BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Binjai, Erwin Nasution akhirnya menemui wartawan Sumut Pos ke lobi kantornya, Selasa (26/5) pukul 10.30 WIB. “Ya, sudah dikirim Jum’at (22/5),” ujar Erwin.

Menurut Juru Bicara Korps Adhyaksa Kota Rambutan ini, memang belum disposisi ke Kajari Binjai, Andri Ridwan.

“Pak Kajari juga belum nunjuk jaksanya,” tambah dia.

Ditanya lebih jauh nomor SPDP yang dikirim penyidik Pidana Umum Polres Binjai, Erwin menjawab tidak tahu. “Dikirimnya kan hari Jum’at, sudah mau dekat libur. Pak Kajari juga belum lihat. Inilah baru dilihatnya pas ketepatan hari pertama masuk (kerja setelah Libur Lebaran),” kata dia.

“Ya kita pelajari nanti. Siapa (jaksa) yang ditunjuk akan memantau perkembangannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Binjai, sempat ogah menemui wartawan Sumut Pos yang datang ke kantornya, Selasa (26/5) pagi. Tujuan Sumut Pos datang ingin melakukan konfirmasi lanjutan terkait apakah sudah dikirim Surat Perintah Dimulai Penyidikan terhadap 4 oknum pengurus Organisasi Kepemudaan di Binjai yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha.

Diketahui, polisi melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap 11 oknum pengurus OKP diduga terkait pemerasan terhadap rekanan yang melakukan pengerjaan lining atau bronjong di belakang rumah Dinas Wali Kota Binjai, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Binjai Barat. Hasil gelar perkara, polisi menetapkan 4 tersangka.

Adalah, Ridwan Sitepu (Ketua PAC PP Binjai Barat), Poniran alias Mentek (Wakil Ketua PAC PP Binjai Barat), Aman Nasution (Bendahara FKPPI Kota Binjai) dan Yudi Irawan (Ketua KNPI Kota Binjai). Barang bukti yang disita polisi sebesar Rp7,5 juta.

Oleh polisi, 4 tersangka disangkakan Pasal 368 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun kurungan penjara. (ted)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Binjai, Erwin Nasution ogah menemui wartawan Sumut Pos yang datang ke kantornya, Selasa (26/5) pagi. Tujuan Sumut Pos datang ingin melakukan konfirmasi lanjutan terkait apakah sudah dikirim Surat Perintah Dimulai Penyidikan terhadap 4 oknum pengurus Organisasi Kepemudaan di Binjai yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha.

“Apa tujuannya bang? Dari mana ya? Sebentar ya bang, sudah ditanyakan ke Pidum,” kata seorang pria berseragam Satpol PP, Edi Candra yang piket di Lobby Kantor Kejari Binjai.

Edi juga menolak membenarkan jubir Korps Adhyaksa tersebut untuk ditemui. “Iya,” jawabnya singkat saat ditanya apakah Kasi Intel sedang sibuk.

“Pesannya gitu, sudah ditanyakan. Tunggu ya,” sambung dia yang mengenakan masker warna hitam.

“Kasi Pidum ada, cuma lagi rapat sama Pak Benny jaksa,” kata dia saat ditanya apakah Kasi Pidum Kejari Binjai, Zulham Pardamean Pane berada di kantor atau tidak.

Sekitar 15 menit menunggu, Edi kembali menemui Sumut Pos. “Ada (SPDP), tapi belum disposisi pak Kajari,” tandas dia.

Sebelumnya, polisi melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap 11 oknum pengurus OKP diduga terkait pemerasan terhadap rekanan yang melakukan pengerjaan lining atau bronjong di belakang rumah Dinas Wali Kota Binjai, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Binjai Barat. Hasil gelar perkara, polisi menetapkan 4 tersangka.

Adalah, Ridwan Sitepu (Ketua PAC PP Binjai Barat), Poniran alias Mentek (Wakil Ketua PAC PP Binjai Barat), Aman Nasution (Bendahara FKPPI Kota Binjai) dan Yudi Irawan (Ketua KNPI Kota Binjai). Barang bukti yang disita polisi sebesar Rp7,5 juta.

Oleh polisi, 4 tersangka disangkakan Pasal 368 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun kurungan penjara. (ted)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Tim Gugus Tugas (GT) Percepatan Penanganan Covid 19 di Pos perbatasan Sidikalang-Pollung, tepatnya Desa Hutajulu Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, sudah 7 hari ini harus berpanas-panasan bekerja dibawah terik matahari saat melakukan pemeriksaan kesehatan.

Kondisi tersebut dikarenakan, pos berupa tenda dari Dinas Sosial yang didirikan ambruk, pada 18 Mei 2020 lalu.

Dari amatan menyebutkan, tampak sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Pollung menggunakan baju pelindung diri, memakai masker dan alat pelindung kepala dengan bekerja harus dibawah terik matahari. 

Mereka bekerja saat memeriksa kesehatan para penumpang yang datang dari Sidikalang, Medan maupun daerah lain ke Dolok Sanggul. Sebaliknya, dari Dolok Sanggul yang hendak keluar. 

Kondisi itu ternyata sudah 7 hari, sejumlaj kesehatan ini bekerja dibawah terik matahari, pasca tenda pos mereka ambruk dikarenakan hujan lebat dicampuri angin kencang.

Camat Pollung, Paiman Lumbangaol membenarkan kondisi tersebut. ” ” Ya lae, tenda kita yang jenisnya terpal dari Dinas Sosial ambruk, itu kejadianya 18 Mei lalu,” kata Paiman saat dihubungi, Senin (25/5).

Dia menceritakan, kejadian itu, pada18 Mei 2020 lalu, dimana saat itu hujan lebat dicampuri angin kencang sehingga mengakibatkan tenda mereka roboh.

Akibatnya, tim gugus jika melakukan pemeriksaan harus dibawah terik matahari. Selain itu, jika istirahat mengungsi ke pos pengamanan polisi yang sedang melakukan Ops Ketupat Toba 2020.

” Ini sudah kita sampaikan dan terpal dari Dinas Sosial sudah dibawa, jadi masih diperbaiki,” katanya.

Paiman menjelaskan, sebelum roboh, pos ini yang bahannya dari terpal dengan ukuran 5 x 15, didirikan untuk pemeriksaan kesehatan, sekaligus tempat istirahat. 

Tiap harinya, sejumlah kesehatan yang bekerja dibawah tenda dengan menggunakan termogun untuk mengecek suhu tubuh pendatang.

Namun karena kejadian, tim gugus tugas perbatasan di Desa Hutajulu ini, mulai dari tim kesehatan, Polri, TNI dan Satpol PP, mengungsi ke pos pengamanan operasi ketupat toba 2020 dengan ukuran 3 x 4. 

Menanggapi itu, anggota DPRD Humbang Hasundutan, Guntur Simamora menyayangkan kondisi tersebut yang sudah 7 hari, tanpa bisa diatasi pihak pemerintah. 

Menurut dia, hal sekecil seperti tenda saja pemerintah daerah tidak bisa mengatasi. Apalagi, tim medis adalah garda terdepan yang berjuang sekaitan Covid 19.

” Maka itu kita support dan menghargai mereka,” ujarnya.(des)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan mengklarifikasi pernyataan Kepala Rutan Kelas IIb, Revanda terkait tidak adanya sentuhan pemerintah pada Covid 19 bagi warga binaan Rutan, yang hanya penyemprotan dan pemberian termogun. Itupun, setelah Kepala Rutan, Revanda menyurati Kanwil Sumut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan, malah mengingatkan, pihak Rutan Kelas IIb didaerah itu agar tidak mengeluh dalam situasi Covid 19 ini. Pihak Rutan harusnya melakukan sifat koordinasi kepada pemerintah, bukan mengeluh. 

” Kalau saya lihat ini, Kalapas ini mengeluh. Harusnya mereka datang dong berkoordinasi, baik via telepon, bertatap muka bisa ke gugus tugas , apa yang bisa kami bantu, kami bantu,” kata Kepala Dinas Kominfo, Hotman Hutasoit ketika disinggung soal keluhan pihak Rutan terkait Covid 19, Senin (25/5) saat dihubungi.

Dijelaskan Hotman, selama ini pihaknya telah membantu dengan memberikan penyemprotan disinfektan dan termogun, biarpun agak terlambat. 

Menurut dia, bantuan yang diberikan ke Rutan berupa penyemprotan dan termogun, bukan karena surat laporan Kepala Rutan Revanda ke Kanwil Sumut, melainkan bentuk perhatian pemerintahnya biarpun agak terlambat. Disamping, penyemprotan dilakukan ke Rutan sekaligus ke masyarakat 

” Selain lama, termogun yang diberikan pihaknya hanya satu buah dikarenakan keterbatasan,” jelas Hotman.

” Jadi, kalau soal karena ada laporan Kepala Rutan ke Kanwil, dengan tegas saya bilang tidak ada, itu urusan mereka dengan Kanwil,” bantah Hotman.

Hotman menambahkan, disamping itu pemerintah juga melayani pengecekan kesehatan bagi warga binaan Rutan yang datang ke Puskesmas Matiti.

” Datangnya warga binaan Rutan itu ke Puskesmas sesuai aturan tidak boleh berkerumun. Setiap mereka datang, dilakukan pemeriksaan oleh pihak Puskesmas Matiti dan kemudian diberikan obat berupa vitamin. Tapi sebelum dimasa Covid ini sesuai kerjasama, pihak Puskesmas yang datang ke Rutan,” bebernya. 

Disinggung, sekaitan tenaga medis, kenapa tidak ada bantuan pemerintah, Hotman mengaku karena keterbatasan. Hal serupa juga, soal bilik disinfektan.

” Memang masalah tenaga medis, kita terbatas ditengah Covid ini. Kemudian, memang bilik belum ada diberikan Pemkab ke lapas, alasan bilik itu perioritas ditempatkan ke kesehatan, misal Puksesmas, RS dan tempat pelayanan publik Pemkab humbahas, karena terbatas jumlahnya,” ungkapnya.

Sekaitan itu, Hotman menyebut, pernyataan Kepala Rutan itu merupakan bentuk keluhan dan itu diakuinya melihat langsung tingkah Kepala Rutan saat berkomunikasi disela melakukan penyemprotan pertama kali di Rutan. Tanpah mengetahui, alasan yang kuat

Malah, ia menilai, keluhan Kepala Rutan ini, seakan-akan pemerintahnya yang datang melakukan penyemprotan bawahaannya. Padahal, seharusnya tidak dilakukan, namun dapat berkoordinasi dengan baik ke pihaknya.

” Saya pernah berkomunikasi dengan kalapas itu, kubilang jangan mengeluh, ini wabah , tidak harus mengeluh, ya langsung kalapas itu kulihat, merepet dia, seakan-akan kami ini bawahaannya, kok lain kawan ini, itu pikirannya saya. Harusnya, artianya hubungan baik itu harus dibina, tidak seperti ini.

” Atau misalnya, mereka datang berkoordinasi, kalau mampu ketersediaan di Pemkab, kebutuhan itu akan kita koordinasikan,” ujarnya.

Disinggug, mereka ada  melakukan sifat koordinasi dengan memberikan surat ke pemkab, khususnya Dinas Kesehatan terkait Covid, Hotman mengaku tidak tahu.

Namun, Hotman menyarankan agar dilakukan tindaklanjutnya, berupa berkomunikasi via telepon atau datang. ” Andaikan mereka menyurati tentu mereka perlu juga berkomunikasi secara telepon atau mendatangi gugus tugas, biar terindentifikasi kebutuhan itu, agar bisa kami bantu, krn kamikan membantu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIb Humbang Hasundutan, Revanda menyayangkan sikap pemerintah yang menilai mereka mengeluh dalam situasi Covid19 ini.

Menurut Revanda, pernyataan yang disampaikan itu fakta, bukan karena keluhan apa yang disampaikan, Kadis Kominfo.

” Penyemprotan disinfektan yang mereka lakukan sekali, tapi setelah kami juga melakukan penyemprotan disinfektan mandiri dan kemudian telah melaporkan kepada atasan kami di Kanwil Sumut, barulah keesoknya mereka tiba dan kemudian memberkkan 1 buah termogen. Padahal, jauh sebelumnha itu, kami sudah lama bersutar ke mereka khususnya ke Dinas Pemkab Humbahas terkait Covid 19 ini,” katanya meluruskan.

Selama ini, sambung Revanda, pihaknya selalu berkordinasi dengan Pemerintah Humbahas terkait Covid 19, maupun sebelum pandemik ini. Namun, sambungnya mengaku, susah untuk berkordinasi, padahal intruksi pimpinannya pihaknya harus berkordinasi karena berada diwiyalah Pemerintah Humbahas.

” Banyaklah yang telah kami lakukan secara koordinasi dengan Pemkab Humbahas. Semisal, kerjasama oleh Kemenhumham dan Menteri PUPR sudah dilakukan, namun alasan mereka tidak ada anggaran,” bebernya.

Revanda menambahkan, pemerintah selama ini dinilainya tidak memiliki perhatian kepada Rutan. Ia menyebut, mulai tidak adanya tenaga medis, yang padahal dirinya dan yang sebelumnya telah menyurati berapa kali, mulai ke Dinas Kesehatan dan RS. 

” Untuk bantuan tenaga medis di Rutan Humbahas udah lama saya sampaikan ke pihak Dinkes Humbahas dan juga ke ibu Netty Simanjuntak karena saya melihat banyak tenaga medis mereka yg saya anggap bisa lebih diberdayakan khususnya diperbantukan di Rutan Humbahas, tapi sampai sekaranf belum ada tanggapan,” ungkapnya.

Selain itu, menyangkut BPJS, warga binaannya tidak dapat ditanggung oleh pihak RS.  ” Terutama menyangkut BPJS, dimana di daerah-daerah lain banyak warga binaan kami udah bisa ditanggung oleh BPJS tapi untuk di RSUD Dolok Sanggul belum bisa bang,” sebutnya.

Dia juga mengaku, pelayanan di RS masih jauh dari harapan ketika binannya hendak mau berobat. Apalagi, sejak dirinya bertugas sebagai Kepala Rutan Januari 2020, tidak pernah melihat satupun tenaga medis pihak Puskesmas Matiti datang ke rutan sebelum pandemik. Malahaan, lebih sering pihaknya datang membawa warga binaannya berobat.

” Belum lagi lagi pelayanan RSUD Dolok Sanggul juga yang masih jauh dari harapan kami khususnya bagi warga binaan kami. Dimana, bila ingin mendapatkan tindakan hrs keluarga terdekat warga binaan kita datang, padahal kadang keluarga warga binaan kita jauh sehingg kadang warga binaan kami susah mendapatkan perawatan ataupun tindakan disana karena hal tersebut. Padahal, kami juga tidak masalah sebenarnya untuk menjamin, tapi kata mereka harua keluarga terdekat warga binaan kami,” katanya.

” Tapi sejak kita angkat tenaga honorer dari Poltekes Siantar sebagai tenaga medis kita, sudah jarang membawa warga binaannya untuk berobat. Dan lagian Puskesmas, sering siang saja udah tutup di Dolok Sanggul ini bang, beda dengan di daerah-daerah lain dimana puskesmas 24 jam,” ujarnya.

Dan sekarang, tambah dia, dengan susahnya pemerintah berkoordinasi, pihaknya telah menyediakan satu tim medis, menyediakan full fasilitas pengobatan, rawat inap di Rutan Humbang Hasundutan.

” Sekarang kami sudah menyediakan full fasilitas pengobatan, tenaga medis dan obat-obatan serta fasilitas rawat inap sendiri dirutan humbahas bang, karena agak sulit saya rasa berkoordinasi dengan mereka (Pemkab),” bebernya. 

” Jadi sekaitan penyemprotan perlu kami luruskan lagi, setelah laporan kami ini kami sampaikan ke pimpinan Kami di Kanwil Sumut dan di Jakarta, barulah kemudian ke esokan harinya mereka datang dan melakukan penyemprotan. Padahal, Rabu tersebut sebenarnya hari libur dan rutan tutup dan mereka tanpa melalui surat menyurat, itupun tetap saya bantu mereka agar bisa masuk kerutan dan kemudian foto-foto dan tidak dimarahi oleh bupati pak,” katanya meluruskan lagi.(des)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubukpakam Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara memberi remisi khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 kepada 570 orang narapidana beragama Islam, Minggu (24/5).

Kalapas Lubukpakam Jhonny H. Gultom, Amd.IP, SSos mengatakan, pemberian remisi ini merupakan hak bagi para narapidana beragama Islam yang telah memenuhi syarat yang berlaku.

“Ada 570 orang narapidana yang mendapatkan remisi Idul Fitri tahun 2020, dari 570 orang narapidana tersebut, 111 orang telah menjalani asimilasi di Rumah, sesuai Permenkumham No 10 Tahun 2020 Periode Bulan April – Mei, terkait Covid-19. Dan setelah mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri ini, ada 9 orang narapidana Lapas Lubukpakam memenuhi syarat untuk asimilasi di rumah,” kata Gultom, Minggu (24/5)

Remisi adalah hak narapidana dan anak yang sedang menjalani pidana, apabila telah dipenuhi persyaratannya sudah dapat dipastikan narapidana dan anak yang memeluk agama Islam akan mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 dengan besaran remisi 15 hari sampai dengan 2 bulan.

Pemberian remisi lebaran ini diharapkan memotivasi narapidana yang telah dianggap baik dalam perilaku kesehariannya. Selain itu, remisi ini diharapkan bisa mendorong optimisme narapidana agar menjalani sisa masa pidananya dengan sungguh-sungguh sembari menyadari kesalahannya.

Lapas Lubukpakam juga berharap para narapidana yang mendapatkan remisi ini tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum setelah bebas nanti. Sehingga, mereka bisa kembali ke masyarakat menjadi manusia bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Kalapas menambahkan, bahwa terkait Covid-19, sembilan orang narapidana yang mendapat asimilasi di rumah. “Kami berharap agar benar benar menjalani asimilasi dirumah dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Karena, apabila narapidana tersebut tidak benar benar menjalani asimilasi di rumah, maka pihak Bapas dengan bantuan pihak kepolisian akan memberikan sanksi dengan menjalani pidananya di Lapas dan akan ditempatkan di ruang straf sel,” ujarnya

Acara pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri ini dilaksanakan di Lapangan Blok Tahanan Lapas Lubukpakam setelah pelaksanaan Sholat I’d yang dipimpin Oleh Kasi Binadik & Giatja Akmalun Ikshan, Amd.IP, SH, MH dan seluruh jajarannya. (btr)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Resor Dairi AKBP Leonardo Simatupang menegaskan, pihaknya mengamankan sebanyak 34 unit sepeda motor bertepatan di malam takbiran menyambut hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H, Sabtu (23/5) malam.

Hal itu disampaikan AKBP Leonardo kepada wartawan saat memantau pelaksanaan salad ied di mesjid Agung di jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Minggu (24/5). Kapolres menyampaikan, ke 34 sepeda motor yang diamankan menggunakan knalpot racing.

Leonardo menyebut, sepeda motor serta pemiliknya kita amankan saat melakukan tindakan tidak terpuji menggelar balapan liar di sepanjang jalan Sisingamangaraja pada, Sabtu (23/5) malam. Aksi mereka mengganggu Kamtibmas serta meresahkan warga sekitar jalan Sisingamangaraja sehingga kita cepat melakukan penindakan, ucap Kapolres.

Sekarang sepeda motor diamankan di Mapolres. Sementara para pelaku dilakukan pembinaan. Dan untuk mengambil kenderaan yang diamankan, pemilik atau para pelaku onar itu harus membawa knalpot aslinya atau knalpot standart, tandasnya. (rud).

DAIRI, SUNUTPOS.CO – Ribuan umat muslim di kota Sidikalang Kabupaten Dairi tetap melaksanakan salat ied pada perayaan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di masa pandemi corona virus disiase 2019 (Covid-19), Minggu (24/5). 

Amatan Sumut Pos disejumlah mesjid di kota Sidikalang seperti terlihat di mesjid Agung di jalan Sisingamangara Sidikalang atau persis disamping Kantor Bupati Dairi, ratusan jemaah memadati halaman serta didalam mesjid. Hal serupa terpantau di mesjid Telaga Zam-Zam di jalan Ahmad Yani Kelurahan Batangberuh juga dipadati jemaah.

Demikian halnya di mesjid Al-Iklas di jalan Batu Kapur juga terlihat ramai warga yang melaksanakan salat ied disana. Salahsatu jemaah yang bertugas mengecek suhu tubuh setiap jemaah di mesjid Agung Sidikalang mengatakan, semua jemaah yang hendak masuk mesjid wajib cuci tangan dan diukur suhu tubuh serta harus memakai masker.

Sementara itu, imam salat ied di mesjid Agung Sidikalang dipimpin ustad Sanif Azhari, di mesjid Telaga Zam-Zam imam dipinpin ustad Karimin Silalahi serta imam di mesjid Al-Iklas dipimpin Saidup Kudadiri yang juga Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

Tetapi hal lain berbeda di mesjid lama kota Sidikalang. Dimana mesjid tersebut tutup dan tidak ada warga melaksanakan salat ied disana. Kemungkinan jemaahnya melaksanakan salat ied di mesjid Agung, ujar salahsatu warga disekitar mesjid itu.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dairi, Wahlin Munthe, berdasarkan Fatwa MUI Pusat dan MUI Provinsi Sumatera Utara, Dairi masih zona hijau penularan wabah covid-19, sehingga salat ied Idul Fitri 1 Syawal 1441 H dilaksanakan dimesjid seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan ditetapkan pemerintah.

Semua mesjid diharuskan menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, bila sudah mampu mesjid menyediakan thermogun atau alat pengukur suhu tubuh serta jemaah wajib pakai masker dan tetap menjaga jarak sahat melaksanakan salat ied, ucap Wahlin. 

Sementara itu, terlihat pada pelaksanaan salat ied yang terjadi disejumlah mesjid dikota Sidikalang terkesan mengabaikan sosial distansing atau tidak lagi menjaga jarak satu samalain. 

Kepala Kepolisian Resor Dairi AKBP Leonardo Simatupang saat melakukan pantauan di mesjid Agung Sidikalang menyampaikan, kondisi Kamtibmas berjalan aman dan kondusif. Leonardo mengatakan, pemantauan disejumlah mesjid di kota Sidikalang banyak warga melaksanakan salat ied di mesjid.

Secara umum pelaksanaan salad Idul Fitri brtjalan lancar. Di Dairi ada 21 mesjid,mereka tetap melaksanakan salat ied di mesjid masing-masinng. Kita menempatkan personil disejumlah mesjid yang ada di kota Sidikalang, ujar Leonardo.

Kapolres AKBP Leonardo Simatupang yang juga Wakil Ketua 2 Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Dairi, ketika ditanya terkait penerapan sosial distanding salat ied terkesan diabaikan jemaah?. Kapolres mengatakan, “Gugus Tugas sebelumnya tetap menghimbau warga agar melaksanakan salat ied dirumah saja”.

Dan bagi warga yang salad di mesjid, kita lihat yang berdekatan masih sesama keluarga. Begitu juga kita lihat mereka mebawa sendiri sajadah dan idak disediakan panitia, ungkapnya (rud).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 95 tenaga perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi terpaksa harus dilakukan rapid test , akibat dari salah seorang tenaga medis yang juga bertugas di salah satu rumah sakit di Kabupaten Simalungun dan RSUD dr Kumpulan Pane dinyatakan positif Covid-19 dari hasil swab PCR dan kini dirawat di rumah sakit di Kabupaten Simalungun.

Tenaga medis berusia 35 tahun jenis kelamin perempuan ini merupakan seorang ASN pada RSUD dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi dan juga bertugas di rumah sakit darurat khusus Covid-19 batu duapuluh Panei Kabupaten Simalungun yang sebelumnya melakukan swab di Simalungun dan Jumat lalu, (22/5) hasilnya dinyatakan positif Covid-19.

Juru bicara penanganan Covid -19 Kota Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia yang juga Kadis Kesehatan Kota Tebingtinggi didampingi Kabid P2P saat melakukan rapid test tenaga perawat di RSUD dr Kumpulan Pane, Sabtu (23/5).

Beliau mengatakan yang bersangkutan selama menanti hasil swab tetap melaksanakan tugasnya di RSUD dr Kumpulan Pane dan melakukan kontak terhadap tenaga perawat dan pasiennya.

“Untuk itu kami harus melakukan pendataan ulang terhadap orang orang yang melakukan kontak langsung dengan yang bersangkutan termasuk para perawat yang membantunya bertugas di RSUD dr Kumpulan Pane,” ujarnya.

Sementara itu, Sekdako Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi yang melihat langsung pelaksanaan rapid test tenaga perawat menyampaikan sangat menyayangkan perilaku yang bersangkutan sebagai orang petugad kesehatan, kurang paham protokol kesehatan.

“Seharusnya yang bersangkutan seusai melakukan swab, langsung melakukan isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab keluar dan tidak harus bertugas seperti biasa, apalagi dia bertugas di rumah sakit khusus Covid-19,” ujarnya.

Dimiyathi juga menyesalkan sikap manajemen RSUD dr Kumpulan Pane Tebingtinggi yang tetap memberikan izin melaksanakan tugasnya di Kumpulan Pane setelah melakukan swab, yang seharusnya mengistirahatkanya sambil menunggu hasil swab.

“ini merupakan pengalaman sangat pahit buat manajemen RSUD dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, ditengah kita berupaya semaksimal mungkin menekan penyebaran Covid-19 dari ribuan ODP tinggal 99 orang dan dari 2 positif Covid-19 menjadi nol, pihak Kumpulan Pane melakukan kelalaian,” katanya.

Kepada tenaga perawat yang dilakukan rapid test Dimiyathi berharap tetap semangat meskipun menjalani isolasi mandiri di rumah. “jalani dengan sungguh sungguh untuk kepentingan kita bersama,” pintanya.

Terhadap para tenaga perawat yang dilakukan rapid test harus melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari, 5 hari ke depan meskipun hasilnya negatif, mereka juga akan dilakukan pemeriksan swab.

Sedangkan kepada Manajemen RSUD dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi harus menata ulang daftar petugas jaganya, karena mereka diwajibkan isolasi mandiri 14 hari, jika tenaga medis atau perawat tidak memungkinkan RSUD dr Kumpulan Pane terpaksa harus di closed atau di tutup sementara 14 hari, sesuai dengan protokol kesehatan.

“Kondisi ini sudah kita sampaikan kepada Wali Kota Tebingtinggi yang juga sekaligus Ketua Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Tebing5inggi dan beliau memerintahkan kepada kami agar tetap menjalankan tugas sesuai dengan protokol kesehatan.

Petugas dari Dinas Kesehatan selain melakukan rapid terhadap tenaga perawat, juga melakukan penyemprotan disifektan di ruangan klinik tempat bersangkutan dan ruangan inap tempat pasien yang setiap harinya tempat bersangkutan melakukan kunjungan. (ian)