Condo, yang izin gedungnya lengkap, tapi kok diributi. Bahkan The Reiz Condo sendiri satu-satunya gedung yang mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Medan terkait gedung yang taat izin pada IMB,” lanjutnya.

Nico juga menjelaskan dan meluruskan mengenai pemutusan akses card. Hal itu terjadi hanya kepada pihak penghuni yang belum melaksakan kewajibannya dalam membayaran iuran pengelolaan dan biaya listrik selama beberapa bulan.

“Memang benar kita putus akses cardnya, pemutusan itu dilakukan bukan tanpa alasan tentunya. Pemutusan dilakukan akibat konsumen tidak melakukan kewajibannya seperti membayar iuran pengelolaan sebagaimana kewajiban konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sepakati para pihak dan beberapa penghuni tidak membayar kewajiban IPL dengan alasan Terkait PP13 tahun 2021,” ungkapnya.

Dikatakannya, bahwa secara umum suatu undang-undang adalah bersifat non- reaktif. Artinya, tidak boleh berlaku surut, suatu undang-undang ya berlaku sejak tanggal diundangkannya.

“Jadi tegas kita sampaikan tidaklah menjadi alasan untuk tidak melakukan kewajiannya, toh juga menikmati banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada. Dari iuran pengelolaan itulah kita membayar listrik, air, biaya pemeliharaan dan perwatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya keamanan/teknisi biaya administrasi dan sebagainya. Jika kewajiban tidak dilaksanakan tentu ada sanksi diterapkan,” ungkap Nico.

Nico menuturkan, untuk proses administrasi sudah dilakukan agar penghuni melaksanakan kewajibannya dari pihak pengelola. Selaku anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aturan harus diprioritaskan dalam segi apapun. Di Apartemen Reiz Condo sendiri, apabila konsumen tidak memenuhi kewajibannya, ada beberapa tahapan yang akan lakukan mulai dari memberikan Warning Letter (WL).

“Pertama WL 1, itu sudah berjalan. WL 2, itu sudah kita lakukan sampai WL 3. Bahkan terhadap penghuni yg tidak memenuhi kewajibannya sudah dilakukan pendekatan secara baik oleh badan pengelola. Tetapi sampai saat ini, kewajibannya belum kunjung dilakukan, jadi harus kami sampaikan pemutusan akses card itu semua sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai HOR The Reiz Condo,” tuturnya.

Nico menegaskan, terkait pemberitaan yang muncul di berbagai media, disebutkannya bahwa hal itu tidak benar, dan pihaknya akan mengklarifikasi hal itu

“Kita nyatakan itu tidak benar. Kemarin itu juga pada saat pertemuan, para konsumen yang belum bayar kewajibannya itu telah bersepakat, bahwasanya mereka minta toleransi dari developer akan membayar kewajibannya, membayar iurannya, selambat-lambatnya sampai Senin, 13 September 2021. Apabila belum dibayar, mereka bersepakat akan dilakukan kembali pemblokiran terhadap kartu aksesnya. Jadi enggak ada masalah sebenarnya, jangan dibesarkanlah,” tegas Nico.

Mengenai permintaan konsumen soal transparansi keuangan, termasuk soal berapa jumlahnya sebelum jatuh tempo, dan apakah konsumen bisa mendapatkannya dari hasil service charge yang terkumpul? Nico menyebutkan, untuk berbicara mengenai transparansi, pihaknya sudah transparan. Paslanya, pihaknya telah menggunakan audit dari internal dan eksternal.

“Tapi gini, kita simulasi, katakanlah kita ada 602 penghuni, everyday setiap penghuni minta transparansi laporan keuangan, minta pembukuan. Manajemen kita gimana? Apa enggak terganggu? Jadi laporan itu akan dilampaikan nanti setelah terbentukanya PPPSRS yang defenitif dan itu lagi proses, ada namanya laporan pertanggung jawaban. Pada saat itu nanti kita publish ke konsumen, saat ini kan PPPSRS masih Developer, PT Waskita Karya Realty, sebagaimana amanat dari Undang-undang,” imbuhnya.

Sedangkan soal perkumpulan yang dibentuk konsumen, Nico menyebutkan sejak Agustus 2021 sudah dilakukan pertemuan dengan konsumen. Dan sudah dijelaskan, tata cara Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPPRS).

Bahkan, dari perwakilan direksi Waskita Realty juga sudah bertemu dengan penghuni yang complain tersebut, sayangnya Konsumen tetap berdalih pada argumennya.

“Memang di Undang-Undang Rumah Susun itu ada menyebutkan bahwasannya pembentukan PPPRS dilakukan satu tahun setelah terhitung sejak serah terima. Tapi, sayangnya penghuni ini tidak mengerti yang dimaksud serah terima bagaimana? Apakah serah terima fisik atau serah terima AJB,” jawabnya.

Nico kembali menegaskan, prosesnya sudah disampaikan ke konsumen. Setelah nanti AJB dilakukan, manajemen akan undang penghuni/pemilik untuk melakukan sosiasiasi Tata cara pembentukan PPPSRS sudah dijelaskan prosedurnya.

“Semua ada tahapannya. Terkait dengan perizinan-perizinan di Reiz Condo, tentu tidak ada masalah dong, The Reiz Condo itu telah mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Medan sebagai bangunan taat pada izin-izin yang ada, satu-satunya gedung di Kota Medan yang mendapatkan itu,” bebernya.

Nico juga memastikan pihaknya sudah memproses SHM ke Dinas perumahan kawasan permukiman dan penataan ruang (PKPPR) Kota Medan.

“Informasi dibutuhkan waktu 6 bulan dari surat kita daftarkan. Rencananya kita daftarkan minggu depan, karena kemarin kita harus revisi lagi karena ada pergantian Kadis,” terangnya.

Sementara terkait banyaknya konsumen yang ribut, Nico mengatakan jika hal itu tidak benar. Ia tidak mau, protes satu atau dua orang menjadi tolak ukurnya.

“Buktinya 300 lebih penghuni nyaman kok tinggal sini, penjualan cukup bagus. Jadi kalau satu dua orang ada tidak puas dengan aturan yang gedung tetapkan, yang wajar wajar saja, namanya mengurus manusia . Intinya, kita selalu utamakan kenyamanan penghuni kita,” pungkasnya.
(map)