MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan baru saja menyelesaikan rapat kerja (Raker) di The Hill, Sibolangit, guna merumuskan kerja tahun 2021. Dalam rapat tersebut juga telah mengusulkan kegiatan perjalanan dinas sebanyak 96 kali pada 2021.

Dalam raker yang berlangsung selama 3 hari itu, yakni sejak tanggal 27 September hingga 30 September tersebut, seluruh komisi di DPRD Medan, yakni Komisi I hingga Komisi IV meminta adanya perjalanan dinas hingga 96 kali dalam tahun 2021.

Selain komisi per komisi, beberapa alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Medan juga menginginkan hal yang sama, yakni dilakukannya sejumlah perjalanan dinas di tahun 2021 mendatang. Seperti Badan Musyawarah (Banmus) yang ingin melakukan perjalanan Dinas sebanyak 6 kali, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebanyak 12 kali, Pansus sebanyak 40 kali, Badan Anggaran sebanyak 6 kali dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) sebanyak 6 kali.

Hal ini pun langsung menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya, kondisi itu tidak lagi memungkinkan untuk para wakil rakyat berada di kantor dewan yang terhormat, yakni dalam gedung DPRD Medan yang terletak di Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan.

Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi mengatakan, jika usulan yang disampaikan para wakil rakyat DPRD Medan dalam raker yang digelar di Sibolangit saat kondisi pandemi Covid-19 itu sangat tidak mendasar. Sekaligus, usulan yang disampaikan tersebut sebagai bukti bahwa mindset (pola pikir) para wakil rakyat untuk mencari keuntungan bagi diri pribadi di atas kepentingan rakyat belum berubah dari waktu ke waktu.

“Mindset para wakil rakyat dalam hal perjalanan dinas belum berubah. Mereka asyik meminta fasilitas-fasilitas saja, tetapi saat diminta kinerja oleh rakyat mereka tidak memberikan hal yang sebanding dengan apa yang mereka terima. Padahal kedudukan mereka sebagai wakil rakyat adalah karena dipilih rakyat,” ungkapnya.

Seyogiyanya, kata Agus, kondisi pandemi yang masih meningkat dari waktu ke waktu harus membuat DPRD Medan menurunkan intensitas perjalanan dinasnya hingga pandemi berakhir. Selain akan menghemat anggaran, hal itu juga akan menghambat perkembangan Covid itu sendiri.

Bila memang hanya untuk menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan Reses dinilai lebih dari cukup. Berada di gedung dewan setidaknya 2 sampai 3 hari dalam seminggu dan sisanya menjemput aspirasi rakyat di lapangan, dinilai jauh lebih baik untuk dilakukan saat ini. Memaksakan diri untuk mengusulkan dilakukannya perjalanan dinas hingga 96 kali dalam setahun di tengah melemahnya perekonomian karena kondisi Covid-19 saat ini, dinilai tidak logika untuk tetap dilakukan.

“Usulan itu tidak logika dan dapat melukai hati rakyat. Bila memang dibutuhkan komunikasi ataupun pembahasan dengan para stakeholder di luar Kota Medan ataupun diluar Provinsi, maka hal itu bisa dibahas secara virtual saja, tidak perlu melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas sebaiknya dilakukan hanya ketika ada hal yang memang sangat penting dan memang wajib untuk dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Kota Medan, Rafriandi Nasution juga punya penilaian yang sama. “Setahu saya, saat ini saja para anggota dewan di DPRD Medan hanya ada di kantor setiap hari Senin dan Selasa, itupun kalau mereka ada di kantor. Kalau misalnya mereka harus melakukan perjalanan dinas sebanyak itu dalam setahun, ya kapan lagi mereka di kantor,” ujar Rafriandi.

Dikatakan Rafriandi, di tahun 2021 mendatang, jumlah hari efektif kerja hanya ada sekitar 48 minggu. Artinya bila harus melakukan perjalan dinas sebanyak 96 kali dalam satu tahun, maka secara otomatis para wakil rakyat tersebut harus melakukan perjalanan dinas sebanyak 2 kali dalam satu minggu. Sebab biasanya, untuk melakukan satu perjalanan dinas bisa memakan waktu 2 sampai 3 hari.

“Padahal sejatinya harusnya rakyat diberi waktu untuk datang dan menyampaikan aspirasinya. Tapi kalau setiap hari wakil rakyatnya gak ada di gedung wakil rakyat itu, ya ngapain juga rakyat datang kesana,” ujarnya.

Dijelaskannya, memang hal itu baru berupa usulan dan belum tentu dapat disetujui karena setiap rencana kerja itu harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang ada. Sedangkan di sisi lain, saat ini Pemko Medan dam Indonesia pada umumnya sedang mengalami penurunan ekonomi karena adanya pandemi Covid-19.

“Tapi terlepas dari ada atau tidak adanya anggaran untuk itu, saya pikir usulan itu tidak realistis dan tidak logika karena tidak mementingkan kepentingan rakyat. Terlebih lagi, kondisi ekonomi kita saat ini yang akan jauh lebih baik bila anggaran yang ada dimaksimalkan untuk hal yang sifatnya lebih prioritas. Harusnya usulan itu lebih mempertimbangkan kondisi sosial kita saat ini,” jelasnya.

Tutup Raker

Pelaksanaan Rapat Kerja (raker) DPRD Medan yang berlangsung di Sibolangit Deli Serdang, Minggu – Selasa (27-29/9) telah merumuskan sejumlah agenda kegiatan yang akan segera diparipurnakan sebagai acuan kerja di Tahun 2021 mendatang. Rumusan agenda itu diyakini akan berdampak dalam peningkatan tugas pokok fungsi DPRD Medan sebagai pengawasan, anggaran dan legislasi.

Ketua DPRD Medan Hasyim SE saat menutup pelaksanaan raker menyampaikan, anggota dewan telah dibekali wawasan dan penguatan fungsi dewan. Dimana dengan menghadirkan nara sumber, anggota dewan berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah harus dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah soal layanan informasi.

Dikatakan Hasyim, hal itu tentunya akan menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, anggota dewan juga telah mengikuti simulasi input Pokkir pada aplikasi SIPD. Pada kesempatan itu, Hasyim juga berharap kepada Pemko Medan agar segera menindaklanjuti aplikasi SIPD guna mendukung kinerja dewan ke depannya.

Ditambahkan Hasyim, dalam pelaksanaan raker, anggota dewan juga dibekali sistem pengawasan dalam percepatan penanganan Covid 19. Termasuk prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid 19.

“Mengeluarkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Covid 19 serta lebih tegas dalam penerapan protokol kesehatan di masa pandemi,” urai Hasyim.

Sedangkan masalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tetap memperhatikan peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP dengan mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP dalam melaksanakan pengawalan.

Hasyim mengungkapkan bahwa ketika berada dalam sistem, maka dituntut untuk bisa bekerja secara sistematis sesuai dengan ritme yang ada didalam sistem tersebut.

“Jika kita mencoba untuk keluar dari sistem yang telah ada, maka bisa terjadi kekacauan dan malfungsi. Disini kita dituntut untuk belajar menerima keputusan rapat yang telah dilaksanakan atas dasar musyawarah dan mufakat. Melalui musyawarah akan menghasilkan keputusan yang lebih baik sehingga akan lebih banyak ide, gagasan, pemikiran dan inovasi,” paparnya.

Sementara itu, Plt. Sekwan Kota Medan, Hj. Alida, SH, M.Hum mengatakan, Rapat Kerja DPRD Kota Medan kali ini menghadirkan sejumlah narasumber sebagai pemberi materi dalam rapat kerja tersebut.

“Narsumnya Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Sosial RI. Hasil kesepakatan Rencana Kerja DPRD Kota Medan akan ditetapkan dalam rapat Paripurna, untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan,” kata Alida.

Seperti diketahui, raker berlangsung selama 3 hari, yakni mulai Minggu – Selasa (27-29/9) yang dihadiri seluruh anggota DPRD Medan. Rapat kerja dipimpin oleh Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai ‘dibuang’ sebagai Penjabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat, Asren Nasution bertukar posisi dengan Kaiman Turnip sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara.

Demikian terungkap dalam pelantikan sembilan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Selasa (29/9). Kaiman Turnip yang sekarang menjabat Pj bupati Pakpak Bharat, kini menggantikan posisi Asren sebagai Staf Ahli Gubsu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat.

Selain dua posisi ini, Gubsu Edy Rahmayadi turut mengambil sumpah jabatan tujuh eselon II lainnya. Antara lain yang dirotasi yakni; Ismael Parenus Sinaga dari Kadis Dukcapil menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Riadil Akhir Lubis dari Kepala BPBD menjadi Kadisperindag; Afifi Lubis dari Kabiro Pemerintahan menjadi Sekretaris DPRD; Irman Oemar dari Kepala Balitbang menjadi Kadis Kominfo; Binsar Situmorang dari Kadis Lingkungan Hidup menjadi Staf Ahli Gubsu Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

Harianto Butarbutar dari Kadisnaker menjadi Kepala Balitbang; Ria Nofida Telaumbanua dari Kadisbudpar menjadi Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad lldrem.

Tak hanya itu, Gubsu didampingi Wagubsu Musa Rajekshah dan Sekdaprovsu, R Sabrina juga melantik 32 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemprovsu. Sejumlah pejabat tersebut saling dirotasi ke organisasi perangkat daerah yang lain. Sebagian pejabat yang sebelumnya dilantik, bahkan ada pula yang kembali diganti dari posisinya.

Usai melantik para pejabat tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi menekankan segera membuka seleksi terbuka atau open bidding pada posisi pimpinan OPD yang masih lowong ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Open bidding mungkin minggu depan (sudah dapat izin KASN). Di KASN tinggal dua orang yang belum keluar (rekomendasinya). Karena tak bisa satu-satu,” katanya.

Diakui dia, sudah dua tahun ini mempelajari tupoksi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Pemprovsu. Dirinya dan Wagubsu Musa Rajekshah mulai kini akan memastikan orang yang disiapkan untuk mengawaki OPD bersangkutan, adalah sosok yang mampu menyelesaikan tupoksi dan target yang dibebankan.

“Ini nanti harus kita evaluasi lagi, apakah targetnya terlalu tinggi atau orangnya tidak mampu. Intinya laksanakan tugas pokok dengan baik, dan bertanggungjawab penuh dengan pekerjaannya,” tegasnya.

Mengenai pelantikan eselon III, disebut Edy, masih akan dilakukan dua gelombang lagi. Sedangkan pelantikan eselon II akan dilaksanakan sekali lagi sembari membuka kegiatan open bidding. “Karena tidak mungkin dilakukan sekaligus mengingat kondisi Covid-19 saat ini. Dan mekanismenya tetap dilakukan oleh Baperjakat,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut) mencatat, sudah 36 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumut yang melapor ke LLDikti Wilayah 1 Sumut untuk penerimaan bantuan kuota dari pemerintah sebesar 50 GB per mahasiswa/dosen per bulan di tahap pertama ini Namun sayangnya, masih banyak nomor telepon mahasiswa dan dosen yang tak valid.

Kepala LLDikti Wilayah 1 Sumut, Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD, mengatakan, adapun 36 PTS di Sumut yang melapor ke LLDikti Wilayah 1 Sumut untuk penerimaan bantuan kuota tersebut, yakni, Stikes St Elisabet, Institut Kesehatan Deli Husada, STKIP Amal Bakti, AMIK Medicom, STIE Bina Karya, Universitas Potensi Utama, Akbid Paluta Husada, STIKes Murni Teguh, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan dan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.

Kemudian, Universitas HKBP Nommensen Medan, IKIP Gunungsitoli, STMIK KAPUTAMA, STIKes Mitra Husada Medan, Politeknik Tanjungbalai, Institut Kesehatan Helvetia. “Untuk Institut Kesehatan Helvetia ini, dari 174 dosen yang diajukan baru 164 yang telah terealisasi dan mahasiswa belum ada yang terealisasi,” ucapnya.

Selanjutnya, Universitas Medan Area, Sekolah Tinggi Iilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, Universitas Amir Hamzah, Universitas Methodist Indonesia, UMN Al Washliyah, Akper Harapan Mama, STT Sinar Husni, STMIK Mikroskill Medan, Politeknik Bisnis Indonesia, Sekolah Tinggi Cani Akuntansi dan Manajemen Indonesia, STIE Mikroskill, Akbid Harapan Mama, Stikes Indah Medan dan Universitas Haji Sumut.

Untuk yang berikutnya, adalah Politeknik Ganeshha Medan, Universitas Imelda Medan, STKIP Al Maksum Langkat, STIKES Sakinah Husada Tanjungbalai, Institut Pendidikan Tapanuliselatan serta STIE Pembangunan Nasional.

“Kendalanya tidak banyak, yang terpenting terdata di pangkalan data. Jika ada dosen atau mahasiswa yang belum menerima bantuan kuota, maka solusinya diperbaiki kekurangan datanya dan di bulan Oktober 2020 dapat menerima bantuan tersebut,” ujar Dian, Selasa (29/9).

Dian mengatakan, dari seluruh nomor handphone mahasiswa dan dosen yang sudah masuk, jumlah yang tervalidasi berada di bawah jumlah rata-rata nasional. Seperti, mahasiswa yang mengisi data ada sebanyak 71,77 persen. Sementara jumlah yang terverifikasi sebanyak 58,32 persen dan yang valid sebanyak 49,68 persen. “Jumlah ini lebih kecil dari rata-rata nasional,” ungkap Dian lagi.

Kemudian, sebanyak 202.066 mahasiswa mengisikan data nomor handphone. Namun, masih banyak yang nomor handphonenya tidak valid. Hal serupa terjadi juga pada dosen. Dari sebanyak 55,25 persen data yang terisi, yang valid ada sebanyak 51,57 persen.”Ini juga lebih kecil dari rata-rata nasional,” paparnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) memberikan subsidi kuota internet gratis untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan mulai September hingga Desember 2020.

Setiap bulannya, siswa akan mendapatkan kuota internet sebesar 35 GB per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, sementara mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri mengatakan, subsidi itu upaya dari Kemendikbud dalam memberikan solusi pelaksanaan pendidikan jarak jauh (PJJ). (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berbicara tentang pelayanan publik, warga Kota Medan sangat merindukan wujud pelayanan publik yang terpadu dan tidak berbelit-belit. Istilah ‘kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah’ harus kita ubah menjadi ‘kalau bisa cepat kenapa harus lambat dan berbelit’.

Fachruddin, salah seorang warga Medan menuturkan, pelayanan publik seringkali terabaikan. Padahal, wujud nyata dari pelayanan publik sangat mempengaruhi iklim usaha di suatu daerah.

“Kalau untuk urus KTP, KK atau perizinan lainnya lambat dan bertele-tele, akan mempengaruhi aktivitas masyarakatnya. Padahal, pelayanan publik yang paling dasar ini menjadi langkah awal untuk pengurusan berkas lainnya dan pengurusan ijin-ijin lainnya,” ujar Fachruddin Selasa (29/9).

Menyikapi masalah pelayanan publik ini, dalam sebuah kesempatan, calon Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution yang akrab disapa Bobby Nasution menyampaikan, bahwa salah satu programnya ke depan jika terpilih menjadi Wali Kota Medan adalah mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat.

Dari hasil studi bandingnya ke beberapa daerah di Indonesia, pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan terhindar dari calo. Bobby mengaku sudah belajar ke sejumlah daerah di Indonesia, untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Ia ingin pelayanan pengurusan administrasi kependudukan di Medan dilaksanakan dengan baik. “Saya pernah ke Banyuwangi, ke Semarang kita belajar ke Surabaya. Di situ ada satu pelayanan luar biasa, ada Mal Pelayanan Publik. Kita masuk, enggak bawa KTP. Tapi, keluar mal bawa KTP. Itu yang ingin diciptakan, mudah-mudahan bisa kita wujudkan di Kota Medan,” kata Bobby.

Pelayanan publik akan berjalan dengan baik, lanjut Bobby jika disertai dengan birokrasi yang bersih. Kalau tidak, program yang bagus tidak berjalan baik dan maksimal.

“Hal pertama yang perlu kami lakukan adalah pembersihan birokrasi, niatnya itu harus bersih untuk membangun Kota Medan,” kata Suami Kahiyang Ayu.

Ketika birokrasinya sudah bersih dan niatnya juga bersih, kata Bobby Nasution yang maju di Pilkada Serentak 2020 berpasangan dengan Aulia Rachman, maka program pembangunan akan berjalan lancar.

Bobby berkeinginan membangun Mal Pelayanan Publik seperti yang sudah berjalan di Banyuwangi. Mengembangkan sejumlah pasar pelayanan publik yang mengintegrasikan pasar tradisional dan pelayanan publik dengan berbagai jenis izin/dokumen. Baik untuk Mal Pelayanan Publik maupun Pasar Pelayanan Publik.

Bobby memiliki visi besar #KolaborasiMedanBerkah, pasca berkeliling ke beberapa daerah dengan inovasi yang bagus-bagus membuat Bobby semakin matang dalam menyusun programnya membangun Kota Medan.

Visi besar Bobby membangun Mal Pelayanan Publik mendapat sambutan dari Ketua Generasi Muda Budhis Indonesia (Gemabudhi) Drs Wong Chun Sen, MPdB. Karena, berbicara pelayanan publik banyak dari warga kota Medan masih kecewa dengan hal ini.

“Harapan kita ke depan, dengan adanya Mal Pelayanan Publik maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan prima. Ketika kita masuk mal tidak punya KK/KTP, begitu keluar mal bisa langsung dapat KK/KTP,” kata Wong Chun Sen.

Pelayanan prima dengan niat yang tulus dari petugas, lanjut Wong, akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan masyarakat tidak perlu harus mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa calo. (ris)

Teks foto : (Istimewa)