MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) telah beroperasi lebih dari satu pekan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Namun, keberadaan satu-satunya mesin ADM di Sumut itu belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga Kota Medan.

Pasalnya hingga saat ini, belum begitu banyak masyarakat Kota Medan yang menggunakan mesin pencetak dokumen kependudukan itu. Padahal mesin ADM berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam mencetak sendiri dokumen kependudukannya tanpa harus melakukan kontak langsung dengan pada.

Kepada Sumut Pos, Kepala Disdukcapil Kota Medan, Dr Drs Zulkarnain MSi, mengatakan jika hingga saat ini rata-rata jumlah dokumen kependudukan yang dicetak oleh mesin ADM pada kantor Disdukcapil Medan di Jalan Iskandar Muda, masih sekitar 30 dokumen setiap harinya. “Per harinya yang dicetak melalui mesin ADM di kantor kita masih sekitar 30 dokumen. Target kita ya sebanyak mungkin, setidaknya di atas 50 dokumen lah setiap harinya,” ucap Zul.

Dikatakan Zul, hal itu terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang memilih untuk dicetakkan dokumen kependudukannya oleh petugas atau mencetak secara manual. Saat diarahkan untuk mecetak melalui mesin ADM, masyarakat justru banyak yang enggan menggunakannya. “Sebab dalam mindset kebanyakan masyarakat, susah pakai mesin itu, padahal tidak. Tapi Alhamdulillah, yang mau mencetak lewat mesin ADM juga semakin bertambah,” katanya.

Untuk itu, Zul menegaskan, jika pihaknya terus mensosialisasikan keberadaan dam penggunaan mesin ADM kepada masyarakat Kota Medan yang ingin mengurus dokumen kependudukanya secara Online. Sebab, keberadaan mesin ADM adalah salah satu cara jitu dalam memberantas praktik-praktik perantara ataupun calo saat mengurus dokumen kependudukan.

“Petugas kita tidak henti-hentinya mengarahkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang datang untuk melakukan pencetakan dokumen kependudukan lewat mesin ADM. Sosialisasi terus kita lakukan, kita optimis penggunaan mesin ADM ini akan terus meningkat,” ujarnya.

Zul pun mengimbau agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat segera mengurus dokumen kependudukannya sedini mungkin, bukan mengurusnya saat sudah terdesak.

Sebab Disdukcapil telah menyediakan kepengurusan dokumen kependudukan secara Online, tujuannya agar masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke kantor Disdukcapil ataupun kantor-kantor Kecamatan untuk mengurusnya. Dan yang paling penting, masyarakat akan terhindar dari praktik-praktik perantara ataupun calo.

“Pelayanan online melalui sibisa.pemkomedan.go.id sangat memudahkan masyarakat. Kita tahi tidak semua masyarakat punya waktu untuk datang ke kantor Disdukcapil, maka bisa diurus secara Online dari mana saja. Sedangkan untuk proses pencetakan dokumen, kita imbau untuk memanfaatkan mesin ADM yang saat ini sudah beroperasi di kantor Disdukcapil Kota Medan,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani SH turut mengimbau kepada masyarakat Kota Medan untuk memanfaatkan mesin ADM tersebut. Pasalnya keberadaan mesin ADM merupakan jawaban dari keluhan masyarakat atas banyaknya praktik calo yang membuat besarnya biaya kepengurusan dokumen kependudukan.

Selain itu, mesin ADM tersebut merupakan mesin ADM percontohan di Sumatera Utara, hingga saat ini baru Kota Medan yang menerapkannya.”Kalau berhasil, maka akan dicontoh oleh Kabupaten/Kota lain di Sumut, artinya mastarakat Kota Medan yang menjadi motor perubahan,” katanya.

Selain itu, anggota dewan dari Dapil Medan 2 (Medan Utara) itu juga mendukung langkah Pemprovsu yang ingin memberikan bantuan 1 unit mesin ADM tambahan untuk dioperasiakan di kawasan Medan Utara. “Sebab jumlah masyarakat di Medan Utara cukup besar, tapi mereka cukup jauh untuk datang ke kantor Disdukcapil Kota Medan untuk menggunakan mesin ADM,” tuturnya.

Ia pun meminta Pemko Medan, yakni Kecamatan hingga setiap Kelurahan di Kota Medan untuk membantu Disdukcapil Kota Medan dalam mensosialisasikan keberadaan dan manfaat serta fungsi dari mesin ADM dalam proses kepengurusan dokumen kependudukan.

“Jadi peran sosialisasi itu bukan hanya ada pada Disdukcapil, tapi jiga Kecamatan hingga Kelurahan. Begitu pun kita minta Disdukcapil utuk terus meningkatkan upayanya dalam mensosialisasikan mesin ADM itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Disdukcapil Kota Medan secara resmi telah mengoperasikan pelayanan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri melalui mesin ADM di kantor Disdukcapil Kota Medan, Jalan Iskandar Medan, Selasa (10/11) yang lalu. Peresmian itu dilakukan langsung Kadisdukcapil Provinsi Sumut, Ismael P Sinaga dan Kadisdukcapil Kota Medan, Zulkarnain.

Sebelumnya dijelaskan, setelah mendaftar secara Online dan mendapatkan pin, masyarakat bisa langsung mencetak dokumen kependudukannya dengan menggunakan mesin ADM. Selain cepat, mudah dan tanpa biaya, mesin ADM dapat mencetak berbagai dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Akte Kelahiran, KIA dan lain sebagainya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Animo masyarakat terkait keberadaan Bus Trans Metro Deli di Kota Medan sejak Senin (16/11) lalu, tampak mulai terlihat. Di hari ketiga beroperasinya Bus dengan sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum atau Buy The Service (BTS) itu, masyarakat Kota Medan tampak mulai mencoba untuk merasakan kenyamanan di atas Bus. Apalagi diketahui, Bus masih akan beroperasi secara gratis hingga bulan Desember mendatang.

Kepala Bagian (Kabag) Operasional Bus Trans Metro Deli, Jimmy Petrus Tamba mengatakan, Bus yang saat ini beroperasi mulai dari pukul 05.00 WIB hingga 23.00 WIB tersebut memang belum bisa menerapkan aturan secara penuh. Misalnya, tentang penggunaan e-money dengan tarif Rp0. Sebab faktanya, saat ini masih banyak masyarakat yang naik bus tersebut tanpa memiliki e-money dan tetap gratis.

“Itu yang sedang kita sosialisikan lagi, teman-teman media juga kami mohon untuk ikut membantu menyosialisasikan. Artinya walaupun gratis, tapi seharusnya tetap pakai e-money,” ujarnya kepada Sumut Pos, Rabu (18/11).

Dikatakan Jimmy, saat ini pihaknya tengah berupaya untuk segera mengoperasikan Bus moda transportasi modern tersebut di dua koridor lainnya yang masih belum beroperasi hingga saat ini, yakni koridor Lapangan Merdeka – Pinangbaris dan Lapangan Merdeka – Belawan.”Doakan kami supaya bisa kita buka yang dua koridor lagi di bulan depan, tentunya dengan tambahan bus-bus lainnya hingga nantinya total ada 72 unit bus,” katanya.

Terkait keberadaan halte dan tempat perhentian yang belum memadai secara keseluruhan, Jimmya pun mengakuinya. Namun begitu, ia menegaskan jika hal itu bukan kewenangan pihak operator.

“Kita hanya bertugas sebagai operator Bus, untuk halte dan lain-lain bukan kewenagan kita. Begitupun kami akan terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” jawabnya.

Terpisah, Ketua Organda Medan, Mont Goreng Munthe tetap menegaskan dua hal yang menjadi permintaan para sopir angkot di Kota Medan. Pertama, Organda Medan menolak beroperasinya Bus BTS di Kota Medan dengan kondisi tarif Rp0 atau gratis. Kedua, Organda Medan menolak beroperasinya Bus BTS di Kota Medan dengan kondisi tempat perhentian yang belum jelas dikarenakan keberadaan halte yang belum tersedia.

“Kita tetap tegas, bahwa Bus Trans Metro Deli atau Bus BTS tetap harus berjalan dengan tarif yang layak, bukan Rp0 ataupun gratis. Karena kalau begitu, itu sama saja ‘membunuh’ angkot-angkot. Lalu Bus BTS juga harus punya tempat perhentian berupa halte yang jelas supaya Bus tidak sembarangan berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang,” tegasnya.

Selain itu, kata Gomery, Organda Medan juga terus mengetuk hati para pengambil kebijakan terkait keberadaan Bus BTS tersebut agar tidak merugikan para sopir angkot yang setiap harinya harus memikirkan cara untuk membayar angsuran mobil angkot ataupun setoran sewa angkot setiap harinya.

Sebab dengan kondisi pandemi ini saja, ditambah adanya transportasi online, para sopir angkot sudah kesulitan dalam membayar kewajiban-kewajibannya. Di sisi lain, para sopir angkot juga harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

“Ini bukan persaingan yang sehat. Kami berharap kebijakan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sebagai perwakilan kami para sopir angkot. Semoga persaingan tidak sehat ini cepat berlalu,” harapnya.

Di sisi lain, anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari menilai jika pengoperasian Bus BTS tanpa dilengkapi infrastruktur seperti halte adalah sesuatu yang dipaksakan. “Kita tidak menolak Bus BTS itu beroperasi, justru kita dukung agar masyarakat semakin diberi pilihan untuk mendapatkan transporasi yang nyaman dan murah. Hanya saja, kita juga tidak mau Bus itu beroperasi tanpa halte ataupun infrastruktur pendukung lainnya,” kata Dedy kepada Sumut Pos, Rabu (18/11).

Diungkapkan Dedy, Pemko Medan seharusnya telah memastikan terlebih dahulu ketersediaan infrastruktur yang mendukung beroperasinya Bus BTS. “Karena kalau begini, kesannya jadi dipaksakan. Kalau memang belum siap beroperasi, harusnya ditunda dulu sampai infrastrukturnya memadai. Lalu dengan Organda, Pemko Medan dalam hal ini Dishub Medan harusnya bisa menjadi ‘jembatan’ dalam menyelesaikan beberapa keluhan mereka,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Bus BTS telah beroperasi di tiga koridor dari lima koridor yang direncanakan. Ketiga koridor tersebut yakni koridor Lapangan Merdeka – Amplas, Lapangan Merdeka – Tuntungan, serta Lapangan Merdeka – Tembung. 

Saat ini total 39 Bus BTS tersebut telah berjalan di Kota Medan dengan total 35 unit Bus yang beroperasi dan 4 bus sebagai cadangan. Rinciannya, 10 unit diantaranya untuk koridor Lapangan Merdeka – Amplas dengan cadangan 1 unit, 16 unit untuk koridor Lapangan Merdeka – Tuntungan dengan cadangan 2 unit dan 9 unit sisanya untuk koridor Lapangan Merdeka – Tembung dengan cadangan 1 unit.

Bus BTS sendiri terdiri dari 2 ukuran, yakni Bus dengan ukuran Besar dengan kapasitas 40 hingga 50 orang dan Bus dengan ukuran sedang dengan kapasitas 25 orang. Bus berukuran besar baru beroperasi di koridor Lapangan Merdeka – Amplas, sedangkan Us berukuran sedang beroperasi di dua koridor lainnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemilihan penyedia obat Antiretroviral (ARV) untuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) melalui jalur e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta agar transparan dan akuntabel. Hal itu lantaran saat ini sedang berlangsung negosiasi obat ARV jenis TLD (Tenofovir, Lamivudine, Dolutegravir).

Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC), Aditya Wardhana menyampaikan, proses pengadaan obat-obatan tahun 2021-2022 dengan menggunakan dana pemerintah ini diharapkan bisa menghasilkan harga obat yang paling rasional.

“Fokus kami saat ini mengawasi agar obat ARV jenis kombinasi dosis tetap TLE (Tenofovir, Lamivudine, Efavirenz) dan TLD (Tenofovir, Lamivudine, Dolutegravir) bisa terdaftar di e-katalog terbaru ini dengan harga yang paling rasional,” ujar Aditya dalam keterangan resminya, Rabu (18/11).

Dikatakan dia, dua jenis obat ARV kombinasi dosis tetap tersebut menjadi tulang punggung keberhasilan program penanggulangan AIDS di Indonesia. Saat ini, ada lebih dari 80 ribu ODHA yang mengonsumsi obat ARV dengan jenis kombinasi ini.

Seperti diketahui, sejak tahun 2016, rejimen obat ARV jenis TLE yang dibeli menggunakan dana APBN harganya mencapai Rp405.000. Kemudian pada pengadaan tahun 2020, harganya turun menjadi Rp204.000.

Menurutnya, hal ini tentu menjadi berita yang menggembirakan karena dengan turunnya harga, maka alokasi anggaran yang tersedia dapat mencakup lebih banyak ODHA untuk diberikan pengobatan. Meski sisi lain, informasi tersebut masih menimbulkan pertanyaan lain. “Mengapa selama ini harga yang digunakan begitu mahal, bahkan setelah harganya turun pun tetap berbeda jauh dari harga di pasaran internasional? Per Oktober 2020, harganya hanya 6 dolar Amerika per botol atau setara dengan Rp84.966,” beber Aditya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta seluruh negosiasi yang berhubungan dengan pengadaan obat ARV lebih transparan, sehingga masyarakat dapat memantau dan turut memastikan kelancaran prosesnya. “Dengan demikian, tidak terjadi lagi negosiasi harga obat ARV yang terlalu tinggi seperti yang terjadi selama ini,” ucapnya.

Ia menuturkan, obat ini memiliki tingkat toksisitas rendah dan tingkat keampuhan yang lebih tinggi. Selain itu, TLD juga lebih murah dengan harga internasional US$ 5,55 atau Rp77.885 (kurs Rp14.161), sehingga diharapkan harga yang dinegosiasikan tetap berada pada batasan yang rasional.

“ARV kombinasi dosis tetap berjenis TLE dan TLD tersebut merupakan tulang punggung pengobatan bagi lebih dari 80 ribu pasien HIV. Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan efektivitas, efikasi pengobatan, dan harga yang terjangkau sehingga dapat mencakup lebih banyak pasien,” cetusnya.

Sementara itu, berdasarkan laporan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI pada Triwulan II Tahun 2020, menunjukkan dari perkiraan jumlah ODHA di Indonesia yang mencapai 543.000 orang, baru ditemukan 398.784 orang. Dari jumlah itu, hanya 135.403 orang yang mendapatkan pengobatan atau baru mencakup sekitar 34 persen dari target 90 persen yang seharusnya sudah tercapai pada akhir tahun 2020.

“Pengobatan ARV dibutuhkan bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa pasien tapi juga dapat membantu mencegah angka penularan baru. Dengan rutin mengonsumsi ARV, jumlah virus dalam tubuh ODHA menjadi tidak terdeteksi dan tidak lagi berpotensi menularkan pada orang lainnya,” pungkas Aditya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyintas Covid-19 asal Kota Medan, Norma, berbagi tips meningkatkan imun tubuh saat dirinya terpapar Covid-19 beberapa waktu lalu. Ada beberapa tips sehat yang dilakukannya saat menjalani karantina selama dua minggu, dan terbukti baik untuk dirinya. Apa saja?

Wanita berusia 44 tahun ini bercerita, awalnya ia mengikuti rapid test massal yang digelar perusahaan swasta tempatnya bekerja beberapa bulan lalu. Saat itu seluruh karyawan dinyatakan negatif.

Dua bulan kemudian, perusahaan kembali menggelar rapid test massal. Ternyata ada karyawan yang reaktif. Alhasil, perusahaan menaikkan level test menjadi swab test. Hasil swab, seluruh test menunjukkan aman, tidak ada karyawan yang positif.

Namun sebulan kemudian, suami wanita yang menjabat sebagai Corporate Communication Manager di perusahaannya ini diketahui positif Covid-19. Meski merasa dirinya sehat-sehat saja, tiga minggu kemudian dirinya mengikuti swab test ulang yang digelar perusahaan. Hasilnya, ia positif Corona. “Diduga tertular dari suami. Saya pun langsung menjalani karantina mandiri selama dua minggu meski tanpa gejala,” jelasnya kepada Sumut Pos, Selasa (17/11).

Seluruh keluarga inti juga ikut menjalani swab test. Hasil test, mertua laki-laki positif Covid-19, namun kedua anaknya serta mertua perempuan yang tinggal serumah negatif.

“Saya kan heran. Kok bisa negatif ya? Padahal mertua perempuan saya sekamar dengan bapak mertua laki-laki. Selain itu, postur tubuhnya relatif kecil. Makan juga sedikit. Tapi ternyata imun tubuhnya lebih kuat dari kami. Saya mulai perhatikan apa kebiasannya yang berbeda dari kami. Ternyata selama ini mertua perempuan saya rajin berjemur. Maka selama karantina itu, saya pun ikut rajin berjemur di pagi hari,” bebernya.

Ketika berjemur, ia mengakui badan terasa enak saat menerima panas dari sinar matahari.

Selain berjemur, kebetulan saat itu keluarganya juga mesti pindahan rumah. Dengan tetap mengenakan masker dan rajin cuci tangan serta jaga jarak, ia ikut bekerja keras membongkar, menyusun, dan mengangkat barang. “Kan banyak bergerak dan berkeringat tuh. Selama banyak gerak itu, siklus penafasan terasa lebih kencang dan tubuh berkeringat mengeluarkan toksin-toksin. Hingga berakhir karantina, saya tetap tidak mengalami gejala apapun. Oh iya… tak lupa, saya juga rajin mengonsumsi telur rebus, madu, plus vitamin,” katanya.

Selain itu, ia juga rajin melakukan pose sujud seperti diajarkan Dokter Zaidul Akba, konon baik untuk mengeluarkan dahak dari paru-paru. “Katanya biar paru-paru tidak terendam,” ungkapnya.

Dua minggu kemudian usai karantina mandiri, dirinya kembali menjalani swab test. “Kabar baik, hasilnya negatif,” katanya seraya tersenyum manis

Ia bersyukur, perusahaan tempatnya bekerja turut berinvestasi dengan menggelar swab test bagi karyawan. Program itu dilakukan karena kantor berpraktik di dua zona: Medan dan Toba. Sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19, karyawan yang berasal dari kantor zona merah wajib swab test saat masuk ke kantor zona hijau. Namun karyawan dari zona hijau tidak wajib swab test saat masuk ke kantor di zona merah.

“Ada keuntungan memiliki kantor di dua zona. Tingkat awareness lebih tinggi. Karyawan kedua zona memiliki kesadaran untuk saling mengingatkan. Swab test digelar untuk kebaikan perusahaan,” cetusnya.

Ia menegaskan, perusahaan tempatnya bekerja komit melakukan pencegahan penyebaran Covid 19 di setiap lini operasional. Antara lain, melakukan pemeriksaan suhu tubuh di titik masuk dan keluar, observasi bagi setiap rekan yang kembali dari perjalanan keluar, dan meminimalisasi perjalanan dinas dan tidak melakukan perjalanan secara pribadi domestik maupun internasional, sampai waktu yang belum ditentukan.

Karyawan juga wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan 3 M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, dan menjaga jarak/jauhi kerumunan.

“Upaya pencegahan penyebaran virus, perusahaan sudah sejak jauh hari menutup sejumlah fasilitas, seperti kolam renang, dan membatasi izin bagi karyawan untuk mengambil cuti. Penyemprotan cairan desinfektan juga dilakukan di seluruh ruangan dan wilayah kerja departemen. Bahkan setiap keluarga pekerja yang berkunjung diwajibkan mengikuti prosedur yang berlaku di perusahaan,” pungkasnya. (mea)