MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (LPM FK USU) mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Lurah Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (8/8/2020) lalu.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat FK USU, Dra Merina Panggabean, MMed Sc, mengatakan tujuan kegiatan ini tentang pentingnya menjaga sanitasi lingkungan dan rumah dari tempat perkembangbiakan nyamuk. Ia berharap, tiap rumah mempunyai satu juru pemantau jentik (jumantik). Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk melaksanakan program 3M plus, yakni menguras, menutup tempat penampungan air dan mendaur ulang.

“Sedangkan plusnya dengan memberI larvasida (bubuk Abate), atau menanam tumbuhan anti nyamuk,” ujar Merina didampingi Anggota Tim, dr Helma Yulfi DAP&E MMed Ed, dr Irma Sepala Sari Siregar dan dr Ariyati Yosi SpKK MKed (KK) kepada wartawan di Medan, Selasa (8/9/2020).

Dikatakannya, dalam pengabdian masyarakat ini juga dibagikan tumbuhan anti nyamuk kepada rumah-rumah warga di Kecamatan Medan Tuntungan. Selain itu, pihaknya juga membagikan masker untuk para kader PKK, untuk mencegah pandemi Covid-19.

“Yang kita kunjungi sebanyak 75 rumah. Tumbuhan anti nyamuk yang dibagikan adalah lavender, rosmeri, dan selasih,” jelasnya.

Pengabdian masyarakat tersebut diikuti oleh ibu-ibu kader PKK dari 5 lingkungan di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan.

Ketua PKK diwakili oleh Seni Suprihatin menyambut baik kegiatan itu. Ia mengucapkan terima kasih dengan kedatangan pihak FK USU dan berkenan memberikan pelatihan. “Kami sangat mendukung kegiatan ini. Kita berharap kegiatan ini berkelanjutan,” ujarnya. (mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses lelang 5 jabatan eselon II Pemerintah Kota (Pemko) Medan tinggal menunggu hasil rekomendasi dari para pimpinan di DPRD Medan.

Sampai saat ini, DPRD Medan belum merampungkan nama yang mereka pilih dari 3 nama hasil seleksi yang telah dilakukan oleh tim panitia seleksi (Timpansel) lelang 5 jabatan eselon II tersebut.

Alhasil, proses pengiriman hasil seleksi 5 jabatan eselon II terganjal karena lambatnya rekomendasi nama calon Sekwan yang disetujui pimpinan DPRD Medan.” Tinggal menunggu hasil rekomendasi dari DPRD saja, kalau posisi Sekwan itu kan memang harus ada rekomendasi dari pimpinan DPRD Medan, karena nantikan mereka yang akan sering berkoordinasi dengan Sekwan,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Data Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Senin (7/9).

Dikatakan Muslim, Timpansel telah mengirimkan 3 nama calon Sekretaris DPRD Medan yang dimaksud kepada para pimpinan DPRD Medan. Namun sampai kemarin siang, pihaknya masih belum menerima hasil rekomendasi yang dimaksud. “Sampai siang ini, belum kita terima hasil rekomendasi dari pimpinan DPRD Medan. Kita masih menunggu sampai sore ini,” ujarnya.

Namun begitu, Muslim menegaskan, jika pihaknya belum juga menerima hasil rekomendasi dari DPRD Medan hingga Senin sore kemarin, maka Timpansel akan mengirimkan nama-nama hasil seleksi 4 jabatan eselon II lainnya ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kalau sampai hari ini belum kita terima juga hasilnya, maka untuk sementara waktu kita akan kirim dulu hasil seleksi 4 jabatan yang lain. Untuk Sekwan, nanti bisa menyusul bila sudah kita terima hasil rekomendasinya dari pimpinan DPRD,” ungkapnya.

Terkait nama-nama yang akan dikirimkan ke pusat, baik untuk jabatan Sekwan maupun 4 jabatan lainnya, Muslim masih enggan menyebutkannya. “Belum bisa kita sebutkan, nanti itu kalau sudah diterima dan disetujui oleh pusat,” paparnya.

Terpisah, ditemui Sumut Pos di kantor DPRD Medan, Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengaku jika pihaknya masih belum melakukan pertemuan atau rapat pimpinan untuk merekomendasikan, menentukan atau menyetujui nama yang akan mereka pilih sebagai Sekretaris DPRD Medan.

“Belum, belum ada kita rapat sampai sekarang,” ucap Hasyim kepada Sumut Pos, Senin (7/9) usai rapat Paripurna di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan.

Dikatakan Hasyim, pihaknya akan melakukan rapat tersebut dalam pekan ini. “Nanti kita juga akan minta masukan atau pendapat dari Fraksi-fraksi, mudah-mudahan dalam minggu ini selesai,” katanya.

Senada dengan Hasyim, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga juga menyebutkan jika pihaknya belum melakukan rapat pimpinan untuk membahas hal tersebut. “Belum ada, tapi akan segera kita bahas itu. Segera lah, segera kita berikan persetujuan terhadap nama yang akan kita rekomendasikan,” jawabnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah SH MH membenarkan jika ada tiga nama yang sudah diajukan Timpansel kepada pihaknya selaku Pimpinan DPRD Medan, ketiganya adalah Kabag Umum DPRD Medan Andy Syukur, Camat Medan Denai Ali Sipahutar dan Kabag Hakda Pemko Medan Indra.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Medan membuka lelang untuk 5 Jabatan Eselon II. Kelima jabatan tersebut yakni Asisten Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Medan, Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Sekretaris DPRD Kota Medan yang diikuti oleh 52 Pejabat. (map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Mencegah kerusakan badan jalan dan masuknya truk-truk bertonase tinggi, sejumlah warga memasang portal di Jalan Pancing 1 Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Senin (7/9).

Koordinator masyarakat Salman menjelaskan, pihaknya menuntut tiga hal yaitu pemasangan portal tujuannya supaya truk trado dan trailer tidak melintas sebab status jalan itu kelas tiga.

“Status jalan merupakan jalan kelas tiga namun dilintasi oleh truk-truk yang bertonase tinggi sehingga mempercepat kerusakan jalan,” kata Salman.

Dijelaskan Salman, Pemko Medan segera memperbaiki jalan yang rusak parah itu sekaligus menertibkan gudang atau depo truk trailer dan trado disepanjang Jalan Pancing untuk direlokasi.

“Untuk dana pemasangan portal ini sendiri asli dari dana swadaya masyarakat dengan jumlah berkisar Rp 3 juta tanpa ada sumbangan dari pihak pemerintah maupun pengusaha dan dikerjakan secara sukarela,” sebut Salman.

Menurut Salman, pemasangan portal itu sudah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan kota Medan dan Unit Lalulintas Polsek Medan Labuhan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Sumatera Utara, menggelar pelatihan make-up (merias diri) di kantor DPW PAN Sumut, Jalan Sei Lepan Nomor 2 Medan, Jumat (4/9). Ketua DPW PUAN Sumut, Hj Zuraida Ghina SE didampingi Sekretaris Dini Hikmayani Nasution MSi dan Bendahara Dr Hj Bertha Nellya mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar para perempuan di PUAN serta kaum perempuan lainnya memiliki keahlian untuk menghias diri.

“Keahlian memoles diri tidak hanya bertujuan supaya bisa mempercantik diri sendiri, melainkan juga supaya bisa semakin bersih dan terlihat elegan,” kata Zuraida, yang juga mantan anggota anggota DPRD Sumut.

Selain kegiatan pelatihan make-up, kata Zuraida, pihaknya melalui program PUAN Peduli, juga aktif melakukan pelatihan masak memasak dan keterampilan ibu rumah tangga lainnya serta memberikan bantuan kepada kaum perempuan yang kurang mampu, khususnya mereka yang terdampak Covid-19.

Dini Hikmayani dan Bertha Nellya menambahkan, pelaksanaan pelatihan make-up tersebut tidak hanya diikuti anggota PUAN, tetapi juga melibatkan kaum perempuan lainnya. “Adapun mentornya adalah juru rias yang sudah berpengalaman dan profesional melakukan rias pengantin yaitu dari internal PUAN sendiri, Dini Hikmayani dan Siti Sarah,” sebut Bertha Nellya, sembari tersenyum manis. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jembatan Titi Pahlawan, Jalan Titi Pahlawan, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan terancam ambruk. Pasalnya, penyambung jembatan mulai retak dan goyang apabila dilintasi truk melebihi muatan Pantauan di lapangan, Senin (7/9), jembatan yang berbatasan antara Kecamatan Medan Labuhan dengan Kecamatan Medan Marelan menjadi aliran Sungai Deli telah mulai berlubang atau nyaris di sisi penyambung jembatan tersebut.

Selain itu, truk – truk melebihi tonase yang melintas mengakibatkan jembatan goyang. Masyarakat khawatir jembatan yang sudah berusia puluhan tahun bakal ambruk.

“Sudah selayaknya jembatan ini menjadi perhatian dari pemerintah. Selain usianya sudah tua, kondisinya terancam ambruk. Kita berharap, ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, sebelum jembatan ini ambruk,” ungkap Tokoh Masyarakat Kelurahan Paya Pasir, Suratman.

Dijelaskan pria yang aktif di pengurus cabang Muhammadiyah Medan Marelan ini, jembatan tersebut setiap hari dilalui truk – truk melebihi tonase. Kalau dibiarkan terus menerus, kondisinya bakal cepat ambruk. Oleh karena itu, pemerintah untuk segera mengambil sikap terhadap kondisi jembatan tersebut.

“Jembatan itu adalah akses yang menghubungkan Medan Labuhan ke Marelan. Kalau sempat ambruk, akan mengganggu akses masyarakat khususnya bagi pekerja, pedagang dan angkutan serta pemilik usaha. Jadi, kalau itu ambruk banyak yang dirugikan,” cetus Suratman. Hal senada juga ditegaskan oleh Tokoh Kebijakan Publik Kota Medan, Sabarudin. Ia meminta kepada pemerintahan untuk memprioritaskan pengembangan infrastruktur di Medan Utara, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terwujud.

“Kondisi jembatan yang sudah mulai rusak, harus menjadi perhatian pemerintah. Tidak ada alasan lagi menunda pembangunannya. Apalagi adanya keluhan masyarakat terhadap kondisi jembatan yang bakal ambruk,” tegasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Sumut diminta segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Adat Sumut. Pasalnya, ranperda tersebut telah lima tahun didorong untuk masuk sebagai perda inisiatif melalui DPRD Sumut.

“Bahkan RUU Masyarakat Adat sudah didorong sejak tahun yang lalu, sejak ada keputusan MK 35/2012 yang mengisyaratkan bahwa pengakuan masyarakat adat bisa ditempuh salah satunya melalui RUU Masyarakat Adat dan Perda Masyarakat Adat di Sumut. Harapannya melalui RUU dan perda tersebut nantinya, kasus-kasus konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat di Sumut bisa dituntaskan,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumut, Ansyurdin dalam pernyataan tertulisnya saat berorasi di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (7/9) siang.

Ansyurdin mencontohkan, antara lain kasus 5.873 Ha eks Hak Guna Usaha (HGU) yang hingga kini tidak pernah melibatkan partisipasi dari masyarakat adat rakyat penunggu sebagai pemangku hak.

Menurutnya, kasus penggusuran paksa dengan kekerasan pada komunitas-komunitas masyarakat adat yang sudah mengelola wilayah adatnya, telah menyebabkan hilangnya wilayah kelola masyarakat adat pada rakyat penunggu maupun komunitas-komunitas masyarakat adat di Sumut, menjadi peruntukan perkebunan skala luas, pertambangan atau peruntukan lainnya.

“AMAN Sumut melihat bahwa, pembangunan yang pro investasi telah menyebabkan kerusakan alam, pencemaran lingkungan dalam skala luas, alih fungsi hutan adat dan hutan mangrove sekaligus telah menyebabkan perampasan ruang hidup bagi masyarakat adat di berbagai wilayah di Sumut,” teriaknya.

Kata dia, terlibatnya banyak aktor di lapangan seperti preman, mafia tanah, developer, investor yang menguasai wilayah kelola masyarakat adat yang tidak memiliki perlindungan. “Bahkan birokrasi ikut melegitimasi dengan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat melalui kebijakan sektoral terkait pengelolaan sumberdaya alam yang menjauhkan masyarakat adat dari ruang hidupnya,” ungkap Ansyurdin.

Sementara di satu sisi, kata dia, terbitnya sertifikat-sertifikat kepemilikan di wilayah adat tanpa pemberian informasi dan persetujuan dari masyarakat adat telah menyebabkan penyingkiran masyarakat adat dan perempuan adat dari sumber-sumber penghidupannya.

Atas dasar itulah, PW AMAN Sumut beserta organisasi sayap menyampaikan sejumlah tuntutan kepada stakeholder di Sumut yakni pertama, menyuarakan aspirasi masyarakat adat Sumut kepada pemerintah pusat dan DPR melalui DPRD Sumut untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat termasuk hak-haknya atas pengelolaan sumberdaya alam dan agraria melalui regulasi hukum dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

Kedua, mendesak Gubsu Edy Rahmayadi dan DPRD Sumut untuk segera mengesahkan Ranperda Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak dan Penetapan Masyarakat Adat Sumut. Ketiga, mendesak Gubsu dan BPN Sumut untuk segera menuntaskan kasus-kasus konflik agraria di Sumut. Keempat, mendesak perlindungan pada masyarakat adat dan wilayah kelola yang diduduki masyarakat adat di Sumut dan segera menghentikan upaya kekerasan seperti gusur paksa, intimidasi dan teror kepada masyarakat adat di Sumut.

Kelima, menolak segala bentuk pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat serta mengabaikan masyarakat adat di Sumut.

Selanjutnya keenam, menyerukan penuntasan kasus-kasus konflik agraria Rakyat Penunggu dengan PTPN II yang merupakan eks PTPN IX yang sebelumnya telah melakukan perampasan terhadap wilayah kelola Rakyat Penunggu dan puluhan tahun tidak kunjung diselesaikan.

Ketujuh, mendorong pembentukan lembaga semi otonom yang khusus melakukan mediasi konflik, verifikasi dan validasi bagi pengakuan masyarakat adat Rakyat Penunggu. Kedelapan, menolak segala bentuk legalisasi di wilayah adat dengan mengabaikan partisipasi masyarakat adat Rakyat Penunggu. Upaya-upaya distribusi aset dan legalisasi akses tidak berkeadilan merupakan bentuk pengabaian reforma agraria sejati. Dan terakhir, memberikan perlindungan pada perempuan adat di titik-titik konflik agraria dan krisis ekologi agar dapat berusaha dan mengelola wilayah adatnya tanpa gangguan kekerasan, intimidasi, dan teror dalam menghidup-hidupkan wilayah adatnya.

Amatan wartawan di lapangan, aksi massa yang diikuti ratusan orang tersebut menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di seputaran Jalan Pangeran Diponegoro. Sebab, massa aksi melakukan blokade Jalan Diponegoro, dan petugas mengalihkan arus ke Jalan RA Kartini bagi pengendara yang melintas jalan tersebut. Rencananya selain kantor Gubsu, aksi damai ini akan berlanjut ke Gedung DPRD Sumut dan Kantor BPN Sumut, Jl. Brigjend Katamso Medan. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menawarkan program keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN-KIS atau relaksasi tunggakan kepada peserta yang menunggak.

Deputi Direksi Wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, Mariamah mengatakan, hal ini dilakukan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

“Program relaksasi ini memberikan keringan pembayaran tunggakan bagi peserta PBPU dan PPU BU yang memiliki tunggakan iuran JKN-KIS lebih dari 6 bulan dengan sisa tunggakan yang wajib dilunasi paling lambat Desember 2021,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (7/9/2020).

Mariamah menerangkan, program relaksasi ini memiliki filosofi berupa pemberian keringanan finansial bagi peserta dalam masa pandemi Covid-19, meningkatkan peluang untuk keaktifan peserta, serta meningkatkan potensi penerimaan iuran. Untuk pendaftaran program ini, lanjut dia, dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN, Care Center 1500 400 atau langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Selain itu, pada kesempatan ini, Mariamah juga menyampaikan, bahwa pelayanan kepada peserta JKN-KIS dan masyarakat tetap berjalan prima dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Dia memaparkan, semenjak terjadinya pandemi Covid-19, telah ada beberapa layanan yang biasanya dilakukan di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota, dialihkan ke aplikasi Mobile JKN. “Sebetulnya dengan adanya pengalihan layanan ini justru masyarakat kian dimudahkan. Yang tadinya berniat pergi ke kantor BPJS Kesehatan, sekarang cukup buka Mobile JKN lewat smartphone saja, urusan administrasi JKN-KIS bisa diselesaikan tanpa perlu keluar rumah,” sebutnya.

Mariamah menjelaskan, layanan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), serta penggantian kartu hilang, dialihkan melalui aplikasi Mobile JKN. Penambahan anggota keluarga PBPU dan BP, serta perubahan identitas peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) dialihkan melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

“Sementara untuk perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) non peserta PBI, serta perubahan kelas rawat peserta PBPU dan BP, dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN maupun BPJS Kesehatan Care Center,” jelasnya.

Tak hanya itu, Mariamah menuturkan, BPJS Kesehatan juga membuka kanal informasi dan tanya jawab bagi masyarakat melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Sama halnya seperti melalui Mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center, masyarakat bisa mengajukan pertanyaan maupun melakukan pengaduan melalui media sosial tersebut kapan saja.

Mariamah menambahkan, khusus untuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan ada A-LINE (Akses Online) yang diperuntukan bagi peserta untuk mengakses pelayanan di kantor cabang tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. A-LINE ini meliputi pendaftaran baru peserta PBPU, peralihan kepesertan ke peserta PBPU (mandiri), perubahan faskes, perubahan data peserta, pelaporan meninggal dunia, aktivasi (anak tanggungan, PNS, pensiunan PNS).

Selain A-Line, sambung dia, BPJS Kesehatan Cabang Medan juga menyediakan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi peserta selama jam kerja untuk pelayanan informasi dan keluhan serta pelayanan administrasi.

“Intinya, baik via digital melalui Mobile JKN, media sosial, ataupun datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan, standar mutu pelayanannya tetap sama,” imbuhnya.

“Hanya saja, dalam kondisi saat ini, kami menyarankan peserta mengakses layanan BPJS Kesehatan melalui Mobile JKN untuk menghindari kontak langsung demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami tetap siap memberikan pelayanan prima bagi seluruh peserta JKN-KIS dan masyarakat luas,” pungkasnya. (ris/ila)