28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 343

STIKes Mitra Husada Medan Go Akreditasi Internasional

UNGGUL: Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD (3 kiri) menyerahkan sertifikat APT unggul dari BAN-PT pada Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan Dr Imran Saputra Surbakti MM di kantor LLDikti Wilayah I, Kamis (24/10).

SUMUTPOS.CO – DIREKTUR Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Prof Ari Purbayanto PhD menetapkan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) unggul bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan.

Peringkat APT ini berlaku dari 22 Oktober 2024 dengan 22 Oktober 2029. APT unggul ditetapkan pada surat keputusan BAN-PT nomor: 1970/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2024.

Sertifikat APT unggul ini diserahkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD menyerahkan sertifikat kepada Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan Dr Imran Saputra Surbakti MM didampingi Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr Siti Nurmawan Sinaga MKes di kantor LLDikti Wilayah I, Kamis (24/10).

Prof Saiful Anwar Matondang MA PhD menyampaikan selamat atas pencapaian STIKes Mitra Husada Medan yang meraih APT unggul. Ia berharap perguruan tinggi ini dapat melanjutkan dengan akreditasi internasional.

Dr Imran Saputra Surbakti MM menyambut positif saran untuk mengikuti akreditasi internasional. Untuk itu, lanjut dia, STIKes Mitra Husada Medan berupaya memenuhi syarat untuk akreditasi internasional.

”Tentunya dibutuhkan kerja sama internasional dengan lima negara. Dosen kita mendapat kesempatan mengajar ke tempat lain di luar negeri,” ujarnya.

Selain itu terdapat mahasiswa internasional yang kuliah di STIKes Mitra Husada Medan. ”Demikian persyaratan lainnya untuk mengikuti akreditasi internasional. Menurut kepala LLDikti Wilayah I, dalam setahun kedepan sudah dapat mengikuti akreditasi internasional,” kata Dr Imran Saputra Surbakti MM.

Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan berterima kasih atas kolaborasi dan dukungan semua pihak sehingga STIKes Mitra Husada Medan meraih APT unggul. Bahkan Mitra Husada Medan menjadi STIKes pertama di Indonesia yang berhasil meraih APT unggul tersebut.

”Kita menorehkan tonggak sejarah sebagai satu-satunya STIKes mendapatkan raihan APT unggul. Kita bersyukur,” katanya.

Dr Imran Saputra Surbakti MM menambahkan bahwa kepala LLDikti Wilayah I benar-benar memberikan support dan memberikan solusi terbaik. ”Beliau tetap membagi waktu sehingga STIKes Mitra Husada Medan bisa meraih APT unggul. Terima kasih atas semua dukungan pada STIKes Mitra Husada Medan,” katanya. (dmp)

Terima Audiensi Jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI, Plt Wali Kota Medan Berharap Terjalin Sinergitas dan Berikan Pelayanan Terbaik

AUDIENSI: Plt Wali Kota Medan Aulia Rachman saat menerima audiensi jajaran kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Wali Kota Medan Aulia Rachman menerima audiensi jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (23/10/2024).

Selain bersilaturahmi kehadiran jajaran kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI ini juga menyampaikan program kerja.

Dalam pertemuan itu, Aulia Rachman mengucapkan selamat datang ke Balai Kota. Tentunya kunjungan ini suatu kehormatan bagi Pemko Medan. Ke depannya diharapkan dapat terus terjalin sinergitas diantara keduanya.

“Selamat datang ke Balai Kota, semoga sinergitas antara Pemko Medan dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI dapat terus terjalin,” ucap Aulia Rachman.

Plt Wali Kota Medan juga menyampaikan agar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Terlebih, bagi warga negara lain yang membutuhkan pelayanan dari jajaran kantor yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Medan tersebut.

“Kami berpesan agar keluarga besar Kantor Imigrasi bisa melayani masyarakat dengan baik. Karena, itu juga akan menjadi cerminan bagi yang menerima pelayanan tersebut dan menunjukkan bahwa kita bisa bekerja dengan baik sesuai yang diharapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan Wahyu Hidayat yang hadir bersama Kabag Tata Usaha, Elfaiz Lubis dan Kabid Inteldak, Josua Pahala Simanjuntak serta Fadlun Maros merasa terhormat dengan sambutan yang diberikan Plt Wali Kota Medan dalam menyambut kehadiran mereka.

“Selain bersilaturahmi semoga pertemuan ini menjadi motivasi kami untuk terus bersinergi dengan Pemko Medan dan penyemangat kami dalam. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya warga kota Medan,” ujarnya. (ila)

Nyalakan Mimpi Keluarga Prasejahtera, Insan PLN Beri Bantuan Pemasangan Listrik Gratis

Manager UP3 Pematang Siantar, Hasudungan Siahaan melakukan penyalaan listrik disaksikan oleh Erikson dan istri selaku penerima bantuan.

SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-79, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara turut melaksanakan penyalaan listrik serentak melalui program Light Up The Dream (LUTD), Rabu (23/10/2024).

Melalui program ini, PLN ingin mewujudkan mimpi Kepala Keluarga (KK) pra sejahtera di seluruh Indonesia untuk mendapatkan listrik.

Program ini merupakan inisiatif insan PLN untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu agar dapat menikmati fasilitas listrik secara mandiri di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Salah satu penerima manfaat program ini, Erikson Agustin P, warga Jalan Bahkora II, Pematang Marihat, Pematangsiantar, Sumatera Utara, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan sambungan listrik dari PLN. Selama ini, Erikson dan keluarganya harus bergantung pada aliran listrik dari rumah orang tuanya karena keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak mampu untuk memasang listrik sendiri.

“Terima kasih PLN telah memberikan bantuan (penyambungan) listrik kepada kami. Semoga listrik yang diberikan bisa bermanfaat bagi kami dan semoga PLN semakin maju,” ujar Erikson.

Dengan adanya bantuan ini, Erikson kini memiliki harapan baru agar kehidupannya dapat lebih baik berkat hadirnya listrik di rumahnya.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Agus Kuswardoyo, menyampaikan bahwa penyalaan serentak ini melibatkan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Sumatera Utara, diantaranya UP3 Pematang Siantar, UP3 Nias, UP3 Sibolga, UP3 Medan Utara, UP3 Lubuk Pakam, UP3 Rantauprapat, dan UP3 Binjai.

Diharapkan program ini dapat terus dilanjutkan agar semakin banyak masyarakat yang terbantu dan kehidupan mereka menjadi lebih baik.

“Melalui program Light Up The Dream, PLN telah berhasil melakukan penyalaan serentak sambungan listrik gratis kepada 79 keluarga tidak mampu. Ini merupakan wujud kepedulian PLN kepada masyarakat yang kurang mampu, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup mereka,” kata Agus.

Program Light Up The Dream menjadi simbol hadirnya BUMN di tengah masyarakat, terutama dalam memaknai Hari Listrik Nasional dengan memberikan akses listrik yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang kurang mampu. (ila)

Korupsi Alih Fungsi Hutan Tele, Mantan Camat Harian Divonis 16 Bulan Penjara

SIDANG: Mantan Camat Harian, Waston Simbolon terdakwa kasus korupsi menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (24/10). AGUSMAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Camat Harian, Waston Simbolon divonis hakim 16 bulan penjara. Dia terbukti bersalah korupsi alih fungsi, pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Majelis hakim diketuai As’ad Rahim Lubis dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa Waston diyakini melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Waston Simbolon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan,” tegasnya dalam sidang di ruang Cakra 7 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (24/10).

Selain itu, hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Hakim tidak menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara, karena hakim menilai Waston tidak ada menikmati hasil kerugian keuangan negara.

Bagi hakim, hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tipikor. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Usai membacakan putusan, selanjutnya hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejatisu, dan terdakwa untuk berpikir-pikir terkait mengajukan upaya hukum banding atau tidak.

Putusan hakim diketahui lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelmnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp100 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Diketahui, perkara yang menyeret Waston ini merupakan hasil pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, sebelumnya.

Akibat perbuatan korupsi secara bersama-sama tersebut, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp32.740.000.000, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut. (man/han)

Sebanyak 30.884 Pemilih Disabilitas Tercatat Dalam DPT Pilgub 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan sebanyak 10.771.496 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan sebanyak 10.771.496 Daftar Pemilih Tetap (DPT), Dari jumlah tersebut, nantinya akan ada sebanyak 30.884 pemilih disabilitas yang akan ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya di Pilgub Sumut 2024.

Hal itu dikatakan Komisioner KPU Sumut Divisi Data dan Informasi, Frendyanus Rahmat Zebua, ketika memberikan keterangannya, Kamis (24/10/2024)

Ia mengatakan dengan jumlah DPT tersebut berasal dari 33 kabupaten/kota yang berada di Sumut dan akan ada puluhan ribu pemilih disabilitas saat Pilkada Serentak 2024 mendatang.

“Dari jumlah totalnya, nantinya akan ada 30884 pemilih disabilitas,”.

Frendyanus menjelaskan, bahwa akan ada 6 kategori pemilih disabilitas seperti pemilih disabilitas fisik, pemilih disabilitas intelektual, pemilih disabilitas mental.

“Tiga di antaranya lagi seperti pemilih disabilitas sensorik yaitu pemilih tuna rungu, tuna wicara dan tuna netra,” jelasnya.

Adapun jumlah masing masing pemilih disabilitas yakni pemilih disabilitas fisik sebanyak 12824 atau 0.0012 persen, pemilih disabilitas intelektual 2385 atau 0.0002 persen.

Pemilih disabilitas mental 5250 atau 0.0005 persen, pemilih tuna wicara 5733 atau 0.0005 persen, pemilih tuna rungu 1565 atau 0.0001 persen dan terakhir pemilih tuna netra 3124 atau 0.0003 persen,” ucapnya.

Frendy juga mengatakan bahwa nantinya saat pencoblosan di Tempat Pemilihan Suara (TPS) pemilih disabilitas turut bisa didampingi keluarga.

“Sama aja (lokasi TPS) dan di TPS yang sama dengan pemilih yang lainnya. Bila perlu nanti pemilih disabilitas bisa didampingi keluarga,” ucapnya.(san)

Dinas Ketapang Sumut Beri Program Oplah Bagi Petani di Sumut

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketapang dan Holtikulura Sumut, Muhammad Juwaini

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyediakan program Optimalisasi Lahan (Oplah) guna mengantisipasi kondisi pertanian di musim hujan seperti saat ini.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketapang dan Holtikulura Sumut, Muhammad Juwaini saat memberikan keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Ia mengatakan program tersebut siap dilakukan jika proses pertanian terganggu saat musim hujan.

“Ya terimakasih, kami dari Dinas Ketapang Sumut sekarang ini mempunyai program Oplah yaitu optimalisasi lahan,” ujarnya.

Kemudian Juwaini mengatakan program tersebut bertujuan untuk memperluas lahan tanam bagi para petani. “Oplah itu untuk meningkatkan luas lahan tanam bagi para petani, kita harapkan program itu bisa berjalan,” tuturnya.

Dirinya berharap agar program tersebut bisa berdampak dan pangan di Sumut bisa stabil.

“Di musim hujan ini harapan kita juga sangat berdampak pada pertanaman dan pangan, semoga bisa program ini bisa berdampak juga,” ucapnya.(san/han)

Dua Fraksi Belum Lapor, Paripurna Pembentukan AKD DPRD Kota Medan Ditunda

Ruang lobi gedung DPRD Kota Medan.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Medan yang awalnya dijadwalkan untuk digelar pada Jumat, 25 Oktober 2024 terpaksa kembali ditunda. Pasalnya, saat ini masih ada dua partai politik (parpol) yang belum menyampaikan laporan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) nya ke Sekretariat DPRD Kota Medan.

“Paripurna besok (Jumat) ditunda, belum ditentukan kapan selanjutnya paripurna pembentukan Fraksi dan AKD akan digelar,” ucap Ketua DPRD Kota Medan sementara, Wong Chun Sen, Kamis (24/10/2024).

Dikatakan Wong, paripurna tersebut hanya bisa digelar bila partai politik telah melengkapi susunan komposisi fraksi-fraksi.

“Paripurna itu bisa digelar kalau sudah lengkap fraksi-fraksi nya, dan saat ini masih ada dua parpol lagi yang belum melapor, yakni PDIP dan Gerindra. Untuk itu kita tunda paripurnanya,” ujarnya.

Wong menerangkan, pada prinsipnya tidak ada aturan batasan waktu dalam pembentukan AKD. Namun, pihaknya tetap mengupayakan untuk melakukannya dalam waktu dekat.

“Periode (2019-2024) lalu juga lebih dari dua bulan pembentukan AKD nya, bahkan periode sebelumnya sampai tiga bulan. Namun kita tidak ingin seperti itu, makanya kita surati parpol untuk segera menyampaikan komposisi fraksinya,” katanya.

Saat disinggung apa yang menyebabkan parpol lama mengirimkan komposisi fraksinya, Wong mengaku bahwa hal itu merupakan kewenangan internal parpol. Namun salah satunya, karena saat ini mayoritas kewenangan penentuan komposisi fraksi ada di DPP masing-masing parpol.

“Jadi kalau dulukan komposisi fraksi itu bisa dikeluarkan oleh DPD (pengurus partai tingkat provinsi), namun sekarang kebanyakan harus DPP (pengurus partai tingkat pusat) yang memutuskan. Kalaupun ada DPD yang mengeluarkan, itu cuma beberapa parpol saja. Saya kira itu yang membuat lama waktunya, karena menunggu putusan dari DPP itu,” ungkapnya.

Wong mencontohkan seperti Partai Gerindra. Seperti diketahui, Prabowo Subianto baru dilantik menjadi Presiden. Dengan begitu, kemungkinan besar semua putusan DPP Gerindra belum ditandatangani.

“(Presiden Prabowo) baru dilantik kemarin, pasti belum ditandatangani kan. Pastinya semua berproses, hanya menunggu waktu saja,” tuturnya.

Untuk PDIP sendiri, Wong menyebutkan bahwa pada Sabtu, 26 Oktober 2024 nanti akan digelar rapat kerja khusus (Rakersus) di internal PDIP.

“Kemungkinan setelah Rakersus baru ada komposisi fraksi serta nama pimpinan defintif PDIP untuk DPRD Kota Medan. Oleh karena itu, kemungkinan bulan November 2024 juga baru bisa kita bentuk AKD DPRD Kota Medan. Makanya kita tunggu saja ya,” tutupnya.
(map)

Rakorpem Pemkab Langkat Bahas Isu Penting

RAKOR: Jajaran ASN Pemkab Langkat yang mengikuti Rakoorpem di ruang pola kantor bupati.(Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Penjabat Bupati Langkat, Faisal Hasrimy memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) kabupaten yang membahas sejumlah isu penting yang tengah dihadapi daerah di ruang pola, Rabu (23/10/2024). Jajaran ASN, forkopimda, penyelenggara pemilu juga ikut dalam Rakoorpem tersebut.

Faisal menekankan pentingnya Rakorpem sebagai forum koordinasi antar instansi untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

“Berbagai isu strategis seperti infrastruktur, ketahanan pangan, keamanan, serta pengelolaan lingkungan menjadi fokus pembahasan Rakorpem kali ini,” ujar Faisal Hasrimy.

Salah satu perhatian utama dalam Rakorpem tersebut adalah penanganan banjir di sejumlah kecamatan yang rawan terdampak tingginya curah hujan dalam beberapa bulan terakhir. Pemkab Langkat, menurut Faisal, akan mempercepat program mitigasi bencana untuk meminimalisir dampak banjir terhadap warga.

Selain itu, Rakorpem juga membahas kesiapan menghadapi Pilkada serentak, pengendalian inflasi daerah, serta pengembangan sektor pariwisata.

“Kita memasuki tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Langkat. Sebagai ASN, kita harus menjaga netralitas dan integritas, serta mendukung pelaksanaan Pilkada yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia,” tegas Faisal.

Faisal juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk bekerja lebih proaktif dalam menghadapi tantangan yang ada, seraya memastikan sinergi antar sektor pemerintahan berjalan dengan baik.

“Kolaborasi dan komunikasi yang efektif adalah kunci agar setiap program pemerintah dapat terealisasi secara maksimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Rakorpem ini diharapkan mampu mendorong implementasi kebijakan yang efektif demi kesejahteraan masyarakat Langkat dan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. (ted/han)