Gubsu: Tak Ada Alasan Menolak Vaksin COvid-19, Jatah Vaksin Tergantung Kondisi

7 January 2021 08:42 AM

Vaksin-tiba-di-Gudang-dinkes — ABADIKAN: Sejumlah wartawan foto mengabadikan vaksin Covid-19 saat tiba di gudang milik Dinas Kesehatan Sumut, Jalan HM Yamin Medan, untuk disimpan sebelum didistribusikan ke daerah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Vaksin Covid-19 buatan Sinovac sebanyak 40 ribu dosis, saat ini masih disimpan di gudang milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, Jalan HM Yamin, Medan. Namun, belum diketahui berapa jatah masing-masing kabupaten kota di Sumut. Karenanya, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi terlebih dulu ingin memastikan kondisi riil perkembangan Covid-19 di semua daerah se-Sumut.

ABADIKAN: Sejumlah wartawan foto mengabadikan vaksin Covid-19 saat tiba di gudang milik Dinas Kesehatan Sumut, Jalan HM Yamin Medan, untuk disimpan sebelum didistribusikan ke daerah.

“Besok saya akan rapat dengan bupati dan wali kota se-Sumut secara virtual. Isinya, memberikan informasi kondisi terkini Covid-19 yang berkembang di Sumut dan kabupaten kota agar tau persis apa yang terjadi secara riil di daerahnya masing-masing,” kata Edy saat mengikuti rapat virtual bersama Presiden RI Joko Widodo tentang penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di Sumut, Rabu (6/1).

Kepada presiden, Edy melaporkan kondisi penanganan Covid-19 di Sumut. Hingga 5 Januari 2021, kasus aktif mencapai 2.064, kasus sembuh 15.836 atau 85,2 %. Angka kesembuhan Sumut berada di atas rata-rata nasional yakni 83 %. Sementara itu total kasus konfirmasi mencapai 18.586. “Kami berharap ini segera membaik, sedapat mungkin kami akan berbuat yang terbaik,” harapnya.

Usai rapat, Gubsu kembali menekankan segera mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se Sumut hari ini menindaklanjuti arahan presiden. Secara khusus terkait vaksinasi, Edy menyatakan bahwa Pemprov Sumut siap mendistribusikan vaksin yang ada ke kabupaten dan kota di Sumut sembari menunggu data pengalokasian ke daerah masing-masing.

Sehingga target vaksinasi di Sumut yang rencananya dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 bisa terealisasi. “Terkait akomodasi vaksin sudah memadai untuk di Sumut. Sehingga proses tanggal 14 Januari, bila BPOM mengizinkan, maka kita akan running untuk melakukan vaksin kepada orang-orang yang sudah terdaftar oleh kepala dinas kesehatan,” terangnya.

Gubsu juga kembali tegaskan, ia siap menjadi orang pertama di Sumut yang akan disuntikkan vaksin tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukannya sebagai kegiatan sosialisasi sekaligus contoh bagi masyarakat bahwa pentingnya vaksinasi Covid-19. Sehingga ia berharap nantinya tak satu pun tenaga kesehatan (nakes) maupun masyarakat lainnya yang menolak ketika hendak divaksin. “Ini tidak ada penolakan. Ini kewajiban. Jadi kewajiban bagi tenaga kesehatan. Makanya diawali oleh gubernur. Kalau gubernur tidak menolak, maka yang lain tidak boleh menolak,” katanya.

Vaksinasi dilakukan bertujuan agar pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia terkhusus Sumut, bisa berakhir. Dan harapannya segala aktivitas masyarakat bisa kembali normal seperti sebelumnya. “Kalau tenaga kesehatan, gubernur, kepala daerah harus divaksin maka semua harus divaksin. Sehingga menjadi harapan kita semua, Covid-19 bisa selesai,” katanya.

Ditambahkannya, bila di tengah masyarakat terjadi penolakan maka dipastikan kelompok masyarakat itu ingin mengorbankan keselamatan orang lain. Namun, ia berharap hal itu tidak terjadi di Sumut. “Secara regulasi, tidak ada alasan untuk menolak. Saya atau masyarakat di Sumut, kalau ada rakyat Sumut yang menolak berarti mengorbankan orang lain. Dari undang-undang kesehatan pasti ada sanksi. Tapi nggak usahlah ada sanksi-sanksi itu. Semua harus menyadari bahwa vaksin ini untuk keselamatan bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan jumlah total vaksin hingga Januari sebesar 5.800.000 vaksin, Februari diharapkan 10.450.000, Maret berjumlah 13.300.000 vaksin harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasi di daerah. “Makanya saya minta kesiapan kita dalam rangka vaksinasi agar dicek dan dikontrol para Gubernur,” ujar Presiden.

Presiden juga mengharapkan yang pertama mengawali vaksinasi di tingkat provinsi adalah gubernur. Masyarakat juga diharapkan diberi pemahaman penuh mengenai vaksinasi. Kepala daerah juga diharapkan terus menggencarkan 3T (test, tracing dan treatment). Hal ini perlu dilakukan lantaran berdasarkan survei, motivasi masyarakat yang menjalankan protokol kesehatan masyarakat cenderung berkurang. “Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur agar menggencarkan kembali masalah terkait kedisiplinan protokol kesehatan, karena surveinya memang disiplin protokol kesehatan menurun,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan logistik vaksinasi aman. Diharapkan vaksinasi tidak dijalankan sekaligus. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak seperti demam pada seluruh tenaga kesehatan. Maka diharapkan dilakukan sebanyak 2 tahap.

“Tahapan vaksinasi di setiap titik jangan sekaligus seluruh tenaga kesehatan, tolong kepala daerah dilakukan di setiap titik 2 tahap tidak sekaligus,” ujarnya.

Sumut Sudah Siap

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit menyampaikan, Sumut sudah siap melakukan vaksinasi. Untuk cold storage sebagai tempat penyimpanan vaksin di kabupaten/kota, pihaknya sudah meninjau dan tidak menemukan masalah. Begitu pula dengan tenaga yang melakukan vaksinasi, Alwi menyampaikan, sampai saat ini sudah ada 1.500 tenaga yang siap bertugas. Selanjutnya pihaknya akan melatih 1.000 orang lagi untuk tenaga vaksinasi. “Persiapan untuk vaksinasi, Alhamdulillah, tidak ada masalah,” kata Alwi.

Mengenai teknis distribusi vaksin ke kabupaten kota di Sumut, Alwi mengaku masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Karenanya, kata Alwi, pihaknya selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari pemerintah pusat. “Kita masih menunggu pendistribusian vaksinnya ke kabupaten/kota di Sumut, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Karena begini, 1 koli itu terdiri dari 1.960 dosis dan yang dikirim ada 21 koli. Sementara, jumlah daerah yang ada 33 kabupaten/kota, sehingga kemungkinan besar akan dibuka 1 koli,” ungkap Alwi.

Dikatakannya, selain gubernur, kemungkinan nantinya unsur pimpinan juga akan divaksin tetapi tetap mempertimbangkan faktor usia. “Jadi, yang pasti saya (divaksin). (Unsur pimpinan) nanti akan dikomunikasikan dulu. Namun, alokasinya dari pusat di aplikasi PeduliLindungi. Masing-masing kita akan menerima SMS dan akan dapat pemberitahuan apakah kita termasuk yang mendapatkan vaksin atau tidak,” kata dia.

Mengenai rencana penyuntikan vaksin perdana pada 14 Januari mendatang, Alwi menyebutkan, kemungkinan kalau tidak di Rumah Dinas Gubernur Sumut atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. “Terkait itu sangat dinamis melihat perkembangan nantinya,” ucap dia.

Alwi mengaku, kesiapan cold storage atau alat pendingin untuk menyimpan vaksin Covid-19 di kabupaten/kota tidak ada masalah. “Kita sudah meninjau beberapa daerah yang dilakukan secara acak dan dikhawatirkan bermasalah. Dari hasil peninjauan sudah oke, tidak ada masalah,” cetusnya.

Disinggung tahap 2 program vaksin corona nantinya, Alwi menuturkan telah melakukan berbagai persiapan salah satunya terkait anggaran. “Kita sudah ada anggaran untuk itu (tahap 2), penambahan. Termasuk, juga kesiapan sumber daya manusianya (SDM). Saat ini SDM untuk tahap 1 sekitar 1.500 nakes (tenaga kesehatan). Makanya, pada tahap 2 nanti ditambah dan sedang dilatih 1.000 nakes,” tutur dia.

Ia menyatakan, vaksinasi tahap 1 ini menjadi pembelajaran penting. Dia tidak khawatir jika terjadi penolakan lagi pada tahap 2, apabila pada tahap 1 seperti yang diharapkan berjalan dengan sukses. “Justru masalahnya sekarang vaksinnya tidak banyak, dan itu yang menjadi persoalan. Jika ada pihak-pihak yang menolak vaksinasi ini, ya silahkan saja. Tapi, kalau nanti vaksinasi ini aman dan sesuai yang diharapkan misalnya kebal terhadap virus corona, tentu pastinya masyarakat akan percaya dan kemungkinan tidak ada yang menolak lagi,” papar Alwi.

Terkait kabar vaksin tersebut mendapat penolakan dari beberapa negara karena berdampak terhadap kesehatan, Alwi mengaku, saat ini masih dalam proses persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Kalau BPOM menyatakan tidak (boleh), ya tentu kita juga tidak. Tapi kalau BPOM menyatakan iya, ya tidak ada masalah,” tandasnya.

Sementara, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, tempat pelaksanaan vaksin memang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu, Klinik, Rumah Sakit dan Unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Hanya saja, sambung dia, fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus memenuhi persyaratan. Mulai dari memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi, sarana rantai dingin sesuai dengan jenis vaksin Covid-19 yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada sarana rantai pendingin, dapat menjadi tempat pelayanan vaksinasi Covid-19 namun dikoordinasi oleh puskesmas setempat,” ujar Aris.

(prn)

KPK Sita Mobil Anak Bupati Labura

7 January 2021 08:37 AM

DIPERIKSA: Bupati Labura nonaktif, Kharuddin Syah Sitorus usai diperiksa penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil milik Erni Arianti, anak Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) nonaktif, Kharuddin Syah Sitorus. Penyitaan ini dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labura yang menjerat Kharuddin Syah Sitorus alias Haji Buyung.

“Tim penyidik melakukan penyitaan satu unit mobil dari anak bupati Labura yaitu Erni Arianti, dititipkan di direktorat tahanan dan barang bukti Polda Sumut,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/1).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, penyitaan perlu dilakukan karena mobil tersebut diduga dibeli menggunakan uang dari kontraktor yang mendapatkan proyek di Labuhanbatu Utara. Sehingga hal ini perlu didalami oleh penyidik KPK. “Mobil tersebut diduga pembeliannya menggunakan uang dari kontraktor yang mendapatkan proyek di Labura,” beber Ali.

Penyidik lembaga antirasuah juga turut memeriksa tiga saksi untuk tersangka Khairuddin pada Selasa (5/1). Mereka yakni pegawai Gembira Money Changer Widya Santi Kumari, pemilik/pegawai Deli Megah Valutindo Sally, dan Kepala Cabang Dealer Suzuki Arista Abadi Liwan.

Ali mengungkapkan, Widya dan Sally didalami mengenai pengetahuannya tentang barang bukti yang ada hubungannya dengan kasus ini dan soal adanya proses penukaran uang di money changer terkait dengan perkara. “Liwan dikonfirmasi mengenai adanya pembelian unit kendaraan untuk kepentingan tersangka yang uangnya diduga berasal dari pihak kontraktor,” ujar Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah dan mantan Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 Kabupaten Labuanbatu Utara. Penetapan tersangka terhadap keduanya merupakan pengembangan perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018.

KPK menduga, Khairuddin memberikan suap senilai total SGD 290.000 untuk mengurus DAK pada APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara. Suap tersebut diberikan melalui Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemkab Labuhanbatu Utara, Agusman Sinaga kepada mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan mantan Kepala Seksi DAK Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan pada Kemenkeu, Rifa Surya

Kharuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Puji Suhartono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP. (jpc)

Aktivitas Gunung Sinabung Terus Meningkat, Kubah Lava Semakin Membesar

7 January 2021 08:35 AM

PANTAU: Petugas mengamati aktivitas Gunung Sinabung dari Pos Pemantau. Sepekan terakhir, aktivitas Gunung Sinabung semakin meningkat.

KARO, SUMUTPOS.CO – Sepekan terakhir, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tercatat mengalami peningkatan aktivitas yang cukup signifikan. Hingga saat ini, sedikitnya Sinabung mengalami erupsi sebanyak 8 kali. Terbaru, Selasa (5/1) malam, Sinabung erupsi sebanyak dua kali, namun tinggi kolom abu tidak teramati karena tertutup kabut.

“Tadi (Selasa) malam terjadi dua kali erupsi. Kalau kita lihat, erupsinya lebih besar dari sebelumnya. Kita melihat dari amplitudo kegempaannya, kemungkinan besarn

letusannya cuma tidak dapat kita lihat tinggi kolom abunya karena visual Sinabung tertutup kabut,” kata Kepala Pos Pantau Gunung Api Sinabung, Armen Putra, Rabu (6/1).

Armen menjelaskan, pihaknya melihat sampai saat ini aktivitas Gunung Sinabung masih tercatat cukup tinggi. Dirinya menyebutkan, selain erupsi yang terjadi belakangan ini pihaknya juga masih melihat tingginya aktivitas guguran yang terjadi.

Dia juga mengungkapkan, untuk kondisi saat ini Gunung Sinabung masih didominasi oleh gempa-gempa guguran. Selain itu, dirinya mengatakan, pihaknya juga melihat aktivitas gempa hembusan juga masih ada. “Kita lihat aktivitas Sinabung masih cukup tinggi, dan aktivitas gugurannya juga masih tinggi. Untuk pasokan gas juga masih cukup tinggi, dengan masih adanya gempa-gempa low frekuensi dan gempa hybrid,” katanya.

Lebih lanjut, Armen menjelaskan, pihaknya juga melihat kumpulan kubah lava di puncak Gunung Sinabung semakin membesar dan belum banyak yang jatuh. Dirinya mengatakan, berdasarkan pemantauan secara visual saat ini kubah lava sudah melebihi tinggi dari puncak gunung. (bbs)

Situasi Pandemi Covid-19 Tak Kunjung Membaik, Presiden Ingatkan Potensi Indonesia Lockdown

7 January 2021 08:33 AM

RAPAT: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengikuti rapat penanganan Covid-19 dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Rabu (6/1).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pandemi Covidd-19 di Indonesia belum kunjung membaik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyinggung soal kemungkinan Indonesia lockdown. Hal itu disampaikannya saat berbicara dalam rapat terbatas bersama menteri dan gubernur yang disiarkan dalan live Instagram Sekretariat Presiden, Rabu (6/1).

Mula-mula, Jokowi meminta semua pihak untuk bekerja keras dan mati-matian dalam mengurangi dan menghentikan dampak pandemi. Setelah itu, dia menyinggung perihal survei terakhir yang dilakukan pemerintah. Survei menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin menurun.

“Kaitannya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu turun. Sebab itu saya minta Komite dan Satgas agar ini diberikan tekanan lagi kepada komunikasi publik yang baik lewat televisi,” ujarnya.

Jokowi meminta ada pernyataan pengingat dan penegasan bahwa pelaksanaan 3M itu sangat penting dan harus terus dilakukan. Jokowi meminta para menteri dan gubernur untuk bekerja keras melakukan sosialiasai protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. “Oleh sebab itu kita harus bekerja keras, kerja mati-matian agar 3T dan 3M itu betul-betul bisa dilakukan di lapangan,” imbuh Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengingatkan saat ini sejumlah kota di mancanegara kembali meneraplan lockdown. “Dua hari lalu London lockdown, Tokyo juga sama. Bangkok yang dekat kita juga lockdown. Terakhir, kemarin bukan hanya London saja tapi Inggris juga (lockdown),” ungkap Jokowi.

“Hati-hati ini jadi catatan kita semuanya jangan sampai terjadi lonjakan yang sangat drastis (di Indonesia) sehingga kita dipaksa untuk melakukan (lockdown),” tegasnya.

Lebih lanjut, Jokowi merinci data kasus aktif Covid-19 pada November dan Desember. Pada November, jumlah kasus aktif sebanyak 54.000 kasus. “Pada Desember naiknya drastis sekali menjadi 110.000 kasus. Hati-hati tolong jadi catatan,” kata Jokowi kembali memberikan penekanan. “Masyarakat harus tahu mengenai itu, tidak menakut-nakuti tapi informasinya harus sampai kalau kita harus disiplin, jaga protokol kesehatan,” tegasnya.

Sementara, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, meski ketersediaan vaksin sudah ada di Indonesia. Maak lantas boleh masyarakat mengabaikan protokol kesehatan 3M yakni wajib mencuci tangan, wajib memakai masker dan wajib menjaga jarak.

“Meski sudah ada vaksin, masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” ujar Doni Monardo.

Doni juga meminta narasi vaksin yang dibangun, jangan sampai membuat masyarakat lengah terhadap penerapan protokol kesehatan serta abai terhadap bahaya Covid-19. “Narasi tentang vaksin ini, jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin, itu semuanya akan selesai, tidak. Vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin, itu juga luput dari Covid,” katanya.

Sebagaimana diketahui, vaksinasi akan dilakukan secara serentak dan bertahap di 34 provinsi, diawali pada 13 Januari 2021 oleh Presiden Jokowi. Pada bulan Januari, fokus pelaksanaan vaksinasi adalah di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan dengan ibu kota. Ditargetkan pada bulan Februari, semua sasaran SDM kesehatan sudah selesai divaksinasi. Target sasaran berikutnya akan ditambahkan mengikuti ketersediaan vaksin.

“Sementara Pemerintah, Bapak Menteri Kesehatan sedang berjuang untuk memperbanyak vaksin dalam waktu yang secepat-cepatnya, namun kita lihat jumlah penduduk kita 269-270 juta orang, tidak mungkin divaksin dalam waktu yang bersamaan, butuh waktu,” katanya.

Untuk tahap pertama, vaksinasi akan diberikan pada golongan umur 18-59 tahun. Sementara Usia >60 tahun bisa divaksinasi setelah dikeluarkannya informasi keamanan vaksin dan persetujuan dari BPOM untuk pemberian vaksin pada golongan umur tersebut.

“Penekanan Bapak Presiden setiap rapat, beliau selalu menyampaikan ‘Pak Doni, sampaikan, jangan sampai nanti masyarakat menganggap ada vaksin kita bebas, apalagi tidak semua orang bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Bapak Menkes’,” tuturnya.

Doni menjelaskan, telah terjadi penurunan disiplin di tingkat masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Oleh karenanya, ia meminta kepala daerah mengaktifkan kembali posko terpadu dalam rangka perubahan perilaku.

“Penurunan disiplin ini terjadi semakin lama, semakin bertambah tingkat berkurangnya disiplin. Jadi mohon berkenan, tahun anggaran baru, Bapak/Ibu Bupati/Walikota dan juga Gubernur untuk tersedianya posko mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak, mungkin tingkat kelurahan,” pungkasnya.

PSBB di Jawa dan Bali

Kasus aktif Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 14 persen. Akibatnya, jumlah keterisian tempat tidur ICU rumah sakit membludak hingga 70 persen. Alhasil, pemerintah membatasi kegiatan lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan Covid-19 di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. Berlaku 11 Januari sampai 25 Januari 2021.

Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan usai liburan panjang rata-rata kasus aktif naik 30-40 persen. Kondisi ini akan memberikan tekanan ke RS dan para tenaga kesehatan.

“Apalagi pada kenyataannya event sebelum liburan RS kita sudah sangat penuh,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (6/1). Dia menjelaskan para nakes juga sudah cukup lama dan cukup letih menangani pandemi Covid-19. Sudah lebih dari 500 nakes wafat.

“Saya minta tolong, tolong kita bantu mereka, kita lindungi mereka, kita jaga mereka dengan mengurangi mobilitas dalam 2 minggu mulai 11 Januari,” jelasnya.

“Ini untuk menjaga melindungi mengawal rekan-rekan nakes kita. Sudah cukup 500 yang wafat, jangan lebih banyak lagi,” lanjutnya.

Dia mengingatkan semua orang untuk patuh protokol kesehatan. Dan juga membatasi kegiatan di luar rumah. “Toong bantu mereka (nakes), kurangi mobilitas sejak tanggal 11 selama 2 minggu dan jangan lupa memakai masker. Itu adalah hal yang sangat penting selain mencuci tangan dan menjaga jarak,” tegasnya.

Terpisah, Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan perkembangan kasus positif Covid-19 mingguan memperlihatkan kembali kenaikan kasus. Dan kenaikannya minggu ini sebesar 7,3 persen dibanding minggu sebelumnya. “Jika dilihat dari tren perkembangannya, ICU dan isolasi makin meningkat dan mengkhawatirkan,” kata Prof Wiku dalam konferensi pers virtual, Selasa (5/1).

Di beberapa daerah, keterisian ICU dan Isolasi rumah sakit di daerah melebih 70 persen. Atau tersisa 30 persen saja. Yaitu di sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.

“Hal ini jadi alarm bagi kita bahwa kita sedang dalam keadaan darurat yang ditandai dengan ketersediaan tempat tidur yang semakin menipis,” tegas Prof Wiku.

“Perlu dipahami bahwa masih tersisanya seidikt tempat tidur belum tentu bisa digunakan karena terbatasnya tenaga kesehatan,” jelasnya. (jpc)

Direktur PT TPI Dirikan Koperasi Ilegal, Gelapkan Uang Nasabah Puluhan Miliar

7 January 2021 08:27 AM

SIDANG: The Antonius Fregianto alias Egi, terdakwa kasus penggelapan uang, saat menjalani sidang dakwaan di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (6/1).AGUSMAN/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur PT Timur Property Investindo (TPI), The Antonius Fregianto alias Egi (51), disidang virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (6/1). Warga Jalan Taman Alfa Indah, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ini, didakwa atas kasus penggelapan uang berkedok koperasi.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anita, sekira 2015 lalu, terdakwa Antonius diperkenalkan oleh rekan terdakwa dengan saksi Erwin Soeyanto, membicarakan prospek bisnis property.

“Dalam pertemuan saksi Erwin Soeyanto, Erik Harjono, dan terdakwa Antonius di Gedung East Tower, Lantai 42, Jakarta Selatan, mereka sepakat membentuk koperasi untuk mengumpulkan dana atau mendapatkan dana dari masyarakat,” ungkap Anita di hadapan Hakim Ketua, Immanuel Tarigan.

Lebih lanjut, Anita menjelaskan, pada 12 Mei 2015, berdasar Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris Wita Soemarjono, didirikanlah PT Timur Property Investindo (TPI) oleh saksi Erwin Soeyanto, saksi Erik Harjono, dan terdakwa.

“Pada 4 April 2016, terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Soeyanto dan saksi Erik Harjono, mendirikan Koperasi Jasa Timur Pratama Indonesia, sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Jasa Timur Pratama Inonesia Nomor: 12 tertanggal 4 April 2016 di hadapan notaris Rijul Sudarmadi,” bebernya.

Kemudian, pada Februari 2016, saksi Erwin Soeyanto menyewa gedung Forum Nine di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan maksud membuka Kantor Perwakilan Koperasi Jasa Timur Pratama Indonesia. Sampai akhirnya pada sekira Maret 2016, saksi korban Amelia Kosasih yang sudah mengenal saksi Nelly, yang sebelumnya bekerja sebagai Branch Manager Bank Danamon Medan, menawarkan investasi yang sangat menguntungkan.

“Atas tawaran dari saksi Nelly tersebut, saksi korban Amelia Kosasi, lalu menyimpan dana awal di Koperasi Jasa Timur Pratama Indonesia sebesar Rp1 miliar,” tutur Anita.

Sampai pada Mei 2020, saksi korban Amelia Kosasih, sudah menyimpan dana ke rekening Koperasi Jasa Timur Pratama/Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia capai Rp20.219.383.728. Begitu juga dengan saksi Darius Afrizal Syahputra, sudah menyimpan dana di Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia terhitung sejak September 2016 hingga September 2019, senilai Rp5 miliar.

Namun, terdakwa atas inisiatifnya mengubah nama dari Koperasi Jasa Timur Pratama Indonesia menjadi Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia pada 19 Juli 2018. Kemudian, terdakwa mengalihkan seluruh dana yang tersimpan di rekening BCA ke PT TPI, dan sepengetahuan saksi Erik Harjono dan saksi Erwin Soeyanto selaku Komisaris PT TPI.

“Pengiriman atau pengalihan dana tersebut, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari masyarakat yang menyimpan dana di Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia,” tegas Anita.

Ternyata, terdakwa bersama-sama dengan saksi Erik Harjono dan saksi Erwin Soeyanto, tidak ada memiliki izin usaha (ilegal) dalam kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa selaku Direktur PT TPI bersama-sama dengan saksi Erwin Soeyanto dan saksi Erik Harjono selaku Komisaris, mengakibatkan Amelia Kosasih dan Darius Afrizal Syahputra merugi miliaran rupiah.

“Perbuatan terdakwa diamcam Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) UU No 10 Tahun 1998, tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992, tentang Perbankan, dan Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkas Anita. (man/saz)

Sidang Kasus Ayah Bunuh 2 Anak Tiri, Isteri Minta Suami Dihukum Mati

7 January 2021 08:25 AM

SAKSI: Fathul Zannah, menjadi saksi dalam kasus pembunuhan kedua anak kandungnya di Ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (6/1).AGUSMAN/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fathul Zannah meminta hakim menghukum mati suaminya, Rahmadsyah, yang tega membunuh kedua anaknya IF (10) dan RA (5). Hal itu disampaikan Zannah sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan di Ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (6/1).

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Morgan Simanjuntak, ibu kandung kedua korban ini, mengaku terpukul dan menyesali kelalaiannya mempercayakan sang suami mengasuh kedua korban saat dia bekerja.

“Saya setiap hari kerja, yang jaga anak-anak saya di rumah dia (terdakwa). Saya enggak nyangka sampai seperti itu. Ya saya nyesal percaya sama dia untuk jaga anak-anak di rumah,” ungkap Zannah.

Mendengar pernyataan tersebut, seorang hakim anggota, Mery Dona, kemudian memberi tanggapan bernada kecewa. Dia menyayangkan prihal inisiatif saksi untuk mencari nafkah dan mempercayakan kedua putra kandungnya kepada terdakwa.

“Kalau melihat wajahmu, kamu cantik, enggak sepadan sama suamimu itu. Apalagi sampai kamu yang bekerja, sedangkan dia (terdakwa) di rumah. Kenapa kau percayakan anak-anakmu ke dia, apalagi dia cuma bapak tirinya. Udah seperti ini, tak perlu kau menikah lagi, enggak penting kali laki-laki dalam hidup ini,” tuturnya dengan nada kesal.

Setelah menyampaikan sejumlah pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi, majelis hakim kemudian memberi kesempatan saksi sebagai ibu kandung korban, menyampaikan harapannya untuk mendapatkan keadilan. “Jadi apalah harapanmu setelah kejadian ini, kau maunya dia (terdakwa) dihukum seberat apa?” tanya majelis hakim.

Sembari menahan tangis, Zannah pun menyampaikan harapannya agar terdakwa dihukum mati. “Saya minta dia (terdakwa) dihukum setimpal dengan anak saya. Kalau bisa dia dihukum mati saja,” pintanya.

Menanggapi hal tersebut, terdakwa yang hadir secara virtual dalam persidangan, pun mengaku siap dan akan menerima apabila harus dihukum mati akibat perbuatannya. “Saya terima saja, kalau dibilang menyesal ya menyesal,” kata Rahmadsyah, saat dikonfrontir JPU Chandra Naibaho melalui video call.

Dalam perkara ini, JPU mendakwa Rahmadsyah dengan Pasal 338 KUHPidana, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, atau diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. (man/saz)

Curi Besi Milik PT Waskita, Polsek Rambutan Ringkus 3 Pelaku

7 January 2021 08:22 AM

AMANKAN: Ketiga pelaku pencurian beserta barang bukti pipa besi milik PT Waskita, diamankan di Polsek Rambutan.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kepergok saat melakukan aksi pencurian pipa besi hollow milik PT Waskita, 3 pemuda ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Rambutan, Kota Tebingtinggi. Kini ketiga pemuda tersebut, telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan.

Kapolsek Rambutan AKP H Samosir, melalui Kasubbag Humas Polres Tebingtinggi, AKP Josua Nainggolan, Selasa (5/1) siang, membenarkan adanya kejadian pencurian besi di PT Waskita, yang berada di Jalan Setia Budi, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi.

Josua mengatakan, ketiga pelaku, yakni ASH alias Ari (24), PM alias Manto (20), dan DR alias Dipa (19), merupakan buruh harian lepas (BHL) dan sama-sama tinggal di Jalan Demokrasi, Lingkungan 5, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi.

Dari tangan ketiga pemuda yang ditangkap pada Sabtu (2/1) pagi, sekira pukul 11.00 WIB itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 3 potong pipa besi hollow sepanjang 6 meter, beserta 2 unit sepeda motor, Suzuki FU BK 3672 NAK warna hitam, dan Yamaha Mio BK 4246 IM warna putih.

Penangkapan ketiga pelaku, menurut Josua, berawal ketika petugas keamanan PT Waskita, Agung Pratama, warga Jalan Lorong Padang Kubik, Desa Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar itu, melakukan patroli di sekitar perusahaan pada Sabtu (2/1) dini hari, sekira pukul 02.30 WIB. Saat itu, dia memergoki ketiga pelaku sedang beraksi melakukan pencurian, dan berhasil membawa 3 potong pipa besi hollow milik PT Waskita. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak perusahaan yang kemudian diteruskan ke pihak Polsek Rambutan.

“Usai menerima laporan, unit Reskrim Polsek Rambutan melakukan penyelidikan. Dan selang beberapa jam kemudian, ketiga pelaku berhasil dibekuk dari kediamannya. Akibat kejadian ini pihak PT W,askita mengaku mengalami kerugian mencapai Rp5 juta,” beber Josua.

Atas perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 dari KUHPidana, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. (ian/saz)

Komisi IV Siap Kawal Dinas PU Medan

6 January 2021 11:03 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan diminta melakukan pekerjaan super prioritas di tahun anggaran 2021. Ini mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pada masa pandemi yang masih melanda Kota Medan. Sebagai mitra Komisi IV, siap mengawal seluruh program kerja Dinas PU Medan dalam aktualisasi di lapangan pada tahun ini.

“Dengan anggaran yang terbatas di APBD tahun 2021 ini kita minta kepada Dinas PU untuk fokus mengerjakan skala prioritas yang menjadi kebutuhan dalam perbaikan drainase dan jalan di setiap kelurahan,” kata Hendra DS menjawab Sumut Pos, Selasa (5/1).

Pihaknya mengungkapkan, sudah mendapat bocoran pada April mendatang Kementerian PUPR akan melaksanakan pengerjaan normalisasi tiga sungai yang ada di Kota Medan. Selain itu akan turun juga kucuran dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang jumlahnya cukup besar di 2021 ini. “Dengan adanya kolaborasi anggaran daerah dan pusat kita yakini pembangunan di Medan akan dapat mengejar ketertinggalan kota ini dengan kota besar lainnya,” ujar politisi Hanura tersebut.

Dedy Aksyari Nasution menyatakan hal senada. Namun ia juga menekankan sesuai dengan APBD yang sudah disahkan, sebaiknya Dinas PU fokus dalam penanganan masalah banjir di beberapa titik yang ada di Kota Medan serta melaksanakan pembangunan drainase yang terkoneksi.”Jadi jangan hanya mengerjakan tambal sulam jalan yang masih baik kondisinya. Sementara masalah banjir tidak teratasi dari tahun ke tahun,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

Sedangkan Syaiful Ramadhan berharap pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU di bawah komando Zulfansyah Ali Saputra berjalan sesuai perencanaan. Instansi tersebut pun diingatkan agar mengikuti seluruh rencana kerja (renja) yang telah disusun pada tahun anggaran ini. “Ikuti renja yang sudah ditetapkan. Jadi (pekerjaan yang dilakukan) tidak terkesan asal-asalan dan kejar tayang,” katanya.

Diketahui sebelumnya, Dinas PU Kota Medan telah menyiapkan sejumlah rencana kerja yang siap untuk direalisasikan di tahun ini. Adapun sejumlah rencana dimaksud yakni perbaikan fungsi jalan, fungsi drainase dan fungsi trotoar. Tak cuma fokus di situ, Dinas PU Medan juga akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk melakukan berbagai pembangunan lainnya.”Fokusnya masih dalam rangka perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, jalan dan trotoar,” ucap Kepala Dinas PU Medan, Zulfansyah Ali Saputra kepada Sumut Pos, Senin (4/1).

Untuk pembangunan jalan, pihaknya fokus dalam pembangunan akses yang menghubungkan antarwilayah dalam Kota Medan, antara lain lanjutan pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang. “Tahun ini dilanjutkan lagi dengan pembangunan gelagar, rencananya paling lama bulan Juni sudah bisa dipergunakan,” ujarnya.

Sedangkan dalam meningkatkan kenyamanan dan memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan jaringan jalan di Kota Medan, Dinas PU akan fokus pada perbaikan dan rehabilitasi beberapa ruas jalan di Kota Medan.

“Kita akan mengembalikan fungsi dan memperindah trotoar yang ada di Kota Medan, yaitu perbaikan trotoar di beberapa titik strategis di pusat kota. Apalagi ada beberapa trotoar yang memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu yang harus ditertibkan dulu dan kita buat menjadi lebih indah,” katanya.

Begitupun untuk drainase, Dinas PU akan mengurangi titik-titik banjir dan genangan dengan melaksanakan rehabilitasi dan perbaikan jaringan drainase, normalisasi saluran drainase dan pembersihan drainase.”Karena sedikit banyaknya fungsi drainase ini kan cukup berpengaruh dalam mengatasi banjir di Kota Medan. Itu makanya kita akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk bisa mencakup semua itu. Total anggaran untuk Dinas PU di tahun 2021 ini ada sekitar Rp300-an miliar,” pungkasnya. (prn/map)

Keterlambatan Mengurus Akta Kelahiran, Besaran Denda akan Diatur di Perwal

6 January 2021 11:00 AM

DOKUMEN:Masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sanksi administrasi berupa denda yang diberikan jika terlambat dalam pengurusan akta lahir, merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

Nantinya, besaran denda keterlambatan mengurus akta kelahiran akan diatur lebih jauh dalam peraturan wali kota (perwal).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Zulkarnain menjawab wartawan, Selasa (5/1).

“Di perda kemarin diatur denda maksimal Rp100 ribu, tapi itu belum tentu diberlakukan, jumlahnya bisa kurang dari itu atau sama seperti denda yang berlaku saat ini yakni Rp10 ribu,” ujarnya.

Dikatakannya, baik pemko dan DPRD Medan sepakat mengatur besaran sanksi administrasi berupa denda terkait pengurusan adminduk tersebut dalam perwal. “Perwal cukup kebijakan kepala daerah, menggantinya tidak sulit. Makanya di perda diatur jumlah maksimal, untuk besaran angka pastinya diatur di dalam perwal. Untuk saat ini angkanya belum bisa dipublikasikan,” katanya.

Begitupun, mantan kepala Dinas Kebudayaan Medan ini menekankan, denda atau sanksi administrasi bukan bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan. Namun, lebih kepada meningkatkan kesadaran masyarakat.”Yang diberlakukan denda itu hanya untuk akta kelahiran, jumlahnya variatif juga, ada yang sampai Rp500 ribu untuk orang asing atau WNA (Warga Negara Asing),” pungkasnya.

Diketahui, Pemko Medan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disahkan di penghujung 2020 kemarin. Dalam perda tersebut diatur mengenai jumlah denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran. Yakni dari semula hanya Rp 10 ribu menjadi Rp100 ribu atau naik 1.000 persen.

Denda tersebut dikenakan bagi masyarakat yang mengurus akta kelahiran ketika anak berusia di atas 60 hari. Jika mengurus di bawah usia 60 hari tidak dikenakan biaya alias gratis.

Anggota DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, menyebut sanksi keterlambatan administrasi dalam pengurusan akta kelahiran dan Perubahan Kartu Keluarga diatur pada pasal 109 ayat 2 yang jumlahnya mencapai Rp100 ribu.

Menurut dia, denda Rp100 ribu untuk keterlambatan pengurusan akta kelahiran sangat memberatkan, khususnya kepada masyarakat pinggiran yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, pihaknya bisa menerima apabila kenaikan denda ditujukan sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. (prn/ila)

Akses Jalan Ditutup, Masyarakat Demo di Depan PT STTC

6 January 2021 10:48 AM

AKSI: Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Belawan Bersatu menggelar aksi di depan pabrik tembakau, Selasa (5/1).fahril/sumu tpos.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Belawan Bersatu (AMBB) melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu masuk PT. Sumatera Tobacco Trading Company (STTC) di Jalan Ahmad Bekawan, lingkungan Xl, Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan, Selasa (5/1).Dalam aksi tersebut, warga menuntut kepada perusahaan untuk membuka akses jalan pemukiman warga yang diserobot Perusahaan.

Dari pantauan wartawan di lokasi, selain mengadakan orasi, massa aksi juga membakar ban di depan pintu masuk perusahaan dan membongkar tembok pembatas.

Koordinator Aksi, Dedi Ritongah dalam orasinya meminta perusahaan untuk membuka akses jalan warga yang ditutup sepihak oleh perusahaan.”Kepada pimpinan STTC untuk menghentikan pembangunan dan membuka jalan yang telah di akses oleh BPN Medan, sebagai jalan masyarakat Belawan Bahari seluas 13. 431 Meter persegi,” katanya.

Lanjut Dedi Ritonga, hal itu berdasarkan atas surat hibah saudara Mujianto serta hasil notulen rapat dari kepala BPN Kota Medan, bahwa benar lahan seluas tanah 25 × 573,24 M2 atau 13.431 meter persegi dari yang di pecah seluas 109.172 dengan SHM Nomor: 720 di kuasai PT. STTC tersebut diperuntukkan untuk fasilitas umum.

Selain itu, semenjak adanya perusahaan ini kerap kali rumah warga dilanda banjir yang sudah tidak dapat diprediksi lagi. PT. STTC perusahaan yang bergerak di bidang tembakau rokok ini, membuat tembok tinggi sehingga membuat warga yang bermukim di area kesulitan untuk beraktivitas. Selain itu pihak perusahaan juga menimbun tinggi areal perusahaan tanpa mempertimbangkan warga yang bermukim.

Dalam orasinya juga, Dedi Ritonga menegaskan, akan terus melakukan aksi dengan massa yang lebih besar kalau pihak perusahaan tidak memberikan hak warga. Sementara itu, hingga aksi demo digelar tidak seorang pun perwakilan perusahaan yang menemui para warga.(fac/adz/ila)