MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengakui terjadi peningkatan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan. Namun, peningkatan pasien tersebut bukan terjadi di seluruh rumah sakit, melainkan yang favorit.

“Tidak semua rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumut penuh. Yang penuh hanya rumah sakit favorit. Seperti RS Royal Prima, RS Bunda Thamrin, dan RS Murni Teguh. Rumah sakit itu yang betul-betul full,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, Kamis (6/5)n

Alwi menuturkan, secara keseluruhan total penggunaan kamar yang terpakai mencapai 60 persen. Hal itu diakuinya perlu disikapi. “Makanya besok kita rapat mengundang rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas,” ucapnya.

Menurut dia, meningkatnya jumlah hunian ruang perawatan Covid-19 disebabkan beberapa hal. Antara lain, tidak sesuainya rasio kamar isolasi dengan ruang ICU. Misalnya, apabila ada 100 kamar isolasi, semestinya ada paling sedikit 15 ruang ICU. “Supaya ketika terjadi pemberatan, tidak mesti dirujuk ke tempat lain. Itu yang meningkatkan angka kematian,” sebutnya.

Selain itu, penyebab lainnya adalah soal isolasi mandiri. “Harusnya isolasi mandiri ditetapkan dokter, baru dia diawasi. Sekarang dia belum ditetapkan dokter, tidak diawasi, dia tidak mau ke rumah sakit. Ke rumah sakit (kalau) terjadi ke pemberatan. Kalau berat, dia akan dirawat panjang. Misalnya 10 hari, karena masuk berat jadi 20 hari bahkan 30 hari. Artinya mengurangi keterpakaian tempat tidur,” terang Alwi.

Sementara, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah menambahkan, tren kasus baru terkonfirmasi Covid-19 di Sumut dalam beberapa hari terakhir sedang mengalami kenaikan. Akibatnya, bed occupancy rate ruang isolasi di Kota Medan saat ini pun nyaris penuh.

Aris mengakui, beda okupansi rate ruang isolasi untuk Covid-19 tersebut memang meningkat dari biasanya. Perkiraan jumlahnya bahkan berada di atas 80 persen untuk di Kota Medan. “Kalau penuh ya wajar, karena bed okupansi rate meningkat dari pada biasanya,” sebutnya.

Hal ini, kata Aris, dikarenakan banyak di antara Orang Tanpa Gejala (OTG) yang kini minta dirawat. Di samping, angka kasus aktif di Sumut yang jumlahnya terus bertambah. “Makanya saat ini kita upayakan agar RSUD dan rumah sakit yang ada di luar Medan juga ikut merawat Covid-19. Jadi tidak semuanya didorong ke Medan,” cetusnya.

Ia menambahkan, bila bed occupancy rate untuk penderita Covid-19 meningkat. Sementara kasus di daerah semuanya didorong ke Medan. Tentu lambat laun daya tampung rumah sakit di ibu kota Provinsi Sumut ini akan penuh.

Untuk itu, Satgas Covid-19 Sumut meminta agar daerah ikut membantu dengan merawat sendiri pasien Covid-19 nya. “Jangan OTG semuanya didorong ke Medan. Karena itu, diimbau agar kabupaten/kota ikut membantu kasus di daerahnya,” tandas Aris.

Pemprovsu: Masih Ada 50 Persen Lagi

Meski RS Rujukan favorit penuh, Pemprov Sumut menegaskan masyarakat jangan panik dan takut, apalagi termakan isu bahwa tempat tidur untuk menampung pasien Covid pada rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumut tidak tersedia lagi saat ini.

“Penuh itu gini… jadi rumah sakit di Sumatera Utara itu baru 50% terpakai menangani Covid-19. Jadi masih ada 50% lagi rumah sakit negeri dan swasta yang belum menangani tentang covid,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menjawab wartawan, Kamis (6/5).

Karenanya ia mengimbau masyarakat jangan berputus asa. Tidak benar rumah sakit tak mampu menangani. “Salah itu. Tidak ada istilah sanggup dan tidak sanggup. Kita sudah punya plan A, plan B, dan plan C. Apabila meningkat, ini akan begini. Jangan putus asa,” tegasnya.

Penuhnya pasien di beberapa rumah sakit, menurut dia, adalah ekses dari meningkatnya pasien covid dan tutupnya rumah sakit rujukan utama covid, yakni RS Martha Friska di Komplek Multatuli Medan.

“Untuk itu seluruh masyarakat Sumut waspadai, tetap laksanakan protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Itu yang paling pas untuk menangani Covid,” ujarnya.

Kadinkes Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, juga memastikan bahwa sejumlah RS rujukan, masih dapat menampung pasien covid-19. Sampai saat ini, sebut dia, total keterisian pasien Covid-19 di RS ada sebanyak 60 persen lebih. Jadi, bila ada kasus pasien Covid-19 baru, masih dapat ditangani di RS rujukan.

Adapun RS yang masih dapat menampung pasien Covid-19, salahsatunya adalah RSUP Adam Malik Medan. “Kalau penuh masih ada, di antaranya Rumah Sakit Adam Malik,” sebutnya.

Direktur RSUP Adam Malik, dr Zainal Safri mengungkapkan, total 170 unit total tempat tidur khusus untuk pasien Covid-19, yang baru terisi sebanyak 100 unit. Menurutnya, tidak benar kalau ada yang mengatakan seluruh RS rujukan dipenuhi pasien Covid-19 yang sedang menjalani perawatan.

Begitupun diakui dia, dalam beberapa hari ini, terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Sumut.

“Kalau kami total 170 tempat tidur, baru terisi 100. Jadi masih ada tempat tidur. Berita penuh memang ada di RS di tengah kota, itu yang pengunjungnya selalu ramai,” ujar Zainal.

Bahkan, dalam waktu dekat RSUP Adam Malik Medan akan kembali menambah 12 ruangan ICU untuk mendukung pelayanan bagi pasien Covid-19. Tak hanya itu, jumlah tempat tidur pun akan kembali ditambah, demi dapat menampung pasien Covid-19 yang butuh penanganan.

“Adam Malik mungkin akan menambah lagi tempat tidur menjadi 240 unit. Sekarang ini 170 unit, tapi yang terisi masih seratus,” pungkasnya. (ris/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, melayangkan protes kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Pasalnya, Pemprovsu tidak berkoordinasi dengan Pemko Medan terkait lokasi isolasi atau karantina penanganan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru tiba dari luar negeri.

Protes yang disampaikan Bobby tersebut berkenaan dengan penggunaan lima hotel dan beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut yang berada di Kota Medan, yang akan dijadikan tempat isolasi terhadap WNI yang tiba di Bandara Kualanamu Internasional Aiport (KNIA).

“Lokasi karantina WNI di Medan. Sedangkan WNA (warga negara asing) di Deliserdang, dekat bandara. Untuk yang di Medan, kabarnya ada beberapa hotel dan kantor dinas milik provinsi yang jadi lokasi isolasi. Memang bukan milik Kota Medan. Tapi kami meminta agar Kota Medan diberi informasi lebih lanjut,” ucap Bobby di Balai Kota Medan, Rabu (5/5) sore.

Menurut Bobby, Pemko Medan harusnya dilibatkan lebih jauh terkait masalah ini agar pihaknya bisa turut membantu. Baik dari sisi personel atau kebutuhan konsumsi WNI yang menjalani isolasi mandiri. Sebab personel yang berjaga di sana sangat dibutuhkan, untuk memperketat pengawasan bagi setiap orang yang menjalani isolasi.

“Misalnya mau ke luar hotel, atau ada keluarganya yang datang, sementara pasukan (Pemko) di sana tidak paham. Harusnya Kota Medan diinformasikan, agar dilakukan penambahan pasukan di sana. Apakah dari BPBD kita, Satpol PP kita, yang bisa membantu Provinsi Sumut menambah personel,” ujarnya.

Dijelaskan Bobby, saat ini setidaknya ada 5 hotel yang digunakan sebagai tempat isolasi WNI yang baru tiba dari luar negeri. Namun dirinya tidak mengetahui nama hotel dan kantor OPD Pemprovsu mana saja yang akan dijadikan lokasi isolasi. Hal itu karena Pemprovsu tidak memberikan informasi dimaksud kepada Pemko Medan.

“Saya minta lokasi isolasi dapat segera diinformasikan kepada Pemko Medan. Masyarakat ‘kan harus tahu. Agar apa? Agar masyarakat yang menginap di situ terinformasikan. Saya sudah tanya kemarin ke provinsi. Dan kita ajukan protokol kesehatan sangat ketat sama provinsi,” jelasnya.

Meski belum mengetahui lokasi isolasi WNI di Kota Medan, Bobby mengaku, telah menjadwalkan untuk melakukan peninjauan. “Saya sudah tanya kepada provinsi. Kata mereka, sudah dilakukan protokol kesehatan yang ketat. Mudah-mudahan kami akan melihat hotel-hotelnya, bagaimana penerapan protokol kesehatannya,” pungkas Wali Kota.

Sebelumnya, untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan, Bobby menyatakan telah menutup sementara seluruh kegiatan di Kesawan City Walk (KCW). Sejumlah ruas jalan yang selama ini ditutup, akan dibuka kembali seperti biasa dan seluruh pedagang tidak diperbolehkan berjualan.

Penutupan sementara ini dilakukan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan mengantisipasi terjadinya konsentrasi masyarakat di KCW. Terutama mereka yang datang dari kawasan Binjai, Deliserdang, dan Tanah Karo. Namun Bobby menolak jika penutupan ini disebut karena KCW melanggar protokol kesehatan.

Bobby juga mengimbau jajarannya di Pemko Medan, untuk membatasi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Medan agar pengunjungnya tidak lebih dari 50 persen kapasitas yang ada. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – H minus 1 jelang larangan mudik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, lonjakan penumpang terjadi di Stasiun Kereta Api Kota Medan, Rabu (5/5). Pada hari itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara mencatat terdapat 5,7 ribu penumpang melakukan perjalanan menggunakan KA.

“Data penumpang pada hari Rabu 5 Mei 2021, arus kedatangan berjumlah 2.838 penumpang, dan keberangkatan sebanyak 2.916 penumpang. Total 5.754 penumpang,” ungkap Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Mahendro Trang Bawono, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (6/5).

Namun pada hari petama larangan mudik lebaran, Kamis (6/5) kemarin, aktivitas di stasiun tersebut kembali terlihat sepi.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan mudik pada Hari Idul Fitri 2021 mulai tanggal 6 hingga 17 Mei. Namun PT KAI Medan tetap melayani perjalanan kereta api untuk non pemudik. “PT KAI memang mengoperasikan KA antar kota, namun bukan untuk orang-orang dengan keperluan mudik,” sebut Mahendro.

Sesuai kebijakan dari Pemerintah Indonesia yang melarang rakyatnya melakukan perjalanan mudik pada lebaran tahun ini menurut Mahendro, ada peraturan angkutan umum bagi masyarakat atau non mudik.

“Yang boleh menggunakan KA antar kota pada masa peniadaan mudik tanggal 6-17 Mei 2021, adalah orang-orang dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik sesuai aturan pemerintah,” jelasnya.

Terpisah, Vice President PT KAI Divre I Sumut, Daniel Johannes Hutabarat, menjelaskan pengoperasian layanan perjalanan KA antar Kabupaten/Kota di Sumut khusus untuk kepentingan non mudik, sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021.

“KAI Divre I SU menjalankan KA Antar Kota pada periode tersebut bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang,” ungkap Daniel dalam keterangan tertulis.

Daniel menjelaskan, perjalanan non mudik bagi masyarakat dalam kebutuhan mendesak, karena sakit dan mengujungi saudara yang sakit atau meninggal dunia. Kemudian, perjalanan dinas bagi TNI/Polri, ASN dan pengawai BUMN dan BUMD.

“Surat izin perjalanan tertulis bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik berlaku secara individual, untuk 1 kali perjalanan pergi-pulang, serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas,” tutur Daniel.

Selain persyaratan surat izin perjalanan tertulis, para pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik, juga diharuskan menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau pemeriksaan GeNose C19, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

“Jumlah KA yang kami operasikan terbatas hanya untuk mengakomodir pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik. Akan tetapi KAI Divre I SU tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan dan hanya menjual tiket sebanyak 70 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia,” tandas Daniel.

Kapoldasu Tinjau Stasiun KA

Terkait padatnya aktivitas di Stasiun Kereta Api Medan pada H-1 larangan mudik, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin dan Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution, meninjau pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di stasiun, Rabu (5/5).

Kepada para penumpang kereta api, Kapoldasu meminta agar saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap mematuhi prokes di mana pun berada. Karena jika lengah, penyebaran Covid-19 berpotensi semakin berkembang tanpa disadari masyarakat.

“Kesadaran masyarakat sangat diperlukan mengingat virus Covid 19 yang tak kunjung habis. Bila ada masyarakat atau teman yang tidak menggunakan prokes, agar diingatkan. Apalagi adanya spesies baru perkembangan Covid saat ini,” kata Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.

Dalam kesempatan itu, jenderal bintang dua itu menyempatkan diri berbincang-bincang dengan para penumpang Kereta Api. “Sudah di swab, bu? Tolong lihat surat kesehatannya. Oh ya sudah dilengkapi ternyata,” sebut Panca kepada salahseorang penumpang kereta api.

Dia mengaku bangga dengan kesadaran masyarakat dan fasilitas yang diberikan pihak kereta api. “Dari pantauan kita, para penumpang kereta telah menerapkan protokol kesehatan saat melakukan perjalanan,” pungkasnya.

Kedatangan Kapoldasu, Pangdam, Walikota Medan bersama Para PJU Poldasu dan Kodam I/BB serta Kapolrestabes Medan, Dandim 0201/BS disambut Kepala Stasiun Kereta Api Divre Sumatera.

Setelah melihat perlaksanaan prokes di Stasiun KA, Kapoldasu, Pangdam, dan Wali Kota Medan masuk ke gerbong KA dan berbincang-bincang sejenak dengan para penumpang. “Gunakan prokes ya. Sampai di tujuan bertemu keluarga, saling mengingatkan agar selalu melakukan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan). Kalau itu dilakukan, kita akan terhindari dari Covid,” imbaunya.

Turun dari gerbong KA Sri Lilawangsa, di pintu keluar Kapoldasu menemui para calon penumpang yang duduk di ruang tunggu.

“Mau kemana, Bu? Ada surat kesehatannya? Coba tunjukkan,” katanya kepada seorang penumpang wanita, yang segera menyerahkan selembar kertas.

“Yah, bagus. Tetap jaga kesehatan ya, Bu. Semoga sampai ke tujuan bertemu keluarga. Jangan lupa ingatkan keluarga tetap lakukan prokes,” pintanya. (gus/mag-1)