29 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 321

Anggota DPD RI Penrad Siagian Pulangkan Zidan, Korban TPPO Perusahaan Judol di Kamboja

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Noviyani, seorang ibu rumah tangga asal Jalan Sei Padang, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Tebingtinggi, menyampaikan permohonan advokasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Pdt Penrad Siagian. Noviyani berharap, senator asal Sumatera Utara itu membantu pemulangan putranya, Zidan Dzil Ikram (18), yang kini berada di Kamboja, setelah menjadi korban perdagangan orang.

Dalam suratnya, Noviyani menceritakan, Zidan awalnya dijanjikan pekerjaan di sebuah kafe. Tanpa sepengetahuan keluarga, Zidan berangkat ke Kamboja pada Desember 2023 dengan membuat paspor sendiri dan bahkan meninggalkan pendidikannya di SMA.

Namun setibanya di sana, Zidan justru dijadikan pekerja scam online. Tak tahan dengan kondisi itu, ia berpindah ke pekerjaan lain di sektor judi online, tetapi tetap merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya, Zidan memutuskan untuk melarikan diri dari pekerjaan tersebut.

Sayangnya, paspor Zidan ditahan pihak pengelola, menyebabkan ia tidak bisa mendapatkan bantuan penuh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja. Akhirnya, Zidan pun terlunta-lunta selama dua bulan sebelum berusaha mencari perlindungan di KBRI, yang menyarankan untuk melapor ke hotline. Namun, tanpa paspor, KBRI kesulitan memberikan bantuan.

Dengan harapan besar, Noviyani memohon agar Pdt Penrad Siagian membantu proses advokasi untuk membawa Zidan kembali ke Indonesia. Zidan, yang merupakan anak sulung dari empat bersaudara, sangat dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga, terutama setelah ayahnya meninggal dunia tak lama setelah Zidan berangkat ke Kamboja.

Menanggapi permohonan ini, Pdt Penrad Siagian langsung melakukan langkah koordinasi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto. Dalam pembicaraan telepon yang berlangsung sekitar pukul 12.30, Pdt Penrad menegaskan kepada Santo terkait pentingnya perlindungan bagi anak-anak muda asal Sumatera Utara yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja, khususnya yang terjebak dalam pekerjaan scam online dan judi online.

“Anak-anak dari Sumut, dugaan korban TPPO yang kerja di scam online dan judi online mohon dapat dilayani dengan baik sehingga mereka dapat perlindungan,” kata Penrad kepada Santo.

Dubes Santo Darmosumarto menanggapi dengan memastikan, setiap WNI yang melapor akan dilayani dan diberikan perlindungan sesuai prosedur. Ia menyebutkan, hingga tahun ini, ribuan WNI, terutama anak-anak muda, menjadi korban pekerjaan ilegal di sektor scam online di Kamboja.

Berdasarkan data Dubes, lanjut Santo, Sumatera Utara tercatat sebagai wilayah asal tertinggi untuk kasus pekerja ilegal ini. Dia pun berharap agar Pdt Penrad turut membantu sosialisasi atau pendidikan bagi anak-anak muda di Sumatera Utara agar mereka memahami risiko bekerja di Kamboja, yang sebagian besar berujung pada scam online dan kondisi terlunta-lunta.

“Saya berharap Senator bisa membantu sosialisasi atau pendidikan agar anak-anak muda Sumut tidak kerja lagi di Kamboja. Karena pasti akan kerja di scam online dan terlunta-lunta,” ujarnya

Lebih lanjut, Pdt Penrad Siagian menyatakan komitmennya untuk terus berupaya memastikan bahwa Zidan dan korban lainnya bisa mendapatkan bantuan dan kepastian untuk kembali dengan selamat ke tanah air. (adz)

Diskusi SPS Ditandai Deklarasi Pilkada Damai, Pj Gubsu: Pejabat Pemerintah Harus Kolaborasi dengan Pers

DIALOG PERS: Pj Gubernur Sumatera Utara, Dr Drs Agus Fathoni MSi diabadikan bersama Ketua Umum SPS Pusat Januar P Ruswita dan Ketua SPS Sumut Farianda Putra Sinik pada kegiatan Dialog Pers yang digelar Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut di Hotel Mercure Jalan Sutomo Medan, Kamis (14/11/2024). FOTO: ISTIMEWA/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suasana kondusif akan lebih mudah dicapai dan diwujudkan di tengah masyarakat, apabila semua agenda dan realisasi program pembangunan dilaksanakan pemerintah terpublikasi dengan baik ke tengah khalayak luas.

“Karena itu, para pejabat pemerintah di semua tingkatan, dari pusat hingga daerah, harus mampu menjalin kolaborasi yang positif dan konstruktif dengan pers,” tegas Pj Gubernur Sumatera Utara, Dr Drs Agus Fathoni MSi.

Agus Fathoni mengemukakan hal itu saat bersama Ketua Umum SPS Pusat Januar P Ruswita, tampil menjadi narasumber Dialog Pers yang digelar Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut di Hotel Mercure Jalan Sutomo Medan, Kamis (14/11/2024).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sendiri, sebut Agus, selama berada di bawah kepemimpinannya senantiasa menerapkan pola interaksi yang terbuka dengan kalangan jurnalis, demi mewujudkan suasana Sumut yang mantap dan harmoni.

“Dalam setiap kesempatan, saya selalu mengingatkan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya mampu menjalin komunikasi yang baik dan terbuka dengan insan pers,” ungkap mantan Pj Gubernur Sumatera Selatan itu.

Karena merasa begitu pentingnya menjalin kolaborasi dan komunikasi intens dengan jajaran pemimpin media di Sumut itu pula, Agus Fatoni mengaku dirinya merasa perlu mereschedule sejumlah agenda kegiatannya, termasuk rencana kunjungan ke Pulau Jawa.

Terkait hal itu, Ketua Umum SPS Pusat Januar P Ruswita mengapresiasi kebijakan dan sikap welcome Pj Gubernur Sumut kepada insan pers.

“Kita butuh lebih banyak sosok pemimpin daerah seperti pak Agus Fathoni ini,” katanya.

Januar juga kembali mengingatkan perihal pentingnya dukungan political will pemerintah untuk tetap menjamin tumbuh kembang dan eksistensi media arus utama di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara khususnya.

Deklarasi Pilkada Damai

Sebelumnya, Ketua SPS Sumut Farianda Putra Sinik mengapresiasi kesediaan sekaligus kehadiran Pj Gubsu Agus Fathoni sebagai narasumber dalam dialog pers tersebut.

“SPS Sumut sangat bangga dan bersyukur punya Pj Gubernur yang sangat peduli dan bersahabat dengan pers seperti pak Agus ini,” kata Farianda, yang juga Ketua PWI Sumut ini.

Pada kesempatan itu, di hadapan Pj Gubsu dan Ketua Umum SPS Pusat, Farianda Putra Sinik memimpin deklarasi kesiapan dan dukungan para pemimpin media di Sumut untuk mewujudkan Pilkada Damai 2024.

“Kami, para pemimpin media dan jurnalis siap mendukung dan mewujudkan pelaksanaan Pilkada Damai 27 November 2024 di Sumatera Utara,” tegas Farianda, diamini seluruh pemimpin media dan jurnalis.

Diskusi yang dipandu wartawan senior H War Djamil itu, diikuti para pemimpin media cetak dan online serta dihadiri jajaran pengurus SPS Sumut, sekretaris Hendrik Prayetno, bendahara Asih Astuti, wakil ketua Rianto, Agus S Lubis, Agus Salim Ujung, Ngatirin, dan pengurus lainnya Erwin Siregar, Dodi Pohan, Ronny Purba, Dessy Fifi Septiani.(rel/han)

Relawan Acirasa Gelar Lomba Menggambar Deliserdang Impian 2025 – 2030

Ny Jelita Asri Ludin Tambunan dan Ny Asniar Lom Lom Suwondo didampingi Ketua Relawan Acirasa Indra Prawira bersama 400-an guru PAUD Deliserdang, Rabu (13/11).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Relawan Acirasa (Asri Ludin Tambunan Cinta Deli Serdang, Bersama Kita Bisa) menggelar lomba menggambar dan mewarnai dengan tema “Deliserdang Impian 2025 – 2030” di Warkop Sawah Kuphie, Beringin, Deliserdang, Rabu (13/11). Kegiatan ini diikuti 400-an guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Deli Serdang dari berbagai kecamatan.

Ketua Acirasa, Indra Prawira ST MM didampingi Sekretaris Jumianton Sihombing menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi peserta terhadap Deliserdang masa depan. “Berbagai harapan itulah yang menjadi suasana kebatinan, untuk disampaikan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang nomor urut 2 dr H Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo,” kata Indra.

Beberapa pemenang lomba yang diminta menjelaskan makna dari hasil karyanya, menyampaikan berbagai harapan, di antaranya perhatian pada pendidikan anak, pemberantasan narkoba, lingkungan yang sehat dan kesejahteraan guru PAUD.

Indra Prawira juga menjelaskan, dalam suasana menjelang Hari Guru Nasional, Acirasa memberikan penghargaan dan bingkisan bagi Guru PAUD Berdedikasi. “Mereka adalah ujung tombak pendidikan anak usia dini, yang telah komitmen mengabdi puluhan tahun mendidik anak-anak”, ungkap Indra.

Para Guru PAUD Berdedikasi yang menerima penghargaan yaitu Rosmala Dewi (usia 64 tahun, mengabdi 42 tahun), Suariyah (64 tahun, mengabdi 39 tahun), Suriaty (63 tahun, mengabdi 35 tahun), Hariani Nasution (60 tahun, mengabdi 20 tahun), Siti Hindun (60 tahun, mengabdi 14 tahun), Sujasmi (59 tahun, mengabdi 19 tahun), Marjiah (58 tahun, mengabdi 17 tahun), Sukini (57 tahun, mengabdi 17 tahun), Marcahaya Siburian (57 tahun, mengabdi 16 tahun), Nuraini (57 tahun, mengabdi 12 tahun), dan Elfridawati (56 tahun, mengabdi 16 tahun).

Hadir pada acara tersebut Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, Ny Asniar Lom Lom Suwondo dan Nita Irma Tambunan adik dari Calon Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan.

Pada kesempatan tersebut Ny Jelita Asri Ludin Tambunan menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap para guru PAUD yang telah mendidik anak usia dini di Deli Serdang. Ny Jelita Asri Ludin juga mengungkapkan akan mendukung berbagai program untuk kemajuan PAUD di Deli Serdang, termasuk memperhatikan kesejahteraan guru PAUD.

Ny Jelita Asri Ludin Tambunan didampingi Ny Asniar Lom Lom Suwondo juga memberikan penghargaan dan bingkisan pada Guru PAUD Berdedikasi dan para pemenang lomba menggambar.

Para pememang lomba menggambar yaitu Juara 1 Siti Aisyah dari Kecamatan Pagar Merbau, Juara 2 Kuspita Dewi dari Tanjung Morawa, Juara 3 Lilis Sri Wahyuni dari Beringin, Harapan 1 Siti Aisyah dari Galang, Harapan 2 Latifah Ilmi dari Galang dan Harapan 3 Anis Muthia dari Galang. (adz)

Hadirkan Listrik Tanpa Kedip, Race Karo CUP Aquabike Hari Pertama Sukses digelar

PLN UID Sumut memastikan pasokan listrik berjalan lancar selama pelaksanaan Aquabike Word Championship 2024 Karo Cup di Danau Toba.

TONGGING, SUMUTPOS.CO – PLN UID Sumatera Utara berhasil memastikan pasokan listrik berjalan dengan lancar tanpa gangguan selama pelaksanaan hari pertama Aquabike World Championship 2024 Karo Cup di Danau Toba, Rabu (13/11/2024).

Keberhasilan ini menjadi salah satu faktor kunci kelancaran acara yang digelar untuk kedua kalinya di kawasan Tongging, Kabupaten Karo.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Agus, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung suksesnya acara internasional ini, terutama dalam aspek kelistrikan. Menurut Agus, PLN telah menerapkan skema kelistrikan berlapis untuk menjamin pasokan listrik yang stabil dan aman selama acara berlangsung.

“Kami sudah mempersiapkan dengan baik, mulai dari penyediaan penyulang yang ada, sistem UPS (Uninterruptible Power Supply), hingga genset cadangan. Kami juga melengkapi jaringan dengan alat monitoring alutrol yang dapat memantau beban gardu distribusi secara online. Ini untuk memastikan bahwa pasokan listrik tetap tersedia dengan optimal di setiap venue kegiatan,” ujar Agus.

Race pertama Aquabike World Championship 2024 Karo Cup yang digelar pada hari pertama berjalan dengan sukses tanpa kendala listrik, yang turut menambah kelancaran jalannya acara.

Rider asal Portugal, Lino Araujo, sukses menjadi juara di kategori endurance setelah menyelesaikan dua race dengan sangat baik. Araujo berhasil mengumpulkan 44 poin, setelah finish di urutan kedua dalam kedua race tersebut. Di tempat kedua, rider Ruben Jimenez Riquelme dari Spanyol mengumpulkan 41 poin, sementara Teddy Pons dari Prancis berada di posisi ketiga dengan 40 poin.

Pada akhir acara, Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang, memberikan piala langsung kepada para pemenang. Selain Bupati Karo, turut hadir dalam acara tersebut Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, SH, SIK, MM, M.Tr. Opsla, serta Deputy Manager Director Aquabike World Championship 2024, Philips Tunggul Lamsihar Napitupulu, yang juga memberikan apresiasi kepada para pemenang dan penyelenggara.

PLN UID Sumatera Utara terus berkomitmen untuk menjaga kestabilan pasokan listrik di setiap kegiatan besar seperti Aquabike World Championship 2024, memastikan bahwa setiap elemen acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Kesiapan kelistrikan yang prima ini tentunya menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pelaksanaan acara olahraga internasional ini di kawasan Danau Toba. PLN akan terus memastikan kelancaran acara Aquabike World Championship 2024 hingga puncaknya nanti pada tanggal 17 November 2024. (ila)

Mutasi Sejumlah Pejabat, Plt Dirut PUD Pasar Medan Dinilai Langgar Aturan

 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Dirut PD Pasar Kota Medan, Imam Abdul Hadi, dituding abuse of power dalam melakukan mutasi puluhan pegawai jajaran perusahaan milik Pemko Medan itu. Pasalnya, kebijakan tersebut dituding melanggar Surat Edaran Kepala BKN No.1 Tahun 2021.

Informasi diperoleh media, Plt Dirut PUD Pasar Kota Medan, Imam Abdul Hadi melakukan mutasi terhadap belasan pegawainya.

Salah satu pegawai yang terkena mutasi menyampaikan keberatannya atas kebijakan Plt Dirut PUD Pasar Medan itu. Pegawai yang namanya enggan ditulis tersebut mengaku, dirinya dimutasi secara mendadak dan tidak ada peringatan atau pelanggaran yang dilakukannya sebelumnya.

“Seharusnya Imam Abdul Hadi melakukan mekanisme perusahaan, jangan asal copot dan mutasi saja. Diakan masih Plt, saya keberatan. Banyak juga teman lain yang kena mutasi keberatan juga. Kami minta Pak Plt Wali Kota Medan meninjau masalah ini,” ucapnya.

Kebijakan yang dilakukan Plt Dirut PUD Pasar Medan itupun dikritik Pengurus Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3), Hafifuddin karena bertentangan dengan SE BKN No.1 Tahun 2021.

“Dalam SE BKN No.1 Tahun 2021, berisi tentang larangan bagi Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Ph) untuk melakukan mutasi pegawai dan kebijakan strategis di instansi pemerintahan. Surat ini dikeluarkan untuk menegaskan bahwa Plt dan Ph hanya memiliki wewenang terbatas dan tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategis atau mengubah struktur organisasi,” ujarnya.

Hafifuddin menuding, kebijakan Imam Abdul Hadi berpotensi menimbulkan ketidakpastian pegawai dalam mendongkrak kinerja dengan memacu pendapatan perusahaan plat merah yang mengelola Pasar Tradisional di Kota Medan ini.

“Ini saya duga perbuatan sembrono dan terkesan abuse of power. Masak Plt main mutasi mutasi an. Saat ini fokus saja mendorong peningkatan kinerja para bawahan. Jangan ada like or disk like. Saya menyarankan batalkan mutasi itu,” katanya.

Sementara itu, Pengurus DPD Prabowo Mania 08 amat menyayangkan kebijakan mutasi pegawai dilakukan Plt Dirut PUD Pasar Medan Imam Abdul Hadi. Organisasi yang berjuang memenangkan Presiden Prabowo Subianto ini berharap Plt Wali Kota Medan, Aulia Rahman dapat mengkaji ulang jabatan Imam Abdul Hadi sebagai Plt Pimpinan perusahaan plat merah itu.

“Kaji ulang jabatannya. Inikan momen momen genting, seharusnya jaga kondusifitas. Ini malah copot mencopot, geser menggeser. Mari kita sukseskan Pemilukada ini sembari dongkrak kinerja pegawai. Jangan malah main tangan besi saja,” tegas Sekretaris DPD Prabowo Mania 08 Sumut, Bobby O Zulkarnain.

Mantan Ketua DPC Gerindra Medan ini pun meminta Imam Abdul Hadi menganulir kebijakan strategisnya itu guna menghindari dampak dampak negatif di internal PUD Pasar Medan maupun dalam Pasar Tradisional sendiri karena saat ini masa politik Pilkada Medan dan Sumut.

Sementara itu,Plt Dirut PD Pasar Medan Imam Abdul Hadi saat dikonfirmasi media ini, Kamis (14/11/2024), enggan berkomentar. Abdul Hadi justru meminta media untuk mendapatkan informasi mutasi itu ke Kabag Hukum dan Humas PUD Pasar Medan.

“Hal ini mungkin sebaiknya bapak bisa langsung ke Kabag Hukum, Humas PUD Pasar Pak,” kata Imam Abdul Hadi sembari mengirimkan nomor kontak yang dimaksud.

Ditanya apakah Imam Abdul Hadi enggan bertanggungjawab atas kebijakan strategis yang dilakukan, dia membantahnya.

“Saya rasa kita tidak ada enggan terhadap tanggungjawab kita pak atau menutupi informasi. sebagai bentuk organisasi perusahaan memiliki tugas untuk memberikan keterangan kepada masyarakat melalui bagian terkait,” tulisnya di laman Whats Appnya lagi.

Dimintai tanggapannya, atas Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2021 berisi tentang larangan bagi Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Ph) untuk melakukan mutasi pegawai dan kebijakan strategis di instansi pemerintahan, Imam Abdul Hadi pun memilih bungkam.
(map/han)

Optimalisasi Swasembada Pangan, Solusi Mengurai Konflik Agraria di PTPN

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia, Dr Christian Orchard Perangin-Angin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia Dr Christian Orchard Perangin-Angin, SH, MKn, CLA, mengatakan, optimalisasi swasembada pangan adalah solusi mengurai konflik agraria di PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

“Dengan target swasembada pangan di atas lahan 3 juta hektare yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo bukanlah suatu keniscayaan jika hal tersebut didukung oleh berbagai pihak yang berkepentingan demi tercapainya cita-cita luhur bangsa, untuk berdaulat pangan dengan jargon swasembada pangan,” ujar Christian, Kamis (14/11/2024).

Menurutnya, PTPN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah bertransformasi dengan baik harus menyikapi program tersebut, bahkan harus melakukan akselerasi dengan ide dan inovasi terkait dengan kekuatan yang ada dan dimiliki oleh PTPN.

“Dengan kemampuan yang maksimal terkait dengan ketersediaan lahan, kemampuan sumber daya dan kemampunan finansial yang mumpuni menurut Christian PTPN mampu mendukung optimalisasi program swasembada pangan,” kata Chistian.

Menurutnya, masukkan yang ia sampaikan ini, sebaiknya PTPN memaksimalkan potensi untuk menyelesaikan konflik agraria di atas + 70.000 Ha tanah yang masih dikuasai oleh pihak-pihak tertentu untuk kemudian dijadikan dengan pola kerjacsama, demi mendukung program swasembada pangan.

“Memang dari segi besaran dengan target 3 Juta Hektar lahan kemampuan PTPN masih terbilang kecil. Namun sebagai Badan Usaha Milik Negara harusnya PTPN dapat menjadi Pilot Project untuk mengakselerasi program swasembada pangan dengan kemampuan yang ada,” tuturnya.

Optimalisasi terhadap program swasembada pangan, menurut Christian, dapat dilakukan oleh PTPN dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, memastikan aksi korporasinya terbentengi secara aturan hukum dengan melibatkan Kejaksaan RI dan BPKP atau Instansi yang berwenang dalam membentuk pola kerjasama pengelolaan aset yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu demi mendukung optimalisasi program swasembada pangan.

Kedua, memastikan bahwa pola kerjasama dilakukan langsung dengan Petani atau Kelompok Tani yang bersentuhan langsung sehingga memutus mata rantai agen dan mafia yang selama ini menjadi akar permasalahan konflik agraria di PTPN.

Ketiga, memastikan tanaman yang ditanam di atas areal dimaksud merupakan komoditi yang mendukung swasembada pangan seperti padi, jagung atau tanaman palawija lainnya di luar komoditi yang sudah ditanam oleh PTPN. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih serta saling mendukung program swasembada pangan dimaksud.

Dengan terlaksananya akselerasi program sebagaimana dimaksud di atas, maka secara finansial PTPN memang tidak diuntungkan secara langsung, namun secara immateril PTPN dapat merestrukturisasi posisi corporate image menjadi lebih baik di mata masyarakat sesuai dengan hakikatnya sebagai agen untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendukung secara aktif program-program strategis yang disampaikan oleh Pemerintah,’ tambah Christian.

Selain itu jika pola ini dapat terlaksana dengan baik, lanjutnya maka akan terjadi “Islah Nasional” di PTPN terkait dengan konflik agraria. Islah Nasional yang dimaksud Christian, mengandung arti bahwa konflik agraria yang berlarut-larut selama ini akan berakhir, dimana dua kepentingan baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan PTPN dapat terakomodir dengan optimalisasi program swasembada pangan.

Sebab. Kata dia, kepentingan masyarakat atas ketersediaan lahan untuk meneruskan penghidupannya di bidang pertanian dapat terealisasi. Di sisi lain PTPN menyumbangkan kontribusi Perusahaan bagi terlaksananya optimalisasi program swasembada pangan yang memberikan point plus untuk peningkatan corporate image Perusahaan sekaligus mendukung target-target Pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kita tunggu aplikasi serta konsistensi dari PTPN dengan strategi-strategi lainnya, dan saya yakin akan ada akselerasi untuk mendukung program swasembada pangan yang dilakukan oleh PTPN, semoga dan amin,” pungkas Christian. (ila)

Bimtek 237 Sekdes se-Kabupaten Sergai, Pjs Bupati Tekankan Pentingnya Pengelolaan Aset Desa

BIMTEK: Narasumber dari Pemkab Sergai dan Kejaksaan Negeri Sergai bersama peserta Bimtek di Aula Sultan Serdang Komplek Kntor Bupati Sergai ( 13/11). (FADLY/SUMUT POS)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Sebnayak 237 sekretaris desa se-Kabupaten Serdang Bedagai mengikuti Bimtek yang digelar Pemkab Serdang Bedagai, di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Serdang Bedagai, Sei Rampah, Rabu (13/11/2024).

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Serdang Bedagai H. Parlindungan Pane, SH, M.Si, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Ir. Kaharuddin, MM, menekankan pentingnya pengelolaan aset desa.

“Aset desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sektor ini perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pemanfaatan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Pjs. Bupati Sergai berpendapat, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya pengetahuan mengenai penataan aset desa sesuai dengan aturan. Banyak aset desa yang menurutnya hingga kini sulit ditata kembali karena kebijakan kepala desa sebelumnya yang tidak mengikuti regulasi.

“Pemahaman mengenai apa saja yang termasuk aset desa sangat diperlukan oleh pemerintah desa, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang memberikan pedoman bagi pemerintah desa untuk lebih optimal dalam menata dan mengelola asetnya.

“Dengan pengelolaan yang baik, aset desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Selain itu juga bisa menjadi sumber pendapatan desa yang berkelanjutan,” ucapnya.

Tambahnya, Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat desa dalam penataan aset agar terhindar dari penyalahgunaan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pengawasan secara berkala merupakan kunci keberhasilan pengelolaan aset desa,” lanjut Dimas, seraya menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola yang baik, bersih, dan tertib administrasi sangat penting.

Terakhir, ia menginformasikan jika kegiatan Bimtek Pengawasan Penataan Aset Desa ini berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh oleh 237 Sekretaris Desa yang akan dibimbing oleh narasumber dari Kejaksaan Negeri Sergai, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sergai, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sergai dengan sesi pelatihan yang mencakup teknis pengelolaan dan pengawasan aset desa.

“Kami berharap para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang didapatkan di lapangan demi pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa,” tandasnya. (fad/han)

Pesan Rokok Ilegal, Jaksa Tuntut Warga Medan Johor 2,5 Tahun Penjara

TUNTUTAN: Victorius Simarmata, terdakwa kasus cukai rokok ilegal menjalani sidang tuntutan di PN Medan, Rabu (13/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Victorius Simarmata (40) warga Jalan Qubah Gang Gereja, Medan Johor, dituntut jaksa 2,5 tahun penjara. Dia dinilai terbukti memesan rokok tanpa cukai atau ilegal dari Kota Pekanbaru, Riau, dalam sidang di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (13/11).

Jaksa penuntut umum (JPU) Julita Rismayadi Purba menilai, perbuatan Victor dinilai melanggar Pasal 54 UU No 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

“Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Victorius Simarmata alias Victor oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan (2,5 tahun),” tegasnya.

Selain itu, Victor juga dituntut oleh jaksa untuk membayar denda 2 kali nilai cukai. Adapun per satuan cukainya senilai Rp132.704.960.

“Denda 2 kali nilai cukai yang harus dibayarkan dengan nilai 2 kali Rp132.704.960 dengan jumlah Rp265.409.920,” sebut JPU.

Dengan ketentuan, lanjutnya, apabila dalam waktu 1 bulan denda tersebut tidak dibayar, maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti seluruh denda yang harus dibayarkan.

“Apabila harta benda atau pendapatan terdakwa juga tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tambah JPU.

Menurut jaksa, keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp132 juta lebih.

“Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan, serta terdakwa belum pernah dihukum,” katanya.

Sementara dalam pembelaan terdakwa, memohon kepada hakim agar hukumannya diringankan. Atas permohonan itu, JPU menyatakan tetap pada tuntutannya.

Setelah itu, hakim ketua Frans Effendi Manurung menunda dan akan kembali melanjutkan persidangan pada 2 pekan mendatang, dengan agenda pembacaan putusan.

Diketahui, Victor ditangkap oleh tim Bea Cukai Medan pada 19 Juni 2024. Bermula pada 18 Juli 2024, Victor memesan rokok dengan merek OK Bold sebanyak 80 slop, Smith Menthol sebanyak 100 slop, dan Luffman Mild sebanyak 800 slop dari seseorang yang bernama Panjaitan (belum tertangkap).

Kemudian, Panjaitan mengirimkan rokok-rokok ilegal yang dipesankan Victor tersebut melalui ekspedisi Bus Makmur dari Kota Pekanbaru ke Kota Medan.

Selanjutnya, pada 19 Juli 2024, Victor menjemput rokok-rokok yang dipesannya itu dengan menggunakan 1 unit mobil Daihatsu Xenia di loket Bus Makmur di Jalan SM Raja No 5, Kecamatan Medan Amplas.

Setibanya di lokasi, dua petugas Bea Cukai Medan telah mengintai Victor dari kejauhan. Petugas mendapatkan informasi mengenai akan datangnya rokok tanpa dilekati pita cukai. Kemudian, petugas pun memperhatikan gerak-gerik terdakwa yang mengambil paket berupa kotak dengan dibungkus karung berwarna putih ke dalam mobil Xenia.

Melihat itu, selanjutnya sekira pukul 08.50 WIB kedua petugas itu pun menghampiri dan menangkap Victor serta membongkar atau menggeledah paket yang hendak dibawa terdakwa tersebut.

Ketika digeledah, petugas menemukan barang bukti (barbuk) berupa rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 80 slop atau 16.000 batang rokok merek OK Bold, 100 slop atau 20.000 batang rokok merek Smith Menthol, dan 800 slop atau 128.000 batang rokok merek Luffman Mild.

Setelah itu, para petugas membawa Victor ke rumahnya yang berlokasi di Jalan Qubah, Kecamatan Medan Johor, dan melakukan penggeledahan terhadap rumahnya tersebut.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 33 slop atau 6.600 batang rokok tanpa pita cukai merek H&G dan 26 slop atau 5.200 batang rokok, dan 2 bungkus atau 40 batang rokok tanpa pita cukai merek Luffman Mild.

Setelah itu, terdakwa beserta barbuk dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Medan untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp132.704.960 karena tidak dibayarkan cukai terhadap rokok-rokok tersebut. (man/han)

Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024, Program PSR Bantu Tingkatkan Produktifitas Panen Petani

Gapki menggelar acara Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, (13/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mendorong petani peserta program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berkontribusi besar untuk proyek biodiesel yang butuh tambahan pasokan minyak sawit mentah hingga 6,6 juta ton untuk meningkatkan bauran dari B-40 menjadi B-50.

Tekad swasembada energi di era pemerintahan Presiden Prabowo dengan mengedepankan sumber energi nabati sawit menjadi peluang bagi petani sawit untuk meningkatkan nilai keekonomian perkebunan sawitnya. Dalam hal ini, program PSR menjadi proyek andalan pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sekaligus tingkat produksi sawit rakyat yang masih jauh di bawah kinerja perkebunan perusahaan dengan tingkat produksi masih sekitar 40%.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto mengatakan bahwa program PSR bisa membantu meningkatkan kesejahateraan petani melalui peningkatan kualitas panen sawit dan meningkatan produktifitas sawit rakyat yang porsinya mencapai 40% dari luas perkebunan sawit di Indonesia yang mencapai 15,34 ha.
” Ada peluang bagi pelaku perkebunan kelapa sawit. Untuk proyek energi naik jadi B-50 saja kita butuh tambahan minyak sawit 6,6 juta ton, kalau melakukan ekstensifikasi butuh 2,3 juta hectare lahan baru untuk perkebunan,” ujar Heru via zoom dalam acara Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, (13/11).

Acara yang diinisiasi oleh GAPK bekerjasama dengan Bisnis Indonesia dan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendorong percepatan program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) di Indonesia.

Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Achmad Maulizal mengatakan 251.637 ha di 21 provinsi dengan jumlah petani kebun yang terlibat mencapai 154.936 orang pada periode 2016-2024.
“Kami terus berusaha memperluas program PSR ini untuk mendorong kesejahteraan petani sawit. Ada 154.936 orang petani yang sudah mendapatkan program ini,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan perusahaan sawit berkomitmen membantu implementasi program PSR untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, Gapki terus berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan dan BPDPKS untuk mendorong memuluskan program PSR yang masih banyak terkendala sampai saat ini. Beberapa masalah terkait sawit rakyat, tuturnya, mulai dari tidak tersedianya dokumen petani, proses upload dokumen yang panjang, proses pembuatan poligon peta yang sulit (biaya tinggi dan terbatasnya sumberdaya di lapangan) dan sebagainya.

Terkait dengan pendanaan program PSR kemitraan dengan petani, ungkapnya, pihaknya memiliki perhitungan biaya program sendiri, dimana nilainya untuk perhitungan minimal mencapai Rp100,54 juta dan tertinggi mencapai Rp112,42 juta per hektar. “Kami senang nilai bantuan PSR dinaikan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per ha. Tapi kami punya perhitungan lagi. Karena nilainya cukup besar Rp112,4 juta, kami usul sumber dananya dari BPDPKS dan pinjaman,” ujar Ketum Gapki tersebut. (sih)

PKK Kota Tebingtinggi Gelar Penguatan Kapasitas Kader PKK

BUKA: Penjabat Ketua Penggerak PKK Kota Tebingtinggi Nyonya dr Dara Caprina membuka kegiatan workshop kader PKK se Kota Tebingtinggi. SOPIAN/SUMUT POS

TEBINTINGGI, SUMUTPOS.CO – Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tebingtinggi Nyonya dr Dara Caprina Moettaqien memimpin kegiatan workshop yang bertujuan untuk penguatan kapasitas SDM kader PKK di gedung Sawiyah Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Dalam workshop ini, para peserta mendapatkan wawasan mendalam mengenai pemilihan produk skincare yang tepat, tips menggunakan makeup yang natural, serta cara merawat kulit agar tetap sehat meskipun rutin menggunakan makeup.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu para peserta meningkatkan pengetahuan dalam kecantikan sekaligus menjaga kesehatan kulit,” ungkap Nyonya dr Dara Caprina, Rabu (12/11).

dr Dara Caprina mengapresiasi terselenggaranya workshop ini dan menyampaikan harapannya agar program ini bisa meningkatkan pengetahuan kader PKK tentang perawatan kulit yang sehat dan teknik makeup yang aman.

“Kami sangat mendukung inisiatif ini sebagai langkah positif dalam meningkatkan pengetahuan kader PKK tentang perawatan kulit yang sehat dan teknik makeup yang aman,” ujarnya.

Diharapkan dr Dara Caprina workshop ini membawa manfaat nyata bagi seluruh peserta, tidak hanya dalam menjaga kecantikan, tetapi juga kesehatan kulit. (ian/han)

1...320321322...15,736Page 321 of 15,736

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor