MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi pekerja/karyawan di Kota Medan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan bergaji maksimal Rp3,5 juta, dalam waktu dekat akan mendapat bantuan subsidi gaji dari pemerintah. “Kami menindak lanjuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021.

Sejumlah pekerja yang terdampak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 bakal mendapat subsidi gaji sebesar Rp1 juta,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Dra Hannalore Simanjuntak, MIP.

Hannalore meminta kepada Pimpinan Perusahaan di Wilayah Kota Medan agar bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah diberikan kepada pekerja/buruh. “Tentu saja pekerja/buruh yang bakal menerima subsidi gaji atau upah harus memenuhi beberapa syarat, salah satu syaratnya BPJS Ketenagakerjaan aktif, “ tuturnya, Selasa (3/8).

Adapun syarat bagi pekerja/buruh yang menerima subsidi gaji/upah harus memenuhi syarat yaitu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan dan bekerja di Wilayah Kota Medan dengan Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Level IV. “Nantinya pekerja yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa yang akan diutamakan,” kata Hannalore lagi.

Sedangkan untuk sektor jasa pendidikan dan kesehatan, lanjutnya, sesuai dengan klasifikasi data sektoral BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapat subsidi gaji. “Tentu data-data tersebut ada di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Hannalore juga mengatakan, pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro. Adapun bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp500 ribu per bulan dan diberikan selama dua bulan serta dibayarkan sekaligus nantinya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya kini tengah menyerahkan data pekerja penerima BSU secara bertahap kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Pada Jumat (30/7), BPJAMSOSTEK telah memberikan 1 juta data peserta kepada Kemenaker. Pekerja tersebut nantinya akan segera menerima penyaluran BSU tahap pertama. “Kami harapkan proses penyampaian data dapat selesai pada Agustus 2021,” kata Anggoro.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, data yang diberikan oleh BPJAMSOSTEK nantinya akan diperiksa dan diverifikasi kembali guna menghindari adanya duplikasi data. “Nantinya data 1 juta calon penerima BSU tersebut akan dicek dan di-screening oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data, dan menghindari duplikasi data,” ujar Ida.

Total, sebanyak 8,73 juta pekerja akan mendapatkan BSU dengan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Untuk itu, Ida meminta kepada seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya agar segera menyerahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Demikian pula para pekerja yang memenuhi syarat, tapi belum menyerahkan data nomor rekening bank-nya ke perusahaan, agar segera menyerahkan ke perusahaan guna memperlancar proses pemberian bantuan.

Menurut Ida, data calon penerima bantuan bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Permen Nomor 16 Tahun 2021. Data tersebut kemudian dikirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk lebih lanjut dilakukan penetapan penerima bantuan yang akan dilakukan pencairan. (bbs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kota Medan mulai menggelar Rapat pembahasan Ranperda Kota Medan tentang RPJMD Kota Medan 2021-2026, Rabu (3/8).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Sudari ST (PAN), didampingi Haris Kelana Damanik (Gerindra) Mulia Asri Rambe (Golkar), Edi Saputra (PAN), Parlindungan Sipahutar (Demokrat), Wong Cun Sen (PDIP) , Dedy Aksyari Nasution (Gerindra), dan Hendri Duin (PDI-P). Rapat juga dihadiri Kepala BAPPEDA Kota Medan, Benny Iskandar dan Bagian Hukum Setdako Medan.

Dalam rapat itu, sejumlah anggota DPRD Medan menyampaikan keraguannya terhadap kemampuan Pemko Medan soal penanganan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan. Selain itu, Pansus meminta agar Penyusunan RPJMD hendaknya disesuaikan dengan dampak ekonomi di masa pandemi Covid 19.

Ketua Pansus RPJMD DPRD Medan, Sudari ST menyoroti kemampuan Pemko Medan dalam menekan angka kemiskinan di Kota Medan. Sebab belakangan ini, para penerima Bansos tetap meningkat.”Apa langkah Pemko Medan dalam menekan jumlah angka kemiskinan yang tetap meningkat?” kata Sudari.

Bukan itu saja, bahkan Sudari mempertanyakan proyeksi peningkatan pendapatan, yakni apa langkah yang diambil Pemko Medan salam peningkatan pendapatan jika wabah Covid-19 terus berlanjut. “Saya khawatir 2 tahun ini persoalan 5 prioritas Wali Kota Medan tidak akan terealisasi bila pertumbuhan pendapatan biasa-biasa saja. Makanya, perlu langkah dan strategi dalam meningkatkan PAD,” ujar Sudari membari meminta Pemko Medan agar meninjau ulang program tahunan di RPJMD terkait devisit pendapatan yang berkelanjutan.

Sementara itu, anggota Pansus Wong Cun Sen mempertanyakan rencana pembangunan yang akan dilakukan Pemko Medan dalam waktu 5 tahun ke depan.”Mau dijadikan apa Kota Medan ini 5 tahun ke depan? Apa yang harus diperlukan dan berapa dana yang dibutuhkan. Lalu dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen, strategi apa yang harus dilakukan Pemko Medan? Dari sektor mana saja sumber PAD yang akan digali guna program Pemko tersebut dapat terealisasi,” tanya Wong.

Begitu juga halnya dengan Anggota Pansus lainnya, Edi Saputra, mempertanyakan, strategi apa yang akan dilakukan Pemko Medan dalam menjawab tantangan saat ini.”Saat ini masa pandemi berlanjut, tentu sumber pendapatan terganggu. Apa yang dilakukan Pemko hingga 5 tahun ke depan?” terangnya.

Sebelumnya dalam rapat, Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar ST menyampaikan gambaran kondisi pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan. Sedangkan kondisi 2 tahun belakangan ini, Pemko Medan memang mengalami kesulitan disebabkan sumber PAD dari pajak hiburan dan hotel yang sangat minim terkait aturan penanganan Covid-19.

Seiring dengan itu, kata Benny, proyeksi APBD Pemko Medan Tahun 2022 sebesar Rp6,1 triliun, Tahun 2023 sebanyak Rp6,5 triliun, Tahun 2024 sebesar Rp6,8 triliun, Tahun 2025 Rp7,1 triliun dan Tahun 2026 Rp 7,3 triliun.

Sedangkan PAD Tahun 2021 sebanyak Rp2,1 triliun, Tahun 2022 sebanyak Rp3,1 triliun, Tahun 2023 sebesar Rp3,28 triliun dan seterusnya bertambah Rp200 miliar per tahun. Ditambahkannya, dasar pengusungan pengajuan APBD tahunan sebagai pedoman Rencana Strategis Kerja perangkat daerah dan diturunkan penyusunan Rencana Kerja Kepala OPD. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sesuai target yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, proses tender sejumlah proyek pembangunan fisik Pemko Medan telah selesai pada akhir Juli 2021 yang lalu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT, mengatakan jika saat ini, Pemko Medan sedang bersiap untuk masuk dalam tahap pengerjaan fisik. “Kalau lelang alhamdulillah hampir semua sudah selesai, saat ini semua sudah masuk dalam tahap persiapan untuk pengerjaan. Bulan Agustus ini juga mulai dikerjakan pembangunannya,” ucap Benny kepada Sumut Pos, Selasa (3/8).

Dikatakan Benny, begitupun ada sebagian kecil tender proyek yang terlambat atau belum selesai dilakukan, di antaranya Penyelesaian RS Tipe C Medan Labuhan yang memakan anggaran Rp24 miliar, Pemagaran Lahan RTH milik Pemko Medan di Jalan Tunggul Hitam dengan anggaran sekitar Rp400 juta, dan Revitalisasi Kawasan Kumuh di kawasan Timur Kota Medan dengan anggaran Rp2 miliar.

“Tapi Isya Allah dalam minggu ini juga yang terlambat itu sudan harus selesai, supaya nanti bisa sama-sama dikerjakan yang sudah selesai di tenderkan. Nanti semua yang sudah selesai ditenderkan itu akan mulai dikerjakan di pertengahan Bulan Agustus ini,” ujarnya.

Dijelaskan mantan Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan itu, adapun beberapa contoh tender proyek yang telah selesai dilakukan dan akan segera dimulai pengerjaannya, yakni seperti pembangunan Panti Sosial Kota Medan dengan anggaran Rp5 miliar.

Selain itu, ada perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kelurahan Terjun dengan anggaran Rp8 miliar. Dilanjut dengan Revitalisasi Skybridge Lapangan Merdeka dengan anggaran Rp2,5 miliar, dan sejumlah revitalisasi kantor Camat, seperti Kantor Camat Medan Helvetia dan Kantor Camat Medan Timur.

“Yang paling besar anggarannya itu pembangunan kantor Dinas Pariwisata sebesar Rp8 Miliar. Tapi kita juga ada pembangunan Kantor Dispora kurang lebih Rp4 Miliar. Lalu ada pembangunan Puskesmas seperti Puskesmas di Kemudahan Terjun dan Simpang Limun, serta pembangunan Kantor Lurah Kemenangan Tani,” jelasnya.

Saat ini, kata Benny, pihaknya di Pemko Medan tengah berfokus menyusun rencana kerja agar pembangunan dapat segera dikerjakan dan proses pekerjaan dapat dirampungkan sebelum bulan Desember 2021. “Target kita sebelum bulan Desember sudaj selesai semua pengerjaan pembangunan fisik,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi telah mengumumkan daftar nama para pelamar yang telah lulus tahapan seleksi administrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021.

Kementerian yang dipimpin Yasona Laoly ini adalah kementerian yang paling banyak dilamar masyarakat yang mau jadi CPNS. Total seluruh pelamar adalah 627.113 orang.

Tidak semua pelamar upload dokumen persyaratan dan tidak semua yang upload dinyatakan memenuhi persyaratan. Dari total jumlah pelamar itu, hanya 316.554 orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan dapat melaju ke tahap selanjutnya. Sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak upload dokumen.

Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham, Sutrisno mengatakan jumlah total yang lulus administrasi, untuk pelamar kualifikasi pendidikan non-SLTA sebanyak 35.878 orang, dan pelamar untuk kualifikasi pendidikan SLTA sejumlah 280.676 orang.

“Adapun pelamar yang tidak memenuhi syarat untuk kualifikasi pendidikan non-SLTA sebanyak 11.304 orang, dan untuk kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 159.191 orang,” ujar Sutrisno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/8).

Ada sejumlah alasan mengapa seorang pelamar dapat dinyatakan TMS. Beberapa sebab diantaranya terkait dengan surat lamaran, akta kelahiran, e-KTP, surat pernyataan, dokumen akreditasi, ijazah, transkrip nilai, surat tanda registrasi (STR) tenaga kesehatan, pas foto, surat keterangan sehat, dokumen tidak asli, dan lainnya.

“Setelah dilakukan seleksi administrasi dan verifikasi dokumen unggah CPNS, jika dokumen memenuhi syarat maka akan ditetapkan lulus seleksi administrasi dan selanjutnya bisa mencetak kartu ujian,” ujar Sutrisno. “Namun jika dokumen TMS, maka bisa mengajukan keberatan atau sanggahan mulai 4 hingga 6 Agustus 2021,” sambungnya lagi.

Masa sanggah adalah kesempatan yang diberikan kepada pelamar untuk mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi yang disebabkan bukan karena kesalahan pelamar, namun adanya kesalahan dari verifikator instansi. Sanggahan sendiri dimaksudkan bukan untuk memperbaiki, mengubah, ataupun menambah informasi terhadap dokumen yang sudah di unggah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto sudah mengingatkan kepada para calon pelamar, untuk membaca secara detail dan seksama terkait berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan di laman cpns.kemenkumham.go.id.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari permasalahan dalam masa pendaftaran dan seleksi administrasi, bahkan untuk menghindari calon peserta gugur dalam proses seleksi administrasi.

“Kita memberikan waktu sanggah kepada para pendaftar selama proses seleksi administrasi ini. Hal ini dilakukan untuk menjembatani jika ada peserta komplain karena tidak diluluskan sementara dia merasa persyaratan yang diberikan sudah lengkap semua,” ujar Andap.

“Persyaratan yang disampaikan dalam laman BKN adalah persyaratan secara umum. Bagi para pelamar CPNS Kemenkumham, secara spesifik persyaratan ada dalam laman kami yaitu cpns.kemenkumham.go.id. Apabila tidak teliti, calon peserta bisa gugur dalam tahap seleksi administrasi,” tutup Andap.(gus)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), IBN Wiswantanu, melantik dan serah terima jabatan Wakajati Sumut, Kajari dan Koordinator di wilayah hukum Kejati Sumut, Selasa (3/8).

Kajati Sumut melantik Edyward Kaban sebagai Wakil Kepala Kejati Sumut (Wakajati Sumut) menggantikan Agus Salim. Edyward Kaban sebelumnya menjabat Wakajati Lampung.

Sementara, Agus Salim menduduki jabatan baru sebagai Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Jampidmil Kejagung RI.

Dalam amanatnya, Kajati Sumut, IBN Wiswantanu menyampaikan, pengangkatan, penempatan dan alih tugas pejabat di lingkungan kejaksaan merupakan sebuah kebijakan organisasi yang senantiasa dilakukan secara berkesinambungan.

“Dalam rangka meningkatkan kinerja yang optimal dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di daerah lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, saya meminta kepada saudara agar selalu ikhlas, profesionalitas, berintegritas dan disiplin dalam melaksanakan tugas serta menjadi contoh yang baik bagi jajaran saudara dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” kata Wiswantanu.

Dikatakannya, pelaksanaan penegakan hukum, harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat. “Oleh karena itu saudara-saudara harus memahami bagaimana menyelaraskan kepentingan masyarakat dan penegakan hukum yang adil,” ujarnya.

Selain pelantikan Wakajati Sumut, juga dilantik Kajari Labuhanbatu Kumaedi menjadi Asisten Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat digantikan Jefri Penanging Makapedua, yang sebelumnya menjabat Kajari Tana Toraja di Rantepao.

Kemudian, Kajari Nias Selatan Rindang Onasis menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo di Ponorogo digantikan oleh Mukharom yang sebelumnya Koordinator di Kajati Papua. Kajari Sibolga Henri Nainggolan menjadi Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat I pada Jamwas Kejagung RI digantikan oleh Irvan Paham PD Samosir, sebelumnya Asintel Kejati Sulawesi Barat di Mamuju.

Lalu, Kajari Tebingtinggi Mustaqpirin menjadi Asintel di Kejati Sumbar digantikan Sundoro Adi, yang sebelumnya Kajari Sumba Barat di Waikabubak. Kajari Dairi Syahrul Juaksha Subuki, menjadi Kajari Rembang digantikan oleh Chandra Purnama yang sebelumnya menjabat Kajari Buol.

Selain itu, Kajari Tapsel Ardian menduduki jabatan baru sebagai Kajari Kudus dan digantikan oleh Antoni Setiawan, yang sebelumnya menjabat Kajari Mempawah. Turut juga dilantik dua Koordinator yakni, Hendra Anthonius Ginting dan Hendra Jaya Atmaja. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Aceh yang sempat tinggal di bawah jembatan Sungai Deli, dan kini sudah dipindahkan ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Medan, rencananya hari ini, Rabu (4/8), akan dipulangkan ke daerah asalnya.

Hal itu terungkap saat Wali Kota Medan, Bobby Nasution melakukan kunjungan ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Medan di Komplek Griya Pinang Mas, Blok C No.1, Medan Sunggal, Senin (2/8) malam.

“Dinas Sosial Kota Medan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, terkait dengan adanya warga yang tinggal di bawah jembatan Sungai Deli, untuk . Besok (hari ini,Red) rencananya akan kita kembalikan ke daerah asalnya di Kabupaten Bireun, Aceh,” ujar Bobby Nasution.

Kedatangan Bobby, untuk meninjau langsung warga yang sempat menjadi penghuni kolong jembatan Sungai Deli di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan. Saat ini, warga asal Aceh yang mengaku sudah tiga tahun tinggal di bawah jembatan telah ditampung di Rumah Singgah Dinas Sosial.

Saat tiba di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB, Bobby Nasution yang masih mengenakan seragam dinas, langsung menyapa warga asal Aceh itu di kamarnya. Bobby didampingi Kadis Sosial, Endar Sutan Lubis dan Camat Medan Sunggal Indra Mulia.

Bobby Nasution menjelaskan, informasi adanya warga yang tinggal di bawah jembatan diperoleh dari Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah yang saat itu sedang berkeliling di seputaran Kota Medan untuk membagikan sembako kepada warga. Begitu mendengar informasi tersebut, Bobby Nasution langsung menginstruksikan Dinas Sosial untuk menangani warga asal Aceh tersebut.

“Kemarin saya dihubungi Wakil Gubernur setelah beliau meninjau langsung ke lapangan. Begitu mendengar informasi, saya langsung meminta Dinas Sosial menanganinya. Memang ada warga yang tinggal di Kota Medan tapi tinggal di bawah jembatan. Setelah di cek warga asal Aceh tersebut dibawa ke rumah singgah,” ujar Bobby.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis mengatakan, begitu mendapat instruksi Wali Kota Medan, pihaknya langsung mengecek ke lokasi dan membawa warga tersebut ke Rumah Singgah.

Terkait dengan permintaan warga asal Aceh untuk dipulangkan ke daerah asalnya, Endar mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.”Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen terkait dengan pemulangan warga tersebut. Kami sudah melacak warganya dan sudah menemukan lokasinya di Desa Matang, Kecamatan Samalanga, Bireuen. Mereka juga siap membantu untuk pemulangan,” pungkasnya. (map/ila)