JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menggandeng perusahaan asal Swiss, Mister Loo, untuk menggarap proyek toilet dan air bersih berstandar internasional di area-area wisata Danau Toba, Sumatera Utara.

“Sekarang kita kontrakkan kepada namanya Mister Loo. Mister Loo yang punya organisasi secara internasional ngurus WC,” kata Luhut dalam keterangannya di media sosial Instagram resminya luhut.panjaitan, Minggu (14/2).

Mister Loo sendiri merupakan perusahaan asal Swiss yang bergerak di bidang penyediaan toilet bersih yang diklaim memiliki teknologi dan fasilitas mutakhir dan inovatif.

Luhut merinci sudah ada 25 toilet baru yang dibangun dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) berbagai perusahaan. Namun, ia mengatakan pengelolaan dan proyek toilet itu akan dilakukan oleh Mister Loo. “Saya memang menaruh concern khusus soal pengadaan toilet dan air bersih berstandar internasional di sana,” kata dia.

Ia berpikir seindah apapun sebuah destinasi wisata, akan berkurang keindahannya bila tidak ada toilet dengan akses air bersih yang baik. “Tempat-tempat spot turis itu kalau tidak ada WC, tidak ada air, tidak ada gunanya,” kata dia.

Luhut mengatakan, kawasan wisata yang toilet umumnya baru diperbaiki bertempat di Dolok Sipiak. Ia mengatakan destinasi wisata ini sempat dikunjungi oleh Raja Belanda, Willem-Alexander pada tahun lalu. Kala itu, ia mengatakan fasilitas toiletnya masih buruk. “Sekarang udah ada toilet di sana, airnya kita ambil dari bawah dan kita bikin sumur tarik ke atas. Itu dikelola secara profesional,” ungkap Luhut.

Luhut berharap pembangunan toilet dengan standar internasional ini akan rampung seiring dengan pembangunan pelbagai proyek strategis nasional di wilayah tersebut. Baik pembangunan jalan tol, pelabuhan hingga pembenahan spot wisata lainnya.

“Itu berjalan sehingga kita berharap 25 toilet bersamaan selesainya nanti dengan semua tadi dari mulai Dermaga Porsea Balige dan seterusnya ini,” kata Luhut.

Sandiaga Dorong Penggunaan Big Data

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk terus melakukan inovasi untuk menggaet wisatawan. Salah satunya dengan menggunakan Big Data. Sandi yakin dengan data yang ada akan membuat sistem promosi bisa lebih efisien.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat berdialog dengan pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Danau Toba di Ballroom Niagara Hotel, Parapat, Toba, Sumatera Utara, Rabu (30/12) lalu.

“Kita harus fokus pada wisatawan domestik kita bisa menggunakan pendekatan big data. Kira-kira orang-orang tipe mana sih yang bakal tertarik untuk berlibur di danau Toba,” kata Sandiaga Uno.

Sandiaga awalnya bercerita bahwa Presdien Joko Widodo memerintahkan untuk menggenjot 5 destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu tahun ke depan agar kembali pulih pasca pandemi Covid-19.

Jokowi ingin pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air tidak hanya berpaku pada wisatawan mancanegara saja melainkan juga wisatawan lokal.

Oleh karena itu, Sandi ingin ada inovasi untuk menggaet wisatawan dengan pendekatan teknologi. Pendekatan ini akan memudahkan para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk promosi.

“Apalagi bapak presiden Joko Widodo tidak ingin promosi di tempat yang tidak tepat dan tidak pas. Sekarang dengan adanya teknologi kita bisa berpromosi dengan lebih efisien,” jelasnya.

Sandi mengatakan era teknologi harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk promosi. Sebab, masyarakat sekarang yang hendak berlibur atau berkunjung ke suatu tempat dimudahkan dengan sebuah aplikasi saja.

“Misal ada warga Jabodetabek mau ke Bali. Mereka memilih untuk mencari destinasi lewat aplikasi. Nah Disitulah cariin dari pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya. (cnn/lp6)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembangunan pusat penelitian bibit unggul food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dipastikan berjalan dengan baik. Sudah ada 215 hektare lahan food estate yang sudah ditanami.

“Progresnya berjalan cukup bagus karena sudah 215 hektare dari 1.000 hektare yang sudah ditanami,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam dalam video di akun instagram @luhut.pandjaitan, Jakarta, Minggu (14/2).

Luhut memaparkan, 215 hektare tersebut merupakan tahap pertama dari target 1.000 hektare. Pembagian lahan seluas 215 hektare tersebut juga telah diberikan kepada masyarakat. Sementara sisanya 785 hektare sisanya sedang dalam proses.

“Tanahnya sudah dibagi-bagi kepada masyarakat. Sedang berproses yang 215 hektare telah selesai. Sisanya yang 785 hektare itu sedang berjalan,” katanya.

Lahan food estate tersebut telah digunakan untuk menanam berbagai macam sayuran dan komoditas pangan lainnya. Semisal kentang, bawang putih, bawang-bawangan, kopi dan sebagainya.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan 2 ribu hektar lahan lainnya untuk dibersihkan. Dia berharap pembersihan lahan ini bisa selesai pada Juni 2021. Sehingga lahan tersebut juga bisa ditanam ditahun yang sama. “Kita harapkan ini bisa selesai juga pada bulan 6 sehingga penanaman bisa di tahun ini,” kata dia.

Setidaknya pemerintah ingin tahun ini 3 ribu hektar lahan food estate sudah bisa ditanami. Sebab pemerintah berencana melakukan penanaman hingga 5 ribu hektar. “Terus terang kami rencanakan 5 ribu hektare,” katanya.

Meski begitu, dia mengaku realisasinya tidak mudah dan sederhana. Perlu kerja sama terintegrasi antar kementerian terkait. “Ini tidak mudah karena prosesnya ini juga ternyata tidak sesederhana yang saya pikirkan. Ini semua kementerian terintegrasi dalam pekerjaan ini,” kata dia.

Lahan Pembibitan Tak Babat Hutan

Kebutuhan lahan untuk pusat penelitian bibit unggul food estate mencapai 500 hektare. Dari jumlah kebutuhan tersebut, pemerintah sudah melakukan pembebasan lahan seluas 50 hektare.

“Tanahnya 500 hektare, yang sekarang 50 hektare sudah dibebaskan karena itu lahan negara,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, luhut Binsar Pandjaitan, dalam video di akun instagram @luhut.pandjaitan, Jakarta, Minggu (14/2).

Luhut menjelaskan, pusat penelitian bibit unggul ini membutuhkan lahan seluas 300 hektare untuk uji coba. Lahan percobaan ini akan memanfaatkan lahan yang sudah terbuka. “Tempat lahan percobaannya kira-kira 300 hektare dan itu memanfaatkan lahan yang sudah terbuka,” kata dia.

Sedangkan lahan untuk masih tertutup, dia berjanji akan tetap dipelihara negara. Alasannya konsesi yang pernah diberikan pemerintah kepada 2 perusahaan besar telah melakukan penebangan pohon.

Penebangan pohon tersebut menyebabkan banyak keanekaragaman hayati hilang. “Nah itu yang kita enggak mau, karena itu banyak yang hilang,” ungkap Luhut.

Luhut mengaku, pembukaan lahan tertutup memang tidak boleh dilakukan. Sehingga pemerintah hanya akan membersihkan lahan yang sudah ditumbuhi semak untuk bisa dimanfaatkan.

“Saya lihat dari helikopter sendiri, dan baru paham, tidak boleh kita motong hutan. Kita hanya bersihkan lahan-lahan yang sudah ditumbuhi semak-semak tadi,” katanya. (lp6)

SUMUTPOS.CO – Vaksinasi Covid-19 dibolehkan pada sasaran kelompok lansia berumur 60 tahun ke atas, komorbid, penyintas dan ibu menyusui. Kebijakan itu dikeluarkan Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kemenkes, menyusul persetujuan BPOM atas penambahan indikasi pemberian vaksinasi Covid-19 bagi usia 60 tahun ke atas, serta mempertimbangkan besarnya sasaran yang ditunda pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama.

JUBIR SATGAS Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, pemberian vaksinasi Covid-19 pada kelompok rentan tersebut dengan terlebih dahulu dilakukan anamnesa tambahan. Dijelaskannya, terhadap kelompok lansia, pemberian vaksinasi dilakukan dalam dua dosis dengan interval pemberian 28 hari (0 dan 28). Kemudian untuk kelompok komorbid, penderita hipertensi dapat divaksin kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 mmHg, dan pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja skrining.

“Begitu juga dengan diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. Lalu penyintas kanker dan ibu menyusui dapat tetap diberikan vaksin, serta penyintas Covid-19 dapat divaksinasi jika sudah lebih dari tiga bulan,” bebernya, Minggu (14/2).

Secara terperinci, untuk suhu di atas 37,5 derjat celcius maka vaksinasi harus ditunda sampai sasaran kelompok penerimanya telah sembuh. Jika tekanan darah di atas 180/110 mmHg, maka pengukuran tekanan darah harus diulang 30 – 60 menit kemudian. “Tapi jika masih tinggi maka vaksinasi harus ditunda sampai terkontrol,” sambungnya.

Selanjutnya, jika ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan atau terkonfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit Covid-19 dalam waktu 14 hari terakhir, maka harus dilihat apakah mengalami gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas dalam kurun waktu tujuh hari terakhir.

Jika ya, maka vaksinasi harus ditunda sampai 14 hari setelah gejala itu muncul. Sedangkan bagi yang pernah terkonfirmasi Covid-19 (penyintas) maka, vaksinasi harus ditunda sampai tiga bulan sejak terkonfirmasi.

Terhadap wanita hamil, tambah Aris, vaksinasi harus ditunda sampai dia melahirkan. Akan tetapi untuk ibu menyusui, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumut ini menyatakan, tetap diperbolehkan untuk divaksinasi.

Namun, Aris menuturkan, bagi yang memiliki riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak dan urtikaria seluruh badan atau reaksi berat lainnya, maka vaksinasi harus diberikan di rumah sakit atau tidak diberikan lagi untuk vaksinasi kedua jika menimbulkan gejala tersebut setelah pemberian vaksin pertama.

“Vaksinasi hanya tidak dapat diberikan bagi penderita penyakit jantung, penyakit ginjal kronis atau cuci darah dan penyakit hati atau liver,” imbuhnya.

Tetapi, sambung Aris, untuk penderita dan yang sedang mendapat pengobatan penyakit kanker maka vaksinasi tidak dapat diberikan dengan catatan sampai penderitanya sembuh. Lalu bagi yang sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun dan penerima produk darah atau transfusi darah, maka vaksinasi harus ditunda dan dirujuk.

“Untuk penderita epilepsi vaksin juga dapat diberi dengan catatan harus dalam keadaan terkontrol. Begitu juga dengan penderita Diabetes Melitus (DM) vaksinasi dapat diberikan hanya jika pasien dalam keadaan terkontrol atau sedang minum obat diabetes secara teratur,” terangnya.

Sedangkan bagi penderita HIV, vaksinasi hanya dapat diberikan dalam keadaan terkontrol dan meminum obat teratur. Lalu bagi yang memiliki penyakit paru (asma, PPOK) maka vaksinasi dapat diberikan hanya ketika dalam kondisi terkontrol (tidak sesak).

“Untuk yang mendapatkan vaksinasi lain dalam kurun waktu kurang dari satu bulan ke belakang, maka vaksinasi juga harus ditunda sampai satu bulan setelah vaksinasi sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, untuk lansia di atas 60 tahun, lanjut Aris, sangat penting harus diperhatikan kondisi fisiknya sebelum disuntikkan vaksin Covid-19. Terutama, paparnya, apakah mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga, apakah sering merasa kelelahan, apakah memiliki lima atau lebih dari 11 penyakit (hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke dan penyakit ginjal).

Kemudian apakah mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter, dan apakah mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir.

“Karena jika terdapat tiga atau lebih jawaban ya dari pertanyaan itu, maka vaksin tidak dapat diberikan,” pungkasnya.

Vaksinasi Nakes 60 persen

Lebih jauh Aris mengatakan, vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan (nakes) Sumut, saat ini sudah mencapai 42.927 orang atau 60,4% dari sasaran 71.058 orang. Jumlah ini mencakup 32 kabupaten/kota yang telah melaksanakan vaksin dosis 1. Sedangkan 1 daerah yang belum melakukan yaitu Nias Barat. Sementara, jumlah nakes yang tunda vaksin 13.772 orang.

“Jumlah terbanyak nakes divaksin yaitu Medan 14.815 orang, Deliserdang 3.994 orang dan Langkat 2.233 orang. Untuk jumlah paling sedikit yakni Gunungsitoli 12 orang, Nias Utara 21 orang, dan Nias Selatan 23 orang,” jabar Aris.

Dia juga mengatakan, sebanyak 9.002 nakes sudah divaksin dosis 2. Para nakes ini meliputi 3 kabupaten/kota, antara lain Medan 6.669 nakes, Deli Serdang 1.660 nakes dan Binjai 673 nakes.

Terkait kasus baru Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut), hingga kemarin masih terus bertambah. Penambahannya masih bertahan lebih dari 100 orang per hari terkonfirmasi positif dan sembuh Covid-19.

“Hingga Minggu (14/2) kasus baru positif bertambah 126 orang dan sembuh 107 orang. Total kasus positif saat ini 22.865 orang. Sementara angka kesembuhan 19.641 orang,” kata Aris, Minggu sore.

Aris menyebutkan, 126 kasus baru positif didapatkan dari laporan 10 kabupaten/kota dan 1 orang luar Sumut. Jumlah terbanyak diperoleh dari Medan 86 orang. Selanjutnya, Deliserdang 10 orang, Pematangsiantar 8 orang, Simalungun 6 orang, Binjai 5 orang, Tanjungbalai 4 orang, Toba 3 orang, Karo, Serdang Bedagai, Batu Bara dan luar Sumut masing-masing 1 orang.

Sedangkan kesembuhan berasal dari 15 kabupaten/kota. Paling banyak Medan 63 orang dan Deliserdang 20 orang. Kemudian, Langkat 4 orang, Binjai 3 orang, Pematangsiantar, Karo, Tapanuli Tengah, Dairi, Pakpak Bharat, Labuhanbatu Utara masing-masing 2 orang. Serta, Tebingtinggi, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Serdang Bedagai dan Batu Bara masing-masing 1 orang.

“Untuk angka kematian Covid-19 kembali mengalami bertambah 4 orang, yakni dari Medan 2 orang dan Deli Serdang 2 orang. Akumulasinya saat ini menjadi 781 orang meninggal. Sementara angka suspek juga bertambah, yaitu 13 orang sehingga totalnya 692 orang,” sebut Aris.

Ia menuturkan, dengan demikian angka penderita aktif Covid-19 saat ini berjumlah 2.443 orang. “Rinciannya, 673 orang isolasi di rumah sakit dan 1.770 orang isolasi mandiri,” tuturnya.

Denda Maksimal Rp100 Juta

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Dalam Perpres tersebut terdapat pasal yang mengatur kewajiban vaksinasi bagi masyarakat yang telah ditetapkan menerima vaksin.

Pada pasal 13A ayat (4) dari Perpres itu disebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti  vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa penundaan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial (bansos), kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan sanksi denda.

Selain sanksi administratif, masyarakat yang menolak vaksinasi, bahkan hingga menyebabkan terhalangnya program penanggulangan Covid-19 juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU Wabah Penyakit Menular. Dalam pasal 13B dinyatakan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU tentang Wabah Penyakit Menular.

Presiden Jokowi meneken Perpres tersebut pada 9 Februari 2021. Perpres tersebut mulai berlaku sejak diteken presiden.

Pada pasal 13A ayat 4 disebutkan, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima baksin COVID- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Kampung Tangguh Mandiri

Terpisah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berjanji akan segera membentuk Kampung Tangguh Mandiri, guna mengatasi pandemi Covid-19 hingga ke tingkat desa. Kampung Tangguh Mandiri merupakan kampung yang masyarakatnya diharapkan terfasilitasi secara mandiri, mulai dari kebangkitan ekonomi, ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.

Pembentukan Kampung Tangguh Mandiri merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tingkat terbawah atau desa.

“Kampung tangguh mandiri bertujuan untuk menghadapi kebutuhan masyarakat, misalnya Covid-19 ini,” kata Gubsu saat memimpin rapat pembentukan Kampung Tangguh Mandiri di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (11/2) lalu.

Menurutnya, Kampung Tangguh Mandiri akan dibentuk di 5.417 desa yang ada di 33 kabupaten/kota di Sumut. Sasarannya adalah pemulihan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat desa.

Karena itu, katanya, sinergi dari setiap pihak mulai dari Forkopimda Provinsi hingga tingkat desa sangat diperlukan. Sehingga tujuan Kampung Tangguh Mandiri dapat tercapai. Ia menyontohkan penerapan 5M atau memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas bisa dilakukan oleh Babinsa dan Babinkamtibnas bersama aparat desa lainnya.

Penerapan 5M adalah hal yang sering ditekankan Presiden pada saat rapat dengan 5 Gubernur di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/2). “5 M adalah hal pertama yang disampaikan Presiden, saya mengaminkan itu,” katanya.

Selain penanganan Covid-19, Gubsu mengharapkan Kampung Tangguh Mandiri bisa juga menggerakkan roda perekonomian di desa. Menurutnya hal tersebut sejalan dengan program Pemprov Sumut membangun desa menata kota. Desa akan dioptimalkan potensinya.

Desa Denai Lama, misalnya sebut Edy, yang mampu mengoptimalkan kawasan pertaniannya menjadi objek wisata. “Jika potensi desanya perkebunan bikin kebun, dan lain sebagainya, saya minta ini benar-benar berjalan nantinya, inilah Kampung Tangguh Mandiri, sehingga perekonomian jalan, dan covid teratasi,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar menyebutkan ada beberapa desa yang bisa dicontoh dalam pengembangan Kampung Mandiri Tangguh. Di Serdangbedagai ada beberapa desa misalnya Desa Bingkat Pegajahan, yang berhasil mengoptimalkan potensi pertanian dan peternakannya.

“Ada beberapa desa yang bisa dicontoh, jadi bagaimana konsep yang sudah bagus bisa disinergikan dengan program pemprov ke situ,” ujarnya. (ris/prn/jpnn)