MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Kepala DPMPTSP Kota Medan mengaku belum bisa menarik retribusi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sebesar Rp100 miliar dari bangunan Plaza Centre Point di Jalan Jawa, Kelurahan Buntu Medan. Sebab, status kepemilikan masih dalam sengketa.

“Kita belum bisa tarik retribusi Rp100 miliar itu karena masih perkara dan menunggu hasil keputusan inkrah di pusat. Setelah ada keputusan maka akan segera kita tarik,” ujar Ahmad Basaruddin saat menghadiri rapat pembahasan LKPj di gedung DPRD, akhir pekan kemarin.

Dikatakan Basaruddin, nilai Rp100 miliar seyogianya dibayar pihak Centre Poit ke Pemko Medan di tahun 2019, bahkan tahun lalu hal itu sudah dimasukkan sebagai target PAD Pemko Medan dari retribusi SIMB. Namun karena perkara belum inkrah, maka hal itu belum bisa terealisasi.

“Tahun 2020 ini memang tidak kita masukkan sebagai target PAD, tetapi kemungkinan tahun ini keluar inkrah, maka nanti sudah bisa ditarik,” ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, pihaknya terus berupaya mempermudah pelayanan izin. Sedangkan untuk sosialisasi, hal itu terus dilakukan kepada masyarakat, pemilik usaha, assosiasi dan lembaga lainnya.

“Motto kami memberikan pengurusan izin itu mudah, kami terus mengevaluasi kemudahan pengurusan izin itu dapat dirasakan,” pungkas Ahmad Basyaruddin.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Medan mendorong Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan untuk proaktif dalam menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan. Namun dalam upaya peningkatan PAD diingatkan agar tetap mengedepankan pelayanan yang prima.

Ketua Pansus LKPj, Edwin Sugesti meminta agar DPMPTSP bisa meningkatkan kinerjanya dan berupaya menggali sumber-sumber PAD yang baru. “Sumber PAD menjamur di Kota Medan, peluang peningkatan PAD sebenarnya sangat besar,” harap Edwin.

Di samping itu, kata Edwin, DPMPTSP harus berupaya memberikan pelayanan pengurusan izin usaha dengan mempermudah persyaratan dan percepatan pelayanan pengurusan izin.

“Pangkas pengurusan birokrasi dan rutin melakukan sosialisasi bahwa pengurusan izin dipermudah agar terhindar dari banyaknya contoh-contoh buruk, saat ini banyak bangunan tanpa izin tapi proses pembangunan terus berlanjut,” katanya.

Sudari ST menganjurkan kepada DPMPTSP, untuk mempermudah pelayanan perizinan DPMPTSP diharapkan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.

“Sistem yang dilakukan DPMPTSP supaya terintegrasi dengan dinas lain, tujuannya mempermudah penerbitan izin dan penegakan hukum,” sarannya.

Sedangkan anggota Pansus lainnya, Hendri Duin Sembiring menyampaikan agar DPMPTSP ke depannya perlu memiliki konsep yang jelas seperti rencana-rencana demi peningkatan PAD tanpa mengurangi pelayanan pengurusan izin itu sendiri. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Pakpak (DPP Himpak) kembali menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako ke masyarakat terdampak Covid-19, khususnya warga masyarakat Pakpak di Kota Medan dan sekitarnya, Minggu (17/5).

Baksos yang kedua ini, sekaligus juga sebagai bentuk kepedulian kepada warga masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri 1441 H. Sebelumnya, digelar baksos dengan membagikan sembako pada bulan lalu (26/4).

Ketua DPP Himpak Citra Effendi Capah didampingi para Wakil Ketua Rapuddin Berutu dan Timur Tumanggor bersama para pengurus lainnya, sangat antusias melakukan safari baksos dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Di àntaranya Jalan Bromo, kawasan Medan Denai, Titi Papan dan Tanah Enam Ratus-Medan Merelan.

Pemberian bantuan sembako juga dilakukan ke wilayah Simpang Kuala, Medan Johor, Simpang Selayang, Medan Tuntungan sekaligus sebagai ajang tali silaturahmi mengunjungi para warga masyarakat Pakpak yang berdomisili di Medan sekitarnya untuk diberikan bantuan sembako.

“Ini adalah salah satu bentuk rasa kepedulian kami pengurus sehubungan dengan terjadinya pandemi corona virus yang melanda Indonesia bahkan dunia,” kata Citra Capah yang juga Kadis PMD Deliserdang.

Salah seorang warga mewakili penerima bantuan, Midah Beru Angkat dengan perasaan haru menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Himpak dan pengurusnya. “Wujud perhatian ini menambah motivasi dan semangat kami dalam menjalani kehidupan di situasi saat ini,” kata Midah.

Sementara, Pembina DPP Himpak Samsudin Angkat dalam sambutannya di Simpang Kuala menyampaikan, kiranya wabah corona virus cepat lenyap dari dunia ini agar kita bisa kembali menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Dalam upaya memerangi Covid-19 ini, Ketua DPP Himpak Citra Effendi Capah meminta warga yang ditemui di setiap wilayah agar mematuhi anjuran pemerintah atau protokol kesehatan.

“Hindari mudik atau pulang kampung, berdiam dirilah di rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan. Selain itu, biasakan cuci tangan pakai sabun setiap kali selesai melakukan aktivitas di luar rumah dan pakai masker terutama saat keluar rumah,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol Martuani Sormin memimpin serah terima jabatan dua Pejabat Utama Polda Sumut dan tujuh Kapolres jajaran, di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (18/5).

Dua jabatan Pejabat Utama yang diserahterimakan yaitu Dirsamapta Polda Sumut dari Kombes Pol Pahala Hotma Mangatur Panjaitan kepada Kombes Pol Yus Nurjaman, dan Kabid TIK Polda Sumut dari Kombes Pol Rina Sari Ginting kepada Kombes Pol Raja Sinambela.

Sedangkan untuk tujuh jabatan Kapolres yang diserahterimakan yakni Kapolrestabes Medan dari Kombes Pol Johnny Eddizon Isir kepada Kombes Pol Riko Sunarko.

Diketahui, Riko Sunarko sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropram Polri. Sedangkan Johnny Eddizon Isir dipercayakan menjadi Kapolrestabes Surabaya.

Berikutnya Kapolres Tapanuli Tengah dari AKBP Sukamat kepada AKBP Nicolas Dedy Arifianto.

Selanjutnya, Kapolres Tapanuli Utara dari AKBP Horas Marasi Silaen kepada AKBP Jonner MH Samosir, Kapolres Tapanuli Selatan dari AKBP Irwa Zaini Adib kepada AKBP Roman Smarathana Elhaj, Kapolres Simalungun dari AKBP Heribertus Ompusunggu kepada AKBP Agus Waluyo, serta Kapolres Tobasa dari AKBP Agus Waluyo kepada AKBP Akala Fikta Jaya.

Kapolda Sumut juga menyerahkan piagam penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak dan Polisi Selebriti Award 2020 kepada Kapolres Tobasa dan Ibu Kategori Kapolres Pejuang Hak Anak dan Kepedulian Terhadap Anak serta Polres Tobasa atas kepedulian dalam memperjuangkan kepentingan terbaik anak.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat lama yang mendapat promosi tugas di luar Sumut. “Para pejabat lama tunjukkan kinerja baik ditempat baru sebagai duta Sumut. Jika bagus dalam pelaksanaan tugas maka nama Sumut akan terangkat,” ujarnya.

Sementara, lanjutnya, kepada pejabat baru yang mendapat promosi tugas di Sumut selamat datang dan segera menyesuaikan diri untuk laksanakan tugas baru dengan baik.

“Kepada Kapolrestabes Medan saya menaruh harapan besar untuk melanjutkan dan meningkatkan apa yang telah dilaksanakan Kapolrestabes Medan lama khususnya dalam memberantas kejahatan jalanan dan Narkotika sebagai etalase Sumut. Karena tolak ukur Sumut adalah Kota Medan, jika Kota Medan bermasalah maka kita semua terkena imbasnya,” tegasnya.

Martuani menegaskan, tidak ada tempat bagi penjahat di Sumut. “Ini bukan mantera atau jimat, tapi sebagai jargon penyemangat dan motivasi untuk anggota Polda Sumut. Jangan main-main dengan segala bentuk kejahatan atau tindak pidana,” tegasnya.

Dalam bulan suci Ramadan ini, Martuani juga mengapresiasi para pejabat dan seluruh personel yang telah melaksanakan tugas dengan baik meski di tengah pandemi Covid-19. “Mari bersama-bersama kita berdoa semoga pandemi Covid-19 segera berakhir dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam bertugas,” pungkasnya.

Sementara, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menegaskan, akan terus memberantas pelaku tindak kejahatan di jalanan Kota Medan sekitarnya, seperti Curas, Curat dan Curanmor (3C). “Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan di Kota Medan sekitarnya,” ujar Riko usai acara Sertijab.

Riko menyatakan, epemimpinannya di Polrestabes Medan tentu terus melanjutkan apa yang telah dibuat ataupun program dari Kapolrestabes Medan sebelumnya. “Polrestabes Medan beserta jajaran akan terus memberantas pelaku tindak kejahatan di Medan sesuai dengan motto dari Kapolda Sumut, tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan,” pungkasnya. (mag-1/ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dinilai gagal dalam menyerap anggaran secara maksimal. Setiap OPD pun dinilai perlu untuk melakukan perbaikan perencanaan program kegiatan dengan skala prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Ke depannya diharapkan, setiap OPD dapat menjadi perhatian serius Plt Wali Kota Medan, agar tidak hanya bekerja secara formalitas, melainkan mampu mengejar target kinerja dengan barometer penyerapan anggaran yang maksimal.

Koreksi tersebut merupakan laporan hasil pembahasan Panitis Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan pelaksanaan APBD Akhir Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan ke pimpinan DPRD Medan.

Laporan itu disampaikan Ketua Pansus LKPj Edwin Sugesti Nasution kepada para ketiga pimpinan DPRD Medan yang hadir saat itu, yakni Ketua DPRD Medan Hasyim SE dan Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan Rajuddin Sagala dalam rapat paripurna LKPj Wali Kota Medan DPRD Medan, Senin (18/5). Dalam rapat paripurna tersebut juga hadir sejumlah anggota dewan dan sebagian lainnya mengikuti rapat Video Conference.

Disampaikan Edwin Sugesti Nasution (PAN), selama proses pembahasan LKPj, sejumlah OPD tidak melakukan efisiensi anggaran secara maksimal, akibatnya hal itu menjadi penyebab banyaknya kegiatan yang tidak dapat terlaksana.

“Hal ini sangat disayangkan oleh DPRD Medan dan akan menjadi catatan penting bagi anggota dewan,” ucap Edwin.

Selain itu, kata Edwin, Pansus juga melaporkan pihaknya masih menemukan anggaran yang tumpang tindih, laporan itu diharapkan menjadi rekomendasi kepada Pemko Medan agar tidak terjadi lagi ke depannya.

Sama halnya dengan pemberian tunjangan, dewan berharap agar setiap OPD di Pemko Medan dapat memberikan secara terukur dengan memperhatikan riil performance dari masing masing ASN yang sesuai kompetensi dan jenjang pendidikannya melalui pelaksanaan sistem E-Kinerja.

Dalam laporan Pansus LKPj yang disampaikan Edwin juga banyak menyampaikan kritikan terhadap OPD. Dikatakan Edwin, kiranya Pimpinan DPRD dapat menjadikan laporan tersebut menjadi rekomendasi ke Pemko Medan. Sehingga, Pemko Medan dapat menjadikan dasar untuk meningkatkan krordinasi diantara OPD.

“Semoga laporan ini akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Medan dan menjadikan Kota Medan menjadi rumah kita yang sesungguhnya,” tuturnya.

Selanjutnya, laporan Pansus diserahkan kepada pimpinan dewan. Pada kesempatan itu, usai menerima laporan dari Pansus, Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengumumkan jadwan paripurna selanjutnya, yakni hari ini, Selasa (19/5). Agenda tersebut pun merupakan penyampaian rekomendasi ke Pemko Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Daerah  Asosiasi Perusahaan Perjalanan  Wisata Indonesia ASITA (Association of The Indonesian Tours & Travel Agencies) Sumatera Utara baru saja selesai melaksanakan acara ASITA BERBAGI dengan membagikan sembako kepada sopir/kernet angkutan wisata dan karyawan perusahaan anggota ASITA Sumut, Senin (18/5).

Ketua Dewa Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia  ASITA Sumut, Solahuddin Nasution mengatakan, pembagian sembako tetap memperhatikan protokol covid-19 dgn menggunakan masker, jaga jarak, menyiapkan hand sanitizer. Untuk menghindari kerumunan acara dibuat 3 gelombang bertempat di ballroom restoran Lucky King jalan Thamrin Medan. 

“ Acara ini sebagai bentuk rasa empati ASITA kepada sopir/ kernet angkutan wisata dan karyawan perusahaan anggota ASITA Sumut di tengah2 pandemi covid-19 yg menimpa dunia usaha perjalanan wisata. Semoga dapat sedikit meringankan beban para supir angkutan wisata dan karyawan yg belakangan ini sudah banyak dirumahkan menunggu keadaan normal kembali,” ujar Solahuddin Nasution.

Dikatakannya, Perusahaan Perjalanan  Wisata (tour & travel) termasuk paling awal mengalami dampak Covid-19, terhitung mulai bulan Februari 2020 biro perjalanan sudah mengalami pukulan. Dan diperkirakan biro perjalanan termasuk yang akan  belakangan nanti recovery setelah new normal. “Kondisi biro perjalanan sekarang ini sudah “zero income”, kalau bisa bertahan satu dua bulan ke depan dengan segala macam cara, syukur alhamdulillah,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, sangat diharapkan bantuan pemerintah berupa stimulus atau bentuk perhatian serius dari pemerintah untuk bertahan karena perusahaan biro perjalanan selama ini adalah merupakan ujung tombak di bidang pariwisata untuk mendatangkan wisatawan ke Indonesia. 

“Sampai hari ini, ASITA Sumut belum pernah menerima bantuan apa pun dr pemerintah, baik pusat maupun daerah di tengah kondisi pandemi yang sangat berat ini,” pungkasnya.

Acara di hadiri para pengurus ASITA Sumut, seperti, C.H.J. Gultom, Adil Anwar (Wakil Ketua) dan pengurus lainnya yakni, Joe Nasroen, Le Ie Joelaika, Juliana Tan, Soehady Aris, Muhd Nur, Surya Salim, dan pengurus lainnya. (ila)