BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Sosial Kota Binjai mengambil alih pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada 247 warga di Kecamatan Binjai Selatan.
“Pak Wali mendapat informasi miring terkait pembagian KIS yang dilakukan oleh kader BPJS Kesehatan. Maka dari itu, kita ambil alih,” kata Pelaksana Tugas Kadinsos Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros, Selasa (23/6).
Sayangnya, Rudi enggan menjelaskan soal laporan miring tersebut. Namun karena mendapat perintah dari pimpinan, Rudi menjalankannya. Dia menambahkan, kader BPJS Kesehatan sebelumnya sudah membagikan KIS kepada masyarakat di Kota Binjai pada 4 kecamatan. Terakhir di Binjai Selatan, Rudi bilang, Dinsos yang membagikan KIS tersebut.
“Ada 247 KIS yang kami bagi berikan kepada masyarakat di Binjai Selatan. Untuk jumlah sebelumnya, enggak tahu. Sebab, mereka (BPJS Kesehatan) tidak memberikan datanya,” jelas dia.
Rudi menambahkan, Dinsos sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, terkait pembagian KIS untuk Juli 2020 nanti. “Supaya tidak terulang kembali yang sudah terjadi,” jelas dia. Kepada masyarakat yang ingin mengurus KIS, harap datang ke Dinsos dengan membawa surat keterangan sebagai warga tidak mampu sekaligus fotokopi rekening listrik terakhir. “Nanti berkas dari masyarakat ini akan dibawa ke Dinkes untuk diurus KIS,” kata dia.
Sementara, masyarakat terlihat ramai mengurus administrasi di Kantor Dinsos Kota Binjai. Menurut Rudi, beragam keperluan masyarakat yang diurusnya. “Ada urus BST, PKH dan sembako. Semua data ini akan masuk ke pendataan terpadu lalu akan diproses. Nanti tinggal kementerian lagi yang menerbitkannya sesuai kategori,” pungkasnya. (ted/han)
HADIRI: Sekdakab Langkat, Indra Salahuddin saat menghadiri HUT ke-70 Kodam I/BB.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .
HADIRI: Sekdakab Langkat, Indra Salahuddin saat menghadiri HUT ke-70 Kodam I/BB.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS .
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Sekdakab Langkat, Dr. H. Indra Salahuddin menghadiri perayaan Dirgahayu HUT Kodam I/BB ke-70, sekaligus syukuran dan doa bersama pemberangkatan Satgas Pamtas RI-PNG wilayah utara Yonif Raider 100/PS tahun 2020, di Aula Sahlan Siregar Raider 100/PS, Namu Ukur, Langkat, Senin (22/6) Pangdam l/BB, Mayjend TNI M.S Fadilah melalui Video Teleconference, mengucapkan Dirgahayu ke-70 Kodam l/BB. Serta memberikan pesan kepada semua prajurit, agar selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga. Terlebih di tengah pandemi Covid-19.
Kepada prajurit Raider, Pangdam mengucapkan selamat berangkat tugas Pamtas RI-PNG di Papua. Jaga kesehatan dan keselamatan selama bertugas.
“Prajurit yang tangguh menjadi kebanggaan bangsa dan negara, jadi teruslah semangat agar Indonesia menjadi kuat,” pungkasnya.
Sekda Indra Salahuddin juga menyampaikan selamat bertugas kepada prajurit Raider, dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan melakaksanakan protokol kesehatan. “Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, selama bertugas di Papua, Sembari mengajak semuanya, untuk bersama menjaga keamanan dan kondusifitas Langkat khususnya dan Indonesia umumnya.
Danyon Raider 100/PS Mayor Inf M. Zia Ulhaq memohon doa kepada seluruh undangan, untuk keselamatan pasukannya dalam melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Papua.
Syukuran ini juga ditandai pemotongan nasi tumpeng dan memberikan santunan kepada 108 anak yatim diberikan Danyon Raider didampingi ketua Persit KCK Cab XII PD l/BB . (yas/han)
RUSAK : Jalan menuju SMAN 1 STM Hilir, Kecamatan Talun Kenas, Deliserdang, rusak parah sekitar satu kilometer. Kondisi ini diketahui sudah puluhan tahun terjadi tanpa ada perbaikan. ISTimewa/sumu tpos.
RUSAK : Jalan menuju SMAN 1 STM Hilir, Kecamatan Talun Kenas, Deliserdang, rusak parah sekitar satu kilometer. Kondisi ini diketahui sudah puluhan tahun terjadi tanpa ada perbaikan. Istimewa/sumutpos.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Akses jalan menuju sekolah di Provinsi Sumatera Utara, masih banyak yang memprihatinkan. Ironisnya, kondisi tersebut terdapat di sejumlah daerah seperti Kabupaten Deliserdang dan Langkat.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta mengatakan, terungkapnya kondisi akses jalan sekolah-sekolah yang ditangani Pemprov Sumut tersebut, saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang Dinas Pendidikan Sumut. Antara lain ke Kabupaten Langkat dan Deliserdang, baru-baru ini.
“Saat kita berkunjung dan mengumpulkan para kepala sekolah ternyata banyak masalah. Antara lain menyangkut kekurangan tenaga pendidik, dan itu bukan di daerah pedalaman malah. Kayak Deli Serdang misalnya, itu masih terjadi. Begitupun soal akses jalan menuju ke sekolah yang rusak total dan kami nilai tidak laik,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (23/6).
Salah satu sekolah, ungkap dia, berada di Jalan Pendidikan Dusun I Talun Kenas, Kecamatan STM Hilir, Deliserdang. Di mana jalan menuju sekolah itu belum beraspal sama sekali. Kondisi tersebut diakui dia, malah sudah puluhan tahun terjadi.
“Temuan-temuan ini tentu akan jadi atensi serius kami ke depan kepada pihak pemprov dalam hal ini Disdik Sumut. Supaya ada penanganan yang dilakukan mulai tahun depan,” katanya.
Kata dia, kondisi tersebut sungguh membuat hati miris. Sebab, berada di wilayah yang tak jauh dari pusat kota dan pemerintahan di Sumut. Bagaimana pula dengan kondisi jalan menuju sekolah di daerah terpencil atau pulau terluar seperti Kepulauan Nias.
“Nah itu dia yang kita sayangkan. Padahal tidak jauh dari Kota Medan masih ada kondisi jalan menuju sekolah yang rusak total. Harusnya minimal pengerasan jalannya baguslah,” katanya.
Khusus kondisi jalan menuju SMA Negeri 1 STM Hilir itu, imbuh Hendra, sekitar satu kilometer rusak parah jalannya. Bahkan disaat hujan, kondisi jalan menjadi becek dan tidak dapat dilalui kendaraan.
“Jalan tanah dan parah betullah kondisinya. Lalu ada juga di Kecamatan Sibirubiru, Deli Serdang, sekitar satu kilometer jalan menuju sekolahnya rusak parah. Yang lebih parah lagi pun ada di Kecamatan Namorambe, di mana sekolah itu sudah kena abrasi sungai. Tanahnya malah sudah terkeruk beberapa kali dan sudah tidak mampu mereka membronjong beton penghalang air sungai. Dan tanah yang tersisa di situ sekitar 300 meter saja untuk jalan, selebihnya uda macam jurang,” ungkap ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Sumut itu.
Ia menambahkan, pemprov memungkinkan membantu perbaikan akses jalan tersebut melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke pemda bersangkutan. “Kan harus jalan provinsi yang diurus pemprov. Bisa aja melalui BKP disalurkan ke pemda untuk pelaksanaannya,” pungkasnya. (prn/han)
RDP: Ketua Komisi IV DPRD Deliserdang, Darwin Sembiring bersama para anggota dalam kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kadisdik Deliserdang, Timur Tumanggor bersama para jajaran di Lubukpakam, Selasa (23/6).batara/sumu tpos.
RDP: Ketua Komisi IV DPRD Deliserdang, Darwin Sembiring bersama para anggota dalam kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kadisdik Deliserdang, Timur Tumanggor bersama para jajaran di Lubukpakam, Selasa (23/6).batara/sumu tpos.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Berhubung Kabupaten Deliserdang masih ditetapkan sebagai zona merah Covid-19, Dinas Pendidikan Deliserdang masih memberlakukan belajar daring dalam pelaksanaan tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020.
“Sesuai surat Kemendikbud RI, daerah yang masih zona merah metode pembelajaran harus melalui daring. Dikarenakan Kabupaten Deliserdang masih zona merah, maka belajar tatap muka tidak diperbolehkan. Sementara yang zona hijau diatur metode pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Deliserdang, Timur Tumanggor menjawab pertanyaan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ketua Komisi IV DPRD Deliserdang, Darwin Sembiring serta para anggota di Gedung Dewan, Lubukpakam, Selasa (23/6).
Dijelaskan Timur, belajar tatap muka di sekolah diperbolehkan apabila sudah ada rekomendasi dari Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19 Deliserdang. Harus ada pertimbangan dari Gugus Tugas karena mereka yang tahu perkembangan kasus Covid-19 di Deliserdang, apakah meningkat atau melonjak dan seperti apa.
Sebenarnya kata Timur, untuk persiapan penerapan new normal, pihaknya sudah menyusun standar untuk memasuki sekolah. Namun karena berdasarkan surat keputusan Menteri, Kabupaten Deliserdang belum bisa menerapkan belajar tatap muka.
“Konsepnya sudah disusun, anak sekolah cukup diantar di luar gerbang. Lalu semua sekolah siapkan tempat cuci tangan dan sebelum masuk kelas wajib dicuci tangan, bontot atau makanan dibawa dari rumah, karena kantin akan ditutup. Sebab kalau kantin dibuka dikawatirkan tempat berkerumunan. Lalu sekolah harus menyiapkan masker, jarak duduk 1,5 meter dan satu orang satu meja. Sehingga belajar dibagi dua, bisa shift pagi dan sore atau hari belajar besoknya libur untuk gantian,” terang Tumanggor.
RDP itu dihadiri anggota dewan yaitu Ronaldta Tarigan, Hj Sa’adah Lubis, Antoni Napitupulu, Dosi Raja Simarmata, Legimun, Syaiful Tanjung, Zul Amri, Cece Moh Romli, Simon Sembiring, Gambo Tarigan dan dewan lainnya. Kemudian Kadisdik turut didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Yusnaldi, Kabid Bina SMP Amy Sinambela, Kabid Bina SD Samsuar, Kabid PAUD Saor Situmeang para Kabag dan para Korcam se-Deliserdang.
Dalam RDP itu cukup banyak yang dibahas, mulai dari anggaran dinas yang dikurangi untuk penanganan Covid-19, metode penerimaan siswa baru, transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bagaimana menyikapi siswa yang tidak mampu akibat pandemi Covid-19, kekurangan guru di Deliserdang dan imbauan dinas untuk surati yayasan swasta kurangi biaya sekolah akibat pandemi dan lainnya. (btr/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang penerapan skenario New Normal di Sumatera Utara, sejumlah hotel di Kota Medan mengatakan siap menampung kegiatan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE). Untuk itu, pihaknya berharap ada izin dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan kegiatan MICE.
“Kegiatan MICE adalah salahsatu basis bisnis hotel yang diharapkan saat ini. Sebenarnya, sudah mulai ada klien sejumlah hotel yang memesan untuk acara wedding. Kalau acara wedding, pasti jumlah orang yang datang di atas 100 orang. Sementara kita masih dibatasi tidak boleh lebih dari 50 orang, dengan menerapkan protokol kesehatan,” ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, Deni S Wardhana, Selasa (23/6).
Deni mengatakan, hotel-hotel di Sumut sudah disiplin menjalankan protokol kesehatan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Dalam protokol kesehatan terbaru, ada ketentuan yang meliputi pihak pengelola, karyawan, dan tamu. Deni menekankan, karena banyak hotel yang basis bisnisnya di MICE, ketentuan baru ini juga sudah mulai diterapkan.
“Kami hanya menunggu izin MICE dengan peserta di atas 100 orang. Untuk kesiapan, hotel sudah siap,” ujarnya.
Terkait hal itu, Public Relation Executive Cambridge Hotel Medan, Tinera Siburian, mengatakan, kegiatan MICE sampai saat ini memang belum ada. Begitupun, pihaknya sudah siap jika MICE sudah boleh digelar. Tentunya akan disesuaikan dengan kapastitas ruangan hotel. Di era New Normal, ruangan meeting akan diberi jarak sehingga kapasitasnya tidak seperti dulu.
“Kami sudah siap untuk kegiatan MICE. Tentu jika sudah dibolehkan dan ada klien yang meminta, akan sangat bagus. Karena basis bisnis kami memang di MICE dan tamu yang menginap. Kedua hal ini saling mendukung sebenarnya,” tandasnya.
TNI-Polri Siap Mengawal
Terkait pembukaan kawasan pariwisata secara bertahap oleh pemerintah, Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menegaskan, TNI-Polri siap melakukan pengamanan dan pendisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di lokasi wisata.
“Personel TNI-Polri akan ikut membantu pemerintah dalam hal ini gugus tugas dalam mengatur dan mengedukasi masyarakat agar menghabiskan waktu liburannya di tempat wisata tetap menerapkan standar protokol kesehatan,” katanya, Selasa (23/6).
Jenderal bintang dua ini mengungkapkan kehadiran TNI-Polri bukan semata-mata untuk penegakan hukum. Namun melakukan pendekatan humanis dan persuasif agar masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 itu.
Menurutnya, aparat keamanan akan membantu memberikan sosialisasi, edukasi dan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya melakukan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
“TNI-Polri akan mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis kepada masyarakat. Kami tetap dalam kerangka bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa disiplin dalam hal standar protokol kesehatan,” papar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga sempat menginstruksikan kepada TNI-Polri untuk membantu pemerintah di 1.800 titik dalam mendisiplinkan masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tujuannya, agar Indonesia bisa menerapkan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal.
Argo menambahkan, dengan hadirnya TNI-Polri dalam mengedukasi masyarakat soal protokol kesehatan di masyarakat sudah sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk bisa menerapkan New Normal. “Dengan begitu, pola adaptasi kebiasan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 akan bisa terwujud,” ujar Argo.
Di sisi lain, kata Argo, beberapa Polda sudah bergerak untuk membantu memulihkan sektor pariwisata seiring kebijakan pemerintah menjelang New Normal. Terutama pada wilayah yang terdapat potensi destinasi pariwisata.
Dia mengatakan sektor pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan untuk penciptaan lapangan kerja, membawa devisa, investasi, dan merangsang hampir semua sektor lainnya. Itulah sebabnya, pihaknya bekerja keras dalam mempercepat pemulihan sektor pariwisata.
“Tugas kami bagaimana meyakinkan wisatawan baik domestik maupun internasional agar kembali melancong di Indonesia tanpa khawatir akan penularan Covid-19,” tutur Argo.
Argo menuturkan, polisi turut berperan meyakinkan wisatawan berpelesir dengan aman di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
“Tugas kami bagaimana meyakinkan wisatawan, baik domestik maupun internasional, agar kembali melancong di Indonesia tanpa khawatir akan penularan Covid-19,” kata Argo, Selasa (23/6). Maka dari itu, katanya, polisi bekerja untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata.
Polri mengklaim akan bertindak secara persuasif. “TNI-Polri akan mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis kepada masyarakat. Kami tetap dalam kerangka bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa disiplin dalam hal standar protokol kesehatan,” tuturnya. (gus/mag-1/kps)
AIR TERJUN: Air terjun Situmurun atau Binanga Lom yang langsung jatuh ke Danau Toba, di Jonggi Nihuta Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sumut. Binanga Lom artinya sungai yang menyejukkan, memiliki ketinggian hingga 70 meter dan terdiri dari 7 tingkat. Perjalanan ke sana bisa dilakukan dari Parapat atau Balige, dengan menyewa kapal wisata.
AIR TERJUN: Air terjun Situmurun atau Binanga Lom yang langsung jatuh ke Danau Toba, di Jonggi Nihuta Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sumut. Binanga Lom artinya sungai yang menyejukkan, memiliki ketinggian hingga 70 meter dan terdiri dari 7 tingkat. Perjalanan ke sana bisa dilakukan dari Parapat atau Balige, dengan menyewa kapal wisata.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembukaan aktivitas di taman wisata alam yang tersebar di 270 kabupaten/kota di tanah air, akan diizinkan secara bertahap dan terbatas. Pembukaan wisata alam ini hanya dibolehkan di zona aman Covid-19, yakni yang berkategori hijau dan kuning. Pengelola wisata wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, membatasi jumlah wisatawan, dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak ada kerumunan.
“TAMAN WISATA alam yang direncanakan dibuka secara bertahap adalah yang berbasis ekosistem dan konservasi dan dengan tingkat risiko Covid-19 yang paling ringan, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat. Selain berisiko rendah, terbuka menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” ujar anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (23/6).
Reisa menyebut, pembukaan taman wisata alam itu sudah dikoordinasikan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Menurut Reisa, taman wisata alam merupakan salahsatu andalan Indonesia dalam sektor pariwisata. Sebelum membuka wisata alam untuk umum, pemerintah telah membuat kajian yang matang, agar tak terjadi hal yang tak diinginkan di kemudian hari.
Jika beberapa taman wisata alam tersebut resmi dibuka, maka ada beberapa hal yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh pengelola tempat wisata. Pertama, pengelola wajib membatasi jumlah pengunjung yang masuk.
“Batasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas. Jadi tidak boleh ada kerumunan,” kata dia. Untuk itu, pengelola disarankan untuk menggunakan sistem online atau pengunjung mendaftar dulu sebelum datang ke destinasi wisata.
Kemudian, pengelola diminta mengatur jam operasional, mengawasi dengan ekstra titik kesukaan pengunjung dan lokasi foto, dan membatasi fasilitas-fasilitas seperti kendaraan wisata dan sesuai dengan protokol kesehatan.
Selanjutnya, mengatur jarak antrean dengan memberi penanda di lantai minimal satu meter, mengoptimalkan ruang terbuka untuk berjualan dan transaksi untuk mencegah terjadinya kerumunan.
Selain itu, pengelola juga diwajibkan melakukan pembersihan secara berkala pada area sarana dan peralatan yang digunakan bersama. Kemudian menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu, pengelola wajib mempersiapkan manajemen krisis hingga ke tingkat operasional di tiap kawasan.
Terakhir, Reisa menjelaskan agar pengelola tempat wisata menggunakan pembatas pada area meja di tempat-tempat seperti loket pembelian tiket ataupun layanan pengunjung lainnya. “Menggunakan pembatas atau partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja atau SDM pariwisata yang bertugas di loket pembelian tiket atau customer service,” tutup Reisa.
Sebelumnya pada Senin (22/6), Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, mengumumkan pemberian izin membuka taman wisata alam, di wilayah berkategori hijau hingga kuning.
“Selama COVID-19 masih ada, pelaksanaan protokol kesehatan adalah harga mati. Mempertimbangkan keinginan masyarakat, diiringi persiapan terukur, saya umumkan pembukaan bertahap pariwisata alam dengan tingkat risiko COVID-19 paling ringan,” kata Doni dalam siaran pers di Graha BNPB, Jakarta Timur pada Senin.
“Rencana pembukaan kawasan pariwisata konservasi, kabupaten kota di zona hijau-kuning dapat memulai kebiasaan baru aman COVID-19, memulai kembali kegiatannya mengikuti sembilan sektor lainnya, yakni pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, konstruksi, industri manufaktur, logistik, transportasi barang, perminyakan dan pertambangan,” imbuh dia.
Doni menguraikan bahwa pembukaan kawasan wisata alam itu terdiri dari wisata bahari, konservasi perairan, wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa, hingga geopark.
“Ada pula pariwisata alam nonkawasan konservasi, antara lain kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, taman wisata alam yang dikelola oleh masyarakat,” jelas dia.
Setelah izin diberikan, menuut Doni, keputusan membuka pariwisata alam di 270 kabupaten kota zona hijau-kuning, diserahkan pada bupati dan wali kota. Pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah forum komunikasi pimpinan daerah, yang melibatkan pengelola pariwisata alam, ikatan dokter Indonesia daerah, dan sejumlah pakar juga pelaku industri.
“Harus konsultasi pada gubernur dan mengacu pada regulasi yang telah dibuat terkait kebijakan menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19,” kata Doni.
Terakhir, pesan Doni, jika dalam perjalanannya ditemukan kasus COVID-19 baru dan juga pelanggaran, maka tim gugus tugas kabupaten kota akan melakukan pengetatan atau penutupan kembali. Langkah ini diambil setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi juga pusat.
Menggeliatkan Wisata
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M Manuhutu, sebelumnya dalam rapat terbatas Mei lalu, mengatakan ada permintaan untuk merelaksasi PSBB untuk wisata alam seperti wisata pegunungan untuk menggeliatkan wisata.
“Karena kalau anda ke geosite, jarak dengan konsumen bisa 500 meter, 1 km. Apakah cocok PSBB diterapkan seperti itu? Harus ada nature based, jadi bisa direlaksasi. PSBB ‘kan menghindari kerumunan. Tapi kalau di nature based satu sama lain, ‘kan jaraknya jauh. Dan ini sesuai dengan semangat yang dibahas di masyarakat yang mendorong quality tourism. Kita lihat, ke destinasi nature based inilah kekuatan Indonesia. Kita punya banyak sekali nature based, apakah itu hutan Kalimantan, wisata bahari. Ini akan kita dorong untuk mengembalikan geliat pariwisata,” ujarnya.
29 Kawasan Pariwisata Konservasi
Menyusul keputusan GTPP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), mengumumkan ada 29 kawasan pariwisata konservasi yang dapat dibuka secara bertahap, pada masa pandemi Covid-19.
Kawasan pariwisata konservasi tersebut berada di beberapa wilayah provinsi seperti, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Bali.
“Sudah dapat dibuka dari proyeksi waktu saat ini sampai kira-kira pertengahan Juli 2020. Yang paling penting dari persiapan (pembukaan kawasan wisata konservasi) ini adalah langkah-langkah protokoler Covid-19. Dan itu mutlak dilakukan,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.
Menteri Siti mengungkapkan Gunung Gede Pangrango, Bromo Tengger Semeru (BTS), dan Rinjani merupakan beberapa taman nasional yang akan dibuka.
Penutupan area gunung sebenarnya rutin dilakukan. Bahkan sebelum pandemi virus corona (Covid-19). Kemudian Dirjen Konservasi menutup semua kawasan konservasi dari aktivitas pariwisata sejak virus corona terjadi.
Pada 19 Maret 2020, KLHK menutup 56 kawasan konservasi yaitu TN, TWA, dan Suaka Margasatwa. Daftar tersebut bertambah menjadi 57 lantaran TN Komodo di NTB ditutup sementara pada 22 Maret.
“Kita memang punya jadwal normal juga di kementerian bahwa taman nasional ini sepanjang tahun diistirahatkan. Ada yang satu bulan, ada yang dua bulan. Tergantung. Masing-masing kawasan ini punya keunikannya sendiri,” terangnya.
Kembalikan Roda Ekonomi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Wishnutama Kusubandio, meminta kepada pengelola wisata yang membuka usaha agar berhati-hati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Jika tidak hati-hati dan disiplin, dampak ekonomi bisa lebih buruk lagi,” tuturnya.
Ia berharap, pembukaan industri pariwisata secara bertahap ini bisa mengembalikan roda ekonomi yang terhenti sejak tiga bulan terakhira.
Maulana Yusran, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyambut baik pembukaan destinasi wisata tersebut. Tapi untuk saat ini, para turis masih berasal dari turis lokal saja. Adapun dari luar daerah terkendala transportasi dan persyaratan lainnya.
Ia berharap, pemerintah membolehkan kegiatan event berlangsung di hotel karena ini bisa menjadi tambahan penghasilan hotel.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hari Santosa Sungkari, mengatakan pemerintah daerah (pemda) perlu memastikan destinasi wisata mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bahkan pemda memiliki kewenangan untuk menutup destinasi wisata yang terbukti tidak mematuhi protokol kesehatan.
Warga Masih Takut
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, mengatakan warga yang berkunjung ke tempat wisata belum terlalu tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Parekraf, pengunjung masih jauh berada di bawah kapasitas 50 persen.
“Iya respons masyarakat masih belum terlalu tinggi juga ya. Misalnya kayak Ancol itu, hari pertama hanya 2.600, hari kedua sekitar 4.600. Itu dari 20.000 kapasitas mereka buka,” ucap Cucu saat dihubungi, Selasa (23/6).
Sedangkan untuk Taman Margasatwa Ragunan (TMR), hanya didatangi pengunjung sebanyak 600 orang pada hari pertama buka dari kapaskitas saat PSBB sebanyak 1.000 orang. Lalu Taman Mini Indonesia didatangi 1.500 orang pada hari pertama, dan 4.300 orang pada hari kedua.
“Tapi itu masih jauh di bawah kapasitasnya mereka. Tapi ya kita lihat saja perkembangannya ke depan,” kata dia. Sementara untuk pengunjung pusat perbelanjaan, kata Cucu, rata-rata masih berada di bawah 30 persen dari kapasitas yang saat ini disediakan.
“Untuk mal itu kisarannya sekitar 30 persen untuk weekdays, kalau weekend 30 hingga 40 persen. Tergantung malnya, jadi ya orang masih beradaptasi juga untuk datang lihat seperti apa,” kata dia.
Menurut Cucu, jumlah pengunjung tempat wisata kurang ramai karena warga masih takut. “Jadi ya ini sih sebenarnya di seluruh dunia juga sama, jadi begitu di China di mana mereka sudah mulai relaksasi, orang masih ada perasaan takut untuk datang ke suatu tempat yang mungkin ekspektasinya terlalu ramai,” tutup Cucu. (lp6/kps/net)
WEBINAR: Wagub Sumut, Musa Rajekshah, memberi sambutan pada pembukaan Webinar “Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit” dari Kantor DPRD Sumut, Medan, Selasa (23/6).
WEBINAR: Wagub Sumut, Musa Rajekshah, memberi sambutan pada pembukaan Webinar “Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit” dari Kantor DPRD Sumut, Medan, Selasa (23/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga kemarin, sudah 24 pemerintah kabupaten dan kota se-Sumut yang memberi masukan atas rancangan peraturan gubernur (ranpergub) tentang Pelaksanaan Pedoman Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid-19. Hasilnya, akan ada perbedaan penerapan aturan New Normal (tatanan hidup baru) pada zona hijau, zona kuning, dan zona merah Covid-19 di Sumut.
“Normal baru untuk daerah merah, berbeda dengan daerah hijau dan daerah kuning. Itulah yang disusun sekarang. Zona merah kita ada delapan daerah. Itu pemberlakuannya berbeda. Bukan pukul rata. Seperti pemberlakuan untuk mal, ‘kan cuma ada di daerah kota (zona merah),” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara sekaligus Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Jl. Sudirman Medan, Selasa (23/6).
Sebelum ranpergub dikirimkan ke pemerintah pusat, terlebih dahulu akan dibahas dan disepakati bersama legislatif. “Ini yang sedang kita finalkan,” katanya. Oleh karenanya sejak dini, wacana New Normal sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Sumut.
Mengenai upaya Pemprov menanggulangi kenaikan angka orang terinfeksi Covid-19 yang sudah di atas seribuan orang, Gubsu Edy mengatakan, tidak ada cara lain selain ‘memaksakan’ kenormalan baru untuk diterapkan.
“Ya, dengan segera menerapkan New Normal, yang secara ketat memberlakukan protokoler kesehatan. Pergub New Normal ini akan ditindaklanjuti dengan perbup dan perwal, tentunya setelah ada izin dari Jakarta. Tetapi mulai sekarang sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Sumut,” katanya lagi.
Apakah new normal langsung diterapkan pada 1 Juli mendatang di Sumut?
Edy menyebut, kepastiannya akan diputuskan bersama DPRD, dan ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
Paket Bansos telah Disalurkan
Menyangkut permasalahan bantuan sosial Covid-19 di Sumut, mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad ini menegaskan, semua kabupaten dan kota sudah menerima paket sembako tahap I.
“Sudah semua, jumlahnya untuk 1.321.000 jiwa. Kalau kurang, nanti akan kita hitung lagi. ‘Kan ada BLT, PKH, yang harus dilakukan oleh pusat dan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, jika benar ada bansos dari GTPP Covid-19 Sumut ke daerah yang belum disalurkan hingga kini, artinya yang menyalurkan telah melanggar aturan. “Tapi seharusnya semua sudah disalurkan,” pungkasnya.
Pansus Covid-19 DPRD Sumut, belum merespon konfirmasi wartawan ihwal jadwal pembahasan ranpergub New Normal. Rencananya, pembahasan antara GTPP dan pansus dijadwal pada 21-23 Juni. Tetapi, jika melihat masih ada daerah yang belum mengirimkan kembali draf ranpergub ke pemprov, pembahasan diperkirakan akan molor di atas 23 Juni.
Momen Membenahi RS
Terpisah, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengakui pandemi Covid-19 berdampak kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat, terutama kesehatan, sosial dan ekonomi. Namun di balik itu, pandemi menjadi momen untuk berbenah bagi pemerintahan.
“Pandemi ini menurut kami bisa menjadi introspeksi diri untuk kita semua, terkhusus pemerintah,” kata Wagub saat memberi sambutan pada pembukaan Webinar “Pemimpin di Badai Pandemi, Sumatera Utara Bangkit” dari Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (23/6).
Wagub mencontohkan, pelayanan kesehatan adalah salahsatu hal yang perlu diperbaiki. Antara lain, rumah sakit tipe B harus ada di kabupaten/kota. Untuk itu ke depan, Pemprov Sumut akan melakukan pembangunan dan peningkatan rumah sakit yang ada di kabupaten/kota.
“Kami merencanakan penyebaran pembangunan atau peningkatan rumah sakit yang ada, supaya bisa melayani kesehatan di masyarakat. Apalagi virus ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan hilang dari muka bumi,” kata Wagub.
Begitu pula mengenai data kependudukan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu terus diperbarui. Menurut Wagub, data kependudukan ini penting dalam kegiatan apapun.
Wagub mengharapkan, agar seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat bawah hingga pemprov, dapat bekerja sama menangani Covid-19 di Sumut. Begitu pula dengan masyarakat, bisa berkontribusi menghadapi Covid-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Apalagi saat ini Indonesia akan melaksanakan New Normal.
“Kita tidak hanya bisa berdiam diri dan berputus asa. Kita harus tetap aktif agar ekonomi kita bangkit,” kata Wagub.
Senada dengan Wagub, Kapolda Sumut Martuani Sormin Siregar mengatakan penanggulangan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Kapolda mengharapkan agar masyarakat juga harus terlibat secara aktif.
Kapolda juga mengharapkan agar kepala daerah kabupaten/kota terus memberi edukasi kepada masyarakat terutama memulai tatanan normal baru. “Ini bukan mudah, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua kita. Semua masyarakat harus aktif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumut,” ujar Kapolda.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Corneles Galanjinjinay, juga mengharapkan para pemimpin mulai pusat hingga ke tingkat terbawah bisa bersinergi menangani Covid-19. “Kepemimpinan yang cocok kita laksanakan adalah kepemimpinan kolektif yang bertumpu pada kondisi kritis hari ini,” kata Corneles.
Turut mengikuti dan menghadiri Webinar tersebut Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul, Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak dan Direktur Sekolah Pascasarjana USU Robert Sibarani. (prn/rel)
KETERANGAN PERS: Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, menyampaikan keterangan pers secara live streaming, di Media Center, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (23/6).
KETERANGAN PERS: Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Whiko Irwan, menyampaikan keterangan pers secara live streaming, di Media Center, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (23/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penambahan angka positif Covid-19 di Sumut kembali melonjak tajam. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, pada Selasa (23/6) sore, tercatat penambahan sebanyak 117 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, dari hari sebelumnya.
“Jumlah terinfeksi Covid-19 di Sumut telah mencapai 1.232 orang, dari sebelumnya 1.115 orang,” ujar Juru Bicara (Jubir) GTPP Covid-19 Sumut, Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB.
Penambahan berasal dari Medan sebanyak 68 orang. Kemudian, Deliserdang 20 orang, Pematangsiantar 1 orang, Binjai 1 orang, Asahan 3 orang, Tanjung Balai 1 orang, Karo 1 orang, Padang Sidimpuan 1 orang, Simalungun 2 orang, Samosir 1 orang, Labuhanbatu Selatan 1 orang, dan luar dari luar Sumut 17 orang.
“Untuk angka Orang Dalam Pemantauan (ODP) menjadi 871, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 204, pasien meninggal 77, dan yang sembuh menjadi 265 orang,” ungkapnya.
Untuk itu, Whiko kembali mengingatkan masyarakat agar tetap melindungi diri dan keluarganya dari Covid-19, dengan menerapkan protokol kesehatan. Antara lain, menggunakan masker, cuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak interaksi satu hingga dua meter dan menghindari kerumunan.
“Virus corona bisa menularkan kepada siapa saja yang tidak menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.
Diutarakan dia, masker yang tidak digunakan penderita Covid-19 akan mengurangi risiko penularan sebesar 70%. Namun, bila penderita Covid-19 menggunakan masker maka risiko penularannya akan turun menjadi 5%. Sedangkan bila penderita Covid-19 maupun yang sehat semua menggunakan masker maka semakin turun penularan sampai 1%.
“Apabila dibarengi dengan jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, serta menghindari keramaian, berarti kita telah memutus rantai penularan terhadap diri, keluarga dan lingkungan sekitar kita,” tandasnya.
Whiko menjelaskan, peningkatan penambahan kasus positif Covid-19 di Sumut merupakan hasil pemeriksaan swab yang dilakukan secara masif serta masih terjadinya penularan di lingkungan masyarakat.
Swab PCR yang mengambil sampel dari tenggorok penderita merupakan penegak diagnosa Covid-19 positif terkonfirmasi. Seseorang dengan diagnosa sebagai Covid-19 positif bila pada pemeriksaan swab tenggorok 1-2 kali berturut-turut, salah satu atau keduanya mendapatkan hasil positif.
“Sedangkan penderita Covid-19 positif dinyatakan sembuh bila pemeriksaan swab tenggorok 2 kali berturut-turut mendapatkan hasil negatif,” katanya.
Adapun indikasi pemeriksaan swab tenggorok adalah orang dengan hasil rapid test reaktif, kemudian orang yang kontak erat dengan penderita Covid-19 positif terkonfirmasi dan penderita yang memiliki gejala klinis Covid atau PDP yang dirawat di RS.
Masyarakat Jangan Remeh
Terpisah, sebagai salahsatu rumah sakit rujukan penanganan Covid-19, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUPHAM) mengatakan, telah merawat ratusan pasien yang terindikasi virus corona.
Koordinator Covid-19 Tim Penyakit Infeksi New-Emerging dan Remerging (PINERE) RSUPHAM, dr Ade Rahmaini SpP menyampaikan, per tanggal 22 Juni 2020 sebanyak 11 orang masih dalam perawatan, 15 orang meninggal dunia dan 35 orang sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Terdapat peningkatan sebanyak 6 kasus baru dibandingkan seminggu sebelumnya, pada Senin (15/6) lalu.
Di waktu bersamaan, hingga kini seluruh dunia masih terus berjuang memutus penyebaran virus Covid-19, di mana hingga 22 Juni 2020 tercatat sebanyak 8.860.331 orang terkonfirmasi positif Covid-19 di seluruh dunia.
“Diminta dengan sangat kepada semua masyarakat agar jangan memandang remeh Covid-19. Sekarang yang banyak terkena ya orang-orang yang memiliki komorbid (penyakit penyerta). Misalnya, yang masih muda kelihatan sehat, tapi enggak sadar dia menularkan ke orang lain. Lalu, tiba-tiba saja orang tua yang memiliki sakit DM (Diabetes Mellitus), jantung, TB (Tuberkolosis) sudah kita tularkan. Ini yang sangat berbahaya,” cetusnya.
Menurut Ade, kasus Covid-19 terus meningkat karena masyarakat kurang peduli dan tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. “Peningkatan pasien sembuh tidak sepenuhnya bisa menjadi angin segar karena angka ini diikuti dengan peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19,” tukasnya.
Sebagai informasi GTPP Covid-19 Sumut pada Senin 22 Juni 2020, juga telah menerima distribusi APD ke-12 dari pusat, berupa 5.000 pcs APD dalam 125 koli yang diangkut menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737 di Lanud Soewondo Medan.
Terkait perkembangan kasus Covid-19 di Sumut, hingga 23 Juni 2020 pukul 17.00 WIB, disebutkannya untuk pasien sembuh bertambah 3 kasus menjadi 265 orang, pasien meninggal bertambah 3 kasus menjadi 77 orang, kasus positif bertambah 117 menjadi 1.232 orang, dan Pasien Dalam Perawatan (PDP) bertambah 2 kasus menjadi 204 orang. (ris)
KUBUR: Tim kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (ADP) sedang menggali lubang untuk menguburkan pasien PDP Corona asal Padangsidimpuan di kawasan Simalingkar B Medan, Sabtu (4/4) kemarin.
KUBUR: Tim kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (ADP) sedang menggali lubang untuk menguburkan pasien PDP Corona asal Padangsidimpuan di kawasan Simalingkar B Medan, Sabtu (4/4) lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggaran biaya pemakaman jenazah kasus Covid-19 di Taman Pemakaman Umum (TPU) Simalingkar B, Kota Medan, hingga kini telah mencapai Rp880 juta. Dengan biaya sebesar Rp5 juta per jenazah, total ada 190 jenazah yang telah dikubur di pemakaman tersebut terkait kasus Covid (positif maupun PDP).
Namun jumlah korban warga Medan hanya 103 orang, sedangkan 87 sisanya merupakan warga luar Kota Medan. Jadi biaya yang semestinya dikeluarkan Pemko Medan hanya sekitar Rp515 juta untuk menguburkan warga Kota Medan. Sisa biaya Rp365 juta untuk pemakaman 87 orang lainnya, harusnya bisa ditagihkan ke pemerintah daerahnya masing-masing.
“Banyak itu anggarannya! Harus ada upaya penuh dalam menagih biaya penguburan bagi korban meninggal yang bukan penduduk kota Medan. Saat ini Kota Medan kekurangan anggaran. Jangan biarkan anggaran itu pun harus dibebankan ke Pemko Medan” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, di ruang rapat Komisi II, Selasa (23/6).
Dalam kesempatan ini, Komisi II DPRD Medan juga mengharapkan agar BPBD bisa menyampaikan program yang akan diterapkan dalam masa New Normal. Komisi II DPRD Medan mengaku heran dengan kinerja BPBD Kota Medan selaku salahsatu OPD di jajaran Pemko Medan, yang tergabung di Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19.
Selaku OPD yang bertugas menanggulangi bencana, BPBD Medan dinilai justru menurunkan kinerjanya di saat kasus positif Covid-19 semakin meningkat. “Awal-awal didapati kasus positif Covid-19 di Kota Medan, BPBD terlihat sibuk melakukan penyemprotan disinfektan di sana-sini. Tapi sekarang, di saat kasus positif Covid-19 di Medan sudah meningkat tajam hingga lebih dari 700 kasus, BPBD malah tidak terlihat lagi melakukan penyemprotan,” ucap Sudari.
Sudari juga mempertanyakan keefektifan larutan disinfektan yang selama ini disemprotkan oleh BPBD menanggulangi Covid-19 di Kota Medan. Pasalnya, angka penularan Covid-19 terus meningkat, membuat seluruh kecamatan di Kota Medan masuk zona merah.
“Apa sudah dicek larutan apa yang disemprot itu? Harusnya ada sampel yang diambil setiap kali pengadukan larutan disinfektan sebelum disemprotkan, supaya kita tahu betul struktur komposisi larutan yang disemprotkan. Sebab mohon maaf, bisa saja yang disemprotkan itu cuma air biasa atau larutan disinfektan dengan kadar di bawah normal. Jadi tidak berguna apa-apa saat disemprotkan,” ujarnya.
Harusnya, kata Sudari, sejak awal BPBD Kota Medan bekerjasama dengan para ahli dalam melakukan penyemprotan. Tak hanya untuk mengetahui formula cairan disinfektan, tapi juga untuk melakukan evaluasi terkait penyemprotan disinfektan di ruang publik.
“Karena itu, kami meminta agar BPBD menyerahkan data detail anggaran belanja kepada Komisi II sesegera mungkin,” tegasnya.
Berdasarkan daftar rekapitulasi pengeluaran Covid-19 yang diserahkan BPBD ke Komisi II, Rp7,08 miliar dana penanganan Covid-19 telah digunakan. Dana terbesar untuk belanja pengadaan cairan disinfektan, hand sanitizer, dan hand soap senilai Rp 3,19 miliar.
Kemudian biaya pengadaan APD, pompa, toa, dan wastafel senilai Rp1,81 miliar. Serta biaya pemakaman senilai Rp880 juta.
Masih dalam RDP, anggota Komisi II, Afif Abdillah, menyorot SOP (Standar Operasional Prosedur) dan cara BPBD dalam melakukan penyemprotan. Afif mengaku miris melihat kinerja BPBD menangani Covid-19 di Kota Medan, karena kegiatan penyemprotan dinilai tidak memiliki SOP yang jelas.
“Kalau memang tidak berfungsi, untuk apa dilakukan penyemprotan ini? Jangan sampai kegiatan penyemprotan hanya untuk menghabis-habiskan anggaran. Harus ada SOP yang jelas agar efektif dan tidak terbuang percuma,” kata Afif di depan Sekretaris BPBD Kota Medan, Nurly yang hadir dalam kesempatan itu.
Selain komposisi larutan, menurut Afif, BPBD Kota Medan juga harus memastikan bahwa cairan disinfektan disemprotkan secara intens ke lokasi di mana terdapat kasus positif Covid-19. Bukan di lokasi-lokasi yang masih aman dari Covid-19.
“Bukan malah semua kecamatan disemprot. Ada tak ada kasus, semua disemprot. Faktanya, sekarang semua kecamatan sudah zona merah. Giliran sudah zona merah, malah sudah jarang disemprot,” tegasnya.
Standar penyemprotan disinfektan, kata dia, yakni 14 hari berturut-turut di titik yang sudah terbukti ada PDP ataupun kasus positif. Bila selanjutnya setelah ditest, di lingkungan dimaksud tidak ada yang positif setelah 14 hari, maka wilayah tersebut dapat dikatakan relatif steril.
“Tapi saya nggak pernah melihat hal itu. Pada akhirnya, kegiatan semprot menyemprot ini hanya bertujuan menenangkan keresahan warga untuk sementara saja, bukan untuk menuntaskan masalah,” jelasnya.
Menurut Afif, penanganan Covid-19 harus terfokus ke kelurahan hingga lingkungan. “Jangan hanya kecamatan, tapi harus lebih spesifik. Kita menangulanggi penyebaran virus ini harus sampai ke lingkungan yang terkecil,” lanjutnya.
Termasuk Uang Lelah
Menjawab kritikan dewan, Sekretaris BPBD Kota Medan, Nurly, mengatakan ada Rp9,22 miliar dana yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 di BPBD. Yang sudah digunakan sebanyak Rp7,08 miliar.
“Dana termasuk juga untuk uang minyak, uang lelah ASN, Satgas dan TNI/Polri, dengan nilai sekitar Rp1 miliar,” terangnya.
Selain itu, biaya pemakaman di TPU Simalingkar sebesar Rp880 juta, termasuk untuk 103 warga Medan dan 87 dari luar Medan. “Setiap pemakaman, dikasih biaya Rp5 juta. Pengeluaran dimulai sejak 17 Maret 2020 hingga sekarang. Dananya semua dari anggaran Pemko Medan. BPBD sebagai Ketua GTPP Covid-19 mulai 17 Maret sampai 31 Maret 2020. Setelah itu, ketuanya diganti menjadi Plt Walikota Medan,” tutupnya. (map)
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Bambang Suyono (38) ditemukan gantung diri di rumahnya di Jalan Alumunium Raya, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Selasa (23/6) pukul 11.30 WIB.
Belum diketahui penyebab bapak dua anak ini nekat bunuh diri dengan cara gantung diri. Namun aksi nekat itu dilakukannya saat istrinya tidak di rumah atau pulang kampung ke Bahorok, Kabupaten Langkat.
Tewasnya korban pertama kali diketahui keponakannya yang ingin mengantarkan sarapan, korban ditemukan gantung diri membuat keponakannya terkejut sontak menjerit minta tolong dengan tetangga.
Warga sekitar melaporkan kejadian itu ke piihak kepolisian. Petugas Polsek Medan Labuhan datang ke lokasi melakukan olah TKP.
“Istrinya tidak ada di rumah, sedang pulang kampung. Mereka (korban) baru sebulan ngontrak di sini, yang kami tahu korban ada sakit gulanya,” kata Kepling setempat, Isnaidi.
Selama korban bersama istrinya menyewa rumah itu, tidak didengar adanya keributan diantara mereka.
“Kalau saya dengar, selama ini tidak ada keributan. Jadi kita belum tahu apa penyebab kematian korban,” ungkap Kepling.
Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edy Safari mengatakan, pihaknya sudah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, pihak keluarga keberatan jenazah korban divisum.
“Dari keterangan keluarga, korban bunuh diri diduga stres karena sakit. Jadi, keluarga keberatan jenazah korban divisum,” pungkas Edy. (fac/btr)
