MEDAN, SUMUTPOS.CO – Serikat buruh/pekerja di Sumatera Utara yang terdampak pandemi Covid-19, turut mendapat perhatian dari Pemprov Sumut. Sebanyak 4.200 paket bantuan sembako sejak 30 April-1 Mei 2020, telah disalurkan kepada kaum buruh.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Harianto Butarbutar mengatakan, bantuan pertama sebanyak 1.200 paket sembako disalurkan kepada 20 serikat buruh/pekerja terkait Peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day), 1 Mei kemarin. Selanjutnya pengurus serikat pekerja yang mendistribusikannya kepada para anggotan

Kedua, lanjut dia, 3.000 paket bantuan sembako dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut disalurkan kepada para buruh atau pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan dari 73 perusahaan. Mayoritas perusahaan perhotelan, pariwisata, hiburan dan retail yang terkena dampak Covid-19.

“Ini merupakan bagian dari program bantuan Pemprov Sumut untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk para buruh dan pekerja. Sesuai arahan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bantuan yang bersumber dari dana APBD Sumut diarahkan untuk kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan, jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi,” kata Harianto, Senin (11/5).

Ia menambahkan, bantuan sembako diantar langsung petugas Disnaker ke masing-masing perusahaan dan diserahkan berdasarkan nama dan alamat yang jelas (by name by address) para buruh. Selanjutnya perusahaan yang mendistribusikannya kepada para buruh yang berhak menerima.

Selain kepada kaum buruh, GTPP Covid-19 Sumut juga menyalurkan bantuan 500 paket sembako untuk Keluarga Besar Al Jam’iyatul Washliyah Sumut, terutama yang berprofesi sebagai guru ngaji. Bantuan diserahkan Kadispora Sumut, Baharuddin Siagian kepada Sekretaris PW Al Jam’iyatul Washliyah Sumut, Alim Nur Nasution di kantor PW Al Jam’iyatul Washliyah Sumut, Jl. SM Raja Medan, kemarin.

Kata Bahar, bantuan yang diberikan berupa 500 paket sembako yang berisikan beras, minyak, gula, bubuk teh dan masker serta tambahan 5.000 butir telur ayam. Bantuan yang diberikan merupakan donasi yang terhimpun dari berbagai donatur yang telah menyumbangkan melalui GTPP Covid-19 Sumut.

Sesuai arahan Gubsu, bantuan serupa juga telah disalurkan ke panti asuhan, organisasi kemasyarakatan berbasis agama seperti Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI). Selanjutnya organisasi pramuka juga akan diberikan bantuan.

Alim Nur Nasution mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian Pemprov Sumut dan GTPP Covid-19. “Bantuan ini dapat meringankan beban rakyat Sumut, yang terdampak pandemi Covid-19. Kami akan segera sampaikan kepada Keluarga Besar Al Washliyah terutama yang ada di Kota Medan dan Deliserdang, para guru ngaji dan warga Al Washliyah yang terdampak Covid-19,” katanya.

Sugiat Santoso selaku pengurus PW Al Jam’iyatul Washliyah juga mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan. Pihaknya akan siap membantu dan mendukung kebijakan yang dilakukan gubernur Sumut. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengapresiasi Mujur Group yang membawahi PT Anugrah Dirgantara Perkasa (ADP) yang kembali melakukan aksi sosial dengan menyalurkan 4.500 paket untuk tiga kelurahan, yakni Kelurahan Polonia, Silalas dan Aur, di  Mongonsidi Square, Jalan Mongonsidi 57, Senin (11/5).

“Apresiasi dan terima kasih kepada Mujur Group dan seluruh masyarakat yang peduli terhadap masyarakat terdampak Covid-19,” ujar Akhyar di hadapan Direksi Mujur Group, Kendrik Ali dan Yansen Ali, serta Direktur Utama (Dirut) PT Anugrah Dirgantara Perkasa (ADP) Kwik Sam Ho, Direktur ADP Ir. Sudarmo Komala, Humas Harianto dan Direksi Emerald Garden Hotel, Cyntya

Menurutnya, Covid-19 ini merupakan tantangan kita semua. Untuk itu, masyarakat diajak bekerja sama agar segera keluar dari kondisi ini. Caranya, semua harus menaati protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah.

Sebelumnya, Dirut PT ADP Kwik Sam Ho menguraikan, 4.500 tersebut merupakan wujud kepedulian Mujur Group kepada masyarakat Kota Medan yang terdampak Covid-19. “Setiap paket masing-masing berisi beras lima kilogram, minyak goreng dua liter, mi instan satu kotak dan empat masker kain. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Kwik Sam Ho juga mengajak masyarakat bersatu melawan pandemi Covid-19 dengan mengikuti arahan pemerintah Kota Medan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan serta selalu mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. “Semoga pandemi Covid-19 ini cepat berlalu, agar kehidupan masyarakat kembali normal dan perekonomian kembali tumbuh,” jelasnya.

Harianto menambahkan, kegiatan ini merupakan lanjutan penyerahan bantuan sebelumnya yaitu 860 nasi kotak di Jalan Percukaian, Lingkungan XII, Jalan Peringatan Lingkungan XI, Masjid Raudhatul Islam di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat. Selain itu, bantuan juga diserahkan ke Lingkungan V dan IX, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun Maimun dan Kecamatan Medan Polonia,  Kamis, (23/4) lalu. Bantuan nasi kotak tersebut dilakukan berkelanjutan hingga Juni mendatang.

Saat itu, juga dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan bantuan dari jajaran Direksi Mujur Group, dilakukan para donatur dan kepala lingkungan, serta sejumlah perwakilan tokoh agama dan masyarakat.

Di akhir kegiatan, Akhyar didampingi Direksi Mujur Group juga berkeliling melihat ribuan paket yang akan dibagikan kepada masyarakat. (rel/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Kota Medan membentuk tim tugas pengawasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya keluhan warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut.

Ketua Fraksi Hanura, PSI dan PPP DPRD Medan, Erwin Siahaan mengatakan, meski penyaluran Bansos tahap I bagi masyarakat terdampak pandemi covid 19 telah dilaksanakan Pemko Medan, namun diduga banyak penyimpangan yang dilakukan dalam hal penyalurannya.

“Terbukti banyak masyarakat mengeluh kepada kami kalau banyak yang tidak menerima bantuan itu. Menunggu dari lembaga DPRD Medan ini membuat pengawasan terlalu lama, jadi kami dari fraksi buat sendiri tim pengawasan dan hari ini kami bawa surat ke Wali Kota Medan ditembuskan ke Dinas Sosial untuk meminta data penerima bantuan covid 19 by name by adress,” ucap Erwin didampingi Sekretaris Fraksi Abdul Rani, Bendahara Fraksi Hendra DS serta anggota fraksi Jansen Simbolon dan Renviele Napitupulu, Senin (11/5).

Dikatakannya, penyaluran bansos tahap I tidak tepat sasaran dan terkesan tebang pilih sehingga tidak efektif. Untuk itu, Fraksi meminta Plt Wali Kota Medan untuk mendata warga yang menerima bantuan tahap I dan mendata warga yang menerima bantuan tahap II.”Data itu penting untuk efektivitas yang akan kami lakukan dan berharap data itu sudah diserahkan pada 17 Mei 2020,” tegasnya.

Selain itu, tim tugas pengawasan penyaluran bantuan covid 19 dari Fraksi Hanura, PSI dan PPP juga meminta spesifikasi bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.

“Kami ingin penyaluran bansos ini tepat sasaran dan jenis bantuan jangan asal-asalan. Anggaran untuk bansos beras itu besar, jadi jangan dipermainkan ditengah covid 19 yang sudah membuat masyarakat susah,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Minimnya informasi tentang perkembangan wabah Covid-19 di Kota Medan menjadi salah satu keluhan yang paling sering diterima para wakil rakyat di DPRD Medan saat ini.

Bahkan saking minimnya informasi yang disampaikan Pemko Medan melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, terkesan membuat gugus tugas tidak transparan atau sengaja menutupi banyak informasi tentang berkembangnya wabah asal Wuhan tersebut di Kota Medan.

“Sudah seharusnya ada laporan khusus yang diberikan oleh gugus tugas kepada masyarakat lewat konferensi pers melalui video conference seperti yang dilakukan gugus tugas pusat maupun gugus tugas provinsi (Sumut),” ucap Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis kepada Sumut Pos, Senin (11/5).

Dikatakan Rizki, sama hal nya dengan gugus tugas di pusat maupun Provinsi ataupun Kabupaten/Kota lainnya, sudah selayaknya setiap harinya perkembangan Covid-19 di Kota Medan disampaikan secara langsung oleh Juru Bicara yang telah ditunjuk sebelumnya.

Namun sangat disayangkan sebagai Juru Bicara gugus tugas Covid-19 Kota Medan, dr Edwin Effendi yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dinilai tidak melakukan Tupoksinya sebagai Juru Bicara (Jubir) dalam menyampaikan perkembangan yang terjadi.

Padahal, penunjukannya sebagai Jubir secara langsung dilakukan oleh Plt Wali Kota Medan sekaligus ketua gugus tugas Covid-19 Kota Medan Akhyar Nasution.

“Jadi untuk apa beliau ditunjuk sebagai juru bicara kalau beliau tidak bisa menyampaikan perkembangan Covid-19 yang dihadapi gugus tugas Kota Medan sekalipun lewat Video Conference,” tegasnya.

Untuk itu, kata Rizki, Pemko Medan dalam hal ini gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Medan harus segera menegur Edwin Effendi yang tidak melakukan Tupoksinya selaku Jubir dengan baik.

“Atau mungkin Pemko bisa menggantinya dengan pejabat lainnya yang ada di Dinkes. Sama hal nya dengan Jubir gugus tugas Covid-19 di Sumut, yang ditunjuk justru Sekretaris Dinkes nya, karena bisa saja Kadi nya sudah terlalu banyak tugas selama pandemi ini,” tuturnya.

Intinya, siapapun yang ditunjuk oleh gugus tugas sebagai Jubir harus lah kooperatif dalam menyampaikan informasi se update mungkin. Sebab, bila Jubir tidak bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama oleh Media, maka Rizki menilai sudah selayaknya Pemko Medan menunjuk Jubir yang lebih kooperatif.

“Sebab, informasi yang akurat adalah hal yang sangat penting dalam kondisi saat ini. Jangan kita biarkan masyarakat terpengaruh oleh banyaknya kabar Hoax yang beredar, berita yang justru tidak mengedukasi dan menimbulkan kecemasan serta tanda tanya yang tak berkesudahan dari masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menyiapkan dana sebesar Rp200 Juta yang diambil dari anggaran penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Kota Medan untuk biaya makan dan perawatan para satwa yang menjadi koleksi di Kebun Binatang Medan (Medan Zoo) periode Juni hingga Juli 2020.

Pemko Medan pun menunjuk Dinas Pertanian dan Perikanan untuk menyediakan makanan dan kebutuhan satwa dari anggaran yang telah disiapkan.

Kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun mengatakan, pihaknya telah menerima pengajuan anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan makan dan biaya perawatan satwa di Medan Zoo dari PD Pembangunan Kota Medan sebagai pihak pengelola Medan Zoo.

“Sudah diajukan oleh PD Pembangunan, biaya makannya satu hari Rp2,9 Juta. Anggarannya diambil dari anggaran penanganan Covid-19, total Rp200 juta. Itu untuk biaya makan satwa selama 2 bulan, hanya bisa untuk bulan Juni dan Juli ini,” ujar Ikhsar kepada Sumut Pos, Senin (11/5).

Total dalam 61 hari tersebut, bila dikalikan Rp2,9 Juta per hari, maka biaya makan satwa di Medan Zoo yang dibutuhkan tidak sampai Rp200 juta atau hanya senilai Rp176.900.000 atau tersisa Rp23.100.000.

“Sisanya itu untuk keperluan satwa lainnya, salah satunya untuk biaya vitamin dan obat-obatan satwa,” jelas Ikhsar.

Dirut PD Pembangunan Kota Medan, Putra Alkhairi membenarkan hal tersebut.”Rencananya Juni dan Juli ini Pemko Medan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan akan membelikan bahan makanan untuk satwa di Medan Zoo. Anggarannya Rp200 juta termasuk untuk vitamin dan obat obatan satwa,” jawab Putrama.

Sedangkan untuk sementara waktu ini, katanya, biaya makam para satwa di Medan Zoo didapatkan PD Pembangunan dari donasi para donatur.

Sebelumnya, Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengatakan seluruh satwa di Medan Zoo akan masuk dalam pembiayaan gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Medan. Sebagai dasar hukumnya, koleksi satwa di Medan Zoo tersebut merupakan hewan konservasi dan ikut terdampak Covid 19.

“Hewan-hewan tersebut termasuk dalam hewan konservasi dan ikut terdampak Covid-19. Dengan demikian, pemerintah wajib membantu untuk menyelamatkannya. Akhirnya kita temukan solusi, biayanya akan dibiayai gugus tugas Covid-19,” ucap Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution kepada Sumut Pos, Senin (17/4).

Menurut Akhyar, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan, hewan konservasi menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian. Dinas Pertanian wajib menangani hewan-hewan yang ada di Medan Zoo.

“Tanggungjawab konservasi ada di tangan Dinas Pertanian, nanti mereka yang akan menghitung kebutuhan anggarannya berapa. Landasannya itu ada di kementerian kehutanan, bahwasanya hewan-hewan itu adalah hewan konservasi dan tugas pemerintah untuk menyelamatkannya,” jelasnya.

Diakui Akhyar, Medan Zoo memang berada di bawah naungan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan yang merupakan salah satu BUMD milik Pemko Medan. Dan seharusnya, Pemerintah tidak membantu perusahaan.

“Kami kan mencari dasarnya, ketika pemerintah mau membiayai. Pemko (Medan) kan gak bisa membantu perusahaan, tetapi hewannya itu kan tanggungjawab pemerintah. Nah rupanya ada peraturan yang memperbolehkan, karena ini dampak, hewan itu adalah hewan konservasi yang wajib diselamatkan,” terangnya.

Akhyar menyebutkan, selama Medan Zoo tutup akibat Covid-19, secara otomatis Medan Zoo tak memiliki kemampuan untuk membiayai makanan para satwa di sana.

“Selama ini sembari menunggu peraturannya, dibiayai dari gotong-royong pejabat-pejabat Pemko Medan. Selama ini gotong-royong kami semua, saya juga ikut gotong-royong untuk membiayai makan itu yang lebih kurang Rp3 juta per hari. Akhirnya dapatkan sebuah formula karena hewan itu hewan konservasi dan terkena dampak Covid, maka semua yang terdampak boleh dibiayai oleh gugus tugas,” ungkapnya.

Seperti diketahui, sejak tidak beroperasinya Medan Zoo akibat pandemi Covid-19, secara otomatis PD Pembangunan tidak memiliki pendapatan untuk biaya makan dan perawatan para satwa. Akibatnya, PD Pembangunan harus menerima donasi dari berbagai pihak termasuk dari donasi sejumlah OPD di Pemko Medan. (map/ila)