27 C
Medan
Thursday, December 25, 2025
Home Blog Page 3389

FSPMI Buka Posko Pengaduan THR

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh perusahaan swasta sudah mendekati batas akhirnya, dalam Peraturan Menteri Tenagakerja (Permenaker) nomor 6 Tahun 2016 selambatnya dibayarkan perusahaan H- 7 sebelum hari raya keagamaan.

Berkaitan dengan hal tersebut Elemen buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut) membuka Posko Pengaduan THR Idul Fitri 1442 Hijriyah bagi para pekerja/buruh.

“Bagi buruh yang tidak mendapatkan, mendapat tetapi kurang, terlambat waktu pembayaran, dan di PHK sebulan sebelum THR diterima, kami siap mengadvokasi bersama, agar para buruh mendapatkan haknya tersebut menjelang Idul Fitri” ujar Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo didampingi Sekretarisnya  Tony R Silalahi kepada para wartawan di Sekretariat DPW FSPMI Sumut Jalan Medan-Tanjung Morawa, Gg Dwi Warna, Kecamatan Tanjung Morawa,Deliserdang, Sumut, Rabu (5/5).

Willy juga menyampaikan, bahwa batas akhir perusahaan membayarkan THR kepada para pekerja/buruh nya sesuai Permenaker adalah pada Kamis, 6 Mei 2021. “Kita mengimbau kepada pengusaha agar membayarkan THR penuh tanpa dicicil dan tepat waktu, hal ini juga sesuai Surat Edaran (SE) Menaker yang sudah disosialisasikan kepada para pengusah dan kita semua,” harap Willy.

Willy menambahkan, posko tersebut dibuka mulai 4 Mei-4 Juni 2021 mendatang, yaknu selama satu bulan, bagi pengusaha yang telat bahkan melakukan pembayaran THR lewat dari waktu bahkan sehabis lebaran Idul Fitri, FSPMI akan menuntut ganti kerugian sesuai peraturanya adalah membayar denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.”Tidak hanya itu, bagi pengusaha yang sengaja membandel maka nantinya diakhir kami umumkan nama perusahaan yang tidak membayar THR buruhnya ke publik” tegasnya.

Disebutkannya, posko pengaduan akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan posko pengaduan yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini, Disnaker Sumut dan Disnaker di Kabupaten/Kota.

Ia menerangkan, bagi buruh yang mengalami permasalahan THR, dapat langsung datang ke Posko Pengaduan yang beralamat di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa, Gg Dwi Warna Nomor 1 Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumut. “Semoga kami akan berupaya membantu kawan kawan pekerja/buruh yang akan merayakan lebaran bersama keluarganya” pungkasnya. (mag-1/ila)

NB: Teks Foto: Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo Sekretariat DPW FSPMI Sumut Jalan Medan-Tanjung Morawa, Gg Dwi Warna, Kecamatan Tanjung Morawa,Deliserdang, Sumut, Rabu (5/5). Sumut Pos/ Dewi

Dituding Selipkan 1 Jabatan di Lelang Jabatan, Bobby Nasution Membantah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution membantah adanya perbedaan pengumuman lelang jabatan posisi Lurah pada proses lelang jabatan Eselon II dan jabatan Lurah di Pemko Medan tahun 2021.

Bobby menegaskan, sejak awal pihaknya memang membutuhkan 72 jabatan dan melelang 72 jabatan tersebut, yakni posisi jabatan eselon III dan lurah. Sekaligus ia juga menekankan, jika jumlah jabatan yang dibutuhkan dengan jumlah pemenang yang diumumkan adalah jumlah sama, yakni 72 jabatan.

“Kita membutuhkan 72 jabatan dan pemenangnya kita umumkan 72. Tidak ada perbedaan yang kita butuhkan dengan pemenang yang kita umumkan. Untuk apa kita lakukan seleksi kalau masih ada selip menyelipkan 1 atau 2 orang,” jelas Wali Kota.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengaku telah menambah 1 jabatan yang juga ikut di lelang. Namun, BKDPSDM telah menghapus website yang berisikan pengumuman pembukaan jabatan 71 eselon III dan jabatan lurah dengan penambahan 1 jabatan dengan alasan adanya revisi.”Sudah dihapus websitenya karena ada revisi, dari 71 yang dibutuhkan menjadi 72 orang,” jawab Muslim di gedung Balai Kota Medan, Rabu (5/5).

Dikatakan Muslim, tidak ada masalah dengan adanya perubahan jumlah jabatan yang dilelang, yakni dari sebelumnya 71 jabatan yang diumumkan di website dan telah dihapus, serta diumumkan 72 jabatan hasil lelang namun tidak lagi diumumkan di webiste.

“Memang berubah jumlahnya dari sebelumnya 71 menjadi 72. Perubahan itu untuk jabatan lurah, dari yang tadinya 24 jabatan menjadi 25 jabatan,” katanya.

Alasannya, hal itu dilakukan untuk melelang jabatan Lurah Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.”Karena belakangan kita dapat informasi Lurah Nelayan Indah meninggal dunia, makanya langsung kita tambah dan kita revisi” jawabnya.

Seperti diketahui, awalnya Pemko Medan telah mengumumkan lelang jabatan sebanyak 71 jabatan eselon III dan Lurah. Namun setelah pengumuman pemenang pada Selasa (4/5) lalu, justru ada sebanyak 72 orang yang dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut. Akhirnya, sejumlah pihak menduga perbedaan jumlah yang menang dengan jumlah yang dibutuhkan, diduga karena adanya penambahan 1 jabatan yang lulus tanpa seleksi.

Namun setelah dicek kembali data di website yang sudah dihapus, ternyata Lurah Kampung Nelayan Indah tidak ada tercantum pada pengumuman di website. Jabatan itu justru ada di berkas yang belakangan dibuat BKD Pemko Medan. (map/ila)

Melalui Layanan Inovatif, GrabFood Hadirkan Pengalaman Ramadan Terindah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bulan Ramadan menjadi momentum sangat berharga bagi umat islam di dunia. Tidak lepas untuk berbagai dengan sesama untuk meningkatkan keimanan dan ibadah di bulan suci ini. Grab melalui layanan inovatif GrabFood memberikan pelayanan profesional dan baik bagi konsumennya.

Diskusi GrabFood pelayanan profesional dan baik bagi konsumennya di bulan Ramadan.(ist)

GrabFood ‎di bulan Ramadan, menjadi salah satu masa yang paling menantang bagi industri layanan pesan-antar makanan.Misalnya, para konsumen menggunakan GrabFood secara berbeda dibandingkan dengan bulan lainnya. 

Data GrabFood menunjukan bahwa pesanan para konsumen terkonsentrasi di waktu-waktu menjelang berbuka puasa di antara pukul 4 dan 5 sore. Di luar bulan Ramadan, jam sibuk terbagi secara merata di waktu makan siang dan makan malam. Oleh karena itu, hal ini tentu dapat membebani mitra pengantaran, merchant dan juga platform. 

“Sebagai layanan pesan-antar makanan terkemuka di Indonesia, GrabFood berupaya untuk memberikan layanan pesan-antar makanan yang istimewa dan pengalaman konsumen yang menyenangkan di setiap kesempatan,” sebut ‎Head of Marketing GrabFood, Grab Indonesia, Hadi Surya Koe dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/5).

Oleh karena itu, Hadi menjelaskan setiap tahun, tim teknologi dan operasional Grab kami bersiap-siap selama berbulan-bulan sebelum Ramadan untuk merencanakan aspek operasional di periode ini. Dengan fitur aplikasi yang disempurnakan, keterlibatan mitra pengemudi dan merchant sejak awal, dan dukungan 24/7 dari tim GrabFood.

“Kami berharap dapat memberikan layanan yang dapat diandalkan oleh konsumen kapan saja sepanjang hari, sekaligus membantu merchant memperoleh penjualan yang maksimal dan memberikan pengalaman konsumen yang bermutu,” jelas Hadi.

Inisiatif Ekstra untuk Pengalaman Konsumen yang Luar BiasaUntuk memastikan bahwa semua inisiatif berjalan dengan lancar, tim teknologi Grab juga siap siaga selama 24 jam setiap pekan, untuk mendukung setiap masalah yang mungkin terjadi. 

“Kami tahu betapa pentingnya makanan selama Ramadan, karenanya tim kami bekerja sangat keras untuk melayani dan mendukung para pengguna dan mitra kami,” ungkap Hadi.

Grab merupakan aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara, menyediakan layanan harian yang berarti bagi pelanggan. Saat ini, Grab telah diunduh di lebih dari 214 juta perangkat mobile, memberikan akses pada jutaan mitra pengemudi, mitra merchant dan agen. 

‎”Melalui fitur aplikasi yang disempurnakan, keterlibatan mitra pengemudi dan merchant sejakawal, dan dukungan 24/7 dari tim GrabFood, kami berharap dapat menjadi layanan yang dapat dipercaya konsumen kapan saja,” pungkas Hadi.
 
Grab menawarkan beragam layanan on-demand di Asia Tenggara, termasuk solusi mobilitas, pengantaran makanan, paket serta barang belanjaan, mobile payment, dan layanan finansial di 428 kota di delapan negara.(gus)

Pantau Kegiatan WBP di Rutan Labuhandeli, Kadivpas Sidak Malam Hari

BERDIALOG: Kadivpas Kanwil-Kemenkumham Sumut, Agung Gede Krisna, berdialog dengan WBP Rutan Labuhandeli, saat melakukan sidak.fachril/sumu tpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil-Kemenkumham) Sumatera Utara, Agung Gede Krisna melakukan inpeksi mendadaka (Sidak) ke Rutan Klas I Labuhandeli, Selasa (4/5) malam. Kedatangan orang nomor satu di Divisi Pengawasan Kemenkumham Sumut secara mendadak pada malam hari, membuat sejumlah pegawai dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Labuhandeli terkejut.

BERDIALOG: Kadivpas Kanwil-Kemenkumham Sumut, Agung Gede Krisna, berdialog dengan WBP Rutan Labuhandeli, saat melakukan sidak.fachril/sumu tpos.

“Saya sengaja melakukan kunjungan ini tanpa melakukan pemberitahuan. Kunjungan ini untuk melakukan monitoring kegiatan ibadah warga binaan selama Ramadan,” pungkasnya.

Selama berada di Rutan Labuhandeli, Agung Gede mengontrol kegiatan tarawih yang dilakukan warga binaan. Dari amatannya, kegiatan ibadah yang dilaksankan warga binaan sudah sesuai dengan protokol kesehatan.

Selain itu, ia juga memastikan situasi di dalam rutan keadaan aman terkendali dari pelayanan petugas kepada warga binaan yang sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan Zona Integritas WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Agung Gede juga menyempatkan melakukan dialog langsung kepada warga binaan di dalam blok hunian dan mereka mengapresiasi pelayanan petugas kepada mereka. “Kunjungan ini saya lakukan secara acak tidak ada terjadwal di seluruh Lapas atau Rutan yang berada di satuan wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara,” ungkapnya.

Kegiatan itu ia lakukan untuk memastikan secara langsung kegiatan di dalam Rutan atau Lapas, apakah ibadah yang sudah berjalan dengan baik selama bulan suci Ramadan. “Malam ini (kemarin,Red), saya berikan apresiasi kepada petugas dan warga binaan di Rutan Kelas I Labuhandeli karenan baik. Semoga bisa lolos dari tim penilaian nasional dalam pembangunan Zona Integritas melalui dukungan masyarakat, keluarga warga binaan dan rekan-rekan wartawan,” ucapnya.

Sementara, Kepala Rutan Klas I Labuhandeli, Nimrot Sihotang mengatakakan, situasi kegiatan di Rutan berjalan dengan baik, seperti Salat Tarawih yang dilaksankan di setiap kamar secara bergantian. Tujuannya untuk menjaga situasi keamanan di Rutan pada malam hari.

“Kita sudah melihat Pak Kadivpas menyempatkan diri berdialog langsung dengan warga binaan. Hasil dialog itu berjalan dengan baik, tidak kabar miring yang menyebutkan petugas kita melakukan pungutan, akhirnya terbantahkan,” ungkap Nimrot Sihotang.

Nimrot Sihotang menegaskan, pihaknya memberikan pelayanan kepada warga binaan di dalam Rutan secara gratis tidak berbayar. Kepada masyarakat dan warga binaan, bila ada yang menyebutkan ada pungutan dan pembayaran di dalam Rutan tidak benar.”Kalau ada oknum di Rutan yang meminta pungutan atau melakukan kekerasan kepada warga binaan, silakan lapor langsung kepada saya. Kita komitmen membangun Zona Integritas

WBK dan WBBM, kami sangat berharap dukungan dari semua pihak,” katanya mengakhiri. (fac/ila)

Wali Kota Ingatkan Warga, Takbiran dan Salat Id di Masjid dengan Protokol Kesehatan

BERSAMA: Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasutio, foto bersama unsur Forkopimda serta sejumlah anak yatim, di Masjid Perjuangan 45, Jalan HM Yamin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM, mengingatkan agar umat Muslim Kota Medan agar takbiran dan Salat Id di masjid-masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

BERSAMA: Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasutio, foto bersama unsur Forkopimda serta sejumlah anak yatim, di Masjid Perjuangan 45, Jalan HM Yamin.

Hal ini disampaikannya saat melakukan Safari Ramadan di Masjid Perjuangan 45, Jalan HM Yamin, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Medan Perjuangan, Selasa (4/5) sore.

Dalam perhelatan yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, ustad Dr HM Syukri Albani, MA, Ketua BKM Perjuangan 45, Dr H Muhammad Fauzi, tokoh masyarakat, jamaah dan sejumlah anak yatim piatu itu, Wali Kota mengatakan,  jumlah masjid di Medan ada 1.115. Ini artinya, ada 1.115 titik lokasi takbiran dan Salat Id di Medan.

Wali Kota juga  berharap, pengurus masjid mengajak jamaah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menunaikan ibadah. Penerapan protokol kesehatan ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mencegah penularan Covid-19.

Kejadian di negara India, kata Wali Kota, dapat menjadi pelajaran. Penambahan kasus Covid-19 di negara tersebut bisa mencapai 300 ribu per hari. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan keagamaan. 

Wali Kota mengatakan, dirinya tidak ingin ibadah umat muslim di bulan Ramadan dan silaturahim 1 Syawal dikatakan memicu peningkatan kasus Covid-19. Karena itu, Wali Kota menekankan agar protokol kesehatan tetap dijalankan dalam pelaksanaan ibadah.

Pada bagian lain, Wali Kota juga mengatakan, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian umat, terutama mereka yang bekerja harian. Dalam hal ini, masjid juga dapat berperan untuk memulihkan perekonomian umat.

Seharusnya, kata Wali Kota, ekonomi syariah itu pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan melalui masjid, bukan dari perbankan. Peran masjid dalam menggerakkan perekonomian syariah ini bertujuan untuk mengayomi umat, termasuk mereka yang terdampak pandemi. 

Pada saat itu, Wali Kota juga menyampaikan bahwa Pemko Medan telah mencanangkan Program Masjid Mandiri pekan lalu. Disebutkannya pula, ada 16 kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi masjid mandiri. Di antaranya adalah masjid tersebut memiliki koperasi dan legalitas, serfikat lahan maupun bangunan.

Safari Ramadan ini berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada rangkaian kegiatan berbuka puasa bersama dalam kegiatan ini. Dalam acara ini, Pemko Medan menyerahkan bantuan sebesar Rp50 juta kepada BKM Perjuangan 45 dan santunan kepada anak yatim piatu. Selain itu, Pemko juga menyediakan paket buka puasa untuk dibawa jamaah pulang ke rumah masing-masing.

Safari Ramadan ini juga diisi tausyiah singkat dari ustad Dr HM Syukri Albani Nasution, MA. Dalam tausiyahnya, ustad Syukri mengatakan, pemerintahan yang tidak memandang masjid sebagai pusat peradaban tidak akan berjalan dengan baik.

Karena itu, Syukri yang merupakan pengurus MUI Medan ini sangat mendukung Program Masjid Mandiri yang baru saja dicanangkan oleh Wali Kota Medan. Syukri juga mengingatkan,bahwa setiap mukmin itu bersaudara. Karena itu, dia mengajak kaum muslim saling menyayangi dan saling memberi solusi. (map/ila)

DPRDSU Minta Pemda Batasi Jam Operasional Pasar

ilustrasi Pasar Modern

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah, pengunjung di pasar tradisional, mal atau pusat perbelanjaan mulai terpantau padat dan sibuk. Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara diminta membatasi jam operasional baik di pusat perbelanjaan tradisional ataupun modern, untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

ilustrasi Pasar Modern

“Selain razia, Satgas Penanganan Covid-19 kabupaten dan kota bersama instansi terkait harus mengatur jam pembukaan dan penutupan, pada mal maupun pasar-pasar tradisional. Ini agar nantinya sistem itu bisa mengatur arus mobilisasi pengunjung sehingga tidak membeludak dan menjadi klaster baru jelang Hari Raya Idul Fitri,” kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting kepada wartawan, Rabu (5/5). 

Ia mengaku prihatin dengan peningkatan signifikan jumlah pasien Covid-19 hingga rumah sakit menjadi kewalahan. Terlebih saat ini hampir seluruh rumah sakit rujukan di Kota Medan kehabisan tempat tidur, guna menampung pasien Covid-19. 

“Kita harus waspada dengan situasi itu. Bukan tidak mungkin kalau dilakukan tracing secara ketat, angka kenaikan itu signifikan lonjakannya,” kata politisi PDI Perjuangan itu. 

Banyaknya pintu masuk ke Sumut baik jalur darat maupun laut terkhusus jalur-jalur tikus, ditengarai berpotensi atas bertambahnya penyebaran wabah ke wilayah ini. 

Kondisi inilah, menurut Baskami, Satgas Covid-19 di masing-masing daerah harus membangun sistem pengamatan yang lebih kuat sehingga dapat mengatasi masuknya warga pendatang dari luar. ”Jika kemudian berhasil diamankan, tentunya langkah isolasi wajib dilakukan,” tegas dia. 

 Selain itu, lonjakan para pemudik menjelang penerapan pelarangan mudik 6 Mei 2021, juga sangat wajib diwaspadai. Harus ada sanksi yang mengacu kepada aturan yang sudah diresmikan pemerintah harus diterapkan. ”Mari kita tetap jaga protokol 5 M, jika bisa dihindari agar tidak pulang kampung, sayangi orangtua, jaga mereka. Manfaatkan momen silaturahim dengan penggunaan teknologi komunikasi. Mari perkuat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar badai covid segera berlalu. Kepada Satgas Covid-19 di seluruh daerah, benar-benar melakukan tugasnya sehingga angka covid di Sumut bisa menurun,” pungkasnya. 

Amatan Sumut Pos, sejumlah pusat perbelanjaan dan pasar tradisional di Kota Medan mulai dipadati oleh masyarakat yang ingin membeli aneka keperluan untuk Hari Raya Idul Fitri. Padatnya tempat-tempat yang menjadi pusat perekonomian masyarakat tersebut, kini menjadi sorotan lantaran pandemi Covid-19 belum juga berakhir di Indonesia, termasuk Sumut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pun mengaku, tidak bisa melarang kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Hanya saja, ia tetap mengimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dan tidak membuat kerumunan, tujuannya jangan sampai ada yang tertular virus Corona. 

“Kegiatan-kegiatan tersebut di pasar, tempat-tempat simpul-simpul perekonomian. Kita tidak juga bisa mengkancing seperti itu, mematikan geliat ekonomi. Tetapi saya instruksikan di sini prokes wajib,” katanya. 

Gubsu menekankan apabila protokol kesehatan diabaikan masyarakat, tindakan tegas terpaksa diambil. Dirinya telah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Sumut untuk tidak segan membubarkan lokasi-lokasi yang dinilai melanggar protokol kesehatan.“Kalau tak jalan, kita bubarin. Tadi sudah saya instruksikan ambil tindakan. Kalau tak diindahkan, kita bubarkan,” katanya. 

Edy pun menyayangkan dengan sikap masyarakat yang seakan mengabaikan pandemi Covid-19. Padahal sosialisasi akan bahayanya virus Corona dan penerapan protokol kesehatan telah rutin dilakukan. Ia tidak ingin, hanya lantaran masyarakat ingin memenuhi kebutuhan Lebaran, seperti pakaian, makanan dan lainnya, mengakibatkan kasus Covid-19 di Sumut mengalami peningkatan.

“Beginilah rakyat kita. Nanti kalau sudah kita terkena wabah, tak sempat kita pakai baju baru itu,” ujarnya. (prn/ila) 

Empat Rumah Dilalap si Jago Merah

TERBAKAR: Warga menyaksikan dua unit rumah permanen yang terbakar di Kampung Sukur, Lingkungan 29, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Rabu (5/5).fachril/sumu tpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Empat rumah di Kota Medan hangus dilalap si jago merah. Yakni, dua unit rumah permanen terbakar di Kampung Sukur, Lingkungan 29, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Rabu (5/5) pukul 10.00 WIB. Sedangkan dua rumah lainnya yang terbakar di Jalan Brigjend Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor.

TERBAKAR: Warga menyaksikan dua unit rumah permanen yang terbakar di Kampung Sukur, Lingkungan 29, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Rabu (5/5).fachril/sumut pos.

Pada peristiwa kebakaran di Belawan, kedua rumah yang terbakar adalah rumah milik Rinaldi (50) dan Norman (51). Kebakaran diduga berasal dari arus pendek. Tak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Informasi diperoleh menyebutkan, api muncul dari lantai 2 rumah milik Norman. Amukan si jago merah membuat sejumlah tetangga terkejut. Sontak warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api tidak bisa dipadamkan.

Tak berapa lama, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Api yang terus marak menyelimuti dua rumah dilakukan penyiraman, akhirnya api dapat dipadamkan sekitar setengah jam lebih. “Tadi kami lihat, ada api dari jendela di lantai 2 rumah Pak Norman. Kami langsung menjerit minta tolong dan berusaha memadamkan,” kata seorang pria di lokasi. Musibah kebakaran diduga dari arus pendek telah ditangani Polsek Belawan, sejumlah saksi dan barang bukti akibat kebakaran tersebut diamankan dari lokasi.

Kapolsek Belawan, Kompol DJ Naibaho mengatakan, pihaknya sudah melakukan olah TKP, menurut keterangan saksi api diduga berasal dari korsleting listrik dari lantai 2 rumah milik Norman. “Untuk dugaan arus pendek, tapi untuk lebih jelas kita tunggu hasil penyekidikan. Akibat kejadian itu, pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah,” pungkasnya.

Sementara itu, kebakaran juga Sebanyak dua unit rumah toko (ruko) di Jalan Brigjend Zein Hamid, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor,  hangus terbakar, Rabu (5/5) dini hari. Ruko di depan Swalayan Maju Bersama yang sehari-harinya beraktivitas menjual mebel dan spring bed tersebut mengalami penyebaran kebakaran yang cukup cepat, akibat banyaknya bahan mebel dan spring bed yang mudah terbakar.

Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan, Albon Sidauruk, menerangkan jika peristiwa kebakaran tersebut terjadi sekitar Pukul 00.30 WIB. Usai mendapatkan laporan kebakaran, kata Albon, Dinas P2K Kota Medan pun langsung mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian.

“Lima menit setelah menerima laporan kami langsung bergerak. Tetapi karena objek yang terbakar itu toko perabotan yang banyak barang-barang yang mudah terbakar seperti kursi, tempat tidur dan sebagainya, itu yang buat petugas kita jadi agak sulit  memadamkannya,” ucap Albon, Rabu (5/5).

Dia mengatakan, selain dua ruko yang terbakar, ada satu ruko lainnya yang ikut terdampak. Namun yang paling parah adalah dua toko perabot berlantai tiga tersebut. “Tidak ada korban jiwa, untuk total kerugian masih dihitung,” ujarnya.

Saat peristiwa kebakaran terjadi, warga sekitar lokasi kebakaran dan pengendara yang melintas pun ramai menyaksikan petugas saat memadamkan api.

Seperti diketahui, saat kebakaran terjadi, pemilik ruko tengah beristirahat bersama keluarganya. Beruntung ketika api mulai berkobar, pemilik ruko langsung menyelamatkan diri bersama istri dan anaknya.

Info yang diperoleh, saat ini penghuni ruko tersebut tengah berada di rumah keluarganya yang lain. Saat menyelamatkan diri, penghuni toko sempat mengalami sesak nafas karena asap yang sudah memenuhi ruangan gedung ruko tersebut. (fac/map/ila)

Tak Miliki Sertifikat K3, Tender 2021 di Humbahas Diminta Dibatalkan

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak delapan kelompok kerja (Pokja) termasuk Kepala Bagian (Kabag) di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3. Padahal untuk melakukan evaluasi, semisal rencana keselamatan kontruksi (RKK) kelompok kerja harus memiliki sertifikat atau melibatkan ahli K3.

Menyikapi hal itu, menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (FUTRA) Oktavianus Rumahorbo mengatakan, berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kontruksi, baik pelaksana maupun penyedia jasa kontruksi harus mempunyai sertifikasi K3 bagi untuk kontruksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Khusus bagi Pokja Pemilihan, lanjut dia, dengan adanya sertifikasi kompetensi K3 maka dapat melakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK) yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa (kontraktor).

“ Jadi, jika tidak ada Pokja Pemilihan memiliki termasuk kepala UKPBJ, tender harus dibatalkan,” pintanya menanggapi pemberitaan media seputaran dari 8 Pokja Pemilihan di UKPBJ Humbahas tidak memiliki sertifikat kompetensi K3, Rabu (5/5) melalui sambungan telepon.

Oktavianus menjelaskan, semua yang termuat dalam dokumen pemilihan atau dokumen tender pada prinsipnya adalah syarat yang harus dipenuhi, baik oleh peserta tender maupun oleh kelompok kerja. Salah satunya, rencana keselamatan kerja (RKK).

Dari RKK itu, merupakan dokumen lengkap rencana penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK). Dan, merupakan satu bagian dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi.

Ditambahkannya, dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan teknis penawaran untuk pekerjaan konstruksi. Jika disetujui oleh pengguna jasa, selanjutnya dokumen itu dijadikan sebagai sarana interaksi antara penyedia dan pengguna jasa dalam penyelenggaraan konstruksi.

“Semua yang termuat dalam dokumen pemilihan atau dokumen tender itu, pada prinsipnya adalah syarat yang harus dipenuhi, baik oleh peserta tender maupun oleh kelompok kerja. Jika tidak ada yang terpenuhi, maka tender terbilang akan cacat secara aturan,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain dari perundang-undangan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

Penyedia, imbuh dia, keselamatan konstruksi menjadi hal yang penting. Keselamatan konstruksi diperlukan dalam segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi.

Selain itu, K3 Konstruksi menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta keselamatan publik dan lingkungan. Di antaranya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sebelumnya, Kepala UKBJ Kabupaten Humbang Hasundutan, Renward Henry Marpaung mengaku dari 8 Pokja Pemilihan belum memiliki sertifikat kompetensi K3, termasuk dirinya.(des)

LinkUMKM.id – Platform Pemberdayaan Digital BRI Bantu Pelaku UMKM Naik Kelas

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – BRI resmi meluncurkan LinkUMKM, sebuah platform baru untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Peluncuran platform anyar untuk pemberdayaan dan mendukung pengembangan para pleaku UMKM nasional ini dilakukan BRI pada acara BRI Microfinancial Outlook 2021 (28/4).

LinkUMKM adalah platform daring yang bisa diakses pelaku UMKM melalui website www.linkumkm.id juga dapat diakses dengan aplikasi. Produk ini hadir untuk membawa banyak pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk bisa segera naik kelas melalui rangkaian program pemberdayaan terpadu.

Platform baru ini memiliki 6 fitur utama yakni Rumah BUMN, UMKM Media, UMKM Smart, Komunitas, Etalase Digital, serta Dashboard. Masing-masing fitur menyediakan berbagai fasilitas dan produk yang dapat digunakan pelaku UMKM agar semakin berkembang.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa Platform ini hadir untuk menjawab kebutuhan pelaku UMKM ketika ingin mengakses, misalnya, informasi tentang pasar, atau meningkatkan kemampuan administrasi dan manajemen usahanya. “Melalui LinkUMKM, setiap pelaku usaha berkesempatan untuk bisa mendapat pelatihan yang berkualitas,” ujar Sunarso.

Pelaku UMKM bisa mendaftar sebagai anggota LinkUMKM dengan mendaftar langsung melalui laman platform ini di linkumkm.id . Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, pelaku UMKM bisa langsung bergabung pada komunitas yang diinginkan, serta memamerkan produk dan/atau jasanya pada etalase digital.

Anggota LinkUMKM juga bisa mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya. Pelatihan ini bisa diakses melalui fitur UMKM Smart yang berisi layanan pelatihan, konsultasi, literasi keuangan, hingga simulasi kredit untuk anggota.

Nantinya, seluruh pelatihan yang dijalani peserta akan dinilai berdasarkan aplikasi skoring yang ada. Peserta juga diberi kesempatan melakukan penilaian dengan mengisi survei skoring, guna mengetahui di kategori UMKM apa mereka berada. Setelah itu, penilaian akan dilakukan secara periodik setiap 3 bulan sekali.

Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan pada platform ini akan mendapat modul pelatihan dari BRI. Peserta juga akan dibimbing untuk terbiasa menyusun neraca/laporan keuangan menggunakan fitur Keuanganku yang tersedia di platform ini.

“Peluncuran LinkUMKM dilakukan seiring makin tumbuhnya optimisme pelaku usaha menghadapi kuartal II/2021. Data BRI Micro & SME Index (BMSI) menunjukkan, angka ekspektasi Indeks Aktivitas Bisnis meningkat dari 21,5 persen ke level 128 per kuartal I/2021. Ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM semakin optimis menyambut kuartal II tahun ini dibanding periode-periode sebelumnya,” tutur Sunarso.

BMSI juga mencatat peningkatan optimisme terjadi di semua sektor. Optimisme tertinggi dan kenaikan terbesar muncul dari pelaku UMKM sektor konstruksi. Hal ini kemungkinan terjadi sebagai dampak adanya kebijakan uang muka nol persen untuk KPR dengan nilai dibawah Rp2 miliar, dan pembebasan PPN selama periode Maret-Agustus 2021.

Pemerintahan Amizaro Waruwu-Yusman Zega Komit Bangun Nias Utara hingga Akhir Jabatan

PIDATO : Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu sampaikan pidato perdananya di hadapan DPRD Nias Utara.

NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega menyampaikan pidato perdananya melalui sidang paripurna istimewa yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nias Utara Jalan Gunungsitoli-Lahewa, Km 42 Hilidundra Lotu, Kamis (29/4).

PIDATO : Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu sampaikan pidato perdananya di hadapan DPRD Nias Utara.

Rapat paripurna yang dibuka langsung oleh ketua DPRD Nias Utara Sukanto Waruwu dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Nias Utara, Sekda Kabupaten Nias Utara Yafeti Nazara, para Kepala OPD, unsur forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan undangan lainnya, Amizaro Waruwu kembali menyampaikan komitmennya dalam membangun Kabupaten Nias Utara  yang maju, sejahtera dan berkeadilan, hingga akhir masa jabatan tahun 2024.

 “ Kami telah menyiapkan misi dengan merumuskan empat strategi sekaligus menjadi prinsip yang harus dijalankan agar misi yang telah ditetapkan dapat dijamin ketercapaiannya,” Ujar Amizaro. 

 Adapun keempat strategi yang dimaksud yakni, fokus tuntas dan sesuai kebutuhan, integrasi daerah, kolaborasi, koordinasi dan konsistensi.

 Lebih lanjut disampaikan, pada sektor pembangunan ekonomi daerah pihaknya juga telah menyiapkan empat paket kebijakan, yakni : Program Sharing Dana Desa (PSDD), Desa mitra OPD (DeMO), Mitra Pengelola Ekonomi Daerah (MiPED), dan Program dana bergulir bagi UKM dan Koperasi (ProDB). 

Menurut Amizaro, Kabupaten Nias Utara saat ini memiliki keunggulan potensi sumber daya alam yang mumpuni. Sementara kelemahan, kondisi pengelolaan keuangan daerah yang sarat potensi defisit, ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik sangat minim, etos kerja Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi yang cenderung kontra produktif serta tidak memiliki basis data yang kuat dan akurat, serta persoalan lainnya.

 “Potensi sumber daya alam yang kita miliki jika dikelolah dengan baik maka akan menjadi sumber kekuatan kita. Kita memang masih memiliki tantangan dan kelemahan dibeberapa bidang. Namun kalau kita semua bersatu, peluang yang dimiliki Kabupaten Nias Utara saat ini akan membawa daerah kita maju, sejahtera dan berkeadilan,” katanya.

 Untuk membuktikan keseriusannya dalam membangun Nias Utara hingga akhir masa jabatan tahun 2024, Pemerintahannya menargetkan enam indikator makro yang hendak dicapai diantaranya,  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai 66, pertumbuhan perekonomian ditargetkan rata-rata 6,25 persen setiap tahun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 4,5 Miliar, penduduk miskin turun hingga 14 persen, pengangguran terbuka turun menjadi 0,5 persen dan performance pengelolaan keuangan daerah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

“ Tentu semuanya ini hanya dapat terwujud dengan dukungan politik secara penuh dari lembaga DPRD dan dukungan seluruh elemen masyarakat,” harapnya.

 Pada kesempatan ini, Amizaro membeberkan dalam waktu dekat akan hadir Perguruan Tinggi Negeri ternama di Nias Utara, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU) melalui program PSDKU. Selanjutnya, harapan lainnya pada pengembangan ekonomi melalui hadirnya beberapa calon investor ke Nias Utara.

 “ Dengan hadirnya investor, peluang mengejar program nawacita bapak Presiden Jokowi melalui pengembangan sektor pariwisata dan perikanan. Juga dukungan parpol dan pengembangan jejaring ditingkat pusat dan provinsi dalam mendukung program pembangunan di Kabupaten Nias Utara yang kita cintai ini,” Sebutnya.

 Sementara Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Sukanto Waruwu dalam sambutannya mengatakan lembaga yang ia pimpin siap mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara. “ Mari bersatu kembali membangun Nias Utara yang lebih baik. Kontestan pilkada telah usai, saatnya kita bersatu padu membangun Nias Utara yang lebih baik,” katanya. (adl/ram)