MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution kembali menargetkan, permasalahan jalan di Kota Medan dapat diselesaikan dalam tenggat waktu dua tahun. Tak hanya jalan rusak, lubang-lubang parah yang terdapat di sepanjang jalan di Kota Medan pun akan diselesaikan Pemko Medan dalam waktu tersebut.

Hal itu ditegaskan Bobby dalam acara penandatanganan kontrak payung katalog elektronik lokal Kota Medan pengadaan aspal kemasan & beton ready mix pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2021 di Balai Kota Medan, Jumat (23/4) pagi.

“Saya sudah menargetkan permasalahan jalan di Kota Medan, termasuk masalah lubang, itu dapat kita selesaikan dalam kurun waktu dua tahun,” ucap Bobby didampingi Asisten Administrasi Umum Setdako Medan Renward Parapat, dan Kepala Dinas PU Kota Medan Zulfansyah Ali Saputra.

Penandatanganan tersebut dilakukan Wali Kota Medan bersama para pimpinan dari lima perusahaan pengadaan aspal kemasan dan beton ready mix, yakni PT Raja Aspal Medan, PT Sanobar Gunajaya, PT Kiprah Multi Sarana, PT Rapi Arjasa dan PT Trimurti Perkasa.

Dalam kesempatan itu, dengan dilakukannya penandatanganan kontrak tersebut, Bobby mengapresiasi kerjasama yang dilakukan. Sebab dalam membangun Kota Medan, pemerintah membutuhkan dukungan dari para stakeholder, termasuk para pelaku usaha.

“Saya mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Dinas PU untuk membuat kontrak payung katalog elektronik lokal Kota Medan dalam pengadaan aspal kemasan dan beton ready mix ini. Tentunya ini menjadi awal untuk mewujudkan good governance,” ujarnya.

Dengan demikian, Bobby juga menginginkan agar pengerjaan infrastruktur jalan di Kota Medan dapat segera dilakukan, meskipun saat ini Kota Medan masih berada ditengah pandemi Covid-19. “Kita harus fokus menyelesaikan tugas kita, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19,” kata Bobby.

Namun, Bobby meminta agar proses perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan, tetap harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Ia tidak ingin hanya karena mengejar waktu pengerjaan yang harus selesai dalam waktu dua tahun, proses pengerjaannya tidak mengutamakan kualitas. “Kalau perencanaannya sudah baik, maka pengerjaanya akan cepat selesai. Namun, harus tetap diawasi untuk menjaga kualitas aspal. Jangan sampai belum berganti tahun, jalan sudah kembali rusak.” tegasnya.

Terpisah, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas PU Kota Medan, Zulfansyah Ali Saputra mengatakan, pihaknya dan para stakeholder, termasuk lima perusahaan yang telah menandatangani kontrak payung katalog elektronik lokal Kota Medan pengadaan aspal kemasan dan beton ready mix pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2021, akan bekerja keras dalam mengejar target pengerjaan jalan di Kota Medan dalam waktu dua tahun.

“Seperti yang disampaikan Pak Wali, tentu kita akan bekerja keras agar dalam waktu dua tahun, proses pengerjaan jalan di Kota Medan dapat dituntaskan. Saat ini kita siapkan perencanaan yang matang, agar nanti pengerjan dan pengawasannya dapat berjalan dengan baik,” kata Zulfansyah.

Dikatakan Zul, selain mengerjakannya dengan tepat waktu, pihaknya juga akan berusaha secara maksimal untuk mengerjakan jalan-jalan di Kota Medan dengan kualitas yang sebaik mungkin. “Tak hanya mengejar waktu yang ditargetkan, kita juga akan berkolaborasi agar kualitas yang dikerjakan juga maksimal. Jadi Pak Wali bukan hanya mau kuantitas jalan yang diperbaiki, tetapi juga kualitas yang maksimal. InsyaAllah, kita upayakan hal itu agar segera tercapai,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mencopot Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Medan, dr Edwin Effendi dari jabatannya. Alasannya, Edwin lambat dalam merespon perintah perbaikan penanganan penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

Hal itu dibenarkan Bobby Nasution ketika ditanya wartawan saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kantor Lurah Sidorame Timur, Medan Perjuangan, Jumat (23/4). Menurut Bobby, pencopotan jabatan Kadis kesehatan ini sebagai langkah percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Medan.

“Saya sudah ingatkan berkali-kali soal Covid-19 ini, dan telah jadi program utama kita untuk segera diselesaikan. Sejak awal-awal saya dilantik, masalah kesehatan juga sudah jadi persoalan yang menumpuk,” kata Bobby.

Menantu Presiden Joko Widodo ini mengaku, dirinya sudah berkali-kali meminta Edwin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan untuk melakukan pendataan dan penanganan yang baik terhadap penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Akan tetapi, permintaan yang telah disampaikannya berkali-kali itu tak kunjung diindahkan oleh Edwin Effendi.

Setelah ini, Bobby pun berharap para jajarannya bisa mengikuti kerja cepat yang dilakukannya. Bila tak sanggup, maka jabatan yang diemban masing-masing pejabat yang akan menjadi taruhannya. “Jadi ini untuk percepatan kita saja, agar persoalan kesehatan, terutama saat ini Covid-19 bisa lekas diatasi,” ucapnya.

Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Edwin, Pemko Medan pun telah menunjuk Wakil Direktur RSUD Pirngadi, Syamsul Nasution sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bobby juga mencopot Hermanto dari jabatan Lurah Sidorame Timur dan Dina Simanjuntak dari jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan di Kelurahan Sidorame Timur. Hal itu dilakukan saat Bobby melakukan sidak ke kantor Kelurahan Sidorame Timur, Jumat (23/4) kemarin. Saat itu juga, Bobby langsung mencopot lurah setempat karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga.

Saat itu, Bobby Nasution datang bersama rombongannya ke Kelurahan Sidorame Timur setelah mendapatkan laporan warga soal adanya pungli yang dilakukan oknum kelurahan Sidorame Timur. Tampak Bobby masuk dan menjumpai Lurah Hermanto serta Kasi Pembangunan Dina Simanjuntak. Bobby langsung menanyakan soal laporan warga tersebut kepada Lurah. “Ada kutipan-kutipan, Pak?” tanya Bobby.

Hermanto mengelak. Ia mengaku tak ada pungli yang dilakukan di kelurahan yang dipimpinnya. “Nggak ada,” jawab Hermanto.

Bobby menjelaskan kepada Hermanto, jika dirinya menerima laporan adanya kutipan liar yang terjadi di kelurahan tersebut. “Masyarakat melapor ke saya ada kutipan-kutipan katanya,” ujar Bobby yang kemudian tetap dibantah Hermanto jika tidak ada pungli di kelurahannya.

Bobby pun kesal dan memutar rekaman bukti pungli yang diterimanya dari masyarakat. “Saya sudah terima loh Pak, saya ini ada rekamannya, kalian itu minta-minta uang,” ucap Bobby.

“Nggak ada Pak, saya minta-minta uang,” jawab Hermanto lagi.

Bobby kembali menjelaskan, jika pihak Kelurahan Sidorame Timur telah memerintahkan kepala lingkungan (kepling) untuk meminta uang kepada masyarakat dengan nilai nominal yang bervariasi. Namun, Hermanto masih tidak mengakuinya.

Tak lama kemudian, salah satu kepling tiba di kantor kelurahan dan langsung menjelaskan persoalan pungli itu di depan Bobby dan Lurah. Kepling tersebut mengakui, jika selama ini lurah meminta uang di atas Rp50 ribu untuk mengurus perihal surat-menyurat.

Mendengar pengakuan salah satu keplingnya, Hermanto pun mulai terbuka. Namun, dia tetap mengaku tidak pernah meminta nilai nominal tersebut. “Saya nggak pernah minta sampai segitu,” akunya.

“Berarti pernah, kan?” tanya Bobby.

“Seikhlasnya Pak kalau dikasih. Saya jujur Pak, kalau dikasih saya terima. Kalau nggak dikasih, ya sudah. Bukan saya patok-patok,” jawab Hermanto lagi.

Bobby yang mendengar itu langsung memerintahkan stafnya untuk menghubungi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan. Dia pun memerintahkan agar Lurah serta Kasi Pembangunan di Kelurahan Sidorame Timur langsung dicopot. “Suruh ganti saja bapak ini, suruh berhentikan lurahnya sama ibu ini (Kasi Pembangunan) juga. Kok seperti itu kinerjanya,” sebut Bobby.

Saat diwawancarai, Bobby menyebutkan jika kejadian tersebut sangat membuatnya kesal. Dia mengatakan, perbuatan itu tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh para pelayan masyarakat. “Ini luar biasa loh ini tadi. Lurahnya menyatakan langsung nggak minta segitu, tapi ya kalau dikasih (diambil). Itu nggak boleh, mana boleh. Kita sebagai pelayan sudah (digaji negara), sudah jelas semuanya. Sudah kita berhentikan lurahnya tadi. Nggak ada cerita yang minta-minta uang, kita berhentikan,” ujar Bobby.

Sementara itu, Hermanto mengaku mendukung program Bobby. Dia tetap berkeras mengaku tak melakukan pungli. Meski demikian, dia mengaku menerima keputusan Bobby.

“Saya mendukung sih program Pak Wali untuk buat Medan supaya lebih maju. Tapi kalau saya yang dituduhkan saya yang meminta kepada masyarakat, saya keberatan. Kalau memang saya meminta kepada masyarakat, nggak mungkin saya delapan tahun jadi lurah di sini,” kata Hermanto.

Ia pun menduga, jika ada oknum masyarakat yang tidak menyukainya. “Mungkin ya, mungkin masyarakat nggak suka lagi, sama saya nggak masalah. Saya nggak pernah minta duit. Kalau dikasih, saya terima. Kalau nggak dikasih, ya sudah,” pungkasnya.

SKU Jadi Sarang Pungli

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution mengapresiasi langkah yang dilakukan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. “Kita Apresiasi Wali Kota Medan dalam menindak pungli yang ada, khususnya di kalangan ASN,” kata Mulia.

Hal ini, kata Mulia, sekaligus sebagai bukti nyata bahwa praktik-praktik pungli di Kota Medan masih sangat marak terjadi. Ia berharap, kejadian ini menjadi contoh bagi aparatur Pemerintah Kota Medan agar tidak lagi melakukan pengutipan dalam bentuk apapun, khususnya dalam masa pandemi yang saat ini telah memukul perekonomian masyarakat. “Masyarakat sudah susah, jangan lagi ditambahkan kesusahannya,” cetusnya.

Ia pun kemudian turut menyoroti soal pendataan UMKM yang hingga hari ini terus digulirkan dan tergolong lambat dalam pendataannya. Apalagi dalam salah satu syarat, masyarakat harus memiliki surat keterangan usaha (SKU) dari Kelurahan. Hal ini pun menjadikan pengurusan SKU di Kelurahan menjadi sarang pungli.

“Ternyata sekarang ini yang menjadi persoalan. Itu adanya, pengutipan untuk mengeluarkan surat keterangan usaha. Untuk itu, kita meminta kepada seluruh element, untuk mendukung program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, terkhusus untuk bantuan UMKM, karena ini jalan satu-satunya untuk menggerakan roda ekonomi dalam masa pandemi,” tutupnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini siswa sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Medan, memasuki masa libur bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Meski libur, namun para siswa tetap dibebani tugas secara daring oleh gurunya.

Hal ini menuai protes dari orangtua siswa Fahrul, orangtua siswa di SD Negeri 064037 Medan Tembung, mengaku heran dengan sistem pendidikan di sekolah saat ini. Pasalnya, meski anaknya sedang menjalani libur puasa Ramadan, namun guru masih saja memberikan tugas secara daring kepada anaknya.

“Katanya libur Ramadan dari tanggal 13 April sampai Hari Raya Idul Fitri. Tapi kok masih ada saja di kasih tugas daring? Berarti namanya bukan liburlah, tapi belajar daring. Ya sama saja seperti hari-hari sekolah, belajar daring juga, di kasih tugas, di kasih materi pelajaran juga melalui grup WA,” kata Fahrul.

Berbeda dengan sebelum adanya pandemi Covid-19, saat siswa libur sekolah, para siswa tidak diberikan tugas ataupun materi pelajaran. Adapun tugas yang dibebankan kepada siswa selama libur, diberikan sebelum memasuki masa liburan untuk dikumpulkan saat masa belajar kembali aktif usai masa libur. “Tapi ini, waktu liburan pun di kasih tugas, alasannya disuruh kasek (kepala sekolah). Jadi dimanalah peran Disdik dalam hal ini? Kok ada kasek yang suka-suka hatinya menyuruh gurunya memberi tugas ke siswa di saat siswanya libur. Orangtua siswa kan juga butuh libur di masa libur Ramadan begini, bukan enak mengajari anak pakai sistem daring selama ini,” cetusnya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM tak bersedia dikonfirmasi. Berkali-kali Sumut Pos menghubunginya via seluler, Adlan tak kunjung mengangkat sambungan telepon.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala mengaku heran dengan kebijakan yang diambil kepala sekolah dengan menyuruh para guru untuk memberikan tugas atau materi pelajaran kepada para siswa di saat mereka sedang menjalani libur Ramadan. Dia juga mempertanyakan peran Dinas Pendidikan dalam hal ini.

Sebab katanya, Dinas Pendidikan harus mengetahui kebijakan yang diambil oleh setiap kepala sekolah, khususnya bila berbeda drngan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan. “Ke mana ini dinas pendidikannya? Tolong Kadisdik kasih tahu itu kepala-kepala sekolah. Mereka harus bisa membedakan mana libur yang betul-betul libur, dan mana belajar daring. Kalau begini caranya ya bukan libur namanya, tapi belajar dari rumah atau daring. Tolonglah, Disdik jangan plin-plan. Kalau libur ya libur, kalau belajar ya belajar,” tegasnya.

Rajuddin juga meminta kepada setiap kepala sekolah agar dapat memperhatikan nasib para guru yang ada di sekolahnya, khususnya para guru honorer. Sebab, bila para guru tetap harus memberikan materi pelajaran kepada para siswa di saat libur, maka bisa disebutkan jika sekolah telah merampas hak libur para guru.

“Khususnya bagi mereka yang hanya guru honorer, di saat libur Ramadan seperti ini biasanya mereka menyempatkan diri untuk mencari penghasilan tambahan seperti menerima tempahan kue lebaran, dan banyak pekerjaan lainnya. Mengingat mereka ini kan tidak punya THR maupun gaji ke-13 seperti PNS, masak kesempatan seperti ini pun tidak diberikan kepada mereka,” tambahnya.

Selain itu, Rajuddin juga meminta kepada Disdik untuk memberikan sanksi tegas kepada setiap sekolah yang mewajibkan para guru untuk datang ke sekolah setiap harinya du saat libur Ramadan seperti saat ini.

Ditegaskannya, Surat Edaran Sekda Kota Medan 800/560 tentang ‘Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1442 H bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan’ tidak dapat diberlakukan bagi para guru Non ASN ataupun para guru Honorer.

“Judul suratnya saja sudah jelas sekali, yaitu penetapan jam kerja pada Bulan Ramadan 1442 H bagi ASN. Sekali lagi bagi ASN, artinya pegawai Non ASN tidak wajib untuk mematuhi surat edaran itu. Apalagi disisi lain, guru ASN pun biasanya dibedakan dengan ASN lainnya. Sebab, guru ASN mengikuti jadwal libur pada kalender pendidikan, bukan pada kalender umum,” pungkasnya. (map)