MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melimpahkan tersangka kasus korupsi mantan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Wildan Aswan Tanjung ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Usai menerima pelimpahan berkas perkara tahap II, Kejatisu langsung melakukan penahanan terhadap Wildan di Rutan Tanjunggusta.

Hal tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada wartawan, Minggu (19/9). “Sudah kita limpahkan mantan Bupati Labusel terlibat kasus korupsi ke Kejatisu sesuai prosedur tahap II,” katanya.

Hadi mengungkapkan, penahanan Wildan merupakan bagian dari pelimpahan tahap II dalam kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013-2015 sebesar Rp1,9 miliar. “Yang bersangkutan hadir di Polda Sumut untuk dilimpahkan ke Kejati Sumut. Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjunggusta selama 20 hari ke depan menunggu kelengkapan berkas untuk diadili,” ungkapnya.

Selain itu, Hadi juga mengungkapkan, dua tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Pemkab Labusel berinisial MH dan Kabid Pendapatan SL telah divonis serta mejalani hukuman.

Terpisah, Plt Kasi Penkum Kejati Sumut, PDE Pasaribu juga membenarkan penahanan Wildan. “Iya, sudah tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari Polda kemarin,” kata PDE Pasaribu.

Pasaribu mengatakan, Jaksa akan segera menyusun surat dakwaan perkara Wildan ini. Jaksa juga akan meregistrasikan perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Wildan dijemput anggota Polda Sumut dari kediamannya di Kotapinang, Labusel, Kamis (15/9). Setelah sebelumnya berkas perkara kasus korupsinya, dinyatakan lengkap (P21) pada 1 Juli 2021 lalu.

“Tersangka Wildan Aswan Tanjung datang didampingi kuasa hukumnya. Setelah dilakukan proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, tersangka langsung dititipkan ke Rutan Tanjunggusta Medan,” paparnya.

Dalam kasus ini, Wildan Aswan Tanjung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 jo Pasal 64 KUHPidana.(dwi/bbs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I selesai digelar Jumat (17/9). Banyak catatan dalam penyelenggaraannya. Mulai dari jawaban pertanyaan tidak jelas, peserta datang terlambat, dan lainnya.

SEJUMLAH persoalan dalam pelaksanaan seleksi PPPK itu menjadi sorotan Perkumpulan Teacherprenuer Indonesia Cerdas (PTIC). Sekjen PTIC Dodi Iswanto berharap kejadian-kejadian dalam seleksi PPPK tahap pertama itu tidak terulang dalam tahap kedua yang digelar 26-30 Oktober mendatang. “Saat pelaksanaan seleksi PPPK tahap 1, terdapat beberapa kendala teknis yang ditemukan,” katanya kepada wartawan, Sabtu (18/9).

Di antaranya banyak peserta yang salah jadwal. Ini disebabkan peserta tidak mengetahui informasi bahwa kartu ujian harus dicetak pada H-1 atau sehari sebelum sesi seleksi hari pertama.

Ketidaktahuan itu membuat banyak peserta yang salah jadwal. “Ada juga yang terlambat datang ke tempat ujian,” jelasnya.

Dodi mengatakan, ada juga peserta yang mengeluh kesulitan melakukan swab antigen gratis. Sebab ada peserta yang berada jauh dari pusat kota tempat ujian. Sehingga mereka kesulitan mengakses tempat untuk mendapatkan swab antigen maupun PCR.

Dia juga mengungkapkan ada peserta ujian yang menyampaikan item soal yang jawabannya kurang jelas. Bahkan, peserta menilai ada soal yang mereka yakini tidak ada kunci jawabannya atau tidak ada jawaban benarnya. “Kendala lainnya yang dihadapi di lapangkan adalah sistem yang tidak stabil,” jelasnya.

Di beberapa tempat ujian, mereka menemukan aplikasi tiba-tiba log-out dan harus dilakukan reset sistem dari awal. Lalu yang paling banyak dikeluhkan peserta adalah tingkat kesukaran soal yang lebih sulit daripada saat mengikuti latihan mandiri. Dia menekankan sejumlah kendala itu jangan sampai terjadi lagi di seleksi PPPK tahap kedua nanti.

Di tengah sejumlah kendala itu, Dodi menyambut baik solusi yang diambil Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril. Seperti diketahui Iwan mengambil langkah cepat menerbitkan aturan tambahan No. 5044/B/GT.01.00/2021. Selain itu mengumumkan di Instagram resmi GTK Kemendikbudristek untuk peserta yang terlambat hadir ke tempat ujian dan tidak hadir karena alasan khusus tertentu dapat melakukan ujian susulan pada 18 September 2021.

“Atau juga bisa mengikuti ujian seleksi tahap 2 tanggal 26-30 Oktober 2021,” jelas Dodi.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) pun menemukan beberapa kendala selama proses seleksi. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menuturkan, para guru sebenarnya sudah merasa cemas sejak beberapa hari sebelum tes dimulai. Sebab kurang optimalnya informasi yang diberikan Panselnas secara online. “Banyak masalah di lapangan terjadi seperti jadwal yang mundur terus berganti, tempat lokasi tes tidak muncul, dan kepastian soal afirmasi dari Kemdikbud,” ungkap dia, Kamis (16/9).

Hal itu jelas menguras pikiran dan energi, mengingat mereka tetap dituntut wajib melaksanakan tugas mengajar di kelas. Semua masalah ini terjadi sampai H-1 sebelum mulainya pelaksanaan tes. “Bayangkan, gimana mereka ga stres. P2G melihat ini kayaknya Panselnas tidak siap banget mestinya informasinya itu sudah firm jauh-jauh hari tidak berubah-ubah dan link websitenya siap. Ini laporan dari P2G Kab. Bogor, Karawang, Sidoarjo, Blitar, Aceh Timur, Bima (NTB), dan Ende (NTT),” tutur dia.

Ada juga persoalan guru honorer yang sudah berhenti mengajar alias sudah off sejak 3 tahun lalu, tapi namanya muncul sebagai calon peserta seleksi PPPK.

Sebelumnya, Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis mengatakan, dirinya banyak mendapat pengaduan dari guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK di Kota Medan, kalau passing grade yang ditetapkan terlalu tinggi. “Ini terbukti, setelah 4 hari ujian bahkan sampai sore ini (kemarin), guru-guru honorer banyak mengadu perihal soal ujian yang sangat susah dan passing grade yang terlalu tinggi,” kata Fahrul kepada Sumut Pos, Kamis (16/9) lalu.

Untuk itu, lanjut Fahrul, para guru honorer di Kota Medan meminta agar pemerintah menurunkan passing grade yang mereka nilai sangat memberatkan para guru honorer. “Nilai passing grade PPPK melebihi ujian CPNS. Mereka baru bisa lulus dengan nilai minimal 500. Sementara beberapa hari ini saya mendapat laporan, yang mengikuti ujian kebanyakan mendapat nilai di bawah 400, bahkan paling tinggi 420. FHI Kota Medan berharap, pemerintah segera merubah aturan passing drade yang terlalu tinggi, kita minta agar segera diturunkan passing gradenya,” pinta Fahrul.

Fahrul juga mengaku pesimis target pemerintah merekrut 1 juta guru PPPK tidak akan tercapai jika passing grade tidak diturunkan. “Ada dua kali kesempatan lagi, tahap 2 dan tahap 3 untuk mengikuti tes bagi yang belum lulus passing grade pada tahap 1. Saya pesimis target 1 juta guru di Indonesia dan 1.200 guru di Medan bisa terpenuhi tahun ini. Karena hasil tes kompetensi teknis jauh di bawah rata-rata. Semoga saja, kegalauan saya ini salah,” tandasnya. (jpc)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – MENURUT Edy, tanpa kedisiplinan yang kuat, bisa membuka kemungkinan kenaikan kasus kembali. “Prokes itu yang utama, tetapi vaksinasi juga terus kita kejar. Jadi, jangan abaikan prokes walau kasus kita saat ini terus membaik,” katanya usai rapat evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), persiapan Superbike dan Liga 1 dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dari rumah pribadi Gubernur Sumut, Jalan Karya Bakti, Medan, Sabtu (18/9).

Dalam dua pekan terakhir, kasus positif aktif di Sumut berkurang dari 15.517 menjadi 3.905 kasus. Begitu juga dengan tingkat kesembuhan meningkat, dari 15,83 persen menjadi 93,6 persen. Capaian ini seiring dengan penurunan kasus signifikan di Kota Medan, Sibolga dan Mandailingnatal di mana ketiga daerah ini sempat mengalami lonjakan kasus atau berada di level 4.

Sejak 3 September hingga 17 September 2021 kasus aktif di Kota Medan menurun 6.937 kasus, Sibolga 326 kasus, dan Mandailingnatal 136 kasus. Tingkat kesembuhan di ketiga daerah ini juga membaik, Medan naik 15,7 persen (menjadi 95 persen), Sibolga 36,9 persen (menjadi 96,7 persen) dan Mandailingnatal 21,3 persen (menjadi 94,1 persen). “Ini berkat kerja keras kita semua, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri menghadapi pandemi ini. Jadi, jaga terus kekompakan kita, konsisten dan disiplin,” ungkap Edy.

Di kesempatan itu, Edy juga menyampaikan realisasi vaksinasi di Sumut. Sampai saat ini, cakupan vaksinasi di Sumut dosis pertama mencapai 26,61 persen, dosis kedua 16,45 persen dan dosis ketiga khusus Nakes 50 persen. Selain itu, Gubsu mengungkapkan stok vaksin di tempat penyimpanan pemprov saat ini berjumlah 255.534 dan ini akan segera diberikan kepada masyarakat.

“Setelah kami cek ke lapangan di tempat penyimpanan pemprov vaksin yang tersedia 255.534 dosis. Kita akan segera menggunakan ini untuk masyarakat kita karena kita saat ini berupaya mempercepat vaksinasi. Vaksin habis tentu akan disalurkan kembali oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengapresiasi kerjasama yang kuat pemda, TNI, Polri serta masyarakat Sumut, sehingga mampu menekan penyebaran Covid-19. Dia juga berharap agar kerjasama semakin diperkuat untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Sumut. “Kami apresiasi kerjasama yang kuat di Sumut, koordinasi itu sangat penting pada situasi seperti ini, saya harap kita bisa mempertahankan itu,” terangnya.

Kematian Terbanyak di Sumut

Sementara, berdasarkan up date data secara nasional, Kasus Covid-19 pada Minggu (19/9) bertambah 2.235 kasus sehari. Jumlah itu terdeteksi dari tes yang rendah di bawah 200 ribu spesimen yakni hanya 192 ribu spesimen. Kini total sudah 4.190.763 orang terinfeksi Covid-19 di tanah air.

Angka kematian Covid-19 bertambah 145 jiwa. Total angka kematian sudah 140.468 jiwa meninggal dunia karena Covid-19. Kematian harian terbanyak terjadi di Sumatera Utara 17 jiwa. Kasus Covid-19 terbanyak harian disumbang Jawa Tengah 353 kasus. Jawa Timur 318 kasus. Jawa Barat 210 kasus. DKI Jakarta 187 kasus. Aceh 133 kasus.

Sementara, kasus aktif turun 10.173 sehari. Jumlah pasien aktif kini sebanyak 99.696 orang. Tercatat ada 120.529 orang yang diperiksa dengan metode TCM, PCR, dan antigen. Angka positivity rate mencapai 2,14 persen.

Data pasien sembuh harian bertambah 12.474 orang. Paling banyak kasus sembuh di Jawa Tengah yakni 2.026 orang. Dan total angka kesembuhan saat ini sebanyak 3.931.227 orang. Saat ini, sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 6 provinsi di bawah 10 kasus. Dan tak ada satupun provinsi dengan nol kasus.

Terus Menurun

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mengklaim, perkembangan kasus Covid-19 terus mengalami penurunan selama beberapa hari terakhir. Dari data dinas tersebut, pada 13 September 2021 kasus aktif Covid-19 di Medan sebanyak 1.651 kasus. Sedangkan pada 14 September 2021, kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan jumlah kasus sebanyak 79 kasus sehingga menjadi 1.572 kasus. Selanjutnya, pada 15 September 2021 kembali mengalami penurunan lagi sebanyak 70 kasus sehingga menjadi 1.502 kasus.

Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Mardohar Tambunan mengatakan, data perkembangan kasus Covid-19 terus diperbaharui setiap harinya. Selain itu, juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk melihat situasi terakhir hasil dari data-data yang ada di papan aplikasi baik itu yang dimiliki Pusat, Pemprovsu dan Pemko Medan sehingga tidak terjadi lagi ketimpangan data.

“Kita terus melakukan koordinasi baik dengan Provinsi maupun Pusat untuk melihat kategori kita yang tadinya level 4. Data yang dari 21 hari ke bawah itu sudah kita cleansing, dan alhamdulillah itu memang sudah ada yang sembuh,” kata Mardohar kepada wartawan akhir pekan lalu.

Menurut Mardohar, penurunan kasus aktif Covid-19 ini juga selaras dengan meningkatnya kesembuhan pasien Covid-19 di Medan. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh pada 14 September 2021 sebanyak 238 pasien. Kemudian, pada 15 September jumlah pasien sembuh bertambah menjadi 183 pasien.

“Untuk data terkait pasien yang dirawat di rumah sakit hingga 15 September 2021, tercatat sebanyak 390 orang dan pasien yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 1.057 orang. Sedangkan pasien yang menjalani isolasi di lokasi isolasi terpusat (isoter) sebanyak 55 orang,” ujar Mardohar.

Mardohar mengaku, wali kota Medan sebelumnya telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk terus melakukan perbaikan data perkembangan Covid-19 di Kota Medan. “Perbaikan data ini sangat diperlukan dalam menentukan level PPKM,” pungkasnya.

Terpisah, pengamat kesehatan dari USU Dr dr Delyuzar menyampaikan, data-data Covid-19 sangat perlu untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dan strategi apa yang akan dilakukan ke depannya. “Data itu harus sinkron, sehingga tidak terjadi perselisihan. Pemko Medan harus selalu dan terus memperkuat data yang ada,” kata Delyuzar.

Dia berharap agar Pemko Medan harus terus aktif melaporkan data jumlah perkembangan konfirmasi Covid-19 dan data yang dilaporkan telah diverifikasi. Menurutnya, terjadi perselisihan data bisa saja terjadi karena standar dan indikatornya berbeda. Jika indikatornya sama, tentu angka kumulatif di Sumut dan Kota Medan sama.

“Update data dengan benar. Sebab, data ini nantinya yang dilihat masyarakat sehingga mereka lebih awas dalam menyikapi jumlah kasus aktif. Apabila data menunjukkan terjadinya penurunan, harus disertai dengan informasi dan imbauan agar tidak boleh abai protokol kesehatan. Jika kita abai dan lengah terhadap protokol kesehatan, dikhawatirkan akan terjadi lonjakan kasus kembali,” ujarnya. (prn/ris/jpc)