MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapidin Simbolong ditunjuk menggantikan Djarot Syaiful Hidayat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut. Pembacaan SK penunjukkan dan pergantian Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini dilaksanakan dalam Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) yang dipimpin Wakil Sekjend DPP PDI Perjuangan Utut Adianto, didampingi Pengurus DPP lainnya yakni Syukur Nababan, Enrico Saturduga, dan Djarot Saiful Hidayat, Sabtu (14/8/2021).
SK penunjukkan dan pengangkatan Rapidin Simbolon dibacakan Ketua DPP PDI Perjuangan Enrico Saturduga secara virtual, langsung dari Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Jakarta. Sementara peserta Rakerdasus lainnya yang terdiri dari seluruh pengurus DPD partai mengikuti langsung dari Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut di Jalan Jamin Ginting, lalu Anggota DPR RI, DPRD Sumut, DPRD Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan, KSB DPC Partai dan PAC Partai se-Sumut juga mengikutinya secara virtual.
“Pergantian Ketua DPD Partai ini dilakukan dengan latarbelakang bahwa Mas Djarot sebagai Ketua DPD sebelumnya, mendapat penugasan baru memimpin proses pendidikan politik dan sekolah partai secara nasional, sebab saat ini partai memprioritaskan pendidikan politik sebagai program utamanya,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Dr Sutarto.
Selanjutnya Sutarto menjelaskan, ditariknya Djarot kembali untuk fokus mengurusi sekolah partai maka diperlukan ketua DPD Partai yang baru dan dinilai memiliki kemampuan baik untuk membawa PDI Perjuangan di Sumut memenangi Pemilu 2024. Dan Rapidin Simbolong yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Bidang Pariwisata DPD PDI Perjuangan Sumut dinilai paling tepat menggantikan Djarot.
“Tidak ada hal lain terkait pergantian ini, semata-mata hanya penugasan untuk melaksanakan berbagai program-program partai yang prioritas untuk segera dilaksanakan” pungkas Sutarto. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Subhan bertekad memburu para aktor intelektual dalam praktik kejahatan terhadap satwa dilindungi.
Menurutnya, penindakan terhadap kalangan tersebut akan memberi dampak yang lebih efektif.
Hal ini disampaikan Subhan pada diskusi tentang penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar di Kantor YOSL-OIC, Medan, Sumatera Utara, Jumat (13/8).
Diskusi digelar memperingati Hari Orangutan Sedunia 2021 atau World Orangutan Day oleh sejumlah lembaga seperti Sumatera Tropical Forest Journalism (STFJ), Forum Orangutan Indonesia (Forina) dan Forum Konservasi Orangutan Sumatera (Fokus).
“Saya lebih senang menangani penegakan hukum terhadap aktor intelektual yang punya skala besar, berdampak, itu akan lebih enak,” ujar Subhan.
Subhan menjelaskan, perburuan kalangan ‘atas’ bukan berarti mengabaikan pelaku di tatanan ‘bawah’.
“Yang saya katakan yang ‘kecil’ bukan tidak diproses. Yang kecil tetap kami dahulukan jika ditemukan di lapangan. Tapi jika dalam proses itu dia sebutkan aktor di atasnya, kami buru yang di atas itu,” kata Subhan.
Berdasar pengalaman Subhan, setidaknya ada tujuh modus operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi.
Satu di antara trik pelaku tersebut yakni melibatkan oknum-oknum aparat untuk melancarkan aksinya. Cara lain yang biasa pelaku tempuh adalah memanfaatkan media sosial atau aplikasi gadget lain.
Mereka juga biasa menerapkan sistem pembayaran di tempat atau familiar dengan istilah Cash On Delivery (COD) serta menggunakan jasa kurir.
Para pelaku gemar memanfaatkan keistimewaan rekening bersama dan terkadang mengelabui petugas dengan mencampur satwa ilegal dengan satwa legal saat proses penyelundupan.
“Adanya backing aparat dan masih ada pelaku yang memasang jerat babi tapi juga berharap ‘mendapat hasil lebih’,” kata Subhan.
Subhan menambahkan, penegakan hukum dalam penanganan kejahatan terhadap satwa dilindungi bersifat Ultimum Remedium.
Penerapan hukuman penjara merupakan alternatif terakhir. Jika upaya preventif atau pencegahan berjalan baik, maka penegakan hukum semestinya tidak sampai pada tahap tersebut.
“Jadi ingat, penegakan hukum itu bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan. Banyak langkah bisa dilakukan. Tindakan hukum sebenarnya alternatif terakhir dalam menyelesaikan masalah,” ujar Subhan.
Menurut Kepala Bidang Teknis KSDA Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara Irzal Azhar, praktik kejahatan terhadap satwa orangutan masih marak terjadi.
Dari catatan BBKSDA Sumatera Utara, setidaknya terdapat 31 individu orangutan Sumatera (Pongo abelii) yang diserahkan masyarakat.
“Khusus orangutan ini semakin marak terjadi,” kata Irzal yang hadir pada diskusi secara virtual.
Irzal juga tidak memungkiri keterlibatan ‘orang kuat’ sehingga menyulitkan upaya penyelamatan terhadap orangutan.
“Biasanya dipelihara masyarakat, kemudian kami melakukan penyuluhan dan sebagainya. Bisanya mereka akan menyerahkannya kepada kami. Kecuali memang ‘orang-orang kuat’ yang memelihara dan kami susah untuk mendobrak mereka,” kata Irzal.
Berdasarkan data 2016, Orangutan Sumatra di alam liar tersisa hanya sekitar 14.470 individu. Jumlah tersebut sudah termasuk Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang jenisnya baru dinyatakan berbeda dari Orangutan Sumatra pada 2017 lalu.
Kini, Orangutan Tapanuli diperkirakan hanya berjumlah tak lebih dari 800 individu.
Orangutan Sumatra berhabitat asli di hutan dengan pepohonan tinggi. Masih berdasar data 2016, ada 10 populasi orangutan yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Jambi.
Populasi terbanyak ada di Leuser Barat, yakni 5,920 individu. Lalu ada di Leuser Timur dengan 5,780 individu dan Trumon-Singkil dengan 1,270 individu.
Populasi lainnya ada di Sikulaping dengan 260 individu, di Tria Swamp ada 210 individu, di Siranggas atau Batu Ardan ada 90 individu.
Kemudian juga terdapat dua titik lokasi reintroduksi populasi Orangutan Sumatera, yakni di Bukit Tiga Puluh sebanyak 120 individu dan di Jantho sebanyak 60 individu.
Sedangkan populasi Orangutan Tapanuli berada di Batang Toru Barat sebanyak 600 individu dan di Batang Toru Timur sebanyak 160 individu.
Jumlahnya yang memprihatinkan membuat satwa Orangutan Sumatra masuk dalam kategori kritis atau Critically Endangered versi International Union for Conservation of Nature.(rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Nabila Berkah Konsultan kini hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan pengalaman belasan tahun sebagai developer atau pengembang properti yang sukses. Yanthi Nabila selaku Direktur PT Nabila Berkah Konsultan mengaku optimis dengan bisnis yang baru dirintisnya sejak Januari 2021 lalu, dengan membuka kantor di Jalan Putri Hijau Baru No.21 Medan, tepatnya di depan Hotel JW Marriot.
“PT Nabila Berkah Konsultan ini saya dirikan sebagai yang pertama di Sumatera Utara. Berbekal pengalaman sebagai pengembang properti selama belasan tahun sebelumnya,” kata Yanthi membuka percakapan dengan wartawan, Sabtu (14/8/21).
Menurutnya, sejak tahun 2020 lalu proses penjualan di sektor properti melamban, bahkan bisa dikatakan mangkrak. Namun ia menepis hal itu dikaitkan dengan adanya pandemi. Melainkan dengan kurang maksimalnya para developer dalam menjalankan bisnis tersebut. “Karena itulah PT Nabila Berkah Konsultan hadir, dengan Tagline “Solusi Tepat Untuk Developer Smart” yang ingin menyukseskan proyek dan bisnisnya,” ungkap Yanthi yang juga pengurus Apersi Sumut ini.
Menurut Yanti, pihaknya sudah berpengalaman dalam bidang developer sehingga telah dipercaya banyak perusahaan properti/developer. Adapun proyek perumahan yang kini berada di bawah manajemen PT Nabila Berkah Konsultan yakni Perumahan Sari Asri Desa Kolam Tembung, Taman Bunga Wisata 2 Sei Rampah, Villa Mencirim Indah, Malya Jelita Residence Begumit. Kemudian Jasmine Residence Binjai, Pesona Mutiara Binjai, Raya Lestari Brastagi, Raya Lestari Sidikalang serta Perumahan Nabila 7 di Patumbak, juga Oasis Village Rantauprapat, dan Putri Bintang Permai 2 Tanjung Morawa.
Yanthi juga mengatakan, perusahaan yang dijalankannya ini berbeda dengan perusahaan konsultan lainnya. “Karena untuk mendirikan perusahaan ini tidak berdasarkan pendidikan formal, tetapi berdasarkan kemampuan (expert) dan profesionalisme dalam bidang ini dengan visi memberikan jasa konsultan terbaik dalam menyelesaikan segala permasalahan proyek, yang meliputi konsultasi, manajemen proyek, pembuatan cashflow proyek, perizinan, penerbitan dan pemecahan sertifikat, arsitek dan perencanaan pembangunan, marketing, administrasi perbankan, listrik dan distribusi serta segala hal yang berhubungan dengan developer.
“Pihak pengembang silahkan datang, berkonsultasi terlebih dulu dan tidak dikenakan biaya apapun. Apabila cocok, baru kita dan manajemen perumahan baru membicarakan biaya sesuai dengan kendala yang dihadapi developer,” papar Yanti.
Saat disinggung mengenai tarif manajemen, Yanthi secara blak-blakan menyebut kisaran 8 persen hingga 10 persen per unit dari harga jual rumah tersebut, yang akan dibayarkan setelah terjual ataupun KPR. “Ini yang menjadi keistimewaan kami di PT Nabila Berkah Konsultan. Dibayar setelah klien sukses menjual unit. Dan ini sudah diterapkan sejak awal perusahaan berdiri, hingga saat ini telah 1.000 unit kami tangani di bawah manajemen PT Nabila Berkah Konsultan,” ungkapnya.
Di akhir pembicaraan, ia menyatakan siap bila ada masyarakaat atau developer yang ingin berkonsultasi dengannya, langsung ke kantor di Jalan Putri Hijau Baru No.21 Medan, atau menghubungi 0813-7063-6225. (adz)
VIRTUAL: Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara Yusup Ansori, dalam kegiatan Media Gathering yang digelar secara virtual, di Medan, Jumat (13/8).Sumut Pos/ ist.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara menggelar kegiatan Media Gathering yang digelar secara virtual, Jumat (13/8). Hal ini bertujuan memperkuat relasi dengan media pers dan menyampaikan market update sektor jasa keuangan di Sumatera Utara (Sumut). Kegiatan itu dihadiri lebih dari 30 perwakilan media pers di Kota Medan.
VIRTUAL: Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara Yusup Ansori, dalam kegiatan Media Gathering yang digelar secara virtual, di Medan, Jumat (13/8).Sumut Pos/ ist.
Mengusung tema ‘Mengenal lebih dekat perbankan syariah’, acara tersebut dihadiri Praktisi Perbankan dan Akademisi Ahli Ekonomi Syariah, Dr Andri Soemitra selaku ketua Program Doktor Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UINSU, Kemas Erwan Husainy selaku badan penasehat Asosiasi Bank Syariah Indonesia dan Regional CEO Region 2 Medan Bank Syariah Indonesia, dan Farid Falatehan selaku deputi direktur Pengembangan Perbankan Syariah OJK.
Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara Yusup Ansori menyampaikan, bahwa stabilitas sistim keuangan Sumut pada triwulan II 2021 secara umum terjaga dengan baik sehingga dapat terus berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi di Sumut, terlihat dari kinerja penyaluran kredit perbankan yang terus pada tren meningkat meski masih terkontraksi, pertumbuhan positif pada penyaluran kredit/pembiayaan pada lembaga pembiayaan non bank, pemulihan sektor asuransi, dan peningkatan signifikan pada aktivitas pasar modal.
Yusuf menjelaskan, bahwa perbankan syariah saat ini terus bertumbuh dengan baik dan masih memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Perbankan syariah di Sumut secara konsisten memperlihatkan perkembangan yang baik. Aset, DPK, dan pembiayaan syariah dapat bertumbuh cukup tinggi bahkan double digit per Juni 2021 masing-masing sebesar 17,54 persen, 17,92 persen, dan 16,02 persen secara yoy.
Hal yang senada juga disampaikan oleh Farid Falatehan selaku deputi direktur Pengembangan Perbankan Syariah OJK yang menambahkan bahwa untuk merealisasikan potensi tersebut, perbankan syariah perlu memiliki permodalan yang kuat.
“Modal yang kuat akan memungkinkan Bank Syariah melakukan inovasi produk dan layanan secara lebih leluasa, selain itu juga akan memudahkan akselerasi digitalisasi perbankan syariah yang dapat menonjolkan keunggulan dan keunikan syariah sehingga mampu memberikan value added bagi masyarakat,” katanya.
Sementara, Dr Andri Soemitra MA selaku ketua program Doktor Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UINSU juga menyampaikan berbagai indikator dan keunggulan dari keuangan syariah. Indonesia tentunya juga seharusnya tidak ketinggalan dalam merealisasikan pasar industri halal.
“Tidak benar jika membatasi diri pada industri halal akan membatasi rezeki. Pasar industri halal merupakan peluang bisnis yang saat ini sangat terbuka secara global. Para pelaku ekonomi dan bisnis dunia saat ini banyak yang ikut berpartisipasi dalam bisnis di sektor industri halal yang meliputi produk dan jasa halal di sektor makanan, obat-obatan, kosmetik, fashion, wisata ramah muslim, media, dan rekreasi,” kata Andri.
Kemas Erwan Husainy selaku badan penasehat Asosiasi Bank Syariah Indonesia dan Regional CEO Region 2 Medan Bank Syariah Indonesia menambahkan, bahwa dalam menghadapi tantangan industri dan pembiayaan sektor industri halal, perbankan syariah perlu mengeksplorasi pendekatan berbasis ekosistem untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri, khususnya kepada UMKM.
“Bank dapat berperan sebagai inkubator dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan pelatihan kepada nasabah, BUMN dan nasabah besar eksisting dapat menjadi offtaker, dan instansi lainnya seperti Kementerian dan bahkan E-commerce dapat digandeng menjadi partner strategis,” ujarnya. (mag-1/ram)
istimewa
TUNGGU: Pedagang cabai di Pasar Simpang Limun menunggu pembeli.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Para pedagang di Pasar Tradisional di Kota Medan mulai mengeluh akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Medan. Pada pekan kedua bulan Agustus 2021 ini, walau harga bahan pokok cukup stabil tetapi tidak ada pembeli.
TUNGGU: Pedagang cabai di Pasar Simpang Limun menunggu pembeli.
Pedagang di Pusat Pasar Medan, Sadarka Tamba menjelaskan PPKM diperpanjang berdampak dengan stok kebutuhan pokok berlimpah, karena penjualan terus menurun.
“Harga-harga masih stabil seperti hari ini harga cabai merah Rp24.000/kg, cabai hijau Rp20.000/kg, cabai rawit Rp 26.000 /kg. Sedangkan harga bawang merah ada dua jenis yang asal Jawa Rp30.000/kg, yang lokal asal Samosir Rp26.000/kg. Kalau harga bawang putih Rp26.000/kg. Sementara untuk harga tomat Rp8.000/kg,” sebut Sadrak.
Penjualan sepi disebabkan para pelaku usaha kuliner membatasi pembelian, karena ada pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB selama penerapan PPKM di Kota Medan, ditambah daya beli masyarakat terus menurun.
Sadarka juga mengatakan belum lagi pesta atau hajatan yang tidak diperbolehkan. Karena itu, aktivitas jual-beli mengalami anjlok dirasakan pedagang Pasar Tridisional saat ini.
“Pedagang rumah makan itu biasanya ambil cabai merah bisa sampai 10 kg ini dikurangi 5 kg. Gitu juga kalau mereka beli cabai hijau, bawang atau tomat jumlahnya dikurangi. Alasan mereka karena PPKM waktu jualan yang terbatas dan mereka juga mengaku pembeli sepi sama kek kami,” jelasnya.
Sedangkan, di Pasar Simpang Limun Medan sejumlah harga pokok juga stabil dan stok yang cukup aman. Harga cabai merah dijual Rp 28.000/kg, cabai hijau Rp 20.000/kg.
Kemudian, bawang merah Rp bervariasi ada yang menjual di harga Rp 28.000/kg dan ada yang menjual di harga Rp 32.000/kg. Harga bawang putih Rp 28.000/kg.
Sementara itu, harga daging ayam juga stabil di harga Rp28.000/ kg. Sebelumnya harga ayam potong dijual di atas Rp30.000/kg. Begitu juga harga daging segar di jual di harga Rp120.000 hingga Rp130.000/ kg.
“Kalau untuk harga ayam sudah sekitar 2 minggu ini kita jual Rp 28.000 /kg. Harga ini menurun biasanya harga ayam selalu diatas Rp 30.000 /kg. Memang dari agen turun karena stok sedang melimpah dan permintaan gak banyak,” tutur pedagang ayam potong di Pasar Simpang Limun, Irman. Irman mengatakan PPKM ini juga rumah makan pada mengurangi pembelian mereka.
“Selain itu, hajatan juga gak ada saat ini. Kalaupun ada acara jumlah yang hadir terbatas kan. Semoga PPKM ini cepat selesailah,” tandas Irman. (gus/ram)
SIGRA: MobilDaihatsu Sigra yang cocok untuk keluarga muda dan kaummilenial. Di masa PPKM ini,Daihatsu memberikan tipsuntuk perawatan.
SUMUTPOS.CO – Memasuki Semester 2 2021, Daihatsu kembali mencatatkan capaian penjualannya. Tercatat, sepanjang YTD (Year To Date) atau periode Januari – Juli 2021, total volume retail sales Daihatsu yang mencapai 77.402 unit. Jumlah total tersebut naik sebesar 30,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 lalu.
Begitu juga whole sales Daihatsu dengan volume sebanyak 84.111 unit, naik sebesar 63,9 persen dibandingkan periode yang sama.
Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso, mengatakan, capaian positif ini tidak lepas dari program relaksasi diskon pajak (PPnBM).
“Daihatsu bersyukur, penjualan tahun 2021 ini mencapai hasil positif dibandingkan tahun lalu didukung oleh berbagai program pemerintah dalam menggairahkan sektor industri otomotif,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/8/2021).
Secara total, hingga Juli 2021 penjualan ritel Daihatsu didukung dengan 3 besar kontributor utama.
Pertama ada Gran Max PU sebanyak 21.520 unit, atau berkontribusi 27,8 persen. Kemudian disusul Sigra 18.455 unit yang berkontribusi 23,8 persen dan Terios 11.266 unit sebesar 14,6 persen.
Sedangkan pada whole sales, penjualan Daihatsu juga didominasi oleh 3 model utama, yaitu Gran Max PU sebanyak 22.469 unit, yang berkontribusi sebesar 26,7 persen.
Diikuti oleh Sigra 19.038 unit sebanyak 22,6 persen dan Ayla yang mencapai 10.920 unit sebesar 13,0 persen. (rel/ram)
TINJAU: Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Dirut PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini, saat meninjau fasilitas produksi oksigen di PLTGU Muara Karang, pada Kamis (12/08).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) siap memproduksi dua ton oksigen per hari dari 19 pembangkit listrik yang dikelola dua anak usaha, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan PT Indonesia Power (IP). Langkah ini diharapkan bisa membantu mengatasi krisis pasokan oksigen dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.
TINJAU: Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Dirut PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini, saat meninjau fasilitas produksi oksigen di PLTGU Muara Karang, pada Kamis (12/08).
Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini menjelaskan, produksi oksigen yang dilakukan PLN ini sesuai dengan arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mendayagunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki guna membantu penanganan krisis pandemi Covid-19.
“Untuk itu, PLN memanfaatkan oksigen yang awalnya dibuang ke udara bebas pada sistem pendingin pembangkit menjadi oksigen medis murni,” kata Zulkifli.
PLN melalui PJB telah melakukan uji coba fasilitas produksi oksigen pada 12-30 Juli 2021. Dari tahap uji coba tersebut, tercatat kelancaran dengan pemeriksaan internal. Selain itu, pengujian oksigen yang dilakukan di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta (BPFK Jakarta) telah berhasil mendapatkan sertifikat inspeksi pada 5 Agustus 2021 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Diterbitkannya sertifikat ini juga menunjukkan hasil kemurnian gas oksigen yang diproduksi oleh PLTGU Muara Karang sehingga dapat digunakan sesuai keperluan medis. “Pilot project di instalasi pembangkit PJB PLTGU Muara Karang berhasil menghasilkan oksigen dengan kemurnian 99,99 persen,” katanya.
Terkait penyiapan fasilitas produksi oksigen, Zulkifli menambahkan, PJB mengutamakan prinsip kerja dengan melakukan elektrolisa air murni untuk dilakukan pemisahan gas sehingga dihasilkan hidrogen dan oksigen.
Adapun, selain PLTGU Muara Karang, masih ada tujuh unit pembangkitan lainnya di bawah pengelolaan PJB yang berpotensi menghasilkan oksigen.
”Sehingga total potensi kapasitas produksi oksigen di instalasi pembangkitan PJB mencapai 1,18 ton per hari,” ungkapnya.
Sementara itu, potensi produksi optimum oksigen di 19 instalasi pembangkit PLN mencapai 2 ton per hari. Selama ini, beberapa pembangkit listrik PLN memiliki instalasi hidrogen plant yang berfungsi menghasilkan gas hidrogen sebagai pendingin generator listrik. Adapun produksi oksigen selama ini, merupakan produk sampingan dari proses tersebut di lepas ke udara (produk utama adalah hidrogen yang dibutuhkan sebagai pendingin).
Apresiasi dari Menteri BUMN
Inovasi PLN memproduksi oksigen yang memadai untuk kebutuhan masyarakat selama pandemi, mendapat apreasiasi dari Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau langsung fasilitas produksi oksigen di PLTGU Muara Karang, pada Kamis (12/08) siang.
Menurut Erick, terobosan yang dilakukan PLN layak dijadikan contoh untuk perusahaan lain.”Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada PLN yang memberikan sebuah terobosan. Sesuatu yang tadinya tidak bermanfaat, diproses 5 kali akhirnya menjadi oksigen medis yang lulus tes dari Kementerian Kesehatan. Terlebih lagi, nilai investasi yang dikeluarkan PLN tidak terlalu besar,” ungkap Erick.
Erick menambahkan peran PLN menjadi bukti konkret bahwa BUMN benar-benar hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, BUMN jangan pernah lelah melayani masyarakat melalui terobosan yang dilakukan dengan bergotong-royong. Produksi oksigen PLTGU Muara Karang dapat memenuhi kebutuhan rumah sakit yang membutuhkan sekitar 30 meter kubik (m3) per hari.
Pendistribusian tabung gas oksigen dilakukan secara simbolik oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi, serta disaksikan oleh Menteri BUMN, dengan menyerahkan tabung 1 m3 langsung kepada Direktur Utama RSUD Pasar Minggu dan Direktur Utama RSI Cempaka Putih. Melalui penyerahan ini pula, tabung gas oksigen hasil PLTGU Muara Karang secara serempak tersalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan, rumah sakit rujukan Covid-19 dan rumah sakit sekitar pembangkit.
Mekanisme penyerahan dan pengambilan tabung sendiri diatur untuk setiap rumah sakit yang sesuai dengan kriteria agar dapat memperoleh oksigen dari PLN setiap dua hari sekali. Langkah ini seiring dengan komitmen PLN selaku BUMN untuk dapat bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan Covid-19. (rel/ila)
BERJEMUR: Para PNS di Kantor Wali Kota Medan sedang berjemur untuk meningkatkan imun tubuh.
SUMUTPOS.CO – Pemerintah tengah berupaya mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk itu, mereka telah meranvang skema baru pembayaran pensiun PNS.
BERJEMUR: Para PNS di Kantor Wali Kota Medan sedang berjemur untuk meningkatkan imun tubuh.
HAL itu disampaikan pemerintah melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2022, seperti dilansir cnbc Indonesia, Jumat (13/8).
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menjelaskan, pada 2022 secara umum tidak banyak tekanan signifikan terhadap prakiraan penerimaan iuran maupun pembayaran klaim untuk ASN dan TNI/Polri, mengingat sebagian besar penerimaan atas program tersebut berasal dari APBN.
Namun, tekanan justru terjadi pada hasil pengembangan dan investasi, khususnya non-fixed income program THT. “Ke depan, pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan akan mempengaruhi beban APBN pada periode 5-10 tahun di awal penerapan reformasi pensiun PNS,” jelas pemerintah.
“Mitigasi risiko dilakukan dengan penguatan sistem pensiun yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan pemerintah daerah untuk berbagi beban pensiun dengan APBD,” kata pemerintah melanjutkan.
Seperti diketahui, selama ini dana pensiunan diterapkan dengan istilah pay as you go. Melalui skema ini APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan.
Skema dapen PNS pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembayaran pensiunan tersebut setidaknya diberikan kepada Pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang.
Nah, pemerintah berencana untuk menggunakan skema baru untuk pensiunan PNS yakni dengan iuran pasti atau fully funded. Lewat aturan ini, pensiunan PNS bisa kantongi Rp 1 miliar.
Sayangnya skema fully funded tersebut belum bisa terealisasi karena pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial (bansos).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat berbincang dengan CNBC Indonesia mengemukakan pemerintah memutuskan untuk menunda lebih lanjut pembahasan skema dana pensiunan.
“Belum ada pembahasan lagi, konsentrasi Covid dulu,” kata Tjahjo.
Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN.
Selain merencanakan perubahan skema pembayaran dana pensiun, pemerintah juga dikabarkan akan menaikkan gaji PNS pada 2022. Rencana kenaikan gaji ini semakin ramai diperbincangkan berbagai kalangan, karena sudah lama tidak dilakukan.
Kenaikan gaji pokok PNS terakhir kali dilakukan pada awal tahun 2019. Kenaikan itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato kenegaraan pada tahun 2018 lalu.
Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo belum bisa berkomentar. “Belum bisa komentar,” katanya, seperti dilansir CNBC Indonesia.
Tjahjo mengatakan, saat ini kondisi keuangan negara masih dikonsentrasikan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan dan layanan sosial akibat dampak pandemi Covid-19.”Ini yang menjadi prioritas,” kata Tjahjo.
Saat disinggung apakah sudah ada pembicaraan antar lembaga terkait untuk rencana ini, Tjahjo tak menjawab. Menurutnya, saat ini pemerintah masih fokus menggunakan anggaran untuk penanganan pandemi. (cnbc/dek)
SAMBUTAN: Rektor USU, Dr Muryanto Amin saat memberi sambutan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Kampus Merdeka, tidak lepas dengan sistem perkuliahan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan digital. Mahasiswa atau anak muda selaku warga native digital, harus bisa lebih maju dari pada generasi pendahulunya, kalangan native analog.
SAMBUTAN: Rektor USU, Dr Muryanto Amin saat memberi sambutan.
HAL itu diungkapkan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Muryanto Amin saat memberikan sambutan pada Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Ajaran 2021/2022.
“Saudara punya kemerdekaan untuk belajar dari dosen dan orang lain. Kurikulum terus akan berproses menjadi lebih terbuka dan memberikan kesempatan kepada Saudara untuk mengeksplore ilmu pengetahuan yang lain. Kampus diberikan kesempatan untuk merdeka yaitu Kampus Merdeka,” ucap Muryanto dalam rilis yang diterima Sumut Pos, Jumat (13/8).
Muryanto mengingatkan, bahwa disrupsi itu lebih dari perubahan radikal. Disrupsi adalah perubahan up size down, terutama perubahan dari analog ke perubahan digital. Setiap mahasiswa memiliki talentanya masing-masing yang berbeda dengan mahasiswa lainnya. Itulah kesempatan yang diberikan di kampus saat ini yang disebut dengan Merdeka Belajar.
“Kesempatan ini harus dieksplorasi semaksimal mungkin, karena pada akhirnya Saudara dimandatkan untuk dua hal sekaligus yang sangat penting, yaitu bekerja untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa,” tutur Muryanto.
Selain itu, Mendikbudristek RI, Nadiem Anwar Makarim mewajibkan Perguruan Tinggi untuk melakukan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program kampus merdeka.
Kemudian, Mendikbud juga menyediakan beasiswa gelar dan non gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia, salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru. Komitmen tersebut diberikan Mendikbud untuk memerdekakan pendidikan sebagaimana yang dimunculkan dalam kebijakan Kampus Merdeka.
Menjadi mahasiswa, disebutkan Nadiem, memiliki kemerdekaan lebih luas untuk menentukan masa depan. Mendikbudristek memberikan hak untuk belajar di luar prodi/kampus selama 3 semester.
“Banyak hal yang bisa dilakukan dalam koridor Kampus Merdeka, yang dirancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya, untuk mendapatkan pengalaman yang tidak didapatkan di dalam kelas atau buku text dan akan menjadi kendaraan untuk meraih mimpi masa depan,” tandasnya.
PKKMB USU tahun ini untuk pertama kalinya digelar dengan menggunakan konsep panggung virtual dan dilaksanakan secara daring pada 12-13 Agustus 2021. Tema yang diusung adalah “Transformasi untuk USU Terbaik”.
Muryanto mengatakan bahwa dunia saat ini tengah mengalami disrupsi atau perubahan besar-besaran. Mahasiswa atau anak muda selaku warga native digital, harus bisa lebih maju dari pada generasi pendahulunya, kalangan native analog.
Karena anak muda adalah pembaharu yang memberikan perubahan besar bagi dunia. Untuk itu, mahasiswa harus mampu menjadi problem solver.
Muryanto meminta para mahasiswa untuk bisa mengeksplore dan mencari ilmu pengetahuan ke mana pun serta di mana pun, terutama secara virtual. Saat ini, dunia digital menjadi khasanah dan kekayaan sumber bahan ajar yang berada di dalam kampus maupun di luar kampus yang sangat penting dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Harus Saudara asah kemampuan dan skill Saudara. Belajar pada kurikulum di program studi Anda sangat penting, tetapi belajar ilmu lain juga sangat penting. Bergaul dengan satu teman prodi itu penting, tetapi bergaul dengan teman fakultas dan prodi yang lain juga sangat penting. Bukan hanya itu, bergaul dan berinteraksi dengan alumni yang punya profesi yang berbeda-beda serta bergaul dengan industri dan dunia kerja juga sesuatu yang sangat penting,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Wali Amanat USU Dr Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir pada kesempatan yang sama menegaskan USU memiliki tanggung jawab sebagai lembaga yang membentuk karakter. “Bukan sekadar membangun intelektualitas belaka, namun juga kemanusiaan dan peradaban,” kaya Nurmala.(gus/dek)
PROKES: Pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di daerah yang menerapkan PPKM Level1-3 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.dewi/sumu tpos.
SUMUTPOS.CO – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bisa dilaksanakan di wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3. PTM itu harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
PROKES: Pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di daerah yang menerapkan PPKM Level1-3 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.dewi/sumutpos.
HAL itu dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Menengah Kemendikbud-Ristek, Jumeri, Kamis (12/8). “Instruksi Mendagri yang terakhir nomor 30, 31, 32 menyebutkan bahwa wilayah-wilayah yang masuk level 1 sampai 3 diizinkan membuka pembelajaran tatap muka terbatas,” kata Jumeri.
Diungkapkan, setiap jenjang satuan pendidikan diizinkan membuka opsi sekolah tatap muka terbatas dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Selain SKB 4 Menteri, ia mengatakan, ketentuan mengenai pembelajaran tatap muka terbatas juga diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada Senin (9/8) lalu.
“Bahkan secara tegas di Instruksi Mendagri disebutkan bahwa PAUD maksimal 33 persen, artinya anak PAUD pun diizinkan untuk bisa masuk pembelajaran tatap muka terbatas,” ujarnya.
Meski demikian, Jumeri mengatakan, sekolah tatap muka secara terbatas baru bisa dilaksanakan apabila orangtua peserta didik memberikan persetujuan.
Selain itu, pihak sekolah harus melengkapi sarana dan prasarana di sekolah seperti menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan disinfektan dan membentuk satgas Covid-19 di sekolah.
“Disiapkan perangkat untuk menjaga kesehatan anak-anak kita, tempat cuci tangan dari air yang mengalir, disinfektan dan sebagainya, yang komorbid tidak berangkat dulu ke sekolah, disinfektan, masker, yang zona merah jangan berangkat dulu,” ucap Jumeri.
Namun aturan itu tidak berlaku bagi daerah di Jawa-Bali. Di wilayah Jawa dan Bali hanya diperbolehkan untuk PPKM Level 2. Untuk pembelajaran langsung tersebut dapat dilakukan di dua wilayah yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sampang.
Sejauh ini untuk level 3 di luar wiilayah Jawa-Bali ada di 302 kota/kabupaten dan 39 kabupaten/kota untuk level 2. “Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan tatap. muka maksimal 50% kapasitas dengan protokol kesehatan ketat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.
Aturan sekolah tatap muka terbatas untuk luar Jawa dan Bali ini pun diatur lebih detil oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Inmedagri No. 32 tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
Dalam aturan yang ditandatangani tanggal 9 Agustus 2021 ini disebutkan satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dan level 2 bisa melaksanakan sekolah tatap muka dengan kapasitas maksimal 50%.
Aturan ini dikecualikan untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMLB) dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB) yang kapasitas maksimalnya bisa sampai 62% hingga 100%. Syaratnya menjaga jarak maksimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.
Pengecualian juga diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di mana kapasitasnya maksimal 33% dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. (kps/dek)
