SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pembagian paket sembako bantuan dari Pemprovsu dikantor Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan melanggar Prosedur tetap (Protap) protokoler kesehatan Covid-19, karena masyarakat yang ingin mendapat bantuan sembako ini saling berdesakan.

Pantauan Sumut Pos dilokasi, Jumat (22/5) saat. pembagian sembako berlangsung dipimpin oleh aparatur Desa Sei Sijenggi bersama Bhabinsa dan Bhabin Kamtibmas, tidak menerapkan protokoler kesehatan Covid-19, seperti tidak menjaga jarak, (Physical Distancing) masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker.

Saking, padatnya masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan dan susu ini, terpaksa ditunda oleh aparatur Desa Sei Sijenggi menunda ini dilakukan untuk menghindari kerumunan masa.

“Tadinya, sesuai rencana panitia aparatur Desa membagikan bantuan sembako itu langsung kepada warga. Karena situasi yang tidak memungkin terpaksa merubah rencana semula,” kata Adi salah satu aparatur desa melalui pengeras suara.

“Nantinya, bantuan ini akan disalurkan langsung ke rumah warga melalui Kepala dusun setempat, karena ini dilakukan untuk menghindari kerumunan masa,” ucap Adi disela-sela menenangkan warga.

Selanjutnya, aparatur Desa mengutip KK warga yang akan menerima bantuan itu. Kemudian Kepala dusun yang akan mengantarkan langsung ke rumah warga. Gunanya ini, untuk menghindari pandemi Covid-19 di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Sementara Kepala Desa (Kades) Sei Sijenggi Sutarman mengatakan, pembagian sembako ini berasal dari bantuan Pemprovsu yang berasal dari Jaringan Pengaman Sosial (JPS) akan disalurkan ke Desa Sei Sijenggi.

Desa Sei Sijenggi yang menerima bantuan ini ada sekitar 1220 Kepala Keluarga (KK) yang menerima bantuan ini, dari total 1700 KK yang ada di Desa Sei Sijenggi. Dari 1700 KK ada sekitar 500 KK yang sudah mendapatkan bantuan seperti Rasta, BLT, dan bantuan sembako dari para donasi yang beberapa waktu lalu telah disalurkan ke warga, kata Sutarman.

Sutarman mengakui, dari 1700 KK tersebut masih ada sekitar 200 KK lagi yang belum menerima bantuan dari Pemerintah. Namun, Sutarman akan tetap mendata dan mengusulkannya supaya masyarakat bisa mendapat bantuan dari Pemerintah tersebut, kata Sutarman. (Sur)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan, dinilai belum memperhatikan hak kesehatan petugas dan narapidana didalam rumah tahanan negara (Rutan) kelas IIb di daerah itu.

Kepala Rutan Kelas IIb Humbang Hasundutan, Revanda mengatakan, sejak Covid 19, pihaknya tidak pernah mendapat perhatian kesehatan maupun bantuan lainnya dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Pemerintah Daerah. Hanya pernah sekali penyemprotan disinfektan ke tiap-tiap sel dan ruangan.

“Sekali pernah menyemprot ke dalam rutan, itupun udah telat ketika kita juga sudah melakukan nya sendiri. Dan, kemudian melaporkan ke atasan barulah besoknya team dari BPBD Pemkab Himbahas muncul untuk melakukan penyemprotan,” ungkap Revanda saat disinggung soal pemeriksaan lima napi binaan dari Rutan Brandan.

“Lain dari pada itu itu tidak pernah pak termasuk bantuan APD, koordinasi atau apapun juga tidak pernah kami terima pak,” ungkapnya, Jumat (22/5) via WhatsApp.

Selama ini, sambungnya, pihaknya melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara-cara sendiri sesuai SOP sesuai surat Kemenhukam bernomor PAS-OT.02.02-17. 

Dia menyebut, melakukan pembuatan bilik sterilisasi dari fiber plastik dengan bahan kimia dari dettol, penyemprotan disinfektan dengan bahan kimia lysol conceentre. Di samping, obat-obatan yang telah tersedia.

Terkait APD, pihaknya memakai alat baju dari bahan parasut dengan pelindung kepala memakai dari bahan plastik.

Rutan Kelas IIb ini yang jumlah penghuninya 529 orang telah melebih kapasitas 480 orang, juga menghadapi masalah pemeriksaan kesehatan yang harus melayani masalah kesehatan seluruh warga binaan. 

Jumlah tersebut, yang juga sudah termasuk tambahaan lima binaan dari Rutan Brandan, hanya ditangani satu medis dari Poltekes Kemenkes Siantar. Itupun karena diangkat menjadi tenaga honorer oleh Kepala Rutan Kelas IIb , sendiri.

“Sementara tenaga medis kita hanya satu, itupun tenaga honorer yang kita angkat dari Poltekes Kemenkes Siantar,” ujarnya.

Meski demikian, Revanda berharap kiranya pemerintah daerah memberikan perhatian berupa bantuan kesehatan dan tenaga medis. Iapun juga mengaku cemburu, melihat kepala daerah lain yang memberikan perhatian bantuan kesehatan maupun tenaga medis.

“Padahal, di Lapas Siborong-Siborong Rutan Tarutung, Rutan Balige dll, banyak Kepala Daerahnya yang perhatian dengan Lapas/Rutan pak,” katanya. (des)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 5 warga binaan dari Rutan Brandan dipindahkan ke Rutan Kelas II B Kabupaten Humbang Hasundutan, karena membuat keributan atas kebijakan pemerintah dan Kemenhumkam yang melarang mudik dan berkunjung di masa Idul Fitiri.

Kepala Rutan Kelas IIb Humbang Hasundutan, Revanda mengatakan, lima napi pindahaan dari Rutan Brandan ini, empat merupakan kasus pencurian dan satu kasus karkotika, inisial, Ah alias Kecot, MY alias Usuf, Mi alias Adi Tunong, HP alias Katar. Kelimanya diterima pada Jumat (22/5) sekitar pukul 06.30 WIB.

“Tidak ada penolakan dari warga binaan kami di Rutan Humbahas. Karena, Lapas atau Rutan adalah fasilitas dan milik negara,” kata Revanda melalui WhatsApp, Jumat.

Selain membuat keributan, kelimanya juga turut juga memprovokasi warga binaan lainnya dengan ingin menerobos pintu penjagaan. 

“Sebenarnya bukan hanya lima, melainka. banyak napi yang dpindahkan dari Rutan Brandan. Tapi mereka disebarkan ke rutan lainnya, termasuk Rutan Tanjung Pura,” sebutnya.

Revanda menyebut, sebelum ditempatkan dalam sel, kelima napi ini terlebih dahulu ditempatkan ke ruangan mapenaling selama 14 hari, terkait pencegahan penyebaran wabah virus Covid 19. Kemudian, setelah 14 hari, akan dimasukkan ke sel dengan bergabung warga binaan lainnya.

Kini, dengan bertambahnya lima napi pindahaan ini, membuat jumlah warga binaan penghuni Rutan Humbang Hasundutan menjadi 529 orang dengan melebih kapasitas 480 orang.

Dengan rincian, narkoba 440 orang, 86 orang pidana umum. Sedangkan sebanyak 3 orang  merupakan 2 Orang Tahanan dan 1 Orang Narapidana dititipkan di Polres Humbang Hasundutan. (des)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pada H-2 lebaran Idul Fitri 1441 H, arus lalulintas di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di wilayah hukum Polresta Deliserdang terpantau normal bahkan terkesan sepi, Jumat (22/5).

Wakasat Lantas Polresta Deliserdang AKP MP Pardede di pos check point 1 Tanjung Morawa mengatakan, pada H-2 lebaran Idul Fitti 1441 H, arus lalulintas terpantau lancar dan normal. Tidak ada peningkatan jumlah volume kendaraan.

“Dibanding tahun lalu, jumlah volume kendaraan turun drastis,” katanya.

Ia menjelaskan, turun drastisnya volume kendaraan disebabkan adanya larangan masyarakat untuk mudik dan dilakukannya penyekatan dalam mencegah penyebaran virus Corona.

“Turunnya jumlah volume kenderaan jelang lebaran Idul Fitri 1441 H setelah adanya larangan mudik dalam mencegah penyebaran virus Corona,” bilangnya.

Untuk pos check point’ 1 Tanjung Morawa, kata AKP MP Pardede, telah melakukan beberapa kali pemeriksaan perlengkapan masker, suhu badan dan kartu identitas terhadap pengendara motor dan mobil serta angkutan umum.

“Apabila dalam pemeriksaan ada pengendara maupun penumpang tidak menggunakan masker dan penduduk luar daerah kita perintahkan putar balik,” bilangnya.(btr)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dairi, Wahlin Munthe menegaskan, semua umat muslim di Kabupaten Dairi akan tetap melaksanakan salat ied seperti biasa di masjid, pada perayaan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H nanti.

Hal itu berdasarkan Fatwa MUI Pusat Dan Provinsi, karena Kabupaten Dairi masih zona hijau penyebaran wabah corona virus disease 2019 (Covid-19). Demikian disampaikan Ketua MUI Dairi, Wahlin Munthe kepada Sumut Pos di Sidikalang, Jumat (22/5).

Wahlin mengatakan, kita dan semua umat muslim di kabupaten ini patut bersyukur kondisi Dairi masih zona hijau penularan covid-19 dan tetap bisa melaksanakan salat ied Idul Fitri di semua masjid di daerah itu. Wahlin menyebutkan, kabar baik ini sudah disampaikan kepada semua pengurus MUI kecamatan supaya bisa disampaikan kepada semua jemaah.

Wahlin mengatakan, dalam fatwa itu, pada pelaksanaan salat ied semua masjid harus mengikuti anjuran pemerintah serta protokol kesehatan yakni menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan bagi masjid yang sudah mampu supaya menyediakan thermogun untuk. mengukur suhu tubuh

Begitu juga bagi semua jemaah harus pakai masker. Tetapi, untuk pawai takbiran ditiadakan dan hanya dilaksanakan di masjid saja.

Pembayaran Zakat Fitrah Menurun 50%

Sementara itu lanjut Wahlin, di masa pandemi corona ini, pembayaran zakat fitrah tahun ini menurun hingga 50%. Sementara sebaliknya, kondisi sekarang ini dipastikan jumlah penerima zakat akan bertambah akibat dampak covid-19. 

Biasanya kata Wahlin, misalnya di mesjid Telaga Zam-Zam di jalan Ahmad Yani Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang merupakan mesjid tempat Wahlin, di waktu yang sama sebelum hari H Idul Fitri pembayaran zakat fitrah sudah diatas 75% namun sekarang baru diangka 45% padahal pembagian zakat fitrah dilaksanakan sebelum lebaran, ungkapnya.(rud)