MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh mencatat, hingga Juli 2020 sekitar 600 ribu peserta mandiri program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunggak iuran. Tak tanggung-tanggung, nilai total tunggakan iuran mencapai Rp800 miliar.

Deputi Direksi Wilayah Sumatera Utara dan Aceh BPJS Kesehatan, Mariamah mengatakan, tunggakan iuran hingga Rp800 miliar tersebut bukan hanya peserta mandiri di Sumut, saja tetapi juga dari Aceh. Akan tetapi, peserta Aceh tidak banyak, karena berdasarkan komposisi peserta mandirinya cukup kecil hanya sekitar 1 persen. “Piutang (tunggakan iuran) tersebut bukan pada tahun 2020 saja, melainkan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sejak 2014,” ujarnya.

Disebutkan Mariamah, dari tiga kategori kelas peserta mandiri, jumlah paling banyak menunggak adalah peserta Kelas III. Ia menilai, peserta Kelas III yang menunggak tersebut bisa saja orang yang tidak mampu. Selain itu, orang yang ketika sakit bisa menyebabkan menjadi miskin. Artinya, penghasilan ekonominya bisa mencukupi kebutuhan makan sehari-hari tetapi tidak cukup untuk biaya ketika sakit.

“Berdasarkan hasil penelusuran kami, peserta Kelas III yang menunggak iuran itu memang tidak mampu. Akan tetapi, peserta tersebut tidak mendapatkan bantuan iuran (PBI APBD). Maka dari itu, seharusnya terdaftar sebagai peserta PBI,” ungkapnya.

Menurut dia, tahun ini merupakan momen yang diberi kemudahan untuk update data peserta PBI, jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai SK Kementerian Sosial mengenai update data peserta PBI, sudah dilakukan 6 kali update data. Karena itu, sangat memungkinkan bagi masyarakat yang merasa tidak mampu maka dapat melaporkan dirinya ke kelurahan setempat ataupun Dinas Sosial. “Untuk itu, diharapkan kepada pemerintah daerah dapat mengupdate pendataan peserta PBI, sehingga benar-benar tepat sasaran,” sebutnya.

Mariamah mengaku, kolektivitas iuran peserta mandiri ini menjadi persoalan nasional, bukan hanya di wilayah Sumut dan Aceh saja. Secara nasional, persentase kolektivitas iuran masih di bawah 70 persen. “Harapan kita, dengan adanya program relaksasi tunggakan iuran, maka bisa mencapai 70 persen,” ucapnya.

Diutarakan dia, program relaksasi tunggakan iuran pada dasarnya memberi kemudahan kepada peserta yang menunggak iuran di atas 6 bulan guna mengaktifkan kembali kepesertaannya untuk dapat mengakses layanan kesehatan. “Apabila ada masyarakat yang mendaftar sebagai peserta mandiri tetapi dari sisi ekonominya tidak mampu, maka kita sarankan untuk mendaftar ke Dinas Sosial supaya diajukan menjadi peserta PBI. Dengan begitu, peserta tersebut tidak lagi menunggak iuran dan terus aktif kepesertaan layanan kesehatan,” tukasnya.

Sementara, Asisten Deputi Perencanaan Keuangan Manajemen Risiko, Idris Halomoan menambahkan, kolektivitas iuran peserta mandiri di Sumut dan Aceh hingga Juli 2020 sudah sekitar 67,2 persen. Pihaknya, lanjut dia, sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkannya.

“Kendalanya, ada nomor telepon atau handphone peserta yang tidak aktif lagi hingga pindah domisili. Kita juga mengumumkan ke media massa. Makanya, dengan program relaksasi tersebut paling tidak (tunggakan iuran Rp 800 miliar) berkurang 50 persen atau menjadi Rp 400 miliar,” tandasnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUPHAM) berinisial MA (32) meninggal dunia usai melahirkan sepasang bayi kembar. Usai kepergian sang ibu, salah satu dari bayi kembar itu pun menyusul menghadap sang khalik.

Kasubbag Humas RSUPHAM, Rosario Dorothy Simanjuntak membenarkan hal ini. Rosa menyampaikan, pasien asal Kota Medan tersebut masuk ke rumah sakit milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini sejak, Senin (31/8) lalu. Namun, setelah prosesi melahirkan dilangsungkan, pada Kamis (3/9) sekitar pukul 23.30 WIB, MA pun meninggal. Sementara itu, pasca dilahirkan, kedua bayi langsung mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit. “Karena, kedua bayinya lahir dengan kondisi umur dan berat badan sangat rendah,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (8/9).

Kata Rosa, akibat kondisinya yang kurang baik, salah satu bayi berjenis kelamin laki-laki dari pasien tersebut juga meninggal dunia, pada Minggu (6/9) pukul 19.00 WIB. Sedangkan bayi satunya lagi yang berjenis kelamin perempuan, hingga saat ini masih dirawat di ruang rawat isolasi khusus Perinatologi. “Karena kedua bayi kembar ini statusnya adalah suspek Covid-19, mereka berbeda penanganannya dengan orang dewasa,” jelasnya.

Selain itu, Rosa juga mengakui, saat ini pihak tim medis masih memiliki kendala dalam menangani bayi perempuan yang tengah berjuang tersebut. Sebab, karena kondisi kesehatannya yang kurang baik akibat berat badan yang rendah serta sebagai pasien suspek Covid-19, maka sang bayi harus dirawat secara intensif. “Untuk berat badan bayinya hanya sekitar 1.000 gram-an saja,” terangnya.

Rosa menambahkan, dalam perawatan bayi ini juga, secara prosedur tim medis harus melakukannya dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. Hal ini memang tidak ada berbeda dengan perlakuan yang diberikan terhadap pasien Covid-19 yang dewasa. “Suspek Covid-19, ya harus tetap pakai APD lengkaplah,” tandasnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar gembira datang dari Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dari 38 orang yang dinyatakan positif Covid-19, tiga di antaranya dinyatakan negatif. Ketiganya yakni seorang hakim, seorang panitera pengganti, dan honorer seorang, dinyatakan negatif lewat swab test mandiri. Kini ketiganya menunggu surat resmi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan.

“JADI update hari ini, dari 38 orang kemarin yang dinyatakan positif, tiga orang melakukan tes swab lagi dan dinyatakan negatif,” ungkap Humas PN Medan, Immanuel Tarigan kepada wartawan, Selasa (8/9).

Dikatakannya, ketiganya melakukan tes swab mandiri setelah hasil swab pertama dikeluarkan pada 27 Agustus lalu. “Ketiganya yang negatif ini, tetap isolasi mandiri di rumah masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas kesehatan, bila dalam 10 hari isolasi di rumah tidak ada lagi gejala, pihaknya tinggal menunggu surat keterangan dari dinas kesehatann

“Tapi ini ‘kan belum ada suratnya. Cuma tadi hasil koordinasi dengan dinas kesehatan, apabila sebenarnya sudah 10 hari mereka isolasi di rumah tapi tidak ada gejala, artinya tetap sehat kondisinya sebenarnya dia sudah dinyatakan sehat,” jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil swab yang dilaksanakan para hakim, pegawai dan honorer PN Medan pada 27 Agustus lalu. Sebanyak 13 hakim positif Covid-19. Selain hakim, 25 orang lainnya baik pegawai, panitera pengganti dan honorer juga dinyatakan positif Covid-19.

Tidak hanya itu, pada 2 September kemarin, seorang hakim PN Medan meninggal karena Covid-19, setelah sebelumnya menjalani isolasi dengan status pasien dalam pemantauan di RS Royal Prima.

PN Medan kemudian mengambil langkah untuk penutupan akses atau lockdown selama sepekan, mulai Jumat (4/9) hingga 11 September 2020. Tujuannya, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan memberlakukan kerja bagi hakim dan pegawai dari rumah, atau WFH selama masa lockdown berlangsung.

Sedangkan 38 orang yang dinyatakan positif, diminta menjalani isolasi mandiri.

Selama lockdown , PN tetap menerima perkara yang mendesak dan tidak bisa diperpanjang masa tahanannya. Tetap menerima surat-menyurat secara online.

Paparan Covid-19 di PN Medan awalnya terungkap setelah Ketua PN Medan, Sutio Jumagi Akhirno, terkonfirmasi positif berdasarkan hasil swab test PCR yang dilakukan pada16 Agustus lalu. Hasilnya diketahui pada 22 atau 23 Agustus.

Setelah dipastikan positif Covid-19, Ketua PN tersebut langsung menjalani isolasi. Sementara PN Medan mulai membatasi jadwal sidang. Sidang hanya kasus yang penting-penting, seperti (sidang) prapid atau masa tahanan yang mau habis.

Pada 27 Agustus, PN Medan menggelar rapid test dan swab test yang diikuti seluruh hakim, staf, honorer, dan security. Total 243 orang. Saat itu, 46 orang ikut swab, selebihnya rapid test. Dari rapid test, 16 orang dinyatakan reaktif, dan langsung swab.

Sebelum hasil swab test keluar, hakim PN bernama Somadi, meninggal saat menjalani perawatan medis dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 di Rumah Sakit Royal Prima, Rabu (2/9). Hakim Somadi dimakamkan sesuai protokol Covid-19.

DPRD Medan Masih Gelar RDP

Sementara, Komisi II dan IV DPRD Medan mengabaikan kebijakan peniadaan kegiatan di gedung dewan sejak Selasa (8/9), hingga 14 hari ke depan, setelah 12 pegawai DPRD Medan dinyatakan positif Covid-19. Pasalnya, kedua komisi ini masih tetap menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi pemerintahan yang menjadi stakeholder masing-masing komisi. Bukan itu saja, anggota dewan juga menerima para pengunjukrasa yang sempat datang dan mengadu ke DPRD Medan.

Ditanya mengenai hal itu, Plt Sekretaris DPRD Medan, Hj Alida mengaku tidak mengetahui hal itu. Karena menurutnya, pihaknya telah mengajukan surat peniadaan kegiatan di gedung DPRD Medan, terhitung sejak Selasa (8/9) sampai 14 hari kedepannya, kecuali kegiatan paripurna. “Dari kemarin siang sudah kita usulkan ke pimpinan (DPRD Medan), tapi kenapa masih ada saja kegiatan, ya saya nggak tahu. Seharusnya memang tidak ada lagi RDP yang jelas-jelas mengundang pihak luar ke dalam gedung,” ujar Alida kepada Sumut Pos, Selasa (8/9).

Namun begitu, Alida menyebutkan jika para Pimpinan DPRD Medan lebih berhak untuk menentukan soal ada atau tidaknya kegiatan mereka di gedung DPRD Medan. “Itu hak pimpinan, tapi kita sudah minta supaya ditiadakan dulu sampai 14 hari kedepan, kecuali kegiatan seperti paripurna. Itu pun dibatasi kan jumlahnya, sisanya bisa ikut rapat via Vidcon,” jelasnya.

Ditanya mengenai hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST mengaku tetap menggelar RDP dengan sejumlah manajemen rumah sakit di Kota Medan karena memang sudah dijadwalkan sejak jauh-jauh hari. Selain itu, juga ada RDP dengan pihak Gojek. “Kalau yang barusan ini bukan RDP, tapi menyambut demo. Memang nanti ada yang RDP, tapi kan itu karena memang sudah dijadwalkan sebelumnya,” jawabnya.

Selain Komisi II, Komisi IV DPRD Medan juga tampak melakukan RDP dengan pihak Dinas PKPPR, DPMPTSP dan sejumlah pihak lainnya di ruang banggar lantai II Gedung DPRD Medan. Saat itu, RDP dipimpin oleh Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak dan anggota Antonius Devolis Tumanggor. Namun usai RDP, Antonius tidak bersedia mengangkat sambungan telepon.

Ditanya mengenai hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala mengaku jika pihaknya sudah mendapatkan surat tersebut dari pihak Sekretariat DPRD Medan untuk meniadakan sementara kegiatan yanga ada di gedung DPRD Medan. “Iya, sudah kita terima semalam dari Sekretariat,” ucap Rajuddin kepada Sumut Pos, Selasa (8/9).

Namun begitu, Rajuddin mengaku tidak tahu kalau ada RDP yang digelar di gedung DPRD Medan pada hari Selasa kemarin. Pun begitu, ia mengaku berfikiran positif soal itu. “Mungkin mereka belum terima suratnya dari Ketua (DPRD), hari ini pastilah sudah diterima semua itu. Atau mungkin ada kegiatan yang sudah tidak sempat lagi untuk dibatalkan karena sudah dijadwalkan,” katanya.

Rajuddin mengaku, dirinya akan segera menyosialisasikan hal ini kepada para anggota DPRD Medan lainnya. “InsyaAllah mulai besok sudah tidak ada kegiatan lagi,” sebutnya.

Di sisi lain, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengaku heran dengan masih adanya RDP di gedung DPRD Medan usai 12 pegawai di DPRD Medan dinyatakan positif Covid-19. “Harusnya itu RDP tak boleh ada lagi, saya bingung melihatnya. RDP itu sifatnya tidak urgent, itu bisa dilakukan di lain waktu, apalagi RDP itukan mengundang banyak orang dari luar ke gedung DPRD Medan yang jelas-jelas sudah menjadi klaster,” aku Bahrum.

Seharusnya, kata Bahrum, setiap informasi dapat di akses dengan cepat agar tidak ada alasan bahwa belum mengetahui jika kegiatan di gedung DPRD Medan ditiadakan sementara waktu. “Harusnya dari kemarin tiap-tiap komisi yang sudah punya jadwal RDP hari ini bisa menghubungi para Stakehokder nya kalau RDP ditunda sementara waktu karena adanya temuan kasus Covid-19 baru di gedung DPRD Medan, karena jelas tidak boleh melakukan RDP yang mengundang orang dari luar,” katanya.

Selain itu, Bahrum juga menegaskan, jika Sekretariat DPRD Medan harus kembali mengajukan Swab PCR kepada gugus tugas Covid-19 Kota Medan. “Karena setahu saya, kemarin masih ada beberapa orang yang tidak di Swab. Padahal sebenarnya, jangankan pegawai, anggota DPRD Medan sendiri juga harus di Swab, karena semua yang ada di gedung DPRD Medan itu sering melakukan kontak erat,” pungkasnya. (man/map)