MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini siswa sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Medan, memasuki masa libur bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Meski libur, namun para siswa tetap dibebani tugas secara daring oleh gurunya.

Hal ini menuai protes dari orangtua siswa Fahrul, orangtua siswa di SD Negeri 064037 Medan Tembung, mengaku heran dengan sistem pendidikan di sekolah saat ini. Pasalnya, meski anaknya sedang menjalani libur puasa Ramadan, namun guru masih saja memberikan tugas secara daring kepada anaknya.

“Katanya libur Ramadan dari tanggal 13 April sampai Hari Raya Idul Fitri. Tapi kok masih ada saja di kasih tugas daring? Berarti namanya bukan liburlah, tapi belajar daring. Ya sama saja seperti hari-hari sekolah, belajar daring juga, di kasih tugas, di kasih materi pelajaran juga melalui grup WA,” kata Fahrul.

Berbeda dengan sebelum adanya pandemi Covid-19, saat siswa libur sekolah, para siswa tidak diberikan tugas ataupun materi pelajaran. Adapun tugas yang dibebankan kepada siswa selama libur, diberikan sebelum memasuki masa liburan untuk dikumpulkan saat masa belajar kembali aktif usai masa libur. “Tapi ini, waktu liburan pun di kasih tugas, alasannya disuruh kasek (kepala sekolah). Jadi dimanalah peran Disdik dalam hal ini? Kok ada kasek yang suka-suka hatinya menyuruh gurunya memberi tugas ke siswa di saat siswanya libur. Orangtua siswa kan juga butuh libur di masa libur Ramadan begini, bukan enak mengajari anak pakai sistem daring selama ini,” cetusnya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM tak bersedia dikonfirmasi. Berkali-kali Sumut Pos menghubunginya via seluler, Adlan tak kunjung mengangkat sambungan telepon.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala mengaku heran dengan kebijakan yang diambil kepala sekolah dengan menyuruh para guru untuk memberikan tugas atau materi pelajaran kepada para siswa di saat mereka sedang menjalani libur Ramadan. Dia juga mempertanyakan peran Dinas Pendidikan dalam hal ini.

Sebab katanya, Dinas Pendidikan harus mengetahui kebijakan yang diambil oleh setiap kepala sekolah, khususnya bila berbeda drngan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan. “Ke mana ini dinas pendidikannya? Tolong Kadisdik kasih tahu itu kepala-kepala sekolah. Mereka harus bisa membedakan mana libur yang betul-betul libur, dan mana belajar daring. Kalau begini caranya ya bukan libur namanya, tapi belajar dari rumah atau daring. Tolonglah, Disdik jangan plin-plan. Kalau libur ya libur, kalau belajar ya belajar,” tegasnya.

Rajuddin juga meminta kepada setiap kepala sekolah agar dapat memperhatikan nasib para guru yang ada di sekolahnya, khususnya para guru honorer. Sebab, bila para guru tetap harus memberikan materi pelajaran kepada para siswa di saat libur, maka bisa disebutkan jika sekolah telah merampas hak libur para guru.

“Khususnya bagi mereka yang hanya guru honorer, di saat libur Ramadan seperti ini biasanya mereka menyempatkan diri untuk mencari penghasilan tambahan seperti menerima tempahan kue lebaran, dan banyak pekerjaan lainnya. Mengingat mereka ini kan tidak punya THR maupun gaji ke-13 seperti PNS, masak kesempatan seperti ini pun tidak diberikan kepada mereka,” tambahnya.

Selain itu, Rajuddin juga meminta kepada Disdik untuk memberikan sanksi tegas kepada setiap sekolah yang mewajibkan para guru untuk datang ke sekolah setiap harinya du saat libur Ramadan seperti saat ini.

Ditegaskannya, Surat Edaran Sekda Kota Medan 800/560 tentang ‘Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1442 H bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan’ tidak dapat diberlakukan bagi para guru Non ASN ataupun para guru Honorer.

“Judul suratnya saja sudah jelas sekali, yaitu penetapan jam kerja pada Bulan Ramadan 1442 H bagi ASN. Sekali lagi bagi ASN, artinya pegawai Non ASN tidak wajib untuk mematuhi surat edaran itu. Apalagi disisi lain, guru ASN pun biasanya dibedakan dengan ASN lainnya. Sebab, guru ASN mengikuti jadwal libur pada kalender pendidikan, bukan pada kalender umum,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 507 Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemko Medan mengikuti ujian tertulis sebagai bagian dari tahapan seleksi lelang 72 jabatan Eselon III dan Lurah se-Kota Medan. Ujian tertulis itu di lakukan diGedung Pusat Informasi Universitas Sumatera Utara (USU) sejak Rabu (21/4) pagi.

Para peserta yang ujian tertulis ini merupakan peserta yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, sebagai tahap seleksi awal. “Iya, tadi pagi sudah berlangsung ujian tertulis, ujian Psikotest di USU ini juga masih berlangsung. Peserta yang hadir 507 orang, belum tahu kita apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Rabu (21/4) siang.

Ujian tertulis ini, kata Muslim, akan digelar dalam 4 gelombang. Gelombang pertama dimulai pada Pukul 08.00 – 09.30 WIB, Gelombang II Pukul 10.30 – 12.00 WIB, Gelombang III Pukul 13.30 – 15.00 WIB, dan terakhir Gelombang IV Pukul 15.30 – 17.00 WIB. “Jadi untuk ujian tertulis atau ujian Psikotes ini hanya akan berlangsung satu hari, jadi hari ini (kemarin) juga akan tuntas ujiannya, tidak berhari-hari,” ujarnya.

Sedangkan untuk tahap ujian selanjutnya, yakni proses wawancara, direncanakan akan digelar pada Senin (26/4) atau Selasa (27/4) mendatang. Untuk tempat, Muslim belum dapat memastikannya.

“Kalau makalah kan sudah selesai itu dibuat. Nanti hari Senin atau Selasa ya dilanjutkan lah dengan tahap presentasi (makalah) dan wawancara,” katanya.

Nantinya selesai proses presentasi dan wawancara, lanjut Muslim, hasil test lelang akan disampaikan kepada Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk selanjutnya dikirimkan ke pusat dan dilakukan pelantikan untuk para pejabat eselon III dan lurah yang terpilih.

“Kalau soal kenapa jadwal ujiannya agak terlambat dari waktu yang telah ditentukan? Itu karena ruang ujian di USU dipakai untuk SBMPTN. Itu kan nasional, makanya kita ya mengalah la dengan jadwal nasional dan baru kita buat ujiannya hari ini,” jawabnya.

Terpisah, kepada Sumut Pos, Kabag Humas Pemko Medan, Arrahman Pane mengatakan, proses ujian dilakukan tim panitia seleksi dari USU. Ujian kali ini, berlaku untuk jabatan Kepala Bagian (Kabag) Setdako Medan, Kepala Bidang (Kabid) sejumlah OPD Pemko Medan, dan sejumlah jabatan Lurah di Kota Medan. “Ada juga untuk jabatan Sekcam, dan Sekretaris Dinas. Totalnya ada 72 jabatan yang dilelang,” tuturnya.

Ditegaskan mantan Camat Medan Labuhan itu, semua peserta yang mengikuti lelang kali ini adalah para ASN yang sehari-hari bertugas di lingkungan Pemko Medan. Dalam artian, tidak ada ASN di luar Pemko Medan yang mengikuti lelang Eselon III dan Lurah tersebut. “Hanya ASN yang berada di Pemko Medan saja. Yang ikut dari berbagai macam ASN, mulai dari eselon lll, lV, termasuk non jabatan,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terhadap kebudayaan dinilai masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari APBD Sumut yang belum mengakomodir dana pembinaan untuk kebudayaan dan kesenian di Sumut.

Hal ini terungkap dalam Dialog Kebudayaan bertajuk ‘Kesenian Etnik Sebagai Ekspresi Kebudayaan Nasional’ yang digelar Badan Kebudayaan Nasional (BKN) DPD PDI Perjuangan Sumut di Aula Bung Karno, Jalan Jamin Ginting, Rabu (21/4) petang. Hadir dalam dialog tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot Saiful Hidayat MS Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDIP Sumut, Idris Pasaribu, dan penggiat budaya Triwahyuono Haryadi.

“Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan budaya mencuri atau yang disebut korupsi. Karena budaya memiliki cakupan yang luas,” kata Djarot dalam acara yang dimoderatori Juhendri Chaniago selaku Wakabid Strategis dan Analisis DPD PDIP Sumut.

Dijelaskan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, Bung Karno pernah mengatakan, sebuah bangsa akan unggul bila memiliki karakter yang kuat. Oleh karena itu, sewaktu Djarot menjadi Wali Kota Blitar, Djarot kerap melakukan program bedah rumah dalam konsep gotong-royong sebagai budaya bangsa Indonesia.

Dalam dialog itu, Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDIP Sumut, Idris Pasaribu memaparkan, suku Jawa di Provinsi Sumatera Utara mencapai 47 persen, tentunya angka itu menjadikan suku jawa sebagai suku mayoritas di Sumut. Hanya saja, APBD Pemprov Sumut tidak mengakomodir dana pembinaan untuk kebudayaan dan kesenian di Sumut.

“Di saat orde baru ada beberapa kegiatan kebudayaan yang dihentikan kegiatannya, yaitu ketoprak door, opera Batak dan opera Melayu. Tapi saat ini mulai bangkit kembali,” ungkapnya sembari meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada kebudayaan.

Di Eropa, kata Idris, kegiatan seni sangat diapreasi. Sangat berbeda dengan di Sumut yang sangat mengkhawatirkan, karena kurangnya kepedulian pemerintah maupun para stakeholder, salah satunya dengan pameran lukisan.

Sementara itu, dalam penjelasannya, penggiat budaya Triwahyuono Haryadi menyampaikan, budaya Jaran Kepang telah menjadi tradisi sebagai interaksi sosial masyarakat lintas etnis di Kota Medan, termasuk di kawasan Sunggal. “Grup Jaran Kepang di sebuah daerah bisa mencapai puluhan dan melibatkan banyak keluarga. Dan saat ini kasus, di itu sudah ditangani oleh pihak Kepolisian,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BERTEPATAN dengan Hari Kartini, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Jurnalis Team Sergap Indonesia (PJTSI) Sumut periode 2020-2025 resmi dilantik, Rabu (21/4). Pelantikan berlangsung sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan di Gedung Pertanian Provinsi Sumut, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan.

Acara ini juga sekaligus silaturahmi pengurus dengan pemerintahan dan institusi yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Dalam sambutannya, Ketua Umum PJTSI Sumut Nelly Simamora diwakili Sekjend Armansyah Daulay SE mengatakan, kehadiran PJTSI akan membuat dan merubah tatanan yang berbeda dengan organisasi pers lainnya. Memiliki ratusan anggota yang tersebar di berbagai provinsi.

“Kehadiran PJTSI sebagai penyejuk dan mendukung program pemerintah maupun institusi. Kami mencoba merubah paradigma selama ini dengan dibentuknya PJTSI. Kita mendukung Pak Kapolri dalam presisinya,” kata Armansyah.

Dia menambahkan, saat ini sudah ada sekitar 250 media tergabung di PJTSI, baik itu media cetak maupun media online. “PJTSI sudah ada di tujuh provinsi. Selain di Sumut, ada di Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi hingga di Papua. PJTSI hadir di tengah pemerintahan untuk menciptakan sinergitas,” ujar Armansyah seraya berharap pihak pemerintahan dan institusi, baik itu kepolisian mendukung keberadaan PJSTI sehingga tercipta sinergitas kerja yang baik.

Selanjutnya dilaksanakan prosesi pelantikan. Drs Bahrumsyah MM selaku pembina DPP PJTSI menyerahkan petaka sekaligus melantik kepengurusan DPP PJTSI yang diterima Ketua Umum DPP PJTSI Sumut Nelly Simamora Amd.

Dalam arahannya, Drs Bahrumsyah MM mengapresiasi terbentuknya PJTSI di Sumut di bawah kepemimpinan Nelly Simamora dan berharap PJTSI mampu bersinergi dengan pemerintahan.

“Kita harus membangun jaringan tidak hanya di Sumatera Utara, tapi juga hingga ke daerah lain. Konsolidasi harus kita persiapkan dan berkolaborasi dengan yang lainnya. Untuk bisa mencapai tujuan, kita harus punya program. PJTSI ini mau kita jadikan apa kedepannya? Semoga PJTSI Sumut sukses,” pungkas Bahrumsyah.

Mewakili Walikota Medan Bobby Nasution, Asisten Umum Pemko Medan Renward Parapat menyampaikan, selamat atas pelantikan PJTSI Sumut dan berharap tercipta sinergitas yang baik dengan pemerintahan. Renward juga mengapresiasi acara yang sudah mematuhi protokol kesehatan dan membatasi undangan sehingga tidak terjadi kerumunan. (ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Purnabakti R Sabrina sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) kian dekat. Kemungkinan besar, jabatan tersebut akan diisi pelaksana tugas atau Plt. Sebab, hingga kini Gubernur Edy Rahmayadi mengaku dirinya belum membentuk tim panitia seleksi untuk pengisian jabatan eselon I tersebut.

“Tak terkejar waktunya. Mungkin kita Plt-kan dulu,” kata Edy Rahmayadi menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Kamis (22/4).

Jabatan R Sabrina sebagai Sekdaprovsu akan berakhir pada 1 Juni 2021. Menurut Gubsu, bila pansel telah terbentuk saat ini, maka prosesnya pun akan melewati masa pensiun Sabrina. Karena itu ia menyebut, untuk sementara waktu akan menunjuk Plt sebelum mengisi pejabat yang defenitif.

Sabrina sebelumnya berharap sosok yang akan menggantikannya berasal dari lingkungan Pemprovsu dan harus lebih baik dari dirinya. Begitupun ia mengakui, untuk pengisian jabatan sekda, akan dilakukan seleksi secara terbuka bagi seluruh ASN di Indonesia.

“Harus lebih baik, kan gitu? Karena para calon sekda itu adalah eselon II. Sebab mereka meraih eselon II itu, memiliki banyak pengalaman terutama di manajerial. Ini juga tentu akan menjadi bekal bagi mereka masuk sebagai calon atau menjadi sekda Sumut nantinya. Pemenang lelang eselon I itu menjadi top manajemen untuk PNS di lingkungan Pemprov Sumut,” katanya, Rabu (10/3).

Menurut dia, idealnya seleksi calon Sekdaprovsu sudah bisa dibuka pada Maret atau paling lama April ini. Sebab dengan waktu tersebut, maka proses seleksi jabatan eselon I Pemprovsu diperkirakan akan bertepatan dengan tibanya masa pensiun Sabrina.

“Tapi itu tergantung pimpinan juga, apakah setelah saya pensiun dulu atau segera dibuat lelang untuk itu. Bisa saja setelah saya pensiun nanti sekdanya di Plt-kan. Namun menurut saya secara pribadi, itu sebaiknya sudah bisa dipersiapkan. Karena waktunya biar bisa pas. Pas saya selesai maka pas juga diisi langsung oleh Sekda yang baru. Jadi itu memang tergantung pimpinan, mungkin beliau punya pertimbangan lain,” ujarnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – WALI Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM berharap, persoalan miskomunikasi dengan wartawan berakhir. Selain selama ini ia selalu terbuka dengan insan pers, Bobby juga tidak pernah menolak setiap kali wartawan melakukan wawancara langsung maupun doorstop, termasuk saat berada di lapangan sekalipun.

Di samping itu, Bobby pun sudah membicarakan masalah miskomunikasi ini dengan tiga organisasi pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (ITJI) Sumut dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut dan telah disepakati tidak ada lagi permasalahan doorstop baik di lapangan maupun di Kantor Wali Kota Medan.

“Apabila teman-teman wartawan ingin melakukan doorstop di Kantor Wali Kota, kita sudah sediakan tempatnya. Di samping itu kita juga sudah menyediakan satu unit mobil jenis Hiace bagi teman-teman jurnalis yang ingin ikut melakukan peliputan. Ikuti saja saya, jika nanti kegiatan sidak akan saya kasih tahu. Jika dari awal saya kasih tahu, nanti nggak jadi sidaknya,” kata Bobby saat diadang wartawann

untuk wawancara usai menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Aula T Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu, Selasa (21/4).

Terkait adanya perubahan nomenklatur, dimana teman-teman jurnalis selama ini berada di bawah Humas Setdako Medan, jelas Bobby, kini beralih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan. Berhubung Kantor Dinas Kominfo cukup jauh dari Kantor Wali Kota, ungkap Bobby, maka telah disediakan satu ruangan untuk wartawan di kantor Wali Kota.

Ketika disinggung, apakah langkah yang dilakukan tersebut sudah cukup baik? Bobby langsung menjelaskan, baik itu apabila yang dikeluhkan langsung didengarkan dan dilaksanakan. “Begitu juga dengan pemerintah, apa yang menjadi keluhan masyarakat, kita dengarkan dan temukan solusinya, lalu kita kerjakan,” jelasnya.

Karenanya, Bobby berharap agar persoalan miskomunikasi ini berakhir. Sebab, apa yang yang diinginkan wartawan, mulai permintaan doorstop, pengiriman jadwal kegiatan Wali kota, termasuk kenderaan untuk melakukan peliputan. Bobby Nasution pun berharap hubungan dengan rekan-rekan wartawan akan semakin lebih erat lagi, sehingga terbangun kolaborasi yang kuat untuk memajukan Kota Medan. Di samping itu peran wartawan sangat penting dalam mendukung seluruh program pembangunan yang dilakukan Pemko Medan, terutama lima program prioritas utama yakni kesehatan, kebersihan, infrastruktur, penanganan banjir serta penataan heritage.

Sebelumnya, Jumat (16/4), Bobby Nasution juga telah menggelar buka puasa bersama sekaligus beramah tamah dengan rekan-rekan wartawan baik cetak, elektronik serta online di Rumah Tjong Afie sebagai bentuk membangunan kedekatan sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan wartawan. Buka puasa turut dihadiri Ketua PWI Sumut Hermasyah SE, Ketua IJTI Sumut Budiman Amin, Ketuia SMSI Sumut Zulfikar Tanjung serta Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan ME Ginting SSos. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – OWNER MH Whitening Skin, Mira Hayati akan melaporkan reseller nakal yang menjual produk kecantikan miliknya di bawah harga yang sudah ditetapkan serta tidak memiliki id card. Hal itu dikatakan Mira didampingi Kuasa Hukumnya Rahmat Junjung Mulia Sianturi SH MH, saat menggelar temu pers di Hotel Grand Aston Medan, Rabu (21/4).

“Harga produk kita ini dijual dengan ketetapan Rp175 ribu per paket. Sedangkan harga yang dijual reseller tidak resmi berkisar Rp130 ribu, bahkan ada yang menjual Rp110 ribu. Ini tidak masuk akal. Dan kita sudah dapatkan temuan-temuannya. Reseller yang menjual tanpa id card ini sudah dipastikan bukan reseller resmi kita,” tegasnya.

Dijelaskannya, reseller tidak resmi ini banyak berdomisili di Sumut, diindikasikan produk yang dijual adalah produk MH Whitening Skin palsu. “Inilah kendala kita dalam mengembangkan bisnis ini,” ungkapnya.

Kuasa Hukum MH Whitening Skin, Rahmat Junjung Mulia Sianturi SH MH menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan kasus tersebut terkait pencemaran nama baik terhadap produk ini ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). “Sudah kita dapatkan temuan-temuan ini, mungkin dalam minggu ini akan kita laporkan ke Polda Sumut. MH inikan sudah BPOM dan sudah banyak konsumen mengaku puas menggunakan produk tersebut. Sehingga ada oknum-oknum tertentu yang ingin mencemarkan nama baik MH Whitening Skin, dengan cara memposting foto-foto asli, tetapi produk yang dijual palsu,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, dapat mengikis kepercayaan konsumen terhadap produk ini dan mempredikatkannya sebagai barang palsu. Ini sangat berbahaya sekali, karena dapat mengakibatkan MH Whitening Skin kehilangan pelanggannya,” tandasnya.

Adapun, untuk memperkenalkan produknya di Sumut, khususnya di Kota Medan, agar pelanggannya tidak terkecoh dengan produk MH palsu, Mira yang sengaja datang dari kota tempat tinggalnya, yakni Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) ke Medan ini langsung menggelar acara Family Gathering.

Dikatakannya, produk tersebut berdiri sejak 9 Juli 2020, yakni salah satu produk kecantikan yang mampu mengatasi semua masalah kulit dalam satu paket dengan harga ekonomis.

Bahkan, Mira mengaku produknya telah go International, yakni sudah memasuki pangsa pasar di Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hongkong dan Taiwan. “Penjualan MH Whitening skin mencapai 100 ribu paket perbulan, dan di masa pandemi ini, penjualan justru meningkat 80 persen,” bebernya.

Mira menjelaskan, produknya telah memiliki 5.000 reseller di seluruh Indonesia dan luar negeri. Dia juga mengakui, jika bahan-bahan yang digunakan produknya adalah 100 persen dari impor, yang dimana aman untuk digunakan. Apalagi telah memiliki izin dari BPOM. “Sistim penjualan kami masih secara online, Stokis kita cuma ada satu di Medan. Semoga ke depan, kita bisa memiliki kantor di Sumut ini,” pungkasnya. (mag-1)