31 C
Medan
Tuesday, April 7, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 33

Rakor Lintas Kementerian Bahas Jalan Alternatif Medan–Karo dan Tol Medan–Berastagi, Usulan Bupati Karo Direspons Kemenkoinfra

RAKOR: Kemenkoinfra menggelar rakor dengan Bupati Karo dan OPD terkait.
RAKOR: Kemenkoinfra menggelar rakor dengan Bupati Karo dan OPD terkait.

KARO – Pemerintah pusat bergerak cepat merespons usulan peningkatan konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karo. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian secara virtual, Selasa (24/2), sebagai tindak lanjut atas permohonan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Karo.

Sebelumnya, Bupati Karo Antonius Ginting, telah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dalam audiensi di Jakarta, Rabu (18/2).

Rakor tersebut diikuti para Asisten Deputi di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Karo.

Dari Ruang Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo, Antonius Ginting didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan, Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Dalam pemaparannya, Bupati Karo menegaskan posisi strategis daerahnya sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, Karo), kawasan agropolitan dan sentra produksi hortikultura Sumatera Utara, serta wilayah penyangga Danau Toba dalam kerangka Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menurutnya, dukungan infrastruktur menjadi prasyarat utama untuk memperkuat konektivitas wilayah, menjamin kelancaran distribusi logistik hasil pertanian, serta meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata unggulan.

“Pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju Kabupaten Karo, khususnya jalur Medan–Karo, kami harapkan menjadi prioritas pemerintah pusat. Belakangan ini jalur tersebut kerap terdampak longsor sehingga mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan kunjungan wisata,” ujar Antonius.

Dalam rakor tersebut, sejumlah usulan prioritas dipaparkan, di antaranya pembangunan jalan alternatif Medan–Karo, pembangunan Jalan Tol Medan–Berastagi, peningkatan Dermaga Tongging sebagai gerbang utara Danau Toba, pelebaran ruas jalan Tugu Kol–Simpang Ujung Aji dan Kabanjahe–Merek, hingga rehabilitasi drainase dan trotoar di sejumlah ruas jalan di Kabanjahe.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karo juga mengusulkan penanganan banjir di daerah irigasi rawa Paya Lahlah, program Inpres jalan dan irigasi, serta penyusunan RDTR untuk Kecamatan Kabanjahe, Tigapanah, dan Tigabinanga.

Sebelumnya dalam audiensi di Jakarta, Bupati Karo bersama tokoh diaspora Karo Hery Sebayang juga menyampaikan usulan pembangunan jalan alternatif Simpang Tuntungan–Sembaikan–Berastagi, pembangunan Jalan Tol Medan–Karo, peningkatan Dermaga Tongging agar dapat melayani penyeberangan ferry ke Samosir, hingga perbaikan daerah irigasi guna mendukung ketahanan pangan.

Menanggapi usulan tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh proposal Pemerintah Kabupaten Karo sesuai mekanisme perencanaan dan prioritas pembangunan nasional. Rakor lintas kementerian digelar untuk menyamakan persepsi, melakukan sinkronisasi program, serta merumuskan langkah konkret percepatan pembangunan.

Melalui rangkaian audiensi dan rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Karo berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Targetnya, Kabupaten Karo dapat berkembang sebagai kawasan pertumbuhan baru, sentra pangan unggulan, sekaligus destinasi pariwisata strategis di kawasan Danau Toba. (deo/ila)

Sidang Sengketa Informasi Publik, Termohon BPKPAD Binjai Mangkir

SIDANG SENGKETA: Termohon BPKPAD Binjai mangkir dalam sidang sengketa informasi DIF TA 2022 dan 2024 di Kantor KI Provinsi Sumut, Jalan Alfalah, Medan.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
SIDANG SENGKETA: Termohon BPKPAD Binjai mangkir dalam sidang sengketa informasi DIF TA 2022 dan 2024 di Kantor KI Provinsi Sumut, Jalan Alfalah, Medan.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai menjadi termohon dalam sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Alfalah, Medan, Rabu (25/2/2026).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Eddy Syahputra dan anggota masing-masing Muhammad Safii Sitorus serta Abdul Harris itu berjalan lancar, tanpa diikuti dari termohon BPKPAD Binjai alias mangkir.

Pemohon merupakan warga Binjai, meminta informasi atau data berkaitan pengusulan, penerimaan dan realisasi dana insentif fiskal tahun anggaran 2022 serta 2024, agar dapat dibuka secara terang benderang. Pasalnya, BPKPAD Binjai tidak dapat membeberkan data DIF dengan terang-benderang yang buntutnya diadukan ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumut dan kini sudah masuk dalam persidangan nonlitigasi.

“Apakah benar sudah pernah mengirimkan surat (ke BPKPAD Binjai)? Dan apa tanggapannya?” tanya ketua majelis komisioner.”Sudah, tidak ada tanggapan,” jawab pemohon.

Majelis komisioner juga menyoal apakah permintaan surat berkaitan data DIF itu dikirim langsung atau tidak. “Langsung, tanda terimanya ada. Surat keberatan juga dikirim dan tidak ada tanggapan,” jawab pemohon lagi.

Anggota Majelis Komisioner, Muhammad Safii Sitorus menambahkan, termohon dari Pemko Binjai dalam hal ini BPKPAD, tidak hadir tanpa keterangan alias mangkir. Padahal, surat panggilan untuk hadir dalam sidang sudah dikirim secara patut melalui kantor pos.

“Perlu diberitakan, bahwa termohon Pemko Binjai tidak hadir. Kekuatan sengketa informasi ini media, bagaimana media bisa ikut memberitakan proses persidangan, karena kekuatan itu sikap transparansi dari badan publik,” kata dia.

“Yang diminta dana insentif fiskal, yang merupakan keuangan negara, tidak ada yang disembunyikan di sini,” sambungnya.

Dalam hal ini, Majelis Komisioner dari KI Provinsi Sumut akan kembali memanggil termohon secara patut dan bahkan panggilan ditembuskan kepada Kominfo Binjai, agar supaya untuk membawa data. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008, menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses informasi dari badan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Dengan adanya sidang sengketa informasi publik dan tidak diikuti BPKPAD Binjai, hal tersebut menjadi berbanding terbalik dengan predikat tertinggi badan publik informatif yang diberikan kepada Pemko Binjai melalui ajang Keterbukaan Informasi Awards Provinsi Sumut tahun 2025. Sebab, predikat tertinggi itu disebut sebagai penghargaan kepada Pemko Binjai dalam mewujudkan informasi publik yang transparan. (ted/ila)

Dinkes Sumut Pastikan Reaktivasi PBI BPJS Berjalan

SUMUTPOS.CO – Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Hamid Rizal menegaskan bahwa penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) oleh Kementerian Sosial telah disikapi secara cepat dan terkoordinasi oleh pemerintah daerah. Langkah-langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan.

Hamid Rizal menjelaskan, begitu informasi penonaktifan PBIJK diterima, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak.

“Kami segera berkoordinasi dengan BPJS dan Dinas Sosial setelah mendengar adanya penonaktifan PBIJK. Prinsipnya, masyarakat yang memang memenuhi syarat harus tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan,” ujar Hamid saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Rabu (25/2/2026).

Dalam hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa kepesertaan yang dinonaktifkan masih dapat direaktivasi, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Hamid, proses reaktivasi dilakukan melalui Dinas Sosial setempat dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Pemerintah daerah memastikan proses tersebut berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Reaktivasi dimungkinkan bagi masyarakat Desil 1 sampai Desil 5. Prosesnya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota dengan melengkapi administrasi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah ini diambil agar masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan akibat penyesuaian data kepesertaan.

Selain reaktivasi, Dinas Kesehatan Sumut juga diberikan ruang untuk mengalihkan kepesertaan masyarakat yang sebelumnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota maupun provinsi ke dalam skema PBIJK.

Hamid menyebutkan bahwa proses pengalihan tersebut sudah berjalan dan menjadi bagian dari upaya sinkronisasi pembiayaan jaminan kesehatan. “Peserta yang sebelumnya dibiayai oleh provinsi atau kabupaten/kota dapat dialihkan menjadi tanggungan PBIJK, khususnya untuk Desil 1 sampai Desil 5. Proses ini sudah berjalan,” katanya.

Dengan pengalihan ini, diharapkan beban pembiayaan daerah dapat lebih terkelola sekaligus memastikan kesinambungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang berhak.

Hamid juga menegaskan bahwa dalam kondisi apa pun, rumah sakit maupun fasilitas kesehatan (faskes) tidak diperbolehkan menolak pasien, terutama dalam situasi gawat darurat, meskipun status kepesertaan PBIJK pasien sedang nonaktif atau belum tersedia.

“Rumah sakit atau faskes tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apa pun, apalagi dalam keadaan gawat darurat. Itu amanah undang-undang. Jadi pelayanan tetap harus diberikan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama, dan aspek administratif tidak boleh menghambat penanganan medis, khususnya pada kondisi darurat.

Terkait Program Universal Health Coverage (UHC), Hamid memastikan bahwa kebijakan penonaktifan PBIJK tidak memengaruhi pelaksanaan program tersebut di Sumatera Utara. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga cakupan kepesertaan jaminan kesehatan agar tetap optimal.

“Program UHC tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh penonaktifan ini. Kami memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumatera Utara tetap terjamin,” pungkasnya.

Dengan langkah koordinatif antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap tidak ada masyarakat miskin dan rentan yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat perubahan status kepesertaan PBIJK.(san/ila)

Bappelitbang-LCDI, Dorong PRKBI Jadi Arus Utama RKPD Sumut

RAKOR: Rapat koordinasi Pokja PRKBI dan diskusi RKPD 2026 serta persiapan RKPD 2027 di Grand Antares Hotel Medan, Rabu (25/2). (Istimewa/Sumut Pos)
RAKOR: Rapat koordinasi Pokja PRKBI dan diskusi RKPD 2026 serta persiapan RKPD 2027 di Grand Antares Hotel Medan, Rabu (25/2). (Istimewa/Sumut Pos)

SUMUTPOS.CO – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut bersama Low Carbon Development Indonesia (LCDI) menggelar Rapat Koordinasi Pokja PRKBI dan diskusi RKPD 2026 serta persiapan RKPD 2027 di Grand Antares Hotel Medan, Rabu (25/2).

Forum ini menjadi wadah strategis untuk merefleksikan capaian integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) dalam RKPD 2026 sekaligus menegaskan pentingnya langkah persiapan integrasi PRKBI ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027.

Acara dibuka oleh Kepala Bappelitbang Sumut diwakili Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbang Sumut Sry Puspa Sari. Dalam arahannya, ia menekankan tiga fokus utama Rakor, pertama, penguatan kelembagaan Pokja PRKBI, memperjelas tugas, fungsi serta mekanisme kerja monitoring dan evaluasi.

Kedua, evaluasi integrasi PRKBI dalam RKPD 2026 mencakup pemetaan program, kegiatan, sub-kegiatan dan anggaran pada sektor Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU), energi transportasi, limbah persampahan dan ketahanan iklim.

 

Ketiga, perumusan rekomendasi teknis untuk RKPD 2027, termasuk rencana tindak lanjut dan timeline yang terukur agar integrasi PRKBI semakin sistematis dan berkelanjutan.

Kabid PSDA Bappelitbang Sumut menegaskan bahwa selain merefleksikan integrasi PRKBI dalam RKPD 2026, hal yang sangat penting adalah memastikan PRKBI benar-benar menjadi arus utama dalam RKPD 2027.

“Kita tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga menyiapkan langkah ke depan agar pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi arus utama dalam perencanaan daerah,” ujarnya.

Ia berharap forum ini mampu menghasilkan evaluasi yang obyektif dan berbasis data terhadap RKPD 2026, mengidentifikasi tantangan serta pembelajaran yang dapat menjadi dasar perbaikan, merumuskan rencana kerja yang operasional untuk RKPD 2027 dan menyepakati tindak lanjut yang jelas dan terukur.

Rangkaian kegiatan diisi dengan presentasi dari berbagai narasumber. Diantaranya Kabid PSDA Bappelitbang Sumut yang memaparkan rencana pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim tahun 2025-2045 sebagai arah kebijakan jangka panjang pembangunan daerah. Kemudian staf fungsional Bappelitbang menjelaskan status, peran dan fungsi Pokja PRKBI, termasuk peran strategis Pokja sebagai penghubung lintas sektor dalam perencanaan.

Narasumber lainnya adalah konsultan LCDI/OPML Seif Eljihadi yang menyampaikan panduan implementasi pembangunan rendah karbon di daerah. Dengan penekanan pada penyatuan aksi mitigasi dalam siklus pembangunan daerah agar lebih terukur dan berdampak nyata.

Kegiatan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut dan perwakilan dari 10 Bapperida kabupaten/kota. Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta aktif memberikan masukan terkait tantangan integrasi PRKBI dalam RKPD. Mulai dari aspek teknis pemetaan program hingga kebutuhan dukungan anggaran.

Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat agenda pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Rakor ini mendapat dukungan penuh dari Program LCDI, hasil kerja sama Bappenas dengan UK FCDO.

Program ini telah lama berperan dalam mendorong integrasi PRKBI ke dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah sehingga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsisten memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi isu perubahan iklim.

Melalui Rakor ini, Bappelitbang Sumut bersama LCDI menegaskan komitmen untuk menjadikan PRKBI sebagai bagian integral dari RKPD. Dengan adanya penguatan kelembagaan, evaluasi integrasi dan perumusan rekomendasi teknis. Diharapkan RKPD 2027 akan semakin responsif terhadap tantangan iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Sumut. (dmp/ila)

Perubahan Perda Sistem Kesehatan, Seluruh Fraksi DPRD Medan Setujui

Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Afif Abdillah.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Afif Abdillah.

SUMUTPOS.CO – Seluruh pandangan fraksi merupakan bagian penting dalam proses legislasi guna memastikan bahwa Perubahan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat sistem pelayanan di Kota Medan.

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Jawaban Pengusul terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Perubahan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, Selasa (24/2/2026).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Drs Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua, H Rajudin Sagala, H Zulkarnaen dan Hadi Suhendra.

Mengawali jawaban pengusul, Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Afif Abdillah menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD Kota Medan yang telah mendukung perubahan Perda ini.

“Seluruh masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan substansi Ranperda, khususnya dalam aspek peningkatan mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama, optimalisasi pembiayaan kesehatan daerah, serta peningkatan peran serta masyarakat,” katanya.

Afif berharap proses pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan secara sinergis, objektif dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Kita semua berharap perubahan Perda ini mampu menjawab tantangan dan dinamika pelayanan di Kota Medan demi terwujudnya sistem kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Medan,” pungkas Politisi NasDem ini.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan ini ditutup dengan Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Medan tentang Persetujuan Ranperda atas Perubahan Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. (map/ila)

Setahun Bersengketa, Mustafa Kamil Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut

DILANTIK: Mustafa Kamil Adam dilantik sebagai Anggota DPRD Sumut.
DILANTIK: Mustafa Kamil Adam dilantik sebagai Anggota DPRD Sumut.

SUMUTPOS.CO – Setelah lebih dari satu tahun diliputi sengketa internal, Mustafa Kamil Adam akhirnya resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai NasDem. Prosesi pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna terbuka di Gedung DPRD Sumut, Rabu (25/2/2026).

Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus. Dalam suasana khidmat, Mustafa mengucapkan sumpah jabatan sebagai wakil rakyat.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NKRI 1945,” ucap Mustafa.

Usai pengucapan sumpah, Erni Ariyanti Sitorus menyematkan pin tanda anggota legislatif sebagai simbol resmi bergabungnya Mustafa dalam keanggotaan DPRD Sumut periode 2024–2029.

Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sumut Lutfhfi Solihin Sirait, menyampaikan bahwa Mustafa akan mengemban amanah hingga akhir masa jabatan tahun 2029.

“Pak Mustafa akan berada di Komisi E yang secara umum berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, olahraga, dan lainnya,” ujarnya.

Dengan pelantikan ini, jumlah anggota DPRD Sumut kini menjadi 99 orang dari total kuota 100 kursi. Satu kursi tersisa masih berasal dari Fraksi PDI Perjuangan yang belum terisi.

Mustafa Kamil dilantik untuk menggantikan mantan rekannya di Partai NasDem, Aulia Agsa. Tertundanya pelantikan Mustafa selama lebih dari satu tahun tidak terlepas dari sengketa internal terkait klaim kursi legislatif usai Pemilu Legislatif 2024.

Polemik bermula dari perbedaan tafsir dan klaim atas perolehan suara di internal Partai NasDem untuk satu kursi DPRD Sumut. Baik Mustafa maupun Aulia sama-sama mengklaim memiliki legitimasi berdasarkan hasil pleno dan rekapitulasi suara.

Persoalan tersebut kemudian bergulir ke ranah administrasi kepemiluan hingga mekanisme penyelesaian sengketa internal partai. Proses klarifikasi dan verifikasi yang panjang bahkan berlanjut hingga ke tingkat PTUN, sehingga pelantikan sempat tertunda.

Akibat belum adanya kepastian hukum dan administrasi saat itu, kursi tersebut tidak langsung diisi pada pelantikan anggota DPRD Sumut periode 2024–2029, memicu dinamika politik di internal fraksi.

Setelah melalui tahapan penyelesaian sesuai mekanisme partai dan regulasi yang berlaku, akhirnya diputuskan bahwa Mustafa Kamil berhak atas kursi tersebut. Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pelantikan resmi dalam rapat paripurna.

Pelantikan ini menandai berakhirnya polemik panjang sekaligus menegaskan komposisi Fraksi NasDem di DPRD Sumut. Kini, tantangan baru menanti Mustafa di Komisi E untuk mengawal isu-isu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara. (map/ila)

Wali Kota Medan Turunkan Tarif Parkir Tepi Jalan, Mobil Rp4.000, Motor Rp2.000

TUNJUKKAN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunjukkan seragam jukir dan karcis parkir sesuai tarif terbaru.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
TUNJUKKAN: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menunjukkan seragam jukir dan karcis parkir sesuai tarif terbaru.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan secara resmi menurunkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum mulai Rabu (25/2/2026). Penurunan tarif retribusi parkir tersebut berlaku untuk kendaraan roda 2 (sepeda motor) maupun kendaraan roda 4 (mobil).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan, saat ini tarif retribusi parkir tepi jalan untuk kendaraan roda 2 di Kota Medan hanya dikenakan Rp2.000. Sebelumnya, retribusi parkir roda 2 dikenakan tarif Rp3.000.

Selanjutnya, tarif retribusi parkir tepi jalan untuk kendaraan roda 4 di Kota Medan hanya dikenakan Rp4.000. Sebelumnya, retribusi parkir roda 4 dikenakan tarif Rp5.000.

“Melalui Perwal yang baru, Pemko Medan secara resmi melakukan penyesuaian tarif parkir di tepi jalan umum. Untuk sepeda motor yang sebelumnya Rp3.000 menjadi Rp2.000. Untuk mobil yang sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp4.000,” ucap Rico Waas kepada wartawan di ruang lobi kantor Wali Kota Medan, Rabu (25/2/2026).

Dikatakan Rico Waas, penyesuaian ataupun penurunan tarif parkir itu dilakukan berlandaskan semangat peningkatan pelayanan perparkiran sekaligus bagian dari stimulus ekonomi di Kota Medan. “Perwal ini sudah sesuai dengan Perda No.1 Tahun 2024. Di dalam perda itu, terdapat pasal yang bisa merevisi besaran tarif parkir,” ujarnya.

Nantinya, pembayaran retribusi parkir tepi jalan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara manual (tunai) maupun secara digital ataupun nontunai dengan penggunaan Q-RIS. “Selanjutnya akan dibentuk Satgas sebagai standar tegas Pemko Medan dalam pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum,” katanya.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan parkir, sambung Rico Waas, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga akan terus melakukan penindakan terhadap para juru parkir (jukir) liar melalui Tim Cakrawala.

“Jukir yang bertugas juga wajib dilengkapi atribut resmi, salah satunya dengan menggunakan rompi dan badge resmi. Selain itu, jukir juga wajib memberikan karcis resmi yang dikeluarkan Pemko Medan kepada pengguna jasa parkir,” ujarnya.

Rico Waas juga menegaskan bahwa nantinya setiap jukir di Kota Medan wajib mengikuti pelatihan yang digelar Dishub Medan. Dengan tujuan, seluruh jukir di Kota Medan dapat memberikan pelayanan terbaik dan memenuhi standar yang ada.

“Jukir resmi Dishub Medan akan dilatih kesopanannya dan memahami aturan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebab sampai saat ini masih banyak kita temukan jukir yang kasar dan tidak melayani, untuk itu jukir harus dilatih,” tegasnya.

Selain itu, Rico Waas juga menegaskan bahwa seluruh jukir resmi Dishub Medan harus bebas narkoba yang ditunjukkan dengan surat keterangan bebas narkoba.

“Kita berharap penyesuaian tarif retribusi parkir ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, sebab ini bagian dari stimulus (ekonomi). Kami (Pemko Medan) memandang masyarakat masih membutuhkan bantuan, sehingga diharapkan Perwal (penyesuaian tarif parkir) ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)

Bukti Daya Saing Kota Meningkat, Pemko Medan Terima Sertifikat IDSD 2025 dari BRIN

PENGHARGAAN: Pemko Medan saat menerima Sertifikat Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 dari BRIN.
PENGHARGAAN: Pemko Medan saat menerima Sertifikat Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 dari BRIN.

Pemko Medan menerima Sertifikat Kategori Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai bentuk pengakuan atas capaian kinerja pembangunan daerah yang semakin kompetitif secara nasional.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BRIN Arif Satria bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekda Wiriya Alrahman dalam Rilis Indeks Daya Saing Daerah 2025 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (24/2/26).

Penghargaan berbasis data ini merupakan hasil pengukuran komprehensif terhadap daya saing daerah di seluruh Indonesia. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi instrumen strategis untuk menilai performa pembangunan, mulai dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, inovasi, perekonomian, hingga tata kelola pemerintahan.

Pemko Medan menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menilai sertifikat IDSD 2025 sebagai bukti bahwa berbagai program pembangunan dan penataan kota berjalan ke arah yang positif dan terukur.

 

Capaian IDSD ini juga menjadi indikator meningkatnya kepercayaan pemerintah pusat serta para investor terhadap Kota Medan. Dengan daya saing yang semakin baik, peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat.

Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga konsistensi pembangunan agar Kota Medan semakin unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Sertifikat IDSD 2025 ini sekaligus menegaskan posisi Kota Medan sebagai salah satu daerah dengan kinerja pembangunan yang progresif dan berdaya saing tinggi di Indonesia. (map/ila)

Ramadan Sepenuh Hati, Telkomsel Siaga Setiap Saat

Telkomsel menegaskan komitmen “Melayani Sepenuh Hati” untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pelanggan selama menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idulfitri.
Telkomsel menegaskan komitmen “Melayani Sepenuh Hati” untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pelanggan selama menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idulfitri.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama Bulan Ramadan dan Idulfitri 2026, Telkomsel menegaskan komitmen “Melayani Sepenuh Hati” agar pelanggan menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Seluruh layanan Telkomsel tersedia 24 jam dengan penawaran spesial yang lebih berkesan, serta konektivitas jaringan yang optimal.

Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki H. Bramono, menyatakan, “Fokus kami pada Ramadan dan Idulfitri tahun ini adalah hadir melayani sepenuh hati dalam setiap langkah pelanggan. Kami sudah siapkan layanan pelanggan yang siaga setiap waktu dan ragam produk istimewa untuk mendukung ibadah dengan khusyuk, kelancaran silaturahmi, dan menikmati momen Ramadan penuh makna.”

Lebih Tenang dengan Akses Layanan Pelanggan yang Mudah Dijangkau 

Pada momen Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026, sebanyak 8 posko layanan Telkomsel Siaga (3 Posko Utama dan 5 Posko Tambahan) dioperasikan di Wilayah Sumatera. Pelanggan dapat melakukan aktivasi dan isi ulang berbagai produk Telkomsel, mengakses layanan migrasi kartu SIM/eSIM, memperoleh bantuan layanan MyTelkomsel, sampai menukarkan Telkomsel POIN. Posko ini berlangsung pada 13-29 Maret 2026.

Selain Posko Telkomsel Siaga, pelanggan juga dapat mengakses layanan Telkomsel secara digital melalui Aplikasi MyTelkomsel, website www.telkomsel.com, media sosial @telkomsel, call center 188, 21 GraPARI Siaga, serta 1.528 outlet siaga di seluruh Sumatera. Terdapat juga Posko RAFI Digital di akun TiKTok Telkomsel yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun.

Ragam Penawaran Khusus untuk Ramadan yang Lebih Berkesan 

Beragam paket internet spesial juga telah disiapkan untuk pelanggan SIMPATI (Seru Ramadan, Seru Liburan, Seru Sahur, Seru Ngabuburit), pelanggan Halo (Halo Digital Bundle Meaningful Deals, BERKAH Aktivasi Halo RoaMAX Umroh), dan pelanggan by.U (Paket SOTR – Sahur On The Road dan Paket Aneh Tapi Nyata Baiknya). Untuk kenyamanan internetan di rumah, pelanggan dapat menikmati promo IndiHome pasang baru mulai dari Rp50 ribu dengan kecepatan tinggi dan harga spesial WiFi Game, penawaran Orbit Promo Ramadan dan Sahur, serta promo Eznet installation.

Tak hanya itu, pelanggan juga bisa mendonasikan sejumlah Telkomsel Poin untuk Program Loyalty Mudik Hepi yang akan membantu masyarakat untuk mudik gratis ke kampung halaman.

Jaringan Optimal Bikin Lebih Aman Hadapi Lonjakan Trafik 

Di Wilayah Sumatera, Telkomsel memproyeksikan kenaikan payload sekitar 22,37 PB dibandingkan periode RAFI tahun lalu atau  meningkat sekitar 10,2%. Kenaikan SMS dan Voice juga diproyeksi meningkat dibandingkan RAFI tahun lalu dengan peningkatan masing-masing sebesar 17,2% dan 3,6%.

Agar pelanggan tetap nyaman mengakses layanan digital – untuk ibadah, komunikasi keluarga, hingga hiburan, Telkomsel telah sejumlah upaya berikut ini:

  • Mengoptimalkan jaringan pada 189 titik prioritas (Points of Interest/POI) di Wilayah Sumatera yang meliputi area keramaian, transportasi, jalur mudik, perumahan, dan tempat ibadah.
  • Menerapkan Autonomous Network berbasis AI untuk pemantauan end-to-end 24 jam (deteksi dini, diagnosis, hingga perbaikan otomatis), serta  3 posko region dan 16 Posko Siaga Network untuk menjaga kualitas layanan secara real time.
  • Menyiagakan  8 unit COMBAT (Compact Mobile BTS) di lokasi dengan potensi kepadatan tinggi, guna memastikan kapasitas dan kualitas sinyal tetap prima.

Vice President Area Network Operations Sumatera, Nizar Fuadi, menegaskan, “Seluruh infrastruktur jaringan Telkomsel dan tim kami bersama mitra dipastikan telah siaga untuk menghadapi lonjakan trafik komunikasi di momen RAFI tahun ini. Upaya yang kami lakukan tentunya untuk memberikan kehangatan komunikasi bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah selama Bulan Ramadan dan bersilahturahmi pada Hari Kemenangan yang akan datang.”

Pelanggan dapat mengakses informasi seputar layanan, program, ragam kebutuhan komunikasi digital lainnya melalui www.telkomsel.com/siaga.(rel)

Status Dipersoalkan di Sidang, NDP Tegaskan Cucu BUMN

MEDAN, SumutPos.co– Pembahasan mengenai status PT Nusa Dua Propertindo (NDP) mencuat dalam persidangan dugaan korupsi kerja sama PTPN dengan Ciputra Land. Menanggapi hal itu, kuasa hukum NDP, Julisman, menegaskan bahwa perusahaan tersebut berada dalam struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai cucu perusahaan BUMN.

Julisman menjelaskan, meski NDP bukan BUMN secara langsung, perusahaan tersebut merupakan entitas anak dalam lingkungan perusahaan milik negara dan terikat pada regulasi Kementerian BUMN. “Perlu ditegaskan bahwa PT NDP diperiksa oleh BPK. Dengan demikian, tidak benar jika ada pihak yang menyatakan bahwa NDP bukan bagian dari BUMN,” ujar Julisman, Rabu (25/2/2026).

Ia juga menekankan bahwa dalam persidangan para saksi telah mengonfirmasi posisi NDP sebagai bagian dari entitas BUMN. “Dari saksi saksi yang dihadirkan di persidangan juga semua mengatakan bahwa NDP adalah bagian dari BUMN,” katanya.

Menurutnya, kerja sama NDP dengan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) dijalankan melalui skema kerja sama operasional (KSO). Seluruh aktivitas perusahaan, lanjutnya, tetap berada dalam koridor tata kelola dan pengawasan yang berlaku di lingkungan BUMN. “Sekali lagi saya pastikan NDP tunduk pada aturan BUMN,” jelasnya.

Dalam sidang yang digelar Senin (23/2/2026) lalu, saksi Ganda Wiatmaja menerangkan, sekitar 2.400 hektare lahan PTPN yang tidak produktif dialihkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) melalui PT NDP, anak usaha PTPN II. Langkah itu disebut sebagai upaya membantu penyelesaian persoalan perusahaan yang merugi serta optimalisasi aset negara.

Ganda juga menyampaikan, dari skema inbreng tanah seluas 289 hektare, PT NDP memperoleh tambahan saham senilai Rp 92 milliar. “Sebenarnya PTPN mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya aset,” kata Ganda.

Sementara itu, Asisten Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Faturohman, dalam kesaksiannya menegaskan bahwa PT NDP adalah benar cucu BUMN, dalam hal ini Holding PTPN III. Ia juga menyebut Kementerian BUMN telah menyetujui inbreng aset PTPN II berupa lahan HGU seluas 2479 haktare kepada PT Nusa Dua Propertindo.

“Terkait pembahasan penyelesaian 20 persen lahan, saya satu kali ikut rapat di Kementerian ATR/BPN yang dihadiri direktur PTPN I saat itu,” kata Faturohman.

Ia menambahkan, penyelesaian kewajiban 20 persen dapat dibahas bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN mengingat adanya perbedaan regulasi yang diterbitkan kedua kementerian tersebut. (adz)

1...323334...15,807Page 33 of 15,807

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor