MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD PDI Perjuangan Sumut Syarifah Khairiah Alatas mendorong kaum perempuan Kota Medan bisa mandiri dalam menentukan pilihan politiknya dalam pilkada. Menurutnya, selama ini sering kali dalam menentukan pilihan politiknya, kaum perempuan dipengaruhi oleh kaum lelaki.
“Seolah-olah kaum perempuan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan politiknya” kata Syarifah Khairiah Alatas saat memberikan pengarahan di depan Jamaah Kelompok Pengajian Istiqomah di Jalan Setia Luhur Gang Al Hidayah, Kelurahan Dwikora, Medan Helvetia, Kamis (21/10).
Selain itu Syarifah juga menyampaikan, gelaran Pilkada 2020 harus dijadikan momentum bagi kaum ibu-ibu untuk berperan aktif dalam menentukan sejarah Kota Medan kedepannya. Apalagi citra Kota Medan saat ini sangat buruk di tingkat nasional. “Medan harus berubah dan kaum ibu-ibu harus ikut dalam gerbong perubahan tersebut. Saat ini pasangan Calon Nomor Urut 2 Bobby Nasution dan Aulia Rahman menjadi harapan bagi masyarkat Medan untuk membawa perubahan tersebut,” ungkap Syarifah di hadapan ibu-ibu pengajian besutan Ibu Tukinem tersebut.
Senada dengan itu, Ibu Ade Hanifah Siregar yang merupakan Ibunda Calon Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution menyampaikan, dirinya mendukung puteranya untuk mencalonkan diri menjadi Wali Kota Medan karena dirinya sebagai perempuan merasa prihatin dengan kondisi Kota Medan saat ini. “Karena itulah saya merelakan putera saya Bobby Nasution untuk mewakafkan dirinya demi Kota Medan yang lebih baik ke depannya” ungkap Ade Hanifah.
Selain menyosialisasikan visi misi dan progam Kaloborasi Medan Berkah, Tim relawan juga menyerap aspirasi masyarakat Kota Medan terutama kalangan emak-emak. Relawan Medan Berkah, Nensy Susanti yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan, persoalan infrastruktur dan peredaran Narkoba ternyata juga menjadi perhatian para kaum emak-emak Kota Medan. “Para ibu pengajian mengharapkan agar Pemko Medan ke depan dapat memperbaiki infrastruktur jalan yang masih banyak kupak-kapik serta mampu menanggulangi banjir. Mereka juga ingin pemko serius dalam hal memberantas Narkoba” ujar Nensi, didampingi Syarifah Vivi Herawati.
Di akhir acara, ibunda Bobby Nasution, Ade Hanifah Siregar berharap agar ibu-ibu pengajian nantinya memilih Bobby-Aulia dalam Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember mendatang. Harapan ini diamini ibu-ibu pengajian dan menyatakan dukungannya terhadap Calon Walikota Medan Nomor Urut 2 usungan PDI Perjuangan, Bobby-Aulia. (adz)
CENDERAMATA: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Labuhanbatu, Hobol Rangkuti saat menerima cenderamata pada acara Musyawarah Cabang (Muscab) HIPMI Labuhanbatu ke-IV, Kamis (22/10) di Rantauprapat.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO- Pemkab Labuhanbatu mengharapkan kehadiran Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Labuhanbatu dapat berperan serta membangun ekonomi Labuhanbatu.
Hal tersebut diungkapkan Pjs Bupati Labuhanbatu, M Fitryus melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Labuhanbatu, Hobol Rangkuti saat membuka acara Musyawarah Cabang (Muscab) HIPMI Labuhanbatu ke-IV, Kamis (22/10) di Rantauprapat.
Hobol mengakui dampak Pandemi Covid-19 yang melanda saat ini yaitu menurunnya produktivitas prekonomian, khususnya di Labuhanbatu. Untuk itu, di acara bertema meningkatkan optimisme ekonomi yang kuat dan peran pengusaha muda Indonesia BPC HIPMI Labuhanbatu di masa New Normal, Hobol mengajak HIPMI Labuhanbatu untuk andil dalam pemanfaatkan potensi teknologi, pertanian dan bisnis ekonomi kreatif untuk mengembangkan laju prekonomian daerah.
“HIPMI adalah mitra Pemkab Labuhanbatu yang sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian atau pendapatan asli daerah,” katanya.
Pada acara Muscab tersebut, Chepy Aditya dilantik sebagai Ketua HIPMI Labuhanbatu periode 2020-2023.
Pelantikan dilakukan Ketua BPD HIPMI Sumut Mazz Reza Pranata diwakili Kabid Organisasi, Kaderisasi dan Kelembagaan BPD HIPMI Sumut Olfo Olilasiba. Bersamanya, kepengurusan turut dilantik Wakil Ketua, Aidil Akbar, Sekretaris Abraham Derisco, Bendahara Rivaldi Zeta dan dibantu sejumlah bidang.
Chepy dalam kata sambutannya mengharapkan kader HIPMI tidak saja menjadi pengusaha nasional yang tangguh tetapi juga menjadi pengusaha yang berwawasan kebangsaan. Dan memiliki kepedulian terhadap tuntutan nurani rakyat.
“Dan tugas terberat kita adalah mengembalikan kondisi perekonomian yang saat ini sedang lesu diakibatkan oleh pandemi Covid-19,” ujarnya.
Maka, tambah Chepy tugas kader HIPMI kabupaten Labuhanbatu meningkatkan peran HIPMI dalam memperkuat optimisme ekonomi di masa new normal.
“Saya yakin dengan kerja sama dan sama sama bekerja kita mampu mewujudkannya,” tegas Chepy.
Kedepan tugas HIPMI Labuhanbatu juga selain mempertahankan yg sudah baik dan memperbaiki yg belum terlihat baik. Serta membangun jejaring saling bersinergi.
“Tentu menjadi PR kita bersama. Saya yakin, PR tersebut dapat kita selesaikan bersama-sama, sebab kita mempunyai motto Pengusaha Pejuang, Pejuang Pengusaha,” tandasnya.
Chepy terpilih secara aklamasi dalam Muscab ke-IV BPC HIPMI Labuhanbatu menggantikan Ketua HIPMI Labuhanbatu periode 2017-2020, Indra Firdaus. Pada kepengurusan sebelumnya, Chepy menjabat sebagai Sekretaris. (fdh/ram)
SOSIALISASI: Ketua Bawaslu Labuhanbatu, Makmur saat sosialisasi terkait Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada Labuhanbatu di Rantauprapat.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dimulainya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, pasca ditetapkannya desain dan lokasi pemasangan.
Ketua Bawaslu, Makmur didampingi Kordiv Hukum, Humas, Data dan Informasi, Parulian Silaban dan Kordiv Penyelesaian Sengketa, Andi Simatupang, Kamis (22/10) menjelaskan, pihaknya telah melayangkan rekomendasi agar KPU menyurati kelima Pasangan Calon (Paslon) agar membersihkan APK yang dinilai tidak sesuai desain dan titik lokasi.
Selama ini, pihaknya belum dapat melakukan penertiban APK dikarenakan belum adanya diberikan ketetapan desain dan lokasi oleh. Nantinya, jika Paslon tidak menaati surat dari KPU, maka pihaknya mengkoordinasikan hal itu kepada Satpol PP guna tindakan penertiban yang tidak sesuai.
“Selama ini mungkin informasinya masih simpang-siur, kenapa Bawaslu tidak bergerak. Jawabannya, karena memang belum ada surat dari Kpu. Sekarang, jika Paslon tidak menaati surat KPU, maka kita lakukan penertiban APK yang dinilai tidak sesuai ketetapan,” terang Makmur.
Jika nantinya, sambung Makmur, KPU sudah menyurati Paslon agar menurunkan APK yang tidak sesuai, tetapi tidak diindahkan, maka 3 X 24 jam ke depan, pihaknya akan menertibkannya bekerjasama dengan tim gabungan.
Ditambahkan Parulian, mereka tidak dapat melampaui kewenangan yang melebihi ketentuan termasuk menurunkan APK sebelum ada ketetapan desain dan titik lokasi dari KPU. Apalagi pihaknya baru menerima surat dari KPU pada tanggal 21 Oktober kemarin.
“Seyogyanya desain itu sudah ada sama kami agar dapat diketahui apakah APK yang berdiri sudah sesuai dengan peraturan. Namun, baru semalamlah kami tahu terkait desain dan titik lokasinya. Maka, kita berharap KPU segera menyurati semua Paslon,” terangnya.
Pasca diserahkannya berbagai jenis APK kepada Paslon oleh KPU, Bawaslu berharap agar pemasangannya sesuai dengan titik lokasi yang ditentukan. Jika ditemukan bertentangan, maka Bawaslu melakukan penurunan atau penertiban terkait APK tersebut.
“Ya, jika kita temukan pemasangannya tidak sesuai ketetapan, maka kita turunkan. Makanya, segeralah KPU menyurati Paslon terkait apakah masih adanya APK dipasang di luar ketentuan ketetapan lokasi,” ujar Makmur mengakhiri.
Sebelumnya, Ketua KPU Labuhanbatu, Wahyudi menjelaskan, telah menyerahkan 2870 Pilkada tahun 2020 kepada lima Paslon yang akan dipasang disebanyak 574 titik lokasi yang telah disepakati sejak awal dengan rincian titik baliho 15, titik umbul-umbul 54 dan titik spanduk 505.
Lebih jauh diutarakan Wahyudi, 15 titik baliho merupakan wilayah ditingkat kecamatan, 54 umbul-umbul dipasang 6 titik setiap kelurahan serta 505 titik spanduk ditetapkan ditingkatan lingkungan atau dusun yang tersebar di 98 desa kelurahan atau 9 kecamatan se-Labuhanbatu. (fdh/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut dengan melibatkan 1.240 pelaku usaha sebagai responden, 73 persen pelaku usaha di Sumatera Utara (Sumut) masih beroperasi normal.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI Ateng Hartono menjelaskan survey dilaksanakan pertengahan bulan Juli. Di mana, kondisi pandemi Covid-19, tidak memberikan dampak bagi pelaku usaha di Sumut.
“Artinya ini dampaknya sampai bulan Juli terhadap usaha masih relatif lebih bagus dibandingkan secara umum nasional,” ungkap Ateng, Kamis (22/10).
Ateng mengungkapkan ada sejumlah kebijakan yang dilakukan, sehingga 73 persen pelaku usaha tersebut masih bisa beroperasi normal. Yang pertama dilakukan perusahaan adalah mengurangi karyawan. Hal ini, dilakukan 11,37 persen dari responden. Sedangkan 12,26 persen perusahaan melakukan pemberhentian sementara. Dan ada 6,21 persen responden menyatakan berhenti beroperasi.
“Ini sinyal-sinyal bagaimana nanti kondisi tenaga kerja yang akan kita rilis di bulan depan, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi,” tutur Ateng.
Ateng mengatakan secara nasional, yang paling banyak melakukan pengurangan tenaga kerja adalah perusahaan menengah dan besar, terutama di industri pengolahan, konstruksi serta akomodasi dan makan minum (akmamin).
“Bahkan industri pengolahan mengurangi pekerja hingga 52 persen di pertengahan bulan Juli,” jelasnya.
Khusus untuk Sumut kata Ateng, dari hasil survei dampak Covid-19 yang dilakukan di pertengahan Juli mau pun data ketenagakerjaan di bulan Februari lalu, maka lapangan usaha yang paling terdampak adalah industry pengolahan (8,62 persen), akmamin (6,89 persen). Dan ini jika tidak dimaintain, maka akan mengarah kepada penurunan pendapatan.
“Ketika ini berlangsung terus menerus maka akan berdampak kepada penurunan pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan pengangguran, yang jika ini meningkat maka bisa mengarah ke resesi,” sebut Aten.
Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi Sumut Syech Suhaimi menyebutkan, perekonomian nasional mengalami kontraksi yang cukup dalam sekitar -5,2 persen dan begitu juga dengan Sumut yang mengalami hal yang sama. Selain itu seperti dilansir dari pemberitaan, Kadis Ketenagakerjaan menyatakan bahwa efek pandemi menimbulkan PHK yang besar.(gus/ram)
MASKER: Kepala Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, M Kamisdan saat membagikan masker terkait upaya menjadikan wilayah tangguh bencana.fajar/sumut pos.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dinobatkan sebagai salah satu Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) oleh Pemerintah Provinsi Sumut. Karena itu, kelurahan ini akan terus berbenah untuk membuktikan penghargaan yang telah diberikan oleh Pemprov tersebut.
MASKER: Kepala Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, M Kamisdan saat membagikan masker terkait upaya menjadikan wilayah tangguh bencana.fajar/sumut pos.
Kepala Kelurahan Sirandorung, M Kamisdan mengatakan bahwa mereka mendapat bantuan hibah dari pemerintah provinsi melalui BPBD Sumut berupa bibit lele, ember dan pakan ikan 100 paket, bibit tanaman obat keluarga, masker, tempat cuci tangan, hand sanitizer, desinfektan dan pompa 2 unit.
Ke depannya, Kelurahan Sirandorung akan terus mensosialisasikan penerapan standar protokol kesehatan serta upaya penanaman tanaman jenis obat sebagai upaya menghempang sebaran Covid-19 yang telah menjadi sebuah bencana non alam.
“Kita fokuskan ke tempat umum dan anak-anak yang ada aktivitas disore hari. Tujuannya, agar prokes semakin merakyat khususnya kepada usia dini. Kita harus mampu menghadapi bencana, salahsatunya juga dengan menanam tumbuhan obat-obatan,” papar Kamisdan.
Sejak awal, pihaknya sudah melayangkan permohonan bantuan ke Pemprov Sumut terkait Keltana yang merupakan salah satu perwujudan dari tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana-bencana.
Dijelaskannya, keinginan kuatnya itupun sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa kebencanaan adalah salah satu sub urusan pemerintahan wajib dalam pelayanan dasar pada ketertiban umum urusan ketentraman perlindungan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat mengurangi risiko bencana dalam rangka mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana,” sebutnya.
Situasi merebaknya pandemi Covid-19, jika tidak dilakukan dengan tindakan nyata dan maksimal serta dengan kepedulian masyarakat, akan sulit untuk menekan angka sebarannya.
“Semoga, setelah Sirandorung menjadi Keltana, kita semua semakin mantap dalam penanggulangan bencana. Kami berharap dukungan dari masyarakat agar permasalahan hari dapat kita atasi,” harap Lurah M Kamisdan. (fdh/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan memastikan, laporan kubu Akhyar Nasution atas dugaan pelanggaran kampanye oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah alias Ijeck telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan begitu, Bawaslu telah melimpahkannya ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk diproses lebih lanjut.
Payung Harahap
Ketua Bawaslu Kota Medan.
Kepada Sumut Pos, Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat pleno terkait laporan yang disampaikan tim hukum paslon nomor urut 1, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi. “Kemarin (Rabu, 21/10), sudah kita bahas dalam rapat pleno. Hasilnya, laporan itu kita nilai memenuhi syarat baik secara formil maupun materil, sehingga bisa diproses ke langkah selanjutnya,” kata Payung kepada Sumut Pos, Kamis (22/10).
Setelah dinyatakan lengkap secara formil maupun materil, lanjut Payung, proses selanjutnya akan dilakukan pihak Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). “Nanti Gakkumdu akan melakukan pembahasan pertama, salahsatunya terkait menentukan siapa-siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi soal ini. Itu munculnya nanti dari Gakkumdu,” katanya.
Terkait soal laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Calon Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Payung mengatakan, pihaknya masih mempelajari hasil klarifikasi yang sudah dilakukan Akhyar usai memberikan klarifikasi di kantor Bawaslu pada Rabu (21/10).
“Soal laporan terkait Akhyar, itu masih dibahas. Kalau memang nanti kita butuh klarifikasi dari yang lain, maka akan dilakukan. Tapi kalau memang dinilai tidak perlu lagi dilanjutkan, maka laporannya akan dihentikan atau kita tutup,” jelasnya.
Bawaslu Diminta Profesional
Pakar hukum dari UMSU, Abdul Hakim Siagian mengingatkan Bawaslu Kota Medan agar bekerja profesional dalam menangani setiap dugaan pelanggaran Pemilu. Sebab selama ini, standar netralitas yang diterapkan, penuh dengan intrik dan tafsir yang begitu luas sesuai dengan posisi dan kepentingannya.
Menurut Abdul Hakim, setiap kepala daerah atau wakil kepala daerah sah untuk berpolitik, karena dia lahir dari proses politik. “Bahwa kemudian itu menjadi pelanggaran, harusnya jangan pelanggaran tertentu saja yang diproses. Tetapi itulah politik, kadang-kadang semut di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata sengaja tak ditengok,” ujarnya menjawab wartawan ihwal pelaporan Tim Hukum Pasangan Calon Akhyar Nasution-Salman Alfarisi (AMAN) terhadap Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck), Kamis (22/10).
Menurutnya, jangan sampai lantaran persoalan ini, rakyat Kota Medan jadi terpecah belah. Apalagi kapasitas Wagubsu Musa Rajekshah saat meresmikan Pesantren Tahfidz Alquran, Yayasan Amal Tahfidz di Jalan Petunia Raya, Medan Tuntungan, Jumat (16/10) lalu itu, juga merupakan tuan rumah dari kegiatan dimaksud. “Ini juga dari informasi yang saya peroleh di media, Pak Ijeck hadir di sana karena beliau adalah kader Golkar. Bahwa kemudian ada salah satu paslon yang hadir dan kebetulan didukung oleh Partai Golkar, ini tentu masih relevan,” terangnya.
Abdul Hakim menyebut, dalam iklim demokrasi, setiap orang punya hak untuk mengadukan dugaan pelanggaran di Pilkada. “Mengadu itukan hak, tapi kita harus bandingkan indikasi-indikasi pelanggaran lainnya. Pelanggaran paling serius adalah protokol kesehatan. Pertanyaannya, siapa yang melanggar? Dan kemudian kenapa pelanggaran yang lain itu tidak diproses? Inilah yang kita harapkan (Bawaslu bersikap profesional). Ibarat penyakit jantung, tapi kenapa penyakit paru yang diobati. Jangan sampailah begitu,” pungkasnya.
Pengamat politik asal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Faisal Riza mengemukakan, secara politik bisa saja diterima argumen bahwa kapasitas Ijeck hadir untuk meresmikan rumah Alquran tersebut, lantaran dia adalah seorang kader Golkar. Meski begitu diakuinya, personal figur Ijeck memang menarik perhatian publik, sehingga pertemuan Bobby dan Ijeck dinilai bagian dari memengaruhi pendukungnya di Medan untuk mendukung Bobby.
“Ini terlihat jelas dari keberatan tim lawan. Pihak lawan, seperti Salman wakil Akhyar, beberapa waktu lalu juga berusaha menarik beberapa diksi politik yang terasosiasi dengan Eramas dan Ijeck. Pendukung Ijeck itu banyak jadi masyarakat memang antusias melihat kemana Ijeck bergerak dan mendukung. Secara kasus Pilgubsu 2018, pendukung Eramas sangat besar di Medan. Ini peluang yang sangat besar untuk dikelola agar menang,” katanya.
Banyak APK AMAN Hilang
Terpisah, juru bicara paslon AMAN, Ahmady mengatakan, saat ini pihaknya telah mengumpulkan bukti atas pelanggaran kampanye yang dilakukan terhadap mereka. Tak mau menuduh, tetapi mereka kerap mendapatkan laporan jika ada oknum-oknum yang dengan sengaja menurunkan ataupun menghilangkan alat peraga kampanye (APK) milik Paslon AMAN.
“Banyak sekali sudah APK milik AMAN yang hilang dari tempatnya yang sudah dipasang oleh para relawan kita. Kita mendapatkan kabar, jika ada pihak-pihak yang dengan sengaja menurunkan dan menghilangkan APK kita. Tapi memang kita belum punya bukti kuat, ini sedang kita cari bukti-buktinya,” ucap Ahmady kepada Sumut Pos, Kamis (22/10).
Dikatakan Ahmady, pihaknya sangat kecewa dengan kondisi tersebut. Karenanya saat ini, khususnya di beberapa lokasi di Kota Medan, cukup sulit menemukan APK milik AMAN. Bukan karena tidak dipasang, melainkan karena hilang tanpa jejak.
“Di Kecamatan Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Kota dan masih banyak lagi wilayah lainnya yang hilang APK. Akhirnya para relawan kita ada yang dengan swadaya membuat APK yang baru dan memasangnya lagi, tapi ada juga yang membiarkannya saja karena memang gak ada biaya,” katanya.
Untuk itu, kata Ahmady, pihaknya meminta Bawaslu agar turut mengawasi tindakan-tindakan demikian agar tidak ada lagi kecurangan yang terjadi dengan kejadian-kejadian hilangnya APK seperti selama ini.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Bawaslu Medan, Payung Harahap menegaskan, jika pihaknya tidak mungkin bertanggungjawab atas hilangnya APK yang dipasang oleh tim pemenangan AMAN. Sebab, kewajiban dalam menjaga APK adalah tanggungjawab masing-masing pihak.
“Dan bila memang ada bukti, silakan laporkan ke kami. Bahkan memang bila ada bukti, itu kan ranahnya sudah ke pidana, kita yakin pihak kepolisian juga dapat menerima laporan tersebut,” pungkasnya. (map/prn)
ANTRE: Calon penumpang antre di conter check in di Bandara Kualanamu. Mulai hari ini, pemerintah mensubsidi harga tiket pesawat di 13 bandara penopang sektor pariwisata, termasuk Kualanamu dan Silangit.istimewa/sumut pos.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menjelang libur panjang akhir Oktober 2020, harga tiket pesawat dipastikan akan terasa lebih murah bagi calon penumpang. Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan akan memberikan stimulus pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau passenger service charge (PSC) yang masuk dalam komponen harga tiket pesawat dibayar penumpang. Stimulus ini akan berlaku efektif mulai hari ini, Jumat (23/10) hingga 31 Desember 2020.
ANTRE: Calon penumpang antre di conter check in di Bandara Kualanamu. Mulai hari ini, pemerintah mensubsidi harga tiket pesawat di 13 bandara penopang sektor pariwisata, termasuk Kualanamu dan Silangit.istimewa/sumut pos.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menyebut, untuk tiket penerbangan sebelum 1 Januari 2021, calon penumpang akan dibebaskan biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U). Namun, penghapusan tarif PJP2U hanya diberikan untuk penerbangan yang dilakukan di 13 bandara yang merupakan penopang sektor pariwisata.
Ketiga belas bandara yang dimaksud adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), Bandara Internasional Hang Nadim, Batam (BTH), Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang (KNO), dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (DPS).
Lalu, Bandara Internasional Kulon Progo, Yogyakarta (YIA), Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP), Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok, Praya (LOP) dan Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang (SRG). Kemudian, Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, (MDC), Bandara Internasional Labuan Bajo (LBJ), Bandara Internasional Silangit, Tapanuli Utara (DTB), Bandara Internasional Blimbingsari, Banyuwangi (BWX), dan Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogjakarta (JOG).
Khusus ditargetkan kepada bandara tertentu, stimulus diharapkan tidak hanya merangsang mobilitas masyarakat tapi juga menggerakkan sektor penerbangan, pariwisata, dan sektor turunannya. “Diharapkan dengan stimulus masyarakat akan mendapat keringanan dengan berbagai tujuan yang akhirnya akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah seperti industri pariwisata, sektor UMKM,” katanya pada konferensi pers secara daring, Kamis (22/10).
Secara total, untuk stimulus transportasi kepariwisataan, pemerintah mengucurkan dana total Rp216,55 miliar yang terdiri dari pembebasan tarif PJP2U senilai Rp175,74 miliar dan stimulus kalibrasi fasilitas penerbangan yaitu Rp40,81 miliar.
Lebih lanjut, dia menjabarkan, stimulus diberikan dengan mekanisme biaya PJP2U dikeluarkan dari komponen biaya tiket dan akan ditagihkan oleh operator bandara kepada pemerintah. Stimulus akan diberikan kepada calon penumpang yang membeli tiket mulai dari 23 Oktober 2020 hingga 31 Desember 2020.
Adapun besaran PJP2U berbeda-beda di setiap bandara. Berdasarkan data PT Angkasa Pura II (Persero), besaran PJP2U untuk Terminal II Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp85 ribu per penumpang, dan terminal III sebesar Rp130 ribu per penumpang. Sementara, Bandara Halim Perdanakusumah memungut Rp50 ribu per penumpang.
Kemudian, PJP2U di Bandara Kualanamu sebesar Rp100 ribu per penumpang. Di Bandara Internasional Silangit-Danau Toba, tarif PJP2U sebesar Rp60 ribu. Lalu, Bandara Internasional Banyuwangi mengenakan Rp65 ribu per penumpang.
Selain penghapusan PJP2U 13 Bandara yang telah ditentukan, pemerintah juga memberikan stimulus berupa penyediaan biaya kalibrasi fasilitas telekomunikasi penerbangan dan alat bantu pendaratan visual pesawat yang menjadi kewajiban operator bandara.
Tujuannya, untuk dapat meringankan beban biaya operasional operator bandara akibat pandemi covid-19. “Bagi operator penerbangan maupun operator bandar udara dengan adanya stimulus PJP2U semoga menjadi berita baik, dengan harapan peningkatan pengguna jasa transportasi udara, namun di sisi lain para stakeholder penerbangan tetap diwajibkan mentaati SE Dirjen Nomor 13 Tahun 2020,” kata Novie.
Tak hanya stimulus untuk penumpang, pemerintah juga memberikan keringanan kepada operator di 13 bandara tersebut. Artinya, biaya kalibrasi fasilitas penerbangan dan alat bantu pendaratan pesawat yang biasanya dibebankan kepada operator bandara, untuk dua bulan ke depan dibebankan kepada pemerintah.
Tujuannya, untuk meringankan beban biaya operasional operator bandara akibat pandemi covid-19. “Bagi operator penerbangan maupun operator bandara dengan stimulus PJP2U semoga menjadi berita baik, dengan harapan peningkatan pengguna jasa transportasi udara. Namun di sisi lain, para stakeholder penerbangan tetap diwajibkan mentaati SE Dirjen Nomor 13 Tahun 2020,” tutup Novie. (bbs)
RAKOR: Sekdaprovsu R Sabrina mengikuti video conference Rakor Antisipasi Penyebaran Covid-19 selama libur panjang di Posko Satgas Covid 19 Sumut, Jalan Sudirman Medan, Kamis (22/10). Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut .
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Libur panjang di akhir Oktober 2020, yakni libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW pada 28-30 Oktober 2020, serta dilanjutkan dengan libur akhir pekan, dipandang perlu untuk diwaspadai. Karena berbagai dampak kerawanan seperti penyebaran Covid-19, kepadatan arus lalu lintas dan bencana alam akibat cuaca ekstrem berpotensi terjadi.
RAKOR: Sekdaprovsu R Sabrina mengikuti video conference Rakor Antisipasi Penyebaran Covid-19 selama libur panjang di Posko Satgas Covid 19 Sumut, Jalan Sudirman Medan, Kamis (22/10). Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut .
Untuk itu, Pemerintah melalui beberapa lintas kementerian mengimbau agar para kepala daerah dan unsur Forkopimda di seluruh Indonesia mengantisipasi berbagai dampak kerawanan yang mungkin terjadi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Libur Panjang Oktober 2020 secara virtual, Kamis (22/10), yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina dari Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan.
Rakor dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Republik Indonesia (RI) Mahfud MD. Dikatakannya, para kepala daerah diharapkan berkonsolidasi dengan unsur Forkopimda dalam mengawasi dan melakukan pengamanan di wilayah masing-masing.
“Khususnya dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Jangan sampai usaha yang kita lakukan selama ini sia-sia karena lalai dalam melakukan pengawasan selama libur panjang ini. Susun dan rencanakan strategi masing-masing, baik razia transportasi umum, pengawasan ketat disiplin protokol kesehatan dan lainnya,” ujar Mahfud.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melalui Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menyampaikan delapan arahan untuk diperhatikan. Di antaranya memastikan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dengan menjauhi kerumunan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.
“Kepala daerah agar memastikan kesiapan pelayanan kesehatan selama libur panjang, libatkan TNI/Polri mengedukasi masyarakat di tempat-tempat wisata, pusat perbelanjaan/kuliner dan moda transportasi umum. Memperbanyak pos-pos pengawasan patuh protokol kesehatan di lokasi rawan penyebaran Covid-19, menjaga kewaspadaan dan tidak lengah selama liburan, meningkatkan patroli lalu lintas, antisipasi ancaman La Nina atau curah hujan ekstrem dan penanggulangan bencana,” terang Agus.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Munardo menambahkan bahwa hingga saat ini kasus aktif Covid-19 menunjukkan tren penurunan, begitu pula dengan kematian. Sedangkan kesembuhan menunjukkan tren kenaikan.
“Angka kasus aktif dalam 1 bulan terkahir dari tanggal 21 September hingga 21 Oktober turun sebesar 6,79%. Angka kematian terus turun sebesar 0,45%. Sedangkan tren kesembuhan naik sebesar 7,23%. Jangan sampai kita lalai dan ada kenaikan kasus setelah libur panjang ini,” tegas Doni.
Sekdaprov Sabrina saat ditemui usai mengikuti Rakor menyampaikan, akan menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat dengan berkoordinasi bersama unsur Forkopimda dan dinas terkait. Namun demikian, hal yang lebih penting menurut Sabrina adalah kesadaran dari masyarakat untuk benar-benar bijak dalam mengisi waktu selama libur panjang. “Kalau tidak ada yang terlalu penting, usahakan di rumah saja, hindari kerumunan. Kalaupun harus keluar, tolong perhatikan dan terapkan protokol kesehatan,” pesan Sabrina.
Ingat 3M
Satgas Penanganan Covid-19 Sumut kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, saat menikmati momen liburan panjang di akhir bulan Oktober ini. Wisatawan diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak (3M).
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah memastikan, dengan menerapkan 3M dapat menekan jumlah kasus positif di tengah masyarakat saat pada hari libur. Penerapan 3M ini harus diterapkan warga jika pergi ke lokasi wisata, pusat perbelanjaan dan lainnya.
“Dengan disiplin menerapkan 3M dapat mencegah penambahan kasus baru, dan bahkan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ini kewajiban utama masyarakat dalam melindungi diri, keluarga maupun orang sekitar saat menikmati liburan,” ujar Aris Yudhariansyah, Kamis (22/10).
Aris mengatakan, Pemprov Sumut sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota di Sumut. Satgas Covid-19 di daerah agar meningkatkan pengawasan terhadap lokasi pariwisata yang selalu ramai dikunjungi masyarakat saat menikmati masa liburan panjang.
“Seperti lokasi pariwisata Danau Toba di Kabupaten Samosir, pengetatan sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona, sudah diberlakukan. Setiap wisatawan yang datang diwajibkan menjalani rapid tes. Pemeriksaan suhu tubuh juga diberlakukan terhadap pendatang,” katanya.
Menurutnya, pengetatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap wisatawan ini dilakukan Satgas untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat yang tinggal di daerah pariwisata. Pemeriksaan ini juga melindungi pelaku usaha di tengah pandemi yang masih berlangsung. (prn/bbs)
Jubir Satgas Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Satgas Covid-19 secara rutin, melakukan evaluasi penanggulangan penyebaran Covid-19 di setiap kecamatan. Setiap Hari Kamis, seluruh kecamatan wajib menyerahkan hasil kerja dan evaluasi di masing-masing Satgas Covid-19 Kecamatan yang dibentuk. Untuk pekan ini, Kecamatan Medan Timur, Johor, dan Helvetia menjadi kecamatan dengan penyebaran Covid-19 tertinggi di Kota Medan.
Jubir Satgas Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan.
“Sekarang penyebaran Covid-19 tertinggi ada di Medan Helvetia, Medan Johor dan Medan Timur. Medan Selayang yang selama ini cukup tinggi penyebarannya, justru mulai menurun. Untuk itulah evaluasi mingguan itu penting, dan itu instruksi dari Pak Pjs (Wali Kota Medan) agar dilakukan setiap Hari Kamis,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan kepada Sumut Pos, Kamis (22/10).
Mardohar yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan mengatakan, setiap kecamatan harus memberikan laporannya tersebut kepada Satgas Covid-19 Kota Medan, dalam hal ini Dinkes Kota Medan. Nantinya, Satgas Covid-19 Kota Medan termasuk Dinkes akan melakukan langkah-langkah tepat untuk menekan angka penyebaran di klaster-klaster kecamatan tersebut bersama Satgas Kecamatan yang dipimpin masing-masing camat.
Menurut Mardohar, saat ini ada beberapa klaster yang angka penyebaran Covid-19 nya telah menurun, seperti klaster perkantoran, klaster rumah ibadah, dan klaster lainnya. “Yang saat ini sedang meningkat justru adalah klaster keluarga. Sebab faktanya, banyak anggota keluarga yang tidak saling menjaga satu sama lain. Saat pulang tidak langsung cuci tangan ataupun mandi, padahal itu sangat penting. Karena penggunaan masker di dalam rumah, kan memang agak berat dilakukan, kecuali untuk mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri,” bebernya.
Untuk itu, Mardohar menekankan, agar setiap masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan di lingkungan rumah ataupun keluarga, setidaknya selalu mencuci tangan ataupun mandi setiap pulang ke rumah.
Terpisah, Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan, saat ini pihaknya memang tengah melakukan evaluasi dari apa-apa yang telah dilakukan dalam proses penanganan Covid-19 di Kota Medan. “Laporannya masuk setiap Kamis, salah satunya hari ini. Jadi besok akan dibahas, dievaluasilah, apa-apa saja yang harus kita benahi kedepannya,” jawabnya kepada Sumut Pos, Kamis (22/10).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan itu juga membenarkan, setiap OPD di Pemko Medan memang harus membentuk Satgas Covid-19 mandiri yang bertugas untuk turut menanggulangi pandemi Covid-19. “Makanya selain Kecamatan, setiap OPD juga wajib memberikan laporannya setiap minggunya,” tandasnya.
Anggota Pansus Covid-19 Kota Medan, M Rizki Nugaraha mengapresiasi langkah-langkah evaluasi rutin yang dilakukan Pemko Medan saat ini, yakni evaluasi yang dilaporkan setiap minggunya serta dilakukan setiap kecamatan dan OPD yang ada di Kota Medan. “Kami di Pansus Covid-19 memang sudah meminta agar hal seperti ini dilakukan. Evaluasi itu harus detail, setiap OPD, setiap kecamatan atau bahkan setiap kelurahan dan dilakukan setidaknya seminggu sekali. Jadi bila ada yang harus dibenahi, bisa kita benahi dengan cepat dan lebih terarah. Misalnya di kecamatan mana, kelurahan mana, OPD mana, bisa kita cepat benahi apa yang kurang atau apa yang salah,” tegasnya.
Walaupun terkesan lambat dalam membentuk sistem seperti ini, yakni setelah 6 bulan lebih Covid-19 ada di Kota Medan, tapi Rizki turut mengapresiasi hal ini. “Agak terlambat memang, tapi ya sudah lah, setidaknya sekarang sudah dilakukan. Yang kita minta, supaya ini betul-betul dilakukan, betul-betul di evaluasi, betul-betul dibenahi apa yang bisa dibenahi. Kita mausemua berperan aktif, baik itu Kecamatan, Kelurahan, semua OPD, semua harus aktif, bukan hanya OPD-OPD tertentu saja,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu juga berharap, agar klaster per klaster di tiap-tiap kecamatan betul-betul diawasi secara ketat. Bila satu kecamatan dinilai punya angka penyebaran yang tinggi, maka sebaiknya ada perhatian khusus di kecamatan tersebut.
“Sekaligus menjadi warning bagi kecamatan lainnya agar hal serupa tidak terjadi di kecamatannya. Dalam hal ini, peran camat sebagai ketua Satgas Covid-19 sangat besar. Kita harapkan setiap Camat dapat mengkoordinir kinerja dari semua Kelurahan yang ada di wilayahnya,” pungkasnya.
Sembuh 9.976 Orang
Berdasarkan perkembangan terbaru data kasus Covid-19 di Sumut, hingga Kamis (22/10), masih terus terjadi peningkatan. Kasus konfirmasi positif sudah mencapai 12.297 orang, sedangkan sembuh 9.976 orang. “Kasus konfirmasi bertambah 85 orang, sementara sembuh 82 orang,” ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah MM kepada wartawan di Medan, Kamis (22/10) sore.
Untuk pasien meninggal, lanjut Aris, kini jumlahnya mencapai 512 orang setelah bertambah 3 orang. Sementara jumlah suspek yang dirawat menjadi 930 orang setelah berkurang 68 orang. “Terkait jumlah spesimen swab yang diperiksa totalnya saat ini sebanyak 129.096 sampel. Jumlah tersebut bertambah 3.046 sampel,” sebutnya.
Lebih lanjut Aris mengatakan, laju pertambahan kasus baru positif covid-19 yang masih terus terjadi di Sumut menunjukkan bahwa semakin tingginya penularan virus corona di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, Satgas Covid-19 Sumut terus mengingatkan agar semua masyarakat tanpa terkecuali jangan pernah lalai menjalankan protokol kesehatan.
Selain itu, masyarakat juga harus saling mengingatkan satu sama lain agar patuh menjalankan protokol kesehatan. “Mari kita putus mata rantai penularan virus ini dengan selalu pakai masker, rajin cuci tangan dan hand sanitizer, jaga jarak dan menghindari kerumunan,” tukasnya. (map/ris)
SERAHKAN: (Ki-Ka), Retail Regional Account Receivable Head Astra Credit Companies (ACC) Evan Mendrofa,Account Receivable Division Head Agung Waluyo Samadi, Chief Operating Officer Ezar Kumendong, Retail Regional Sales Head Willy Winardi dan Retail Regional Operation Head William Andriady saat acara penyerahan sepeda Brompton kepada pemenang hadiah utama undian pelanggan berseri ACC di kantor ACC, Jalan H.Adam Malik, Medan, Kamis (22/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Astra Credit Companies (ACC), perusahaan pembiayaan pertama Astra, menyerahkan hadiah utama Sepeda Brompton kepada salah satu pemenang hadiah utama Undian Pelanggan Berseri ACC. Hadiah Sepeda Brompton diberikan secara langsung oleh Chief Operating Officer ACC Ezar Kumendong kepada pelanggan setia ACC Medan 1 Deni Kesuma di kantor ACC Medan 1, Jalan H Adam Malik Medan, Kamis (22/10).
Proses pengundian Program “Pelanggan Berseri” dan “Kemilau Emas ACC” telah dilakukan tanggal 13 Oktober 2020 lalu secara virtual dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kementrian Sosial dan Dinas Sosial.
Pada tahap pengundian ini sebanyak 5 pelanggan setia ACC berhasil mendapatkan hadiah utama berupa Sepeda Brompton yaitu Deni Kesuma pelanggan setia ACC Medan 1, Fery Agusman pelanggan setia ACC Semarang, Irawan pelanggan setia ACC Serang, Sarimin pelanggan setia ACC Palembang dan Tuti Anggraeni pelanggan setia ACC Karawang. Selain memenangkan hadiah Sepeda Brompton, pelanggan setia ACC Medan 1 yaitu Mangasa Napitupulu juga berhasil memenangkan hadiah emas 5 gram.
Chief Operating Officer ACC Ezar Kumendong mengucapkan selamat kepada seluruh pelanggan yang menjadi pemenang undian.
“Selamat kepada para pemenang program undian Pelanggan Berseri dan Kemilau Emas ACC tahap pertama ini. Pelanggan ACC yang belum beruntung masih dapat mengikuti undian tahap kedua dengan mengambil fasilitas Dana ACC. Fasilitas Dana ACC merupakan layanan pembiayaan multiguna yang diberikan ACC untuk mendukung segala kebutuhan dana pelanggan”, ujar Ezar.
Deni Kesuma, pelanggan setia ACC Medan 1 yang berhasil memenangkan hadiah utama Sepeda Brompton merasa sangat gembira. Deni merupakan pelanggan ACC Medan 1 sejak tahun 2016. Karena puas dengan pelayanan pembiayaan dari ACC, Deni akhirnya kembali menggunakan layanan pembiayaan dari ACC yaitu fasilitas Dana ACC yang dipergunakan untuk biaya renovasi rumahnya.
Program undian Pelanggan Berseri adalah undian bagi pelanggan ACC yang mengambil fasilitas Dana ACC. Program undian ini diluncurkan secara simbolis pada tanggal 2 September 2020 bertepatan dengan perayaan Hari Pelanggan Nasional 2020. Pelanggan yang mengambil fasilitas Dana ACC dari Bulan September hingga Bulan Desember 2020 akan berkesempatan mendapatkan 20 unit Sepeda Brompton dan 1 kilogram logam mulia.
Setiap bulannya ACC akan mengundi 5 unit Sepeda Brompton untuk 5 orang pelanggan serta 250 gram logam mulia untuk 50 orang pelanggan yang beruntung. Informasi lebih lanjut mengenai fasilitas Dana ACC dan pemenang program undian Pelanggan Berseri dapat dilihat di website ACC www.acc.co.id.
Pelanggan dihimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan atau permintaan data-data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan ACC. Program Undian Pelanggan Berseri tidak dipungut biaya apapun dan pemenang akan dihubungi oleh ACC secara resmi. (tri/ram)
