JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia (Asioti) Teguh Prasetya mengungkapkan bahwa di tengah pandemi seperti sekarang ini, industri harus segera beralih ke teknologi. Hal ini dilakukan untuk efisiensi biaya produksi.

Kata dia, sudah ada beberapa industri yang telah mengadopsi pemanfaatan teknologi untuk menjalankan bisnisnya. Pertama adalah industri sektor manufaktur.

“Itu sudah mulai dilakukan, yang paling lead itu di manufaktur melakukan dan utamanya mereka melakukan ini untuk optimalisasi operasional, kedua untuk meningkatkan produktivitas dan ketiga meningkatkan product development hingga sales,” tutur dia dalam webinar, Kamis (25/6).

Kemudian, ada juga sektor ritel, yang juga terdampak sangat parah akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), aktivitas jual beli terhambat. Bahkan, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan adanya penurunan omset hingga 90 persen.

“Kedua industri ritel, mereka juga sudah melakukan hal ini, kalau ditanya mereka mengoptimalisasi operasional mereka dan produktivitas dan meningkatkan produk maupun skill,” jelasnya.

Selain itu, juga ada sektor pertambangan agrikultur hingga telekomunikasi. Di mana, disebutkan bahwa akan ada potensi efisiensi biaya sebesar USD 120 miliar hingga tahun 2025.

“Lalu sektor mining, agriculture, lalu telekomunikasi dan media, akan ada peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan total potensi itu sekitar USD 120 miliar atau Rp 1.700 triliun,” tuturnya. (bbs/azw)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kondisi pandemi Covid-19, harus menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Indonesia dengan ancaman krisis pangan. Karena, Vietnam sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia kini membatasi ekspornya pada bulan Maret dan April tahun 2020 ini.

Sementara, tanah air masih melakukan impor beras negara untuk mencukupi pasokan pangan dalam negeri untuk ketersedian beras. ”Kabar dari Vietnam itu, menjadi kabar yang cukup membuat kita khawatir,” sebut Pengamat Ekonomi Sumut, Benjamin Gunawan, Kamis (25/6).

Gunawan mengungkapkan ada tiga lembaga yang memberikan kekuatiran terkait dengan kemungkinan terjadinya kekurangan makanan atau food shortage, yakni FAO, WHO, dan WTO.

“Tiga lembaga tersebut menyatakan bahwa akan ada masalah pangan, jika banyak negara tidak mampu mengendalikan penyebaran corona dengan baik,” jelas Gunawan.

Gunawan mengatakan Indonesia pada dasarnya juga masih membutuhkan negara lain dalam menyediakan sebagian kebutuhan pangannya. Bawang putih, bawang bombai, kacang tanah, kedelai.

“Termasuk beras sebagian juga harus didatangkan dengn cara impor. Bila belajar dari tahun 1998, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik meskipun dilanda krisis keuangan,” ujar Gunawan.

Ia menilai sekalipun jika nantinya sejumlah negara menutup ekspor bahan pangannya. Dengan itu, Indonesia juga masih memiliki ketahanan pangan yang mumpuni. Meksipun, Gunawan menggaris bawahi bahwa pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan pangan mendasar terlebih dahulu yakni beras.

“Selebihnya saya pikir merupakan kebutuhan pangan subtitusi yang bisa digantikan,” tutur Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) itu.

Namun begitu, Gunawan mengatakan respon pemerintah terkait dengan poetnsi adanya krisis pangan juga sudah dilakukan. Ada 3 kementerian yang kini tengah difokuskan untuk pengembangan tanaman pangan (food state) di wilayah Kalimantan Tengah.

“Meksi demikian, pemerintah juga harus menyadari bahwa setiap provinsi di Indonesia ini juga bergantung dari provinsi lain dalam menyediakan kebutuhan pangannya. Misalkan, SUMUT masih membutuhkan bawang merah dari wilayah jawa tengah, dan untuk beras SUMUT juga kerap bergantung beras dari jawa barat bahkan hingga ke Sulawesi,” jelas Gunawan.

Gunewan mengungkapkan jadi perlu ada dorongan juga kepada pemerintah daerah agar mengamankan stok bahan pangannya dengan cara tanam mandiri atau dengan bekerjasama dengan provinsi lain. ”Katakanlah Sumut seharusnya bisa mengembangkan tanaman bawang merahnya secara mandiri,” sarannya.

Selain itu, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sangat ketat juga membuat distribusi dan logistik juga mengalami masalah. Jadi kebijakannya harus komperhensif. Bukan hanya dari sisi penyediaan saja, tetapi juga mempertimbangkan distribusinya.

“Dan kita harus segera bersiap manakala banyak negara yang lebih mementingkan urusan perutnya sendiri dan membatasi ekspornya kenegara lain dengan alasan apapun,” ujar Gunawan.

Ia menambahkan jangan sampai rumitnya urusan penyebaran corona ini justru diperburuk dengan penyediaan kebutuhan pokok yang bermasalah di tengah masyarakat.

“Meskipun sampai detik ini saya masih optimis kita akan mampu terhindar dari kemungkinan buruk masalah pangan dunia tersebut. Namun kita jangan terlena juga, kita harus tetap waspada sejak dini,” pungkasnya. (gus/azw)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memutuskan penambahan kuota dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Bank Tabungan Negara (BTN) guna dimanfaatkan untuk penambahan fasilitas pembiayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tambahan kuota diberikan Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan kredit 1.240 unit rumah.”Kami apresiasi kepada PPDPP atas penambahan kuota yang diberikan ini. BTN akan berusaha maksimal untuk menyalurkan KPR FLPP atau KPR Sejahtera sesuai target dan sasaran yang dipatok Kementerian PUPR. Sekaligus akan kita manfaatkan untuk mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional di era new normal,” kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury di Jakarta, Kamis (25/6)

Penambahan kuota FLPP tersebut diberikan PPDPP setelah mengevaluasi Bank Pelaksana FLPP yang sebelumnya ditunjuk dan hasil lolos uji pencairan.

Bank BTN telah lolos dengan hasil penyaluran di atas target yang ditetapkan PPDPP. Adapun per 31 Mei 2020, perseroan sukses merealisaskan KPR FLPP untuk membiayai 46.798 unit atau setara dengan Rp4,7 triliun.

Pahala optimistis, BTN dapat mencapai target penyaluran Kredit Perumahaan Rakyat (KPR) Subsidi tahun ini, baik melalui KPR FLPP maupun dengan skema Subsidi Selisih Bunga maupun Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM.

“Pandemi covid memang sangat berpengaruh pada demand masyarakat untuk membeli rumah, namun minat tersebut tidak menyurutkan masyarakat untuk memiliki rumah subsidi. Harga jual rumah yang terus naik setiap tahunnya menjadikan satu pertimbangan masyarakat khususnya MBR untuk segera memiliki rumah. Di samping itu fasilitas SBUM yang diberikan kepada MBR menjadi stimulus dalam pergerakan kebutuhan rumah pada saat ini,” kata Pahala.

Kinerja KPR Subsidi dari Bank dengan kode saham BBTN ini masih tumbuh positif. Berdasarkan catatan, posisi penyaluran KPR Subsidi baik konvensional maupun syariah per Mei 2020 tumbuh 5,95% menjadi sebesar Rp102,94 triliun dibandingkan posisi per Mei 2019 yang mencapai Rp95,434 triliun.

Pahala optimistis tambahan kuota FLPP maupun SSB akan dapat mendorong penyaluran KPR Subsidi perseroan yang tahun ini ditargetkan dapat mencapai sekitar Rp103,49 triliun. (bbs/azw)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menanyakan perihal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak kunjung turun. Padahal, sejak wabah Covid-19 menyebar ke berbagai negara, harga minyak dunia anjlok.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan, kapan penyesuaian harga BBM akan dilakukan. Menurutnya, pemerintah terlalu lama mengambil pertimbangkan.

“Isu energi soal penyesuaian harga BBM yang tak kunjung terealisasi, karena wait and see. Jadi, kapan disesuaikan?” ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (25/6).

Menteri ESDM Arifin Tasrif pun menanggapi bahwa harga minyak dunia selama pandemi cenderung berfluktuasi. Oleh karena harganya bergerak diniamis, maka pemerintah tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan.

Bahkan, saat ini harga minyak dunia sudah kembali merangkak naik. “Saat ini sudah ada peningkatan MOPS, kemudian Brent internasional. Siklus daripada crudeinternasional sering cepat sekali cycle-nya,” tuturnya.

Namun demikian, pemerintah berkomitmen untuk berupaya mengawal harga BBM agar berada di level wajar. Dia menjamin harga BBM di Indonesia salah satu yang terendah di ASEAN, meski sedikit lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Vietnam.

“Kami akan usahakan harga masih ada di level tidak di atas lebih tinggi dari harga di ASEAN,” tegasn Arifin.

Sementara, DPR RI Komisi VII menanyakan rencana PT Pertamina (Persero) yang akan menghapus produk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak ramah lingkungan dengan kadar Research Octane Number (RON) di bawah 91, seperti Premium dan Pertalite. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo mengaku terkejut mendengar rencana tersebut.

Menurutnya, timbul dugaan bahwa hal itu merupakan strategi pemerintah maupun Pertamina dalam meniadakan subsidi BBM. “Pertamina akan menghapus, menghilangkan Premium atau Pertalite untuk masyarakat? Saya pikir ini juga hal yang mengejutkan buat masyarakat,” ujarnya Kamis (25/6).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis anggapan tersebut. Ia menjelaskan, rencana tersebut merupakan kesepakatan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon, dengan memaksimalkan produksi energi ramah lingkungan.

Adapun kesepakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 yang mengatur mengenai batasan RON. “Kita memliki komitmen mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang,” tuturnya.

Arifin menyebut, ke depan pemerintah akan fokus memproduksi BBM yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut juga untuk mengurangi dampak beban lingkungan. (bbs/azw)