25 C
Medan
Saturday, December 27, 2025
Home Blog Page 331

Tanpa Tunjuk Bukti Dokumentasi, Kepala SMAN 7 Binjai Beberkan Alasan Pelajar Demo

DOKUMENTASI: Seorang wartawan saat mengambil dokumentasi di SMAN 7 Binjai.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Binjai sudah kembali normal, Rabu (6/11/2024). Hal tersebut terungkap ketika wartawan mendatangi sekolah yang beralamat di Jalan Sawi, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat.

Kepala SMAN 7 Binjai, Khaidir kemudian membeberkan alasan yang menjadi pemicu muridnya melakukan demonstrasi. “Mulanya kami melakukan razia handphone murid, karena di handphone mereka gawat-gawat kali, jadi marah mereka karena razia handphone,” ujar Khaidir saat diwawancarai.

Kata dia, ditemukan adanya video asusila di beberapa telepon selular genggam milik murid SMAN 7 Binjai. Menurut dia, temuan itu pun ditunjukkan kepada polisi yang hadir saat pelajar melakukan demonstrasi.

Namun saat ditanya bukti terkait video asusila dan judi online, Khaidir tidak mau membeberkan. Dia beralasan, hal tersebut sudah menyangkut privasi.

Padahal, wartawan hanya ingin menyelaraskan ucapannya melalui bukti yang ditunjukkan. Bahkan, wartawan tersebut juga berjanji bahwa dokumentasi itu bukan untuk disebarluaskan, apalagi dipublikasikan.

“Karena ada privasi, jadi tidak bisa kami kasih tau. Sudah kami kasih tau ke pihak kepolisian,” ucap Khaidir.

Dia menambahkan, orang tua murid tidak ada yang keberatan. Justru sebaliknya, kata dia, mengucapkan terima kasih kepada SMAN 7 Binjai.

Khaidir juga menyinggung soal masalah dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang disebut-sebut dalam tuntutan murid pada aksi demo tersebut. “Siapa yang berani mengguit. Katanya ada kena administrasi Rp50 ribu. Jadi ada anggota yang jahat yang awak tak tau mengutip Rp50 ribu ke murid,” kata Khaidir.

Artinya Khaidir mengaku, jika ada anggotanya yang melakukan aksi pengutipan liar. Saat wawancara berlangsung, beberapa orang masuk ke ruangan dengan mengenakan pakaian dinas warna putih berlogo Pemprov Sumut.

Akibatnya, wawancara pun berhenti. Khaidir menyuruh wartawan menunggu di luar.

Sejatinya secara etika, Khaidir menyelesaikan wawancara lebih dulu dan setelahnya berjumpa dengan orang lain. “Nanti kita jumpa ya,” ucap Khaidir kepada awak media yang bergegas meninggalkan Kepala SMAN 7 Binjai ini.

Pantauan wartawan, ada beberapa fasilitas yang rusak terlihat di SMAN 7 Binjai. Karena fasilitas yang rusak itu juga, hal tersebut menjadi tuntutan murid.

Selain itu, lantai lapangan futsal pun terlihat rusak dan jaring gawang sudah tak terpasang. Hal serupa juga terjadi di lapangan voli, jaring pada net yang terpasang pun rusak.

Bahkan, salah satu ruangan belajar untuk pelajar yang beragama kristen pun, terlihat atap plafonnya sudah berlubang dan diduga bocor karena di bawahnya ada beberapa titik ember yang menampung. Sebelumnya, puluhan hingga seratusan murid mogok belajar dan menyampaikan aspirasinya di sekolah.

Aksi damai ini diketahui usai video pelajar menggelar aksi, viral berseliweran di media sosial. Dalam video, terdengar teriakan pelajar kepada massa untuk menyuruh seseorang keluar dari kantor.

Teriakan tersebut menggema dari mulut pelajar saat berada di depan sebuah ruangan. Diduga ruangan tersebut adalah ruang kerja Kepala SMAN 7 Binjai, Khaidir.

“Mana suara kita! Keluarkan dia dari kantornya,” ujar salah seorang pelajar yang disambut teriakan lainnya. (ted/han)

Apresiasi Gerak Cepat Kepolisian, Dewan Harap Pelaku Perampokan Driver Ojol Ditindak Tegas

Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Rajudin Sagala.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Rajudin Sagala meminta pihak kepolisian menindak tegas IDC, yang merupakan pelaku perampokan terhadap driver taksi online di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Pasalnya, aksi pelaku sudah sangat sadis, yakni dengan menggorok leher korban sebelum akhirnya membawa kabur mobil korban.

“Kita apresiasi gerak cepat kepolisian menangkap pelakunya. Namun yang perlu diperhatikan, aksi pelaku ini sangat sadis. Apalagi pelakunya memang sudah berniat untuk merampok dan menghabisi nyawa korban. Kita minta pelakunya diberi tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya,” ucap Rajudin, Rabu (6/11/2024).

Rajudin menilai, aksi perampokan itu sangat memilukan, mengingat korban yang tengah mencari nafkah malah justru menjadi korban perampokan.

“Kondisi ini yang kita miriskan, orang yang mencari nafkah justru dirampok, bahkan nyaris dihabisi. Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pihak kepolisian dalam menciptakan situasi aman di Kota Medan,” ujarnya.

Dikatakan Rajudin, sejauh ini aksi kejahatan jalanan dan perampokan masih sangat banyak terjadi di Kota Medan. Terutama di malam hari, masyarakat terus dihantui rasa takut saat beraktivitas di luar rumah.

Menurut Anggota DPRD Medan yang telah diumumkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan periode 2024-2029 itu, ketakutan tersebut juga berdampak kepada pelaku UMKM yang berjualan di malam hari. Para pelaku UMKM terus was-was, bahkan tak jarang harus menutup dagangannya lebih cepat agar terhindar dari aksi kejahatan maupun geng motor.

“Sangat miris kita melihat kondisi ini. Karena kalau mencari nafkah pun masyarakat sudah takut, bagaimana bisa perekonomian kita menjadi lebih baik,” katanya.

Kedepannya, Rajudin berharap pihak kepolisian bisa lebih efektif dan efisien lagi saat melakukan patroli di malam hari. Terutama, memberi tindakan tegas kepada para pelaku.

“Kami paham bahwa pihak kepolisian telah berupaya maksimal untuk membuat Kota Medan kembali aman. Namun, kalau bisa setiap malam hingga dinihari ada polisi yang disiagakan di beberapa titik yang dianggap rawan terjadi aksi kejahatan. Jadi ada petugas yang berkeliling patroli dan ada yang berjaga. Dengan begitu masyarakat akan merasa aman dan ruang pelaku kejahatan semakin sempit,” tutup politisi PKS ini. (map)

Berdasarkan LHKPN, Zulkarnaen SKM Paling Tajir di Pimpinan DPRD Medan

Foto (Markus Pasaribu/Sumut Pos) Sidang Paripurna pengumuman calon Pimpinan definitif DPRD Kota Medan masa jabatan 2024-2029.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris DPRD Kota Medan telah mengumumkan nama 4 Pimpinan DPRD Kota Medan periode 2024-2029 pada Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1, Kota Medan, Senin (4/11/2024) lalu.

Pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan dan Wakil Ketua DPRD Kota Medan sementara itu, nama Wong Chun Sen (PDIP) disebut sebagai Ketua DPRD Kota Medan definitif. Kemudian nama-nama seperti Rajudin Sagala (PKS), Zulkarnaen SKM, dan Hadi Suhendra (Golkar) menjadi tiga wakil Ketua DPRD Medan.

Lantas, siapakah yang paling kaya di antara keempat Pimpinan DPRD Kota Medan periode 2024-2029 itu?

Berdasarkan website LHKPN KPK yang dilihat, Rabu (6/11/2024), Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen memiliki harta kekayaan sejumlah Rp5 Miliar lebih atau tepatnya Rp 5.055.949.887. Harta itu berdasarkan laporan Wong Chun Sen untuk periodik tahun 2023 saat menjadi Anggota DPRD Medan. Diketahui, Wong Chun Sen merupakan Anggota DPRD Medan petahana yang terpilih dari dapil 3 dengan perolehan 12.408 suara.

Harta kekayaan tersebut terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Labuhanbatu senilai Rp850 juta. Selain itu, Wong juga melaporkan hanya memiliki 1 unit mobil Toyota Fortuner tahun 2017 senilai Rp 250 juta.

Wong juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp2,1 Miliar. Selain itu, ia juga memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp1,8 Miliar dengan hutang Rp79 juta.

Selanjutnya, untuk Wakil Ketua I DPRD Medan, Rajudin Sagala memiliki harta kekayaan sejumlah Rp3,6 Miliar lebih atau tepatnya Rp3.648.481.799. Harta itu berdasarkan laporan Rajudin Sagala untuk periodik tahun 2023 saat menjadi Anggota DPRD Medan.

Rajudin melaporkan memiliki satu bidang tanah dan bangunan di Medan senilai Rp750 juta. Politisi PKS ini juga melaporkan tidak memiliki mobil, dia hanya memiliki 2 unit sepeda motor senilai Rp28 juta.

Selain itu, Rajudin sebagai Pimpinan DPRD Medan petahana yag kembali terpilih dari dapil 1 dengan perolehan 17.582 suara itu juga melaporkan memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 2,8 Miliar. Rajudin melaporkan tidak memiliki hutang sama sekali.

Pada posisi Wakil Ketua II, Zulkarnaen tercatat memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis. Sebagai pendatang baru, Zulkarnaen yang merupakan wakil rakyat dari dapil 3 dengan perolehan 12.880 suara itu tercatat memiliki harta kekayaan yang terbilang fantastis, yakni hingga Rp 65,3 miliar lebih atau tepatnya Rp 65.300.500.000. Harta itu berdasarkan laporan Zulkarnaen sebagai calon Anggota DPRD Medan tahun ini.

Kemudian, Zulkarnaen juga melaporkan memiliki 12 bidang tanah dan bangunan senilai Rp35,7 Miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Kota Medan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.

Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut ini memiliki 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor senilai Rp 1,2 miliar. Selain itu Zulkarnaen juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp112,5 juta. Zulkarnaen melaporkan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 28,2 miliar. Dia melaporkan tidak memiliki hutang sama sekali.

Terakhir untuk Wakil Ketua III DPRD Medan, Hadi Suhendra yang terpilih dari dapil 2 dengan perolehan 10.000 suara itu tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp3,4 Miliar lebih atau tepatnya Rp 3.464.755.277 Harta itu berdasarkan laporan Hadi sebagai calon anggota DPRD Medan tahun ini.

Hadi melaporkan memiliki dua bidang tanah yang merupakan hibah tanpa akta di Kota Medan senilai Rp1,1 Miliar. Hadi memiliki 3 unit mobil dan 2 unit sepeda motor senilai Rp 720 juta. Selain itu, Hadi melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 395 juta. Politisi Golkar ini melaporkan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1,5 Miliar dengan hutang sejumlah 360 juta.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Zulkarnaen SKM (Wakil Ketua II) merupakan Pimpinan DPRD Kota Medan paling kaya dengan total kekayaan Rp65 Miliar lebih. Disusul Wong Chun Sen (Ketua) dengan kekayaan Rp5 Miliar lebih.

Posisi ketiga diisi oleh Rajudin Sagala (Wakil Ketua I) dengan harta kekayaan senilai Rp3,6 Miliar lebih. Dan terakhir Hadi Suhendra (Wakil Ketua III) dengan harta kekayaan Rp3,4 Miliar lebih.
(map/han)

Ketua DPRD Medan Sementara Dorong Pokja Percepat Penyusunan Tatib DPRD Medan 2024-2029

RAPAT: Ketua DPRD Kota Medan sementara, Drs Wong Cun Sen saat memimpin rapat bersama anggota DPRD lainnya. FOTO: ISTIMEWA/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kota Medan sementara, Drs Wong Cun Sen, mendorong seluruh Anggota DPRD Medan yang bergabung di kelompok kerja (Pokja) untuk melakukan percepatan kinerja dalam merampungkan penyusun Tata Tertib (Tatib) DPRD Medan masa jabatan 2024-2029. Pasalnya, Tatib sangat dibutuhkan sebagai pedoman menjalankan tugas dan tanggungjawab selaku wakil rakyat dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Kami akan berusaha secepatnya merampungkan penyusunan Tatib DPRD Medan untuk acuan kerja 5 tahun ke depan. Untuk itu kita dorong teman-teman bekerja maksimal,” ucap Wong Cun Sen, Rabu (6/11/2024).

Dikatakan Wong Cun Sen, setelah Pokja terbentuk dengan personelnya berjumlah 15 orang yang anggotanya terdiri dari utusan 9 Fraksi di DPRD Medan, maka pokja sudah melakukan rapat perdana sejak Selasa, 5 November 2024.

Dalam rapat itu, kata Wong Cun Sen, seluruh anggota dewan yang bergabung di Pokja sepakat untuk melakukan percepatan kerja guna memaksimalkan hasil. Bahkan guna mendukung percepatan dan memaksimalkan penyusunan Tatib, Tim Pokja sudah diberangkatkan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah yang sudah selesai pembentukan Tatib.

“Kita tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku dan koordinasi dengan Depdagri. Selanjutnya kita sesuaikan dengan muatan lokal,” pungkasnya.

Seperti diketahui, ke 15 anggota DPRD Medan selaku tim penyusun Tatib DPRD Medan, yakni Ketua DPRD Medan Sementara, Wong Cun Sen, Wakil Ketua DPRD Medan sementara, Syaiful Ramadhan, Robi Barus SE dan Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP), Kasman Bin Marasakti Lubis dan Doli Indra Rangkuti (PKS), H Zulkarnaen (Gerindra), Modesta Marpaung SKM dan dr Dimas Sofani Lubis (Golkar), Afif Abdillah (Nasdem), Drs Efendi Lubis (PSI), H Iswanda Ramli (Demokrat), HT Bahrumsah (Amanat Nasional), dan Janses Simbolon (Hanura-PKB).(map/han)

Cabup Sofyan Nasution: Tiga Hal Jadi Fokus Utama Atasi Persoalan Keamanan

RESPON: Calon Bupati Deli Serdang nomor urut 01, Sofyan Nasution, SE saat merespons pertanyaan warga, Selasa (5/11/2024), di Namorambe.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Calon Bupati Deliserdang nomor urut 01, Sofyan Nasution, SE menyebutkan bahwa, jika sudah terpilih menjadi Bupati-Wabup Deliserdang, Sofyan-Junaidi akan mengatasi persoalan kemananan yang meresahkan masyarakat dengan tiga fokus utama, yakni dari rumah, dari luar rumah, dan penambahan skill/pendidikan luar akademik bagi para generasi.

Hal itu disampaikan Cabup Sofyan Nasution di hadapan sejumlah warga Namorambe dan Biru-Biru, Selasa (5/11/2024).

Dia menanggapi keluhan warga terkait begal dan kejahatan yang terjadi, khususnya yang dilakukan anak-anak remaja saat ini.

“Terkait permasalahan keamanan di lingkungan, ada tiga hal utama yang menjadi fokus kami. Pertama, harus datang dari rumah karena anak-anak kita yang menjadi pelaku ini awalnya dari rumah. Jadi, pertama, kita harus lakukan bimbingan dan penyuluhan. Caranya, kita akan aktifkan lagi Magrib Mengaji dan guru mengaji diberi insentif dari kabupaten. Jadi, setiap Magrib sampai Isya, di setiap masjid ada guru mengaji. Bukan hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga mengajarkan persoalan kehidupan yang baik-baik,” paparnya.

Kedua, lanjutnya, berkoordinasi dengan satuan terkait. “Kita akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan kepolisian terkait patroli-patroli,” ucapnya lagi.

Kemudian, yang ketiga, lanjutnya, membuat pembinaan untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA/sederajat).

“Lalu kita akan buat pembinaan untuk yang sudah tamat SMA. Diberikan pelatihan kerja, itu gratis setahun eiga-empat kali dan dapat sertifikat. Karena sma saja,harus ada tambahan pelatihan dan training, apalagi anak-anak sekarang sudah beda mimpi dan cita-citanya, misalnya ada yang mau jadi konten creator, yotuber, dan lainnya. Jadi pelatihannya itu dibuat sesuai anak sekarang,” jelasnya.

Karena itu, harapannya, tiga fokus utama tadi bisa meminimalisir angka kejahatan serta mencegah anak-anak menjadi pelaku kejahatan.

“Jadi harapannya, dengan tiga fokus utama tadi, dari rumah, lingkungan, patroli, dan pendidikan di luar akademik, hal-hal itu akan mencegah adanya kejahatan,” ujarnya. (ila)

Debat Publik ke 2 Pilgubsu 2024, Ketua JMSI Sumut Rianto SH MH: Harus Fokus pada Isu Pembangunan dan Solusi Konkrit

Rianto SH MH.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Debat publik yang ke 2 akan digelar 6 November 2024, untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024 yakni Paslon Bobby – Surya dan Paslon Edy – Hasan.

Debat ini diharapkan dapat menjadi ajang yang konstruktif dan produktif, dengan fokus pada pembahasan isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kemajuan daerah. Para pemilih berharap kedua paslon dapat menyampaikan gagasan dan solusi yang jelas
“Debat harus menjadi ajang untuk mengedukasi masyarakat tentang visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan masing-masing paslon. Harus mengedepankan substansi,” ujar Ketua Jaringan Media Siber Sumut Rianto SH MH.

Dikatakan, masyarakat Sumatera Utara memiliki banyak harapan terhadap calon pemimpin mereka, terutama terkait dengan permasalahan utama yang dihadapi daerah ini, seperti ketimpangan pembangunan, pengangguran, kemiskinan, dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Oleh karena itu, banyak pihak berharap agar dalam debat, kedua paslon dapat memaparkan solusi yang konkrit untuk masalah-masalah tersebut.

“Debat ini adalah kesempatan bagi kedua paslon untuk menunjukkan kapasitas mereka dalam merancang kebijakan yang akan menguntungkan masyarakat Sumut. Harus ada langkah-langkah yang realistis dan terukur dalam menjawab permasalahan daerah,” ujar kata Anto Genk sapaan Ceo Media Sumut24 Group ini

Dikatakan Rianto yang juga Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Sumut ini, masyarakat pun hendaknya aktif mengikuti debat dengan sikap kritis, memperhatikan gagasan yang disampaikan.

“Debat adalah kesempatan untuk melihat pemimpin masa depan kita. Masyarakat harus bisa menyaring informasi dengan bijak, fokus pada ide dan solusi yang diajukan masing-masing paslon,” beber Anto Genk yang juga Wakil Ketus Serikat Perusahaan Pers ( SPS) Sumut ini. (rel/sih)

Bawaslu Sumut Resmikan Kampung Pengawasan Partisipatif di Serdang Bedagai

BERSAMA: Anggota Bawaslu Sumut Suhadi bersama stackholder terkait Pada pilkada Sergai 2024 . ( FADLY/SUMUT POS)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara meresmikan Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Suka Jadi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Selasa (5/11) pagi.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, dengan mengusung slogan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.”

Ia menjelaskan, peresmian ini merupakan bagian dari program unggulan Bawaslu Sumatera Utara, di mana setiap elemen masyarakat desa, seperti pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama, dan warga umum, dilibatkan dalam pengawasan pemilu secara aktif,” ujarnya kepada wartawan.

” Posko pengawasan ini sebagai wadah masyarakat untuk bertukar informasi terkait tahapan pemilu dan menyampaikan pengaduan,” pungkasnya.

Menurut anggota Bawaslu Sumatera Utara, Suhadi Situmorang, kampung pengawasan dibentuk untuk mendorong masyarakat desa agar memiliki kesadaran mandiri dalam mengawasi jalannya pemilu tanpa tergantung pada anggaran dari lembaga pemerintah.

Suhadi menegaskan, pentingnya peran masyarakat dalam mengawal kedaulatan rakyat pada Pilkada Serentak mendatang.

” Program ini juga mengajak masyarakat di setiap desa untuk menjaga netralitas lingkungan dari manipulasi politik, isu SARA, berita bohong, serta ujaran kebencian,” imbuhnya.

Selain itu, Bawaslu menekankan bahwa aparatur negara, termasuk TNI, Polri, ASN, dan perangkat desa, harus bersikap netral dalam pemilu.

Suhadi menargetkan program ini dapat terbentuk di 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, dengan 20 kabupaten/kota telah meresmikan kampung pengawasan partisipatif, termasuk hari ini Serdang Bedagai yang ke 19 dan Kota Gunung Sitoli ke 20.

Posko pengawasan ini juga dibuka untuk masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran dalam pemilu. Laporan dari masyarakat akan diterima oleh Panitia Pengawas Desa (PKD) dan disalurkan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten jika diperlukan.

” Dengan adanya kampung pengawasan, Bawaslu berharap masyarakat lebih aktif dalam menjaga integritas pemilu serta menghindari praktik-praktik yang merusak nilai demokrasi,” tegasnya.

Bawaslu juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh politik uang yang dinilai tidak mendidik dan merusak harga diri serta nilai suara yang berharga.

Suhadi mengingatkan bahwa suara rakyat adalah hak dasar yang tidak seharusnya digadaikan hanya demi kepentingan sesaat.

Terpisah, Ketua Bawaslu Serdang Bedagai, Erwin Saragih, menyatakan dukungan penuh atas program Bawaslu Sumatera Utara ini.

Dia menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan tugas pengawasan sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam menghadapi Pilkada 2024.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Ketua KPU Kab.Serdang Bedagai Agusli Matondang,Ketua MUI Kab. Serdang Bedagai H. Hazful Huzain, Kapolres Serdang Bedagai / Diwakili Ipda Brimen Sihotang, SH, MH, Mewakili Dandim 0204/DS Mayor Inf. R. Girsang, Mewakili Kajari Serdang Bedagai Joharlan Hutagalung, SH, MH.Ketua FKUB Kab. Serdang Bedagai Ust. Khoya Bakri, Bawaslu Kecamatan se Kab. Serdang Bedagai. Kepala Desa Sukajadi Kec. Perbaungan, Misro SH. (fad/han )

Koordinator Lawan Institute Berharap Pendidikan Mangrove Jadi Kurikulum Mulok di Sekolah

Pengamat Pendidikan Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute, Abdul Rahim Daulay. (Foto Dokumen Pribadi)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pengamat Pendidikan Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute, Abdul Rahim Daulay meminta, kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Langkat menjadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut serta Bupati dan Wakil Bupati Langkat mendatang. Dia berharap, pendidikan tentang mangrove bisa masuk dalam kurikulum muatan lokal (Mulok) di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK.

“Untuk merealisasikan kurikulum tentang mangrove ini, dinas pendidikan bisa berkolaborasi dengan dinas lingkungan hidup dan kehutanan,” kata Abdul Rahim Daulay dalam keterangan tertulisnya yang diterima SumutPos.co, Selasa (5/11/2024).

Dikatakannya, saat ini ribuan hektare hutan mangrove di Sumut sudah rusak. Berdasarkan catatan Walhi Sumut, sebut Rahim, Kabupaten Langkat memiliki hutan mangrove terluas di Sumut, dan kerusakan hutan mangrovenya mencapai 59 persen. Kerusakan tersebut disebabkan alih fungsi lahan menjadi kebun sawit, tambak, dan arang.

“Atas dasar itu, penting Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut serta Bupati dan Wakil Bupati Langkat mendatang serius menangani kerusakan hutan mangrove ini, termasuk mengdukasi generasi muda untuk mencintai lingkungan bagi kesejahteraan dan tempat keberlangsungan makhluk hidup seperti manusia, kepiting, udang, ikan, burung bangau dan lain sebagainya,” kata dosen di salah satu perguruan tinggi di Sumut itu.

“Mangrove harus lindungi. Apabila tidak dilindungi, akan terjadi bencana. Kasihan anak cucu kita ke depan. Dengan belajar tentang mangrove sejak dini, para pelajar diharapkan memahami betapa penting menjaga hutan mangrove untuk ekosistem,” imbuhnya.

Dia juga menjelaskan, dalam Mulok tersebut nantinya, para siswa bisa lebih mengetahui dampak negatif kerusakan hutan mangrove. “Gunanya untuk menghadapi perubahan iklim di Indonesia. Salah satu penyebab perubahan iklim di Indonesia adalah kerusakan hutan mangrove yang seharusnya menyerap CO2 dan menjaga dunia,” ungkapnya.

Dia pun berharap, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di Sumut benar-benar menjaga kelestarian mangrove untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. “Jika kurikulum mangrove diterapkan, maka pemerintah diharapkan bekerjasama dengan para pakar mangrove dan ahli manajemen pendidikan untuk mengembangkan modul dan bahan ajar yang disiapkan untuk peserta didik,” ungkapnya.

Selain itu, Rahim juga meminta Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko di Sumut memperhatikan pendidikan anak nelayan, terutama yang terdampak kerusakan hutan mangrove. “Kita melihat di Langkat, ada anak nelayan Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjungpura, yang putus sekolah hanya tamat SD akibat dari kerusakan hutan mangrove. Karena pendapat orang tuanya sebagai nelayan berkurang akibat hutan mangrove rusak. Ini harus menjadi perhatian serius pemimpin ke depannya,” kata Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Badko HMI Sumut Periode 2021-2023 itu.

Dia juga mendesak aparat penegak hukum dapat kolaborasi untuk menindak tegas perusak hutan mangrove. “Misalnya kita lihat di Desa Kwala Langkat, dua warga dinyatakan bersalah merusak barak di kawasan hutan lindung. Anehnya, dan sangat disayangkan, mafia perusak hutan mangrove yang mengalihfungsikan menjadi kebun sawit tersebut belum juga ditangkap. Padahal, kabarnya Polda Sumut sudah memeriksa beberapa orang dan mengamankan ekskavator hingga kini terduga pelaku belum juga ditangkap,” bebernya.

Jika masalah lingkungan dibahas dalam debat kedua Pilgub Sumut nanti, Rahim berharap, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut memasukan kurikulum pendidikan Mulok tentang mangrove di tingkat SMA dan SMK. Sedangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat untuk tingkat SD dan SMP. (rel/adz)